laporan akhir penelitian hukum tentang urgensi

Click here to load reader

Post on 31-Dec-2016

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • LAPORAN AKHIR PENELITIAN HUKUM TENTANG URGENSI DIGITALISASI

    PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN

    Di bawah Pimpinan: Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H

    BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

    2012

  • 1

    Kata Pengantar

    Puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena dengan rahmat dan karunia-Nya pengkajian

    ini dapat diselesaikan. Penelitian hukum ini berjudul Penelitian Hukum Tentang Urgensi

    Digitalisasi Pengesahan Badan Hukum Yayasan.

    Laporan ini disusun sebagai bentuk akhir kegiatan penelitian hukum dalam rangka

    pembinaan dan pembaruan hukum nasional yang di programkan oleh Badan Pembinaan Hukum

    Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggara 2012.

    Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari

    segi materi, maupun dari tata cara penulisan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif

    sangat kami harapkan dari semua pihak.

    Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penelitian ini

    terutama kepada para pihak-pihak yang terkait dan terlibat baik secara langsung maupun tidak

    langsung dalam penyusunan laporan akhir ini, Sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Semoga

    karya ini bermanfaat.

    Jakarta, 28 September 2012

    Ketua Tim

    Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Permasalahan.

    Badan Hukum Yayasan atau dalam bahasa Belanda disebut stichting dan

    dalam bahasa Inggris disebut foundation, diatur secara tegas di Indonesia, dalam

    Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

    tentang Yayasan. Hal ini dilatar belakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945

    mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan social harus diatur oleh Negara

    untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan

    berkelanjutan, dalam hal ini lembaga pemerintah terkait dan stakeholder berkeinginan

    untuk lebih mempercepat dan memudahkan proses pelayanan kepada publik dalam

    hal pengesahan badan hukum yayasan di Indonesia.

    Digitalisasi adalah suatu cara untuk menempatkan akses data ke dalam bentuk

    digital.: implementasi di Negara kita baru pada saluaran transmisi.1 Digitalisasi

    Pengesahan Badan Hukum Yayasan pada dasarnya bertujuan untuk perluasan

    pemanfaatan dan kemudahan akses. Pemanfaatan dan akses terhadap sumber daya

    informasi elektronik jauh lebih luas jika dibandingkan dengan bahan tercetak. Sumber

    daya informasi elektronik dapat digunakan oleh banyak pengguna (multi user) dalam

    waktu yang bersamaan dan dapat dimanfaatkan dengan akses jarak jauh (remote

    acces) yang sudah terintegrasi. Namun demikian dalam prakteknya permohonan

    pengesahan badan hukum yayasan saat ini masih menggunakan sistem registrasi dari

    Yayasan dengan penerapan pola administrasi hukum yang baik (legal administration

    procedure system).

    Penelitian ini menjadi penting dilakukan setidaknya ada tiga alasan yaitu:

    Pertama, adanya kewajiban hukum dalam praktek proses pendirian badan hukum

    Yayasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo UU No.

    28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Kedua, ruang lingkup pengaturan badan hukum

    yayasan di Indonesia sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan

    bersifat social, keagamaan, dan kemanusiaan. Ketiga, penerapan pengesahan badan

    1 Deskripsi diambil dari kamus Besar Bahasa Indonesia, lihat http://deskripsi.com/d/digitalisasi.

  • 2

    hukum yayasan yang ada saat ini, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada

    masyarakat dalam proses pengesahan.

    Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik

    masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud

    dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan

    Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan, digunkaan untuk

    menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh

    dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara

    hukum karena belum ada hukum positip mengenai badan hukum Yayasan sebagai

    landasan yuridis penyelesaiannya.2

    Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada

    masyarakat mengenai pengaturan pengesahan badan hukum yayasan, dalam upaya

    menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan

    sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang social,

    keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa

    Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat

    social, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan

    formal yang ditentukan dalan undang-undang ini.

    Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan memperoleh status

    badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum

    dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan

    tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai

    badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa

    melalui prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat,

    permohonan pendirian Yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah

    Kememterian Hukum dan HAM RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat

    kedudukan Yayasan. Disamping itu Yayasan yang telah memperoleh pengesahan

    harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini

    2 Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahu 2001 tentang Yayasan, Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004, hlm. 69.

  • 3

    dimaksudkan pula agar registrasi Yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum

    yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang

    dapat merugikan masyarakat.

    Dalam konteks ini, pengaturan ruang lingkup pengesahan badan hukum

    yayasan yang ideal adalah tidak melanggar prinsip pelayanan publik tetapi sekaligus

    juga memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Sebab peraturan yang seefisien

    apapun, kalau tidak memberikan rasa keadilan, maka harus dievaluasi. Dari

    pertentangan ini muncul wacana untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang

    mengajukan proses pendaftaran dan penyelenggaraan badan hukum yayasan dengan

    sistem digitalisasi yang masih menjadi harapan masyarakat.

    Penelitian ini berangkat dari urgensi digitalisasi pengesahan badan hukum

    yayasan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, yang masih menjadi kajian.

    Penelitian ini difokuskan pada kajian pengaturan terhadap urgensi digitalisasi

    pengesahan, apakah tetap dalam ranah procedural atau dapat diatur secara kewajiban.

    Untuk itu diperlukan kajian mengenai konsep dan ruang lingkup pengaturan badan

    hukum yayasan. Setelah itu, penelitian ini juga akan melihat praktek pelaksanaan

    permohonan pengesahan badan hukum yayasan yang dilakukan oleh (Kementerian

    Hukum dan HAM RI Cq. Dit.Jend Administrasi Hukum Umum). Hal ini dilakukan

    untuk mengetahui berbagai motif, cara, serta tujuan dari institusi dalam melaksanakan

    pengesahan badan hukum yayasan.

    Kesadaran bahwa Indonesia adalah Negara hukum dimaksudkan agar segala

    kebijakan yang diterapkan sebelum dan sesudah pentingnya digitalisasi pengesahan

    badan hukum yayasan maupun segala tindakan yang dilakukan dalam rangka

    digitalisasi pengesahan badan hukum yayasan, seyogyanya berada dalam kerangka

    hukum yang berlaku, serta penyelenggaraannya dilakukan oleh aparat yang memiliki

    otoritas yang sah menurut hukum. Namun, perlu dicari jawaban yang memadai

    mengapa digitalisasi pengesahan badan hukum yayasan itu menjadi penting dalam

    konteks pelayanan kepada masyarakat sehingga reformasi hukum yang sedang

    berjalan dapat disempurnakan sesuai dengan harapan publik

    Oleh karena itu, penelitian tersebut menjadi penting, karena penelitian ini

    bertujuan untuk memaparkan duduk permasalahan urgensi digitalisasi pengesahan

    badan hukum yayasan yang sebenarnya. Baik dari sisi kronologis kebijakan, nuansa

  • 4

    bentuk badan hukum yayasan, maupun peran lembaga dan aparat yang terkait dalam

    penyelenggaraan pelayanan kepada public secara mudah, cepat, biaya ringan,

    transparan dan yang melingkupinya.

    Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengurai

    urgensi digitalisasi pengesahan badan Hukum Yayasan dari sisi hukum.

    Berdasarkan hal tersebut diatas maka Badan Pembinaan Hukum Nasional memandang

    perlu untuk dilakukan penelitian.

    B. Perumusan Masalah

    Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan

    permasalahan sebagai berikut :

    1. Apakah dalam permohonan pengesahan badan hukum yayasan di Indonesia telah

    menggunakan sistem digitalisasi ?

    2. Bagaimana ruang lingkup pengaturan badan hukum yayasan di Indonesia

    3. Bagaimana pelaksanaan permohonan pengesahan status badan hukum yayasan

    saat ini di Indonesia ?

    C. Tujuan Pen