sosialisasi pp 53 2010

P E M B I N A A N D I S I P L I N

P E M B I N A A N D I S I P L I N

TINDAKAN ADMINISTRATIFBAGI PEGAWAI NEGERI SIPILTINDAKAN ADMINISTRATIFBAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

&

REWARDREWARDPUNISHMENTPUNISHMENT

D I S I P L I ND I S I P L I N

DATANG TEPAT WAKTU

DATANG TEPAT WAKTU

ISI ABSENSIISI ABSENSI

SIAP UNTUK MELAKUKAN TUGAS

SIAP UNTUK MELAKUKAN TUGAS

INGAT BERDOA

INGAT BERDOA

PATUHI PERATURAN PER- UU-AN

PATUHI PERATURAN PER- UU-AN

NORMA HARUS DITAATI

NORMA HARUS DITAATI

INSTRUKSIKAN PELAKSANAAN TUGAS

INSTRUKSIKAN PELAKSANAAN TUGAS

LAPORKAN HASIL PEKERJAAN

LAPORKAN HASIL PEKERJAAN

Disiplin PNS adalah adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

PP NO.53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNSPP NO.53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atauMelanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

Hukuman Disiplin adalah hukuman yg dijatuhkan kepada PNS krn melanggar Peraturan Disiplin PNS

K E W A J I B A N

PEGAWAI NEGERI SIPIL (Psl. 3)

• mengucapkan sumpah/janji PNS; • mengucapkan sumpah/janji jabatan;• setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

• menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; • melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada

PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

• menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

• mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

• memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

• bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

• melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

K E W A J I B A N

PEGAWAI NEGERI SIPIL (Psl. 3)

• masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

• mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

• menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

• memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

• membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

• memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

• menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

L A R A N G A NPEGAWAI NEGERI SIPIL (Psl. 4)

– menyalahgunakan wewenang; – menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau

orang lain dengan menggunakankewenangan orang lain; – tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain

dan/atau lembaga atau – organisasi internasional; – bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga

swadaya masyarakat asing; – memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau

meminjamkan barang-barang – baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik

negara secara tidak sah; – melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,

bawahan, atau orang lain di dalam – maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan

pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

– memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

– menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan

– jabatan dan/atau pekerjaannya; – bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;


– melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

– menghalangi berjalannya tugas kedinasan; – memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

• ikut serta sebagai pelaksana kampanye; • menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau

atribut PNS; • sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau • sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

– memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

• membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

• mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

– memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan


• memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

– terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

– menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

– membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

– mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

POLA PEMBINAAN DISIPLIN PNSPOLA PEMBINAAN DISIPLIN PNS

Tk & Jenis Hukuman disiplin

P a s a l 7

LARANGAN PNSPasal 4

LARANGAN PNSPasal 4

PP NO. 53 tahun 2010

Tentang Displin PNS

KEWAJIBAN PNSPasal 3

KEWAJIBAN PNSPasal 3

Jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Jenis Hukuman Disiplin ringan terdiri dari: a. tegoran lisan; b. tegoran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN (Pasal. 7):TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN (Pasal. 7):

Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN (Pasal. 7):TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN (Pasal. 7):

PEMERIKSAANPEMERIKSAAN

Pasal 24 ayat 1, berbunyi:“ Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. ”

TUJUAN PEMERIKSAANTUJUAN PEMERIKSAAN

Untuk mengetahui :

Apabila PNS yang bersangkutan benar atau tidak telah melakukan pelanggaran disiplin

Faktor-faktor apa yang mendorong atau menyebabkan ia melakukan pelanggaran disiplin

PEJABAT YANG BERWENANG MEMERIKSAPEJABAT YANG BERWENANG MEMERIKSA

Pejabat yg berwenang menghukum atau pejabat bawahannya atas perintah Pejabat yang berwenang

Hukuman disiplin yg wewenang penjatuhannya ada pada Presiden, wewenang pemeriksaannya ada pada Pimpinan Instansi dimana PNS itu bekerja atau pejabat lain dilingkungan kuasanya atas perintah Pimpinan Instansi tersebut.

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dilakukan secara TERTULIS atau LISAN

* Pada tingkat I pemeriksaan dilakukan secara LISAN, apabila PNS yg disangka melanggar disiplin, kesalahannya hanya dapat dijatuhkan HUKUMAN DISIPLIN RINGAN, pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan secara tertulis.

* Pemeriksaan dilakukan secara TERTULIS, apabila hasil pemeriksaan lisan menunjukkan PNS yang disangka melakukan pelanggaran hukuman disiplin dapat dijatuhkan hukuman disiplin dengan jenis HUKUMAN DISIPLIN SEDANG atau BERAT.

Pemeriksaan secara TERTULIS :1. Dibuat dalam bentuk BERITA ACARA PEMERIKSAAN2. TELITI dan OBJEKTIF3. TERTUTUP, dlm arti pemeriksaan itu hanya diketahui oleh Pejabat yang berkepentingan4. BAP ditanda tangani oleh PEJABAT PEMERIKSA dan PNS yg diperiksa5. Apabila BAP tdk sesuai dgn ucapan PNS, ia berhak untuk memberi tahu pada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya.6. Apabila PNS yang diperiksa tidak mau menandata-ngani BAP, maka ditandatangani sendiri oleh peme-riksa dgn memberi catatan7. Apabila PNS itu tidak mau menjawab pertanyaan maka ia dianggap mengakui pelanggaraan.

HUKUMANHUKUMANPENJATUHAN

HAL-HAL YANG WAJIB DIPERTIMBANGKAN DALAM PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dlm peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum

1. Pejabat yg berwenang menghukum wajib mempelajari BAP terlebih dahulu & memperhatikan faktor-faktor yg mendorong atau menyebabkan PNS itu melakukan pelanggaran disiplin

HAL-HAL YANG WAJIB DIPERTIMBANGKAN DALAM PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN.

2. Dalam menentukan jenis hukuman disiplin, harus mempertimbangkan jenis hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan

3. Terhadap PNS yang pernah dijatuhkan hukuman disiplin; kemudian melakukan pelanggaran yang sama maka dijatuhi hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang terakhir ia lakukan

4. PNS yg melakukan beberapa pelanggaran disiplin hanya dapat dijatuhkan satu jenis hukuman disiplin

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN


1. Hukuman disiplin harus ditetapkan secara tertulis (Surat Keputusan),kecuali hukuman disiplin teguran lisan

2. Dalam surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin harus memuat :– Dasar hukum materi, yaitu perbuatan

yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan yang merupakan pelanggaran disiplin

– Dasar hukum formal, yaitu ketentuan peraturan perundangan yang dilanggar dengan melakukan perbuatan pelanggaran disiplin tersebut



3. Jenis hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

4. Jenis hukuman penurunan pangkat ditetapkan selama 1 (satu) tahun

TATA CARA PENYAMPAIAN

HUKUMAN DISIPLIN

PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin dipanggil untuk menerima keputusan (apabila panggilan tidak dipenuhi,maka dikirim panggilan kedua, apabila juga tidak dipenuhi maka PNS tersebut telah menerima SK hukuman disiplin ).1. Penyampaian SK hukuman disiplin dalam

suatu ruangan dan dapat dihadiri oleh pejabat yang diserahi tugas kepegawaian serta pejabat yang dipandang perlu, asal pangkat atau jabatan tidak lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.

TATA CARA PENYAMPAIAN

HUKUMAN DISIPLIN 2. Pada prinsipnya SK penjatuhan hukuman

disiplin disampaikan sendiri oleh pejabat yg berwenang menghukum. Apabila tempat PNS yg dijatuhkan hukuman disiplin berjauhan, pejabat yg berwenang menghukum dpt menunjuk pejabat lain dilingkungannya dg pangkat dan jabatannya tidak lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.

3. Hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Presiden disampaikan oleh Pimpinan Instansi induknya.

4. PNS yang tidak hadir pada saat penyampaian SK hukuman disiplin dianggap telah menerima SK hukuman disiplin.

• Hukuman Disiplin atas Ketidakhadiran (tanpa alasan yang sah)

– 5 Hari kerja

– 6 – 10 hari kerja


– 16-20 hari kerja






– > 46 hari kerja

Perubahan aturan atas Ketidakhadiran dlm

PP 53/2010

– Teguran Lisan

– Teguran Tertulis

– Pernyataan tidak puas secara tertulis

– Penundaan kenaikan gaji berkala (1 tahun)

– Penundaan kenaikan pangkat (1 tahun)

– Penurunan pangkat setingkat lbh rendah (1 tahun)

– Penurunan pangkat setingkat lbh rendah (3 tahun)

– Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

– Pembebasan dari jabatan PNS

– Pemberhentian dengan hormat tidak atas perm sendiri

HUKUMAN DISIPLIN YANG DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF (KEBERATAN)

PP NO. 53 TAHUN 2010 Jo. PERATURAN KEPALA BKN NO. 21 TAHUN 2010, TANGGAL 1 OKTOBER 2010

No. JENIS HUKUMAN DISIPLIN Yang dijatuhkan oleh

I.

II.

III.

- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun

- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun



- Penundaan kenikan gaji berkala selama 1 tahun


pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah

Sekretaris Daerah/pejabat eselon II Kabupaten /kota ke bawah/pejabat yang setara ke bawah

Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan kantor perwakilan prov dan unit setara dg sebutan lain yg atasan langsungnya pejabat struktural eselon I bukan PPK

HUKUMAN DISIPLIN YANG DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF (KEBERATAN)

PP NO. 53 TAHUN 2010 Jo. PERATURAN KEPALA BKN NO. 21 TAHUN 2010, TANGGAL 1 OKTOBER 2010


IV.

V.



- Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK

Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang bukan PPK dan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada PPK

HUKUMAN DISIPLIN YANG DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF (BANDING ADMINISTRATIF KE BAPEK) PP NO. 53 TAHUN 2010 Jo. PERATURAN KEPALA BKN

NO. 21 TAHUN 2010, TANGGAL 1 OKTOBER 2010


I. - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

PPK

dan

GUBERNUR

Hukuman Disiplin yang dapat diajukan keberatan ke BAPEK, adalah:- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Dalam mengambil keputusan BAPEK mempelajari & mempertimbangkan hal-hal sbb: • Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ttg

pelanggaran disiplin PNS; Keberatan yang diajukan oleh PNS; Tanggapan yg diberikan oleh pejabat yg berwenang

menghukum.

Tenggang Waktu pengajuan keberatan ke BAPEK:

Keberatan PNS atas hukuman disiplin tsb harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut. Lewat dari 14 hari tidak dapat dipertimbangkan (kadaluarsa) sehingga pada hari ke-15 keputusan hukuman disiplin sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan

PP NO.32 TAHUN 1979TENTANG PEMBERHENTIAN PNS

PP NO.32 TAHUN 1979TENTANG PEMBERHENTIAN PNS

ATAS PERMINTAAN SENDIRIATAS PERMINTAAN SENDIRI

MENCAPAI BATAS USIA PENSIUNMENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

ADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASIADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI

MELAKUKAN PELANGGARAN/TINDAK PIDANA/ MELAKUKAN PELANGGARAN/TINDAK PIDANA/ PENYELEWENGANPENYELEWENGAN

TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANITIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI

MENINGGALKAN TUGASMENINGGALKAN TUGAS (telah dicabut Pasal 50 (telah dicabut Pasal 50 PP.53/2010PP.53/2010

MENINGGAL DUNIA /HILANGMENINGGAL DUNIA /HILANG

HAL-HAL LAINHAL-HAL LAIN

HAK-HAK PNS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HAK-HAK PNS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMATHORMAT

PELANGGARAN DISIPLIN PELANGGARAN DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 32 TAHUN 1979NOMOR 32 TAHUN 1979

DASAR HUKUM

Pasal 8 a

Pasal 8 b

Pasal 9

Pasal 10

PELANGGARAN

Melanggar sumpah janji

Hukuman penjara karena sengaja melakukan perbuatan pidana diancam dgn penjara 4 tahun

Tindak Pidana kejahatan atau kejahatan yg ada kaitannya dgn jabatan (atau Psl. 104 s.D 161 KUHP)

Melakukan usaha atau kegiatan yg mengubah Pancasila atau UUD 1945 kegiatan menentang Negara dan atau Pemerintah

HUKUMAN

Diberhentikan tidak dgn Hormat




1. PERKAWINAN PERTAMA1. PERKAWINAN PERTAMA

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNSPP. 10/1983 Jo. PP. 45/1990

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNSPP. 10/1983 Jo. PP. 45/1990

a. PNS yang telah melangsungkan Perkawinan pertama WAJIB memberitahukan kepada pejabat secara tertulis.

b. Laporan perkawinan tersebut harus dikirim selambat2nya 1 (satu) tahun tmt perkawinan itu dilangsungkan.

c. Ketentuan tersebut dia atas berlaku juga bagi pns yang menjadi duda/janda yang kawin lagi.

2. BERISTERI LEBIH DARI SATU2. BERISTERI LEBIH DARI SATU

a. PNS Pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh IJIN lebih dahulu dari Pejabat.

b. Permintaan IJIN tersebut harus diajukan secara TERTULIS.

.

SANKSISANKSI

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

3. SYARAT2 UNTUK BERISTERI LEBIH DARI SATU3. SYARAT2 UNTUK BERISTERI LEBIH DARI SATU

A. Syarat AlternatifA. Syarat Alternatif• Isteri tidak dpt

menjalankan kewajibannya sebagai isteri,

• Mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

• Tidak dapat melahirkan keturunan.

B. B. Syarat KumulatifSyarat Kumulatif • Ada persetujuan tertulis

dari isteri.• PNS pria ybs

mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri & anak2nya, harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Pajak Penghasilan.

• Ada jaminan tertulis dari PNS ybs akan berlaku adil terhadap isteri & anak2nya.

Apabila Perceraian atas kehendak PNS Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya kepada bekas isteri & anak2nya.a. ½ untuk PNS yang bersangkutanb. 1/3 untuk bekas isteric. 1/3 untuk anak

Apabila Perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gajinya di bagi 2 (dua) :a. ½ untuk PNS yang bersangkutanb. ½ untuk bekas isteri

Apabila Perceraian atas kehendak isteri, maka ia TIDAK BERHAK atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, kecuali karena di madu.

Apabila bekas isteri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas gaji dari bekas suaminya menjadi HAPUS TMT IA KAWIN LAGI.

4. KETENTUAN2 AKIBAT PERCERAIAN4. KETENTUAN2 AKIBAT PERCERAIAN

1/3+ 1/6=3/6 1/3 + 1/6 » 3/6

PEMBAGIAN GAJl AKIBAT PERCERAIAN DAN APABILA ANAK IKUT SUAMI

DAN ANAK IKUT BEKAS ISTRI

PERCERAIAN ATAS PERMINTAAN ISTERI KARENA SUAMI BERZINAH

V. PERCERAIANPNS yg akan bercerai WAJIB memperoleh IJIN dari Pejabat. SANKSI : PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI.

PNS hanya dapat melakukan PERCERAIAN apabila ada alasan-alasan sebagai berikut : Salah satu pihak berbuat Zinah; Salah satu pihak menjadi Pemabok, pemadat, atau penjudi

yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2

(dua) tahun berturut-turut tanpa ijin, tanpa alasan yang sah;

Salah satu pihak mendapat Hukuman Penjara 5 (lima) tahun atau Hukuman yang lebih berat secara terus-menerus;

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Antara Suami-Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam Rumah Tangga.

BERBUAT ZINAH

Salah satu pihak mendapat Hukuman Penjara 5 (lima) tahun atau Hukuman yang

lebih berat secara terus-menerus

…HANYA 5 TAHUN SAJA….

PENGANIAYAANSalah satu pihak melakukan kekejaman atau

penganiayaan berat yg membahayakan pihak lain;

Antara Suami-Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran & tidak ada

harapan lagi untuk hidup rukun dalam Rumah Tangga.

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PNSPP NO. 4 TAHUN 1966

TUJUAN : UNTUK KEPENTINGAN PENGADILAN

PNS yang ditahan sementara oleh pejabat yang berwajib karena ada sangkaan melakukan perbuatan Pidana/Kejahatan Jabatan

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

• Apabila ada petunjuk yg meyakinkan ia telah melakukan perbuatan

• yg didakwa pada bulan berikut ia diberhentikan sementara gajinya dibayar 50% X gaji Pokok + Tunjangan

• Lain kecuali tunjangan jabatan + Fasilitas yg berhubungan langsung dgn Jabatan

Diberhentikan sementara dari PNS sejak penahanan sementara

• Apabila tidak ada petunjuk yg Apabila tidak ada petunjuk yg meyakinkan ia telah melakukan meyakinkan ia telah melakukan perbuatanperbuatan

• yang didakwa pada bulan berikut ia yang didakwa pada bulan berikut ia ditahan gajinya dibayar 75% X gaji ditahan gajinya dibayar 75% X gaji Pokok + Tunjangan Pokok + Tunjangan

• Lain kecuali tunjangan jabatan + Lain kecuali tunjangan jabatan + Fasilitas yg berhubungan langsung Fasilitas yg berhubungan langsung dgn Jabatandgn Jabatan

Menyatakan

Bersalah : SK Pemberhentian

Tidak bersalah : SK Pencabutan Pemberhentian Sementara

PP No.4 Tahun 1966

Pemberhentian Sementara (Schorsing)

1.Terdapat indikasi :

Gaji dibayarkan 50 %

2.Tidak ada indikasi :

Gaji dibayarkan 75 %

dilakukan untuk tujuan Preventif

POKOK-POKOKPENGERTIAN

TEN T ANG

TANDA-TANDA KEHORMATAN RI

*TUJUAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN :

- SEBAGAI PERNYATAAN PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN ATAS JASA SESEORANG/ KESATUAN

- MEMBERI DORONGAN YG KUAT UNTUK PELIHARA KESETIAAN, KEBANGGAAN, KEGEM-BIRAAN & SEMANGAT KEPAHLAWANANNYA

- SEKALIGUS SEBAGAI TELADAN BAGI ORANG LAIN

WNI/WNA YANG BERJASA LUAR BIASA THD NUSADAN BANGSA DI SUATU BID. TERTENTU DI LUARBIDANG MILITER, YAITU PERBUATAN YANG BERMUTU TINGGI, YANG SANGAT BERMANFAATBAGI KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN NEGARA

BINTANG MAHAPUTERA

TANDA KEHORMATAN SATYALANCANATANDA KEHORMATAN SATYALANCANA

1.1. SATYALANCANA KARYA SATYA (PP. No.32 Tahun SATYALANCANA KARYA SATYA (PP. No.32 Tahun 1959)1959)

PNS yang bekerja lebih dari 10, 20, dan 30 tahunPNS yang bekerja lebih dari 10, 20, dan 30 tahun

2. SATYALANCANA PEMBANGUNAN 2. SATYALANCANA PEMBANGUNAN (PP. (PP. No.30 /1959)No.30 /1959)

WNI/WNA berjasa pada WNI/WNA berjasa pada Pembangunan Pembangunan bangsabangsa

2. SATYALANCANA PEMBANGUNAN 2. SATYALANCANA PEMBANGUNAN (PP. (PP. No.30 /1959)No.30 /1959)

WNI/WNA berjasa pada WNI/WNA berjasa pada Pembangunan Pembangunan bangsabangsa

3. SATYALANCANA WIRA KARYA 3. SATYALANCANA WIRA KARYA (PP. (PP. No.4 /1962)No.4 /1962)

WNI berjasa dalam WNI berjasa dalam Dharma BaktiDharma Bakti

3. SATYALANCANA WIRA KARYA 3. SATYALANCANA WIRA KARYA (PP. (PP. No.4 /1962)No.4 /1962)

WNI berjasa dalam WNI berjasa dalam Dharma BaktiDharma Bakti

THANK YOU

ABDULLAH, SH. ABDULLAH, SH. KABAG DISIPLIN & KESEJAHTERAANKABAG DISIPLIN & KESEJAHTERAAN

sosialisasi pp 53 2010

Documents