PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

ANGGARAN

Disampaikan Oleh :Sri Lestari (13812147004)Reza Galih W. (13812147005)

PELAKSANAAN PENGURUSAN ANGGARAN

adalah Proses pelaksanaan pemungutan penerimaan-penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara.

BENTUK PELAKSANAAN PENGURUSAN ANGGARAN

Pengurusan Umum Pengurusan Khusus

Otorisator(Penguasa

Primer)

Ordonatur (Penguasa Sekunder)

BendaharawanBarang

BendaharawanUang

PENGURUSAN UMUM

Pengurusan Umumadalah Pengurusan yang mengandung

unsur penguasaan terhadap anggaran.

Dilaksanakan oleh:1. Otorisator

adalah penguasa yang mengadakan tindakan sehingga adanya penerimaan dan pengeluaran negara. Pihak yang menjadi otorisator adalah Presiden.

Pelaksanaan fungsi Otorisator :Dalam bidang penerimaan negara

ditandai penerbitan berbagai undang-undang atau peraturan yang mendatangkan penerimaan negara.

Dalam bidang pengeluaran negara ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) oleh biro keuangan masing-masing departemen dan lembaga negara atas nama Menteri Keuangan.

2. Ordonaturadalah Pejabat yang

melakukan pengawasan terhadap otorisator agar dalam melaksanakan tindakannya sesuai dengan kepentingan umum. Fungsi ordonatur ini sebenarnya ditangan presiden namun presiden melimpahkan tugas tersebut pada Menteri Keuangan sebagai pengurus tunggal keuangan negara.

Pelaksanaan fungsi ordonatur ini dalam bidang pengeluaran ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar yang memerintahkan kepada Bendaharawan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan dalam bidang penerimaan fungsi Ordonatur ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Penagihan (SPN) dan bukti setoran kepada orang atau badan yang berutang kepada negara.

Walaupun secara keseluruhan fungsi ordonatur ini meliputi bidang pengeluaran dan penerimaan, namun pelaksanaannya sehari-hari lebih dititikberatkan pada segi pengeluaran saja, seperti menerbitkan SPM yang memerintahkan kepada Bendaharawan yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran.

PENGURUSAN KHUSUS

adalah pengurusan yang berkewajiban dalam melaksanakan perintah dari pengurusan umum. Tanggungjawab dari fungsi Bendaharawan.

Bendahawaran dalam hal ini adalah orang atau badan yang ditugasi oleh negara untuk menerima, menyimpan, membayar, mencatat dan mempertanggungjawabkan uang, surat-surat berharga dan barang milik negara yang berada dalam pengurusannya.

Bendaharawan dikelompokkan menjadi 2, yaitu

1. Bendaharawan Uangbendaharawan yang diberi wewenang untuk mengurusi penerimaan dan pengeluaran uang negara.

- bendaharawan umum- bendaharawan khusus

- Bendaharawan umum bertugas menerima maupun mengeluarkan semua pendapatan negara dan dari uang yang ada serta melakukan pembayaran setelah ada SPM pembayaran dari ordonatur.

- Bendaharawan Khusus hanya bertugas menerima atau mengeluarkan uang negara. - bendaharawan khusus penerimaan - bendaharawan khusus pengeluaran

2. Bendaharawan Barang bendaharawan yang bertugas mengurusi semua barang milik negara baik menerima, menyimpan, menyalurkan, mencatat, dan mempertanggungjawabkannya.Barang-barang milik negara digolongkan menjadi empat, yaitu :

a. Barang-barang bergerak yang termasuk barang bergerak diantaranya : peralatan kantor, inventaris, alat-alat pengangkutan, alat-alat besar untuk pembangunan dll.

b. Barang-barang tidak bergerakyang termasuk barang tidak bergerak

seperti tanah pertanian, hutan, jalan kereta api, lapangan udara dan olahraga dll.c. Hewan-hewan

yang termasuk hewan disini adalah hewan-hewan milik negara yang dipelihara dengan maksud dikembangkan ,seperti peternakan sapi,kuda, kerbau dll.d. Barang persediaan

yang termasuk barang persediaan adalah barang milik negara yang disimpan dalam gudang, gudang pelabuhan dan tempat penyimpanan lainnya.

Pengurusan barang-barang milik negara diatas diserahkan kepada tiap departemen untuk dipelihara dan digunakan secara efektif dan efisien. Yang berkuasa atas barang negara adalah Para Menteri dan Ketua Lembaga Negara.

Untuk barang persediaan yang ada digudang pengurusannya diserahkan pada bendaharawan gudang.

Bendaharawan gudang dapat dikelompokkan menjadi 5:

1. Bendaharawan gudang pusat2. Bendaharawan gudang

persediaan3. Bendaharawan gudang

pemakaian4. Bendaharawan gudang penyalur5. Bendaharawan gudang Khusus

PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUSAN ANGGARAN

Pertanggungjawaban pengurusan anggaran adalah proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran kepada seluruh rakyat yang diwakili oleh Dewan perwakilan Rakyat.

Proses pertanggungjawaban anggaran dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Menteri dan Lembaga Negara atas pelaksanaan anggaran kepada Presiden.

2. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh pemerintah kepada DPR.

1. Pertanggungjawaban UmumDalam pengurusan umum terdiri dari Otorisator

dan Ordonatur.Bentuk laporan pertanggungjawaban Ordonatur

digolongkan menjadi dua,yaitu - Laporan pertanggungjawaban yang tidak

digunakan sebagai data perhitungan anggaran, seperti daftar perangkaan umum jumlah pegawai negeri, daftar perangkaan jumlah pensiun dll

- Laporan pertanggungjawaban yang digunakan sebagai data perhitungan anggaran seperti daftar pengeluaran berdasarkan SPM yang diterbitkan, daftar perincian penerimaan yang masuk ke kas negara dll.

Sedangkan penyusunan pertanggungjawaban seperti Laporan Keadaan Kas, data perwakilan luar negeri digunakan otorisator untuk membuat laporan realisasi anggaran.

2. Pertanggungjawaban KhususBendaharawan uang saja yang perlu mempertanggungjawabkan pengurusannya.Bendahara Uang ada 2:- Bendahara khusus- Bendahara umum

Pertangggungjawaban bendahara uang terdiri dari:

- Pertangggungjawaban Bendaharawan khusus

- Pertangggungjawaban Bendaharawan umum

Bentuk pertanggungjawaban bendaharawan umum: Menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bentuk Laporan pertanggungjawaban :dibuat dalam bentuk Buku Kas Umum Tabelaris yang berasal dari Buku Bank, rekening Bank, Faktur Pengiriman Uang kepada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran setempat.

Bentuk pertanggungjawaban bendahara khusus: Menyerahkan laporan pertanggungjawabannya kepada Departemen atau Lembaga Negara yang membawahi bendaharawan yang bersangkutan dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.Bentuk laporan pertanggungjawaban : Dibuat dalam bentuk laporan keadaan kas dimana loparan keadaan kas dibuat berdasarkan bukti-bukti transaksi Buku Kas Umum dan buku pendamping.