question & answer materi kuliah hukum perdagangan

Resume by Dede Firmansah (defirz)

QUESTION AND ANSWER MATA KULIAH HUKUM PERDAGANGAN

1. a. Apa yang dimaksud dengan perikatan

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana

pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain

berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut

b. Jelaskan 3 (tiga) jenis perikatan yang sdr ketahui dilengkapi dengan contoh dari

masing2 perikatan

1) Perikatan bersyarat ( voorwaardelijk )

perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu

kejadian dikemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.

Pertama mungkin untuk memperjanjikan, bahwa perikatan itu barulah akan

lahir, apabila kejadian yang belum tentu itu timbul.

a) Perikatan dengan syarat tangguh

Perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan

perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa tersebut.

Contoh: Pada saat ini ada seorang wirausaha menjanjikan untuk

memberikan modal usaha yang besar kepada kliennya, jika nanti

kliennya berhasil menciptakan produk inovatif dan data potensi

pasar di kabupaten Purwakarta

b) Perikatan dengan syarat batal

perikatan yang sudah lahir sebelumnya justru berahir atau dibatalkan

apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi

Contoh:

• Rina memberikan sewa gratis atas apartemennya kepada tuti

sampai dengan anaknya rina kembali dari luar negeri

• Indonesia memberikan bantuan ekspor beras dalam jumlah besar

dengan harga murah kepada malaysia yang sedang mengalami

ketidaksetabilan ekonominya sampai keadaannya kembali

normal/stabil ekonominya

2) Perikatan dengan ketetapan waktu

Perikatan yang menangguhkan pelaksanaannya atau digantungkan pada suatu

ketetapan waktu dengan menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian

atau perikatan tersebut.

Contoh: Perjanjian perburuhan (PKWT), suatu hutang wesel yang dapat ditagih

suatu waktu setelahnya dipertunjukan, pembatasan waktu dalam sewa

menyewa untuk pembayaran biaya sewa, dll.

3) Perikatan yang membolehkan memilih ( alternatife )

Suatu perikatan dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi yang dapat

dilakukan oleh si berhutang untuk melunasi hutangnya kepada orang yang

memberi piutang.


Contoh: si berhutang boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau

mobilnya atau uang satu juta rupiah untuk membayar hutangnya

kepada yang memberi piutang.

2. a. Uraikan isi ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, Jelaskan juga maknanya

Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan:

• Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi

mereka yang membuatnya : para pihak dalam suatu kontrak bebas mengatur

sendiri kontrak tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of

contract)

• Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah

pihak, atau karena alasan - alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk

itu

• Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak dan asas

konsensual

1) Asas Kebebasan berkontrak

sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-

luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk

mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya”

2) Asas Konsesual

Suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan

Perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok

Tidak diperlukan suatu formalitas

pada umumnya semua perjanjian bersifat konsensual kecuali UU

menentukan suatu formalitas tertentu (perjanjian perdamaian harus tertulis,

perjanjian penghuibahan barang tidak bergerak harus dengan akte notaris)

3. a. Jelaskan apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaiman diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata Ps 1320 KUH Perdata: “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Pada dasarnya semua orang dewasa cakap menurut hukum orang yang tidak cakap pasal 1330 KUH Perdata

i) Orang-orang yang belum dewasa ii) Mereka yang dibawah pengampuan iii) Perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU, dan semua orang

kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

Syarat Subyektif


3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.

Syarat Obyektif


c. Jelaskan akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat subyektif dan “syarat obyektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut diatas

Bila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan

(voidable)

Bila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum

(void) atau perjanjian dianggap tidak pernah ada

Bila kedua syarat terpenuhi maka selanjutnya akan menjadi perikatan

4. a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “prestasi” dan “wan prestasi” dalam hukum perdata dan uraikan jenis-jenis prestasi dan wanprestasi dengan contohny masing-masing (debitur,dll)

Prestasi merupakan terlaksananya ketentuan yang telah disepakati bersama yang telah mengikat para pihak dan terlaksana sesuai dengan "term" dan "condition" sebagiamana kesepakatan yang telah dibuat.

Prestasi dalam suatu perjanjian sesuai dengan 1234 KUH Perdata adalah : 1) Memberikan/menyerahkan suatu barang (jual beli, tukar menukar, sewa,

hibah, pinjam pakai) 2) Berbuat sesuatu (perjanjian perburuhan, membangun rumah, memperbaiki

barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan untuk pemesan. dll)

3) Tidak berbuat sesuatu (perjanjian untuk tidak membangun rumah, tidak mendirikan perusahaan yang sejenis dll)

Wanprestasi adalah apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya (tidak terlaksananya prestasi), karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Jenis-Jenis wanprestasi : 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.

Contoh: Rani membawa smartphone-nya ke sevice centre karena mengalami kerusakan kemudian meminta service dan diberikan jangka waktu pengerjaan. Ketika waktu pengerjaan telah selesai, Rani dating lagi ke sevice centre itu tapi pengelola tidak mengerjakan dan menyuruh service ditempat lain tanpa alasan yang jelas.

2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan Contoh: Kelas TPL APP 2012 akan mengadakan study tour ke IKM di

Yogyakarta dan pihak TPL sudah memesan sebuah Bus yang ber-AC, tempat duduk nyaman, dan pembayaran sudah termasuk biaya tol dan supir. Tapi ketika hari-H nya bus yang dating tidak sesuai harapan dan supir masih meminta uang makan dan biaya tol.

3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat Contoh: Dede memesan mesin produksi kripik harus datang paling lambat

tanggal 2 januari 2013 karena kepentingan yang mendesak, tapi pihak pemasok mesin lalai sehingga mesin yang dipesan datang sangat terlambat yakni tanggal 10 januari 2013.


4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Contoh: Andi dan Sabar merupakan pengusaha dengan bisnis yang sejenis

bidang took buku di satu daerah, mereka melakukan sebuah perjanjian dimana perjanjian itu terjadi kesepakatan bahwa sabar hanya boleh menjual ATK dan tidak menjual buku bacaan, sedangkan andi sebaliknya.

b. Jelaskan apa itu Somasi menurut KUH Perdata pasal 1238! Dan apa kaitannya

dengan wanprestasi?

Somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi.

Ps.1238 KUH Perdata si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

Tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal sebagai somasi. Jadi, somasi berfungsi sebagai peringatan dari

kreditur kepada debitur untuk melaksanakan prestasi (kewajibannya).

c. Apakah yang menjadi hak kreditur apabila debitur melakuakan “wan prestasi” dan

apakah pembelaan yang dapat dilakukan debitur apabila ia dituduh melakuakn wan

prestasi

Hak Kreditur Bila Debitur Lalai (1267 Kuh Perdata)

1) Pemenuhan perjanjian

2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

3) Ganti rugi

4) Pembatalan perjanjian

5) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

Pembelaan Debitur Yang Dituduh Lalai

1) Mengajukan adanya keadaan memaksa (overmacht – force majeur)

2) Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai

3) Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi


PART 2 Q&A :HUKUM PERDAGANGAN

1. a. Jelaskan pengertian “konsumen” sebagaimana tercantum dalam UU Perlindungan

konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk

hidup lain dan tidak untuk diperdagang kan.

b. Jelaskan hak-hak dan kewajiban “konsumen” sebagaimana tercantum dalam UU

Perlindungan konsumen

Hak-Hak Konsumen

1. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau

jasa;

2. Memilih barang dan jasa serta mendapatkan nya sesuai dengan nilai tukar dan

kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang ada;

4. Didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan

5. Mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

6. Mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

7. Diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

8. Mendapatkan kompensasi, ganti rugi, penggantian apabila barang/jasa yang

diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban Konsumen

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang/jasa demi keamanan dan keselamatan;

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa;

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara

patut.

c. Jelaskan pengertian “pelaku usaha” sebagaimana tercantum dalam UU

Perlindungan konsumen

Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

ekonomi. Yang termasuk dalam pengertian Pelaku Usaha adalah perusahaan,

korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, grosir, leveransir,

pengecer dan lain-lain.


d. Jelaskan hak-hak dan kewajiban “pelaku usaha” sebagaimana tercantum dalam

UU Perlindungan konsumen

Hak Pelaku Usaha

1. Menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai

tukar barang/jasa yang diperdagangkan;

2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak

baik;

3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa

konsumen

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti bahwa kerugian konsumen

tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan

Kewajiban Pelaku Usaha

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang/jasa, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan

pemeliharaan barang;

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif

2. a. Uraikan perlindungan terhadap apakah yang diberikan oleh Undang-Undang Hak

Cipta, Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Merek?

1) Hak Cipta (Copyright)

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta

Buku, program komputer, pamflet, tata letak (lay out) karya tulis yang

diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.

Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara

diucapkan.

Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

Drama, drama musikal, tari, koreografi, pantomim.

Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.

Arsitektur

Seni Batik

Fotografi

Sinematografi

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dll


2) Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan industri (industrial property right) adalah hak atas kepemilikan aset

industri. Hak kekayaan industri berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai

perlindungan hak kekayaan industri tahun 1883 yang telah direvisi dan

diamandemen pada tanggal 2 Oktober 1979 adalah:

Paten (Patent)

Merek (Trademark)

Rahasia Dagang (Trade Secrets)

Desain Industri (Industrial Design)

Tata Letak Sirkuit Terpadu (Circuit Layout)

3. a. Apakah yang di maksud hak paten?

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil

penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan

sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain

untuk melaksanakannya

b. Jelaskan apakah syarat-syarat dasar untuk mendapatkan hak paten

Syarat mendapatkan hak paten ada tiga yaitu:

a) Unsur kebaruan (Novelty)

Penemuan tersebut merupakan penemuan baru.

b) Memiliki langkah inventif (inventive steps)

Penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga sebelumnya (non

obvious). Maka bila hanya sekedar menggabungkan dua benda tidak dapat

dipatenkan. Misalnya pensil dan penghapus menjadi pensil dengan penghapus

diatasnya. Hal ini tidak bisa dipatenkan

c) Dapat diterapkan dalam industri (industrial applicable)

Penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial, karena dalam

suatu penemuan teknologi, secanggih apapun, tetapi tidak dapat diproduksi dalam

skala industri (karena harganya sangat mahal / tidak ekonomis), maka tidak berhak

atas paten.

c. Uraikan apa yang dimaksud dengan unsur kebaruan dan langkah inventif yang

merupakan unsur mutlak dan paten

Unsur kebaruan diartikan sebagai jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak

sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya. Teknologi yang diungkap

sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar

Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain

yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum

tanggal penerimaan.

http://kamusbisnis.com/arti/industri/

http://kamusbisnis.com/arti/aset/


Unsur langkah inventif diartikan jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai

keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Sedang unsur dapat diterapkan dalam industri diartikan jika invensi tersebut dapat

dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.

4. a. Apakah yang dimaksud dengan merek dagang

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,

susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda

dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

b. Apakah fungsi dari suatu merek?

Merek berfungsi sebagai :

Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang

lain atau badan hukum lainnya;

Sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup

dengan menyebut mereknya;

Sebagai jaminan atas mutu barangnya;

Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

c. Apakah fungsi dari suatu pendaftaran merek untuk menjadi “merek terdaftar” ?

Fungsi Merek Terdaftar

1. Sebagai alat bukti sebagai pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;

2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada

pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa

sejenisnya;

3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama

keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa

sejenisnya.

c. Uraikan apakah yang dimaksud dengan “memiliki daya pembeda” sebagaimana

menjadi salah satu unsur mutlak dan merek

Suatu merek dagang adalah tanda pembeda yang mengidentifikasikan barang atau jasa

tertentu yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu perusahaan. Daya Pembeda ini

digunakan untuk membangun loyalitas konsumen, karena pada merek dagang tersebut

membantu pelanggan mengidentifikasi suatu barang atau jasa yang satu dengan yang

lainnya dimana sifat dan kualitasnya memiliki keunikan atau keunggulan masing-

masing.


5. a. Jenis Forum Penyelesaian Sengketa

1) Negosiasi

Negosiasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak

yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.

Kelemahan :

a. Bila kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak yg kuat akan

cenderung menekan pihak yang lebih lemah.

b. Proses negosiasi cenderung lambat dan memakan waktu

c. Bila salah satu pihak terlalu berpegang teguh pada pendiriannya, maka proses

negosiasi menjadi tidak produktif

2) Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk

memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan

bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam

menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga

yang netral tersebut disebut dengan mediator

3) Konsultasi

Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara

kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga.

4) Konsiliasi

Konsiliasi hampir sama dengan dengan mediasi, namun lebih formal, konsiliasi

sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar

mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan, serta

putusannya tidak mengikat para pihak.

5) Arbitrase

Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang

netral, baik individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase ad hoc (sementara).

Dewasa ini arbitrase semakin banyak dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa

dagang internasional karena :

Penyelesaiannya relatif cepat, dimana keputusannya bersifat final dan mengikat;

Terjaga kerahasiaannya, baik kerahasiaan persidangan maupun putusan

arbitrasenya

Para pihak bebas untuk memilih arbiternya, yang dianggap netral dan ahli atau

spesialis mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi.

Para arbiter dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa atas dasar et aequa et

bono (kelayakan dan kepatutan)

Putusan arbitrase internasional relatif dapat dilaksanakan dinegara lain

dibandingkan dengan putusan pengadilan.

6) Penilaian Ahli

merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak

yang bersengketa. Dalam Hukum Acara, dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu

kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi

pada pokok persengketaan.

7) Pengadilan

Penggunaan cara ini adalah apabila penyelesaian sengketa melalui cara-cara

penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa dapat

dilakukan melalui badan peradilan tapi dengan syarat para pihak sepakat untuk

menyerahkan sengketanya kepada suatu pengadilan dari negara tertentu.

b. Prinsip penyelasaian sengketa

1) Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus)

Prinsip ini menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian

sengketa, atau menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah

berlangsung diakhiri.

2) Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa

Para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau

mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (principle of free choice of means).

Prinsip ini termuat antara lain dalam pasal 7 The UNCITRAL Model Law on

International Commercial Arbitration.

3) Prinsip Kebebasan Memilih Hukum Kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan

(bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok


sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan

untuk memilih kepatutan dan kelayakan (ex aequo et bono).

4) Prinsip Itikad Baik (Good Faith)

Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral

dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad

baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya.

6. a. Uraikan isi ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, Jelaskan juga maknanya

Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan:

• Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka

yang membuatnya : para pihak dalam suatu kontrak bebas mengatur sendiri kontrak

tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)

• Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,

atau karena alasan - alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu

• Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak dan asas

konsensual

1) Asas Kebebasan berkontrak

sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luas-

nya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan

perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya”

2) Asas Konsesual

Suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan

Perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok

Tidak diperlukan suatu formalitas

pada umumnya semua perjanjian bersifat konsensual kecuali UU menentukan

suatu formalitas tertentu (perjanjian perdamaian harus tertulis, perjanjian

penghuibahan barang tidak bergerak harus dengan akte notaris)

c. Jelaskan apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaiman diatur dalam

pasal 1320 KUH Perdata

Ps 1320 KUH Perdata:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Pada dasarnya semua orang dewasa cakap menurut hukum orang yang tidak cakap

pasal 1330 KUH Perdata

i) Orang-orang yang belum dewasa

ii) Mereka yang dibawah pengampuan

iii) Perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU, dan semua orang kepada

siapa UU telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Syarat Subyektif

Syarat Obyektif


7. a. Uraiakan apa yang dimaksud dengan “Keadaan memaksa” dalam pengertian

hukum perdata?

Keadaan Memaksa adalah suatu kejadian tak terduga, tak disengaja dan tak dapat

dipertanggung-jawabkan kepada debitur yang memaksa debitur terpaksa tidak dapat

menepati janjinya.

b. Jelaskan pengertian dan contoh “keadaan memaksa” mutlak dan tidak mutlak

Bencana alam atau kecelakaan yang sangat hebat hingga menyebabkan debitur

tidak mungkin menepati janjinya.

Keadaan dimana sebenarnya masih mungkin untuk melaksanakan perjanjian, tetapi

dengan pengorbanan debitur yang sangat besar, sehingga tidak lagi sepantasnya

pihak kreditur menuntut pelaksanaan perjanjian (ex. Bangkrut).

c. Jelaskan isi pasal 1244 KUH Perdata berkaitan dengan “keadaan memaksa”

Debitur tidak akan dihukum untuk membayar ganti rugi apabila ia membuktikan

bahwa ia tidak melaksanakan suatu perjanjian disebabkan oleh terjadinya suatu

keadaan memaksa.

Apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dianggap bersalah, kecuali ia

bisa membuktikan bahwa ia tidak salah karena terjadinya keadaan memaksa

d. Jelaskan pengertian resiko dan kaitannya dengan “keadaan memaksa”

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian

diluar kesalahan salah satu pihak.

Dengan demikian persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa.

8. Jelaskan cara-cara hapusnya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam KUH

Perdata

Ps.1381

a. Pembayaran

Pembayaran adalah pemenuhan perjanjian secara sukarela (pembeli membayar uang

harga pembelian, penjual membayar dengan menyerahkan barang yang dijual)

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran;

Si berutang menitipkan kewajibannya kepada notaris atau juru sita pengadilan;

Penolakan kreditur dicatat dalam proses verbal oleh notaris atau juru sita;

Debitur mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk mengesahkan

penawaran pembayaran yang telah dilakukan;

Setelah disahkan pengadilan, maka pembayaran dititipkan di kepaniteraan

Pengadilan Negeri.

Debitur dianggap telah melunasi kewajibannya dan resiko atas barang atau uang

yang dititipkan menjadi beban si berpiutang (kreditur)


c. Pembaruan utang (novasi) (cessie dan subrogasi)

NOVASI:

1. Novasi Obyektif

Apabila orang yang berutang membuat perikatan utang baru guna orang yang

menghutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan

karenanya (diperbarui obyeknya);

2. Novasi Subyektif

Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang

lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya (novasi subyektif

pasif)

Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk

untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa siberutang dibebaskan dari

kewajibannya (novasi subyektif aktif)

CESSIE:

Merupakan pemindahan utang atas nama

- Si berpiutang menjual haknya kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi

kreditur baru bagi si berutang

- Perbedaan dengan subrogasi adalah pada subrogasi utang dibayar maka menjadi

hapus, pada cessie utang tidak pernah hapus karena keseluruhannya dipindahkan

kepada kreditur baru

d. Perjumpaan utang (kompensasi)

Penghapusan utang dengan jalan memperhitungkan utang piutang secara timbal balik

antara kreditur dan debitur

Harus disepakati diantara kedua belah pihak, tidak terjadi dengan sendirinya.

e. Percampuran utang

Apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka

demi hukum terjadi percampuran yang menghapuskan utang piutang.

f. Pembebasan utang

Si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si

berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian.

g. Musnahnya barang yang terutang

Jika obyek perjanjian musnah diluar kesalahan siberutang dan sebelum ia lalai

melaksanakan kewajibannya

h. Batal/pembatalan

Dikaitkan dengan ketentuan ps.1320 KUHPerdata

i. Berlakunya suatu syarat batal

Berlakunya suatu syarat batal (perikatan bersyarat)

j. lewat waktu (verjaring)

Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan ataupun perorangan hapus karena

daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun.


9. a. Uraikan definisi jula beli menurut sistem hukum perdata Indonesia

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana penjual berjanji untuk

menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pembeli berjanji untuk membayar

harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan atas perolehan hak milik

tersebut.

b. Apakah yang dimaksud dengan sifat konsensual dari suatu perjanjian jual beli?

Perjanjian jual-beli adalah perjanjian yang bersifat konsensual, artinya perjanjian

itu sudah ada sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat dan mempunyai kekuatan

hukum pada detik tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai

unsur-unsur pokok (essensialia), yaitu barang dan harga.

Sifat konsensual perjanjian jual beli menyatakan dengan tegas dalam pasal 1458

KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif bahwa “perjanjian jual beli dianggap

telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai kata sepakat

tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum

dibayar”

c. Kapan terjadinya penyerahan hak milik pada perjanjian beli, baik pada barang yang

bergerak, barang tidak bergerak (atas nama) atau barang tidak berwujud (hak)?

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka

mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjualbelikan sesuai dengan bunyi

pasal KUHPerdata 1458 diatas,

Jadi perjanjian jual beli itu hanya bersifat obligatoir saja, dalam arti perjanjian

jual beli belum memindahkan hak milik, melainkan, baru meletakkan hak dan

kewajiban kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada pihak pembeli hak untuk

menuntut diserahkannya hak milik atas barang, sesuai dengan Pasal 1459 KUH

Perdata yang memuat ketentuan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak

berpindah kepada pihak pembeli jika belum dilakukan penyerahan barang tersebut.

d. Jelaskan apakah syarat sahnya suatu levering

1. Sahnya perjanjian yang menjadi dasar dilakukannya levering

2. Dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap barang yang di levering

kan (adapun orang yang bebas thd barang yg dileveringkan adalah pemilik barang

sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya).