HERY ABDUH SASMITO, 3450402069

pelaksanaan rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan serta pengaruhnya terhadap objektifitas hakim tata usaha negara dalam pemeriksaan persidangan dan pengambilan putusan (studi kasus PTUN Semarang)

Identitas Mahasiswa - NAMA : HERY ABDUH SASMITO - NIM : 3450402069 - PRODI : Ilmu Hukum - JURUSAN : Hukum dan Kewarganegaraan - FAKULTAS : Hukum - EMAIL : ADBA03 pada domain YAHOO.CO.ID - PEMBIMBING 1 : Dra. Martitah, M.Hum - PEMBIMBING 2 : Drs. Sartono Sahlan, M.Hum - TGL UJIAN : 0000-00-00

Judulpelaksanaan rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan serta pengaruhnya terhadap objektifitas hakim tata usaha negara dalam pemeriksaan persidangan dan pengambilan putusan (studi kasus PTUN Semarang)

AbstrakPemeriksaan pendahuluan terdiri dari dua tahap yaitu : tahap RapatPermusyawaratan dan tahap Pemeriksaan Persiapan. Dalam tahap penyaringan ini,Ketua Pengadilan memeriksa gugatan yang masuk apakah telah memenuhi syaratsebagaimana diatur dalam undang-undang dan apakah gugatan yang didaftarkantermasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana diaturdalam Pasal 62 UU PTUN. Sedangkan dalam tahap Pemeriksaan Persiapan Hakimberperan aktif dalam memeriksa sengketa, diantaranya dengan memberi nasehatkepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, meminta Penggugat untukmelengkapi alat-alat bukti dan meminta Pejabat Tata Usaha yang bersangkutanuntuk memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh Pengadilan, hal manadiatur dalam Pasal 63 UU PTUN. Suatu gugatan yang telah melalui tahap RapatPermusyawaratan dan tahap Pemeriksaan Persiapan dapat dikatakan relatif baikatau kemungkinan tidak jauh berbeda dengan pendapat awal Hakim yang akanmemeriksa pada pemeriksaan pokok perkara. Disatu sisi pandangan dankeyakinan awal Hakim seolah-olah masuk dalam surat gugat perbaikan dan disisiyang lain ia dituntut bersikap aktif dan objektif dalam menemukan kebenaranmateriil dalam pemeriksaan persidangan.Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimanakahpelaksanaan Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Persiapan menurutUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang ?, (2) Hambatan apa saja yang dihadapi serta bagaimana upayapemecahannya ?, (3) Bagaimanakah pengaruh surat gugat perbaikan terhadapobjektivitas Hakim Tata Usaha Negara dalam Pemeriksaan Persidangan danpengambilan putusan ?. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahuibagaimanakah pelaksanaan Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Persiapanmenurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang, (2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalamproses pelaksanaan Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Persiapan tersebutserta bagaimana pemecahannya, (3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruhantara gugatan perbaikan terhadap objektivitas Hakim Tata Usaha Negara dalamPemeriksaan Persidangan dan pengambilan putusan di Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif denganpendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang, Jl. Abdul Rahman Saleh Nomor 89 Semarang. Alat dan teknikpengumpulan data dalam penelitian ini adalah : (1) Informan, yaitu: Cahyono,S.H, Staf Kepaniteraan Hukum PTUN Semarang, (2) Responden, yaitu: AndryAsani, S.H, Hakim PTUN Semarang, Fitriah, S.H, Panitera Muda Hukum PTUNSemarang dan Hendri Wijanarko, S.H, Kuasa Hukum Penggugat dalam PerkaraNomor: 40/G/TUN/2005/ PTUN. Smg., (3) Dokumen, yaitu: Putusan-PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta dokumen lain yang adahubungannya dengan masalah yang diteliti. Fokus penelitian berupa pelaksanaanPemeriksaan Pendahuluan dan Pengaruhnya terhadap pemeriksaan persidangandalan perkara Nomor : 40/G/ TUN/2005/PTUN. Smg. Validitas datamenggunakan triangulasi sumber. Metode analisa data yang digunakan adalahanalisis kualitatif interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan setelahpengumpulan data, yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan danverifikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Rapat Permusyawaratandan Pemeriksaan Persiapan perkara Nomor : 40/ G/TUN/2005/PTUN. Smg. talahdilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam praktek tidak hanya Penggugat saja yang diberi saran, melainkan jugaTergugat. Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan Rapat Permusyawaratan,namun dalam Pemeriksaan Persiapan terdapat satu hambatan, yaitu ketidakhadiranpihak Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan Lanjutan. Solusi yang diambilMajelis Hakim adalah tetap melanjutkan persidangan ketahap selanjutnya agartidak menjadikan pemeriksaan berlarut-larut. Tidak terdapat pengaruh antara suratgugat perbaikan dengan objektivitas Hakim Tata Usaha Negara dalampemeriksaan persidangan dan pengambilan putusan. Indikasinya terlihat daripenerapan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, sikap Hakimyang aktif diimbangi dengan sikap adil dan tidak memihak serta kesempatan yangseimbang terhadap para pihak. Yang terpenting pengambilan putusan diambildengan mufakat bulat.Penulis menyarankan agar antara Rapat Permusyawaratan danPemeriksaan Persiapan dijadikan dalam satu tahapan saja, karena pada dasarnyakedua tahapan tersebut mempunyai fungsi yang sama yaitu mematangkan gugatanuntuk dapat dilanjutkan pada tahap pemeriksaan selanjutnya. Sebaiknya dalamsetiap Kabupaten/Kota terdapat satu Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimanadiamanatkan oleh UU PTUN atau paling tidak dalam setiap wilayah eks-Karesidenan terdapat satu Pengadilan Tata Usaha Negara agar hambatan jarakyang selama ini dikeluhkan masyarakat didaerah dapat diatasi. Ketentuan dalamPasal 63 UU PTUN sebaiknya diubah, sehingga tidak lagi sebagai kewajiban bagiPenggugat, melainkan hanya sebagai saran yang tidak mengikat, karena belumtentu saran Hakim benar.

Kata KunciPelaksanaan, Pengaruh, Objektivitas Hakim.

ReferensiAbdulah, Rozali. 2001. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,Basah, Sjachran. 1987. Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan PeradilanAdministrasi (HAPLA). Jakarta: Rajawali Press.Basah, Sjachran. 1992. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap TindakAdministrasi Negara. Bandung: Alumni.Hadi, Soetrisno. 1993. Methodology Research.Yogyakarta: Andi Offset.Harahap, Zairin. 2002. Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.Indroharto. 1991. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan TataUsaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.Marbun, SF. 2003. Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif DiIndonesia. Yogyakarta: UII Press.Moleong, Lexy. 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT RemajaRosdakarya.Muchsan. 1991. Peradilan Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty.Muhjad, M. Hadin. 1985. Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata UsahaNegara di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.Prakoso, Djoko. 1988. Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta : Liberty.Prodjohamodjojo, Martiman. 1996. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.Jakarta : Ghalia Indonesia.Rahman, Maman. 1999. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang:IKIP Semarang Press.Soemitro, Ronny Hanityo. 1995. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri.Jakarta: Ghalia Indonesia.Soekanto, Soerjono. 1981. Pengantar Penulisan Hukum. Jakarta: UI Press.Soetami, A. Siti. 2001. Hukum Acara Tata Usaha Negara. Bandung: RefikaAditama.Sudarsono. 2005. Kamus Hukum. Jakarta. Rineka Cipta.Sutarto, Suryono. 2004. Hukum Acara Perdata. Semarang: Badan PenerbitUniversitas Diponegoro.Tjandra, Riawan. 2005. Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta:Universitas Admajaya Yogyakarta.Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. Kamus BesarBahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta. Balai Pustaka.Utrecht, E. 1986. Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia. Surabaya:Pustaka Tita Mas.Perundang-UndanganUndang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satunaskah.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha NegaraUndang Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok KekuasaanKehakiman.Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negar).Keputusan Presiden Nomor : 52 Tahun 1990 Tentang Pembentukan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, SurabayaSurat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991

Terima Kasihhttp://unnes.ac.id