DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM ..................................................................... i

HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ........................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ............................. iii

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ...................... iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....................................................v

HALAMAN KATA PENGANTAR ............................................................... vi

HALAMAN DAFTAR ISI ............................................................................. ix

ABSTRAK .................................................................................................... xiii

ABSTRACT .................................................................................................. xiv

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................... 6

1.3 Ruang Lingkup Masalah ............................................................. 6

1.4 Orisinalitas .................................................................................. 7

1.5 Tujuan Penulisan ........................................................................ 9

1.5.1 Tujuan umum .................................................................. 9

1.5.2 Tujuan khusus ............................................................... 10

1.6 Manfaat Penulisan .................................................................... 10

1.6.1 Manfaat teoritis ............................................................. 10

1.6.2 Manfaat praktis ............................................................. 11

1.7 Landasan Teoritis ...................................................................... 11

1.7.1 Jenis penelitian .............................................................. 17

1.7.2 Jenis pendekatan ........................................................... 17

1.7.3 Sumber bahan hukum ................................................... 19

1.7.4 Teknik pengumpulan bahan hukum .............................. 20

1.7.5 Teknik analisis bahan hukum ........................................ 20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP RAHASIA BANK

DAN PAJAK

2.1 Rahasia Bank ............................................................................ 22

2.1.1 Pengertian rahasia bank ................................................ 22

2.1.2 Dasar pemikiran ketentuan rahasia bank ...................... 23

2.1.3 Pihak-pihak yang berkewajiban menjaga rahasiabank . 25

2.2 Pajak ......................................................................................... 25

2.2.1 Pengertian pajak ............................................................ 25

2.2.2 Unsur-unsur pajak ......................................................... 28

2.2.3 Sistem pengenaan pajak ................................................ 31

BAB IIIPENGATURAN TENTANG PRINSIP RAHASIA BANK DAN

PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM HAL

KEPENTINGAN PERPAJAKAN

3.1 Dasar Hukum Rahasia Bank di Indonesia ................................ 34

3.2 Pengecualian Rahasia Bank ...................................................... 41

3.2.1 Alasan dilakukan pengecualian terhadap rahasia bank 43

BAB IVAKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN APABILADALAM

PEMERIKSAAN PAJAK MUNCUL KESULITAN

4.1 Prosedur Proses Pemeriksaan Pajak dalam UU Perbankan ...... 46

4.2.1 Kesulitan dalam pemeriksaan pajak akibat adanya

prinsip rahasia bank ...................................................... 50

4.2 Akibat Hukum yang Ditimbulkan Apabila dalam Pemeriksaan

Pajak Muncul Kesulitan ............................................................ 54

4.2.2 Akibat hukum bagi pihak perbankan ............................ 55

4.2.3 Akibat hukum bagi pihak direktorat jenderal pajak ... 58

4.3 Solusi untuk Mengatasi Kesulitan dalam Pemeriksaan Pajak

Akibat Adanya Kekosongan Hukum ........................................ 60

4.3.1 Teori Hukum Progresif ................................................. 61

4.3.2 Konstruksi Hukum sebagai Upaya untuk Mengisi

Kekosongan Hukum. ..................................................... 63

4.3.3 Konstruksi Hukum untuk Mengatasi Kesulitan dalam

Pemeriksaan Pajak Akibat Adanya Kekosongan Hukum

....................................................................................... 65

BAB VPENUTUP

5.1 Kesimpulan ............................................................................... 70

5.2 Saran-Saran ............................................................................... 71

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Bank merupakan badan usaha yang membutuhkan kepercayaan dari

nasabahnya untuk mempertahankan eksistensinya. Salah satu cara untuk

menumbuhkan kepercayaan dari nasabah adalah dengan menjaga keutuhan

rahasia bank. Namun dalam keadaan tertentu, seperti untuk kepentingan

pemeriksaan pajak pengecualian terhadap rahasia bank perlu untuk dilakukan.

Meskipun demikian seringkali terjadi kesulitan dalam melakukan pengecualian

terhadap rahasia bank. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum

normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi

dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier. Kesimpulan

dari hasil penelitian ini adalah pengaturan prinsip rahasia bank terkait dengan

proses pemeriksaan pajak di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Akibat hukum yang ditimbulkan bilamana dalam pemeriksaan pajak muncul

kesulitan bagi pihak perbankan dan pihak Direktorat Jenderal Pajak adalah pihak

perbankan dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif bila terbukti

mempersulit dalam memberikan keterangan seputar nasabahnya. Sedangkan

Direktorat Jenderal Pajak menjadi tidak mampu untuk melanjutkan penyidikan

akibat kesulitan memperoleh keterangan dan data seputar nasabah yang diduga

melakukan pelanggaran pajak.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Rahasia Bank, Direktorat Jenderal Pajak.

ABSTRACT

Bank was the agency business which is need trust of its customers to

maintain its existence.One way to grow the trust of customers was by guarding

wholeness secret bank.While in a certain state, as for the benefit of examination

tax exceptions to bank secrecy need to to do.Nevertheless often occur difficulty in

do exceptions to bank secrecy. The study used the law is a normative legal

research. Normative legal research is research that assess the study documents by

using secondary data which is consisting of primary legal material, secondary

legal material, and tertiary legal material. The conclusion of the result of this

research is the principle bank secrecy relating to the investigation tax set in the

act of number 10 years 1998 on amendments to act no 7 / 1992 on banking. The

law inflicted when check taxes appear difficulties for bank and the directorate

general of tax is the bank can criminal sanctions and administrative so that

complicate in providing information about customers.While directorate general of

tax of being unable to continue investigation resulting from difficulties receive

explanation and data about clients alleged violations tax.

Keywords : Tax, Bank Secrecy, DirectorateGeneral of Tax.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem perekonomian suatu negara, bank memiliki peranan yang

sangat penting, hal ini dikarenakan bank merupakan lembaga keuangan yang

menjadi poros dari keuangan masyarakat suatu negara yang berfungsi untuk

menukar, menyimpan, membayar, menerima pembayaran uang tunai, atau alat-

alat pembayaran yang berwujud surat berharga lainnya berdasarkan ketentuan-

ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.1

Bank merupakan suatu bentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang

keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari rumusan

tersebut terlihat bahwa lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga yang

harus mampu dipercaya olehtiap nasabahnya, baik nasabah penyimpan maupun

nasabah peminjam (nasabah debitur).

Melalui kepercayaan dari nasabahlah sebuah bank mampu bertahan untuk

tetap menjalankan kegiatannya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali ke masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat dapat

dikatakan sebagai kunci utama bagi berkembang atau tidaknya sebuah lembaga

perbankan. Oleh karenanya bank sangat berkepentingan untuk menjaga

1Charlie Rudyat, 2010, Kamus Hukum Lengkap, Pustaka Mahardika, Jakarta, h. 86

2

kepercayaan masyarakat, baik yang sudah menjadi nasabah bank tersebut maupun

yang akan menjadi nasabah bank tersebut. Ada beberapa faktor yang sangat

mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-

faktor tersebut adalah:

1. Integritas pengurus

2. Pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan

managerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan.

3. Kesehatan bank yang bersangkutan

4. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk dapat

memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu

bank ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah

menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan

dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak

mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari

nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung

kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan

teguh prinsip rahasia bank.2

Prinsip rahasia bank merupakan salah satu dari beberapa prinsip yang

dikenal dalam hukum perbankan. Bank memiliki kewajiban untuk melaksanakan

prinsip rahasia bank ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10

2Adrian Sutedi, 2014, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger,

Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

3

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan (UU Perbankan).

Perihal kewajiban dari pihak bank untuk melaksanakan prinsip rahasia

bank memperoleh permasalahan kala rahasia bank yang berupa data-data

informasi dari nasabah diperlukan untuk kepentingan tertentu, salah satunya untuk

kepentingan perpajakan. Dimana Direktorat Jendral Pajak selaku salah satu

direktorat jendral dibawah Kementrian Keuangan Indonesia yang bertugas untuk

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

perpajakan, dalam hal ini memerlukan informasi nasabah untuk mengetahui aset-

aset yang dimiliki oleh wajib pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran

perpajakan.

Disatu sisi pihak bank memiliki kepentingan untuk menjaga nama baiknya

dan akreditasinya dengan tidak menyebarluaskan informasi yang dimiliki

nasabahnya untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Disisi lain

Direktorat Jendral Pajak mengemban tugas untuk melaksanakan kebijakan di

bidang perpajakan dan menindak lanjuti pihak-pihak yang diduga melakukan

pelanggaran perpajakan, dan tugas ini memperoleh kesulitan ketika segala

informasi keuangan yang dimiliki oleh nasabah wajib dilindungi kerahasiaannya

oleh bank dan diatur dalam UU Perbankan itu sendiri. Meskipun dapat dipastikan

bahwa hampir seluruh wajib pajak memiliki rekening di bank sehingga

keberadaan rahasia bank itu sendiri menimbulkan kontradiktif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tetang Ketentuan Umum dan Tata Cara

4

Perpajakan (UU KUP) menentukan bahwa wajib pajak dituntut untuk aktif dalam

menghitung dan melaporkan pajak sendiri kepada negara (Asas Self Assessment

System). Dalam penerapannya, kejujuran dari wajib pajak sangatlah diperlukan

agar sistem ini berjalan dengan lancar. Namun kenyataannya sudah menjadi

rahasia umum bahwa banyak wajib pajak yang menyembunyikan aset yang

dimiliki dengan tujuan untuk memperoleh keringanan pajak ataupun menghindari

pajak. Salah satu tempat penyimpan aset kekayaan wajib pajak adalah dalam

bentuk simpanan kekayaan pada sebuah bank baik dalam bentuk uang ataupun

surat-surat berharga. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa

Direktorat Jendral Pajak seringkali membutuhkan informasi seputar aset kekayaan

yang dimiliki oleh wajib pajak yang dalam hal ini merupakan nasabah suatu bank.

Sesungguhnya dalam UU Perbankan telah diatur mengenai pengecualian

rahasia bank, artinya dalam kepentingan tertentu terhadap rahasia bank dapat

dilakukan penerobosan. Penerobosan tersebut dapat dilakukan untuk beberapa

kepentingan, diantaranya : 1) Untuk kepentingan perpajakan; 2) Untuk

kepentingan penyelesaian piutang bank; 3) Untuk kepentingan peradilan dalam

perkara pidana; 4) Untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan

nasabah; 5) Untuk kepentingan tukar menukar informasi antara bank,

Pengecualian dalam rahasia bank ini merupakan bentuk disclosure atau

paksaan hukum (under compulsion of law). Alasan utama dilakukan disclosure ini

tidak lain adalah untuk kepentingan umum. Penerobosan rahasia bank untuk

kepentingan perpajakan didasari dengan pemikiran bahwa masalah perpajakan

berhubungan erat dengan masalah kepentingan negara dan kepentingan umum,

5

karena pajak merupakan salah satu pilar utama pendapatan negara yang akan

digunakan untuk pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat, sehingga

bilamana pelaksanaan dari pembayaran pajak terganggu maka otomatis akan

berpengaruh dengan masalah kepentingan negara dan kepentingan umum.

Terlepas dari konsep rahasia bank yang terkesan fleksibel dan

mementingkan kepentingan umum ini, dalam melaksanakan tugasnya Pejabat

Pajak masih seringkali memperoleh kesulitan-kesulitan yang berujung pada

terganggunya sistem perpajakan di Indonesia, baik dalam penerapan asasSelf

Assessment System maupun dalam proses pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak

yang diduga melakukan pelanggaran dan menyembunyikan aset kekayaannya di

Bank akibat adanya prinsip Rahasia Bank tersebut.

Peraturan Perundang-Undangan seperti UU Perbankan dan Peraturan Bank

Indonesia yang dalam hal ini menjadi dasar utama pelaksanaan prinsip rahasia

bank masih memiliki kekosongan norma sehingga dalam pelaksanaannya muncul

penafsiran yang berbeda-beda dari pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya.

Salah satu contohnya dalam hal kewenangan Gubernur Bank Indonesia untuk

menolak permohonan pembukaan rahasia bank yang diajukan oleh Direktorat

Jendral Pajak. Prosedur tertulis mengenai alasan apa saja yang harus dipenuhi

agar suatu permohonan pembukaan rahasia bank dapat diterima dan tidak ditolak,

tidak dijelaskan secara mendetail baik dalam UU Perbankan maupun dalam

Peraturan Bank Indonesia. Sehingga seringkali terjadi adu argumentasi antara

pihak bank dan pihak Direktorat Jendral Pajak akibat kekosongan hukum yang

6

terjadi dalam hal ini. Perbedaan penafsiran ini sering kali berujung pada

terhambatnya Direktorat Jendral Pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan adanya kekosongan hukum

yang berkaitan dengan prinsip rahasia bank di Indonesia, dan hal ini kemudian

menimbulkan kesulitan bagi pihak Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan

proses pemeriksaan pajak yang membutuhkan informasi dari nasabah yang

dilindungi oleh rahasia bank. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu

hukum dengan judul“Pemeriksaan Pajak dalam Kaitannya dengan Prinsip

Rahasia Bank di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dua rumusan masalah yang

dapat penulis kemukakan, yaitu sebagai berikut :

a. Bagaimana pengaturan prinsip Rahasia Bank terkait dengan proses

pemeriksaan pajak di Indonesia ?

b. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam pemeriksaan pajak

muncul kesulitan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk lebih mendapat uraian yang terarah kiranya perlu diadakan

pembatasan pembahasan terhadap permasalahan tersebut. Hal ini dimaksud untuk

7

mencegah agar materi atau isi uraiannya tidak menyimpang dari pokok

permasalahan sehingga pembahasan dapat terarah dan diuraikan secara sistematis.

Dalam rumusan masalah pertama pembahasannya dibatasi pada peraturan

perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang prinsip Rahasia Bank

terkait dengan proses pemeriksaan pajak di Indonesia. Dalam hal ini relevan pula

dibahas mengenai alasan-alasan dilakukan penerobosan terhadap prinsip rahasia

bank.

Dalam rumusan masalah yang kedua pembahasannya dibatasi pada akibat

hukum yang ditimbulkan apabila dalam pemeriksaan pajak muncul kesulitan,

didalamnya juga relevan untuk dibahas mengenai bagaimana prosedur proses

pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan prinsip rahasia bank di Indonesia

dewasa ini, bagaimana bentuk kesulitan yang ditimbulkan, apakah terjadi

kekosongan norma di dalamnya sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses

pemeriksaan pajak dan bagaimana solusi yang diberikan untuk mengatasi

kesulitan tersebut.

1.4 Orisinalitas

Dalam rangka menghindari plagiat dalam penulisan ini, maka penulis

mencantumkan beberapa karya ilmiah terdahulu yang pembahasannya berkaitan

dengan permasalahan dalam penelitian ini

8

Tabel 1.1

Daftar Penelitian Sejenis

No Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah

1

Perlindungan

hukum terhadap

keamanan rahasia

bank dalam

praktek Bank

Danamon Cabang

Medan

Sherhran

(mahasiswa fakultas

hukum Universitas

Sumatera Utara)

Tahun 2010

1. Mengapa

kerahasiaan keuangan pada

rekening bank menjadi

begitu penting dijaga

bahkan secara hukum harus

dilindungi ?

2. Bagaimana

perlindungan yang diberikan

oleh hukum terhadap

nasabah dan simpanannya ?

3. Bagaimana

penerapan dan prosedur

rahasia bank pada Bank

Danamon Cabang Medan ?

2 Penerapan prinsip

rahasia bank

dalam rangka

pemeriksaan

Elisabeth Noviani

Ambarita

(mahasiswa fakultas

hukum Universitas

1. Bagaimana

ketentuan prinsip

kerahasiaan bank

berdasarkan UU KUP ?

9

pajak dan

implikasinya

terhadap

penagihan pajak

Sumatera Utara)

Tahun 2006

2. Bagaimana prinsip

kerahasiaan bank

berdasarkan UU Perbankan

dijalankan sehubungan

dengan pemeriksaan pajak ?

3. Apa kendala yang

dihadapi dalam pemeriksaan

pajak dalam rangka

mengakses mengenai data

keuangan wajib pajak di

bank ?

3 Upaya Bank

Menjaga

Keamanan

Rahasia Bank

dalam Rangka

Perlindungan

terhadap Nasabah

Citra Buana Putri

Siregar (mahasiswa

Fakultas Hukum

Universitas

Sumatera Utara)

Tahun 2007

1. Bagaimanakah upaya

bank menjaga keamanan

rahasia bank ?

2 Bagaimanakah sanksi

terhadap pelanggaran

rahasia bank ?

1.5 Tujuan Penulisan

1.5.1 Tujuan Umum

1. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum khususnya dibidang

ilmu hukum.

10

2. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara

tertulis.

3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada

bidang penelitian.

4. Untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan prinsip Rahasia Bank terkait

dengan proses pemeriksaan pajak di Indonesia.

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam

pemeriksaan pajak muncul kesulitan.

1.6 Manfaat Penulisan

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum

perbankan terkait pengaturan pajak dalam kaitannya dengan prinsip

rahasia bank di Indonesia..

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi

penelitian selanjutnya dalam mengembangkan keilmuan di bidang

hukum perbankan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila

dalam pemeriksaan pajak muncul kesulitan.

11

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk

mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam

pemeriksaan pajak muncul kesulitan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam

penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan seputar

pelaksanaan prinsip rahasia bank dalam masalah perpajakan antara

pihak perbankan dengan pihak Direktorat Jendral Pajak

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi

pemerintah untuk segera membentuk regulasi terkait kekosongan

hukum yang terjadi pada prosedur proses pemeriksaan pajak dalam

kaitannya dengan prinsip rahasia bank di Indonesia.

1.7 Landasan Teoritis

Landasan teoritis meliputi : (a) filosofi hukum; (b) teori hukum; (c) asas-

asas hukum; (d) norma; (e) konsep-konsep hukum; (f) dan doktrin. Keempat hal

tersebut yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan

penelitian. Sebagai landasan dimaksudkan untuk mewujudkan kebenaran ilmu

hukum yang bersifat konsensus yang diperoleh dari rangkaian upaya penelusuran

(controleur baar).

Landasan teoritis yang akan dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah

teori-teori hukum dan asas-asas hukum. Serta dilengkapi dengan pandangan para

12

ahli hukum yang dipadukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah teori-teori hukum yang akan digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Teori Rahasia Bank

Berdasarkan sifat rahasia bank, terdapat 2 (dua) teori yang dapat

dikemukakan, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak (absolutely

theory), dan teori rahasia bank yang bersifat relatif (relative theory).3

Teori rahasia bank yang bersifat mutlak (absolutely theory)

menyebutkan semua keterangan mengenai nasabah dan keuangan yang

tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan.

Dengan alasan apa pun dan oleh siapa pun kerahasiaan mengenai nasabah

dan keuangannya tidak boleh dibuka. Apabila terjadi pelanggaran terhadap

kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab

atas segala akibat yang ditimbulkannya.

Teori rahasia bank yang bersifat relatif (relative theory) menyebutkan

bahwa semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang

tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat

dibenarkan menurut Undang-Undang, rahasia bank mengenai keuangan

nasabah yang bersangkutan dapat dibuka kepada pejabat yang berwenang.

Penerapan teori ini sesuai dengan rasa keadilan (sense of justice), artinya

kepentingan negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak boleh

dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan yang sesuai dengan

prosedur hukum maka rahasia keuangan nasabah boleh dibuka. Dengan

3Djoni S. Gazali, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 493.

13

demikian teori ini melindungi kepentingan semua pihak. Di Indonesia

penggunaan teori relatif ini diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan.

2. Prinsip-prinsip dalam hukum perbankan

Asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir dalam

mengambil keputusan.4

Dalam pelaksanaankemitraanantara bank

dannasabahuntukterciptanyasistemperbankan yang sehat,

makakegiatanperbankandilandasidenganbeberapaprinsiphukum, yaitu

prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle), prinsip kerahasiaan

(secrecy principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan prinsip

mengenal nasabah (know your customer principles).

Prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle )adalah prinsip yang

menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan

antara bank dan nasabahnya. Bank

terutamabekerjadengandanadarimasyarakat yang

disimpanpadanyaatasdasarkepercayaan, sehinggasetiap bank

perluterusmenjagakesehatannyadengantetapmemeliharadanmempertahank

ankepercayaanmasyarakatpadanya.

Prinsip kerahasiaan (secrecy principle), adalah prinsip yang

mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu

yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang

menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Prinsip ini dapat

4Charlie Rudyat, op.cit, h. 59.

14

ditemui dalam Pasal 40 UU Perbankan menyatakan bahwa bank wajib

merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Prinsip kehati-hatian (prudential principle) adalah prinsip yang

menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya

wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana

masyarakat yang dipercayakan padanya.5 Prinsip ini dapat

ditemukandalamPasal 2 UU Perbankan yang

menyebutkanbahwaperbankan Indonesia

dalammelaksankanusahanyaberasaskandemokrasiekonomidenganmenggun

akanprinsipkehati-hatian.

Prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) adalah

prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah,

memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang

mencurigakan. Prinsipmengenalnasabah-nasabahdiaturdalamPeraturan

Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001

tentangPenerapanPrinsipMengenalNasabah.Tujuan yang

hendakdicapaidalampenerapanprinsipmengenalnasabahadalahmeningkatka

nperanlembagakeuangandenganberbagaikebijakandalammenunjangpraktik

lembagakeuangan,

menghindariberbagaikemungkinanlembagakeuangandijadikanajangtindakk

5H. Zainal Asikin, 2016, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT RajaGrafindo

Persada, Jakarta, h.14

15

ejahatandanaktivitasilegal yang dilakukannasabahdan

melindunginamabaikdanreputasilembagakeuangan.6

3. Asas pembenaran pemungutan pajak oleh negara (Rechtsfilosofis)

Asas ini bertujuan untuk mencari dasar pembenaran terhadap

pengenaan pajak oleh negara, yang dijawab melalui beberapa teori yaitu

teori asuransi, teori kepentingan, teori kewajiban pajak mutlak, teori daya

beli, teori pembenaran pajak menurut Pancasila.7

Teori Asuransi, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang

harus dibayar oleh setiap orang karena orang tersebut mendapat

perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah.

Teori Kepentingan, negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena

negara telah melindungi kepentingan rakyat.

Teori Kewajiban Pajak Mutlak, negara merupakan suatu kesatuan

yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada lembaga ini

individu tidak mungkin dapat hidup oleh karenanya sehingga lembaga

yang dalam hal ini adalah negara dapat membebani setiap anggota

masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban yang salah satunya adalah

kewajiban membayar pajak.

Teori Daya Beli, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot

daya beli masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada

masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari masyarakat

dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui daluran lain.

6Adrian Sutedi, op.cit, h. 74

7Y Sri Pudyatmoko, 2009, Pengantar Hukum Pajak, Penerbit Andi, Yogyakarta, h.38

16

Teori Pembenaran Pajak Menurut Pancasila, pada dasarnya

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong

royong dalam pajak tidak lain adalah pengorbanan setiap anggota keluarga

(anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga lainnya tanpa

mendapatkan imbalan.

4. Asas Yuridis dalam pelaksanaan pemungutan pajak

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan

hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk

negara maupun warganya. Oleh karena itu mengenai pajak di negara

hukum, segala sesuatunya harus ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dengan kata lain hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum

bagi tercapainya keadilan dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak

yang bersangkutan di dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiskus

(pejabat pajak) dan pihak wajib pajak. Pihak fiskus diberi kewenangan

untuk melakukan penagihan untuk melakukan teguran, peringatan,

melakukan pemeriksaan, dan sebagainya.8

5. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah mengubah secara

cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum,

serta melakukan berbagai terobosan.9 Agenda utama hukum progresif adalah

menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dalam perbincangan tentang

8Ibid, h. 45

9Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, PT Kompas Media Nusantara,

Jakarta, h. 154.

17

hukum dan memandang hukum sebagai the living law (hukum yang hidup

didalam masyarakat).

1.8 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab

permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang berkenaan

dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, maupun norma-norma hukum yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan jalan melakukan analisis yang

didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu.10

Demikian pula

halnya dengan penelitian ini dilakukan berdasarkan metode tertentu guna

mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, metodologis, dan konsisten.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni

menggunakan berbagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier.11

Pemilihan jenis penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa

kekosongan hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terkait

prosedur proses pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan prinsip rahasia bank

10

H. Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19 11

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta, h. 118

18

yang mengakibatkan kesulitan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk menjalankan

tugasnya.

b. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan yang terdiri dari

Pendekatan Perundang-Undang (The Statute Appoarch), Pendekatan Analisis

Konsep Hukum (The Anlitical Conceptual Approarch), dan

PendekatanPerbandingan (Comparative Approach).

Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Appoarch), yaitu dengan

cara menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam hal ini adalah

UU Perbankan, UU KUP, Peraturan Bank Indonesia yang berhubungan dengan

pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan prinsip rahasia bank dan akibat

hukum yang ditimbulkan apabila dalam pemeriksaan pajak muncul kesulitan

Pendekatan Analisis Konsep Hukum (The Anlitical Conceptual

Approarch), yaitu dengan menganalisis konsep-konsep hukum dan mengutip

doktrin-doktrin para ahli terkait pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan

prinsip rahasia bank dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam

pemeriksaan pajak muncul kesulitan. Sehingga nantinya konsep dan doktrin ini

diharapkan mampu menjadi landasan bagi penulis dalam membangun argumentasi

hukum guna memecahkan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.

Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), yaitu pendekatan

yang dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih peraturan perundang-

undangan. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan

perbedaan antara peraturan perundang-undangan tersebut, dengan demikian dapat

19

diketahui filosofi hukum yang terkandung di dalam setiap peraturan perundang-

undangan yang menjadi objek perbandingan.12

Dalam penelitian ini akan

dibandingkan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu antara UU

Perbankan, UU KUP, dan Peraturan Bank Indonesia sehingga dapat dijadikan

landasan bagi penulis untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam

penelitian ini.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif meliputi

data sekunder, yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (library

research) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi Peraturan

PerundangUndangan berupa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tetang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan.

12

H. Zainudin Ali, op.cit, h. 43.

20

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/2000 tentang Persyaratan dan

Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia

Bank.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau

Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang

merupakan dokumen tidak resmi meliputi buku-buku/literatur, karya tulis dan

jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain yang

berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terkait pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui

metode bola salju (snow ball method), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum

dimulai dari satu literatur/Peraturan Perundang-Undangan kemudian

menggelinding ke literatur/Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut meliputi sumber hukum primer

dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

Disamping itu sumber hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan

penulisan skripsi ini seperti buku hukum perbankan, hukum perpajakan dan

sebagainya, serta tulisan hukum yang relevan dengan berkaitan dengan pokok

bahasan penelitian ini.

21

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

deskripsi, teknik konstruksi, dan teknik sistematisasi.

1. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari

penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi

atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.

2. Teknik konstruksi adalah pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan

analogi dan pembalikan proposisi (acontratio).

3. Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu

konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan

yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

22