jaminan kelayakan usaha & mekanisme pkln-sjku

8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU

1/16

JAMINAN KELAYAKAN USAHA DANMEKANISME SERTA TATA

CARA PERSETUJUAN KREDIT LUAR NEGERI

UNTUK SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Gran Melia Hotel

Jakarta, 15 April 2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


2/16

SURAT JAMINAN KELAYAKAN USAHA


3/16

GOVERNMENT GUARANTEE IN INDONESIA

No Guarantee Scheme Regulation

1 Public Private Partnership (PPP) 1. Presidential Decree No.13/2010

2. Presidential Decree No.78/2010

3. Minister of Finance Regulation No. 260/2010

2 Letter of Guarantee

(1st crash program)

1. Presidential Decree No. 71/2006



4. Minister of Finance Regulation No. 44/2008

3 Business Feasibility Guarantee

(2nd crash program)

1. Presidential Decree No.4/2010

2. Minister of Energy and Mineral Resource

Regulation No. 15/2010 jo. Minister of Energy

and Mineral Resource Regulation No 01/2012

(project list)

3. Minister of Finance Regulation No 139/2011

3


4/16

According to the Presidential Decree Number 4/2010,

Government through Ministry of Finance providesBusiness Feasibility Guarantee to PT PLN (Persero) in

developing the 2nd Crash Program.

The guarantee contains a commitment from theGovernment of Indonesia to assure that PT PLN

(Persero) will be able fulfill its obligation under PPA.

The guarantee will be given to the projects as listed in

the Ministry of Energy and Mineral Resource RegulationNo. 15/2010 jo. Ministry of Energy and Mineral Resource

Regulation No. 01/2012

4

GOVERNMENT GUARANTEE – 2nd Crash Program


5/16

PROCEDURE FOR ISUED NON GEOTHERMAL PROJECT

BUSINESS FEASIBILITY GUARANTEE THAT HAS BEEN SIGNED PPA

PPA Valid

COD

Construction

of Project

End ofcontract

Financial Closing Date Issuance of NOID

Performance Security II1. PPA

2. Feasibility Operating Study

3. Financial Model Proyek

Usulan JKU

EvaluasiBidding

Penerbitan Surat JKU PPA efektif

Signing

PPA

5.


6/16

BKF

DJPU

Biro Hukum

PLN

Menteri

Keuangan

Pengembang

Listrik Swasta

(PLS)

Usulan pemberian

Jaminan

Kelayakan Usaha

Rekomendasi :

• Penerbitan JKU

• Jangka waktu JKU

(2 hari)

Disposisi

(1 s.d 3 hari)

Penandatanganan

Surat Jaminan

Kelayakan Usaha(1 hari)

Mulai

Penerbitan surat

Jaminan Kelayakan

Usaha(1 s.d 3 hari)

Evaluasi

Dokumen(7 hari)

Lengkap

Tidak lengkap

Melengkapi dokumen

Copy Surat JKU

Surat JKU

1

2 3

4

5.


7/16

TATA CARA PERSETUJUAN KREDIT LUAR NEGERIUNTUK SEKTOR KETENAGALISTRIKAN


8/16

8

Maksud dan Tujuan

Dalam rangka untuk lebih memanfaatkan dan menertibkan

penerimaan kredit luar negeri, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatuKeputusan Presiden yang memuat ketentuan - ketentuan sebagai pedoman

dalam penerimaan dan penggunaan kredit luar negeri. (Keppres 59/1972)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan kebijakan dan

langkah-langkah yang terkoordinasi untuk mengelola PKLN. (Keppres 39/1991)

Bahwa penggunaan PKLN sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunannasional perlu dikelola dengan kebijakan yang tidak menimbulkan tekanan

terhadap neraca pembayaran internasional Indonesia, dan tidak mengakibatkan

kesimpangsiuran dalam memasuki pasar modal internasional serta agar beban

pembayaran pinjaman luar negeri tetap dalam batas kemampuan ekonomi

Indonesia. (Keppres 39/1991)

Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan PKLN perlu dibentuk tim koordinasi

pengelolaan PKLN. (Keppres 39/1991) yang terdiri dari Kemenko Perekonomian,

Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan Kementerian Teknis.


9/16

9

Dasar Hukum

Keppres 59/1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri

Penerimaan kredit luar negeri oleh Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Daerahtanpa jaminan Pemerintah dan tidak menimbulkan kewajiban apapun bagi

Pemerintah harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan setelah mendengar

pendapat Ketua Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia. (pasal 4 ayat 1)

Keppres 39/1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar

Negeri.Pembentukan tim untuk mengkoordinasi pengelolaan PKLN dimana Menko

Perekonomian berperan sebagai Sekretaris tim PKLN dengan anggota Menteri

Keuangan, Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Gubernur BI dan Menteri Teknis.

Keputusan Tim Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Nomor:

Kep-02/K.TIM.PKLN/1992 tentang PKLN dalam Rangka Joint Venture.Penjelasan lebih lanjut dari Keppres 39/1991 dalam hal pengaturan PKLN

perusahaan joint venture terkait batas minimal partisipasi modal

Pemerintah dan/atau BUMN serta nilai pinjaman yang diharuskan

memperoleh ijin tim PKLN.


10/16

10

Pinjaman Luar Negeri yang Wajib Memperoleh Persetujuan Tim

PKLN

1. Pinjaman oleh BUMN. (Keppres 59/1972 pasal 4 ayat 1)

2. Pinjaman oleh Swasta sepanjang (Keppres 39/1991 pasal 6):a. Pinjaman yang berhubungan dengan proyek-proyek pembangunan yang pembiayaannya bersifat

"nonrecourse", "limited-recourse" "advenced payment", "trustee borrowing", "leasing" dan

sebagainya.

b. Pinjaman yang berhubungan dengan proyek-proyek pembangunan yang pembiayaannya didasarkan

kepada "BOT", "B&T" dan sebagainya.

3. Pinjaman yang dilakukan oleh joint venture dimana saham Pemerintah/BUMN lebih dari51% dan jumlah pinjaman lebih dari USD 20 juta (Kep-02/K.TIM.PKLN/1992 pasal 1)

4. Pinjaman yang dikecualikan dari persetujuan tim PKLN (Keppres 39/1991 pasal 7)

a. PKLN untuk keperluan perdagangan yang bersifat jangka pendek.

b. PKLN oleh Swasta untuk pembiayaan proyek pembangunan yang tidak ada kaitannya dengan

Pemerintah atau BUMN (termasuk Bank Pemerintah dan Pertamina) dalam bentuk pengikutsertaan

modal Pemerintah, jaminan penyediaan bahan baku, jaminan pembelian hasil produksi atau kaitan

dalam bentuk apapun.

c. PKLN lainnya yang ditetapkan oleh Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri.


11/16

Tim PKLN

Rapat timTeknis tingkat

Eselon I

TanggapanTertulisEselon I

SirkulerLembar

Persetujuan

Keputusan

Ketua TimPKLN

Mekanisme Pemberian Persetujuan PKLN (s.d 2014)

Peminjam(BUMN/Swasta)

11

Terdiri dari:

-Kemenko Perekonomian

(Dep bid koordinasi fiskal

& moneter)

-Kemen Keuangan (BKF)

-Kemen BUMN (sesuai bidang

BUMN)

-Bappenas (Dep Bid Ekonomi)

-BI (Departemen Internasional)

-Kemen Teknis

Penandatangan lembar

PKLN oleh

- Menko Perekonomian

- Kepala Bappenas

- Menteri Keuangan

- Menteri BUMN

- Menteri Teknis

- Gubernur BI

Menko

Perekonomian

1

2

3

4

5

6

7


12/16

Tim PKLN

Rapat timTeknis tingkat

Eselon I

Tanggapan TertulisEselon I

Sirkuler LembarPersetujuan

Keputusan KetuaTim PKLN

Mekanisme Pemberian Persetujuan PKLN (Exist ing )

Peminjam(BUMN/Swasta)

12

Terdiri dari:

-Kemenko Perekonomian

(Dep bid koordinasi fiskal

& moneter)

-Kemen Keuangan (DJPPR)

-BI (Departemen Internasional)

Penandatangan lembar

PKLN oleh

- Menko Perekonomian

- Menteri Keuangan

- Gubernur BI

Menko

Perekonomian

1

2

3

4

5

6

7


13/16

13

Persetujuan PKLN dan Perspektif Risiko Fiskal

Terkait BUMN, potensi timbulnya risiko fiskal adalah dampak atas pinjaman

terhadap kondisi dan kinerja keuangan BUMN yang dapat berakibat padakemungkinan gagal bayar atau menurunnya target dividen Pemerintah pada

penerimaan APBN.

Terkait Swasta, mengingat persetujuan PKLN ditujukan untuk kegiatan yang terkait

dengan program Pemerintah, potensi risiko fiskal yang mungkin terjadi adalah risiko

keterlambatan penyelesaian proyek (terutama target financial close) yang dapatmenyebabkan timbulnya kewajiban Pemerintah berdasarkan risk sharing (jika ada)

sesuai kesepakatan kerjasama yang diperjanjikan antara Pemerintah/BUMN dengan

pihak swasta tersebut.


14/16

14

Update PKLN terkait Keppres 59/1972 (1)

Menunjuk Surat Menteri BUMN kepada Menko Perekonomian Nomor S-399/MBU/2011

tanggal 8 Juli 2011, disampaikan bahwa keberadaan Keppres Nomor 59/1972 dirasakan:

a. mempersulit BUMN dalam mengelola pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri;

dan

b. menghambat komitmen BUMN dalam mendukung pelaksanaan MP3EI 2011-2025,

sebagaimana ditetapkan Perpres Nomor 32 Tahun 2011.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh lintas Kementerian beserta BI, disimpulkan bahwaketentuan dalam Keppres 59/1972 sebagian besar sudah tidak sejalan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keppres 59/1972 tersebut juga dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa

ini. Untuk itu, dipandang perlu melakukan pengaturan kembali terhadap ketentuan mengenai

penerimaan kredit luar negeri oleh Badan Usaha.


15/16

15

Update PKLN terkait Keppres 59/1972 (2)

Menteri Keuangan telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden pengganti Keppres 59/1972,

yang memuat pokok-pokok materi sebagai berikut:

a. ketentuan mengenai pelarangan kepada Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan

Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta untuk menerima tawaran kredit luar

negeri yang disertai dengan pemberian jaminan dari Pemerintah untuk pembayarannya

kembali dan/atau tidak menimbulkan kewajiban suatu apapun bagi Pemerintah sebagai

akibat dari penerimaan kredit luar negeri yang bersangkutan;

b. ketentuan mengenai pengecualian larangan pemberian jaminan Pemerintah atas

pemberian jaminan pemerintah kepada BUMN yang diberikan berdasarkan Peraturan

Presiden tersendiri ataupun kepada BUMN yang sedang dalam program

penyehatan/restrukturisasi;

c. ketentuan yang menyatakan bahwa kewenangan memberikan jaminan Pemerintah ada

pada Menteri Keuangan; dan

d. Ketentuan mengenai pencabutan Keppres 59/1972.

Status Rperpres dimaksud saat ini berada di Sekretaris Kabinet untuk dilakukan koordinasi

kembali oleh Kementerian terkait.


16/16

TERIMA KASIH

jaminan kelayakan usaha & mekanisme pkln-sjku

Documents