hukum kontrak 2 keabsahan kontrak

7/22/2019 Hukum Kontrak 2 Keabsahan Kontrak

http://slidepdf.com/reader/full/hukum-kontrak-2-keabsahan-kontrak 1/35

HABIB ADJIE - MAGISTER ILMU HUKUM - UNIV. NAROTAMA SURABAYA

BAB II

KEABSAHAN KONTRAK A. ISTILAH KONTRAK DAN PERJANJIAN

B. PENGATURAN HUKUM KONTRAK.

C. SIGNIFIKASI BATAS TIAP KONTRAK

D. SISTEM PENGATURAN HUKUMKONTRAK.

E. ASAS HUKUM KONTRAK.

F. SUMBER HUKUM KONTRAK.G. JENIS-JENIS KONTRAK.

H. SYARAT SAHNYA KONTRAK.

I. SIFAT KONTRAK




BAB II

KEABSAHAN KONTRAK

A. ISTILAH KONTRAK DAN PERJANJIAN




1. SECARA KOMUTATIF – FAMILIAR

PERJANJIAN ADALAH KONTRAK, DANKONTRAK ADALAH PERJANJIAN.

2. KONTRAK ADALAH PERJANJIAN

BISNIS, YANG BUKAN PERJANJIAN

BISNIS BUKAN KONTRAK.

3. KONTRAK DIPERGUNAKAN DALAM

KERANGKA HUKUM NASIONAL ATAU

INTERNASIONAL YANG BERSIFATPERDATA.




4. PERJANJIAN YANG MEMPUNYAI

KONSEKUENSI HUKUM ADALAH

KONTRAK, SEDANGKAN

PERJANJIAN YANG TIDAK

MEMPUNYAI KONSEKUENSI HUKUM,

TIDAK SAMA ARTINYA DENGAN

KONTRAK.

5. KONTRAK DITUJUKAN KEPADAPERJANJIAN ATAU PERSETUJUAN

YANG TERTULIS




B. PENGATURAN HUKUM KONTRAK




2. TERSEBAR DALAM

BERBAGAI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN(ATAU DILUAR BUKU III

KUHPERDATA).




C. SIGNIFIKASI BATAS TIAP KONTRAK




TIAP KONTRAK MEMPUNYAI

PENGERTIAN DAN CIRITERSENDIRI SEBAGAI PEMBEDA

ANTARA KONTRAK-KONTRAK

YANG ADA. ADANYAPENGERTIAN DAN CIRI YANG

BERBEDA TERSEBUTMERUPAKAN SUATU SIGNIFIKASI

BATAS TIAP KONTRAK




D. SISTEM PENGATURAN HUKUM KONTRAK




PASAL 1338 AYAT (1) KUHPERDATA

DITEGASKAN BAHWA SEMUA

PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA SAHBERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG

BAGI MEREKA YANG MEMBUATNYA. HAL

INI MENUNJUKKAN BAHWA SISTEMHUKUM KONTRAK INDONESIA

MENGANUT SISTEM TERBUKA, ARTINYA

SETIAP KATA SEPAKAT YANG TERJADI ATAU DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK

MENIMBULKAN DAYA IKAT YANG

BERLAKU BAGI PARA PIHAK




ORANG BERHAK UNTUK

MEMBUAT/MENGADAKAN PERJANJIAN

DENGAN SIAPAPUN, KEMUDIAN DAPATMENENTUKAN SYARAT DAN KETENTUAN

YANG DISEPAKTI OLEH PARA PIHAK,

MESKIPUN DALAM HAL INI TIDAK

BERLAKU MUTLAK, MISALNYA JIKA

DIKAITKAN DENGAN AJARAN MELAWAN

HUKUM, YANG TIDAK HANYA MELAWAN

UNDANG-UNDANG, TETAPI JUGAMELANGGAR HAK-HAK SUBJEKTIF

ORANG LAIN, KESUSLAAN DAN

KETERTIBAN UMUM.




E. ASAS HUKUM KONTRAK.




1. KEBEBASAN BERKONTRAK

(FREEDOM ON CONTRACT/ PARTY AUTONOMY).

2. KONSENSUALISME,




3. PACTA SUNT

SERVANDA.4. ITIKAD BAIK.

5. KEPRIBADIAN,




F. SUMBER HUKUM KONTRAK.




1. ALGEMENE BEPALINGEN VAN WETGEVING (AB).

2. KUHPERDATA.

3. KUHDAGANG.

4. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

5. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999TENTANG JASA KONTRUKSI.

6. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999

TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF

PENYELESAIAN SENGKETA.7. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL.




8.UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN

KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

9.UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

10. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29

TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAANJASA KONSTRUKSI.

11.KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN

2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG

WARALABA.




13. SUMBER HUKUM KONTRAKTIDAK HANYA TERSEBUT

SEBAGAIMANA DI ATAS, MASIH

BANYAK LAGI SECARATERSEBAR, SETIDAKNYA YANG

MENGATUR HAK DAN

KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUKPERBUATAN HUKUM TERTENTU.




G. JENIS-JENIS KONTRAK.




1.BERDASARKAN SUMBER

HUKUMNYA.

2.MENURUT NAMANYA.

3. MENURUT BENTUKNYA.

4. TIMBAL BALIK.




5. PERJANJIAN CUMA-CUMA/ DENGAN ALAS HAK YANG

MEMBEBANI.

6. BERDASARKAN SIFATNYA.

7. SUBSTANSINYA YANG DILARANG.




H. SYARAT SAHNYA KONTRAK .




2. ADANYA KECAKAPAN

UNTUK MELAKUKANTINDAKAN DARI PIHAK

YANG BERJANJI.




3. ADANYA OBJEK YANG

TERTENTU(CLEAR AND DEFINITE)

YANG DIPERJANJIKAN.




4. SUBSTANSI PERJANJIAN

ADALAH SESUATU YANGDIPERBOLEHKAN, BAIK

MENURUT UNDANG-UNDANG,

KEBIASAAN, KEPATUTAN,KESUSILAAN DAN KETERTIBAN

UMUM YANG BERLAKU PADA

SAAT PERJANJIAN DIBUAT DAN

KETIKA AKAN DILAKSANAKAN




G. SIFAT KONTRAK




A. KONTRAK DAN

PERNYATAAN SEPIHAK.(DEKLARATIF DAN

KONSTITUTIF)




B. INDEPENDENSI KONTRAK.

A) KONTRAK-KONTRAK YANGBERDIRI SENDIRI.

B) KONTRAK-KONTRAK YANG TIDAK

BERDIRI SENDIRI, SEBAGAI :1. KONTRAK-KONTRAK POKOK

(MISALNYA PERJANJIAN

PINJAMAN).2. KONTRAK ACESSOIR (MISALNYA

PERJANJIAN JAMINAN)




C. INTENSITAS KONTRAK,

1.KONTRAK PENDAHULUAN.2. KONTRAK UTAMA.

3. KONTRAK PELAKSANAAN.




D. PROYEKSI KONTRAK,

A) KONTRAK YANG MENGATUR SUATUMASALAH DI MASA LAMAPAU

(SETTLEMENT AGREEMENT).

B) KONTRAK YANG MENEGASKAN

KEADAAN SEKARANG (MISALNYAPERJANJIAN PERDAMAIAN).

C) KONTRAK YANG AKAN MENGATUR

HUBUNGAN PARA PISAKA PADA MASA

YANG AKAN DATANG ATAU SESUATUHAL YANG DISEPAKATI YANG AKAN

TERJADI KEMUDIAN.



E. KESEIMBANGAN KONTRAKTUAL.





SEBUAH KONTRAK YANG BAIK

DISAMPING SECARA FORMAL

SESUAI ATURAN HUKUM YANGBERLAKU, JUGA SECARA

SUBSTANSI HARUS JUSTICE AND

FAIRNESS , ARTINYA HARUSMENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP

KEADILAN DAN KEJUJURAN

UNTUK/BAGI PARA PIHAK HARUS ADA KEDUDUKAN YANG SEIMBANG

BAGI PARA PIHAK.

hukum kontrak 2 keabsahan kontrak

Documents