kebijakan biro hukum dan kln dalam bidang peraturan perundang-undangan

1

KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN DALAM BIDANG PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGANPERUNDANG-UNDANGAN

OLEH :

KEPALA BAGIAN PENYULUHAN & BANTUAN HUKUM

KEMENTERIAN AGAMA

TUGAS POKOK :TUGAS POKOK :

MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DAN MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI HUKUM, PEMBINAAN ADMINISTRASI HUKUM,

PENELAAHAN, DAN KOORDINASI PENELAAHAN, DAN KOORDINASI PERUMUSAN PERATURAN PERUMUSAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN, SERTA PERUNDANG-UNDANGAN, SERTA PEMBINAAN KERJASAMA LUAR PEMBINAAN KERJASAMA LUAR

NEGERI.NEGERI.

BIRO HUKUM DAN KERJASAMA LUAR NEGERIBIRO HUKUM DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

V I SI:V I SI: TERWUJUDNYA PERATURAN TERWUJUDNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PERUNDANG-UNDANGAN YANG

KONDUSIF BAGI KEHIDUPAN KONDUSIF BAGI KEHIDUPAN BERAGAMABERAGAMA

TERWUJUDNYA HUBUNGAN DAN TERWUJUDNYA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI YANG KERJASAMA LUAR NEGERI YANG

MENGUNTUNGKAN BAGI KEHIDUPAN MENGUNTUNGKAN BAGI KEHIDUPAN BERAGAMABERAGAMA


M I SI:M I SI: Mewujudkan peraturan perundang-Mewujudkan peraturan perundang-

undangan bidang agama yang memiliki nilai undangan bidang agama yang memiliki nilai strategis bagi bangsa dan negara;strategis bagi bangsa dan negara;

Meningkatkan kesadaran masyarakat thdp Meningkatkan kesadaran masyarakat thdp peraturan perundang-undangan di bidang peraturan perundang-undangan di bidang agama;agama;

Memperjuangkan dan menyelesaikan kasus-Memperjuangkan dan menyelesaikan kasus-kasus hukum di lingkungan Dep. Agamakasus hukum di lingkungan Dep. Agama

Mewujudkan kerjasama luar negeri yang Mewujudkan kerjasama luar negeri yang menguntungkan bagi perkembangan menguntungkan bagi perkembangan kehidupan beragama di Indonesia.kehidupan beragama di Indonesia.


STRATEGISTRATEGI

DISIPLIN – Bekerja sesuai aturanDISIPLIN – Bekerja sesuai aturan

NETWORKING – Membentuk jaringan kerjasamaNETWORKING – Membentuk jaringan kerjasama

KREATIF DAN INOVATIF – Selalu mencari cara-cara KREATIF DAN INOVATIF – Selalu mencari cara-cara

barubaru

AMANAH – Bertanggung jawab terhadap tugasAMANAH – Bertanggung jawab terhadap tugas

BAGAN / STRUKTUR ORGANISASI BAGAN / STRUKTUR ORGANISASI

Subbag Perancangan

Peraturan Perundang-undangan I

BAGIAN PERANCANGAN

PERATURAN PER-UU-AN

BIRO HUKUM DAN KLN

BAGIAN PERANCANGAN

PERATURAN DAN KEPUTUSAN

MENTERI

BAGIAN PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM

BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Subbag Perancangan

Peraturan Perundang-undangan II

Subbag Tata Usaha

Subbag Perancangan

Peraturan Menteri

Subbag Perancangan

Keputusan Menteri

Subbag Administrasi dan Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Subbag Penyuluhan Hukum

Subbag Bantuan Hukum I

Subbag Bantuan Hukum II

Subbag Administrasi dan Fasilitasi KLN

Subbag Dokumen Perjalanan Luar

Negeri


KOMPOSISI KEGIATAN PERUNDANG-UNDANGAN

HUKUM -------HUKUM ------- Social contract Social contract

(perjanjian masyarakat)(perjanjian masyarakat)

Suatu kompromi maximum antara Suatu kompromi maximum antara berbagai kepentingan yang berbagai kepentingan yang disepakati menjadi landasan disepakati menjadi landasan perilaku dalam pergaulan perilaku dalam pergaulan

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TUJUAN HUKUMTUJUAN HUKUM

TERTIB

PASTI

ADIL


1.1.UUD Negara RI Tahun 1945UUD Negara RI Tahun 19452.2. Ketetapan MPRKetetapan MPR3.3. Undang-Undang/PERPUUndang-Undang/PERPU4.4. Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah5.5. Peraturan PresidenPeraturan Presiden6.6. Peraturan Daerah ProvinsiPeraturan Daerah Provinsi7.7. Peraturan Daerah Kabupaten/KotaPeraturan Daerah Kabupaten/Kota

UU 12/2011 Pasal 7

JENIS DAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN RI:

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


(4)(4)Jenis Peraturan Perundang-Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. yang lebih tinggi.

(5)(5)Kekuatan hukum Peraturan Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1).ayat (1). UU 10/2004 Pasal 7

a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:Tahun 1945 yang meliputi:

hak-hak asasi manusia; hak-hak asasi manusia; hak dan kewajiban warga negara; hak dan kewajiban warga negara; pelaksanaan dan penegakan pelaksanaan dan penegakan

kedaulatan negara serta pembagian kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; kekuasaan negara;

wilayah negara dan pembagian wilayah negara dan pembagian daerah; daerah;

kewarganegaraan dan kependudukan;kewarganegaraan dan kependudukan; keuangan negarakeuangan negara,,

b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.untuk diatur dengan Undang-Undang.

Materi muatan Undang-Undang berisi:


1.1. pengayoman; 2. kemanusiaan; 3. pengayoman; 2. kemanusiaan; 3. kebangsaan;kebangsaan;4. kekeluargaan; 5. kenusantaraan; 4. kekeluargaan; 5. kenusantaraan; 6.bhinneka 6.bhinneka tunggal ika; 7. keadilan; 8. kesamaan tunggal ika; 7. keadilan; 8. kesamaan kedudukan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dalam hukum dan pemerintahan; 9.ketertiban dan 9.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau kepastian hukum; dan/atau 10.10.keseimbangan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6

(1) Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.


SOSIALISASI SOSIALISASI PERATURAN PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 201053 TAHUN 2010

TENTANG DISIPLIN TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILPEGAWAI NEGERI SIPIL

JENIS HUKUMAN DISIPLINJENIS HUKUMAN DISIPLIN

HUKUMAN DISIPLIN RINGANHUKUMAN DISIPLIN RINGAN

( PASAL 8 angka 1 s.d 14 ) ;( PASAL 8 angka 1 s.d 14 ) ;

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

( PASAL 9 angka 1 s.d 17 );( PASAL 9 angka 1 s.d 17 );

HUKUMAN DISIPLIN BERAT HUKUMAN DISIPLIN BERAT

( PASAL 10 angka 1 s.d 13 ). ( PASAL 10 angka 1 s.d 13 ).

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN :HUKUMAN DISIPLIN RINGAN :

TEGURAN LISANTEGURAN LISAN bagi PNS yang tidak masuk kerja bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja ; tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja ;

TEGURAN TERTULISTEGURAN TERTULIS bagi PNS yang tidak masuk bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan

PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULISPERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja ;. (lima belas) hari kerja ;.

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG :HUKUMAN DISIPLIN SEDANG :

PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN(SATU) TAHUN bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja ; dengan 20 (dua puluh) hari kerja ;

PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN(SATU) TAHUN bagi PNS yang tidak masuk kerja bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 ( dua puluh satu) tanpa alasan yang sah selama 21 ( dua puluh satu) sampai dengan 25 ( dua puluh lima) hari kerja; dan sampai dengan 25 ( dua puluh lima) hari kerja; dan

PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUNSELAMA 1 (SATU) TAHUN bagi PNS yang tidak bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja

HUKUMAN DISIPLIN BERAT :HUKUMAN DISIPLIN BERAT :

PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUNRENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN bagi bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja ;dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja ;

PEMINDAHAN DALAM RANGKA PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAHRENDAH bagi PNS yang menduduki jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga Puluh enam) sampai dengan 40 36 (tiga Puluh enam) sampai dengan 40 ( empat puluh) hari kerja ; ( empat puluh) hari kerja ;

HUKUMAN DISIPLIN BERAT :HUKUMAN DISIPLIN BERAT :

PEMBEBASAN DARI JABATANPEMBEBASAN DARI JABATAN bagi PNS yang bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsion al menduduki jabatan struktural atau fungsion al tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 ( empat puluh lima ) hari kerja ; dan dengan 45 ( empat puluh lima ) hari kerja ; dan

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAS ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAS PEMBERHENTIAN SENDIRI ATAU PEMBERHENTIAN SENDIRI ATAU PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMATPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, , sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih ; enam) hari kerja atau lebih ;

PELANGGARAN WAKTU KERJA : ( PASAL 14 PELANGGARAN WAKTU KERJA : ( PASAL 14 ) )

Pelanggaran terhadap kewajiban Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 DIHITUNG 11, dan Pasal 10 angka 9 DIHITUNG SECARA KUMULATIF sampai dengan SECARA KUMULATIF sampai dengan akhir tahun berjalan.akhir tahun berjalan.

KEWAJIBAN PEJABAT / KEWAJIBAN PEJABAT / ATASAN ( PASAL 21 )ATASAN ( PASAL 21 )

(1)(1) Pejabat yang berwenang menghukum Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin ; disiplin ;

(2(2 )) Apabila pejabat yang berwenang Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tidak menjatuhkan hukuman ayat (1 ) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan disiplin kepada PNS yang melakukan pelangarana disiplin, pejabat tersebut pelangarana disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya ; dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya ;

(3)(3) Hukuman disiplin sebagaimana Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. pelanggaran disiplin.

(4) (4) Atasan sebagaimna dimaksud pada ayat Atasan sebagaimna dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. pelanggaran disiplin.

TATA CARA PEMANGGILANTATA CARA PEMANGGILAN ( PASAL 23 ) :( PASAL 23 ) :

(1) PNS yang diduga melakukann (1) PNS yang diduga melakukann pelanggaran disiplin dipanggil secara pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan . dilakukan pemeriksaan .

(2) (2) Pemanggilan kepada PNS yang Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. pemeriksaan.

(3) (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (hari) kerja sejak tanggal seharusnya yang (hari) kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. pertama.

(4)(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

TATA CARA PEMERIKSAANTATA CARA PEMERIKSAAN ( PASAL 24 )( PASAL 24 )

(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

(2)(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : merupakan kewenangan :

(3)(3) . .

PEMBENTUKAN TIM PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN ( PASAL 25) PEMERIKSAAN ( PASAL 25)

(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancamannya (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancamannya hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(3) (sedang) dan ayat (4)(berat) dapat dibentuk Tim (3) (sedang) dan ayat (4)(berat) dapat dibentuk Tim Pemeriksa. Pemeriksa.

(2)(2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri terdiri

dari atasan langsung unsur pengawasan dan unsur dari atasan langsung unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dibentuk

oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. ditunjuk.

kebijakan biro hukum dan kln dalam bidang peraturan perundang-undangan

Documents