laporan akhir penelitian hukum tentang urgensi

LAPORAN AKHIR PENELITIAN HUKUM TENTANG URGENSI DIGITALISASI

PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN

Di bawah Pimpinan: Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

2012

1

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena dengan rahmat dan karunia-Nya pengkajian

ini dapat diselesaikan. Penelitian hukum ini berjudul Penelitian Hukum Tentang Urgensi

Digitalisasi Pengesahan Badan Hukum Yayasan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akhir kegiatan penelitian hukum dalam rangka

pembinaan dan pembaruan hukum nasional yang di programkan oleh Badan Pembinaan Hukum

Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggara 2012.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari

segi materi, maupun dari tata cara penulisan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif

sangat kami harapkan dari semua pihak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penelitian ini

terutama kepada para pihak-pihak yang terkait dan terlibat baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam penyusunan laporan akhir ini, Sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Semoga

karya ini bermanfaat.

Jakarta, 28 September 2012

Ketua Tim

Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Badan Hukum Yayasan atau dalam bahasa Belanda disebut stichting dan

dalam bahasa Inggris disebut foundation, diatur secara tegas di Indonesia, dalam

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

tentang Yayasan. Hal ini dilatar belakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945

mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan social harus diatur oleh Negara

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan

berkelanjutan, dalam hal ini lembaga pemerintah terkait dan stakeholder berkeinginan

untuk lebih mempercepat dan memudahkan proses pelayanan kepada publik dalam

hal pengesahan badan hukum yayasan di Indonesia.

Digitalisasi adalah suatu cara untuk menempatkan akses data ke dalam bentuk

digital.: implementasi di Negara kita baru pada saluaran transmisi.1 Digitalisasi

Pengesahan Badan Hukum Yayasan pada dasarnya bertujuan untuk perluasan

pemanfaatan dan kemudahan akses. Pemanfaatan dan akses terhadap sumber daya

informasi elektronik jauh lebih luas jika dibandingkan dengan bahan tercetak. Sumber

daya informasi elektronik dapat digunakan oleh banyak pengguna (multi user) dalam

waktu yang bersamaan dan dapat dimanfaatkan dengan akses jarak jauh (remote

acces) yang sudah terintegrasi. Namun demikian dalam prakteknya permohonan

pengesahan badan hukum yayasan saat ini masih menggunakan sistem registrasi dari

Yayasan dengan penerapan pola administrasi hukum yang baik (legal administration

procedure system).

Penelitian ini menjadi penting dilakukan setidaknya ada tiga alasan yaitu:

Pertama, adanya kewajiban hukum dalam praktek proses pendirian badan hukum

Yayasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo UU No.

28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Kedua, ruang lingkup pengaturan badan hukum

yayasan di Indonesia sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan

bersifat social, keagamaan, dan kemanusiaan. Ketiga, penerapan pengesahan badan

1 Deskripsi diambil dari kamus Besar Bahasa Indonesia, lihat http://deskripsi.com/d/digitalisasi.

2

hukum yayasan yang ada saat ini, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada

masyarakat dalam proses pengesahan.

Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik

masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud

dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan

Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan, digunkaan untuk

menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh

dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara

hukum karena belum ada hukum positip mengenai badan hukum Yayasan sebagai

landasan yuridis penyelesaiannya.2

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada

masyarakat mengenai pengaturan pengesahan badan hukum yayasan, dalam upaya

menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan

sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang social,

keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat

social, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan

formal yang ditentukan dalan undang-undang ini.

Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan memperoleh status

badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan

tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai

badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa

melalui prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat,

permohonan pendirian Yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah

Kememterian Hukum dan HAM RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat

kedudukan Yayasan. Disamping itu Yayasan yang telah memperoleh pengesahan

harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini

2 Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahu 2001 tentang Yayasan, Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004, hlm. 69.

3

dimaksudkan pula agar registrasi Yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum

yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang

dapat merugikan masyarakat.

Dalam konteks ini, pengaturan ruang lingkup pengesahan badan hukum

yayasan yang ideal adalah tidak melanggar prinsip pelayanan publik tetapi sekaligus

juga memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Sebab peraturan yang seefisien

apapun, kalau tidak memberikan rasa keadilan, maka harus dievaluasi. Dari

pertentangan ini muncul wacana untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang

mengajukan proses pendaftaran dan penyelenggaraan badan hukum yayasan dengan

sistem digitalisasi yang masih menjadi harapan masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari urgensi digitalisasi pengesahan badan hukum

yayasan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, yang masih menjadi kajian.

Penelitian ini difokuskan pada kajian pengaturan terhadap urgensi digitalisasi

pengesahan, apakah tetap dalam ranah procedural atau dapat diatur secara kewajiban.

Untuk itu diperlukan kajian mengenai konsep dan ruang lingkup pengaturan badan

hukum yayasan. Setelah itu, penelitian ini juga akan melihat praktek pelaksanaan

permohonan pengesahan badan hukum yayasan yang dilakukan oleh (Kementerian

Hukum dan HAM RI Cq. Dit.Jend Administrasi Hukum Umum). Hal ini dilakukan

untuk mengetahui berbagai motif, cara, serta tujuan dari institusi dalam melaksanakan

pengesahan badan hukum yayasan.

Kesadaran bahwa Indonesia adalah Negara hukum dimaksudkan agar segala

kebijakan yang diterapkan sebelum dan sesudah pentingnya digitalisasi pengesahan

badan hukum yayasan maupun segala tindakan yang dilakukan dalam rangka

digitalisasi pengesahan badan hukum yayasan, seyogyanya berada dalam kerangka

hukum yang berlaku, serta penyelenggaraannya dilakukan oleh aparat yang memiliki

otoritas yang sah menurut hukum. Namun, perlu dicari jawaban yang memadai

mengapa digitalisasi pengesahan badan hukum yayasan itu menjadi penting dalam

konteks pelayanan kepada masyarakat sehingga reformasi hukum yang sedang

berjalan dapat disempurnakan sesuai dengan harapan publik

Oleh karena itu, penelitian tersebut menjadi penting, karena penelitian ini

bertujuan untuk memaparkan duduk permasalahan urgensi digitalisasi pengesahan

badan hukum yayasan yang sebenarnya. Baik dari sisi kronologis kebijakan, nuansa

4

bentuk badan hukum yayasan, maupun peran lembaga dan aparat yang terkait dalam

penyelenggaraan pelayanan kepada public secara mudah, cepat, biaya ringan,

transparan dan yang melingkupinya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengurai

urgensi digitalisasi pengesahan badan Hukum Yayasan dari sisi hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Badan Pembinaan Hukum Nasional memandang

perlu untuk dilakukan penelitian.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dalam permohonan pengesahan badan hukum yayasan di Indonesia telah

menggunakan sistem digitalisasi ?

2. Bagaimana ruang lingkup pengaturan badan hukum yayasan di Indonesia

3. Bagaimana pelaksanaan permohonan pengesahan status badan hukum yayasan

saat ini di Indonesia ?

C. Tujuan Pen