tinjauan hukum perjanjian terhadap tanggung

7/25/2019 Tinjauan Hukum Perjanjian Terhadap Tanggung

1/208

Fave Chayo Saputra : Tinjauan Hukum Perjanjian Terhadap Tanggung Jawab Para Pihak Atas Wanprestasi

Yang Terjadi Dalam Jual Beli Software Secara Elektronik, 2007.USU Repository 2009

1

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN TERHADAP TANGGUNG

JAWAB PARA PIHAK ATAS WANPRESTASI YANG

TERJADI DALAM JUAL BELI SOFTWARE SECARA

ELEKTRONIK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2007

FAVE CHAYO SAPUTRA

02 0200 146

Departemen Hukum Keperdataan

Program Kekhususan Hukum Perdata BW


2/208



2

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN TERHADAP TANGGUNG

JAWAB PARA PIHAK ATAS WANPRESTASI YANG

TERJADI DALAM JUAL BELI SOFTWARE SECARA

ELEKTRONIK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

FAVE CHAYO SAPUTRA

02 0200 146

Departemen Hukum Keperdataan

Program Kekhususan Hukum Perdata BW

Menyetujui,

Ketua Departemen

PROF. Dr. H. TAN KAMELLO, SH., MS.

NIP. 131 764 556

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH., MS. Rabiatul Syahriah, SH., M.Hum.

NIP. 131 764 556 NIP. 131 571 772

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2007


3/208



3

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan nikmat,rahmat taufik dan hidayah-Nya baik yang disadari dan tidak disadari ataupun barudisadari setelah kehilangan nikmat tersebut. Shalawat serta salam semoga senantiasatercurah kepada Nabiyullah, hamba Allah dan Rasul-Nya, pembawa kebenaran, yangmengajak dan membimbing ke jalan Allah dan mengeluarkan manusia dari kegelapanjahiliyah kepada cahaya Islam. Shalawat serta keridhoan yang sempurna atas keluarga

dan para sahabatnya yang setia melaju menjadi pengganti di atas jalan dakwah hinggahari kiamat. Kemudian penulis mohonkan rahmat sepenuhnya atas para mereka yangmeneruskan perjuangan dalam iman, Islam dan ikhsan dan orang-orang yang jujur dalam

agama dan umat Muhammad SAW.Alhamdulillah, tiada ungkapan yang lebih pantas diucapkan selain rasa syukur

yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, karena hanya atas pertolongannya makapenulis telah berhasil menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas SumateraUtara dan merampungkan penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM

PERJANJIAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ATAS

WANPRESTASI YANG TERJADI DALAM JUAL BELI SOFTWATE SECARAELEKTRONIKTiada daya dan upaya melainkan hanya pertolongan Allah yang Maha

Tinggi lagi Maha Agung. Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apayang telah Engkau ajarkan, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana.

Sesungguhnya banyak pihak yang memberikan dorongan dan pencerahanserta dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis merasa

sangat terhutang budi terhadap mereka yang telah memberikan kontribusi dan

wawasan keilmuan di bidang hukum. Melalui kesempatan ini, Penulismenyampaikan terima kasih, penghormatan dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas HukumUniversitas Sumatera Utara.

2. Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas HukumUniversitas Sumatera Utara.

3. Bapak Syafruddin Hasibuan, S.H., selau Pembantu Dekan II Fakultas HukumUniversitas Sumatera Utara.

4. Bapak Husni, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas HukumUniversitas Sumatera Utara.

5. Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H., M.S., selaku Ketua Departemen HukumKeperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga selaku DosenPembimbing I.


4/208



4

6. Ibu T. Darwini, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Kekhususan HukumPerdata BW Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UniversitasSumatera Utara.

7. Ibu Rabiatul Syahriah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program KekhususanHukum Perdata BW Departemen Hukum Keperdataan Fakultas HukumUniversitas Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Pembimbing II.

8. Bapak M. Eka Putra, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.

9. Dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, terima kasihatas segala bimbingan dan ilmu yang diberikan. Dan seluruh Tenaga Administrasi

serta staf pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

10.Secara khusus Penulis juga ingin mengungkapkan penghargaan danpenghormatan serta menghaturkan ribuan terima kasih kepada seluruhkeluargaku:

Bapak, Ayahku tercinta Alm. Paimin yang telah mencintai dan berkorban

jiwa dan raga demi anak-anaknya melebihi cintanya kepada diri sendiri.Akhirnya Aku dapat meneruskan cita-cita mu, Walaupun harus lamamenunggu dengan berbagai halangan terus datang menghadang, onak dan

duri selalu saja menghampiri. Dan biarpun kau tidak dapat menyaksikan,tetapi, Pak. anakmu telah menjadi seorang Sarjana Hukum.

Mamak, Ibuku tersayang Rubiah atas segala kasih sayang, cinta, nasehat,doa dan ridho yang tak hentinya hingga kini. Apa jadinya Aku tanpa

kesabaran, ketabahanmu, doa mu terus memayungiku dalam menghadapikerasnya hidup ini. Engkau menjalani takdir Ilahi, memperjuangkan hidup

kami dan menyerahkan pengabdian hidupmu hanya untuk kami. Terima kasihMak, memang wajar dan indahnya hadits Rasulullah surga itu beradadibawah telapak kakimu. Maaf jika hingga kini Aku belum dapat

membuatmu menitikkan air mata bahagia. Hanya skripsi yang sederhana inisebagai awal persembahan baktiku padamu. Semoga Engkau senang,akhirnya ada juga anak Mamak yang wisuda sarjana. Sabar ya Mak...,semoga skripsi ini menjadi langkah awal dalam usahaku untuk bisamenghantar Mamak ke Tanah Suci. Aku akan terus berusaha.

Abang-abangku, Bang Putra dan Bang Wiwik, terima kasih atas doa,

nasehat, bantuan moril dan materilnya. Hidup ini cuma sekali, jadi,ayo...Bang kamu bisa.

Adik-adikku, Endang, Toto, Restu, Dedek (Rijwan). Enggak cuma satujalan ke Roma, banyak jalan untuk berhasil dan bahagia, takdir dankondisilah yang membuat kita seperti sekarang, tapi jangan patah semangatterus berusahalah dengan jalan kita masing-masing, nasib tidak akan berubahtanpa ada usaha kita untuk merubahnya Ok !, Aku nggak mau banyakngomong, cuma satu pesanku, inget, Bapak udah gak ada, orang tua tinggalMamak, jadi tolong sama-sama kita jaga.


5/208



5

Saudara sepupuku dimanapun berada, terima kasih atas kebaikan dandoanya. Special for Dodi, semoga sukses coy!.

Keponakan-keponakan yang Om harapkan, Ipan, Jaka, Uci (the spacial one)danRizki, semoga kalian dapat menjadi orang yang berguna.

Seluruh sanak famili, kerabat dan handai tolan di Pantai Pakam, Stabat, BuluCina, Brastagi, Brandan dan dimana pun berada, terima kasih atas doa dan

kasih sayangnya, semoga Allah tetap mempersatukan kita di dunia dan diakhirat kelak, Amin.

11.Sahabat-sahabatku seperjuangan, Alumnus MIK-20, Gembel Camp danKonco-konconya, Robin, Edu, Dewi, Zulsandi, Sofi, Jhoni, jugaspecial toekspesies yang sama-sama terancam punah di Cafe Tengku, Coen-coen nHerman, makasih Coen atas segala bantuan dan supportnya selama ini, terutamauntuk motivasinya, makasih Bro.

Tax Generation, yang setia menghuni dan/atau menyambangi Tengku, WakTomp....!!!! (Ical/Faisal, yang sok cute,) Bang Hendro (the real ketua), Bang

Pai (ketua II), Hardi, Hazril (mantan myroom mate), Rais danMilan.Teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum yang udah pada tamat duluan Deni,Dion, Boy, Hitler, Fernandus, Mada, Piteng, Felix, Aan, Edi bokep Santa

Sembiring, Jeki, Mores dan seluruh angkatan 2002 lainnya yang tak dapatdisebutkan satu persatu.Rasanya harus menambah banyak halaman untuk menyebutkan satu persatu

mereka yang telah mendorong dan memberikan pencerahan dalam menghadapiperjuangan hidup ini menuju kebahagian dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT selalu

memberikan hidayah, limpahan rahmat dan karuniaNya, dan membalas kebaikan yangdiberikan dengan yang lebih baik lagi.

Tak ada gading yang tak retak. Sebagai karya anak manusia, skripsi ini tidakluput dari kesalahan. Kepada para pembacalah, penulis mengharapkan agar dapatmembaca dan menyimak lembar demi lembar, kata demi kata, kalimat demi kalimatdalam skripsi ini dan untuk kemudian memberikan kritik dan saran untuk membenahi apa

saja yang terasa kurang dalam skripsi ini. Bila ada kebenaran dalam skripsi ini,sesungguhnya itu datang semata-mata dari Allah Azza Wajalla Yang Maha sempurna.Ada pun bila banyak kesalahan dan kekhilafan, itu semata-mata kedhaifan penulis dansemoga Allah berkenan memberikan rakhmat dan maghfiroh-Nya.

Akhirnya penulis bermohon pada Allah agar skripsi ini bermanfaat bagi penuliskhususnya, dan bagi para pembaca dan juga bagi dunia pendidikan. Harapan penulismudah-mudahan Allah SWT menjadikannya niat yang murni, ikhlas hanya karena Allahsemata, hanya kepada Allah SWT Saya datang bersujud dan menyembah, hanya karena

rahmat, kasih sayang dan ridho-Nya skripsi ini dapat ditulis dan dipersembahkan, Dialahyang dapat memberikan semua ini, semoga termasuk dalam perbuatan yang menambah

berat amal baik penulis di akhirat nanti, serta menjadikannya amal yang bermanfaat fi-dini wad-dun-ya wal akhiroh, Allahumma Amin, Ya Rabbal Alamin.

Medan, November 2007Penulis

FAVE CHAYO SAPUTRA


6/208



6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... iv

ABSTRAKSI ................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1

B. Perumusan Masalah ......................................................................... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ......................................................... 7

D. Keaslian Penulisan ........................................................................... 8

E. Tinjauan Pustaka .............................................................................. 9

F. Metode Penulisan ............................................................................. 16

G. Sistematika Penulisan ...................................................................... 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya ............................................. 19

B. Objek dan Subjek Perjanjian ............................................................ 21

C. Syarat Sah dan Asas-Asas Perjanjian ............................................... 24

D. Jenis-jenis dan Hapusnya Perjanjian ................................................ 26

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SOFTWARE SECARA

ELEKTRONIK

A. Pengertian Umum Jual Beli Menurut KUHPerdata .......................... 39

B. Pengertian Umum Software .............................................................43

1. Defenisi software ........................................................................43

2. Kedudukan Software Dalam Sistem Hukum Indonesia ................ 47


7/208



7

3. Software Sebagai Objek Jual Beli ............................................... 65

C. Jual Beli Software Secara Elektronik ................................................ 70

1. Jual Beli Software Secara Elektronik danE-Commerce............... 71

2. Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli Software

Secara Elektronik ........................................................................ 84

3. Mekanisme Transaksi Jual Beli Software Secara Elektronik ....... 96

D. Hubungan Antara Jual Beli Umumnya Dengan Jual Beli

Secara Elektronik ........................................................................... 104

BAB IV TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN TERHADAP TANGGUNG

JAWAB PARA PIHAK ATAS WANPRESTASI YANG TERJADI

DALAM JUAL BELI SOFTWARE SECARA ELEKTRONIK.

A. Pengertian Perjanjian Secara Elektronik ........................................... 109

B. Kedudukan Pacta Sunt Servanda Dalam Jual Beli

Secara Elektronik ............................................................................ 115

C. Wanprestasi Dalam Jual Beli SoftwareSecara Elektronik ................ 126

D. Tanggung Jawab Atas Wanprestasi Dalam Jual Beli

SoftwareSecara Elektronik ............................................................... 135

E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa .................................................. 170

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ..................................................................................... 182

B. Saran ............................................................................................... 186

KEPUSTAKAAN ............................................................................................ 188


8/208



8

ABSTRAKSI

Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH., MS.1

Rabiatul Syahriah, SH., M.Hum.

2

Fave Chayo Saputra

3

1Dosen Pembimbing I, Staf Penganjar Fakultas Hukum USU.

2Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Fakultas Hukum USU.

3Mahasiswa Fakultas Hukum USU, NIM : 020200146.

Dalam kehidupan masyarakat modern yang telah mengenal uang sebagaialat tukar, maka kegiatan jual beli adalah suatu hal yang lazim dilakukan guna

memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan perkembangan jaman yang telah

bergeser ke era digital, secara otomatis melahirkan suatu sistem jual beli baru

yang disebut dengan e-commerce. Sebuah sistem e-commerce mustahil akan dapat

berjalan tanpa adanya sistem jaringan komputer yang mendukungnya, dan sebuah

komputer mustahil dapat bekerja dan berfungsi tanpa adanya software yang

menggerakannya.

Jadi secara singkat dapat dikatakan jual beli, komputer, dan softwareadalah

3 (tiga) hal yang saling terkait dan mendukung dalam sebuah proses jual beli

secara elektronik (e-commerce). 3 (tiga) hal tersebutlah yang mendorong penulis

untuk menjadikannya tema dalam karya ilmiah ini. Karena mengingat dalamsebuah jual beli secara elektronik (e-commerce) akan melibatkan banyak pihak

dan rawan akan tindakan wanprestasi, maka untuk itu penelitian ini akan penulissempitkan pada masalah tentang bagaimana tanggung jawab para pihak atas

wanprestasi yang terjadi dalam jual beli software secara elektronik.Guna mendapatkan jawaban yang memuaskan tentang permasalahan

tersebut, maka penelitian ini tidak hanya penulis batasi dengan data-data skunderdan tersier yang didapat dari hasil penelitian normatif, akan tetapi juga akan

penulis coba lengkapi dengan dukungan dari penelitian empiris berupapengamatan penulis atas beberapa website yang menyediakan layanan jual beli

software. Namun pada dasarnya penelitian ini tetap akan menggunakan metodepenelitian normatif sebagai metode penulisannya.

Setelah melalui beberapa tahap dan proses akhirnya penelitian yangdilakukan memberikan jawaban bahwa secara kondisional pada dasarnya ada 3

(tiga) pihak yang dapat dimintakan tanggung jawab akibat telah terjadinyawanprestasi dalam jual beli softwaresecara elektronik yaitu pihak penjual, pihak

pembeli dan pihak ketiga. Kemudian sesuai dengan asaspacta sunt servanda dan

asas kebebasan berkontrak yang sifatnya universal, untuk menentukan bagaimana

tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada para pihak adalah sesuai dengan

apa yang ditentukan dalam perjanjian, walaupun pada prakteknya tanggung jawab

tersebut akan lebih berat dibebankan kepada pihak pembeli sebagai konsekwensi

dari dari penggunaan klausula baku dalam jual beli secara elektronik tersebut.Adapun bentuk tanggung jawab yang umumnya digunakan adalah ganti rugi, yang

apabila dilihat dalam konsepsi KUHPerdata ganti rugi tersebut dapat meliputi

penggantian biaya, rugi dan bunga yang dalam bahasa Inggris disebut remedies.

Kata Kunci :Hukum Perjanjian, Tanggung Jawab akibat Wanprestasi, Jual Beli

Secara Elektronik, Software.


9/208



9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini disadari dunia sedang berada dalam era informasi (information

age), yang merupakan tahapan selanjutnya dari era prasejarah, era agraris, dan era

industri. Dalam era informasi keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan

peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan

suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual maupun

organisasional, sehingga dapat dikatakan informasi berfungsi sebagai layaknya

aliran darah pada tubuh manusia. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu

masyarakat informasi (information society) memicu perkembangan teknologi

informasi (information technologi revolution) menjadi kian pesat sehingga

terciptalah perangkat-perangkat informatika yang semakin canggih dan jaringan-

jaringan sistem informasi yang semakin rumit dan handal.

Hal ini dapat dilihat dari kenyataan sekarang ini yaitu, jika dahulu produk

teknologi informatika seperti komputer dan perangkat informasi hanya dapat

dinikmati sebatas pada kalangan organisasi bisnis besar sekarang bisa dinikmati

oleh perusahaan kecil dan bahkan sudah merambah masuk ke dalam lingkup

rumah tangga. Dahulu komputer berukuran besar dan berharga mahal kini

komputer menjadi kian kecil, semakin tinggi performanya dan semakin murah


10/208



10

harganya. Singkatnya sekarang ini kita telah berada dalam perkembangan

teknologi informasi yang berbasiskan lingkungan digital.4

Sebagai salah satu komponen utama dari teknologi informasi selain

komunikasi (comunication) dan keterampilan (know how) perkembangan

komputer yang terjadi saat ini sangatlah pesat, baik perkembangan perangkat-

perangkat kerasnya (hardware) maupun perangkat-perangkat lunaknya (software),

perkembangan tersebut merupakan tuntutan kebutuhan para pemakai komputer

yang semakin kompleks, efesien dan efektif. Pada saat ini kebutuhan akan

penggunaan komputer telah merambah hampir di segala bidang pekerjaan dan

kehidupan masyarakat.

5

Oleh karena itu pada dasarnya karena kebutuhan terhadap suatu data

dan/atau informasi, maka komputer sebagai perangkat pengolah data atau

informasi sebenarnya merupakan perwujudan sistem elektronik terhadap sistem

pengolahan informasi yang sebelumya telah dilakukan secara manual. Ringkasnya

komputer sebagai suatu sistem elektronik akan terdiri atas perangkat keras

elektronik (hardware), perangkat lunak program komputer (software), prosedur-

prosedur (procedures) dan penggunaannya (brainware) serta data dan atau

informasi itu sendiri (content) yang tersaji dalam tahap tatap muka dengan

komputer.

6

Keberadaan software sebagai salah satu bagian penting dari komputer yang

antara lain berfungsi sebagai modul pengantar peralatan fisik yang terdiri dari

4 Edmon Makarim I. 2004. Kompilasi Hukum Telematika. Ed 1. cet2. Jakarta: Raja

Grafindo: 23-245 Abdul Rajaq, Bachrul Ulum. 2003. Cara Praktis Menguasai Komputer: Aplikasi

Perkantoran. Surabaya: Indah: 96 Edmon Makarim I. Op:cit. 54


11/208



11

kumpulan beberapa perintah yang diproses dalam peralatan proses (procesing

unit) sehingga akhirnya dapat menyelesaikan masalah, hanya dapat dirancang dan

dibuat oleh orang yang sangat mengerti tentang komputer atau biasa disebut

dengan seorangprogramer.7

Hal tersebut disebabkan karena peranti lunak atau software yang terdiri dari

beberapa program komputer bukanlah bentuk program yang biasa ditemukan

dalam radio atau televisi. Program-program yang dimaksud di sini adalah

instruksi-instrusi yang berupa kode-kode numerik (0 dan 1) yang berada dalam

memori komputer yang akan memberitahukan ke perangkat-perangkat keras

komputer tentang pekerjaan apa yang harus diselesaikan, namun sekali lagi

apabila kita hendak menulis sendiri software tersebut sangatlah sulit karena selain

harus mengetahui bahasa pemrograman juga harus diketahui pula karakteristik

dari sebuah hardware.

8

Namun metode yang lazim digunakan untuk memperoleh perangkat lunak

yaitu dengan melalui lisensi baik ekslusif maupun non eklusif yang diberikan oleh

penerbit perangkat lunak kepada orang-orang atau perusahaan yang membutuhkan

Apabila seseorang atau suatu organisasi membutuhkan perangkat lunak

komputer yang baru atau tambahan maka ada beberapa macam pilihan untuk

mendapatkannya, yaitu dengan membeli perangkat lunak yang sudah disediakan

sebagai suatu off-the-shelf atau dapat digunakan cara lain yaitu mengembangan

sendiri perangkat lunak yang dibutuhkan atau dimungkinkan juga menggunakan

jasa dari software hause.

7 Abdul rajaq. Op:cit. 12

8 Edmon Makarim I. Op:cit. 72


12/208



12

perangkat lunak terkait, dengan memberikan izin untuk menggunakan perangkat

lunak itu sebagai penukar atas pembayaran lisensi yaitu harga lisensi.9

9 David I. Bainbride. 1993. Komputer dan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika: 13, 120

Belanja software saat ini dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu bisa

mendatangi toko komputer secara langsung di pusat perbelanjaan atau apabila

ingin praktis bisa membelinya secara online di internet. Akan tetapi bila dicermati

keterangan-keterangan yang disampaikan oleh produsen software di layar

komputer, salah satu keterangan tersebut menyatakan bahwa bila anda berminat

dan setuju dengan syarat dan keterangan dalam perjanjian anda tinggal menekan

tombolyesdan bila anda tidak setuju tombolyes tersebut tidak perlu ditekan.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi jika pembelian software langsung

dilakukan di toko, melalui telepon atau faximail dimana pada bagian penutup

kemasan akan ditemukan redaksi kalimat yang antara lain menyatakan bahwa

dengan membuka paket tersebut maka telah terjadi kesepakatan terhadap

ketentuan perjanjian.

Dalam proses jual beli software ini baik yang secara langsung mendatangi

toko ataupun melalui media elektronik, kedudukan sebuah perjanjian sangat

penting bagi pembeli sebab pembelian yang dilakukan tanpa melalui pabrikan

langsung maka akan terikat 3 (tiga) pihak sekaligus yaitu produsen (pabrikan),

toko penjual dan pemakai. Antara toko penjual dan pemakai akan ada keterikatan

hukum secara langsung karena terjadi kesepakatan dalam perjanjian jual beli

barang, akan tetapi tidak demikian halnya antara produsen dengan pemakai

dimana diantara mereka tidak ada hubungan secara langsung.


13/208



13

Dalam jual beli software sering terjadi bahwa pembeli tidak menyadari

ketika membeli suatu program software terdapat kerusakan atau cacat pada

produk tersebut karena perhatian mereka hanya terfokus pada pemasangan

software baru yang akan dipakai, kemudian sering juga terjadi ketentuan-

ketentuan yang memuat larangan bagi konsumen dan bentuk pertanggungjawaban

dari produsen dari kerusakan barang sama sekali tidak diperhatikan, karena

umumnya pembeli hanya memaklumi adanya kesepakatan jual beli barang-barang

software antara mereka dan toko komputer dan tidak menyangkut ijin lisensi

pemakaian software yang merupakan perjanjian terpisah dari perjanjian jual beli

tersebut.10

Kemudian dalam suatu proses jual beli, kesepakatan penjual dan pembeli

terjadi manakala telah ada pembayaran (pasal 1320 KUHPerdata) tetapi pada saat

pembeli softwarebermaksud memakainya ternyata masih ada syarat-syarat yang

menyertai dan perlu dituruti yakni larangan-larangan untuk melakukan sesuatu

dan tentang jaminan terbatas (limited liability) dari produsen softwareatas produk

yang dijualnya itu.

11

Seperti telah disebutkan di atas bahwa selain cara konvensional yaitu

dengan cara membeli software langsung mendatangi tokonya, belanja software

sekarang dapat dilakukan melalui telepon, faximail, atau internet dan seiring

dengan perkembangan jaman belanja software melalui internet dianggap lebih

cepat, mudah dan murah. Namun berbelanja di dunia maya sama sekali jauh

berbeda dengan di dunia nyata.

10 Iman Syahputra. 2002. Problematika Hukum Internet Indonesia. Jakarta: Prehalindo: 7-11

11Ibid


14/208



14

Membeli suatu produk atau jasa yang diiklankan di internet, dengan cukup

menekan tombol send tentunya setelah terpenuhinya segala kondisi yang

disyaratkan (term of conditions) oleh penjual untuk kemudian membeli barang

yang dibeli cukup hanya dengan menggesekan credit card. Begitu pula pihak

penjual produk cukup menunggu dengan pasif persetujuan pembayaran dari bank

atas credit card yang dipakai.

Idealnya transaksi diadakan sedemikian praktis, tapi dalam kenyataannya

transaksi tersebut dapat mengundang banyak persoalan, mungkin dapat sangat

merugikan pihak-pihak yang bertransaksi, terlebih lagi transaksi melalui internet

terkadang tidak hanya meliputi satu wilayah karena dapat mencakup antar benua

yang tidak mengenal batas geografis dan yurisdiksi hukum.

Atas dasar fenomena tersebut dapat dikatakan transaksi software secara

elektronik dapat menimbulkan berbagai aspek termasuk aspek hukum bagi pihak-

pihak penjual, pembeli dan produsen serta pihak ketiga mengenai siapakah yang

tidak melakukan kewajiban, cedera janji (wanprestasi) sebagaimana yang

diperjanjikan dan ketentuan mengenai tanggung jawab yang mengikutinya.12

Didasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, adapun

pokok permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai

tinjauan hukum perjanjian terhadap tanggung jawab para pihak atas wanprestasi

B. Perumusan Masalah

12ibid. 91-94


15/208



15

yang terjadi dalam jual beli software secara elektronik, yang diantaranya

menyangkut beberapa hal yaitu :

1. Bagaimana ketentuan jual beli software secara elektronik ?

2. Bagaimana bentuk jual beli software secara elektronik ?

3. Bagaimana tanggung jawab para pihak atas wanprestasi dalam transaksi jual

beli software secara elektronik.

4. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi dalam suatu

transaksi jual beli software secara elektronik.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan jual beli software secara elektronik.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk jual beli software secara elektronik.

3. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak atas wanprestasi yang terjadi

dalam transaksi jual beli software secara elektronik.

4. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi dalam suatu

transaksi jual beli software secara elektronik.

Sebuah karya tulis yang dibuat diharapkan dapat memberikan suatu

manfaat, demikian pula yang diharapkan dari penulisan skripsi ini. Adapun

manfaat yang diharapkan tersebut adalah :


16/208



16

1. Secara teoretis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

kajian terhadap perkembangan hukum khususnya yang berkaitan dengan jual

beli softwaresecara elektronik.

2. Secara praktis, dengan ditulisnya skripsi ini maka diharapkan akan dapat

memberikan sumbangan pemikiran yuridis terhadap perkembangan hukum

agar nantinya lebih dapat mengikuti atau bahkan mengimbangi perkembangan

teknologi informasi yang semakin cepat. Dan selain itu diharapkan agar dapat

memberikan pemahaman dan wawasan ilmiah baik secara khusus maupun

secara umum berkenaan dengan masalah tanggung jawab para pihak atas

wanprestasi yang terjadi dalam jual beli software secara elektronik.

Penulis sangat menyadari bahwa keberadaan skripsi ini masih sangat jauh

dari kata sempurna, namun besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna

menjadi bahan bacaan bagi peminat hukum serta yang berkenaan dengannya pada

khususnya dan masyarakat pencinta ilmu pengetahuan pada umumnya.

D. Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi ini didasarkan pada ide, gagasan, maupun pemikiran

penulis secara pribadi yang didasarkan dengan melihat perkembangan media

elektronik khususnya internet sebagai bagian dari teknologi informasi yang

mendukung semakin canggih dan praktisnya sebuah proses jual beli.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan baik melalui media internet

maupun perpustakaan maka sepengetahuan penulis didapat fakta bahwa belum

ada skripsi yang mengkhususkan diri untuk membahas masalah tentang tinjauan


17/208



17

hukum perjanjian terhadap tanggung jawab para pihak atas wanprestasi yang

terjadi dalam jual beli software secara elektronik.

Sehingga penulis sampai kepada satu kesimpulan tulisan ini bukanlah hasil

penggandaan ataupun jiplakan dari karya tulis orang lain. Mengenai keberadaan

kutipan pendapat dalam penulisan skripsi ini adalah hal yang tidak perlu untuk

diperdebatkan karena sebuah kutipan merupakan hal yang lumrah dan wajar

karena diajukan semata-mata demi kesempurnaan tulisan ini, jadi sama sekali

tidak ada maksud penulis untuk melakukan suatu tindakan plagiat.

E. Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan tujuan dari penulisan skripsi ini yang ingin membahas lebih

lanjut mengenai tinjauan hukum perjanjian terhadap tanggung jawab para pihak

atas wanprestasi yang terjadi dalam jual beli software secara elektronik, maka ada

baiknya penulis memaparkan terlebih dahulu tentang pendapat hukum yang

dianggap relevan dan sekiranya dapat digunakan sebagai landasan teori dalam

penulisan skripsi ini. Adapun teori yang dimaksud adalah postal rule dan

acceptance rule yang akan menjelaskan tentang kepada siapa beban tanggung

jawab akan dibebankan jika terjadi wanprestasi dalam suatu proses jual beli

melalui media elektronik.

Karena permasalahan utama yang ingin diangkat dalam skripsi ini adalah

tentang masalah tanggung jawab akibat wanprestasi maka pada bagian lain

penulis juga akan mencoba untuk melengkapi hal tersebut dari beberapa literatur.

1. Postal Acceptance Rule


18/208



18

Pendapat hukum ini antara lain menyatakan bahwa ketika syarat-syarat

dalam term of conditions yang ditentukan penjual dalam sebuah situs telah

disetujui oleh pembeli, maka dengan menekan tombol send pembeli telah

menandakan persetujuan terhadap ketentuan perjanjian yang ditawarkan oleh

penjual dalam internet. Pendapat hukum ini disebut juga dengan teori kantor pos.

Secara praktis teori ini mengandung pengertian bahwa dengan surat di

tangan kantor pos, pembeli dianggap telah melepaskan tanggung jawabnya dan

apabila suatu saat terdapat keadaan dimana penjual mengatakan surat atau pesan

melalui e-mailbelum diterima sehingga barang yang dipesan pembeli belum dapat

dikirim maka pihak pembeli dapat menuntut pihak penjual bertanggung jawab

karena telah melakukan wanprestasi.

2.Acceptance Rule

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa kata sepakat dalam transaksi

internet terjadi pada saat surat pesanan suatu produk melalui e-mail diterima oleh

penjual atau informasi telah ada di bawah kontrol penjual. Pendapat hukum ini

berpedoman, walaupun pembeli telah memenuhi segala terms of conditionsdalam

suatu transaksi jual beli melalui internet, misalnya telah melakukan pembayaran,

hal ini bukan merupakan jaminan penjual akan mengirimkan produknya karena

pengiriman e-mailoleh pembeli harus diterima terlebih dahulu dan telah berada di

bawah kontrol pihak penjual.13

Dengan demikian seandainya pesan atau surat (e-mail) hilang di perjalanan,

tanggung jawab tidak dapat dibebankan kepada pihak penjual karena adanya

13Zulfi Chairi. 2005. Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet. Medan: FakultasHukum Universitas Sumatera Utara: 41-43


19/208



19

wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban baru dapat ditentukan saat apakah

penjual telah menerima pesan e-mail. Dalam pendapat kedua ini pihak pembeli

mempunyai hak untuk mengecek apakah informasi atau keterangan e-mail

tersebut benar-benar telah diterima atau tidak oleh pihak penjual.14

Tanggung jawab adalah kewajiban dalam melakukan tugas tertentu,

tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang, seperti wewenang

tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu (interpersonal relationship)

antara pemberi wewenang dan penerima wewenang, tanggung jawab seimbang

dengan wewenang.

Berkaca pada dua teori di atas maka terjawab sudah permasalahan tentang

pihak mana atau siapa yang harus bertanggung jawab, namun bila kita kembali

kepada pokok masalah yang ingin dibahas dalam skripsi ini maka akan timbul

sebuah pertanyaan yaitu bagaimana bentuk pertanggung jawaban akibat

wanprestasi tersebut ?.

3. Bentuk Tanggung Jawab Akibat Wanprestasi

15

Perjanjian adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan tanggung jawab

sebab perjanjian yang dibuat akan menimbulkan hubungan hukum. Sebuah

perjanjian berisikan suatu tujuan bahwa pihak yang satu akan memperoleh

prestasi dan pihak yang lain berhak atas pemenuhan prestasi atau kewajiban.

Dalam setiap perjanjian debitur wajib bertanggung jawab melakukan kewajiban

14Ibid.

15Ensiklopedia Umum. 1973. Jakarta: Penerbit Kanisius: 1078


20/208



20

sesuai dengan isi perjanjian termasuk di dalamnya kewajiban untuk bertanggung

jawab terhadap tuntutan kreditur akibat terjadinya wanprestasi.

Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. berpendapat bahwa :....... hak-hak yang dimiliki kreditur apabila terjadi ingkar janji yaitu :

a) Hak menuntut pemenuhan perikatan (nokamen)b) Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat

timbal balik menuntut pembatalan perikatan (outbinding)

c) Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding)d) Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugie) Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti

rugi..16

Sedangkan menurut J. Satrio,S.H.

....... akibat-akibat hukum berupa tuntutan dari kreditur dapat menimpa

debitur apabila debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Tuntutandari kreditur ini dapat berupa :

a) Pertama-tama sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 dan 1243KUHPerdata bahwa dalam hal debitur lalai untuk memenuhi

kewajibannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugianyang berupa ongkos-ongkos kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti

ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatuuntuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

b) Selanjutnya pasal 1237 KUHPerdata mengatakan bahwa sejak krediturlalai maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggung jawab debitur.

c) Yang ketiga ialah kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balikmaka berdasarkan pasal 1266 kreditur berhak untuk menuntut

pembatalan perjanjian dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugitetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap

menuntut pemenuhan prestasi.17

Masih dalam hal akibat dari wanprestasi ini Subekti berpendapat

....... bahwa terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang (debitur)

diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman, hukuman atau akibat-akibat

yang tidak enak bagi debitur yang lalai tadi ada 4 (empat) macam, yaitu :a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkatdinamakan dengan ganti rugi

b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjianc) Peralihan resiko

16Mariam Darus I. 1996. KUH Perdata Buku II Hukum Perikatan Dengan Penjelasan.Bandung: Alumni: 26

17J.Satrio I. 1993. Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya. Bandung: Alumni: 144


21/208



21

d) Pembayaran biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di mukahakim.18

Kemudian untuk sekedar memenuhi prinsip kemutakhiran dalam sebuah

tinjauan pustaka serta agar dapat memberikan tambahan uraian tentang bentuk

tanggung jawab maka di sini penulis juga akan mencoba sedikit memaparkan

sebuah artikel yang masih ada hubungannya dengan masalah bentuk tanggung

jawab tersebut.

Dalam artikelnya yang berjudul Product Liability dan Perlindungan

Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha ?, Rosewitha Irawaty

mengungkapkan antara lain bahwa product liability meletakan beban tanggung

jawab produk terhadap produsen atau dikenal dengan strict liability yaitu apabila

terdapat kesalahan atau cacat pada produk akibat/dianggap kesalahan dari pihak

produsen dan menyebabkan kerugian konsumen atau pihak lain, maka hal tersebut

menjadi tanggung jawab produsen secara mutlak. Dengan penerapan tanggung

jawab mutlak ini maka pelaku usaha/pembuat produk dianggap bersalah atas

kerugian yang ditimbulkan, kecuali apabila pihak produsen dapat membuktikan

bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan padanya.

Product liability diartikan sebagai tanggung jawab secara hukum dari

produsen dan penjual untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pembeli,

pengguna atau pihak lain akibat dari cacat dan kerusakan yang terjadi karena

kesalahan pada saat mendapatkan barang, khususnya jika produk tersebut dalam

keadaan cacat yang berbahaya bagi konsumen dan pengguna. 19

18

Idris Zainal. 1996. Segi-Segi Hukum Pada Perjanjian Jual Beli. Medan: FH USU: 49-5019

Rosewitha Irawaty. Product Liability dan Perlindungan Konsumen Tanggung JawabPelaku Usaha. http://www.lkht.net/artikel lengkap.php?id=18


22/208



22

4. Ketentuan Ganti Rugi Dalam KUHPerdata

Uraian di atas menggambarkan bahwa ganti rugi merupakan hal dominan

yang paling sering timbul akibat terjadinya suatu wanprestasi, ganti rugi sendiri

dapat diartikan sebagai sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak

memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya,

rugi atau bunga, hal ini diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252

KUHPerdata.

Sedangkan biaya merupakan segala pengeluaran atau pengongkosan yang

nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Sedangkan rugi adalah segala

kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat

kelalaian debitur. Kemudian bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan

atau sudah diperhitungkan.

Dalam hal kerugian ini tidak dapat dituntut dengan sekehendak hati oleh

kreditur, melainkan dibatasi oleh undang-undang yang meliputi :

a) Pembatasan pertama yaitu untuk segala macam wanprestasi disebutkan dalam

Pasal 1248 KUHPerdata yang menentukan tentang tuntutan ganti rugi

disebabkan karena adanya akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.

b) Pembatasan kedua termuat dalam Pasal 1247 KUHPerdata yang menentukan

bahwa penggantian kerugian oleh debitur jujur hanya terbatas pada ganti rugi

yang sejak semula dapat dikira akan terjadi, sedangkan untuk debitur yang

tidak jujur juga harus mengganti kerugian yang tidak dapat diperkirakan orang

akan terjadi.


23/208



23

c) Pembatasan berikutnya diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdata yang mengatur

bahwa debitur yang lalai membayar sejumlah uang kepada kreditur

diwajibkan membayar penggantian kerugian berupa bunga yaitu bunga

maratoir, bunga maratoir ini hanya terdiri atas bunga yang ditentukan

undang-undang dan terhitung mulai gugatan diajukan di muka pengadilan.20

Dalam hal ganti rugi ini Mariam Darus berpendapat bahwa rugi (schade)

adalah kerugian nyata (faitelijknadee) yang dapat diduga atau diperkirakan pada

saat perikatan itu diadakan yang timbul sebagai akibat ingkar janji, jumlahnya

ditentukan dengan suatu perbandingan diantara keadaan kekayaan seandainya

tidak terjadi ingkar janji.

Pada dasarnya bentuk ganti rugi yang lazim digunakan adalah uang, oleh

karena menurut ahli hukum perdata maupun yurisprudensi uang merupakan alat

yang paling praktis dan paling sedikit menimbulkan perselisihan dalam

menyelesaikan suatu sengketa. Selain uang masih ada bentuk lain yang

dipergunakan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan pada keadaan semula (in

natura) dan larangan utuk mengulangi.

Mengenai masalah ganti kerugian immateril tidak ada pengaturannya di

dalam KUHPerdata tetapi berdasarkan yurisprudensi dan pendapat para ahli

hukum perdata, dinyatakan bahwa ganti rugi juga layak diberikan kepada kerugian

immateril.21

Dari pendapat-pendapat di atas, maka kiranya telah terjawab tentang hal

konkrit apa yang harus ditanggung oleh seorang debitur apabila ia melakukan

20Ridwan Syahrani. 1992. Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni:232-236.

21Mariam Darus I. Op;cit: 29-30


24/208



24

wanprestasi. Namun sekali lagi penulis ingin menyatakan bahwa uraian tersebut

dianggap masih bersifat sangat umum dan dapat dianggap belum dapat menjawab

pokok permasalahan seutuhnya, seperti apakah ketentuan tersebut berlaku juga

bagi debitur mancanegara yang tunduk pada mekanisme hukum yang berbeda,

kemudian apakah bentuk pertanggungjawaban tersebut juga berlaku bagi pihak

ketiga yang juga ikut berperan dalam sebuah proses jual beli software secara

elektronik.

Ketidakmampuan teori, pendapat dan artikel di atas memberikan jawaban

atas beberapa pertanyaan yang dianggap menjadi substansi utama permasalahan

yang ingin diangkat, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam hal

tersebut yang kesemuahasilnya akan dituangkan dalam skripsi ini.

F. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi yang berjudul

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK ATAS WANPRESTASI YANG TERJADI DALAM JUAL BELI

SOFTWARE SECARA ELEKTRONIK ini adalah metode penelitian normatif

dengan menggunakan studi pustaka (library research) atau studi dokumentasi

sebagai alat pengumpul datanya, serta menggunakan bahan-bahan dengan tipe

datanya yang meliputi :


25/208



25

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat antara lain :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

g) UNCITRALModel Law on Electronic Commerce (1996) with additional

article 5 bis as adopted in 1998and guide to enactment.

2. Bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan

bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, rancangan peraturan

pemerintah, hasil penelitian hukum, buku-buku, artikel, majalah, dan koran,

atau internet maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik

dalam skripsi ini, adapun rancangan undang-undang (RUU) yang

berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu RUU tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan

petunjuk atau penjelelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

skunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain

sebagainya.22

22

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: UniversitasIndonesia (UI-Press): 50-52


26/208



26

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini seluruhnya merupakan satu kesatuan

yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk memberikan kemudahan dalam

penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang mencakup atas latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan,

tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II akan menjelaskan tinjauan umum tentang hukum perjanjian yang meliputi

pengertian perjanjian pada umumnya, subjek dan objek perjanjian, syarat

sah dan asas-asas perjanjian, serta kemudian akan diuraikan jenis-jenis

dan hapusnya perjanjian.

BAB III menguraikan tinjauan umum tentang jual beli software secara elektronik

yang terdiri atas empat bagian yakni mengenai pengertian umum jual beli

menurut KUHPerdata, pengertian umum software yang terbagi atas

defenisi software, kedudukan software dalam sistem hukum Indonesia dan

software sebagai objek jual beli. Kemudian juga akan dibahas mengenai

jual beli secara elektronik dan hubungan antara jual beli umumnya dengan

jual beli secara elektronik.

BAB IV adalah analisis mengenai tinjauan hukum perjanjian terhadap tanggung

jawab para pihak atas wanprestasi yang terjadi dalam jual beli software

secara elektronik yang mencakup pengertian perjanjian secara elektronik,

kedudukan pacta sunt servanda dalam jual beli secara elektronik,

tanggung jawab atas wanprestasi dalam jual beli software secara


27/208



27

elektronik, kemudian yang terakhir adalah tentang mekanisme

penyelesaian sengketa.

BAB V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran atas

pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya


28/208



28

Sebelum diuraikan lebih jauh mengenai pengertian umum dari perjanjian

ini, maka ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian dari

perjanjian dan perikatan.

Subekti berpendapat bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum

antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu (kreditur/si

berpiutang) berhak menuntut suatu hak dan pihak yang lain (debitur/si berhutang)

yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Sedangkan dalam hal perjanjian Subekti berpendapat bahwa perjanjian

adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian

tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam

bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Disatu kesempatan

subekti juga berpendapat bahwa perkataan kontrak adalah lebih sempit dari

perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perikatan dan perjanjian menunjukan pada dua hal yang berbeda, perikatan

adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak sedangkan perjanjian

adalah sesuatu hal yang bersifat konkrit, suatu perikatan tidak dapat dilihat dengan

mata kepala tetapi perjanjian dapat dilihat, dibaca atau diraba.

23

Hukum perikatan merupakan istilah yang paling luas cakupannya, istilah

perikatan merupakan kesepadanan dari istilah belanda verbentenis istilah

hukum perikatan ini mencakup semua ketentuan dalam buku III KUHPerdata,

23Subekti. 1970. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Pembimbing Masa: 1-2


29/208



29

karena itu hukum perikatan terdiri atas dua golongan besar yaitu hukum perikatan

yang berasal dari undang-undang dan hukum perikatan yang berasal dari

perjanjian (Pasal 1233 KUHPerdata). Eksistensi sebuah perjanjian sebagai salah

satu sumber perikatan juga berlandaskan pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata

yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dengan membuat perjanjian berarti para pihak secara sukarela telah

mengikatkan diri untuk melakukan prestasi dengan jaminan berupa harta

kekayaan yang dimiliki atau akan dimiliki oleh pihak-pihak yang berjanji. Sifat

sukarela di sini merupakan indikator bahwa perjanjian tersebut harus lahir dari

kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak-pihak yang

membuat perjanjian, pernyataan sukarela ini menunjukan bahwa perikatan

merupakan hasil dari sebuah perjanjian dan bukan undang-undang.

Para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan prestasi dan tahu

konsekwensi dari pelaksanaan atau alpa melaksanakan prestasi serta mengetahui

bagaimana pemaksaan pelaksanaan prestasi tersebut.24

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata pada prinsipnya perjanjian yang kita

kenal merupakan perjanjian obligatoir kecuali undang-undang menentukan lain,

perjanjian obligatoir mengandung arti bahwa dengan ditutupnya perjanjian itu

pada dasarnya baru melahirkan perikatan saja, dalam arti hak atas objek perjanjian

belum beralih untuk perikatan tersebut.

25

24

Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja. 2003. Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang LahirDari Perjanjian, ed1. cet1. Jakarta: PT Raja Grafindo: 1-3

25J.Satrio I. Op:cit: 38


30/208



30

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa defenisi

perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah t idak lengkap dan

terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian

sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup mengenai perjanjian dalam

hukum keluarga.

Dalam hal bentuk perjanjian tertulis Mariam Darus berpendapat bahwa

suatu bentuk perjanjian tertulis tidak hanya bersifat sebagai alat pembuktian

apabila terjadi perselisihan, namun merupakan syarat untuk adanya perjanjian itu

(bestaandwaarde) sehingga apabila hal itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak

sah, misalnya perjanjian mendirikan PT harus dengan akta notaris (Pasal 38

KUHD).26

Intisari atau hakikat perjanjian tiada lain adalah prestasi, sesuai dengan

ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata prestasi yang diperjanjikan itu adalah untuk

menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.

Memberikan sesuatu sesuai dengan ketentuan Pasal 1235 KUHPerdata berarti

suatu kewajiban untuk memberikan atau menyerahkan benda yang tidak hanya

terbatas pada benda yang berwujud ataupun benda yang tertulis tetapi juga

termasuk ke dalamnya penyerahan akan kenikmatan (genot) dari suatu barang,

misalnya sewa menyewa.

B. Objek Dan Subjek Perjanjian

1. Objek Perjanjian

27

26

Mariam Darus Badrulzaman I. Op:cit: 89-9027M.Yahya Harahap. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni. 9-10


31/208



31

Menurut Pasal 1332 hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja

yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Barang-barang yang dipergunakan

untuk kepentingan umum tidak dapat dijadikan objek perjanjian. Kemudian agar

suatu perjanjian dapat dikatakan memenuhi kekuatan hukum yang sah, bernilai

dan mempunyai kekuatan yang mengikat maka prestasi yang menjadi objek

perjanjian harus tertentu, atau sekurang-kurangnya jenis objek harus tertentu

(Pasal 1323 KUHPerdata).

Prestasi yang harus dilaksanakan debitur harus sesuatu yang benar-benar

mungkin dapat dilaksanakan. Akan tetapi dalam mempersoalkan masalah prestasi

yang tidak mungkin untuk dilaksanakan harus dapat dibedakan ketidakmungkinan

mutlak dan ketidakmungkinan dari segi debitur. Secara teoretis atas

ketidakmungkinan tersebut dapat diangkat 2 (dua) pendapat, yaitu :

a) Ketidakmungkinan yang subjektif yaitu didasarkan atas anggapan subjektif

debitur, hal ini tidak berimplikasi pada batalnya perjanjian.

b) Ketidakmungkinan objektif, prestasi secara nyata dan benar memang tidak

bisa dilaksanakan debitur.

Perjanjian yang prestasinya tidak mungkin dilakukan sejak dari semula

membuat perjanjian yang demikian dengan sendirinya dianggap tidak berharga,

tidak sah, tidak mengikat, dan tidak ada kewajiban dari pihak debitur untuk

memenuhinya, sebab ketidakmungkinan itu telah menghapus kewajiban itu

sendiri dan menghapuskan resiko yang dapat dipikulkan kepada debitur.

Apabila pada saat dibuat perjanjian prestasi semula memang benar-benar

mungkin namun kemudian oleh karena satu hal menjadi tidak mungkin maka


32/208



32

perjanjian yang seperti itu dianggap sah dan berharga. Adapun masalah sampai

dimana pengaruh kejadian yang menyebabkan ketidakmungkinan tersebut

termasuk ke dalam ruang lingkup overmacht.

Prestasi yang menjadi objek perjanjian bisa saja yang tidak bernilai uang,

hal tersebut didasarkan pada pengertian penggantian suatu kerugian atau ganti

rugi tidak berwujud berupa pemulihan kerugian di bidang moral dan kesopanan.

Hal ini diatur dalam Pasal 1239, 1240, 1241, 1243 KUHPerdata. Akan tetapi

pendapat yang lain menyatakan bahwa prestasi harus dapat dinilai dengan uang

hal ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap prestasi harus mempunyai nilai

ekonomi yang dengan sendirinya akan mempunyai nilai uang.

2. Subjek Perjanjian

Timbulnya perjanjian disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan

antara dua orang atau lebih yang menduduki tempat berbeda sebagai debitur dan

kreditur.

Sesuai dengan teori dan prektek hukum, kreditur terdiri dari :

a) Individu sebagai person yang bersangkutan, yang terdiri dari :

1) natuurlijke persoonatau manusia tertentu

2) recht persoon atau badan hukum

Jika badan hukum yang menjadi subjek, perjanjian yang diikat bernama

perjanjian atas nama (verbintenis op naam) dan kreditur yang bertindak

sebagai penuntut disebut tuntutan atas nama.

b) Seorang atau keadaan tertentu mempergunakan kedudukan/hak orang lain

tertentu, contohnya seorang penyewa rumah A. penyewa bertindak atas


33/208



33

keadaan dan kedudukan sebagai penyewa sekalipun rumah telah dijual oleh

pemilik semula atau pemilik semula telah meninggal, perjanjian sewa

menyawa tetap berjalan.

c) Persoon yang dapat diganti, mengenai persoon yang dapat diganti berarti

penggantian kreditur telah ditetapkan dalam perjanjian. 28

Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa

....... yang dimaksud dengan subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang

terikat dengan diadakannya suatu perjanjian, yang dapat dibedakan atas 3

golongan yakni :

1) para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri

2) para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya3) pihak ketiga... 29

Pihak-pihak dalam perjanjian diatur secara sporadis di KUHPerdata yaitu di

dalam Pasal 1315, 1340, 1317, dan 1318.

C. Syarat Sah dan Asas-Asas Perjanjian

1. Syarat Sah Perjanjian

Ketentuan tentang syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320

KUHPerdata yang mengatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat

syarat, yaitu :

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

c) Suatu hal tertentu

d) Suatu sebab yang halal

28Ibid.11-16

29Mariam Darus Badrulzaman I. Op:cit: 7


34/208



34

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang

berkembang digolongkan ke dalam :

a) Unsur subjektif, yaitu unsur pokok yang menyangut subjek atau pihak yang

mengadakan perjanjian. Unsur ini meliputi unsur kesepakatan secara bebas

dan kecakapan dari para pihak yang berjanji. Jika terjadi pelanggaran pada

unsur ini maka suatu perjanjian dapat dibatalkan.

b) Unsur objektif yaitu unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan

objek perjanjian yang meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang

merupakan objek yang diperjanjikan dan causa dari objek yang berupa

prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan. Dalam hal tidak dipenuhinya

unsur objektif ini maka perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum. 30

2. Asas-Asas Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata mengawali ketentuan yang diatur dalam bab II

buku III dengan judul tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak

atau perjanjian perjanjian dengan menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang lain atau lebih.

Perumusan yang demikian memperlihatkan bahwa suatu perjanjian adalah ;

a) Suatu perbuatan

b) Antara sekurang kurangnya dua orang

c) Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara para pihak

30Kartini Mulyadi. Op:cit: 93-94


35/208



35

Perbuatan di sini mengandung maksud bahwa perjanjian hanya mungkin

terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, yang tidak terbatas dalam bentuk pikiran

atas dasar inilah kemudian dikenal adanya perjanjian konsensuil, perjanjian formil

dan perjanjian riil.

Bagian kedua dari unsur Pasal 1313 tersebut menyatakan bahwa antara

sekurang-kurangnya dua orang menunjukan bahwa suatu perjanjian tidak

mungkin dibuat sendiri. Lalu pada bagian selanjutnya dinyatakan perbuatan

tersebut melahirkan perikatan diantara para pihak mempertegas bahwa debitur

pada satu pihak sebagai pihak yang berkewajiban dan kreditur pada pihak lain

yang berhak atas pelaksanaan prestasi oleh debitur.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang

dimiliki para pihak, sebelum perjanjian yang dibuat mengikat para pihak maka

oleh KUHPerdata diberikan berbagai asas umum yang menjadi batas serta

pedoman dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat, yaitu :

asas personalia, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas perjanjian

berlaku sebagai undang-undang, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas

persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas

kepatutan. Selanjutnya mengenai asas-asas tersebut akan dijelaskan dan diuraikan

pada bagian pembahasan kedudukanpacta sunt servandadalam jual beli secara

elektronik di bab IV.

D. Jenis-jenis Dan Hapusnya Perjanjian

1. Jenis-jenis Perjanjian


36/208



36

a) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik sering kali juga disebut dengan perjanjian bilateral

atau bisa disebut dengan perjanjian dua pihak. Perjanjian timbal balik adalah

perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak dan

hal serta kewajiban itu saling berhubungan satu dengan yang lain.

Yang dimaksud dengan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang

lain adalah bahwa bilamana dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut,

yang satu mempunyai hak maka pihak yang lain di sana berkedudukan sebagai

pihak yang memikul kewajiban. Jadi pembagian di sini didasarkan atas perikatan

yang muncul dari perjanjian tersebut, apakah mengikat satu pihak atau kedua

belah pihak. Perjanjian timbal balik ini dapat dicontohkan dengan perjanjian jual

beli, sewa menyewa dan tukar menukar.

Selain itu ada juga yang merumuskan sebagai perjanjian yang bagi masing-

masing pihak menerbitkan perikatan bagi yang lain. Perumusan seperti ini

mendasarkan pada pikiran bahwa dalam tiap-tiap perikatan selalu ada dua pihak

dimana pihak yang satu mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai

kewajiban. Syarat bahwa kewajiban pada kedua belah pihak harus mempunyai

nilai yang sama (seimbang), baik objektif maupun subjektif tidak mempengaruhi

pengelompokan perjanjian tersebut ke dalam perjanjian timbal balik.

31

....... dari perjanjian yang timbal balik yang tidak sempurna senantiasa

timbul suatu kewajiban pokok bagi satu pihak sedangkan mungkin juga

pihak yang lainnya adalah wajib untuk melakukan sesuatu tanpa bahwa di

b) Perjanjian Timbal Balik Tidak Sempurna

H.F.A. Vollmar berpendapat bahwa

31J.Satrio II. 1995. Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: PTCitra Aditya Bakti: 43-45


37/208



37

situ dengan tegas ada prestasi-prestasi yang satu sama lain saling seimbang,

misalnya si penerima pesan senantiasa adalah wajib untuk melaksanakan

pesan yang dikenakan dan diterima, tetapi atas pundak orang yang memberi

pesan hanyalah meletakan kewajiban-kewajiban apabila si penerima pesan

telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah diperjanjikanupah.32

Perjanjian timbal balik tidak sempurna pada dasarnya adalah perjanjian

sepihak karena kewajiban pokoknya hanya ada pada salah satu pihak saja. Tetapi

dalam hal-hal tertentu dapat timbul kewajiban-kewajiban pada pihak lain,

misalnya perjanjian pemberian kuasa (lastgeving) tanpa upah.

33

Redaksi kata memberikan keuntungan pada Pasal 1314 seperti tersebut di

atas sebenarnya lebih tepat kalau diganti dengan kata prestasi, sebab tidak menjadi

soal apakah pada akhirnya prestasi itu menguntungkan atau tidak.

c) Perjanjian cuma-cuma

KUHPerdata dalam Pasal 1314 telah memberikan perbedaan defenisi antara

perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban, yaitu :

suatu persetujuan dibuat cuma-cuma atau atas beban

suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan manapihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa

menerima suatu manfaat bagi dirinya sendirisuatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan

masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidakberbuat sesuatu

34

Dalam hal perjanjian cuma-cuma ini Mariam Darus berpendapat bahwa

perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah

satu pihak saja, contoh dari perjanjian cuma-cuma ini yaitu hibah, pinjam pakai

cuma-cuma, penitipan barang cuma-cuma.

32H.F.A. Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata: Diterjemahkan Oleh I.S.

Adiwimarto. Jakarta: CV Rajawali: 130

33J.Satrio II. Op:cit 45

34Ibid. 31-32


38/208



38

Termasuk dalam perjanjian cuma-cuma ini adalah perjanjian-perjanjian

dimana ada prestasi pada kedua belah pihak tetapi prestasi yang satu adalah lebih

kecil atau tidak seimbang, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa prestasi

dimaksudkan agar terjadi suatu kontra prestasi terhadap pihak lain.

d) Perjanjian Atas Beban

Defenisi perjanjian atas beban yang ada dalam Pasal 1314 KUHPerdata

dianggap lebih mengarah kepada perjanjian timbal balik, untuk itu para sarjana

telah memberikan perumusan lain tentang perjanjian atas beban yaitu :

Perjanjian atas beban yaitu persetujuan dimana terhadap prestasi yang satu

selalu ada kontraprestasi pihak lain, dimana kontraprestasinya tidak semata-mata

merupakan pembatasan atas prestasi yang satu atau hanya sekedar menerima

kembali prestasinya sendiri.

Beberapa hal yang dapat diperhatikan dari defenisi di atas yaitu :

1) Kata terhadap yang satu mencerminkan bahwa prestasi yang satu

mempunyai hubungan dengan prestasi yang lain.

2) Yang kontra prestasinya bukan merupakan pembatasan atas prestasi yang

lain dapat dicontohkan dengan hibah bersyarat dimana satu pihak bersedia

memberikan hibah (prestasi) asal si penerima hibah memberikan sesuatu

kepada pemberi hibah

3) Kemudian dalam kalimat yang kontra prestasinya bukan sekedar menerima

kembali prestasinya sendiri dapat dicontohkan dengan perjanjian pinjam


39/208



39

pakai dimana kontra prestasinya adalah sekedar mengembalikan apa yang

dipinjam yang tak lain adalah prestasinya pihak lain itu sendiri.

Selanjutnya menurut Hofmann, kontraprestasi dapat merupakan :

1) Kontra kewajiban, artinya kewajiban yang masih harus dilaksanakan

2) Suatu prestasi yang telah dinikmati, seperti pada utang piutang dimana ada

kewajiban untuk mengembalikan uang pokok ditambah bunga, atas dasar

kredit yang telah diberikan.

3) Dipenuhinya syarat patistatif, misalnya A akan memberikan hadiah kepada B

kalau dalam waktu seminggu bisa mencarikan rumah kontrakan yang

memenuhi selera A. Sebenarnya B tidak mempunyai kewajiaban untuk

mencarikan rumah kontrakan bagi A.35

e) Perjanjian Bernama

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri,

maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut diatur dan dibatasi nama oleh

pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-

hari. Perjanjian khusus terdapat dalam bab V sampai dengan bab XVIII

KUHPerdata.36

Nama-nama yang dimaksud adalah jual beli, sewa menyewa, perjanjian

pemborongan, perjanjian wesel, perjanjian asuransi dan lain-lain. Dan disamping

undang-undang memberikan nama tersendiri, undang-undang juga memberikan

pengaturan khusus atas perjanjian-perjanjian bernama. Dari contoh-contoh

35Ibid.39-41

36 Mariam Darus Badrulzaman II. 2001 Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam RangkaMemperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun. Bandung: PT Citra AdityaBakti. Op:cit 67


40/208



40

terseburt nampak bahwa perjanjian bernama tidak hanya terdapat di dalam

KUHPerdata saja tetapi juga dalam KUHD bahkan dalam undang-undang

tersendiri. Jadi yang penting dalam perjanjian bernama yaitu perjanjian tersebut

telah daitur dalam undang-undang atau telah mendapat pengaturan khusus dalam

undang-undang.

f) Perjanjian Tidak Bernama

Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan dua kelompok perjanjian yang oleh

undang-undang diberikan suatu nama khusus yang kemudian disebut perjanjian

bernama (nominaatcontracten) dan perjanjian yang dalam undang-undang tidak

dikenal dengan suatu nama tertentu yang dikenal dengan perjanjian tidak bernama

(innominaat contracten).

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian di luar perjanjian bernama

yang tidak diatur dalam KUHPerdata tetapi terdapat dalam masyarakat. Jumlah

perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan

pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian

pemasaran, perjanjian pengelolaan. Terjadinya perjanjian ini di dalam praktek

adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak (partij otonomie).

Bahkan dalam kehidupan sehari-hari ada perjanjian yang mempunyai nama

yang sama dengan yang disebutkan dalam undang-undang tetapi dalam

masyarakat diberikan arti yang lain. Misalnya oleh masyarakat kontrak dan

perjanjian yang pada prinsipnya sama diartikan sebagai perjanjian tertulis yang

berlaku untuk jangka waktu tertentu.37

37J.Satrio II. Op:cit 148


41/208



41

g) Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat,

mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain,

menurut KUHPerdata perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya

hak milik dari suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan

kesepakatan (konsensuil) dan harus diikuti dengan penyerahan (perjanjian

kebendaan).

h) Perjanjian Kebendaan (zakelijk)

Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian dengan mana seorang

menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain yang membebankan

kewajiban (oblige) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain

(levering). Penyerahan itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal

jual beli benda tetap maka perjanjian jual belinya disebutkan perjanjian jual beli

sementara (voorlopig koopcontract). Untuk jual beli benda-benda bergerak maka

perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan jatuh bersamaan.38

Perjanjian kebendaan dimaksudkan untuk mengoperkan atau mengalihkan

benda (hak atas benda) disamping untuk menimbulkan, mengubah atau

menghapuskan hak-hak kebendaan. Hal lain yang perlu diingat yaitu bahwa

peralihan, perubahan dan penghapusan hak-hak kebendaan tidak semata-mata

38Mariam Darus Badrulzaman II. Op:cit. 67-68


42/208



42

didasarkan atas sepakat saja, tetapi undang-undang sering kali menyaratkan

bentuk sepakat tertentu misalnya tertulis membuat akta atau didaftarkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka ada dua kelompok pendapat para

sarjana yaitu kelompok yang menganggap hanya dengan sepakat saja sudah

menimbulkan akibat hukum kebendaan atau telah terjadi perjanjian kebendaan.

Sedangkan kelompok yang lain menganggap bahwa ada perjanjian kebendaan

kalau dalam sepakat sudah tersimpul adanya kehendak untuk menimbulkan akibat

kebendaan, timbulnya akibat hukum itu tidak cukup dengan sepakat saja.39

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara

para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan.

Sedangkan Mariam Darus berpendapat bahwa perjanjian konsensuil adalah

perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persetujuan kehendak

untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdata perjanjian ini sudah

mempunyai kekuatan mengikat.

i) Perjanjian Konsensuil

40

39

J.Satrio II. Op:cit 57-5840Mariam Darus Badrulzaman II. Op:cit. 68

j) Perjanjian Rill

Perjanjian rill adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi

pokok perjanjian telah diserahkan. Contohnya perjanjian utang piutang, pinjam

pakai, penitipan barang. Perjanjian jual beli menurut KUHPerdata pada asasnya

merupakan perjanjian konsensuil, tetapi perjanjian jual beli tanah menurut hukum

agraria merupakan perjanjian riil karena mendasarkan pada hukum adat yang

bersifat riil.


43/208



43

Sebuah kesepakatan dianggap belum cukup untuk menimbulkan perjanjian

riil. Bahkan pada perjanjian riil sepakat mempunyai dua fungsi yaitu sebagai

unsur dari pada perjanjian riil dan unsur lainnya dapat menimbulkan perjanjian

yang berdiri sendiri.

k) Perjanjian Liberatoir

Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian yang membebaskan orang dari

keterikatannya dari suatu kewajiban tertentu, jadi perjanjian liberatoir atau

perjanjian yang menghapuskan perikatan yaitu perjanjian antara dua orang atau

pihak yang maksudnya atau isinya adalah untuk menghapuskan perikatan yang

ada diantara mereka.41

Tidak terlalu jauh berbeda dengan defenisi di atas Vollmar berpendapat

bahwa sebuah perjanjian disebut perjanjian liberatoir kebalikan dari yang

obligatoir apabila itu mengenai perjanjian-perjanjian yang dari itu tidak terutama

timbul kewajiban-kewajiban malah dari itu dihapuskan kewajiban-kewajiban yang

ada

42

41

J.Satrio II. Op:cit. 49-5442H.F.A. Vollmar. Op:cit. 134

. Yang dapat dicontohkan dari perjanjian liberatoir yaitu novasi dan

pembebasan utang.

l) Perjanjian Pembuktian

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menetapkan

alat-alat bukti apa yang dapat atau dilarang digunakan dalam hal terjadi

perselisihan antara para pihak. Di dalamnya dapat pula ditetapkan kekuatan

pembuktian yang bagaimana yang akan diberikan oleh para pihak terhadap satu

alat bukti tertentu.


44/208



44

Ada yang menamakan perjanjian pembuktian sebagai perjanjian yang

berkaitan dengan hukum acara. Karena sebagai bagian dari suatu perjanjian yang

lebih luas perjanjian pembuktian bermanfaat dalam pelaksanaannya dalam suatu

proses perkara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pembuktian perjanjian pembuktian

adalah :

1. Memudahkan pembuktian dan karenanya menghindari proses perkara yang

berkepanjangan

2. Membatasi atau menyimpangi ketentuan undang-undang tentang

pembuktian.43

m) Perjanjian untung-untungan

Dapat dikatakan bahwa hampir setiap perjanjian bermaksud menguntungkan

atau merugikan para pihak sebagai akibat dari pada peristiwa yang masih tidak

pasti dan baru akan terjadi di kemudian hari. Hal yang istimewa dari perjanjian

untung-untungan adalah bahwa prestasi-prestasi timbal balik tidak akan seimbang

antara yang satu dengan yang lain, sedangkan pihak-pihak justru mengaharapkan

ketidaksamaan nilai dari pada prestasi-prestasinya.

Perjanjian untung-untungan bersifat timbal balik yaitu bahwa bagi kedua

belah pihak timbul kewajiban meskipun dengan syarat yang konsuil atau

kebetulan, dengan catatan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut telah dimasukan

ke dalam daya berlakunya syarat yang konsuil tersebut dan bukan hanya

merupakan tambahan, unsur untung-untungan harus dominan itu merupakan

43J.Satrio II. Op:cit. 59-62


45/208



45

bagian yang esensial dari perjanjian.44

Perajanjian publik merupakan perjanjian yang sebagian atau seluruhnya

dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah

pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan

atasan dan bawahan (subrodinated) jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama

(co-ordinated) misalnya perjanjian ikatan dinas.

Perjanjian untung-untungan dapat

dicontohkan dengan perjanjian asuransi.

n) Perjanjian Publik

45

44

H.F.A. Vollmar. Op:cit. 408-40945J.Satrio II. Op:cit. 63

o) Perjanjian Campuran (contarctus sui generis)

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur

perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa)

tetapi juga menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.

Terhadap perjanjian campuran ini ada berbagai paham diantaranya :

1) teori kombinasi atau kumulasi

Teori ini berpendapat bahwa unsur-unsur perjanjian dipisah-pisahkan,

kemudian untuk masing-masing diterapkan ketentuan perjanjian bernama yang

cocok untuk unsur tersebut, atau dengan kata lain ketentuan mengenai perjanjian

khusus diterapkan secara analogi sehingga unsur dari setiap perjanjian khusus

tetap ada (contractus kombinasi). Dalam teori ini kesulitan akan timbul bila

ketentuan perjanjian tersebut bertentangan satu sama lain.

2) teori absorbsi


46/208



46

Paham ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah

ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menguntungkan. Paham ini

melihat terlebih dahulu unsur mana dalam perjanjian tersebut yang paling

menonjol lalu diterapkan peraturan perjanjian yang sesuai dengan unsur-unsur

yang paling dominan tersebut, di sini unsur yang lain dikatakan seolah-olah

terhisap oleh unsur yang pokok atau dominan.46

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada

salah satu pihak saja, sedang pada pihak yang lainnya hanya ada hak saja. Pada

tindakan hukum sepihak untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki yang

bertindak cukup satu orang saja, tetapi dalam perjanjian sepihak karena ia

merupakan perjanjian maka ia harus didasarkan sepakat dan untuk itu paling

sedikit harus ada dua pihak. Contoh perjanjian sepihak yaitu hibah, kuasa tanpa

upah, penitipan barang cuma-cuma, dan lain-lain.

p) Perjanjian Sepihak

47

46Mariam Darus Badrulzaman II. Op:cit. 6947J.Satrio II. Op:cit. 42-43

q) perjanjian Untuk Menetapkan Kedudukan Hukum

Dalam perjanjian untuk menentukan kedudukan hukum para pihak sepakat

untuk menetapkan dan mengetahui kedudukan hukum masing-masing. Perjanjian

ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban baru, hanya

dimaksudkan untuk menghapuskan ketidakpastian mengenai adanya atau isinya

suatu hubungan hukum (hak dan kewajiban para pihak

tinjauan hukum perjanjian terhadap tanggung

Documents