iii filedimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama...

iii | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2015


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat

dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Pengadilan Tinggi Palembang dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih

juga diucapkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat rampung sesuai

dengan waktu yang ditentukan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan

tugas pokok selama tahun 2015. Laporan disusun sesuai dengan surat

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor

516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penyampaian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015

Laporan ini menggambarkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih

selama Tahun 2015, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun

non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam

rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan

datang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi

sangat kami harapkan.

KETUA SEKRETARISPENGADILAN NEGERI PRABUMULIH PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

FATIMAH. SH.,MH PATRA SUKMA S.KOM.,SH.,MHNIP.197102051996032002 NIP.197907092009041002


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................... ii

DAFTAR ISI............................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................................ 1

B. Tugas dan Fungsi ........................................................................................ 3

C. Struktur Organisasi .................................................................................. 4

D. Sistematika Penyajian ........................................................................... 12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja .................................................................................. 14

1. Visi dan Misi ........................................................................................... 14

2. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................................. 15

3. Penetapan Kinerja 2015 ......................................................................... 15

4. Indikator Kerja Utama ............................................................................ 17

B. Rencana Kerja Tahun 2015 ........................................................................ 21

C. Rencana Kinerja Tahun 2015 ...................................................................... 22

D. Penetapan Kinerja Tahun 2015.................................................................... 23

E. Pengukuran Kinerja Tahun 2014................................................................ 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis Akuntabilitas Kinerja ....................................................................... 26

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .............................................................................................. 39


B. Saran-saran .............................................................................................. 41

LAMPIRAN

1 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Prabumulih dibentuk Melalui Kepres No.3 Tahun 2008

tentang pembentukkan Pengadilan Negeri Prabumulih dan beberapa

Pengadilan di wilayah lainnya, maka dibentuklah Pengadilan Negeri

Prabumulih dengan wilayah hukum kota Prabumulih, bersamaan dengan itu,

wilayah kota Prabumulih dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri

Muara Enim.

Pada tanggal 03 Desember 2008, Pengadilan Negeri Prabumulih

secara resmi melakukan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat, dengan

menggunakan gedung yang sebelumnya digunakan untuk kantor Pekerjaan

Umum kota Prabumulih. Pengadilan Negeri Prabumulih beralamat di Jl.

Jend. Sudirman No.91 Prabumulih. Dan bertepatan pada ulang tahun ke-5

Pengadilan Negeri Prabumulih yaitu pada tanggal 03 Desember 2013

Pengadilan Negeri Prabumulih pindah ke Gedung Baru di alamat JL.Jenderal

Sudirman KM.12 Prabumulih yang bersebelahan dengan kantor Pemerintah

Kota Prabumulih.

Kota Prabumulih adalah salah satu kota yang berada di wilayah propinsi

Sumatera Selatan, sebelum memisahkan diri menjadi kota administratif yang

mandiri, kota Prabumulih merupakan bagian dari daerah Kabupaten Muara

Enim. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2001 tentang

pembentukkan kota prabumulih sebagai pengganti peraturan pemerintah

No.18 Tahun 1982, maka kota prabumulih resmi menjadi daerah otonom dan

melepaskan diri dari pemerintahan kabupaten Muara Enim.


Wilayah yang termasuk kedalam pemerintahan Kota Prabumulih adalah :

1. Kecamatan Prabumulih Barat

2. Kecamatan Prabumulih Timur

3. Kecamatan Prabumulih Selatan

4. Kecamatan Prabumulih Utara

5. Kecamatan Cambai

6. Kecamatan Rambang Kapak Tengah

Sejak berdirinya tahun 2008, PENGADILAN NEGERI PRABUMULIHmempunyai 5 orang

Ketua, yang tercantum di bawah ini :

Sedangkan untuk jabatan Panitera, Panitera Kepala atau

Panitera/Sekretaris yang bertugas di PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

sejak berdirinya adalah:

1. Darno, SH dari 2008 s.d 2013

2. Muhammad Hadli, SH 2013 s.d sekarang

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang

melekat pada suatu lembaga, dengan landasan permasalahan tersebut

Lakip PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH tahun 2015 disusun. Lakip

ini menyajikan capaian kinerja PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

selama tahun 2015 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban

dan sebagai pelaksanaan dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 yang

mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan

akuntabilitas kinerja, Lakip PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH disusun

No Nama Periode1 Ahmad Yunus, SH., MH 2008 - 20092 H. Zuhardi ZA, SH 2009 - 20113 Nun Suhaini, SH., M.Hum 2011 - 20134 IG.Eko Purwanto SH.,M.Hum 2013 - 20155 Fatimah,SH.,MH 2015- Sekarang


dengan format yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor

20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah

nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, Permenpan dan RB nomor 29 tahun 2010

tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta surat Sekretaris Mahkamah

Agung RI 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

tahun 2015

B. TUGAS DAN FUNGSI

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH sebagai Peradilan Tingkat

Pertama, bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, perdata yang

diajukan oleh Kejaksaan Negeri Dalam melaksanakan tugas pokok

tersebut Pengadilan Negeri Prabumulih mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparasi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif

dan efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Organisasi PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH tergambar di bawah ini :


Secara garis besar tugas pokok dan fungsi komponen pada Pengadilan

Negeri Prabumulih sebagai berikut :

1. Ketua

- Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara.

- Mengawasi dan membina hakim.

- Sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung Republik

Indonesia, yaitu melakukan pengawasan terhadap :

a. Penyelenggaraan Peradilan para hakim dan pejabat

kepaniteraan.

b. Masalah-masalah hukum yang timbul.

c. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan.

- Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila

dipandang perlu.

- Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang

dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan

laporan dan hasil evaluasinya secara priodik kepada Mahkamah

Agung.

2. Wakil Ketua

- Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.

- Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh ketua kepadanya.

- Melaksanakan tugas sebagai koordinator pengawasan.

3. Hakim

- Bertanggung jawab atas pembuatan berita acara persidangan.

- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

- Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.

- Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.


- Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua.

4. Panitera

- Bertanggung jawab atas pengurusan administrasi kepaniteraan

seperti berkas perkara, putusan/dokumen, akta, buku daftar, biaya

perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di

kepaniteraan.

- Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda,

Panitera Pengganti

5. W a k i l Sekretaris

- Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan seperti

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum.

- Mengatur tugas kepala sub bagian umum dan keuangan, kepala sub

bagian kepegawaian organisasi dan tata laksana, kepala sub bagian

perencanaan,teknologi informasi, dan pelaporan

- Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana

anggaran tahun berjalan.

- Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas kepala sub bagian umum

dan keuangan, kepala sub bagian kepegawaian organisasi dan

tata laksana, kepala sub bagian perencanaan,teknologi informasi, dan

pelaporan.

- Mengkoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat

oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (dilaksanakan sesuai

dengan kebutuhan).


6. Wakil Panitera

- Membantu Panitera dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin

kepaniteraan pengadilan.

- Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

- Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh Panitera kepadanya.

- Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan

mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain dalam

mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-

lain.

- Membantu tugas Panitera mendampingi Hakim dengan mengikuti

dan mencatat jalannya sidang.

7. Kepaniteraan Perdata

- Melaksanakan administrasi perkara Perdata yang masuk ke Tingkat

Pertama.

- Mempersiapkan persidangan perkara Perdata.

- Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima

di Kepaniteraan Perdata.

- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, serta

meneliti biaya perkara yang masuk ke rekening Pengadilan.

- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai

catatan singkat tentang isinya.

- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain

yang berhubungan dengan masalah perkara Perdata.

- Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum.

- Membantu Hakim dalam Persidangan


8. Kepaniteraan Pidana

- Melaksanakan administrasi perkara Pidana yang masuk.

- Mempersiapkan persidangan perkara Pidana.

- Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di

kepaniteraan Pidana.

- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

- Membuat penetapan penahanan Pasal 27 dan 29 KUHAP.

- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai

catatan singkat tentang isinya.

- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain

yang berhubungan dengan masalah perkara Pidana.

- Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum.


9. Kepaniteraan Hukum

- Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data Perkara Pidana &

Perdata Banding.

- Menyusun Laporan Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara

Tipikor, meliputi Laporan Bulanan, Laporan 6 Bulanan, Laporan

Tahunan dan Laporan Perkara Korupsi yang telah diputus.

- Membuat dan menyajikan statistik Perkara Pidana, Perkara Perdata &

Perkara Tipikor Tingkat Pertama.

- Mengevaluasi laporan keadaan perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan

Hubungan Industri dari Pengadilan tingkat pertama se Wilayah

Hukum PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH.

- Mengawasi pelaksanaan CTS 2 pada Pengadilan Negeri se Wilayah

Hukum PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH.

- Mengarsipkan Berkas Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara

Tipikor Tingkat Pertama yang telah diserahkan oleh Kepaniteraan


Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor.

- Mengarsipkan Surat-surat masuk Kepaniteraan Hukum.

- Menyelenggarakan administrasi Laporan Pengaduan Masyarakat

- Melakukan administrasi Advokat.

- Melayani permintaan informasi.


10. Panitera Pengganti

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya

sidang pengadilan.

- Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari

pemeriksaan dan persiapan sidang, menyelesaikan berita acara

persidangan sebelum sidang berikutnya, dan mengetik putusan.

- Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan

hari sidang dan berkas perkara yang sudah diputus berikut amar

putusannya.

- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila

telah selesai diminutasi.


11. Urusan Umum

- Menyusun rencana kerja bagian umum.

- Mengelola administrasi tata persuratan.

- Mengelola administrasi perlengkapan.

- Mengelola Barang Milik Negara.

- Mengelola Perpustakaan

- Penanggungjawab keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan

kantor.

- Mengelola perawatan dan pemeliharan sarana dan prasarana

gedung kantor dan rumah dinas.


- Memeriksa dokumen SPP dan menerbitkan SPM.

- Melaksanakan sistem akuntansi keuangan (SAK)

- Mengkoordinir pelaksanaan tugas bagian keuangan.

PENGADAANPada Tahun 2015 Pengadilan Negeri Prabumulih melaksanakan beberapapengadaan, antara lain

NO NAMA SATKER PENGADAAN KETERANGAN

1.

Pengadilan NegeriPrabumulih

Pengadaan Partisi RuangSidang 1 paket

2 Pengadaan Lemari ArsipHukum Perpustakaan 1 paket

3 Pengadaaan Meublair/Sofa 1 paket4 Pengadaan CTS Server 1 paket

DAFTAR LAMPIRAN KEKURANGAN SARANA DAN PRASARANAPADA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

TAHUN ANGGARAN 2015

Nama Jumlah Ket

1. Pembangunan mess Hakim Pengadilan NegeriPrabumulih

2. Pengadaan Komputer3. Pengadaan printer4. Pengadaan Laptop5. Pengadaan partisi ruang hakim6. Rehab ruang kesekretariatan7. Pengadaan Brankas perdata8. Kursi besi9. Pengadaan genset dan ruangan genset10. Pengadaan kendaraan dinas roda dua11. Kendaraan dinas roda empat

10105

1pkt1pkt1unt4unt1 unt5 unt2 unt


12. Urusan Kepegawaian

- Menyiapkan dan mengelola Daftar Keadaan Pegawai dan

membuatkan laporan bulanannya.

- Membuat statistik pegawai Pengadilan.

- Mengelola daftar hadir pegawai (absensi) dan merekapitulasi setiapbulan.

- Mengelola usulan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Promosi Jabatan

dan Pensiun.

- Membuat/mengetik Surat Keputusan (SK) Kenaikan Gaji Berkala, SK

PNS, Kenaikan Pangkat.

- Mengelola Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan.

- Mengelola permohonan dan Surat Izin Cuti.

- Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzeting.

- Menyiapkan dan melaksanakan acara pelantikan/pengambilan

sumpah jabatan.

Jumlah pegawai PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH per 31 Desember

2015 adalah 29 orang seperti tergambar dalam tabel di bawah ini

Tabel Data Pegawai Pengadilan Negeri Prabumulih

No.

Jabatan Laki‐laki Perempuan Total

1 KPN - 1 1

2 WKPN 1 - 1

3 Hakim 4 2 6

4 Panitera/Sekretaris 1 ‐ 1

5 Wakil Panitera 1 ‐ 1

6 Wakil Sekretaris 1 - 1

7 Panitera Muda 3 - 3

8 Kasub 3 ‐ 3

9 Panitera Pengganti 3 3 6

10 Jurusita Pengganti 2 - 2

11 staf 1 3 4

TOTAL 29


13. Urusan Keuangan

- Menyusun rencana kerja bagian keuangan.

- Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara

laporan barang dan laporan keuangan.

- Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan

- Meneliti, mengkoreksi dan menyampaikan laporan keuangan UAKPA

ke wilayah.

D. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP

Sistematika penulisan lakip PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH tahun

2015 dapat diiktisarkan sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH dan tentang LAKIP, yang

berisikan; A. Latar Belakang; B. Tugas dan fungsi; C. Struktur Organisasi

D. Sistematika Penyajian.

BAB II

menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH dalam tahun anggaran 2016 yang

berisikan antara lain; A. Rencana Strategis; terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan

dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok, B. Penetapan

Kinerja, C. Rencana Kinerja Tahun 2016, D. Penetapan kinerja tahun 2016

dan E. Pengukuran Kinerja Tahun 2015.

BAB III

Akuntabilitas kinerja, menguraikan Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan

pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan penyajian


dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV

Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang

kinerja (LAKIP) serta saran-saran, kemudian Lampiran, yang berisi antara

lain ; Matrik Renstra 2015-2019 serta Surat Keputusan Tim Penyusun

LAKIP.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIANKINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Tahapan perencanaan kinerja PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

dimulai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010 –

2015 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen

bersama mengenai upaya terencana dan strategis untuk meningkatkan

kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembaharuan, penataan dan

perbaikan terhadap sistem kebijakan termasuk pembinaan terhadap ahlak

dan prilaku aparatur pengadilan.

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH dalam pelaksanaan tupoksinya

mengacu pada aturan-aturan yang ada baik peraturan dari peraturan-

peraturan pemerintah maupun Mahkamah Agung RI.

1. Visi Dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Prabumulih mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI

adalah sebagai berikut

“Mewujudkan PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH Yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yang menjabarkan hal-hal

yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Masyarakat

Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.


2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Prabumulih merupakan

penjabaran dari pernyataan visi yang telah ditetapkan yang akan

dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang, dari

keempat misi tersebut di atas maka Pengadilan Negeri

Prabumulihmenetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Agar Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Agar Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Agar Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi PalembangDan Pengadilan Negeri di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata olehPengadilan Negeri Prabumulih dalam pencapaian tujuan adalahsebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesian perkara pidana, perdata dan tipikor

2. Peningkatan tertib administrasi perkara pidana, perdata dan tipikor

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

4. Peningkatan kualitas pengawasan

5. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan

(acces to justice)

B. Penetapan Kinerja 2016

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Repormasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Lakip. Pada tahun 2016 Sekretaris PENGADILAN

NEGERI PRABUMULIH telah menandatangani penetapan kinerja untuk

memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya

yang dimiliki Pengadilan Negeri Prabumulih. Dokumen ini memuat 5

sasaran strategis yang diukur dengan 6 (enam) indikator kerja dengan

uraian sebagai berikut :


1. Sasaran strategis pertama yaitu peningkatan penyelesaian perkara

pidana, perdata dengan 4 indikator kinerja.

2. Sasaran strategis kedua yaitu aksebilitas putusan hakim diukur

dengan 1 indikator kinerja.

3. Sasaran strategis ketiga yaitu peningkatan Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian perkara diukur dengan 5 indikator kinerja.

4. Sasaran strategis keempat yaitu peningkatan Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) diukur dengan 3

indikator kinerja.

5. Sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya kepatuhan terhadap

putusan pengadilan. diukur dengan 1 indikator kinerja.

6. Sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya kualitas pengawasan.

diukur dengan 2 indikator kinerja.

Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan Indikator Kerja

Utama (IKU) disajikan pada tabel berikut :

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIHPengadilan Negeri Prabumulih telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri

Prabumulih Nomor: W6.U8/138/KP.01/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 dapat dilihat sebagai berikut :

NO KINERJAUTAMA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB

SUMBER DATA

1. Meningkatnyapenyelesaianperkara

a. Persentase mediasi yang

diselesaikan

Perbandingan antara mediasi

yang disepakati dengan jumlah

mediasi yang diterima dan

menjadi perkara

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan

b. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan.

Perbandingan antara mediasi

yg diproses dengan jumlah

mediasi yg menjadi akta

perdamaian.

Hakim MediasiPanitera/Sekretaris

Laporan Bulanandan LaporanTahunan

c. Persentase perkara yang

diselesaikan.

Perbandingan sisa perkara

yang diselesaikan dengan sisa

perkara yang harus

diselesaikan

Hakim Majelis dan

Panitera/Sekretaris


d. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 6

Perbandingan perkara yang

diselesaikan dengan perkara

yang akan diselesaikan (saldo

Hakim Majelis dan

Panitera/Sekretaris


bulan awaldan perkara yang masuk)

2. Peningkatanaksebilitasputusan Hakim

Persentase perkara yangtidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali

Jumlah upaya hukum selamatahun berjalan (Un) dibagijumlah upaya hukum tahun lalu(un-1) dibagi upaya hukumtahun lalu (un-1)dikali seratuspersen

Hakim Majelis Laporan Bulanandan LaporanTahunan

3. Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara

a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi dan PKyang disampaikansecara lengkap

Perbandingan antara berkas

yang diajukan Kasasi dan PK

yang lengkap (terdiri dari bundel

A dan B) dengan jumlah berkas

yang diajukan Kasasi dan PK

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

b. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis


perkara yang diterima

Kepaniteraan dengan berkas

perkara yang didistribusikan ke

Majelis

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

c. Persentasepenyampaianpemberitahuan relaasputusan tepat waktu,tempat dan para pihak


putusan dengan relas putusan

yang disampaikan ke para

pihak tepat waktu.

Panitera/Sekretaris

dan Juru Sita

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

d. Prosentase penyitaantepat waktu dan tempat

Perbandingan antara

permohonan penyitaan dengan

Panitera/Sekretaris

dan Juru Sita

Laporan Bulanan

dan Laporan

pelaksanaan penyitaan tepat

waktu dan tempat

Tahunan

e. Ratio Majelis Hakimterhadap perkara

Perbandingan ratio Majelis

Hakim dibandingkan dengan

perkara masuk

Majelis Hakim dan

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan (accesto justice)

a. Persentase perkaraprodeo yang diselesaikan

Perbandingan perkara predeo

yang diselesaikan dengan

perkarapredeo yang masuk

Majelis Hakim dan

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

b. Persentase perkara yangdapat diselesaikandengan cara zetting plaat

Perbandingan perkara yang

dibawa ke lokasi zetting plaat

dengan jumlah perkara yang

diselesaikan secara zetting

plaat

Majelis Hakim dan

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

c. Persentase (amar)putusan perkara (yangmenarik perhatianmasyarakat) yang dapatdiakses secara on linedalam waktu maksimal 1hari kerja sejak diputus.

Perbandingan amar putusanperkara tindak pidana korupsiyang ditayangkan di wibe sitedengan jumlah perkara tindakpidana korupsi yang tidakditayangkan

Kepanitera/Kesekretariatan


5. Meningkatnyakepatuhanterhadapputusan

Persentase permohonaneksekusi atas putusanperkara perdata yangberkekuatan hukum tetap

Perbandingan perkara perdatayang ditindaklanjuti (dieksekusi)dengan perkara perdata yangbelum ditindaklanjuti

Ketua Pengadilan &Pan/Sek


pengadilan. yang ditindaklanjuti (dieksekusi)6. Meningkatnya

kualitaspengawasan

a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti

Perbandingan jumlah

pengaduan yang ditindaklanjuti

mengenai perilaku aparatur

peradilan (teknis dan non

teknis) dengan jumlah

pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan &

Pan/Sek

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan

b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternalyang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlahpengaduan yang ditindaklanjutimengenai perilaku aparaturperadilan (teknis dan nonteknis) dengan jumlahpengaduan yang dilaporkan

7. Peningkatansarana prasaran

Persentase pekerjaanyang bisa diselesaikan

Perbandingan jumlah pekerjaanyang telah terselesaikan

Panitera/Sekretaris

LaporananTahunan

8. Pengoptimalanpenyerapananggaran

Persentase penyerapananggaran

Perbandingan antara anggaranyang ada dengan anggaranyang diserap

Panitera/Sekretaris

LaporanBulanan danLaporanTahunan

B. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH TAHUN 2016Adapun rencana kinerja tahunan pengadilan Negeri Prabumulih sebagai

berikut:

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya penyelesaianperkara

a. Persentase mediasi yangdiselesaikan.

100%

b. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan

100%

c. Persentase perkara yangdiselesaikan

90%

d. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 6 bulan

90%

2. Peningkatan aksepbilitasputusan Hakim

Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali

80%95%95%

3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara

a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap

100%


100%

c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusantepat waktu, tempat dan parapihak

90%

d. Prosentase penyitaan tepatwaktu dan tempat.

90%

e. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara

100%

4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan carazetting plaat

0%

c. Persentase (amar) putusanperkara (yang menarikperhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 hari

80%

kerja sejak diputus.5. Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusanpengadilan.

Persentase permohonan eksekusiatas putusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti

90%

6. Meningkatnya kualitaspengawasan

a. Persentase pengaduanmasyarakat yang ditindaklanjuti

100%

b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti.

100%

7 Peningkatan saranaprasarana

a. Persentase pekerjaan yang bisadiselesaikan

100%

8 Pengoptimalan penyerapananggaran

a. Persentase penyerapan anggaran 100%

C. Penetapan Kinerja Tahun 2016Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas danterukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkansumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lainadalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagaiwujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalanpencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Prabumulih menciptakantolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Prabumulih , sebagaiberikut:


1. Meningkatnya penyelesaianperkara

a. Persentase mediasi yangdiselesaikan.

100%

b. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan

100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan 90%d. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan90%

2. Peningkatan aksepbilitas putusanHakim

Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali

80%95%95%


a. Persentase berkas yang diajukankasasi dan PK yang disampaikansecara lengkap

100%

b. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis

100%

c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak

90%

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dantempat.

90%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan(acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara zetting plaat

0%

c. Persentase (amar) putusan perkara(yang menarik perhatian masyarakat)yang dapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 hari kerjasejak diputus.

80%

5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti

90%


a. Persentase pengaduan masyarakatyang ditindaklanjuti

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaaneksternal yang ditindaklanjuti.

100%

7 Peningkatan sarana prasarana b. Persentase pekerjaan yang bisadiselesaikan

100%


b. Persentase penyerapan anggaran 100%

PIHAK KEDUAKETUA

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

FATIMAH, SH.MHNIP. 197102051996032002

PIHAK PERTAMASEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

PATRA SUKMA, S.KOM.,SH.,MHNIP. 197907092009041002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja.Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan

perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses

sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi

organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai

mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat

komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih

tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya,

sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,

namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam

tahun 2015 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja

tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(%)

REALISASI (%)

CAPAI AN (%)

Meningkatnyapenyelesaian

a. Persentase mediasiyang diselesaikan.

100% 100% 100%

perkara b. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan

100% 100% 100%

c. Persentase perkarayang diselesaikan

90% 85% 85%

d. Persentase perkarayang diselesaikandalam jangkawaktu maksimal 6bulan

90% 85% 85%

Peningkatanaksepbilitasputusan Hakim

Persentase penurunanupaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

80%

95%

95%

80%

95%

95%

80%

95%

95%

Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara

a. Persentase berkasyang diajukankasasi dan PKyang disampaikansecara lengkap

100% 100% 100%

b. Persentase berkasyang diregister dansiap didistribusikanke Majelis

100% 100% 100%

c. Ratio Majelis Hakimterhadap perkara

90% 85% 85%

Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan (accesto justice)

a. Persentase perkaraprodeo yangdiselesaikan

90% 85% 85%

b. Persentase perkarayang dapatdiselesaikandengan cara zettingplaat

0% 0% 0%

c. Persentase (amar)putusan perkara(yang menarikperhatianmasyarakat) yangdapat diaksessecara on linedalam waktumaksimal 1 harikerja sejak diputus.

100% 100% 100%

Meningkatnyakepatuhanterhadapputusan

Persentasepermohonan eksekusiatas putusan perkaraperdata yangberkekuatan hukum

0% 0% 0%

pengadilan. tetap yangditindaklanjuti

Meningkatnyakualitaspengawasan

a. Persentasepengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti

80% 80% 80%

b. Persentase temuanhasil pemeriksaaneksternal yangditindaklanjuti.

90% 85% 85%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJASebagaimana telah djelaskan pada Bab II dalam penjabaran Tujuan

dan Sasaran Strategis, Pengadilan Negeri Prabumulih menyatakanbahwa sasaran- sasaran yang direncanakan dan akan dicapai padatahun 2016 terdiri dari 4 (Empat) sasaran utama. Untuk mengetahuikeberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebutperlu dilakukan ana l i s i s akuntabilitas kinerja.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akandiuraikan sebagai berikut :

1. PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yakniprosentase sisa perkara yang diselesaikan dan prosentase sisa perkarayang diselesaikan.

Indikator Kinerja Perkara Pidana

No. Indikator Kinerja

Perkara Pidana

Target Realisasi Capaian

1 Prosentase perkarayang diselesaikan

100% 96% 96%

2 Prosentase sisa perkarayang diselesaikan

100% 100% 100%

Indikator Kinerja Perkara perdata


Perkara Perdata



100% 48% 48%


100% 100% 100%

Indikator Kinerja Perkara Gabungan Pidana dan perdata


Perkara Perdata



100% 87% 87%


100% 100% 100%

a. Indikator Kinerja prosentase perkara yang diselesaikan

Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasipencapainnya 87% artinya perkara yang telah diselesaikan padatahun 2015 sebanyak 87%, pernyataan tersebut dapat di gambarkansebagai berikut :

Da lam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja perkarayang diselesaikan yaitu dengan membandingkan antara perkara(pidana,perdata) dengan jumlah perkara diregister yang sumber datanyadiolah dari Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Pengadilan NegeriPrabumulih.

Jumlah perkara pidana untuk tahun 2015 yang masuk sebanyak254 perkara, dari jumlah tersebut yang telah di putus sebanyak 259perkara, sisa perkara 2014 sebanyak 33 perkara. Apabiladiprosentasekan untuk perkara pidana yang diselesikan yaitu96%. Tabel jumlah perkara pidana serta statistik perkara satu tahunterakhir adalah sebagai berikut :

Tabel jumlah perkara pidana tahun 2015

NO BULAN

SISA BULANLALU YANG

BELUMDIMINUTASI

MASUK BEBANBULAN INI PUTUS

BELUMPENUNJUKAN

MAJELISHAKIM

PUTUSSAMPAI

BULAN INI

MINUTASIBULAN INI

PUTUSBELUM

MINUTASI

SISA AKHIRPERKARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Januari33 10 43 20 0 21 21 0 22

2 Februari22 30 52 15 0 15 14 1 38

3 Maret38 31 69 17 0 18 18 0 51

4 April51 15 66 41 0 41 41 0 25

5 Mei25 14 39 18 0 18 16 2 23

6 Juni23 20 43 16 0 18 18 0 25

7 Juli25 29 54 6 0 6 5 1 49

8 Agustus49 15 64 20 0 21 19 2 45

9 September45 22 67 35 0 37 20 17 47

10 Oktober47 28 75 14 0 31 29 2 46

11 November46 20 66 31 0 33 30 3 36

12 Desember36 20 56 25 0 28 28 0 28

Total Sisa Perkara 2015 28

Statistik Perkara Pidana

Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2015

01020304050607080

Januari

Februari

Mare

tApril M

eiJu

ni Juli

Agustu

s

September

Oktober

November

Desember

Sisa bulan lalu yang belum di minutasi

Masuk

Beban Bulan ini

Putus

Sedangkan Jumlah perkara perdata yang masuk untuk tahun 2015yang telah diregister sebanyak 25 perkara, sisa tahun 2014 sebanyakNIHIL dan dicabut 0 perkara dari jumlah tersebut yang telah diselesaikan sebanyak 12 perkara, sisa perkara 2014 sebanyak 0perkara. Apabila diprosentasekan untuk perkara perdata yangdiselesaikan yaitu 48%. Tabel jumlah perkara pidana serta statistikperkara satu tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel jumlah perkara perdata tahun 2015

NO BULAN

SISA BULAN LALU

MASUKBEBAN

BULAN INIPUTUS

BULAN INI GUGUR CABUTJUMLAHPUTUS

MINUTASIBULAN INI

BELUMMINUTASI

SISAAKHIR

PERKARA

BELUMPUTUS

SUDAHPUTUSBELUM

MINUTASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Januari 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

2 Februari 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2

3 Maret 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3

4 April 3 0 5 8 2 0 1 2 2 0 5

5 Mei 6 0 4 10 1 0 0 1 1 0 9

6 Juni 9 0 7 16 2 0 0 2 2 0 14

7 Juli 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14

8 Agustus 14 0 2 16 3 1 2 3 3 0 10

9 September 13 0 1 14 2 0 1 2 2 0 11

10 Oktober 12 0 1 13 2 1 0 2 1 1 11

11 November 11 1 2 14 0 0 0 1 1 0 13

12 Desember 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13

Total 25 12 2 4 12

Statistik Perkara Perdata

Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2015

b. Kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasipencapainnya 100% artinya sisa perkara tahun 2014 yang telahdiselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 100%, yang terdiri dari sisaperkara pidana tahun 2014 sebanyak 33 dan sisa perkara perdata tahun2014 sebanyak 0 Pernyataan indikator tersebut dapat di gambarkansebagai berikut :

Tabel Sisa Perkara Tahun 2015

Sisa Perkara 2014 Jumlah PutusTahun2015

Prosentase

Pidana 33 33 100%

Perdata 0 0 100%

TOTAL 33 33 100%

02468

1012141618

Januari

Februari

Mare

tApril M

eiJu

ni Juli

Agustu

s

September

Oktober

November

Desember

Sisa bulan lalu yang belum di minutasi

Masuk

Beban bulan ini

Putus

Gugur

Cabut

Statistik Sisa Perkara 2014 yang diputus di tahun 2015

Pengadilan Negeri Prabumulih

0

5

10

15

20

25

30

35

Pidana Perdata

Sisa Perkara Tahun 2014Putus Tahun 2015

2. PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA

Sasaran tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yakniprosentase berkas yang diajukan banding disampaikan secara lengkapdan prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Prosentase berkasyang diajukan bandingdisampaikan secaralengkap

100% 100% 100%

2 Prosentase berkasyang diregister dansiap didistribusikanke Majelis

100% 100% 100%

a) Banding (untuk perkara Pidana)

upaya hukum banding adalah suatu upaya yang diajukan olehTerdakwa / Penasihat Hukumnya dan atau Jaksa Penuntut Umum terhadapsuatu perkara yang sudah diputus oleh Hakim yang mengadili perkaratersebut dengan alasan yang pada pokoknya tidak sependapat denganputusan Hakim tersebut. sisa tahun 2014 ada 4 perkara banding dan untuktahun anggaran 2015 telah terdaftar dikepaniteraaan Pengadilan NegeriPrabumulih berjumlah 10) perkara yang dimohonkan banding. Terhadapperkara-perkara yang dimohonkan tersebut oleh kepaniteraan pidana telahdikirim kepada Pengadilan Tinggi Palembang. sehingga pencapaian targettercapai.

No Perkara Sisa 2014 Masuk 2015 Sisa 2015

1 Banding 4 10 42 Kasasi 2 2 33 Peninjauan Kembali 0 0 0

0123456789

10

Sisa 2014 Masuk 2015 Sisa 2015

BandingKasasiPK

b) Banding (untuk perkara Perdata)

Upaya hukum banding adalah suatu upaya yang diajukan oleh parapihak baik Penggugat / Tergugat atau melalui kuasa Hukumnya terhadapsuatu perkara yang sudah diputus oleh Hakim yang mengadili perkaratersebut dengan alasan yang pada pokoknya tidak sependapat denganputusan Hakim tersebut. Sisa tahun 2014 sebanyak 1 perkara banding danUntuk tahun 2015 telah terdaftar dikepaniteraaan Pengadilan NegeriPrabumulih berjumlah 1 perkara banding.

c) Kasasi (untuk perkara Pidana)

Upaya hukum Kasasi adalah suatu upaya yang diajukan olehTerdakwa atau melalui Penasihat Hukumnya dan atau Jaksa PenuntutUmum terhadap suatu perkara yang sudah diputus oleh Hakim padaPengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut dengan alasan yangpada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Hakim tersebut. Sisatahun 2013 sebanyak 14 perkara dan Untuk tahun anggaran 2014 telahterdaftar dikepaniteraaan Pengadilan Negeri Prabumulih berjumlah 2perkara yang dimohonkan kasasi. Terhadap perkara-perkara yangdimohonkan tersebut dengan jumlah keseluruhan 16 perkara, olehkepaniteraan Pidana telah dikirim kepada Mahkamah Agung RI. Yang putuspada tahun 2014 sebanyak 6 perkara sehingga masih pada akhir tahunanggaran 2014 masih ada sisa perkara Kasasi Pidana sebanyak 10 berkasperkara.

Sisa Perkara2014

Perkara Masuk2015

Putus Perkara 2015 Sisa Perkara

2 2 1 3

Total Sisa Perkara Kasasi 2015 3

d) Kasasi (untuk perkara perdata)

Upaya hukum Kasasi adalah suatu upaya yang diajukan oleh Terdakwaatau melalui Penasihat Hukumnya dan atau Jaksa Penuntut Umumterhadap suatu perkara yang sudah diputus oleh Hakim pada PengadilanNegeri yang mengadili perkara tersebut dengan alasan yang padapokoknya tidak sependapat dengan putusan Hakim tersebut. Sisa tahun2014 sebanyak nihil perkara dan Untuk tahun anggaran 2015 telahterdaftar dikepaniteraaan Pengadilan Negeri Prabumulih berjumlah Nihilperkara yang dimohonkan kasasi. Terhadap perkara-perkara yangdimohonkan tersebut dengan jumlah keseluruhan nihil perkara, olehkepaniteraan perdata telah dikirim kepada Mahkamah Agung RI. Yangputus sebanyak Nihil perkara sehingga masih pada akhir tahun anggaran2014 masih ada sisa perkara Kasasi Perdata sebanyak nihil berkasperkara.

Sisa Perkara2014

Perkara Yangdidaftarkan


0 0 0 0

Total Sisa Perkara Kasasi 2015 0

e) Peninjauan Kembali (untuk perkara pidana)

upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luarbiasa adalah suatu upaya yang diajukan oleh Terdakwa atau melaluiPenasihat Hukumnya dan atau Jaksa Penuntut Umum terhadap suatuperkara yang sudah diputus oleh Hakim pada Mahkamah Agung yangmengadili perkara tersebut dengan alasan yang pada pokoknya tidaksependapat dengan putusan Hakim tersebut dan perkara tersebut telahberkekuatan hukum tetap (BHT). sisa tahun 2015 sebanyak nihil berkasperkara dan Untuk tahun anggaran 2015 telah terdaftar dikepaniteraaanPengadilan Negeri Prabumulih berjumlah nihil perkara yang dimohonkanPeninjauan Kembali Terhadap perkara-perkara yang dimohonkan tersebut

dengan jumlah keseluruhan nihil perkara, oleh kepaniteraan Pidana telahdikirim kepada Mahkamah Agung RI. Yang pada putus sebanyak nihilperkara sehingga pada akhir tahun anggaran 2015 masih ada sisa perkaraPeninjauan Kembali Pidana sebanyak nihil berkas perkara

Sisa Perkara2014

Perkara Masuk2015


- - - -

Total Sisa Perkara Kasasi 2015 -

f) Peninjauan Kembali (untuk perkara perdata)

upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasaadalah suatu upaya yang diajukan oleh para pihak baik Penggugat /Tergugat atau melalui kuasa Hukumnya terhadap suatu perkara yangsudah diputus oleh Hakim pada Mahkamah Agung RI yang mengadiliperkara tersebut dengan alasan yang pada pokoknya tidak sependapatdengan putusan Hakim tersebut dan perkara tersebut telah berkekuatanhukum tetap. Untuk tahun anggaran 2015 telah terdaftar dikepaniteraaanPengadilan Negeri Prabumulih berjumlah “NIHIL” dan Peninjauan Kembaliyang terdaftar ditahun 2014 belum putus nihil perkara oleh MahkamahAgung RI

Sisa Perkara2014

Perkara Masuk2015


- - - -

Total Sisa Perkara Kasasi 2015 -

3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Negeri Prabumulih telah tidakmendapat penambahan CPNS, akan tetapi ketua pengadilan Prabumulihmengangkat 3 panitera pangganti, dan melantik Kepala Urusan Umum, danWakil Sekretaris dan di akhir tahun 2015 dikarenakan terjadi perubahnstruktur organisasi dilingkungan Mahkamah Agung RI, Wakil KetuaPengadilan Negeri Prabumulih, melantik 4 Pejabat Struktural yaitu:Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub BagianKepegawaian dan Ortala, dan Kepala Sub bagian Perencanaan, IT danPelaporan, sedangkan untuk diklat-diklat yang diadakan oleh PengadilanTinggi Palembang, Pengadilan Negeri prabumulih selalu mengirimkanpegawai yang berkompeten sesuai dengan bahan diklat tersebut.

4. PENINGKATAN AKSESBILITAS MASYARAKAT TERHADAPPERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Pidana (khusus, Pidana, Biasa)

Prosentase 100 %, Pengadilan Negeri Prabumulih telahmenggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau CaseTracking System (CTS) mulai dari pertengahan tahun 2012 (CTS Versi 1),pada akhir tahun 2013 Pengadilan Negeri Prabumulih mulai menggunakanCTS Versi 2 dan pada pertengahan tahun 2015 menggunakan CTS Versi3.01 yang lebih komplek ketimbang versi sebelumnya. Penggunaan CTSpada dasarnya memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakatuntuk mengetahui perkara yang sedang di tangani oleh suatu pengadilannegeri seperti informasi mengenai jadwal sidang, tahapan persidangan,hingga putusan dari suatu perkara dapat dengan mudah diakses olehmasyarakat, baik yang datang langsung ke kantor Pengadilan NegeriPrabumlih melalui meja Informasi (Deskinfo) ataupun melaui websitePengadilan Negeri Prabumulih (www.pn-prabumulih.go.id).

Dikarenakan penggunaan CTS pada pengadilan negeri prabumulihbaru aktif pada pertengahan tahun 2013 maka data-data yang terdapatdalam CTS pengadilan negeri prabumulih hanya perkara-perkara yangterdaftar mulai dari bulan juni 2013 hingga akhir tahun 2015.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

SASARAN STRATEGIS PENYERAPAN ANGGARAN :

1. Program dukungan manejemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya pada Mahkamah Agung RI

Prosentase 90,58 %, item ini yang peruntukkannya sebagai belanjapegawai dan barang dari pagu Rp. 3.490.906.000,- (tiga milyar empat ratussembilan puluh juta sembilan ratus enam ribu rupiah)

Berhubung hal tersebut,untuk realisasi penyerapan anggaranProgram dukungan manejemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya padaMahkamah Agung RI sampai akhir tahun anggaran telah terealisasisebesar Rp.3.473.172.795 (tiga milyar empat ratus juta tujuh puluh tiga ribuseratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) atausebesar (99,49%)

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RIProgram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah

Agung RI dengan Pagu sebesar Rp.540.000.000 (lima ratus empat puluhjuta rupiah) jumlah ini yang peruntukkannya sebagai belanja modal berupa :

- Pengadaan Partisi Ruang Sidang Pagu Rp 200.000.000 ( duaratus juta rupiah

- Pengadaan Lemari Arsip Hukum Perpustakaan PaguRp 100.000.000 ( seratus juta rupiah)

- Pengadaan Meublair / Sofa Pagu Rp 200.000.000 (dua ratus jutarupiah)

- Pengadaan CTS Server Pagu Rp 40.000.000 (empat puluh jutarupiah)

Penyerapan belanja modal Pengadilan Negeri Prabumulih sudah mendekati

target karena dari pagu sebesar Rp. 540.000.000 (lima ratus empat puluh

juta rupiah) sudah terserap Rp.536.940.000 (lima ratus tiga puluh enam juta

sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan hanya menyisakan sebesar

Rp.3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 0,67%

PAGU Terserap Sisa

Rp. 540.000.000 Rp. 536.940.000 Rp. 3.060.000

BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )Pengadilan Negeri Prabumulih pada dasarnya merupakan bentukpertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telahditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden ( Inpres )nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2014 mem ua tlaporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih selama kurunwaktu tahun 2014 yang dituangkan menjadi 4 target sasaran dan 9indikator kinerja.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerjaPengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014 telah berjalan dengan baikmeskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalampelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2014 tentunya masihperlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat meresponsetiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin Negeri.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atausasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semuapihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakancerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukungoleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilanyang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Prabumulih antaralain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunyamembawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yangdiberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan yang telah dicapaitersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepadasemua pihak yang berperan serta didalamnya.

Adapun Hambatan / Kendala dalam pelaksanaan tujuan dansasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atauhambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal

tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsungdicari jalan keluar atau solusinya. Kendala yang sering ditemui diPengadilan Negeri Prabumulih diantaranya perkara yang masuk padabulan Desember terkadang sangat banyak sehingga menghambatpencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan, begitu jugadengan proses penanganan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakatyang masuk bulan Desember juga ikut mempengaruhi target capaianyang ditentukan. Untuk informasi perkara yang diputus pada dasarnyasetiap bulan selalu di perbaharui baik di website maupun dikomputer meja informasi akan tetapi untuk mengunggah putusanke direktori putusan Pengadilan Negeri Prabumulih diperlukankesinambungan proses kerja yang baik dari panitera penggantisebagai pengetik putusan, kepaniteraan hukum sebagai pengeloladata dan informasi serta petugas pengunggah yang mengunggahputusan tersebut, dan harapan ini akan di wujudkan pada tahun 2014.

B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai

instrument control yang objektif dan transpraran dalam

mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber

daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat evaluasi kinerja.

3. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

--------------------------------

TIM PENYUSUN LAKIP :PELINDUNG:

FATIMAH, SH.,MH

KOORDINATOR :

MUHAMMAD HADLI,SH

SEKRETARIS :

PATRA SUKMA,S.Kom,SH,MH,.

ANGGOTA :

1. HARMAIN, SH

2. ARMAN,SH

3. HENDRI KUSTIAN, SH

4. FERRY IRAWAN,SH

5. KEMAS HENDRA,S.Kom

6. M.KAMIL SETIADI, ST

OPERATOR :

1. MIRSYA WIJAYA KUSUMA,SH

2. RIZKI JUMADI AKBAR A.Md

3. NOVA PARAMITHA, SH

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJAPENGADILAN NEGERI PRABUMULIH TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PATRA SUKMA, S.KOM.,SH.,MH

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Prabumulih

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FATIMAH, SH.,MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak KeduaPihak.

Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan targetkinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai targetkinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumenperencanaan. Keberhasilan dan kegagalan percapaian target kinerja tersebutmenjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian inidan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberianpenghargaan dan sanksi.

Prabumulih Januari 2016Ketua Pengadilan Negeri PrabumulihPihak Kedua

FATIMAH, SH.,MHNIP. 197132051996032002

SekretarisPengadilan Negeri PrabumulihPihak Pertama

PATRA SUKMA, S.KOM.,SH.,MHNIP. 197907092009041002

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIHJalan Jendral Sudirman km.12 Prabumulih

Telpon/Fax (0713) 321292Website : http://www.pn-prabumulih.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

NO KINERJAUTAMA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB

SUMBER DATA

1. Meningkatnyapenyelesaianperkara

a. Persentase mediasi yangdiselesaikan

Perbandingan antara mediasi yangdisepakati dengan jumlah mediasiyang diterima dan menjadi perkara


b. Persentase mediasi yangmenjadi akta perdamaian

Perbadingan antara mediasi ygdiproses dengan jumlah mediasi ygmenjadi akta perdamaian.

Hakim Mediasi

Panitera/Sekretaris


c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan

Perbandingan sisa perkara yangdiselesaikan dengan sisa perkarayang harus diselesaikan

Hakim Majelis danPanitera/Sekretaris


d. Persentase perkara yangdiselesaikan

Perbandingan perkara yangdiselesaikan dengan perkara yangakan diselesaikan (saldo awaldanperkara yang masuk)



e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 6 bulan

Perbandingan perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 6 bulan dengan perkarayang harus diselesaikan dalam waktumaksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)



f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 6 bulan

Perbandingan perkara yangdiselesaikan lebih dari 6 bulan denganperkara yg diselesaikan dalam waktukurang dari 6 bulan.

Hakim MajelisPanitera/Sekretaris


2. Peningkatanaksepbilitasputusan Hakim

Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum:

Jumlah upaya hukum selama tahunberjalan (Un) dibagi jumlah upayahukum tahun lalu (un-1) dibagi upayahukum tahun lalu (un-1)dikali seratus

Hakim Majelis Laporan Bulanandan LaporanTahunan

- Banding

- Kasasi


persen

3. Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara

a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yangdiajukan Kasasi dan PK yang lengkap(terdiri dari bundel A dan B) denganjumlah berkas yang diajukan Kasasidan PK



Perbandingan antara berkas perkarayang diterima Kepaniteraan denganberkas perkara yang didistribusikan keMajelis


c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusantepat waktu, tempat dan parapihak

Perbandingan antara berkas putusandengan relas putusan yangdisampaikan ke para pihak tepatwaktu.

Panitera/Sekretarisdan Juru Sita


d. Prosentase penyitaan tepatwaktu dan tempat

Perbandingan antara permohonanpenyitaan dengan pelaksanaanpenyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera/Sekretarisdan Juru Sita


e. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara

Perbandingan ratio Majelis Hakimdibandingkan dengan perkara masuk

Majelis Hakim danPanitera/Sekretaris


4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan(acces tojustice)

a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan

Perbandingan perkara predeo yangdiselesaikan dengan perkarapredeoyang masuk



b. Persentase perkara yangdapat diselesaikan dengancara zetting plaat

Perbandingan perkara yang dibawa kelokasi zetting plaat dengan jumlahperkara yang diselesaikan secarazetting plaat



c. Persentase (amar) putusanperkara (yang menarikperhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 harikerja sejak diputus.

Perbandingan amar putusan perkaratindak pidana korupsi yangditayangkan di wibe site denganjumlah perkara tindak pidana korupsiyang tidak ditayangkan

Kepanitera/Kesekretariatan


5. Meningkatnyakepatuhanterhadapputusanpengadilan.

Persentase permohonan eksekusiatas putusan perkara perdatayang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti

Perbandingan perkara perdata yangditindaklanjuti (dieksekusi) denganperkara perdata yang belumditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketua Pengadilan& Pan/Sek


6. Meningkatnyakualitaspengawasan

a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduanyang ditindaklanjuti mengenai perilakuaparatur peradilan (teknis dan nonteknis) dengan jumlah pengaduanyang dilaporkan

Ketua Pengadilan& Pan/Sek



Perbandingan jumlah pengaduanyang ditindaklanjuti mengenai perilakuaparatur peradilan (teknis dan nonteknis) dengan jumlah pengaduanyang dilaporkan

7. Peningkatansaranaprasaran

Persentase pekerjaanyang bisa diselesaikan

Perbandingan jumlah pekerjaanyang telah terselesaikan

Panitera/Sekretaris

LaporananTahunan

8. Pengoptimalanpenyerapananggaran

Persentase penyerapananggaran

Perbandingan antara anggaranyang ada dengan anggaranyang diserap

Panitera/Sekretaris

LaporanBulanandanLaporanTahunan

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih dapat memenuhi

butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya penyelesaianperkara.

e. Persentase mediasi yang

diselesaikan

f. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan.

g. Persentase perkara yang

diselesaikan.

h. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan

Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum:

100%

100%

90%

90%

100%

100%

90%

90%

100%

100%

90%

90%

100%

100%

90%

90%

100%

100%

90%

90%

Peningkatan aksebilitas

putusan Hakim.

Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara.

- Banding

- Kasasi


a. Persentase berkas yang diajukankasasi dan PK yang disampaikansecara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregisterdan siap didistribusikan ke Majelis.

c. Persentase penyampaianpemberitahuan relas putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak.

d. Prosentase penyitaan tepat waktudan tempat.

e. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara.

a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan.

b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara zetting

80%

95%

95%

100%

100%

80%

95%

95%

100%

100%

80%

95%

95%

100%

100%

80%

95%

95%

100%

100%

80%

95%

95%

100%

100%

Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

plaat.

c. Persentase (amar) putusan perkara(yang menarik perhatianmasyarakat) yang dapat diaksessecara on line dalam waktumaksimal 1 hari kerja sejak diputus.

a. Persentase permohonan eksekusiatas putusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti.

a. Persentase pengaduan masyarakatyang ditindaklanjuti.


90%

90%

100%

100%

0%

90%

90%

100%

100%

0%

90%

90%

100%

100%

0%

90%

90%

100%

100%

0%

90%

90%

100%

100%

0%

peradilan (acces to justice)

Peningkatan penyelesaian

perkara.

Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

90%

90%

100%

100%

92%

90%

100%

100%

95%

90%

100%

100%

98%

90%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

Meningkatnya kualitas

pengawasan.

RENCANA KINERJAPENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

TAHUN 2017


1. Meningkatnyapenyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 100%b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%c. Persentase perkara yang diselesaikan 90%d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 6 bulan90%


Persentase perkara yang tidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali

80%95%95%


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi danPK yang disampaikan secara lengkap

100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis

100%

c. Persentase penyampaian pemberitahuanrelaas putusan tepat waktu, tempat dan parapihak

90%

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 90%e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan

dengan cara zetting plaat0%

c. Persentase (amar) putusan perkara (yangmenarik perhatian masyarakat) yang dapatdiakses secara on line dalam waktu maksimal1 hari kerja sejak diputus.

80%

5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusanpengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara perdata yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti

90%


a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaaneksternal yang ditindaklanjuti.

100%


a. Persentase pekerjaan yang bisa diselesaikan 100%


a. Persentase penyerapan anggaran 100%

Prabumulih Januari 2016

SEKRETARISPENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

PATRA SUKMA, S.KOM.,SH.,MHNIP.197907092009041002

PENETAPAN KINERJAPENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

TAHUN 2016


1. Meningkatnyapenyelesaian perkara

e. Persentase mediasi yang diselesaikan. 100%f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%g. Persentase perkara yang diselesaikan 90%h. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 6 bulan90%


Persentase perkara yang tidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali

80%95%95%


f. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PKyang disampaikan secara lengkap

100%

g. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis

100%

h. Persentase penyampaian pemberitahuan relaasputusan tepat waktu, tempat dan para pihak

90%

i. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 90%j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%


d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan

dengan cara zetting plaat0%

f. Persentase (amar) putusan perkara (yangmenarik perhatian masyarakat) yang dapatdiakses secara on line dalam waktu maksimal 1hari kerja sejak diputus.

80%

5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusanpengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara perdata yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti

90%


b. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti

100%

c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternalyang ditindaklanjuti.

100%


c. Persentase pekerjaan yang bisa diselesaikan 100%


c. Persentase penyerapan anggaran 100%

Jumlah Anggaran kegiatan Rp. 3.820.331.000 ( Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta TigaRatus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah

Prabumulih Januari 2016

KETUA SEKRETARISPENGADILAN NEGERI PRABUMULIH PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

FATIMAH. SH.,MH PATRA SUKMA S.KOM.,SH.,MHNIP.197102051996032002 NIP.197907092009041002

iii filedimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama...

Documents