Dr.B.Hartono, SH.,SE.,SE.,Ak.,MH

A. Pengertian PerjanjianA. Pengertian PerjanjianPerjanjian suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang

lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

menimbulkan suatu hubungan antara dua orang yang yang disebut PERIKATAN.

menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bentuk perjanjian itu berupa suatu

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjianmerupakan salah satu sumber perikatan.

itu identik sama dengan persetujuan, karena dua pihak setuju

untuk melakukan sesuatu. Jadi dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

perikatan oleh suatu perjanjian lebih banyak daripada perikatan yang dilahirkan oleh UU, karena :

Perjanjian a. Setiap saat dapat dilakukan oleh siapa saja

b. kegiatan bisnis/kegiatan terus bergulir tanpa henti c. Tidak perlu pengesahan oleh Negara

karena Perjanjian/Persetujuan

Perikatan Lahir karena Undang-Undang

Perikatan adalah suatu pengertian abstrak

Perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa

1. Sepakat mereka yg mengikatkan dirinya

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjianpasal 1320 KUHPer 3. Mengenai suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua disebut unsur subyektif, karena kedua syarat itu mengatur tentang orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian.

syarat ketiga dan keempat disebut unsur obyektif karena mengatur ttg obyek dari perbuatan hukum yg dilakukan itu.

B. Syarat-syarat sahnya suatu PerjanjianB. Syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian

Pada asasnya bahwa Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, apabila sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya.

Orang-orang yang belum dewasa

Orang yg

Tdk Cakap hukum Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

(Psl 1330 KuhPer)

Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan

oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada

siapa Undang-Undang telah melarang membuat

perjanjian-perjanjian tertentu.

B.1. Cacat Syarat SubyektifKarena : “Tidak ada sepakat yang sah (pasal 1321 Kuhper) bisa karena

kekhilafan,atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

a. “Kekhilafan” (psl 1322 )

“Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya

terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.”

Kekhilafan (Kesesatan), karena : i. Error In Persona (kekhilafan mengenai orang-orang)

Contoh :

perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan seorang biduanita terkenal, ternyata kemudian dibuatnya dengan biduanita tidak terkenal, tetapi namanya sama

ii. error in substansia (kesesatan mengenai hakikat barangnya) merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak, untuk mengadakan perjanjian.

Misalnya :

seseorang yang beranggapan bahwa ia membeli lukisan Basuki Abdullah, kemudian mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya itu adalah sebuah tiruan.

b. Paksaan (psl 1323 Kuhper)

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu persetujuan, merupakan alasan untuk batalnya persetujuan, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut tidak telah dibuat.”

maksud dengan paksaan adalah bukan paksaan dalam arti absolut, sebab dalam hal yang demikian itu perjanjian sama sekali tidak terjadi, misalnya jika seseorang yang lebih kuat memegang tangan seseorang yang lemah dan membuat ia mencantumkan tanda tangan di bawah sebuah perjanjian.

Pengertian paksaan (psl 1324 Kuhper)

“Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata,

Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.”

Yang dimaksud dengan paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Di sini paksaan itu harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan.

c) Penipuan (psl 1328 Kuhper) “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat yang

dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkutkan, tetapi harus dibuktikan.”

B.2. Syarat Objektif dapat diperdagangkan

dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum & sebagainya tidaklah dapat dijadikan 0bjek perjanjian.

Barang harus Dapat ditentukan jenisnya Barang yang akan datang (psl 1332)

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan.”

Objek perjanjian (psl 1333)

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”

syarat objektifsyarat objektif

Kalau syarat itu terpenuhi,makaperjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernahsuatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan

syarat subjektifsyarat subjektif

jika syarat itu tidak dipenuhi, jika syarat itu tidak dipenuhi,

perjanjiannya bukan batal demi perjanjiannya bukan batal demi

hukum, tetapi salah satu pihak hukum, tetapi salah satu pihak

mempunyai hak untuk memintamempunyai hak untuk meminta

supaya perjanjian itu dibatalkansupaya perjanjian itu dibatalkan..

C. JENIS – JENIS PERJANJIAN

1. Perjanjian Timbal Balikadalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihakMisalnya: perjanjian jual-beli

2. Perjanjian Cuma-Cuma (Pasal 1314 KUHPerdata)adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak sajaMisalnya: hibah

3. Perjanjian Atas Bebanadalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

4. Perjanjian Bernama (Benoemd)perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus ini terdapat dalam Bab V s/d Bab XVIII KUHPerdata.

5. Perjanjian Tidak Bernama Di luar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi.

6. Perjanjian Obligatoiradalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.

7. Perjanjian Kebendaanadalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (oblige) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer).

8. Perjanjian Konsensual (Pasal 1338KUHPerdata)adalah perjanjian di mana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.

9. Perjanjian RiilPerbedaan antara perjanjian konsensual dan riil ini adalah sisa dari hukum Romawi yang untuk perjanjian-perjanjian tertentu diambil alih oleh Hukum Perdata kita.

10. Perjanjian LiberatoirPerjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang adaMisalnya pembebasan utang (Pasal 1438 KUHPerdata)

11. Perjanjian Pembuktian

Perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di

antara mereka

12. Perjanjian Untung-Untungan

Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian

Misanya: perjanjian asuransi Pasal 1774 KUHPerdata

13. Perjanjian Publik

yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik,

karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya

swasta.

Misalnya: perjanjian ikatan dinas

14. Perjanjian Campuran

ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian

Misalnya: pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa) tapi pula

menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan

pelayanan.

D. Asas-asas Hukum PerjanjianD. Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas perjanjian yang sah adalah UU (psal 1338 KUHPer)

Asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi)

Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

Asas kepercayaan

Asas kekuatan mengikat

Asas -Asas Asas persamaan hukum

Asas keseimbangan

Asas kepastian hukum

Asas moral (pasal 1339 KUHPer)

Asas kepatutan (pasal 1339 KUHPer)

Asas Kebiasaan

Perikatan bersyarat

Perikatan dengan ketetapan waktu

Menurut Perikatan mana suka (alternatif)

Hukum Perdata Perikatan tanggung-menanggung atau soldier

Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi

Perikatan dengan ancaman hukuman

a) Perikatan bersyaratSuatu perikatan adalah bersyarat, apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatal kan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Dalam Hukum Perjanjian, pada asasnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Contoh: Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Macam-Macam PerikatanE. Macam-Macam Perikatan

b) Perikatan dengan ketetapan waktuSuatu ketetapan waktu tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.

c) Perikatan mana suka (alternatif)Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Hak memilih ada pada si berpiutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang.

d) Perikatan tanggung-menanggungDalam perikatan semacam ini, di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat di pihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Oleh karena itu suatu perikatan tanggung-menanggung harus dengan tegas diperjanjikan atau ditetapkan dalam Undang-Undang.Contoh: Pasal 1749 dan Pasal 1836 KUHPerdata

e) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagiSuatu perikatan, dapat atau tak dapat dibagi, adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu.Contoh: Pasal 1390 KUHPer (menerima pembayaran sebagian utangnya)

f) Perikatan dengan ancaman hukumanSuatu perikatan di mana ditentukan bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.

Ada 2 (dua) maksud yaitu:1. Untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi

kewajibannya2. Untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau

besarnya kerugian yang dideritanya.Contoh: Pasal 1309 dan Pasal 1338 (3)

Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (bahasa Inggris: null and void)

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi (terdapat kekurangan), maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan pembatalan (canceling) oleh salah satu pihak.

Yaitu : Pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri. Apabila ia sudah menjadi cakap, dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara bebas.

Untuk meminta melakukan pembatalan perjanjian, diperlukan a.l. ; a. Kreditur dari salah satu pihakb. Perjanjian itu merugikan baginyac. Perbuatan atau perjanjian itu tidak diwajibkand. Debitur dan pihak lawan kedua-duanya mengetahui bahwa perbuatan

itu merugikan kreditur

F. Batal dan Pembatalan suatu Perjanjian

Menilik macamnya hak yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi

dalam 3 (tiga) macam (pasal 1234 KuhPer), yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan sesuatu barang

Misalnya:

jual beli, tukar-menukar, penghibahan/pmberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu

Misalnya:

perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat

sebuah garansi dan lain sebagainya

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Misalnya:

perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu

perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain dan lain sebagainya

G. Pelaksanaan Suatu Perjanjian

H. Wanprestasi dan Akibatnya

Wanprestasi adanya perbuatan alpa atau lalai atau ingkar janji

ataupun melanggar perjanjian.

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak

Karena : sebagaimana dijanjikan

Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Membayar ganti rugi/kerugian yang Membayar ganti rugi/kerugian yang diderita oleh krediturdiderita oleh kreditur

Pembatalan perjanjianPembatalan perjanjian

Peralihan resikoPeralihan resiko

Membayar biaya perkara, kalau sampaiMembayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakimdiperkarakan di depan hakim

Hukuman atau akibat-akibat

dari wanprestasi

pemenuhan perjanjianpemenuhan perjanjian

pemenuhan perjanjian pemenuhan perjanjian disertai ganti rugidisertai ganti rugi

ganti rugi sajaganti rugi saja

pembatalan disertai ganti rugipembatalan disertai ganti rugi

Menurut Pasal 1267Menurut Pasal 1267 bahwa bahwa pihak kreditur dapat pihak kreditur dapat

menuntut si debitur menuntut si debitur yang lalai ituyang lalai itu dengan tuntutan dengan tuntutan

I. Berakhirnya PerikatanI. Berakhirnya Perikatan

Pembayaran (Pasal 1382 KUHPer)

Penawaran, Pembayaran Tunai diikuti penyimpanan/penitipan

Pembaharuan utang/novasi (pasal 1413 KUHPer)Menurut Pasal 1381 Perjumpaan utang/kompensasi (pasal 1425 KUHPer)KUHPer

Percampuran utang (pasal 1436 KUHPer)

Pembebasan utang (pasal 1438 KUHPer)

Musnahnya barang yang terutang (Pasal 1444 KUHPer)

Kebatalan/pembatalan (pasal 1446 KUHPer)

Berlakunya syarat batal sesuai dengan pasal 1330 KUHPer (Pasal 1447-1449 KUHPer)

Lewatnya waktu/daluwarsa

1) PembayaranArtinya jika kewajiban terhadap perikatan itu telah dipenuhi. Pembayaran harus diartikan luas, misalnya seorang pekerja melakukan pekerjaan termasuk juga pembayaran. Jika pihak ketiga yang membayar hutang seorang debitur, kemudian ia sendiri menjadi kreditur baru mengganti kreditur lama, maka hal ini disebut Subrogasi.

2) Penawaranpembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/penitipanYaitu pembayaran tunai yang diberikan oleh debitur, namun tidak diterima oleh kreditur, tetapi kemudian oleh debitur disimpan pada Pengadilan. Dan apabila Pengadilan mengesahkan pembayaran itu, maka perikatan dianggap berakhir.

3) Pembaharuan utang atau novasiMenurut Pasal 1413 Kuhper ada 3 (tiga) macam untuk melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi, yaitu:

a.Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya.

b. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

c. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

4) Perjumpaan utang atau kompensasi

Yaitu apabila kedua belah pihak saling mempunyai hutang, maka hutang mereka masing-masing diperhitungkan.Misalnya si A berhutang Rp. 1.000.000,- kepada si B, dan si B berhutang Rp 800.000,- kepada si A, maka jika diadakan kompensasi sisa hutangnya Rp 200.000,- (hutang A kepada B)

5) Percampuran utangYaitu apabila pada suatu perikatan kedudukan kreditur dan debitur ada di satu tangan seperti pada warisan, perkawinan dengan harta gabungan dan lain sebagainya.Contoh: seorang anak sebagai ahli waris mempunyai hutang kepada bapaknya. Jika kemudian bapaknya sebagai kreditur meninggal, maka si anak (debitur) berhak menerima warisan (termasuk hak tagihan kepada dirinya sendiri), maka dengan sendirinya lunaslah hutang tersebut.

6) Pembebasan utang

Yaitu apabila kreditur membebaskan segala hutang-hutang dan

kewajiban pihak debitur.

7) Musnahnya barang yang terutang

Yaitu apabila benda yang diperjanjikan binasa, hilang atau menjadi

tidak dapat diperdagangkan, maka perjanjian menjadi batal.

8) Batal/pembatalan

Yaitu apabila perikatan itu batal atau dibatalkan, misalnya karena

pihak-pihak tidak cakap bertindak, terdapat paksaan, penipuan atau

kekeliruan dan lain sebagainya.

9) Berlakunya suatu syarat batal

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan sehingga terjadinya peristiwa tadi, atau membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Dalam hal yang pertama, perikatan dilahirkan hanya apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Dalam hal yang kedua suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Perikatan semacam inilah yang dinamakan perikatan suatu syarat batal.

Misalnya si A akan memberikan Rp 1.000.000,- kepada si B, tapi jika si B tidak lulus ujian SMA maka pemberian itu tidak jadi. Akhirnya si B sungguh-sungguh tidak lulus, maka batallah perjanjian itu.

10) Lewatnya waktu

Yaitu seseorang dapat dibebaskan dari suatu tanggung jawab sehabis masa tertentu dan apabila syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang dipenuhi.

Selamat Belajar &

Salam sukses selalu

Amin !

Dr. B.Hartono, SH.,SE.,Ak, MHDr. B.Hartono, SH.,SE.,Ak, MH