kak kahan kuala.docx

16
KERANGKA ACUAN KERJA KERANGKA ACUAN KERJA Pembuatan Data Base Saluran Irigasi di Kecamatan Kahayan Kuala Pembuatan Data Base Saluran Irigasi di Kecamatan Kahayan Kuala 1.1. DATA PEKERJAAN 1. Nama Pekerjaan : Pembuatan Data Base Saluran Irigasi di Kecamatan kahayan Kuala 2. Lokasi : Kecamatan kahayan kuala 3.Sumber Dana : APBD Kabupaten Pulang Pisau 4.Tahun Anggaran : 2015 1.2. LATAR BELAKANG Pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Pulang Pisau yang pesat harus di imbangi dengan pengelolaan data yang tepat dan akurat, hal ini dilakukan agar bisa dipantau daerah yang belum dijamah pembangunan, kondisi riil di lapangan dan didapat data aset yang terdokumentasi dengan baik. Kabupaten Pulang Pisau yang mempunyai luas ± 8.997 km², sebagian besar berupa daerah rawa, yang mana selama ini dikembangkan menjadi daerah pertanian. Pembangunan jaringan di daerah rawa harus mempertimbangkan aspek teknis, sosial ekonomi, segi pemanfaatan bagi penduduk, aspek lingkungan. Perencanaan yang kurang matang malah akan merusak sistem yang sudah ada. Pendataan daerah rawa berupa pendataan teknis seperti jumlah dan jenis bangunan, dimensi bangunan, panjang saluran, luas rencana, luas baku, luas yang ditanami dan data lainnya yang berhubungan dengan jaringan rawa maupun pendataan dari segi sosial diperlukan untuk inventarisasi daerah rawa di kabupaten Pulang Pisau yang pada D - 1

Upload: qitut

Post on 28-Jan-2016

242 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: kak kahan kuala.docx

KERANGKA ACUAN KERJAKERANGKA ACUAN KERJA

Pembuatan Data Base Saluran Irigasi di Kecamatan Kahayan KualaPembuatan Data Base Saluran Irigasi di Kecamatan Kahayan Kuala

1.1. DATA PEKERJAAN

1. Nama Pekerjaan : Pembuatan Data Base Saluran Irigasi di Kecamatan kahayan

Kuala

2. Lokasi : Kecamatan kahayan kuala

3. Sumber Dana : APBD Kabupaten Pulang Pisau

4. Tahun Anggaran : 2015

1.2. LATAR BELAKANG

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kalimantan Tengah khususnya

di Kabupaten Pulang Pisau yang pesat harus di imbangi dengan pengelolaan data

yang tepat dan akurat, hal ini dilakukan agar bisa dipantau daerah yang belum

dijamah pembangunan, kondisi riil di lapangan dan didapat data aset yang

terdokumentasi dengan baik. Kabupaten Pulang Pisau yang mempunyai luas ± 8.997

km², sebagian besar berupa daerah rawa, yang mana selama ini dikembangkan

menjadi daerah pertanian. Pembangunan jaringan di daerah rawa harus

mempertimbangkan aspek teknis, sosial ekonomi, segi pemanfaatan bagi penduduk,

aspek lingkungan. Perencanaan yang kurang matang malah akan merusak sistem

yang sudah ada. Pendataan daerah rawa berupa pendataan teknis seperti jumlah dan

jenis bangunan, dimensi bangunan, panjang saluran, luas rencana, luas baku, luas

yang ditanami dan data lainnya yang berhubungan dengan jaringan rawa maupun

pendataan dari segi sosial diperlukan untuk inventarisasi daerah rawa di kabupaten

Pulang Pisau yang pada akhirnya digunakan untuk mengetahui arah pengembangan

selanjutnya.

Maka dari hal tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau

melalui Bidang Sumber Daya Air bermaksud melakukan kegiatan penyusunan

Database Saluran Irigasi untuk memperoleh gambaran yang akurat, lengkap, dan

mutakhir mengenai keadaan jaringan rawa di Kecamatan Jabiren Kahayan Hilir dan

Kecamatan Jabiren Raya dengan tujuan membentuk kumpulan dokumen berupa

database, yang datanya digunakan sebagai masukan untuk penyusunan rencana dan

program pembinaan selanjutnya serta dapat memberikan catatan tentang data

D - 1

Page 2: kak kahan kuala.docx

inventaris daerah rawa. Hal ini tentu sangat penting untuk ketersediaan informasi

database daerah rawa beserta kondisinya sesuai data riil di lapangan.

Data jaringan rawa yang umum digunakan pada saat ini masih bersifat paper

based dan belum terkomputerisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi

yang sangat pesat, permodelan software data pengairan/jaringan rawa dapat

dilakukan dengan berbasis pada Sistem Informasi Geografis (SIG). Diharapkan

dengan pembuatan software tersebut, penyediaan informasi terhadap suatu jaringan

rawa dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien sehingga pengambilan

keputusan penanganannya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilakukannya kegiatan database menginventarisasi data secara digital dan

menjadi satu sistim yang terintegrasi antara data atribut dan data spasial adalah

tersedianya database yang akurat untuk memudahkan akses informasi daerah rawa

dalam perencanaan pengembangan daerah rawa.

Sedangkan tujuannya adalah agar perencanaan pengembangan daerah rawa

dilaksanakan mengacu pada database yang sudah ada untuk menghindari tumpang

tindih pembangunan.

1.4. SASARAN

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang diharapkan

adalah pembangunan jaringan irigasi rawa di Kabupaten Pulang Pisau bisa terencana

dengan baik, dan terdokumentasinya aset daerah dengan baik

1.5. LOKASI PROYEK

Kecamatan Kahayan Kuala.

1.6. SUMBER PENDANAAN

Sumber Biaya Kegiatan ini berasal dariAPBD Kabupaten Pulang Pisau yang tertuang

dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran

2015 Nomor : 16 tanggal 02 Januari 2015.

Dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta

rupiah)

1.7. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen:

Pengadaan Pekerjaan ini dilaksanakan oleh :

D - 2

Page 3: kak kahan kuala.docx

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau

PPK : Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Pulang Pisau

(ERLIN HARDI, ST/NIP.19740109 200212 1 002)

1.8. DATA DASAR

a. Peta Topografi

b. Peta Geologi

b. Data jaringan rawa yang sudah terbangun

c. Data hidrologi

d. Data klimatologi

Tanggapan : Jelas

1.9. STANDAR TEKNIS

Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang berlaku.

1.10. STUDI-STUDI TERDAHULU

Studi-studi terdahulu (jika ada) diperlukan sebagai perbandingan dan acuan dalam

pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi.

1.11. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Daerah Rawa di Provinsi

Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

2. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

3. Undang-undang RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

4. Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air

6. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

7. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah

8. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan

9. Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata

Ruang Nasional

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman

Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi

D - 3

Page 4: kak kahan kuala.docx

1.12. RUANG LINGKUP

LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan berupa pengumpulan data sekunder berupa peta geologi, sebaran

daerah rawa, data jaringan rawa yang sudah terbangun, data hidrologi, klimatologi

maupun ketersedian/debit air di daerah rawa. Pengumpulan data primer berupa

pengukuran langsung ke lapangan. Data yang yang diukur antara lain : jenis

bangunan misalnya pintu air atau saluran rawa, dimensi bangunan, panjang saluran

(primer, sekunder dan tersier), luas potensi, luas baku, luas yang ditanami dan juga

luas alih fungsi lahan (kalau ada) dan data teknis lainnya. Data-data tersebut akan

dituangkan dalam aplikasi dengan system operasi windows dan menggunakan server

database yang compatible. Selain data-data teknis juga dtampilkan data visual berupa

peta maupun dokumentasi jaringan rawa disertai koordinatnya.

I. Tahap Inventarisasi Data

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahap inventarisasi data Sistem

Informasi Daerah Rawa di Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi Data Primer

Data primer yang harus dikumpulkan oleh pihak konsultan antara lain adalah

sebagai berikut :

Titik koordinat sarana dan prasarana pengairan

Data dan informasi kondisi sarana dan prasarana pengairan.

Data dan informasi lain yang berkaitan dengan sarana dan prasarana

pengairan.

Dokumentasi baik foto maupun video sarana dan prasarana pengairan

(visualisasi sarana dan prasarana).

2. Inventarisasi Data Sekunder

Data sekunder yang harus dikumpulkan oleh pihak konsultan antara lain

adalah sebagai berikut :

Peta Digital Topografi skala 1 : 10.000 atau 1 : 25.000

Peta Administrasi kecamatan

Database/data atribut sarana dan prasarana pengairan per kecamatan di

Provinsi Kalimantan Tengah.

Data pendukung lainnya

3. Inventarisasi data lapangan

Inventarisasi data lapangan yang akan dilakukan antara lain adalah

pengambilan titik koordinat di setiap lokasi sarana dan prasarana pengairan

dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), pengambilan

D - 4

Page 5: kak kahan kuala.docx

visualisasi sarana dan prasarana, data dan informasi kondisi sarana dan

prasarana pengairan dan informasi lain yang berkaitan dengan sarana dan

prasarana pengairan.

II. Tahap Analisa Global Positioning System (GPS)

Posisi suatu titik jaringan rawa disini dinyatakan dengan koordinat UTM (X,Y) yang

mengacu pada suatu sistem proyeksi peta tertentu. Karena GPS juga dapat

melakukan hal yang sama untuk basis- basis data lainnya dari aplikasi GIS yang

berbeda-beda, maka secara tidak langsung aplikasi GPS juga digunakan untuk

mengkorelasikan basis-basis data yang berbeda dalam hal datum dan ketelitian

posisi dari data, sehingga aplikasi GIS yang satu dapat 'berkomunikasi' dengan

Aplikasi GIS lainnya secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya

(integrate Sistem Aplication).

III. TAHAP ANALISA PENYUSUNAN APLIKASI (FORMAT SIG)

Sistem Informasi Geografis (Aeronoff, 1989) adalah sistem berbasis komputer

yang mempunyai 4 kemampuan untuk menangani data bereferensi geografi, yaitu:

a. Pemasukan data (data input)

b. Manajemen data penyimpanan/store dan pemanggilan /retrieve

c. Analisis dan manipulasi

d . Menghasilkan data (data output)

Sistem Informasi Geografis sistem untuk memasukkan, menyimpan, memanipulasi

dan menyajikan data geografi atau data spasial (Congalton and Green, 1992). Di

dalam SIG data tersimpan dalam format digital. Data SIG memiliki kemampuan

memanipulasi data dan analisis data spasial dengan mengaitkan data atau

informasi atribut untuk menyatukan tipe data yang berbeda kedalam suatu analisis

tunggal. Sub sistem pemasukan data (data input) berfungsi untuk mengumpulkan

dan memasukan data spasial dan atribut dari berbagai sumber yang relevan untuk

kepentingan analisa. Subsistem ini mengkonversi atau mentransformasikan dari

format data aslinya kedalam bentuk digital sesuai format SIG. Manfaat utama

penyimpanan informasi dalam bentuk kode dan ID ini adalah untuk pengaktifan

kembali data secara selektif, untuk keperluan tertentu.

IV. Tahap Pengolahan Data dengan SIG

1. Pemasukan Data

2. Manipulasi Dan Analisis Data

Peta Tematik Dalam Format vektor Dan Raster/Grid yang berbasis SIG

D - 5

Page 6: kak kahan kuala.docx

1.13. KELUARAN-KELUARAN

a. Pembuatan laporan dan album peta daerah irigasi rawa Kabupaten Kecamatan

Kahayan Hilir dan Kecamatan Jabiren dalam format A3 dengan skala peta yang

disesuaikan (1:50.000)

b. Keluaran hasil pekerjaan berupa aplikasi (software) sistem informasi yang tertata

dan mudah diakses

c. Konsultan terpilih juga harus memberikan pelatihan kepada tenaga teknis yang

ada di Bidang Pengairan Dinas Pekerjan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

1.14. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN

Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen yang

dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:

1. Laporan dan Data

Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi (bila ada)

dapat dipakai sebagai referensi oleh penyedia jasa.

2. Staf Direksi

Pengguna Jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai

pengawas atau pendamping dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi.

3. Fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Jasa yang dapat digunakan oleh penyedia

jasa

• Dukungan administrasi dan surat menyurat.

• Dalam hal konsultasi rutin dengan pihak-pihak terkait atau direksi pekerjaan,

penyedia jasa dapat menggunakan ruang rapat yang ada pada kantor Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

1.15. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan

yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, antara lain :

1. Komputer, printer (sewa/milik sendiri).

2. Kendaraan Operasional (sewa/milik sendiri).

3. Peralatan survey dan investigasi (sewa/milik sendiri).

1.16. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

a. Penyedia Jasa diwajibkan memberitahukan kepada pihak Direksi Pekerjaan, yaitu

sebelum dan sesudah melaksanakan survey lapangan.

D - 6

Page 7: kak kahan kuala.docx

b. Penyedia Jasa diwajibkan untuk melakukan konsultasi/asistensi dengan pihak

Direksi Pekerjaan secara periodik, yaitu sebelum dan sesudah item pekerjaan

dilaksanakan.

c. Penyedia Jasa tidak dibenarkan melaksanakan item pekerjaan selanjutnya

sebelum mendapat rekomendasi untuk melanjutkan pekerjaan dari pihak Direksi.

1.17. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 1,5 (satu koma lima) bulan atau 45 (empat puluh lima)

hari kalender

1.18. PERSONIL

1. Ketua Tim

Sarjana Teknik Sipil/Pengairan (S1) disyaratkan lulusan Universitas/Perguruan Tinggi

Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus

ujian negara atau Perguruan Tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dengan

pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dalam bidang Sumber Daya Air

dan irigasi serta mempunyai sertifikat keahlian Madya Sumber Daya Air yang

dikeluarkan oleh organisasi profesi serta mempunyai kemampuan manajerial,

perencanaan konstruksi dari proyek yang berhubungan dengan sumber daya air.

2. Ahli Hidrologi / Hidrolika/Irigasi

Sarjana Teknik Sipil/Pengairan (S1) disyaratkan lulusan Universitas/Perguruan Tinggi

Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus

ujian negara atau Perguruan Tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dengan

pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam bidang perencanaan

hidrologi/hidrolika/irigasi serta mempunyai sertifikat keahlian Muda Sumber Daya Air

yang dikeluarkan oleh organisasi profesi serta mempunyai kemampuan manajerial,

perencanaan konstruksi dari proyek yang berhubungan dengan sumber daya air.

3. Ahli Geodesi

Sarjana Teknik Sipil/Geodesi (S1) disyaratkan lulusan Universitas/Perguruan Tinggi

Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus

ujian negara atau Perguruan Tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dengan

pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam bidang Geodesi serta

mempunyai sertifikat keahlian Madya Geodesi yang dikeluarkan oleh organisasi

profesi serta mempunyai kemampuan manajerial, perencanaan konstruksi dari proyek

yang berhubungan dengan sumber daya air.

D - 7

Page 8: kak kahan kuala.docx

4. Ahli Sosial Ekonomi

Sarjana Sosek / Ekonomi (S1) disyaratkan lulusan Universitas/Perguruan Tinggi

Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus

ujian negara atau Perguruan Tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dengan

pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam bidang social ekonomi

serta mempunyai sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh organisasi profesi serta

mempunyai kemampuan manajerial, perencanaan konstruksi dari proyek yang

berhubungan dengan sumber daya air.

5. Asisten Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung

Asisten tenaga ahli ialah irigasi, geodesi, sosek. Tenaga pendukung dalam pekerjaan

ini ialah tenaga administrasi / operator komputer, surveyor pengukuran, ,surveyor

sosek dan pekerja lokal

1. Team Leader

Seorang Sarjana Teknik Sipil/Pengairan dengan pengalaman kerja minimal 5

(lima) tahun atau lulusan S2 Teknik Sipil dengan pengalaman kerja minimal 3

(tiga) tahun dalam bidang managerial dan perencanaan untuk kegiatan yang

berhubungan dengan pekerjaan inventarisasi data jaringan pengairan,

mengolahnya dalam bentuk database serta mempunyai sertifikat keahlian Madya

Sumber Daya Air yang dikeluarkan oleh organisasi profesi serta mempunyai

kemampuan manajerial, perencanaan konstruksi dari proyek yang berhubungan

dengan sumber daya air. Ketua Tim tersebut harus mempunyai motivasi yang

tinggi, berkemampuan mengkoordinir semua kegiatan pekerjaan konsultansi dan

dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

Tugas dan tanggung jawabnya meliputi :

a. Bertanggung jawab untuk keseluruhan manajemen proyek, hubungan

dengan pemberi tugas, dan semua wewenang mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan pekerjaan ini, serta melaporkan kemajuan pekerjaan

yang dilaksanakan secara periodik.

b. Bertanggung jawab untuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan,

penentuan kebutuhan survei, organisasi personil, dan penyampaian serta

pembahasan laporan untuk mendapatkan persetujuan Pemberi Tugas.

c. Mengorganisasi personil dan manajemen tim tenaga ahli dan staf penunjang

dalam setiap aktifitas pekerjaan.

d. Bertanggung jawab penuh atas semua aspek pekerjaan termasuk

penyusunan semua laporan pekerjaan dan aplikasi.

D - 8

Page 9: kak kahan kuala.docx

2. Ahli Sumber Daya Air

Seorang sarjana teknik pengairan/sipil hidro dengan pengalaman

sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman

yang luas di bidang sumber daya air, terutama memahami karakteristik jaringan

pengairan, bangunan utama dan jaringannya serta mempunyai sertifikat keahlian

Madya Sumber Daya Air yang dikeluarkan oleh organisasi profesi serta

mempunyai kemampuan manajerial, perencanaan konstruksi dari proyek yang

berhubungan dengan sumber daya air. .

3. Ahli GIS

Seorang sarjana Teknik Geodesi (S1) dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5

tahun dan berpengalaman dengan sistim proyeksi peta, pemetaan dan Sistim

Informasi Geografis bidang rawa dan pengairan.

4. Ahli Sosial Ekonomi

Seorang sarjana Teknik Informatika (S-1) dengan pengalaman sekurang-

kurangnya 5 tahun dan berpengalaman luas dalam penggunaan aplikasi dan

desain program, dan mampu menuangkan data pengairan ke dalam program yang

mudah diakses dan dipahami.

Tenaga ahli tersebut dibantu oleh sub professional staff : Asisten Ahli Sumber Daya

Air, Asisten Ahli Hidrologi dan surveyor (3 Orang), dan tenaga supporting staff :

operator computer CAD (2 Orang) dan Tenaga Administrasi/Keuangan (1 Orang).

1.19. JADWAL/TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyedia Jasa wajib membuat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan yang antara

lain paling sedikit memuat :

1. Jenis/butir-butir pekerjaan yang dilakukan

2. Diagram batang yang menunjukkan waktu pelaksanaan tiap jenis pekerjaan jenis

pekerjaan dengan satuan kolom waktu mingguan)

3. Lengkung-S mulai awal pekerjaan (kemajuan pekerjaan 0 %) sampai dengan akhir

pekerjaan (kemajuan pekerjaan 100 %).

Pembagian waktu kerja harus dibuat mingguan dan setiap bulan dibagi dalam empat

minggu.

D - 9

Page 10: kak kahan kuala.docx

1.20. LAPORAN PENDAHULUAN

Laporan Pendahuluan, memuat :

1. Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh (antara lain persiapan meliputi

mobilisasi personil, peralatan kantor, peralatan survey, kendaraan operasional,

dll.)

2. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung Iainnya.

3. Jadwal kegiatan penyedia jasa.

4. Jadwal penugasan personil dan peralatan.

5. Hasil kesimpulan sementara hasil pengumpulan data, gambar/peta dan laporan

hasil kegiatan terdahulu yang terkait (bila ada), tinjauan lapangan, identifikasi

permasalahan dan evaluasi permasalahan.

6. Penyusunan rencana kerja bulan berikutnya Laporan harus diserahkan selambat-

Iambatnya 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan. Tanggapan, masukan dan

perbaikan-perbaikan dari hasil pembahasan Laporan Pendahuluan dimasukkan

dalam Laporan Antara.

Jumlah laporan yang diserahkan : 3 (tiga) buku.

1.21. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan, memuat :

1. Hasil kemajuan pekerjaan yang telah dicapai selama 1 (satu) bulan dilengkapi

lengkung-S kemajuan kerja.

2. Penjelasan program berikutnya baik teknis maupun administratif dan

permasalahannya.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setiap awal bulan

berikutnya. Jumlah laporan yang diserahkan : 6 (enam) buku.

1.22. LAPORAN AKHIR SEMENTARA (KONSEP LAPORAN AKHIR)

Laporan Akhir Sementara, memuat :

1. Rangkuman sementara hasil pekerjaan secara keseluruhan.

2. Semua hasil analisa baik dari segi hidrologi, topografi, geoteknik.

3. Kesimpulan sementara hasil penyusunan sistem informasi dan database bidang

pengairan. Tanggapan, masukan dan perbaikan-perbaikan dari hasil pembahasan

Laporan Akhir Sementara dimasukkan dalam Laporan Akhir.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum kontrak

berakhir. Jumlah laporan yang diserahkan : 3 (tiga) buku.

D - 10

Page 11: kak kahan kuala.docx

1.23. LAPORAN AKHIR

Laporan Akhir, memuat :

a. Rangkuman akhir (final) hasil pekerjaan secara keseluruhan.

b. Kesimpulan akhir hasil pekerjaan.

Laporan Akhir ini merupakan penyempurnaan atau bentuk akhir dari Laporan Akhir

Sementara yang telah dibahas dalam diskusi bersama dengan memperbaiki isi

laporan sesuai dengan masukan dan rekomendasi dari hasil diskusi Laporan Akhir

Sementara, harus diserahkan selambat-lambatnya 1,5 (satu koma lima) bulan sejak

SPMK diterbitkan.

Jumlah laporan yang diserahkan : 5 (lima) buku.

1.24. FOTO DOKUMENTASI DAN AUDIO VISUAL

Foto Dokumentasi yang diserahkan : 2 (dua) album dan rekaman audio visual. Berkas

komputer (computer files)/soft copy seluruh hasil pekerjaan di simpan (backup) dalam

sebuah Harddisk Eksternal. Jumlah harddisk eksternal yang diserahkan : 1 (satu)

buah dan berkapasitas memory 1 TB.

1.25. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Pengumpulan Data Lapangan harus memenuhi persyaratan dengan mengacu pada

SNI atau Standar lainnya yang berlaku.

1.26. ALIH PENGETAHUAN

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan,

pembahasan dan pelatihan dalam rangka alih pengetahuan kepada :

1. Staf Pejabat Pembuat Komitmen

2. Staf Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau

yang berkompeten di bidang yang dimaksud.

D - 11