Mekanisme SPP, SPM,SPJ dan SP2D Uang Persediaan (UP)/NIHIL

Ampersands & angle brackets need to be encoded. 

Sesuai dengan Permendagri No. 55 Tahun 2008 Pasal 1  ayat 10 Surat Permintaan

Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran

untuk mengajukan permintaan pembayaran. Sementara pada Ayat 11. SPP Uang

Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh

bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian

kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) setiap awal tahun

anggaran setelah dikeluarkannya SK Kepala Daerah tentang besaran UP. SPP-UP

dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya

dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu. Pada

saat uang persediaan diberikan kepada para Bendahara Pengeluaran belum

membebani belanja. Belanja baru diakui setelah pengeluaran tersebut

dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh unit perbendaharaan, dalam hal ini Kuasa

BUD, ditandai dengan terbitnya SP2D GU

Pada saat uang persediaan telah terpakai bendahara pengeluaran dapat mengajukan

SPP Ganti Uang Persediaan (GU) dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang

persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu. SPP-GU tersebut dapat

disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengan

kebutuhan yang ada.

Pemerintah pada umumnya mengeluarkan ketentuan tentang batas akhir penerbitan

SP2D GU sebagai pengganti UP yang telah dikeluarkan oleh Bagian Perbendaharaan.

Pertanggungjawaban atas pengeluaran UP yang telah melewati batas akhir penerbitan

SP2D GU tidak diberikan penggantian kas. Pengesahan atas pertanggungjawaban

pengeluaran akan diterbitkan SP2D GU Nihil. Sisa UP pada akhir tahun anggaran

disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah.

Contoh Penerapan SPP UP/Nihil

1. SKPD A mendapatkan alokasi Uang Persediaan pada tanggal 4 Januari sebesar

Rp. 100.000.000. Pada tanggal 20 Januari telah terlaksana 2 (dua) kegiatan yang

menghabiskan uang UP sebesar Rp. 80.000.000, maka SPP-GU yang diajukan adalah

sebesar Rp.80.000.000 dengan pembebanan pada kode rekening belanja terkait

kegiatan tersebut.

2. Pada tanggal 15 Desember bendahara pengeluaran sudah menghabiskan uang

GU sebesar Rp. 95.000.000 dan akan mengajukan SPP GU lagi, tapi setelah

Bendahara Pengeluaran mengkalkulasikan jumlah anggaran, jumlah SPD, dan sisa

anggaran tidak mencukupi lagi, pada saat itulah berlaku SPP, SPM, SP2D Nihil,

bendahara pengeluaran hanya memasukkan berkas dokumen LP UP, SPP GU, SPM

GUdan bukti-bukti lainnya untuk mendapatkan SP2D GU Nihil tanpa menerima kembali

ganti uang yang sudah dipertanggungjawabkan.

berikut siklus nya

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BANGKA BARATVISITahun : 2011 - 2015

 

“Mewujudkan Tertib Administrasi, Optimalisasi PAD Serta SDM yang Profesional  Berbasis Teknologi  Informasi Pada Tahun 2015”.

  

 

MISITahun : 2011 - 2015

1. Pencapaian Opini WTP2. Peningkatan PAD3.Terwujudnya Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berbasis   Teknologi InformasiTUJUANTahun : 2011 - 2015

1.Tercapainya opini WTP dari BPK terhadap laporan Keuangan Daerah tahun   2011 pada tahun 2012 dengan didukung tertib administrasi dalam   pengelolaan keuangan dan aset2. Meningkatkan prosentase PAD menjadi 10 persen dari APBD pada tahun 20153.Terselenggaranya sistem dan prosedur dalam perencanaan, pengelolaan   keuangan dan aset yang transparan,efisien dan efektif berbasis teknologi     informasi pada tahun 2014.SASARANTahun : 2011 - 2015

1. Menurunnya jumlah temuan BPK yang bersifat material atas audit Laporan    Keuangan dan   terwujudnya optimalisasi Pengelolaan BMD2. Meningkatnya pemanfaatan BMD dan Optimalisasi Investasi3. Terwujudnya optimalisasi Pendapatan asli daerah4. Terlaksananya sistem dan prosedur dalam perencanaan, pengelolaan keuangan    dan BMD dengan menggunakan aplikasi.5.Transparansi informasi pengelolaan keuangan dan BMDMeningkatnya kualitas    laporan Keuangan Daerah.

PENERBITAN SPM MENJADI SP2DDASAR HUKUM : PMK-190/PB/2012

SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D

A. Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM.

1. Penelitian SPM dilakukan meliputi:

meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 190/PMK/2012;

meneliti kebenaran SPM;

2. Penelitian kebenaran sebagaimana butir 1 dilakukan meliputi:

meneliti kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM dengan spesimen tanda tangan PPSPM pada KPPN;

memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM;

memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.

3. Pengujian sebagaimana butir 1 dilakukan meliputi:

menguji kebenaran perhitungan angka (pengujian kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM) atas beban APBN yang tercantum dalam SPM;

menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM;

menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai yang telah disampaikan kepada KPPN.

Menguji persyaratan pencairan dana; Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM

dengan nilai pada SSP.

B. Keputusan hasil pengujian ditindak lanjuti dengan :1. Penerbitan SP2D bilamana SPM yang diajukan memenuhi syarat yang ditentukan;

a. Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu sebagai berikut:

o SP2D Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja sebelum awal bulan pembayaran gaji.

o SP2D Non Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap.

o SP2D UP/TUP/GUP dan LS paling lambat satu jam setelah diterima SPM secara lengkap.

b. SP2D ditandatangani oleh Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi Bendum.

c. SP2D ditebitkan dalam rangkap 3 (tiga) yang disampaikan kepada:

4. Lembar 1 : Kepada Bank Operasional.5. Lembar 2 : Kepada penerbit SPM dengan dilampiri SPM yang

telah dibubuhi Cap “ Telah diterbitkan SP2D tanggal …. Nomor …).

6. Lembar 3 : Sebagai pertinggal di KPPN (Seksi Verifikasi dan Akuntansi), dilengkapi lembar ke-1 SPM dan dokumen pendukungnya.

2. Pengembaliaan SPM kepada penerbit SPM, apabila tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SP2D.

Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut:

o SPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk dikembalikan paling lambat tiga hari kerja setelah SPM diterima;

o SPM UP/TUP/GUP dan LS dikembalikan paling lambat satu hari kerja setelah SPM diterima.

Penerbitan SP2DSatker dapat memonitor penyelesaian SP2D sebagaimana tersaji dibawah ini. Penyelesaian SP2D hanya membutuhkan waktu satu jam apabila SPM yang disampaikan benar dan bukti pendukungnya lengkap dan benar.

SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D. Petugas FO yang menerima SPM beserta lampirannya akan mengajukan pengujian seperti dibawah ini. jika SPM satker setelah pengujian tersebut tidak ditemukan permasalahan maka akan langsung diproses menjadi SP2D paling lama 1 jam, tentunya jika ditemukan permasalahan maka akan dikembalikan untuk diperbaiki.

A. Pengujian SPM dilaksanakan oleh KPPN mencakup pengujian yang bersifat substansif dan formal.

1. Pengujian substantif dilakukan untuk:

o menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;o menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang

ditunjuk dalam SPM tersebut;o menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan Kontrak/SPK, Surat

Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas);o menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) dari kepala kantor/satker atau

pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran;

o menguji faktur pajak beserta SSP-nya;

2. Pengujian formal dilakukan untuk:

o mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan spesimen tandatangan;

o memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf;o memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam

penulisan.

B. Keputusan hasil pengujian ditindak lanjuti dengan :

1. Penerbitan SP2D bilamana SPM yang diajukan memenuhi syarat yang ditentukan;

o Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu sebagai berikut: SP2D Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja sebelum awal bulan

pembayaran gaji.SP2D Non Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja setelah diterima

SPM secara lengkap. SP2D UP/TUP/GUP dan LS paling lambat satu hari kerja setelah diterima SPM

secara lengkap.o SP2D ditandatangani oleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi

Bendum.o SP2D ditebitkan dalam rangkap 3 (tiga) yang disampaikan kepada:

Lembar 1 : Kepada Bank Operasional. Lembar 2 : Kepada penerbit SPM dengan dilampiri SPM yang telah dibubuhi Cap “

Telah diterbitkan SP2D tanggal …. Nomor …). Lembar 3 : Sebagai pertinggal di KPPN (Seksi Verifikasi dan Akuntansi), dilengkapi

lembar ke-1 SPM dan dokumen pendukungnya.2. Pengembaliaan SPM kepada penerbit SPM, apabila tidak memenuhi syarat untuk

diterbitkan SP2D.Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut:

o SPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk dikembalikan paling lambat tiga hari kerja setelah SPM diterima;

SPM UP/TUP/GUP dan LS dikembalikan paling lambat satu hari kerja setelah SPM diterima.

 

Pengecekan Penerbitan SP2D

Satker dipersilahkan mengecek penerbitan SP2D dengan cara :

1. Untuk penerbitan hari ini, apabila berada di KPPN Rantauprapat silahkan memantau melalui monitor penyelesaian SP2D yang tersedia di ruang Front Office;

2. Untuk SP2D hari sebelumnya atau hari ini jika petugas satker tidak di KPPN Rantauprapat silahkan melakukan permintaan melalui SMS Service kami. Untuk mengetahui status SPM yang diajukan, apakah masih proses atau sudah menjadi SP2D silahkan :Ketik : spm#kode satker#nomor karwas#nomor spm yang diminta#passwordContoh : spm#527709#0001#00009#password

Mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mengikuti aturan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

BAB IV

MEKANISME DAN TATACARA PENERBITAN DOKUMEN PEMBAYARAN

 

          Mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mengikuti aturan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN. Secara singkat diuraikan :

A.      Prosedur Pengajuan SPP

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penerbitan SPM dibuat sebagai berikut :

kelengkapan persyaratan yang diatur sebagai berikut :

1.    SPP-UP (Uang Persediaan)

Pengajuan SPP-UP harus melampirkan Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk, isinya menyatakan bahwa UP (Uang Persediaan) tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran yang memuat ketentuan

harus dengan LS.  Pembayaran UP yang diberikan kepada pelaksana  kegiatan adalah sesuai dengan mekanisme percairan dana UP sebagaimana Lampiran 1.

2.    SPP-TUP (Tambahan Uang Persedian) Pengajuan SPP-TUP harus mencantumkan :

a.    Rincian rencana penggunaan dana TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran.

b.    Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran bahwa :

1)    Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D.

2)    Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara.

3)    Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara LS.

       c.     Rekening Koran yang menunjukan saldo terakhir.

3.    SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan) Pengajuan SPP-GUP harus melampirkan :

a.  Kwitansi/tanda bukti pembayaran.

b.  SPTB (Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja)

c. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

4.    SPP LS Non Belanja Pegawai

                 Kelengkapan dalam rangka pengajuan SPP-LS Non Belanja Pegawai meliputi :

a. Pembayaran pengadaan barang dan jasa :

1) Kontrak/SPK yang mencantumkan nama dan nomor rekening pihak ke tiga;

2) Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran mengenai penetapan rekanan;

3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

  5) Berita Acara Pembayaran;

6) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk ;

7) Faktur pajak beserta SSP yang yang telah ditandatangani Wajib Pajak;

8)  Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank;

9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri ;

10) Ringkasan Kontrak yang dibuat sesuai dengan format ringkasan kontrak rupiah murni dan format ringkasan kontrak untuk PHLN, sebagaimana Berita Acara menyangkut Penyelesaian Pekerjaan, Serah Terima Pekerjaan lampiran 5,6 dan Pembayaran di atas dibuat sekurang–kurangnya dibuat rangkap 5 (lima) diperuntukkan:

1)  Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM;

2)  Masing–masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak;

3)  Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan.

b.     Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas 

1)    Harus dilengkapi dengan daftar nominatif pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas, yang berisi antara lain: informasi mengenai data  pejabat (Nama, Pangkat/Golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama 

2) Daftar nominatif tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas dan disahkan oleh pejabat  yang berwenang di KPPN .

3) Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satker yang bersangkutan kepada para pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas. 

Gambaran mekanisme pencairan dana pembayaran langsung sebagaimana dalam Lampiran 2.

B.      Penerbitan  SPM       

          Setelah menerima SPP, Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan mekanisme sebagai berikut :

1.    Penerimaan dan Pengujian SPP

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan membuat/menandatangani tanda terima SPP berkenaan. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada Pejabat Penandatangan SPM.

2.    Pejabat Penandatangan SPM melakukan   pengujian  atas  SPP yang diajukan dengan tahapan sebagai berikut :

a.     Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP;

b.    Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;

c.     Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan /atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;

d.    Memeriksa kebenaran atas hak tagih antara lain:

1)  Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);

2) Nilai tagihan yang dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakaannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan spesifikasi teknis yang  tercantum dalam kontrak);

3)  Jadual waktu pembayaran;

e.    Memeriksa  pencapaian  tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan   dan/atau  spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.

          3.    Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP yang diajukan, Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang bersangkutan dalam rangkap 3 (tiga) :

a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN.

b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada satker yang bersangkutan.

4.    Pengembalian  Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terlanjur disetor ke Rekening Kas Negara diatur sebagai berikut :

a.    Bagi    Kementrian     Negara/Lembaga    atau   Satker  yang mempunyai DIPA, SPM Pengembalian diterbitkan oleh Satker yang bersangkutan.

b.    Bagi instansi/badan/pihak ketiga yang tidak mempunyai DIPA, SPM Pengembalian diterbitkan oleh KPPN c.q Sub Bagian Umum sesuai ketentuan yang berlaku.

c.     Untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf 1) dan 2) SPM yang diterbitkan harus dilampiri surat keterangan dari KPPN yang menyatakan bahwa penerimaan negara yang akan dikembalikan kepada yang berhak telah dibukukan oleh KPPN.

d.    Khusus untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf 1) SPM

5.   Pengembalian pengeluaran anggaran yang telah disetor  ke Rekening Kas dimaksud harus dilampiri pula Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana lampiran …..

dilakukan dengan SPM Pengembalian yang diterbitkan oleh Satker bersangkutan disertai surat keterangan pembukuan oleh KPPN dan dilampiri formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

6.    SPM yang telah diterbitkan SP2D nya oleh KPPN dan telah dicairkan (telah dilakukan pendebetan rekening kas negara), tidak dapat dibatalkan. Ketentuan perbaikan dimungkinkan untuk  :

a.  Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi sebagai berikut:

1) Kesalahan pembebanan pada AKUN Belanja.

2) Kesalahan pencantuman kode fungsi, sub fungsi, kegiatan dan sub kegiatan.

3) Uraian  pengeluaran   yang  tidak  berakibat  jumlah uang pada SPM

b.  Perbaikan  SPM  sebagaimana  dimaksud pada huruf 1) dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Penerbit SPM. Selanjutnya SPM perbaikan dimaksud  dilampiri dengan SKTJM disampaikan kepada Kepala KPPN.

7.    Pembayaran Langsung (LS)

 Secara umum untuk kegiatan yang bersifat pembayaran langsung (LS), SPP diajukan oleh PPK melalui PUMK kepada Kuasa Pengguna Anggaran setelah  diketahui Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya SPP disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk diterbitkan SPM serta diteruskan ke KPPN.  Pembayaran Langsung baik kepada Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga/Dana Bansos akan dibayarkan sesuai dengan alur mekanisme pencairan dana pembayaran langsung, sebagaimana Lampiran …

Pengujian terhadap dokumen pengeluaran anggaran didasarkan pada aspek kelengkapan bukti pengeluaran dimana tanda bukti pengeluaran telah dilengkapi dengan persyaratan yang diwajibkan, meliputi :

a.  Lampiran tanda bukti pengeluaran;

b.  Lampiran dokumen-dokumen antara lain:

1) TOR (kerangka acuan);

2) SK Panitia Pelaksanaan/Surat Perintah Tugas;

3) Surat Undangan Permintaan Pengajuan Penawaran;

4) Surat Penawaran Harga dari Perusahaan;

5) Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Penawaran Harga;

6) Berita Acara Negosiasi Harga;

7) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan;

8) Laporan Hasil Kerja Panitia;

9) Surat Penetapan Untuk Melaksanakan Pekerjaan;

10) Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak;

11)Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan (diperiksa sebelum diserahterimakan);  

12) Laporan Hasil Kegiatan Terhadap Kegiatan yang dilaksanakan;

13) Berita Acara Pembayaran;

14) Surat Tagihan dari Perusahaan;

15) Kuitansi Pembayaran;

16) Surat Setoran Pajak (SSP);

17) Faktur Pajak;

18) Referensi Bank;

19) Ringkasan Kontrak;

20) Kategori (untuk PHLN) dan;

21) Dokumen lain yang diperlukan;

22) Fotocopy Buku Tabungan.

C.   Prosedur Penerbitan SP2D

Penerbitan SP2D oleh KPPN dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Penyampaian SPM kepada KPPN :

a.    Kuasa    Pengguna    Anggaran (KPA)   menyampaikan  SPM beserta  dokumen pendukung dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) berupa soft copy (disket/flasdish) melalui loket Penerimaan SPM pada KPPN atau  melalui Kantor Pos, kecuali bagi Satker yang masih menerbitkan SPM secaramanual tidak perlu ADK.

b.    Petugas  KPPN  pada  loket  penerimaan  SPM  memeriksa kelengkapan SPM, mengisi check list kelengkapan berkas SPM (check list penerimaan  berkas), mencatat dalam Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM dan meneruskan check list serta kelengkapan SPM ke Seksi Perbendaharaan  untuk proses lebih lanjut.

2.    Penerbitan SP2D oleh KPPN :

Syarat penerbitan SP2D oleh KPPN yaitu meliputi:

a.    SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.

b.    Surat  Keputusan Pemberian Honor/vakasi;

c.    Surat Setoran Pajak (SSP).

1)  Untuk keperluan  pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai :

a) Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas;

b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);

c) Faktur Pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak).

2) Untuk keperluan pembayaran TUP :

a)    Rincian rencana penggunaan dana;

  b)    Surat dispensasi Kepala Kantor Wilayah ditjen Perbendaharaan  untuk TUP  diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

  c)    Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran yang    menyatakan bahwa Dana TUP  tersebut  akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu  bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D. Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara dan    tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

3)  Untuk keperluan pembayaran GUP :

a)    Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);

b)    Faktur Pajak dan SSP (Surat Setoran

 

 

 

 

 

ISTILAH KEUANGAN DAERAH

ABT = Anggaran Belanja TambahanAD = alokasi dasarADB  = (Asian Development Bank) Bank Pembangunan AsiaADD = Alokasi Dana DesaADK = Arsip Data KomputerAKB = arus kas bebasAkun = daftar perkiraan/kodefikasiAn = atas namaAPBD = Anggaran Pendapatan Dan  Belanja DaerahAPBN= Anggaran Pendapatan Dan  Belanja NegaraAPIPM = Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman ModalAPK = Akuntansi dan Pelaporan KeuanganAt cost = prinsip kebutuhan nyata

BA = bagian anggaran

BA = berita acara

Banpres = bantuan presiden

BAPB = Berita Acara Pemeriksaan Barang

BAPP = Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan

BAPPD =  Berita Acara Penarikan dan Penggunaan Dana

Bappeda = Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappenas  = Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BAR = berita acara rekonsiliasi

BAS = Bagan Akun Standar

BAST = berita acara serah terima

Bawasda = Badan Pengawas Daerah

BBNKB = bea balik nama kendaraan bermotor

BHMN = badan hukum milik negara

BI = Bank Indonesia

BII = Buku Induk Inventaris

BJ = bukti jurnal

BKS = Bangun, Kelola, Serah

BLN = bantuan luar negeri

BLU = badan layanan umum

BLUD = Badan Layanan Umum Daerah

BM/KN = barang milik / kekayaan negara

BMD = barang milik daerah

BMN = barang milik negara

BOP = belanja operasi dan pemeliharaan

BOS = bantuan operasional sekolah

BOT =  Built, Operate dan Transfer / Bangun Guna Serah (BGS)

BPHTB = bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

BPK =  Badan Pemeriksa Keuangan

BPKP = Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPN = Bukti Penerimaan Negara

BSK = Bangun, Serah, Kelola

BUD = BENDAHARA UMUM DAERAH

BUD = BENDAHARA UMUM DAERAH

BUMD = badan usaha milik daerah

BUMN = Badan Usaha Millik Negara

BUN = BENDAHARA UMUM NEGARA

CaLk = catatan  atas laporan keuangan

CAR = Capital Adequacy Ratio (rasio kecukupan modal)

CF = celah fiskal

CPNSD = calon pegawai negeri sipil daerah

cross check = saling uji / uji silang

CY = Calendar Year (Tahun Kalender)

DAK = dana alokasi khusus

DAPK = Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

DAU = dana alokasi umum

DBH - Cukai = dana bagi hasil cukai

DBH - MBDGM = Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi

DBH = dana bagi hasil

DBH BPHTB = dana bagi hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanDBH PPh WPOPDN = dana bagi hasil pajak penghasilan                                       Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

DBH -SDA = dana bagi hasil - sumber daya alam

DBH SDA P = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan

DBH-CHK = Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

DBH-DR = Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi

DBH-P = dana bagi hasil pajak

DBH-PBB = dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan

DBKP = Daftar Barang Kuasa Pengguna

DBP = Daftar Barang Pengguna

DBPP-E1 = Daftar Barang Pembantu Pengguna Eselon I

DBPP-W = Daftar Barang Pembantu Pengguna Wailayah

Dekon = dekonsentrasi (dana)

DepKeu = Departemen Keuangan

DGDM = Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Negara

DHPBMD = Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

DIB = Buku/Daftar Inventaris Barang

DIk = daftar isian kegiatan

DIKS = Daftar Isian Kegiatan Suplemen

DIL = Daftar Inventaris Lainnya

DIP = Daftar Isian Proyek

DIPA = Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DIPA = Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DIPA = Daftar Isian Proyek Anggaran

DIR = Daftar Inventaris Ruangan

Dir. APK = direktur  akuntansi dan pelaporan keuangan

Dir. PBN = Dirjen Perbendaharaan

Dir.PKN = direktur pengelolaan kas negara

Dirjen KN = direktorat jendral keuangan negara

Dirjen PBN = direktorat jendral perbendaharaan negara

Dispenda = Dinas Pendapatan Daerah

Dit. APK = Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Dit. PKN = Direktorat Pengelolaan Kas Negara

DJA = Direktur Jenderal anggaran  / dirjen angaran

DJKN = Direktorat Jenderal Kekayaan negara

DJP = Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DJPBN = direktorat jendral perbedaharaan negara

DJPDK = Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan

DJPK = Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

DJPU = Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

DKBMD =  Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah

DKPBMD = Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran

DPAL = Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan

DPAL -SKPD = DPA Lanjutan SKPDDPA-SKPD = Dokumen Pelaksanaan Anggaran –                      Satuan Kerja Perangkat DAERAH

DPB = Daftar Pengguna Barang

DPKN = Direktorat Pengelolaan Kas Negara

DPPA = Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranDPPA-SKPD =Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran –                        Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPPHLN = Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

DPR = dewan perwakilan rakyat

DPRD = dewan perwakilan rakyat daerah

DR = dana reboisasi

DRHD = daftar rencana hibah daerah

DRKH = Daftar Rencana Kegiatan Hibah

DRPD = daftar rencana pinjaman daerah

DRPLN-JM = Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah,

DRPP = daftar rincian permintaan pembayaran

DRPPHLN = daftar rencana prioritas pinjaman dan atau hibah luar negeri

DRPPLN = Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri,

DSCR = debt service coverage ratio

DSR = debt service ratio

DT = data transaksi

e-KTP = electronik KTP (kartu tanda penduduk Elektronik)

FC = Fiscal Capacity (Kapasitas Fiskal)

FG = Fiscal Gap (Kesenjangan Fiskal)

FKE = Fasilitas Kredit Ekspor

FN = fiskal netto

FY  = Fiscal Year (Tahun Fiskal)

GT = gross tonnage

GUP = ganti / penggantian uang persediaan

HAM = hak asasi Manusia

HPD = hibah pada daerah

HPL = hak pengelolaan

HPS = harga perkiraan sendiri

IFN = indeks fiskal netto

IIUPH = Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

IKD = informasi keuangan daerah

IKF = indeks kapasitas fiskal

IKFD = indeks kapasitas fiskal daerah

IKW = indeks karakteristik wilayah daerah

IL = instansi lain

IMB = Izin Mendirikan Bangunan

IPSAP = Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

IPSAS = international Public Sector Accounting Standard

IRR = internal rate of return

IUP = Izin Usaha PerikananJAMKESMAS = jaminan kesehatan masyarakat

K/L = Kementrian Negara Dan Lembaga

KAR = Kantor Keuangan Daerah

Kasipa  = Kantor Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran

KBUD = Kuasa Bendahara Umum Daerah

KDH = kepala daerah

KDO = kas dari operasi

KDP = kontruksi dalam pengerjaan

Keppres = keputusan Presiden

KF = kapasitas fiskal

KIB = Kartu Inventaris Barang

KIR = Kartu Inventaris Ruangan

KKKS = kontraktor kontrak kerja sama

KKN = korupsi, kolusi, dan nepotisme

KKR = kertas kerja review

KMK = keputusan menteri keuangan

Komda-Lansia = Komisi Daerah Lanjut Usia

KPA - BAPP = Kuasa Pengguna Anggaran BAPP

KPA = Kuasa Pengguna Anggaran

KPA = Kuasa Pengguna Anggaran

KPA-HPD = Kuasa Pengguna Aanggaran - Hibah kepada Pemerintah Daerah

KPKNL = Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

KPN  = Kantor Perbendaharaan Negara

KPPN = Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara

KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KPPN = Komite Penyelesaian Piutang Negara

KPU = komisi pemilihan umum

KSAP = komite standart akuntansi pemerintahan

KT = komite teknis

KTP = kartu tanda penduduk

KU = kiriman uang

KUA = Kebijakan Umum Apbd (Anggaran Pendapatan  Belanja Daerah)

KUD = Kas Umum Daerah

KUN = kas umum negara

L/C = letter of credit

LAK = Laporan Arus Kas

LAN  = Lembaga Administrasi Negara

LBKPS = Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran

LBKPS/T = Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester/Tahunan

LBKPT = Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan

LBMD = Laporan Barang Milik Daerah

LBPP-E1S = Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Semesteran

LBPP-E1T = laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan

LBPP-WS = Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Semesteran

LBPP-WT = laporan Barang Pembantu Pengguna-Wilayah Tahunan

LBPS =  Laporan Barang Pengguna semesteran

LBPS/T = laporan Barang Pengguna Semester/Tahunan

LBPT = laporan Barang Pengguna Tahunan

LD = lembaran daerah

LHI = Laporan Hasil Inventarisasi

LHOK = Laporan Hasil Opname Fisik

LKB = Laporan Kondisi Barang

LKPD = laporan keuangan pemerintah daerah

LKPN = Lembaga Kebijakan Pengadaan Nasional

LKPP = Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

LMBT = Laporan Mutasi Barang Triwulanan

LN = lembar negara

LN = luar negeri

LPJ = laporan pertanggungjawaban

LPKE = Lembaga Penjamin Kredit Ekspor

LPND = lembaga pemerintah non departemenLPPN = Laporan Penilaian Pengadaan Negara             (Country Procurement Assessment Report/ CPAR)

LRA = Laporan Realisasi Anggaran

LT = Laporan Tahunan

MAK = mata anggaran pengeluaran

Makuda = Manual akuntansi dan Keuangan Daerah

MDGs = millenium development goals

MPR  = majelis permusyawaratan rakyatMTEF  = Medium-term Pengeluaran Framework              (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah)

NJKB = nilai jual kendaraan bermotor

NJOP = nilai jual objek pajak

NJOPP = nilai Jual Objek Pajak pengganti

NJOPTKP = nilai jual objek pajak - tidak kena pajak

NoD = Notice of Disbursement

NoP = Notice of Payment

NPH = Naskah Perjanjian Hibah

NPHD = Naskah Perjanjian Hibah Daerah

NPHLN = naskah perjanjian hibah luar negeri

NPPH = naskah perjanjian penerusan hibah

NPPLN = Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri

NPPP = naskah perjanjian penerusan pinjaman 

NPV = net present value

NPWP = nomor pokok wajib pajak

NUP = Nomor Urut Pendaftaran

Oda = Official Development Assistance

Otsus = otonomi khusus

P3D =Personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen

PA - BAPP = Pengguna AnggaranAPP

PA = Pengguna Anggaran

PAD = pendapatan asli daerah

Panwaslu = panitia pengawas pemilihan umum

PAP = pajak air permukaan

PBB = pajak bumi dan bangunan

PBBKB = pajak bahan bakar kendaraan bermotor

PBB-P2 = Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan

PDA = Pengolahan Data Akuntansi

PDAM = Perusahaan Daerah Air Minum

PDG = Pembuat Daftar Gaji

Pemda = pemerintah daerah

Pemerintah = pemerintah pusat

Perda = Peraturan Daerah

Perdasi = Peraturan Daerah Provinsi

Perjan = perusahaan jawatan

Permendagri = peraturan menteri dalam negeri

Perpu = Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

PFK = perhitungan pihak ketiga (utang)

PHLN = PEMBERI HIBAH LUAR NEGERI

PHLN = Pemberi Hibah Luar Negeri

PIB = pemberitahuan import barang

PIU = project implementation unit

PKB = pajak kendaraan bermotor

PLN = pinjaman luar negeri

PMK = peraturan menteri keuangan

PMU = project management unit

PNBP = pendapatan negara bukan pajak

PNS = pegawai negeri sipil

PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah

PP  = Peraturan Pemerintah

PP = peraturan pemerintah

PPA = Prioritas Dan Plafon Anggaran

PPABP = Petugas Pegelola Anggaran Belanja Pegawai

PPAS = Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara

PPBD =  Panitia Pemeriksa Barang Daerah

PPDIA = Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran

PPh = pajak penghasilan

PPh WPOPDN = pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

PPK = Pejabat Pembuat Komitmen

PPK = Pejabat Penatausahaan Keuangan

PPK-BLU = Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

PPK-BLU = Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 

PPK-BLUD = Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

PPKD = Pejabat Pengelola Keuangan DaerahPPK-SKPD = Pejabat Penatausahaan Keuangan –                       Satuan Kerja Perangkat Daerah

PPLN = Pemberi Pinjaman Luar Negeri

PPLN = Pemberi Pinjaman Luar Negeri

PPP = Penerima Penerusan Pinjaman

PPP = Public Private Partnership

PP-SPM =Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

PPTK = Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PR = pajak rokok

Procurement Unit = layanan pengadaan

PSAP = Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP Nomor 01  = tentang Penyajian Laporan Keuangan

PSAP Nomor 02  = tentang Laporan Realisasi Anggaran

PSAP Nomor 03 = tentang Laporan Arus Kas

PSAP Nomor 04 = tentang Catatan atas Laporan Keuangan

PSAP Nomor 05 = tentang Akuntansi Persediaan

PSAP Nomor 06 = tentang Akuntansi Investasi

PSAP Nomor 07  = tentang Akuntansi Aset Tetap

PSAP Nomor 08 = tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

PSAP Nomor 09 = tentang Akuntansi KewajibanPSAP Nomor 10 = tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan                                 akuntansi dan peristiwa luar biasa

PSAP Nomor 11 = tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

PSBDT  = Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih

PSDH = Provisi Sumber Daya Hutan

PSPM = Pedoman Standar pelayanan Minimal

PTN = perguruan tinggi negeri

PTS = perguruan tinggi swasta

PU = pekerjaan umum

PU = penerimaan umumPUM = pemegang uang muka

PUPN =  Panitia Urusan Piutang NegaraQuasi  = setengah / semi

Quasi  barang / jasa = Barang / jasa yang semi private

RAPBN  = Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

RBA = Rencana Bisnis dan Anggaran BLU

RBA -BLU = Rencana Bisnis dan Anggaran - Badan Layanan Umum

RD = restribusi daerah

RDC = rekening dana cadangan

RDI = Rekening Dana Investasi

Renja - KL  = Rencana Kerja Tahunan Kementerian/Lembaga

Renja - SKPD = Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renja = rencana kerja

Renstra - KL  = Rencana Strategis Kementerian/LembagaRenstra - SKPD = Rencana Pembangunan Jangka Menengah                              Satuan Kerja Perangkat Daerah

Repanas  = Rencana Pembangunan Nasional

RKA = Rencana Kerja Dan Anggaran

RKA -SKPD = Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA-KL = Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

RKB SKPD = Rencana Kebutuhan Barang SKPD

RKBMD = Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

RKD = rekening kas daerah

RKN = rekening kas negara

RKP = Rencana Kerja Pemerintah

RKPB SKPD = Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD

RKPBMD = Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

RKPD = Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RKPLN = Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri

RKUD = Rekening Kas Umum Daerah

RKUN = Rekening Kas Umum Negara

RPD = Rekening Pembangunan Daerah

RPJM = Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJP = rencana pembangunan jangka panjang

RPPD = Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Daerah

RSB = rencana startegi bisnis

RSD = rumah sakit daerah

Ruilslag = dipertukarkan / tukar menukarRUTRWK = Rencana Umum Tata Ruang Wilayah /Kota

SA-BAPP = Sistem Akuntansi - Bagian Anggaran perhitungan dan pembiayaan

SA-BL = Sistem Akuntansi Badan LainnyaSA-BUN = Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara

SAI = Sistem Akuntansi Instansi

SA-IP = Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah

SAK = standart akuntansi keuanganSakun = Sistem Akuntansi Kas Umum Negara

SAP = standart akuntansi pemerintahan

SAPP = Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

SA-PP = Sistem Akuntansi Penerusan PinjamanSAPSK = Satuan Anggaran Per Satuan Kerja

SA-TD = Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah

SA-TK = Sistem Akuntansi Transaksi KhususSATKER = Satuan Kerja

SAU = Sistem Akuntansi Umum

SA-UAKPA = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa                       Pengguna Anggaran

SA-UAKPB = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

SA-UAPA = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran

SA-UAPB = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna BarangSA-UAPPA-E1 = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi                             Pembantu Pengguna Anggaran esalon 1SA-UAPPA-W = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi                            Pembantu Pengguna Anggaran wilayahSA-UAPPB-E1 = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi                            Pembantu Pengguna Barang esalon 1SA-UAPPB-W = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi                           Pembantu Pengguna Barang wilayah

SAUP = standart akuntansi utang pemerintah

SA-UP& H = Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan HibahSBI = sertifikat bank indonesia

SDA = Sumber Daya Alam

SDO = Subsidi Daerah OtonomSE = surat edaran

Setda = sekretaris daerah

SiAP = Sistem Akuntansi Pusat

SIKD = Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sikpa = selisih kurang perhitungan anggaran

SIKPI = Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

SILPA = Selisih Lebih Perhitungan AnggaranSIMAK-BMN = Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi                           Barang Milik Negara

SIMBADA = Sistem Informasi Manajemen Barang DaerahSK = satuan kerja

SK = surat keterangan

SKK = surat keputusan keberatan

SKO = Surat Keputusan Otorisasi

SKP = surat keputusan pembetulan

SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPD = surat ketetapan pajak daerahSKP-daerah = Surat Ketetapan Pajak Daerah

SKPDKB = Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar

SKPDKBT = Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan

SKPDLB = surat keterangan pajak daerah lebih bayar

SKPDN = surat ketetapan pajak daerah nihil

SKPKD = Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

SKPP = Surat Keterangan Penghentian PembayaranSKR = Surat Ketetapan Retribusi

SKRD = surat ketetapan restribusi daerah

SKRDLB = surat ketetapan restibusi daerah lebih bayar

SKTJM = Surat Keterangan Tanggung Jawab MutlakSKTM = surat keterangan tanggungjawab mutlak

SLA = Subsidiary Loan Agreement

SLA = Subsidiary Loan Agreements atau Perjanjian Pinjaman Pemberian Subsidi

Sliding = bunga menurun

SMART  = Specific, Measurable, Attainable,reliabel dan timely

SOR = Statement of Responsibility /  Surat Pernyataan Tanggung JawabSP2 = Surat Permintaan Pengesahan

SP2D =  Surat Perintah Pencairan Dana 

SP2LN = Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri

SPD = Surat Penyediaan DanaSPI = sistem pengendalian internal

SPI = surat penangkapan ikan

SPJ = surat pertanggungjawaban

SPK = staf pengelola keuangan

SPM =  Surat Perintah Membayar 

SPM = standart pelayanan minimum

SPM-GU =  Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedian  

SPM-LS  = Surat Perintah Membayar Langsung 

SPM-TU = Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persedian 

SPMU = surat perintah membayar uang

SPM-UP =  Surat Perintah Membayar Uang Persedian

SPN = Surat Perbendaharaan Negara

SPOP = surat pemberitahuan objek pajak

SPP = Surat Permintaan Pembayaran

SPPB = Surat Perintah Pengeluaran Barang

SPPBJ = surat penunjukan penyedia barang/jasa SPP-GU = SPP Ganti Uang Persediaan

SPP-LS = SPP Langsung   

SPPT = surat pemberitahuan pajak terhutang

SPP-TU = SPP Tambah Uang Persediaan

SPP-UP =  SPP Uang Persediaan

SPTB = surat pernyataan tanggungjawab belanja

SPTPD = Surat pemberitahuan pajak daerah

SSBP = surat setoran bukan pajak

SSPD = surat setoran pajak daerah

SSRD = surat setoran restribusi daerahSTPD = surat tagihan pajak daerah

STRD = surat tagihan restribusi daerahSTS = surat tanda setoran

STX  = Shared Tax Revenue (Penerimaan Bagi Hasil Pajak)SUN = surat utang negara

Susenas = Survei Sosial Ekonomi Nasional

TAPD = TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

TGR = tuntutan ganti rugiTOR = Term of Reference

TP = Tuntutan Perbendaharaan 

TSA = Treasury Single Account (Rekening Dana Tunggal)

TUP = tambahan uang persediaan

UAB = Unit Akuntansi Barang

UABUN = unit akuntansi bendahara umum negara

UAI = Unit Akuntansi Instansi

UAI = Unit Akuntansi Instansi

UAK = Unit Akuntansi Keuangan

UAKBUN =unit akuntansi kuasa Bendahara Umum Negara

UAKBUN-D =unit akuntansi kuasa Bendahara Umum Negara Daerah

UAKBUN-P = Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat PusatUAKKBUN-Kanwil = Unit Akuntansi Koordinator Kuasa                                   Bendahara Umum Negara tingkat Kantor wilayah

UAKPA = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna AnggaranUAKPA/B dekonsentasi = unit akuntansi kuasa pengguna anggaran /                                              Barang dekonsentrasiUAKPA/B tugas pembantuan = unit akuntansi kuasa pengguna anggaran /                                                       Barang tugas pembantuan

UAKPB = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

UAPA = Unit Akuntansi Pengguna Anggaran

UAPB = Unit Akuntansi Pengguna Barang

UAPBUN = unit akuntansi pembantu Bendahara umum negaraUAPBUN- BL =Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum                           Negara-Badan LainnyaUAPPA/B-W Dekonsentrasi = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna                                                    Anggaran/Barang-Wilayah DekonsentrasiUAPPA/B-W tugas pembantuan = Unit Akuntansi Pembantu                                                           Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah                                                           tugas pembantuan

UAPPA-B  = Unit Akuntansi pembantu pengguna barang wilayah

UAPPA-E1= Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I

UAPPA-W = Unit Akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah

UAPPB-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I,

UAPPB-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah

UMKM = Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah

UNDP  = United Nations Development Program

UP = uang persediaan

UPB = Unit Pengurus Barang

UU = undang-undang

UUDP = uang untuk dipertanggungjawabkan

UYHD =  uang yang Harus Dipertanggungjawabkan 

WP = wajib pajak

WPOPDN = Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri