BIDANG PEREKONOMIAN

17 Oktober 2017

Pembangunan Ekonomi Baru dan Peningkatan Produktivitas Untuk Menunjang Pemerataan

1

KINERJA EKONOMI MAKRO (4 slide)

PENINGKATAN DAYA SAING MELALUI REFORMASIBIROKRASI DAN DEREGULASI (3 slide)

PEMERATAAN EKONOMI MELALUI PEMBANGUNANEKONOMI BARU DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS (9)

••

PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARUPENINGKATAN PRODUKTIVITAS

OUTLINE

2

KINERJA EKONOMI MAKRO

3

PERTUMBUHAN EKONOMI TETAP TINGGIDENGAN INDIKATOR SOSIAL MEMBAIK

5.01

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2013 2014 2015 2016 2017

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5.56 5.01 4.88 5.02

PDB Per Kapita (Rp)

5.815.33

Feb'13

Aug'13Feb

'14Aug'14Feb

'15Aug'15Feb

'16Aug'16Feb

'17

Tingkat Pengangguran

10.9610.64

Mar'13

Sep'13

Mar'14

Sep'14

Mar'15

Sep'15

Mar'16

Sep'16

Mar'17

Tingkat Kemiskinan

0.408

0.393

Mar-13

Sep-13

Mar-14

Sep-14

Mar-15

Sep-15

Mar-16

Sep-16

Mar-17

Gini Ratio

Sumber: BPS

Indikator Sosial

41,915,863 47,957,364

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan ekonomi berada dalam kisaran 5 persen dan telah berhasil menurunkan tingkatketimpangan, pengangguran dan kemiskinan

4

3.723.00

9.32

0.47

Jan

Mar

May Ju

l

Sep

Nov Ja

n

Mar

May Ju

l

Sep

Nov Ja

n

Mar

May Ju

l

Sep

Nov Ja

n

Mar

May Ju

l

Sep

2014 2015 2016 2017

Umum IntiAdministrated Price (AP) Harga Bergejolak

INFLASI MENURUN

Inflasi (%YoY)

Dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi, laju inflasi menurun dari 4,49%YoY pada September 2014 menjadi 3,72 %YoY padaSeptember 2017. Realisasi inflasi 2017 juga diperkirakan berada dalam kisaran sasaran (4%±1). Inflasi pangan (VF) dari

tahun ke tahun lebih terkendali sejalan dengan perkembangan jumlah TPID.

8.38 8.36

3.35 3.02 2.66

2013 2014 2015 2016 2017*

Inflasi Tahunan (%YoY)

Perkembangan Jumlah TPID s.d September 2017

5

KINERJA SEKTOR EKSTERNALTERUS MEMBAIK

Defisit Transaksi Berjalan

-1.96

129.4

Jan-

14M

ar-1

4M

ay-1

4Ju

l-14

Sep-

14N

ov-1

4Ja

n-15

Mar

-15

May

-15

Jul-1

5Se

p-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep-

16N

ov-1

6Ja

n-17

Mar

-17

May

-17

Jul-1

7-4.50-4.00-3.50-3.00-2.50-2.00-1.50-1.00-0.500.00

0

20

40

60

80

100

120

140

CA (% GDP)Cadangan Devisa (Miliar USD) - rhs

Ekspor Impor (USD Juta)14.5

12.8

-0.5

1.0

2.5

4.0

Jan

Mar

Mei Ju

l

Sep

Nov Jan

Mar

Mei Ju

l

Sep

Nov Jan

Mar

Mei Ju

l

Sept

2015 2016 2017

0.02.04.06.08.0

10.012.014.016.0

Surplus/Defisit EksporImpor

1.0

-6.4

-1.7

7.2 6.310.9

Jan-Sept2012

Jan-Sept2013

Jan-Sept2014

Jan-Sept2015

Jan-Sept2016

Jan-Sept2017

Neraca Perdagangan Periode Jan-Sept (Miliar USD)

Q1-13Q2-13Q3-13Q4-13Q1-14Q2-14Q3-14Q4-14Q1-15Q2-15Q3-15Q4-15Q1-16Q2-16Q3-16Q4-16Q1-17Q2-17

-18000-14000-10000

-6000-200020006000

10000140001800022000

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (Juta US$)

Transaksi Berjalan Transaksi Modal Transaksi Finansial Neraca Keseluruhan

6

Defisit transaksi berjalan kuartal II 2017 mencapai 2 persen dari PDB, membaik dibandingkan defisit pada kuartal II2016 (2,3 persen). Selama Januari-September 2017, total surplus perdagangan mencapai 10,9 miliar USD (tertinggi

sejak tahun 2012)

7

UTANG LUAR NEGERITERKENDALI

Pemerintah mengelola utang luar negeri (ULN) secara hati-hati dengan kemampuan membayar yang membaik.Batas maksimal utang luar negeri adalah 60% dari PDB (UU 17/2003 tentang Keuangan Negara).

13.9

15.96 16.51 17

2014 2015 2016 SemesterI 2017

Rasio ULN Pemerintah dan BankSentral

75

5240 34 33 27

Malaysia Turki Brazil Indonesia

Thailand KoreaSelatan

Rasio ULN/PDB beberapa Negera,Semester I 2017 (%) Pemerintah dan Bank

Sentral

248

45

272

39

278

41

294

44

2014 2015 2016 Juli 2017

ULN didominasi oleh Utang Jangka Panjang

Jangka PanjangJangka Pendek

53 52.4

47 46.8

2014 2015 2016 Semester ...

Rasio ULN terhadap Cadangan Devisa

Sumber: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia

PENINGKATAN DAYA SAINGMELALUI REFORMASI BIROKRASIDAN DEREGULASI

8

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Pengharmonisasi Regulasi Menyederhanakan Proses Birokrasi

Memastikan Kepatuhan Hukum

“Untuk meningkatkan daya saing industri nasional, ekspor dan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomiyang signifikan.”

9

Capaian Paket Kebijakan Ekonomi I - XV

9REGULASIDICABUT

49REGULASI

BARU

31REGULASIDIREVISI

Untukmengurangihambatan

perekonomian

Untuk mewadahikebijakan baruyang disusun

Untukmenghilangkan

pasal tertentu yangmenghambatperekonomian

89REGULASI

MENCABUTYANG LAMA

35REGULASIDIGABUNG

Untukmenyederhanakan

perizinan danperaturan

Untuk menyesuaikan peraturanlama yang sudah tidak relevan

sistem perizinan berusahaterintegrasi (single submission)

secara on-line

Lebih sederhana, cepat, dan murah.

PerubahanParadigma Birokrasi

Dari memberi izin menjadimelayani (civil servant)

Termasuk untukUKM

melalui

3. 4.

10

Mengurangi pemberian izin yangberulang

Di KEK, FTZ, KI, dan KEK Pariwisata tanpaharus menunggu selesainya seluruh proses.

Dilakukan di semua levelpemerintahan (pusat, provinsi, dan

daerah)

1. 2a.

Pengawalanpenyelesaian

perzinan(end to end

Sistem Checklist Operasi Data Sharing

2b.

Reformasi PerizinanPeraturan Berusaha

Menerapkan SistemTerintegrasi

KONSEPSI PERCEPATAN PELAKSANAANBERUSAHA

EODB 2017Rank

EODB2016Rank

Change

Overall 91 106 15Starting a business 151 167 16

Dealing with Construction Permit 116 113 3

Getting Electricity 49 61 12

Registering Property 118 123 5

Getting Credit 62 70 8

Protecting Minority Investors 70 69 1

Paying Taxes 104 115 11

Trading Across Borders 108 113 5

Enforcing Contracts 166 171 5

Resolving Insolvency 76 74 2

“Indonesia is among the top 10 improvers in DoingBusiness 2017: Equal Opportunity for All”-World Bank Group Press Release EODB 2017-

Peringkat GCI Indonesia meningkat dari 41 dari 138 negara pada tahun 2016/2017 menjadiperingkat 36 dari 137 negara tahun 2017/2018

Kemudahan BerbisnisIndonesia Naik kePeringkat 91 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Perubaha

n

Singapore 2 2 2 2 2 2 3 -1

Japan 9 10 9 6 6 8 9 -1

Malaysia 21 25 24 20 18 25 23 +2

China 26 29 29 28 28 28 27 +1

Thailand 39 38 37 31 32 34 32 +2

Indonesia 46 50 38 34 37 41 36 +5India 56 59 60 71 55 39 40 -1

BruneiDarussalam 28 28 26 - - 58 46 +12

Vietnam 65 75 70 68 56 60 55 +5

Philippines 75 65 59 52 47 57 56 +1

Kamboja 97 85 88 95 90 89 94 -5

Laos - - 81 93 83 93 98 -5

Indeks Daya Saing Indonesia Naik ke 36

PENINGKATAN DAYA SAING

11

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul

Moody’s: meningkatkanoutlook dari stabil menjadipositif

JCR: meningkatkan outlookdari stabil menjadi positif

R&I: meningkatkanoutlook dari stabilmenjadi positif

S&P: meningkatkan outlookke Investment Grade

Fitch:meningkatkanoutlook dari stabilmenjadi positif

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BBB-

BB+

BB

BB-

B+

R&I S&PMoody’sJCR Fitch

Below InvestmentGrade

Below InvestmentGrade

SENTIMEN POSITIF DARI LEMBAGARATING DAN PENINGKATAN INVESTASI

7.3

8.3

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2012 2013 2014 2015 2016 2017

4.65.15.66.16.67.17.68.18.69.1

PMA (Bn USD)

68.8

61.0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

10

20

30

40

50

60

70PMDN (Tn IDR)

12

PEMERATAAN EKONOMI MELALUIPEMBANGUNAN EKONOMI BARUDAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

13

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi BaruPeningkatan Produktivitas

KERANGKA KEBIJAKAN EKONOMI

•

•

Reformasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerjamenjadi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasispekerjaan. Dimulai dari sektor industri, diikuti sektorjasa dan pertanian, melalui kerjasama Pemerintah,BUMN dan Swasta.Kewirausahaan untuk mendorong terciptanyapengusaha-pengusaha baru yang mempunyai dayasaing. Mendorong pelaku usaha mikro dan kecilberkembang menjadi pelaku usaha menengah danbesar.

Reformulasi dan penajamankebijakan pengembangan industri

manufaktur, pariwisata, perdagangandan perikanan

Membanguninfrastrukturstrategis dan

prioritas:pelabuhan,

bandara, bus rapidtransit, kereta api,

jalan baru, listrik,bendungan, dan

kilang minyak

Akses terhadaplahan

KesempatanBekerja/

Berusaha

InfrastrukturKualitas Sumber

Daya Manusia

KebijakanEkonomi(Quick Win)5

•

••••

Melaksanakan reforma agraria dan hutan sosial melalui pendekatanklaster, berbasis komoditi unggulan di KBI maupun KTIRedistribusi lahan sebagai modal masyarakat menengah ke bawahSertifikasi dalam rangka legalisasi asetImplementasi kebijakan LP2BMenyediakan hunian penduduk miskin perkotaan.

Bantuan Sosial

Mentransformasi skema subsidi secarabertahap menjadi bantuan tepat sasaran,tepat waktu, dan tepat jumlah, sertamenyatukannya dengan semua bentukbantuan sosial

14

PEMERATAAN EKONOMI MELALUIPEMBANGUNAN EKONOMI BARUDAN PENINGKATAN PRODUKTIVITASPembangunan Pusat-Pusat PertumbuhanEkonomi Baru

15

16

64 2427

13

15

Proyek

Proyek mencakup 15 sektor proyek serta 2 sektor program

7IRIGASIIRIGASI

LISTRIK 1 PROGRAM INDUSTRIPESAWAT 1 PROGRAM

74 12647549333081023

93

101

122

Proyek

Program

Rp884 T Rp564 TRp155 T

Rp444 T

Rp1.320 T

Rp11 T

Rp1.065 T

PENGELOLAANAIR

1 1TANGGUL LAUT

Pro

yek

Pro

gram

Daftar PSN direvisi melalui Perpres No. 3/2016 j.oPerpres No.58/2017, mencakup 245 Proyek + 2Program, dengan estimasi total nilai investasi Rp 4.197T

PEMERATAAN EKONOMI MELALUIPEMBANGUNAN EKONOMI BARUDAN PENINGKATAN PRODUKTIVITASPeningkatan Produktivitas

17

Perbaikankesejahteraanmasyarakat tersebuttidak akanberkelanjutan jikatidak didukungdengan kebijakanpemerataanekonomi

KEBIJAKANPEMERATAAN

EKONOMI

Lahan

Kesempatan

Kapasitas SDM

A

B

C

Urban Poor &Perumahan Terjangkau

Ritel dan Pasar

Perkebunan

Pembiayaan danAnggaran Pemerintah

Manufaktur dan ICT

Pertanian(Landles Farmer)

•••

Penetapan LP2B untuk mencegah penguasaan lahan pertanian oleh non-pertanianLand consolidation untuk sawahRiset bibit, sarana pasca panen, sinergi logistik, dan pasar bibit, alsintan dan saprodi lain

••••

Social HousingHousing financingLand bank dan harga tanah yang terjangkauPemerintah menegakkan kebijakan tata ruang

••••

Pendataan dan penegakan aturan lahan kelapa sawit termasuk pendataan land bankPendataan dan penetapan kebijakan replanting komoditi perkebunan lainnyaMengkorporasikan koperasi yang didukung swasta dan BUMN dengan tujuan meningkatkan nilai tambahDukungan riset, sinergi pasar, off-taker hasil bumi, dan rantai nilai hilirisasi

•••

Mengembangkan industri dengan basis SDA dan rantai nilaiMemperkecil gap bunga pembiayaan perusahaan besar dan perusahaan kecilMelindungi segmen pasar tertentu dari bisnis terintegrasi dan bermodal kuat

•

•••

Penataan dan pendataan dari pasar tradisional / modern, toko tradisional dan tokomodernPengaturan jarak, lokasi dan zonasi pasar maupun toko modernKewajiban menyerap produk setempatFair access ke dalam sistem distribusi•

•Penyempurnaan sistem KUR ke arah pembiayaan usaha yang non-bankableProgram pengadaan yang lebih aksesible untuk pengusaha menengah ke bawah

Reforma Agraria•••

Pembagian akses lahan yang adil kepada seluruh masyarakatPenetapan prioritas penerima TORA berdasarkan rasio gini tanah, kemiskinan, kebutuhan lahanPengembangan usaha pertanian dengan metoda aglomerasi atau cluster

Nelayan & BudidayaRumput Laut

•••

Integrasi nelayan dan rumput lautAquaculture dan rantai nilai nelayanInvestasi swasta untuk pengolahan dan off-taker rumput laut

Vokasi,Entrepreneurship danPasar Tenaga Kerja

••••

Identifikasi dan prioritasi sektor, sub-sektor industri unggulan dan profesiSkema job matching antara industri dan vokasiEarly childhood intervensionFokus pada skill, collaborative, flexibility dan impact (bukan semata-mata gelar)

Sistem PajakBerkeadilan

••

Pajak progresif, capital gain tax dan unutilized asset taxBelanja pemerintah yang berkadilan

Prioritas

KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI

18

Industri membutuhkanlulusan vokasi yangmemiliki sertifikatkompetensi

Lulusan vokasimemiliki sertifikatkompetensiberdasarkan SKKNI

Ujikompetensilulusanvokasi

SKKNI sebagaiacuan ujikompetensilulusan vokasi

Sekolah menerapkankurikulum vokasi yangmengacu pada SKKNILink & Match

Pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi isu prioritas nasional untuk menyelesaikan persoalan penyediaan tenaga kerjaterampil

Suplai tenaga kerja dalampasar tenaga kerja tidak sesuaidibutuhkan dunia usaha

Penganguran berasal darilulusan SMK

Bonus demografi pendudukIndonesia yang di dominasiusia muda

51%

21%

Kebutuhan bidang pekerjaanvokasional dimasa mendatang(Future of Jobs)

Bonus demografi pendudukIndonesia 2020, yang didominasi usia muda

TANTANGAN

LINK AND MATCH PENDIDIKANVOKASI & DUDI

Lahan Kesempatan SDMKebijakan

PemerataanEkonomi

Vokasi1. PerubahanKurikulum SMK

2. PeningkatanKualitas PendidikVokasi

4. Terlalu BanyakProgram Studi

3. KebutuhanPeralatan Minimal

5. Insentif BagiSekolah

19

20

PRODUKTIVITAS ANTAR SEKTOR UNTUKMENDUKUNG KEBIJAKAN VOKASI

Agriculture, Forestry and Fisheries

Mining & Quarrying

Manufacturing Industry

Electricity & Gas Supply

Construction

Transportation & Storage

Accommodation & Food BeveragesActivity

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Produktivitas Sektoral (PDB (Rp Miliar)/TenagaKerja))

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

PILAR 5-10SCORE RANGKING

2014 2015 2016 2017 2016/2017

2017/2018

5 Higher Education andTraining 4.53 4.45 4.50 4.52 63 64

6 Goods MarketEfficiency 4.54 4.43 4.40 4.59 58 43

7 Labour MarketEfficiency 3.81 3.74 3.80 3.91 108 96

8 Financial MarketDevelopment 4.45 4.19 4.33 4.50 42 37

9 TechnologicalReadiness 3.58 3.49 3.54 3.86 91 80

10 Market Size 5.34 5.74 5.71 5.73 10 9

AVERAGE 4.38 4.34 4.38 4.52 49 41

TARGET REFORMA AGRARIA DANPERHUTANAN SOSIAL

21

AKSES PEMBIAYAAN MELALUI KUR20

15 Suku Bunga 12% Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta,KUR Ritel Rp 500 Juta 7 Bank Pelaksana, 2 PerusahaanPenjamin; Total Penyaluran per Des 2015sebesar Rp 22,75 Triliun dengan 1juta akad kredit. (75,9% dari target)

2016

Suku Bunga 9% Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta,KUR Ritel Rp 500 Juta 26 Bank, 2 PerusahaanPembiayaan; 10 Penjamin Total Penyaluran per Des 2016 Rp94,4 triliun dengan 4,3 juta akadkredit. (94% dari target). NPL =0.37%

2017

Suku Bunga 9% Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta,KUR Ritel Rp 500 Juta 33 Bank, 4 PerusahaanPembiayaan, 1 Koperasi SimpanPinjam; 10 Penjamin Target penyaluran KUR tahun2017 sebesar Rp110Triliun,dengan porsi KUR Mikro 81%, KURRitel 18%, dan KUR TKI 1%.

PERKEMBANGAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)2007-2017

PENINGKATAN KEUANGAN INKLUSIF UNTUKSELURUH MASYARAKAT INDONESIA

23

Indikator Keuangan Inklusif di Indonesia

Perpres No. 63 Tahun 2017

Sumber: DNKI, OJK IKNB

1.2.3.4.5.6.7.

Pokja terdiri dari:Pokja 1 – Edukasi KeuanganPokja 2 – Hak Properti MasyarakatPokja 3 – Fasilitasi Intermediasi & Saluran Distribusi KeuanganPokja 4 – Pelayanan Keuangan Sektor PemerintahPokja 5 – Perlindungan KonsumenPokja 6 – Kebijakan dan RegulasiPokja 7 - Infrastruktur & Teknologi Informasi Keuangan

36%44%

52%60%

68%75%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Proyeksi Indeks Keuangan Inklusif Global Findex

1.

2.

3.

4.

Target ditentukan berdasarkan ekspektasi bahwa indeksi keuangan inklusifakan naik sebesar 8% per tahun (2015-2019) untuk mencapai targetutama indeks keuangan inklusif 75% pada tahun 2019.Pengertian tingkat Keuangan Inklusif adalah persentase jumlah orangdewasa yang memiliki rekening di lembaga keuangan formalAcuan tingkat Keuangan Inklusif 2014 adalah menggunakan angka WorldBank Group Financial Inclusion IndexSurvey Literasi Keuangan dan Keuangan Inklusif OJK tahun2016menunjukan bahwa angka Keuangan Inklusif telah mencapai 63%: http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/250

LAMPIRAN: KREDIT USAHARAKYAT

24

25

2007 - 2014

2015

2016

•

•

•

•

•

••

•

•

Skema subsidi Imbal Jasa Penjaminan(IJP) = 3.25%;Suku Bunga: KUR Mikro 22%, KUR Ritel13% , KUR TKI 22%Target penerima : UMKM di seluruhsektor ekonomi dan TKIPlafon : KUR Mikro s.d. Rp 20 Juta, KURRitel Rp 500 JutaRisk Sharing: 70% - 30% (sektor nonprioritas), 80% - 20% (sektor prioritas)33 Bank Pelaksana, 4 Penjamin;Pengawasan oleh Bank Indonesia danBPKP.Total Penyaluran Rp 178 Triliun dengan 12,4 juta akad kredit. NPL = 3.3%Baki debet s.d. Des’16 Rp 34,5 triliun.

•••

•

•

•

•

••

•

Skema subsidi bungaSuku Bunga 12%Subsidi bunga: KUR Mikro 7%, KURRitel 3%, KUR Penempatan TKI12%(termasuk collection fee)Target penerima: UMKM di sektorpertanian, perikanan, industripengolahan, perdagangan dan jasaPlafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta,KUR Ritel Rp 500 JutaRisk Sharing: B2B

Pelaksana7 Bank Pelaksana, 2 PerusahaanPenjamin;Pengawasan oleh OJK dan BPKP.Total Penyaluran per Des 2015sebesar Rp 22,75 Triliun dengan 1 jutaakad kredit. (75,9% dari target)Baki debet s.d. Des’16 Rp 17,03 triliun.

•••

•

•

•

••••

•

Skema subsidi bungaSuku Bunga 9%Subsidi bunga: KUR Mikro 10%, KURRitel 4,5%, KUR Penempatan TKI12%(termasuk collection fee)Target penerima: UMKM di sektorpertanian, perikanan, industripengolahan, perdagangan dan jasaPlafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta,KUR Ritel Rp 500 JutaTarif IJP: B2B (1,5%)

Pelaksana26 Bank, 2 Perusahaan Pembiayaan10 Penjamin

Pengawasan oleh OJK dan BPKP.Total Penyaluran per Des 2016 Rp 94,4triliun dengan 4,3 juta akad kredit.(94% dari target). NPL = 0.37%Baki debet s.d. Des’16 Rp 70,6 triliun.

2017•••

•

•

•

•

•

Skema subsidi bungaSuku Bunga 9%Subsidi bunga: KUR Mikro 9,5%, KURRitel 4,5%, KUR Penempatan TKI12%(termasuk collection fee)Target penerima: UMKM di sektorpertanian, perikanan, industripengolahan, perdagangan dan jasaPlafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta,KUR Ritel Rp 500 JutaTarif IJP = B2B (1,75% untuk KURMikro, 1,5% untuk KUR Ritel dan KURTKI)

Pelaksana33 Bank, 4 Perusahaan Pembiayaan,1 Koperasi Simpan Pinjam10 Penjamin

Target penyaluran KUR tahun 2017sebesar Rp110Triliun, dengan porsiKUR Mikro 81%, KUR Ritel 18%, dan KURTKI 1%. Porsi KUR sektor produksi ditargetkansebesar 40%.

Perkembangan Program KreditUsaha Rakyat (KUR) 2007-2017

Penyaluran KUR berdasarkan SektorEkonomiPosisi 30 September 2017

••

Penyaluran KUR untuk sektor produksi terus meningkat yaitu: (target porsi penyaluran KUR sektor produksi tahun 2017 sebesar 40%)Sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa – jasa = 44,8%Sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi = 31,7%

Ket:

Penyaluran KUR untuk sektor produksi terus meningkat, padaAgustus 2017 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi(pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa - jasa)sebesar 44% sedangkan sektor produksi (pertanian, perikanan,industri, konstruksi) sebesar 31%. Capaian tersebut meningkatdari kinerja Desember 2016 dengan porsi penyaluran KURsektor produksi sebesar 22%.

Dengan sektorjasa – jasa

Tanpa Sektor Jasa -jasa

Sektor Produksi 44.8% 31.7%Sektor Non Produksi 55.2% 68.3%

Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan23%

Perikanan2%

Industri Pengolahan6%

Perdagangan56%

Konstruksi0,1%

Jasa-jasa13%

26

Penyaluran KUR berdasarkan Provinsiposisi 30 September 2017

27

3,456,997 3,222,967

2,258,381 1,185,268

1,124,995 940,637

829,616 764,245

735,203 667,803

642,761 576,655

558,193 527,046

477,571 450,728 442,485 430,928

404,373 366,913 363,460

347,395 312,936 309,198

260,038 204,154

184,000 165,895

132,840 125,319 115,557

90,678 59,712 47,621

Jawa TimurJawa Tengah

Jawa BaratSumatera Utara

Sulawesi SelatanBali

DKI JakartaSumatera Barat

RiauSumatera Selatan

JambiDI Yogyakarta

Kalimantan SelatanBanten

LampungKalimantan Barat

Sulawesi UtaraSulawesi Tengah

Nangroe Aceh DarussalamPapua

Nusa Tenggara BaratKalimantan Timur

Nusa Tenggara TimurSulawesi TenggaraKalimantan Tengah

BengkuluSulawesi Barat

Papua BaratKepulauan Bangka Belitung

MalukuKepulauan Riau

GorontaloKalimantan Utara

Maluku Utara

Penyaluran KUR s.d. 31 September 2017 Berdasarkan Provinsi

11,172,377

5,288,425

2,253,797 1,839,291 1,636,251 442,038 150,390

Jawa Sumatera Sulawesi Bali NusaTenggara

Kalimantan Papua Maluku

28

Arah Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat(KUR)

TERIMA KASIH

29