katta a ppeennggantaarr118.98.228.206/wp-content/uploads/2018/07/180225-lakip-pusdikla… · format...

LAKIP Pusdiklat Pegawai Kemendikbud_- 2017

ii

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

tahun 2017 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan telah tersusun.

Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan wujud pemenuhan

kewajiban pelaporan kinerja dan laporan keuangan pada Pusat

Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

tahun 2017 serta merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

sebagai lembaga sektor publik dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil

Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat Pegawai Kemendikbud tahun 2017 disusun

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

serta Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan ketentuan ini, LAKIP

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud memiliki dua fungsi utama yaitu: Pertama, merupakan

media informasi bagi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud untuk menyampaikan bahan

pertanggungjawaban pencapaian kinerja kepada seluruh stakeholder yang berkepentingan,

(Setjen, Itjen, serta instansi pemerintah lainnya yang terkait). Kedua, merupakan sumber


iii

informasi dalam upaya untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja di masa

mendatang agar berkelanjutan.

Akhirnya, kami mengharapkan LAKIP Pusdiklat Pegawai Kemendikbud tahun 2017 ini dapat

menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan tugas fungsi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

dan semoga laporan ini dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kinerja

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud yang lebih baik di masa yang akan datang, untuk

mewujudkan Pusdiklat Pegawai lebih berkualitas dengan daya tarik dan daya saing yang

kompetitif.

Depok, Januari 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai,

Dra. Garti Sri Utami, M.Ed.

NIP 196005181987032002


iv

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar .................................................................................................................. ii

Daftar Isi ........................................................................................................................... iv

Daftar Tabel ...................................................................................................................... v

Daftar Gambar .................................................................................................................. vi

Daftar Singkatan ............................................................................................................... vii

Ikhtisar Eksekutif .............................................................................................................. viii

BAB I Pendahuluan ................................................................................................... 1

A. Gambaran Umum ..................................................................................... 1

B. Visi dan Misi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ...................... 3

C. Landasan Hukum ....................................................................................... 5

D. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud 6

E. Isu-isu Strategis yang Dihadapi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud ......... 12

BAB II Perencanaan Kinerja ..................................................................................... 14

A. Rencana Strategis ...................................................................................... 14

B. Perjanjian Kinerja ...................................................................................... 18

BAB III Akuntabilitas Kinerja .................................................................................... 20

A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................... 20

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Pusdiklat Pegawai Tahun 2017 ........ 24

C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................ 28

BAB IV Penutup............................................................................................................ 31

Lampiran

Perjanjian Kinerja tahun 2017 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Format Rencana Strategis Pusdiklat Pegawai Kemendikbud 2015-2019

Rencana Aksi Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Pusdiklat Pegawai Kemendikbud Tahun 2017

Formulir Pengukuran Kinerja Pusdiklat Pegawai Kemendikbud Tahun 2017

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan (B.19) Pusdiklat Pegawai Kemendikbud Tahun 2017


v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Pusdiklat Pegawai .......... 11

Tabel 1.2 Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan di Pusdiklat Pegawai ................ 12

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Pusdiklat Pegawai .... 12

Tabel 2.1 Tujuan Strategis Pusdiklat Pegawai Kemendikbud 2015-2019 ..................... 16

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Pusdiklat Pegawai Kemendikbud yang Akan Dicapai 2017 17

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Awal ................................................................................ 18

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Lanjutan (Revisi) ............................................................ 18

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (Outcome) Pusdiklat

Pegawai Kemendikbud Tahun 2017 .............................................................. 21

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusdiklat Pegawai

Kemendikbud Tahun 2017 ............................................................................ 22

Tabel 3.3 Target Capaian Jenis Diklat Tahun 2017 ...................................................... 23

Tabel 3.4 Target Capaian pada Tiap Bagian/Bidang di Pusdiklat Pegawai

Kemendikbud Tahun 2017 ............................................................................ 24

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran dan Anggaran Pusdiklat Pegawai

Kemendikbud Pada Tahun 2015 ................................................................... 25





Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja ........................................................... 29


vi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud .............................. 11

Gambar 3.1 Grafik Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran ............................... 29

Gambar 3.2 Diagram Daya Serap Anggaran Per-Belanja ............................................ 29


vii

DAFTAR SINGKATAN

ASN : Aparatur Sipil Negara

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Diklat : Pendidikan dan Pelatihan

ICT : Information and Communication Technologies

Kemdikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemendikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PK : Perjanjian Kinerja

PNS : Pegawai Negeri Sipil

Pusdiklat : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Renstra : Rencana Strategis

RKA-K/L : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

S-1 : Strata 1/Sarjana

S-2 : Strata 2/Pasca Sarjana

S-3 : Strata 3/Pasca Sarjana

SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SD : Sekolah Dasar

SK : Surat Keputusan

SKP : Sasaran Kinerja Pegawai

SMP : Sekolah Menengah Pertama

SMA : Sekolah Menengah Atas

SMK : Sekolah Menengah Kejuruan

SNP : Standar Nasional Pendidikan

SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal

ToT : Training Of Trainer

UPT : Unit Pelaksana Teknis


viii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusdiklat Pegawai

Kemendikbud tahun 2017 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Pusdiklat

Pegawai Kemendikbud kepada seluruh stakeholder atas kinerja pencapaian visi dan misi pada

tahun anggaran 2017, selain itu LAKIP ini juga merupakan salah satu parameter yang

digunakan oleh Pusdiklat Pegawai Kemendikbud untuk meningkatkan kinerja dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

LAKIP Pusdiklat Pegawai Kemendikbud tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Permendikbud

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

LAKIP Pusdiklat Pegawai Kemendikbud tahun 2017 merupakan laporan kinerja tahun ketiga

atas pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2015-2019, yang memberikan informasi tingkat

capaian indikator kinerja dari Perjanjian Kinerja Kepala Pusdiklat Pegawai Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Tujuan LAKIP Pusdiklat Pegawai Kemendikbud tahun 2017 memberikan

gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja yang telah

ditetapkan dalam sasaran kegiatan Pusdiklat Pegawai Kemendikbud tahun 2017, juga untuk

mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan serta upaya atau usaha-usaha

yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan serta peningkatan, perbaikan atau

penyempurnaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam melaksanakan mandatnya Pusdiklat Pegawai Kemendikbud telah menetapkan visi

yaitu “Terwujudnya ASN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional

dan Berkarakter melalui Pelatihan yang Berkelanjutan”, sebagai lembaga pelatihan,

Pusdiklat Pegawai sebagai Unit Eselon II Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


ix

menjabarkan berbagai kegiatan pada tahun 2017, sesuai dengan tugas dan fungsi yang

meliputi kegiatan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program yang telah ditetapkan untuk

mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pusdiklat Pegawai Kemendikbud.

Mengacu pada Rencana Strategis Pusdiklat Pegawai Kemendikbud Tahun 2015-2019 dan

berdasarkan revisi terakhir atas perubahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2015-2019 pada Satuan Kerja Pusdiklat Pegawai Kemendikbud dan untuk mendukung

Renstra Sekretariat Jenderal Kemendikbud Tahun 2015-2019 tersebut, sesuai dengan tugas

dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagaimana tertuang dalam

Permendikbud No. 11 Tahun 2015, capaian kinerja Pusdiklat Pegawai Kemendikbud dari

Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017 dengan Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang telah dilaksanakan

untuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai dari Indikator Kinerja Sasaran

Strategis maka hasil capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2017, yaitu “Meningkatnya

Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan, dengan

target kinerja sebesar 79 indeks pada tahun 2017 dan telah tercapai sebesar 83,62

Indeks dengan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 105%”, dengan rincian

sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti

Pelatihan Struktural (Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat IV), dengan target kinerja sebesar 81 indeks telah tercapai sebesar 87,02 indeks.


Pelatihan Prajabatan Calon PNS, dengan target kinerja sebesar 79 indeks dan capaian

sebesar 85,63 indeks.


Pelatihan Teknis dan Fungsional, dengan target kinerja sebesar 79 indeks telah tercapai

sebesar 80,92 indeks.

4. Terselenggaranya dukungan manajemen dan sarana prasarana dalam penyediaan sarana

prasarana untuk pelaksanaan dan pengembangan Pelatihan Aparatur Sipil Negara

(ASN), dengan target presentase kinerja 86% dengan realisasi capaian sebesar 100%.


x

5. Meningkatnya kepuasan pelayanan pelatihan Apartur Sipil Negara (ASN) dengan target

78 indeks dan capaian pada tahun 2017 sebesar 86,24 indeks.

Untuk realisasi daya serap anggaran Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, alokasi pagu awal

sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbud dengan Sekretaris

Jenderal Kemendikbud Tahun 2017 sebesar Rp.77.886.000.000,00. (tujuh puluh tujuh

milyar delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah), namun sampai dengan akhir tahun

2017 total pagu yang dikelola oleh Pusdiklat Pegawai Kemendikbud sebesar Rp.

71.419.608.000,00. (tujuh puluh satu milyar empat ratus sembilan belas juta enam ratus

delapan ribu rupiah), berkurangnya pagu yang dikelola Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

dari pagu awal hal ini disebabkan karena mengalami beberapa kali revisi pagu anggaran

dengan adanya efesiensi, pengalihan alokasi anggaran, mutasi belanja, dan penambahan

komponen input maupun output.

Hasil capaian kinerja Pusdiklat Pegawai Kemendikbud tahun 2017 pada program kerja secara

umum telah melebihi target. Ada capaian yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan

pada capaian Indikator kinerja sasaran strategis kegiatan Pusdiklat Pegawai Kemendikbud,

sebagaimana telah ditetapkan di dalam Kontrak Kinerja Pusdiklat Pegawai Tahun 2017 dan

Rencana Kinerja Tahunan Pusdiklat Pegawai Tahun 2017, hal ini disebabkan oleh

permasalahan atau kendala: 1). Moratorium tentang Penerimaan CPNS; dan 2). Regulasi

tentang kediklatan di lingkungan Kemendikbud;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2017, Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

1) menunggu penetapan formasi CPNS Kemendikbud oleh KemenPAN dan RB; 2)

melaksanakan regulasi yang telah digulirkan, dengan mengoptimalkan seluruh komponen

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud melalui kerja secara maksimal guna mencapai sasaran yang

telah ditetapkan didalam kontrak kinerja maupun Rencana Kinerja tahun 2017. Melakukan

pengembangan-pengembangan dan inovasi di bidang pelatihan dengan memanfaatkan dan

mendayagunakan sumber daya yang ada di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud dan menjalin

kerja sama dengan seluruh stakeholder.


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik

korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi

masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan

bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mewujudkan tujuan nasional, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan

Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit. Aparatur sipil negara sebagai

profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib

mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan

manajemen aparatur sipil negara.

Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa pengembangan karier PNS dilakukan

berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi

Pemerintah. Kompetensi meliputi kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan

spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara

teknis, sedangkan kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan

struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar,

kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang

Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan

pengembangan karier. Dalam mengembangkan kompetensi setiap Instansi Pemerintah

wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam

rencana kerja anggaran tahunan.

Tata kelola pemerintahan memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional di


2

berbagai bidang. Upaya yang dilakukan antara lain menyempurnakan dan meningkatkan

kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Kemendikbud, melalui peningkatan

kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan

daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, salah satunya adalah

penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan

berbasis merit.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdiklat Pegawai

Kemendikbud merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan. Unit Pelaksana Teknis Eselon II Kemendikbud ini

dipimpin oleh Kepala Pusat, dengan peran dan fungsi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kabudayaan. Peran dan fungsi tersebut, seiring dengan cepatnya

perkembangan ilmu dan teknologi, yang mengakibatkan pengelolaan pekerjaan menuntut

kemampuan yang profesional, tangguh, dan cekatan. Dalam kerangka penguatan tata

kelola perlu disiapkan kompetensi aparatur yang dapat mengikuti cepatnya

perkembangan teknologi. Pusdiklat Pegawai Kemendikbud harus mampu memainkan

peran strategisnya dengan baik agar upaya untuk mewujudkan aparatur negara yang

kompeten dan profesional dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Pusdiklat

Pegawai Kemendikbud perlu mengembangkan berbagai program yang inovatif dan

relevan, kualitas ketenagaan, kualitas fasilitas kediklatan, serta kualitas pengelolaan

dalam proses peningkatan dan perbaikan mutu berkelanjutan.

Untuk memberikan arah pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan,

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud telah menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan,

sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan Kemendikbud serta

dilaksanakan setiap tahun, selanjutnya Pusdiklat Pegawai Kemendikbud menyusun dan

menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan

anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud

tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang


3

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan

Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Permendikbud Nomor 9

Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang

terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus

sebagai upaya perbaikan atau perubahan secara berkesinambungan untuk meningkatkan

kinerja.

B. Visi dan Misi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

1. Visi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Agenda Prioritas

Pembangunan 2 (Nawacita 2), serta arah kebijakan dan strategi yang dilakukan

dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat Jenderal Kemendikbud

meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam

mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai

bidang, Pusdiklat Pegawai Kemendikbud telah menetapkan Visi “Terwujudnya

ASN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan

Berkarakter melalui Pelatihan yang Berkelanjutan”.

Untuk mencapai terwujudnya agenda prioritas pembangunan tersebut, maka

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud diharapkan dapat menjadi tempat pertukaran

gagasan kreatif dalam proses pembelajaran yang dinamis. Pusdiklat Pegawai

Kemendikbud juga diharapkan akan menjadi tempat dimana komitmen peningkatan

mutu tampak jelas dalam kegiatan diseminasi dan pengembangan gagasan dan

praktik mutakhir manajemen kinerja organisasi publik dengan inovasi sebagai norma

yang menjiwai setiap kegiatan. Dengan demikian, Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

akan memiliki identitas yang menonjol yang membedakannya dari lembaga serupa

dengan sejumlah fasilitator diklat yang berkualitas tinggi; program diklat yang

atraktif; manajemen program diklat yang efektif dan efisien, publikasi bermutu;


4

perpustakaan dengan koleksi lebih dari cukup dan dikelola dengan teknologi

mutakhir; serta pelayanan penunjang yang prima.

Dari visi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh segenap anggota

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud sebagai bagian dari organisasi publik yang

memberikan pelayanan peningkatan kompetensi SDM aparatur negara di bidang

pendidikan dan kebudayaan. Dengan visi utama tersebut, untuk semangat, motivasi

dan tujuan Pusdiklat Pegawai Kemendikbud maka ditetapkan Moto ”Memberikan

Yang Terbaik”. Ini berarti setiap anggota Pusdiklat Pegawai Kemendikbud akan

dan harus berusaha keras dan cerdas memberikan pelayanan prima dalam semua

aspek manajemen peningkatan kompetensi SDM aparatur pendidikan.

2. Misi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Misi yang merupakan hal utama agar terlaksana dalam mencapai visi organisasi,

berbagai hal yang masih bersifat abstrak dalam visi akan terlihat lebih nyata pada

uraian misi.

Rincian misi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud disusun setelah mempertimbangkan

kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi Pusdiklat Pegawai

Kemendikbud dalam berkiprah meningkatkan mutu manajemen peningkatan

kompetensi SDM aparatur pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kebutuhan

aktual dalam mewujudkan visi, adapun rincian misi Pusdiklat Pegawai

Kemendikbud sebagai berikut:

a. Mengembangkan dan menyelenggarakan berbagai jenis diklat yang berorientasi

pada kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur

pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dan berbasis kinerja.

b. Mewujudkan penatakelolaan layanan diklat sumber daya aparatur pendidikan

dan kebudayaan yang profesional dengan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi.

c. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan stakeholder dan organisasi di

dalam dan luar negeri.

d. Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, aman, bersih, rapi, dan indah.


5

C. Landasan Hukum

Penyusunan laporan kinerja Pusdiklat Pegawai Kemendikbud Tahun 2017 ini merupakan

perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan, landasan hukum dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi, dan landasan hukum penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tangungjawab Keuangan Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS;

10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016, tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

14. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja


6

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

15. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

16. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2017 tentang Sistem Pengawasan Intern di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

17. Peraturan MenPAN RB Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional

Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

18. Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 19 dan 20 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV;

19. Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 10, 15 dan 16 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS K1/K2, CPNS Golongan III, dan CPNS

Golongan I dan II;

20. Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 13, 14 dan 15 Tahun 2011 tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.

21. Rencana Strategis Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

2015-2019;

22. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pusdiklat Pegawai Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017.

D. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

1. Tugas Fungsi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan

pendidikan dan pelatihan pegawai. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusdiklat

Pegawai Kemendikbud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai;

b. Penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan pegawai;


7

c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;

d. Pengembangan sistem informasi pendidikan dan pelatihan;

e. Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

f. Pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan;

g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pasca pendidikan dan pelatihan;

h. Penyusunan laporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan; dan

i. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Dalam rangka melakukan aktifitas operasionalnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Struktural;

c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan,

kepegawaian, barang milik negara, persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan, dan

ketatalaksanaan pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Tata Usaha

menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan dan

pelatihan pegawai;

2) pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan perpustakaan;

3) pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;

4) pengelolaan kepegawaian dan keuangan;

5) pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat;


8

6) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan barang milik negara; dan

7) pelaksanaan penyusunan laporan Pusat.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a) Subbagian Perencanaan, Tata Laksana, dan Kepegawaian

b) Subbagian Keuangan; dan

c) Subbagian Rumah Tangga.

b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Struktural

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Struktural mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pada pendidikan dan pelatihan

prajabatan dan struktural.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 825 Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Pendidikan dan

Pelatihan Prajabatan dan Struktural menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan

prajabatan dan struktural;

2) penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan prajabatan

dan struktural;

3) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural;

4) fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural;

5) penyusunan bahan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan

6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pasca pendidikan dan pelatihan

prajabatan dan struktural; dan

7) penyusunan laporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan prajabatan

dan struktural.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Struktural terdiri atas:


9

a) Subbidang Program dan Evaluasi; dan

b) Subbidang Pelaksanaan.

c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pada pendidikan dan pelatihan

teknis dan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 829 Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Pendidikan dan

Pelatihan Teknis dan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan teknis

dan fungsional;

2) penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan teknis dan

fungsional;

3) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;

4) fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;

5) penyusunan bahan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan

teknis dan fungsional;

6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pasca pendidikan dan pelatihan

prajabatan dan struktural; dan

7) penyusunan laporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan teknis dan

fungsional.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional terdiri atas:

a) Subbidang Program dan Evaluasi; dan

b) Subbidang Pelaksanaan.


10

Berdasarkan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagai

lembaga yang secara teknis fungsional bertugas melaksanakan dan

mengoordinasikan peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai di

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hasil yang ingin dicapai dari

semua kegiatan tersebut adalah, meningkatnya mutu dan kinerja Pegawai

Kemendikbud serta meningkatnya kontribusi lulusan diklat atas kinerja organisasi

dalam berbagai segmen jabatan: struktural, teknis, dan fungsional. Sehubungan

dengan itu, semua program dan kegiatan telah disusun berdasarkan: hasil analisis

kebutuhan, rancang bangun program yang mengacu pada standar kompetensi,

penyelenggaraan, dan ketersediaan sarana dan teknologi proses pembinaan yang

representatif dan mutakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan

Jabatan Pegawai Negeri Sipil, jenis diklat terdiri dari Diklat Prajabatan dan Diklat

Dalam Jabatan. Diklat Prajabatan terdiri dari golongan I, II dan III, sedangkan diklat

dalam jabatan terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III, dan lV, Diklat

Teknis, dan Diklat Fungsional.

Sasaran dari Diklat Jabatan PNS/ASN tersebut adalah:

1. Peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada

kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air;

2. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan atau kepemimpinan;

3. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang

dilakukan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan

lingkungan kerja dan organisasi.

2. Struktur Organisasi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud secara administratif berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Untuk melaksanakan

tugas dan fungsi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud dipimpin oleh Kepala Pusat (Dra.

Garti Sri Utami, M.Ed.) berdasarkan SK Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 49677/MPK/RHS/KP/2017 tanggal 29 Agustus 2017, tentang


11

Pengangkatan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud.

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud memiliki struktur organisasi pada diagram berikut.

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud didukung dengan tenaga Sumber Daya Manusia, tabel

pegawai per Desember 2017 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan per 31 Desember 2017

No. Bidang/Bagian Pendidikan

SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 Jumlah

1 Bagian Tata Usaha 0 1 14 1 26 10 0 51

2 Bidang Diklat Prajabatan dan

Struktural 0 0 5 0 11 4 0 20

3 Bidang Diklat Teknis dan

Fungsional 1 1 3 0 11 7 1 24

4 Widyaiswara 0 0 0 0 1 15 3 19

Jumlah Seluruhnya 1 2 22 1 48 36 4 114

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud


12

Tabel 1.2 Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan di Lingkungan Pusdiklat

Pegawai per 31 Desember 2017

No. Bidang/Bagian

Jabatan

Widya

iswara Jumlah

ES. II ES.III ES. IV

Fung-

sional

Umum

1 Bagian Tata Usaha 1 1 3 46 0 51

2 Bidang Diklat Prajabatan

dan Struktural

0 1 2 17 0 20

3 Bidang Diklat Teknis dan

Fungsional

0 0 2 22 0 24

4 Widyaiswara 0 0 0 0 19 19

Jumlah 1 2 7 85 19 114

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun 2017

No. Uraian Jumlah

(Orang)

1. Petugas Satuan Pengamanan (Satpam) 30

2. Petugas Satuan Kebersihan (Cleaning Service) 63

3. Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor 5

4. Pengelola Sistem Informasi Manajemen (SIM) 1

5. Teknisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2

6. Teknisi Listrik/Genset, AC, Pompa Air dan Jaringan Air Bersih 3

Jumlah 104

E. Isu-Isu Strategis yang Dihadapi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Dalam menjalankan tugas fungsi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud tidak terlepas dari

permasalahan-permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi:

1. Rata-rata tingkat kompetensi atau kemampuan sumber daya manusia yang memadai

pada tataran konseptual belum tersebar secara merata;

2. Program diklat perlu ditunjang atau didukung oleh materi/bahan diklat yang lebih

memadai;


13

3. Kompetensi substansi dan metodologi pembelajaran di kalangan fasilitator relatif

masih beragam belum seluruhnya memadai;

4. Belum optimalnya kemampuan SDM dalam memanfaatkan perkembangan ilmu

dan teknologi dalam menopang tingkat kualitas pembelajaran yang diharapkan;

5. Belum memiliki program diklat unggulan yang benar-benar terfokus;

6. Belum semua pegawai bersemangat untuk meningkatkan kompetensinya melalui

pembelajaran mandiri;

7. Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan

sistem dan mutu pembelajaran yang diharapkan;

8. Persaingan antarlembaga sejenis makin intens;

9. Tuntutan penatakelolaan yang baik dari pihak-pihak berkepentingan makin

meningkat;

10. Kredibilitas birokrasi pemerintahan yang masih perlu ditingkatkan;

11. Tuntutan profesionalitas pelaksanaan tugas semakin cepat meningkat, sehingga

menuntut kecepatan lembaga diklat untuk dapat mengikutinya;

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengamanatkan untuk peningkatan

kompetensi bagi ASN;

13. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

serta Permendikbud Nomor 15 Tahun 2017 mengenai Diklat Teknis Substantif

sehingga Pusdiklat berupaya keras mewujudkan amanat tersebut.


14

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa pengembangan karier PNS dilakukan

berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi

Pemerintah. Kompetensi meliputi kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan

spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara

teknis, sedangkan kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan

struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar,

kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang

Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan

pengembangan karier. Dalam mengembangkan kompetensi setiap Instansi Pemerintah

wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam

rencana kerja anggaran tahunan.

Dengan merujuk pada isi dan ketentuan dari Undang-Undang ASN tersebut, maka

disusun Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019. Renstra Pusdiklat Pegawai 2015-2019

merupakan bagian dari Renstra Kemendikbud 2015-2019. Dalam rangka pelaksanaan

Agenda Prioritas Pembangunan 2 (Nawacita 2), yaitu Membangun Tata Kelola

Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya.

Tata kelola pemerintahan memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional di

berbagai bidang. Upaya yang dilakukan antara lain menyempurnakan dan meningkatkan

kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Kemendikbud, melalui peningkatan

kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan

daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, salah satunya adalah


15

penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan

berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi seperti berikut:

1. Penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai

prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi;

2. Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif,

berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);

3. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat;

4. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi

didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara

(KASN);

5. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan

6. Penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

Dengan mempertimbangkan secara seksama hal-hal tersebut di atas, Pusdiklat Pegawai

telah menjabarkan tugas dan fungsi Pusdiklat ke dalam Renstra, agar dapat dilaksanakan

secara lebih sistemik dan terkendali dengan baik, dan harus dapat dipakai sebagai

landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan

operasional dalam suatu organisasi yang bersifat lintas fungsi, juga merupakan upaya

memadukan prinsip-prinsip berikut: perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian

tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan

konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang

bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan pengelolaan

pekerjaan menuntut kemampuan yang profesional, tangguh, dan cekatan. Dalam

kerangka penguatan tata kelola perlu disiapkan kompetensi aparatur yang dapat

mengikuti cepatnya perkembangan teknologi. Pusdiklat Pegawai Kemendikbud harus

mampu memainkan peran strategisnya dengan baik agar upaya untuk mewujudkan

aparatur negara yang kompeten dan profesional dapat terlaksana dengan baik. Oleh

karena itu, Pusdiklat Pegawai Kemendikbud perlu mengembangkan berbagai program

yang inovatif dan relevan, kualitas ketenagaan, kualitas fasilitas kediklatan, serta kualitas

pengelolaan dalam proses peningkatan dan perbaikan mutu berkelanjutan.


16

1. Tujuan Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 2015-2019

Untuk dapat melaksanakan misi Pusdiklat seperti yang dikemukakan sebelumnya,

maka misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih spesifik-operasional

berupa tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis organisasi adalah hal-hal yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran strategis Pusdiklat Pegawai tahun 2015-2019 diambil

dari salah satu tujuan strategis Sekretariat Jenderal, seperti yang tercantum sebagai

berikut.

Tabel 2.1 Tujuan Strategis Pusdiklat Pegawai Kemendikbud 2015-2019

KODE TUJUAN STRATEGIS

T7 Penguatan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Penguatan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri mencakup beberapa

kegiatan yaitu; pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan

komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan, penguatan pengelolaan dan

pendayagunaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan, pendidikan dan

pelatihan pegawai, pengembangan perfilman, serta tersedianya analisis dan

sinkronisasi kebijakan Kemendikbud.

Dari tujuan strategis Sekretariat Jenderal, maka dijabarkan tujuan strategis Pusdiklat

Pegawai Kemendikbud sebagai berikut.

a. Meningkatnya kompetensi lulusan melalui pelaksanaan program diklat yang

berkualitas sesuai dengan kebutuhan pengguna (stakeholder).

b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan diklat.

c. Terwujudnya jaringan kerja sama dalam dan luar negeri.

d. Terwujudnya lingkungan kerja dan pembelajaran yang kondusif.


17

2. Sasaran Strategis Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Untuk mewujudkan tujuan strategis dalam penguatan pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Menteri, dapat dicirikan dengan tercapainya indikator kinerja sasaran

strategis seperti berikut.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Pusdiklat Pegawai Yang Akan Dicapai Tahun

2017

TUJUAN

STRATEGIS

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SASARAN

TUJUAN/

INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN

SASARAN/

OUTPUT

Peningkatan

layanan pendidikan

dan pelatihan

pegawai

Terselenggaranya

pendidikan dan

pelatihan pegawai

Tersedianya

Aparatur Sipil

Negara yang

Kompeten

Meningkatnya

Kualitas Aparatur

Sipil Negara (ASN)

Kemendikbud yang

mengikuti

Pelatihan Struktural

81

Indeks Kualitas

Peserta Pelatihan

Kepemimpinan

(IKPK)

Meningkatnya

Kualitas Aparatur

Sipil Negara (ASN)

Kemendikbud yang

mengikuti

Pelatihan

Prajabatan Calon

PNS

79

Indeks Kualitas

Peserta Pelatihan

Prajabatan/Diklat

Terintegritas

CPNS (IKPP)

Meningkatnya

Kualitas Aparatur

Sipil Negara (ASN)

Kemendikbud yang

mengikuti

Pelatihan Teknis

dan Fungsional

79

Indeks Kualitas

Peserta Pelatihan

Teknis dan

Fungsional

(IKPTF)

Meningkatnya

dukungan

manajemen dalam

penyediaan sarana

prasarana untuk

pelaksanaan dan

pengembangan

pelatihan Aparatur

Sipil Negara (ASN)

86

Persentase

Dukungan

Manajemen (DM)

Meningkatnya

kepuasan

pelayanan pelatihan

Aparatur Sipil

Negara (ASN)

78

Indeks Kepuasan

Pelayanan

Pelatihan (IKPP)


18

B. Perjanjian Kinerja

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud menyusun Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra

Sekretariat Jenderal Kemendikbud tahun 2015-2019 dan disahkan atau tandatangani oleh

Pejabat Eselon I (Sekretaris Jenderal Kemendikbud) dan oleh Pejabat Eselon II (Kepala

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud). Perjanjian Kinerja tersebut berisi Sasaran Strategis,

Indikator Kinerja beserta target yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, berikut

perjanjian kinerja Pusdiklat Pegawai Kemendikbud tahun 2017.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran

Srategis Indikator Kinerja

Tahun 2017

Target

Kinerja Anggaran (Rp)

Pegawai

Kemendikbud yang

mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan

Meningkatnya Kualitas Aparatur

Sipil Negara (ASN) Kemendikbud

yang mengikuti Diklat Aparatur

(Diklat Kepemimpinan, Diklat

Prajabatan, serta Diklat Teknis dan

Fungsional)

81 Indeks 39.866.704.000.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Lanjutan (Revisi)

Sasaran

Srategis Indikator Kinerja

Tahun 2017

Target

Kinerja Anggaran (Rp)

Pegawai

Kemendikbud yang

mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan

Meningkatnya Kualitas Aparatur

Sipil Negara (ASN) Kemendikbud

yang mengikuti Diklat Aparatur

(Diklat Kepemimpinan, Diklat

Prajabatan, serta Diklat Teknis dan

Fungsional)

81 Indeks 30.200.894.000.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbud di atas dan

untuk menunjang Renstra Sekretariat Jenderal Kemendikbud tahun 2015-2019, sasaran

program dan indikator kinerja dimaksud adalah terselenggaranya Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai, dengan satu indikator kinerja yaitu: meningkatnya Kualitas Aparatur

Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti Diklat Aparatur (Diklat

Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, serta Diklat Teknis dan Fungsional), dengan target


19

kinerja indeks nilai pada tahun 2017 adalah sebesar 81 dengan anggaran sebesar Rp.

39.886.704.000,- (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh enam juta

tujuh ratus empat ribu rupiah), sedangkan jumlah anggaran keseluruhan dalam DIPA

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 77.886.000.000,-

(tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah). Dengan

berjalannya waktu dan kegiatan terjadi perubahan atau pergantian Pejabat (Kepala

Pusdiklat) di Lingkungan Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, sehingga mengalami

perubahan Perjanjian Kinerja dengan alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan

(Revisi) atau Perjanjian Kinerja Lanjutan tahun 2017 berubah menjadi Rp.

30.200.894.000,- (tiga puluh milyar dua ratus juta delapan ratus sembilan puluh empat

ribu rupiah), sedangkan jumlah anggaran keseluruhan dalam DIPA Pusdiklat Pegawai

Kemendikbud tahun anggaran 2017 mengalami perubahan sebesar Rp. 71.419.608.000,-

(tujuh puluh satu milyar empat ratus sembilan belas juta enam ratus delapan ribu

rupiah) dengan target kinerja indeks nilai 81. Untuk anggaran yang tidak dimasukkan

dalam perjanjian kinerja berupa pembiayaan belanja pegawai, belanja modal dan belanja

barang, layanan perkantoran, dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi, pelaporan,

ketatausahaan, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas

perkantoran serta gedung dan bangunan.


20

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat Pegawai Kemendikbud merupakan analisis dari proses

pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akuntabilitas ini juga merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah diamanatkan (terwujudnya kinerja) tahunan pada tahun 2017 sesuai

dengan perjanjian kinerja, dan bentuk evaluasi kinerja. Uraian analisis capaian kinerja

yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2017,

membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

sebelumnya, menganalisis ketercapaian target atau ketidaktercapaian target, dan

menganalisis alternatif solusi yang dilakukan untuk realisasi target kinerja yang belum

terealisasi serta menganalisis efesiensi penggunaan sumber daya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Organisasi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud tahun 2017

merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas tahunan, pengukuran dilakukan

terhadap capaian kinerja strategis, capaian kinerja program (outcome) dan capaian

kinerja kegiatan (output) dibandingkan dengan target dalam rencana strategis dan target

dalam dokumen perjanjian kinerja 2017.

Sasaran Strategis tahun 2017 Pusdiklat Pegawai Kemendikbud yang telah dirumuskan

akan dicapai sebanyak 4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis dengan keberhasilan kinerja

diukur berdasarkan indeks atau capaian outcome program yang diselenggarakan, sasaran

program dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU),

dan sasaran kegiatan dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian sasaran strategis diindikasi dengan capaian indikator

kinerja outcome. Capaian sasaran program diindikasi dengan capaian indikator kinerja

utama, yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.


21

Pengukuran capaian kinerja sasaran program mencakup identifikasi atas realisasi IKU

dan membandingkan dengan targetnya. Analisis mendalam dilakukan terhadap

perkembangan capaian IKU dan efesiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai

kinerja IKU. Pengukuran capaian kinerja sasaran kegiatan mencakup identifikasi atas

realisasi IKK dan membandingkan dengan targetnya. Hasil pengukuran capaian kinerja

sasaran strategis, outcome dan output tahun 2017 (Januari-Desember 2017) dapat dilihat

dari hasil pengukuran kinerja.

Rincian tingkat capaian kinerja (performance results) selama satu tahun, sasaran strategis

Pegawai Kemendikbud yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, disajikan dalam tabel

berikut.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program (Outcome) Pusdiklat

Pegawai Kemendikbud Tahun 2017

Kode Sasaran

Program

Indikator Kinerja

Program/Utama

Tahun 2017

Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

SP.1.13 Terselenggara-

nya pendidikan

dan pelatihan

pegawai

Meningkatnya Kualitas

Aparatur Sipil Negara

(ASN) Kemendikbud yang

mengikuti Diklat Aparatur

(Diklat Kepemimpinan,

Diklat Prajabatan, serta

Diklat Teknis dan

Fungsional)

Indeks 79 83,62 105%

Berdasarkan data di atas, penjelasan capaian kinerja sasaran program (outcame) pada

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud tahun 2017 yaitu terselenggaranya pendidikan dan

pelatihan pegawai dengan indikator kinerja meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara

Kemendikbud yang mengikuti Diklat Aparatur (Diklat Kepemimpinan, Diklat

Prajabatan, serta Diklat Teknis dan Fungsional) dengan target 79 indeks dan realisasi

capaian 83,62 indeks, dengan persentase capaian 105%. Target 79 indeks merupakan

ketetapan berdasarkan rencana capaian pada Renstra Pusdiklat Pegawai 2015-2019 pada

tahun 2017, sedangkan nilai realisasi 83,62 indeks merupakan nilai yang diperoleh dari

Indeks Kualitas Peserta Pelatihan Kepemimpinan (IKPK) dengan nilai 87,02 indeks,

Indeks Kualitas Peserta Pelatihan Prajabatan/Diklat Terinegrasi CPNS (IKPP) dengan

nilai 85,63 indeks, Indeks Kualitas Peserta Pelatihan Teknis (IKPT) dan Indeks Kualitas


22

Peserta Pelatihan Fungsional (IKPF) dengan nilai 80,92 indeks, serta Indeks Kepuasan

Pelayanan Pelatihan (IKPP) dengan nilai 86,24 indeks.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusdiklat Pegawai

Kemendikbud Tahun 2017

Kode Sasaran

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target Realisasi

Fisik

Indeks

Anggaran

Rp

Fisik

Indeks

Anggaran

Rp

SK.1.

5624.1

Pegawai

Kemendikb

ud yang

Mengikuti

Pendidikan

dan

Pelatihan

IKK. 1.

5624.1.1

Meningkatnya

Kualitas Aparatur

Sipil Negara

(ASN)

Kemendikbud

yang mengikuti

Pelatihan

Struktural

81 indeks

39.722.932.000 87,02 indeks

39.587.413.344

IKK.1.

5624.1.2

Meningkatnya

Kualitas Aparatur

Sipil Negara

(ASN)

Kemendikbud

yang mengikuti

Pelatihan

Prajabatan Calon

PNS

79 indeks

85,63 indeks

IKK.1.

5624.1.3

Meningkatnya

Kualitas Aparatur

Sipil Negara

(ASN)

Kemendikbud

yang mengikuti

Pelatihan Teknis

dan Fungsional

79 indeks

80,92 indeks

IKK.1.

5624.1.5

Meningkatnya

kepuasan

pelayanan

pelatihan

Aparatur Sipil

Negara (ASN)

78 indeks

87,02 indeks

IKK.1.

5624.1.4

Meningkatnya

dukungan

manajemen dalam

penyediaan sarana

prasarana untuk

pelaksanaan dan

pengembangan

pelatihan

Aparatur Sipil

Negara (ASN)

86%

639.000.000 99,49%

635.750.000

Keterangan: Dalam proses berjalan terjadi penyesuaian realisasi sasaran dan keuangan


23

Dari data tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran kegiatan pada

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud tahun 2017:

1. Target kinerja sebesar 81 indeks untuk peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara

(ASN) Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Struktural (Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV), telah terealisasi atau tercapai

dengan capaian sebesar 87,02 indeks.

2. Target kinerja sebesar 79 indeks untuk peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara

(ASN) Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Prajabatan Calon PNS, telah

tercapai dengan capaian sebesar 85,63 indeks.

3. Target kinerja sebesar 79 indeks untuk peningkatan Kualitas Aparatur Sipil

Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Fungsional, telah

tercapai dengan capaian sebesar 80,92 Indeks.

4. Target dukungan manajemen dan sarana prasarana dalam penyediaan sarana

prasarana untuk pelaksanaan dan pengembangan Pelatihan Aparatur Sipil Negara

(ASN), dengan target presentase kinerja 86% telah terrealisasi dengan capaian

sebesar 100%.

5. Target untuk peningkatan kepuasan pelayanan pelatihan Apartur Sipil Negara (ASN)

dengan target 78 indeks telah teralisasi dengan capaian sebesar 86,24 indeks.

Tabel 3.3 Target Capaian Jenis Diklat Tahun 2017

No. Jenis Diklat Target 2017 Capaian 2017

1 Diklatpim III 30 orang 19 orang

2 Diklatpim IV 90 orang 84 orang

3 Diklat Prajabatan 5 orang 5 orang

4 Diklat Teknis dan Fungsional 2.460 orang 2.559 orang

5 Diklat Perencanaan Pendidikan 210 orang 163 orang


24

Tabel 3.4 Target Capaian Pada Tiap Bagian/Bidang di Pusdiklat Pegawai

Tahun 2017

Bagian Tata Usaha

Bidang Diklat

Prajabatan dan

Struktural

Bidang Diklat Teknis

dan Fungsional

Capaian Capaian Capaian

1 Dokumen Perencanaan

Anggaran

1 Laporan Keuangan

1 Dokumen BMN

1 Dokumen LAKIP

1 Dokumen SKP

1 Layanan Rembuknas

1 Rakor Kediklatan

142 unit Komputer

273 unit Peralatan

Perkantoran

1904 m2 Pemeliharaan

Gedung dan bangunan

7 paket latihan

keterampilan manajemen

(LKM)

124 peserta Diklatpim:

20 dari 60 yang

direncanakan peserta

Diklatpim Tingkat III

84 dari 120 yang

direncanakan peserta

Diklatpim Tingkat IV

1 Fasilitasi Kerja Sama

Penyelenggaraan

Pelatihan Dasar 158

CPNS Gol. III

Kemenristek dan Dikti

2 laporan Diklatpim dan

Latsar

2 Dokumen Pedoman

Diklat Manajemen &

Substansi

2 Dokumen Bahan Ajar

Diklat Manajemen &

Substansi

2 Sistem Pelatihan

Manajemen & Substansi

2 Dokumen Instrumen

Evaluasi Diklat

Manajemen & Substansi

2.327 peserta Diklat

Teknis:

929 Administrasi Umum

1260 Teknis Substantif

138 Fungsional

3 paket Pelatihan

Substantif

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Pusdiklat Pegawai Tahun 2017

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis, sasaran program,

dan sasaran kegiatan dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan,

pencapaian sasaran strategis dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator

outcome, yaitu “Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang telah

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan”. Pengertian satuan indeks pada indikator kinerja

program adalah nilai total yang diperoleh peserta diklat mengacu pada rumus tiap-tiap

indikator baik untuk diklat prajabatan, diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat

fungsional serta indek kepuasan pelayanan dan persentase dukungan layanan dalam


25

manajemen, rumus dan pengertian indek tiap-tiap indikator (terlampir). Indeks

mencerminkan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menunjang

program Kemendikbud, pada matrik lampiran Renstra Pusdiklat Pegawai 2015-2019

(revisi/perubahan), base line target indeks dimulai pada tahun 2014 dan akhir capaian

peningkatan pada tahun 2019 (matriks terlampir).

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, capaian kinerja Pusdiklat Pegawai

Kemendikbud tahun 2017 yang secara umum dapat digambarkan, bahwa capaian

Indikator Kinerja Sasaran Strategis dari semua sasaran dari Indikator mencapai 99,31%.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut adalah: jumlah aparatur Kemendikbud yang

mengikuti diklat prajabatan, diklat kepemimpinan, diklat teknis dan fungsional serta

indeks kepuasan layanan dan dukungan manajemen lainnya. Untuk diklat-diklat tersebut

diantaranya meliputi pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan, CPNS yang

mengikuti diklat prajabatan golongan II dan III, dan tenaga administrasi yang mengikuti

diklat teknis dan fungsional.

Sasaran Program terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai, ditetapkan untuk

mendukung tujuan strategis ketujuh (T7) yaitu pengutan fungsi lain yang diberikan oleh

menteri. Berikut perbandingan tabel perbandingan target dan sasaran pegawai

Kemendikbud yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tahun 2015, 2016 dan 2017.

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran dan Anggaran Pusdiklat

Pegawai Kemendikbud Pada Tahun 2015

Sasaran Srategis

Tahun 2015 Indikator Kinerja

Target Tahun 2015 Realisasi Tahun 2015

Target Anggaran

Rp Realisasi

Anggaran

Rp

Terselenggaranya

Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai

Meningkatnya kualitas


(ASN) Kemendikbud

yang mengikuti Diklat

Aparatur (Diklat

Kepemimpinan, Diklat

Prajabatan, serta Diklat

Teknis dan Fungsional)

75 Indeks

(2.665 org)

24.671.656.000 75 Indeks

(2.782 org)

22.855.985.000


26



Sasaran Srategis



Target Anggaran

Rp Realisasi

Anggaran

Rp

Pegawai

Kemendikbud

yang Mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan

Jumlah Aparatur

Pendidikan dan

Kebudayaan yang

mengikuti diklatpim,

prajabatan, teknis dan

fungsional

78 Indeks

(3.663 org)

36.737.556.000 78 Indeks

(3.091 org)

35.952.521.577



Sasaran Srategis



Target Anggaran

Rp Realisasi

Anggaran

Rp

Pegawai

Kemendikbud

yang Mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan

Meningkatnya Kualitas


(ASN) Kemendikbud

yang mengikuti Diklat

Aparatur (Diklat

Kepemimpinan, Diklat

Prajabatan, serta Diklat

Teknis dan Fungsional)

81 Indeks

(2.794 org)

39.866.704.000. 83,62 Indeks

(2.829 org)

39.587.413.344

Berdasarkan pengukuran kinerja untuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan

pegawai dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis maka hasil capaian kinerja sampai

dengan akhir tahun 2017, sebagai berikut:

Indeks nilai meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang

mengikuti Diklat Aparatur (Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, Diklat Teknis dan

Diklat Fungsional), dengan target kinerja sebesar 79 indeks telah tercapai sebesar 83,62

indeks, dengan rincian:

a. Diklat prajabatan dari target 5 orang peserta dan terealisasi 5 orang, dengan target

capaian kinerja 79 indeks dan tercapai 85,63 indeks;

b. Diklat Kepemipinan Tingkat II dan Tingkat IV dengan target 104 peserta dan

teralisasi 103 peserta, dengan target kinerja 81 indeks dan terealisasi dengan capaian

kinerja 87,02 indeks.


27

c. Diklat teknis dan fungsional, TAM, Diklat Perencanaan Pendidikan, AKD dan TOF

Subtasi Widyaiswara dengan target jumlah peserta 2.670 orang peserta dan

terealisasi berjumlah 2.722 orang peserta, dengan target kinerja 79 indeks dan

terealisasi dengan capaian kinerja 80,92 indeks..

Dimensi pengukuran menggunakan standar penilaian dan pengukuran yang telah

ditetapkan oleh LAN RI (terlampir). Faktor-faktor pendukung tercapainya target indeks

tersebut adalah:

a. Dukungan Manjemen (Kepemimpinan).

b. Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

c. Faktor eksternal, organisasi merencanakan dan mengelola kemitraan eksternal untuk

mendukung kebijakan.

d. Proses internal organisasi mendisain, mengelola dan meningkatkan prosedur dan

tata kerja untuk mendukung kebijakan dan strateginya.

e. Sumber daya manusia dalam organisasi memotivasi dan memfasilitasi pegawainya

untuk mengembangkan dan menggunakan potensinya dalam pencapaian tujuan.

f. Sistim informasi manajemen di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud.

g. Hasil yang dicapai organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Walaupun target secara umum telah terealisasi sebesar 105%, namun dalam

pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

a. Jumlah peserta diklat yang hadir memenuhi undangan belum optimal.

b. Masih terdapat peserta yang hadir tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

c. Narasumber/fasilitator dari luar Satker Pusdiklat Pegawai Kemendikbud belum

maksimal.

Untuk mengatasi kendala/hambatan dan permasalahan tersebut, upaya atau langkah

antisipasi yang dilakukan adalah:

a. Kriteria peserta lebih diperjelas pada surat undangan kegiatan

b. Undangan peserta diinformasikan/disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan

sebelum penyelenggaraan.


28

c. Koordinasi penyelenggaraan terutama pelatihan yang mempersyaratkan bagi

widyaiswara atau terkait narasumber/pakar yang diharapkan pada bidang-bidang

mata diklat tertentu.

Jika dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2015 sebesar 104%, tahun 2016 sebesar

97% dan tahun 2017 sebesar 105%, maka terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar

8%.

Langkah antisipasi yang diambil agar target indikator kinerja dapat terealisasi adalah

sebagai berikut :

a. Perencanaan yang baik yaitu dibuat secara detail, meningkatkan produktifitas dan

efesiensi.

b. Memaksimalkan potensi yang sudah ada di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud (SDM,

Sarana Prasarana) .

c. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan waktu.

d. Proyeksi penyerapan anggaran yang cermat dan tepat.

e. Adanya pengendalian pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kegiatan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Sesuai dengan DIPA Pusdiklat Pegawai Kemendikbud Tahun 2017, terdapat 3 (tiga)

jenis mata anggaran belanja yaitu; belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal

dengan rincian daya serap anggaran per jenis mata anggaran belanja pada tahun 2017

pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Diklat Pusdiklat Pegawai

Kemendikbud, sebagai unsur penunjang kegiatan diklat meliputi 3 output kegiatan.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini pada tahun

2017 sebagai berikut.


29

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran

Gambar 3.1 Grafik Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran

Gambar 3.2 Diagram Daya Serap Anggaran Per-Belanja


30

Pada tabel, gambar dan diagram di atas atau berdasarkan laporan perkembangan

pelaksanaan program/kegiatan (format B.19) tahun anggaran 2017, presentase daya serap

anggaran tahun 2017 mencapai 99,31%.

Pada tahun 2017 anggaran Pusdiklat Pegawai sebesar Rp.77.886.000.000,00. (tujuh

puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah). Setelah revisi

terakhir atas perubahan anggaran pada Satuan Kerja Pusdiklat Pegawai Kemendikbud,

anggaran menjadi Rp.71.419.608.000,00. (tujuh puluh satu milyar empat ratus

sembilan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah). Pada pengukuran sampai dengan

akhir tahun 2017 target anggaran terealisasi sebesar Rp. 70.923.654.625,00. (tujuh puluh

milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu enam

ratus dua puluh lima rupiah), dengan persentase capaian 99,31%.

Secara umum pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pusdiklat Pegawai tahun 2017 sudah

berjalan secara optimal.


31

BAB IV

PENUTUP

Capaian Indikator kinerja Sasaran Strategis Kegiatan Pusdiklat Pegawai Kemendikbud pada

tahun 2017, telah berjalan secara dengan baik dan optimal. Indikasi tersebut terbukti dari:

• Diperolehnya Sertifikat penyelenggaran diklat dengan Akreditasi A untuk

Penyelenggaraan Latihan Dasar Calon PNS (Latsar) Golongan I dan II dari LAN RI

• Diperolehnya Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.

Besarnya tingkat capaian kinerja aparatur Kemendikbud atau Meningkatnya Kualitas

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan, dengan target kinerja

sebesar 79 indeks pada tahun 2017 dan telah tercapai sebesar 83,62 indeks dengan

peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 105%. Peningkatan capaian kinerja tahun 2017

tidak terlepas dari faktor pendukung yang menentukan SDM, sarana dan prasarana serta

sumber daya lain yang ada di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud.

Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti

Pelatihan Struktural (pelatihan kepemimpinan tingkat III dan Kepemimpinan tingkat IV),

dengan target kinerja sebesar 81 indeks telah tercapai sebesar 87,02 Indeks.


Pelatihan Prajabatan Calon PNS, dengan target kinerja sebesar 79 indeks dan capaian sebesar

85,63 Indeks.


Pelatihan Teknis dan Fungsional, dengan target kinerja sebesar 79 indeks telah tercapai

sebesar 80,92 Indeks.

Terselenggaranya dukungan manajemen dan sarana prasarana dalam penyediaan sarana

prasarana untuk pelaksanaan dan pengembangan Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN),

dengan target presentase kinerja 86% dengan realisasi capaian sebesar 100%.

Meningkatnya kepuasan pelayanan pelatihan Apartur Sipil Negara (ASN) dengan target 78

indeks dan capaian pada tahun 2017 sebesar 86,24 indeks.


32

Realisasi daya serap anggaran Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, alokasi pagu awal sesuai

dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbud dengan Sekretaris

Jenderal Kemendikbud Tahun 2017 sebesar Rp.77.886.000.000,00. (tujuh puluh tujuh

milyar delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah), namun sampai dengan akhir tahun

2017 total pagu yang dikelola oleh Pusdiklat Pegawai Kemendikbud sebesar Rp.

71.419.608.000,00. (tujuh puluh satu milyar empat ratus sembilan belas juta enam ratus

delapan ribu rupiah), berkurangnya pagu yang dikelola Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

dari pagu awal hal ini disebabkan karena mengalami beberapa kali revisi pagu anggaran

dengan adanya efesiensi, pengalihan alokasi anggaran, mutasi belanja, dan penambahan

komponen input maupun output.

Hasil capaian kinerja Pusdiklat Pegawai Kemendikbud tahun 2017 pada program kerja secara

umum telah melebihi target.

Hasil yang dicapai pada tahun anggaran 2017 merupakan landasan bagi Pusdiklat Pegawai

Kemendikbud untuk melanjutkan pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan

pada tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar program-program pada masa

mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal penting lainnya, Pusdiklat

Pegawai Kemendikbud perlu menetapkan langkah strategis, dalam hal: kesinambungan

program di satuan kerja, perubahan dan penyesuaian sejalan dengan kebijakan pimpinan dan

pembaharuan dalam reformasi tatakelola manajemen, pengelolaan sumberdaya untuk

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Pegawai Kemendikbud.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 merupakan laporan

akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada bulan Januari s.d.

Desember 2017 yang meliputi pelaksanaan kegiatan baik fisik dan anggaran, laporan ini

diharapkan dapat menjadi bahan balikan, dan mendorong Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

menjadi lembaga yang berkualitas dan kompeten, dalam meningkatkan kompetensi sumber

daya manusia pendidikan yang menyangkut aparatur pemerintah Kemendikbud. Disamping

itu Pusdiklat Pegawai Kemendikbud diharapkan memiliki kepeloporan, daya saing, dan daya

tarik dalam pengembangan, pembinaan dan diklat. Kondisi ini menyiratkan pesan bahwa

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud mampu berinteraksi dan bersinergi secara produktif dengan

lingkungan, dalam mengembangkan program dan kegiatan yang berkelanjutan serta

pengelolaan program diklat yang profesional.


33

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja tahun 2017 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. Format Rencana Strategis Pusdiklat Pegawai Kemendikbud 2015 – 2019

3. Rencana Aksi Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Pusdiklat Pegawai

Kemendikbud Tahun 2017

4. Formulir Pengukuran Kinerja Pusdiklat Pegawai Kemendikbud Tahun 2017

5. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan (B.19) Pusdiklat

Pegawai Kemendikbud Tahun 2017


34


35


36


37

Definisi Operasional

Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 2015-2019

Program/

Kegiatan

Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran

Kegiatan (Outputs)/Indikator (IKSS,

IKP, IKK)

Definisi Operasional Metode Perhitungan

IKK.1.5624.1.1 Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Struktural

Pelatihan Struktural adalah pengembangan Kompetensi Manajerial. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 217)

ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 1 butir 2)

ASN Kemendikbud adalah PNS dan PPPK yang bekerja di satuan-satuan kerja dan unit-unit pelaksana teknis Kemendikbud.

Indeks Kualitas Peserta Pelatihan Kepemimpinan (IKPK) sesuai Perka LAN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Perka LAN Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, diperoleh secara komposit sebagai berikut:

1. Perencanaan Inovasi (PI), bobot 40%

2. Manajemen Perubahan (MP), bobot 60%

Rumus: IKPK = ∑n1(PIx0,4)+(MPx0,6)

n

Keterangan

PI = Nilai Perencanaan Inovasi diukur dari penilaian jenis perubahan, cakupan manfaat perubahan, kejelasan tahap perubahan, dan peta pemangku kepentingan.


38

Program/

Kegiatan



IKP, IKK)


Peningkatan Kualitas ASN adalah proses perubahan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas yang menjadi lebih baik dan bermutu melalui Pelatihan Kepemimpinan.

MP = Nilai Manajemen Perubahan diukur dari penilaian jumlah kegiatan memobilisasi dukungan, pernyataan dukungan dan capaian tahap perubahan.

n = Jumlah Peserta

IKK.1.5624.1.2 Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Prajabatan Calon PNS

Pelatihan Prajabatan/Diklat Terintegrasi CPNS adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme kebangsaan, karakter kepribadian unggul dan bertanggung jawab serta memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada masa percobaan. (Peraturan

Indeks Kualitas Peserta Pelatihan Prajabatan/Diklat Terintegritas CPNS (IKPP) sesuai Perka LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Perka LAN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan II, diperoleh secara komposit sebagai berikut:

1. Sikap Perilaku (SP), bobot 10%

2. Akademik (Ad), bobot 20%

3. Aktualisasi (At), bobot 50%

4. Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (T), bobot 20%


39

Program/

Kegiatan



IKP, IKK)


Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 1 butir 26)

CPNS Kemendikbud adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan bekerja di satuan-satuan kerja dan unit-unit pelaksana teknis Kemendikbud.

Peningkatan Kualitas CPNS adalah proses perubahan kompetensi dasar manajerial, teknis dan sosial kultural calon pejabat pelaksana yang menjadi lebih baik dan bermutu melalui Pelatihan Prajabatan/Diklat Terintegrasi CPNS.

Rumus:

IKPP = ∑n1(SPx0,1)+(Adx0,2)+(Atx0,5)+(Tx0,2)

n

Keterangan

SP = Nilai komponen Sikap Perilaku diperoleh

dari penilaian kedisiplinan, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.

Ad = Nilai komponen Akademik diperoleh melalui ujian tertulis Tipe A berbentuk pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, jawaban singkat, essai, atau kombinasi dan ditambah soal Tipe B berbentuk kasus.

At = Nilai komponen Aktualisasi diperoleh dari:

a. Penilaian rancangan aktualisasi, meliputi: kualitas penetapan isu, jumlah rencana kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan teknik komunikasi;

b. Penilaian aktualisasi diri, meliputi: kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan


40

Program/

Kegiatan



IKP, IKK)


teknik komunikasi.

T = Nilai komponen Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas diperoleh dari penilaian penyelesaian pembelajaran pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas oleh instansi peserta.

n = Jumlah Peserta

IKK.1.5624.1.3 Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Fungsional

Pelatihan Teknis adalah pengembangan kompetensi teknis yang dapat dilakukan secara berjenjang untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 214)

Pelatihan Fungsional adalah pengembangan kompetensi fungsional yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan

Indeks Kualitas Peserta Pelatihan Teknis (IKPT) diperoleh secara komposit dari jumlah nilai:

1. Sikap dan Perilaku (SP), bobot 20%

2. Aktivitas Pembelajaran (AP), bobot 50%

3. Post Test (PT), bobot 30%

Rumus: IKPT = ∑n1(SPx0,2)+(APx0,5)+(PTx0,3)

n

Keterangan:

SP = Nilai komponen Sikap dan Perilaku diperoleh dari penilaian kedisiplinan, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.


41

Program/

Kegiatan



IKP, IKK)


dan pengembangan karier sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing. (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 215)

AP = Nilai komponen Aktivitas Pembelajaran diperoleh dari penilaian penyelesaian tugas dan/atau uji praktik sesuai dengan substansi dari jenis pelatihan.

PT = Nilai Post Test diperoleh dari hasil ujian tertulis pasca pembelajaran

n = Jumlah Peserta

Indeks Kualitas Peserta Pelatihan Fungsional (IKPF) diperoleh secara komposit dari jumlah skor:

1. Sikap dan Perilaku (SP), bobot 20%

2. Aktivitas Pembelajaran (AP), bobot 50%

3. Post Test (PT), bobot 30%

Rumus: IKPF = ∑n1(SPx0,2)+(APx0,5)+(PTx0,3)

n

Batas kelulusan (passing grade) Pelatihan Fungsional adalah > 70,01


42

Program/

Kegiatan



IKP, IKK)


IKK.1.5624.1.4 Meningkatnya dukungan manajemen dalam penyediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan dan pengembangan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Manajemen adalah tenaga kediklatan yang terdiri atas komponen: 1) Pengelola Diklat; 2) Penyelenggara Diklat; 3) Tenaga Pengajar; 4) Pengelola Sistem Informasi Pelatihan (SIDA); 5) Perancang Kurikulum; dan 6) Penganalisis Kebutuhan Pelatihan. (Perka LAN Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 9 Ayat 2)

Sarana Prasarana adalah gedung pertemuan, ruang sidang/rapat, ruang kuliah/belajar, asrama peserta, ruang makan peserta, perpustakaan, lapangan olahraga, dan rumah ibadah beserta kelengkapannya yang dipergunakan dalam

Persentase Dukungan Manajemen (DM) diukur dari rencana anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai, pengadaan sarana-prasarana, dan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana-prasarana untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan pelatihan selama 12 bulan pada tahun berjalan. Peningkatan persentase DM khususnya komponen Belanja Pegawai disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan. Standar Biaya Keluaran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.


43

Program/

Kegiatan



IKP, IKK)


mendukung pelaksanaan dan pengembangan pelatihan ASN.

IKK.1.5624.1.5 Meningkatnya kepuasan pelayanan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kepuasan Pelayanan Pelatihan adalah tingkat pemenuhan harapan peserta pelatihan ASN terhadap layanan: pembelajaran, pendukung pembelajaran, kinerja satuan petugas pelatihan, dan fasilitas kampus yang

katta a ppeennggantaarr118.98.228.206/wp-content/uploads/2018/07/180225-lakip-pusdikla… · format...

Documents