KEMENTERIAN AGAMA

REPUBLIK INDONESIA

BPJPH SEBAGAI BADAN YANG DIBENTUK

PEMERINTAH UNTUK MENYELENGGARAKAN JPH

Dr. Abdurrahman, M.Ag

Sekretaris BPJPH

Badan Penyelenggara

Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Terbitnya Peraturan Presiden No. 83

Tentang Kementerian

Agama, pasal 45 s.d. 48 Tentang BPJPH

Terbit Nya PeraturanMenteri Agama No 42 Tahun 2016 Yang

Memuat StrukturBPJPH

Amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang

JPH

DASAR HUKUM LAHIRNYA BPJPH

*•memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan

kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk;

*•meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk

memproduksi dan menjual Produk Halal

TUJUAN UU JPH

Lady 23112015

BADAN PENYELENGGARA JAMIAN PRODUK HALAL

Badan PenyelenggaraJaminan Produk Halal

yang selanjutnyadisingkat BPJPH adalah

badan yang dibentuk olehPemerintah untuk

menyelenggarakanJaminan Produk Halal

(JPH).

Registrasi dan Sertifikasi

Halal

Kerja sama & Standardisasi

Pembinaan & Pengawasan

JPH

Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH dibentuk BPJPH

yang berkedududkan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Dalal hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan didaerah

Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan sususnan organisasi diatur dalam

Peraturan Presiden

Sumber: Pasal 5, poin (3),(4),(5) UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH

1.Peningkatan kualitaspemahaman dan

pengamalan ajaranagama masyarakat

dalam rangkameningkatkan kualitaskehidupan beragama. (“ini berkaitan dengankesadaran masyarakatmuslim mengonsumsi

produk halal”)

Pemenuhan kebutuhan akanpelayanan kehidupan beragamayang berkualitas dan merata. (“ini

berkaitan dengan pelayanan sertifikasihalal pelaku usaha”).

Peningkatanpemanfaatan dan perbaikan kualitas

pengelolaan potensiekonomi keagamaandalam meningkatkan

kontribusi pada peningkatan

kesejahteraanmasyarakat dan

percepatanpembangunan.

(“meningkatkan nilaitambah pelaku usaha”).

PERAN BPJPH

MENUNJANG

PROGRAM

PEMBANGUNAN

NASIONAL

TUJUAN LAYANAN BPJPH

22/03/2019

6

1.Peningkatan pelayananprima dalam registrasi dan

sertifikasi halal;

Peningkatan kualitas pembinaan dan

pengawasan dalam memasyarakatkan sadar

halal;

Peningkatanpenyelenggaraan jaminan

produk halal melalui perluasan jaringan

kerjasama kelembagaan dan penguatan

standardisasi;

Peningkatan tata kelola kelembagaan yang efektif,

efisien, dan akuntabel.

Peningkatan

kualitas

pemahaman dan

pengamalan

ajaran agama

Pelayanan

kehidupan

beragama potensi

ekonomi

keagamaa

n

Berkontribusi

pada peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

BPJPH

menunjang 3

(tiga) tujuan

pembangunan

bidang agama

RELEVANSI BPJPH DENGAN RENSTRA

KEMENTERIAN AGAMA 2015-2019

RENSTRA

KEMENTERIAN AGAMA RI

Tugas dan fungsi BPJPH

Fungsi BPJPH

Pasal 817 PMA No. 42 Th 2016

a.Koordinasi penyusunan

kebijakan teknis, rencana dan program di bidang JPH

a.pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal

a.Pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan

di bidang penyelenggar

aan JPHa.Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal

a.Pelaksanaan administrasi

BPJPH

Pelaksanaan fungsi lain

yang diberikan oleh Menteri

Sumber: PMA No. 42 Th. 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Aagama

WEWENANG BPJPH

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;

2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;

3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;

4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;

5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;

6. Melakukan akreditasi terhadap LPH;

7. Melakukan registrasi auditor halal;

8. Melakukan pengawasan terhadap JPH;

9. Melakukan pembinaan auditor halal; dan

10.Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

STRUKTUR BPJPH

KEPALA BPJPH

SUKOSO

KEPALA PUSAT REGISTRASI DAN

SERTIFIKASI HALAL

SITI AMINAH

KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

AMRI SIREGAR

KEPALA PUSAT KERJASAMA DAN STANDARDISASI

NIFASRI

SEKRETARIS

ABDURRAHMAN

Bidang Sertifikasi

Bidang Registrasi halal

Bidang Verifikasi

Bidang Pembinaan

Bidang Pengawasan

Bidang Kerja sama

Bidang Standardisasi

Bag. Perencanaan dan Sistem Informasi

Bag. Organisasi, kepegawaian dan Hukum

Bagian Keuangan dan Umum

SEPUTAR JAMINAN PRODUK HALAL

• Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal

JPH

• Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan

BPJPH

• Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendikiawan muslim

MUI

Sumber: Pasal 1 UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH

•Lembaga Pemeriksa Halal adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap produk

LPH

• Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang

Sertifikat halal

•Proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan,pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produkPPH

KERJASAMA BPJPH KERJASAMA BPJPH DENGAN MUI

Kerja sama

STRATEGI PROGRAM JPH

22/03/2019

13

Penyusunan regulasi turunan UU No. 33 tahun 2014;

Penyusunan kebijakan internal organisasi dalam dukungan program peningkatan sadar halal masyarakat dan pelaku usaha;

Penyusunan program sadar halal yang terintegrasi dengan melibatkan kerjasama lintas kelembagaan baik lembaga pemerintah, lembaga sosial keagamaan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga lainnya dan tokoh agama;

Peningkatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga pemerintah dalam dukungan program sadar halal secara nasional;

Optimalisasi program sadar produksi halal pada tingkat pelaku usaha dalam dan luar negeri;

Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam penyebarluasan budaya sadar halal;

Penyusunan program pengawasan halal terpadu;

Penyusunan evaluasi, monitoring dan pelaporan efektifitas program sadar halal.

TERIMA KASIH