DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................................11.1 Latar Belakang......................................................................................................................11.2 Rumusan Masalah.................................................................................................................11.3 Tujuan..................................................................................................................................1

BAB II PEMBAHASAN...................................................................................................22.1 Analisa Tujuan Pembangunan...............................................................................................2

2.1.1 Tujuan Masyarakat Makmur.................................................................................................22.1.2 Tujuan Masyarakat Adil.......................................................................................................6

2.2 Strategi Pencapaian Tujuan Pembangunan..........................................................................102.3 Sistem Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Indonesia.......................................11

BAB III PENUTUP.........................................................................................................133.1 Kesimpulan.........................................................................................................................13

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangKondisi perekonomian suatu Negara menentukan nasib dari Negara tersebut. setiap  Negara pasti

menginginkan masyarakatnya sejahtera (mengalami tingkat perekonomian yang tinggi). semakin

tinggi perekonomian tersebut maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rakyatnya dan

pembangunan perekonomiannya. untuk mencapai keinginan tersebut maka diperlukan yang

namanya strategi pembangunan ekonomi. setiap strategi harus disesuaikan dengan kondisi

Negara tersebut. strategi pembangunan ekonomi merupakan salah satu konsep penting yang

harus diperhatikan dalam mengamati  perekonomian ekonomi suatu Negara. strategi yang tepat

dapat membuat dampak yang  positive untuk negara begitupun sebaliknya. strategi yang salah

akan berakibat fatal. untuk itu dibutuhkan sajian materi khusus yang memaparkan jelas tentang

strategi pembangunan ekonomi.

1.2 Rumusan MasalahDari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik perumusan masalah antara lain sebagai berikut.1. Apa saja tujuan pembangunan ekonomi?2. Apa saja strategi pembangunan ekonomi?3. Apa saja sistem pelaksanaan pembangunan ekonomi ?

1.3 TujuanDari uraian latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut.1. Agar mahasiswa dapat menganalisis tujuan pembangunan ekonomi2. Agar mahasiswa dapat menganalisis strategi pembangunan ekonomi 3. Agar mahasiswa dapat menganalisis sitem pelaksanaan pembangunan

1

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Analisa Pola Penerimaan NegaraKebijakan fiskal pada umumnya terdiri dari kebijaksanaan penerimaan, dan pengeluaran

negara atau pemerintah. Penerimaan pemerintah Indonesia dibedakan menjadi :

1. Penerimaan Dalam Negeri, yang tidak lain dari pada seluruh penerimaan baik

yang berupa pajak ataupun penerimaan bukan pajak, dan

2. Hibah, yang merupakan bantuan pihak ketiga atau yang tidak mengikat kepada

pemerintah baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Anggaran untuk dua

komponen ini dari 2002 – 2007 (dalam miliar rupiah) adalah sebagai berikut :

Data mengenai penerimaan dalam negeri dan hibah disajikan dalam bentuk yang lebih

rinci pada tabel 2.1 dimana ternyata bahwa jumlah penerimaan negara dari tahun 2002

selalu mengalami kenaikan dari Rp298.605 miliar menjadi Rp694.088 miliar pada tahun

2007, atau telah menjadi 2 kali lipat dalam enam tahun atau rata – rata keniakan sebesar

50%. Dari jumlah ini, hanya sebagian kecil atau kurang dari 1% merupakan hibah yang

ternyata mengalami kenaikan pada 3 tahun pertama untuk kemudian mengalami

penurunan pada dua periode terakhir.

Tabel 2.1 : Anggaran Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah, 2002 – 2007

Tahun Penerimaan Dalam Negeri Hibah Jumlah

Miliar Rp. Persen Miliar Rp Persen

2002 298.528 0,9997 78 0,0003 298.605

2003 340.929 0,9986 468 0,0014 341.396

2004 349.300 0,9982 634 0,0018 349.934

2005 532.671 0,9862 7.455 0,0138 540.126

2006 654.882 0,9936 4.233 0,0064 659.115

2007 690.265 0,9945 3.823 0,0055 694.088

Sumber : BPS seperti pada BI.LPI 2007

2

Penerimaan dalam negeri dibedakan menjadi :

1. Penerimaan dari perpajakan (baik pajak langsung maupun tidak langsung, baik

didalam negeri maupun pajak dari perdagangan internasional), dan

2. Penerimaan bukan pajak (PNBP), semua penerimaan negara yang bukan pajak

seperti halnya uang sekolah (SPP), penerimaan dari penjualan bibit oleh departemen

yang membuat pembibitan untuk rakyat, aset milik pemerintah yang dijual kepada rakyat

seperti misalnya rumah dinas, mobil dinas dan lain sebagainya. Anggaran untuk dua

komponen ini untuk 2002 – 2007 (dalam miliar rupiah) adalah seperti pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 : Anggaran Penerimaan Dari Pajak dan Bukan Pajak, 2002 -2007

Tahun Dari Pajak Dari Bukan Pajak Jumlah

Miliar Rp Proporsi Miliar Rp Proporsi Miliar Rp

2002 210.088 0,7037 88.440 0,2963 298.528

2003 242.048 0,7099 98.880 0,2901 340.929

2004 272.175 0,7790 77.125 0,2210 349.300

2005 351.974 0,6608 180.697 0,3392 532.671

2006 425.053 0,6491 229.829 0,3509 654.882

2007 492.011 0,7128 198.254 0,2872 690.265

Sumber : BPS seperti pada BI.LPI 2007.

Dari angka – angka dalam tabel 2.2 ternyata bahwa baik anggaran penerimaan negara

dari perpajakan maupun bukan pajak telah mengalami kenaikan lebih dari 2 kali lipat

dalam kurun waktu 6 tahun dari 2002 – 2007, yakni untuk penerimaan negara dari

perpajakan telah menjadi 2,34 kali dari jumlah tahun 2002, sedangkan dari sumber bukan

pajak telah menjadi 2,24 dari jumlah tahun 2002. Ini berarti usaha intensifikasi dan

ekstensifikasi penagihan pajak dan bukan pajak telah membuahkan hasil, meskipun tidak

tertutup kemungkinan perbaikan di masa akan datang.

Dari sudut jumlah penerimaan pajak , telah terjadi kenaikan yang terus menerus dari

tahun 2002 sejumlah RP210.088 miliar menjadi Rp 492.001 miliar pada tahun 2007,

sedangkan angka – angka untuk bukan pajak juga terus mengalami peningkatan dari

Rp88.440 miliar pada tahun 2002 menjadi Rp198.254 miliar pada tahun 2007.

Perbandingan diantara keduanya adalah sekitar duapertiga untuk pajak dan sisa sepertiga

dari sumber bukan pajak.

Selanjutnya penerimaan negara dari pajak dibedakan menjadi :

3

1. Pajak dalam negeri, yang terdiri dari komponen : pajak penghasilan (PPH) dari

migas, dan non migas, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB),

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya, dan

2. Pajak dari perdagangan internasional, pajak impor dan pungutan administrasi

ekspor.

Untuk periode 2002 sampai dengan 2007 anggaran penerimaan pemerintah dari pajak

dalam negeri dan pajak perdagangan internasional ditunjukkan oleh tabel 2.3, dimana

ternyata bahwa lebih dari sembilan puluh lima persen merupakan pajak dari dalam negeri

dan sisanya kurang dari lima persen berasal dari pajak perdagangan internasional.

Anggaran Pendapatan dari Perpajakan dalam negeri untuk 2002 – 2007 ditunjukkan

sekitar 50 persen dari pajak dalam negeri datang dari pajak penghasilan perorangan dan

perusahaan, dari jumlah mana sebagian besar berasal dari pajak atas migas.

Table 2.3 : Anggaran penerimaan dari pajak, 2002-2007

TahunPajak dalam Negeri

Pajak Perdagangan

InternasionalJumlah

Miliar Rp. Proporsi Miliar Rp. Proporsi Miliar Rp.

2002 199.512 0,9497 10.575 0,0503 210.088

2003 230.934 0,9541 11.114 0,0459 242.048

2004 260.224 0,9561 11.951 0,0439 272.175

2005 334.403 0,9501 17.570 0,0499 351.974

2006 410.226 0,9651 14.827 0,0349 425.053

2007 474.551 0,9545 17.460 0,0355 492.011

Sumber : BPS seperti pada BI. LPI 2008

Pajak pertambahan nilai juga memberikan kontribusi yang cukup besar, yakni

sekitar 33 persen dari jumlah penerimaan pajak dalam negeri, kemudian diikuti oleh

cukai (sekitar 12 persen). Sisanya sekitar 5 persen merupakan kontribusi dari pajak bumi

dan bangunan (sekitar 3 persen) dan Bea perolehan atas tanah dan bangunan dan pajak

lainnya.

Sedangkan pajak dari perdagangan internasional adalah sebagai berikut, dimana

sebagian besar karena bea masuk untuk impor, sedangkan pajak ekspornya hanyalah

sekedar bea administrasi ekspor seperti terlihat pada tabel 2.4 berikut:

4

Tabel 2.4: Anggaran Pendapatan dari Pajak perdagangan internasional, 2002-2007

(miliar Rp.)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pajak Perdagangan Internasional10.575

11.11

411.951

17.57

014.827 17.460

- Bea Masuk10.344

10.88

511.636

16.59

113.853 14.418

- Pajak Ekspor 231 230 315 980 1.244 3.042

Sumber: BPS seperti pada BI.LPI 2007

Komponen penerimaan negara dari bukan pajak beserta jumlah (dalam miliar

rupiah) dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini. Dari tabel tersebut kelihatan bahwa

komponen penerimaan negara bukan pajak yang paling besar adalah dari sumber daya

alam, dimana minyak bumi mempunyai pangsa lebih dari 60 persen, kemudian diikuti

oleh gas alam sekitar 20 persen dari total sumbangan sumber daya alam. Komponen lain

dari penerimaan bukan pajak, selain dari penerimaan dari SDA , adalah bagian laba

BUMN, surplus bank indonesia, dan PNBP lainnya.

Tabel 2.5: Anggaran Pendapatan dair bukan pajak (Rp. Miliar), 2002-2007

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Penerimaan Bukan Pajak 88.44

098.880 77.125

180.69

7229.829 198.254

- Penerimaan dari SDA 64.75

567.739 47.241

144.36

1165.695 115.053

Minyak Bumi 47.68

648.871 28.248

102.19

6122.964 78.235

Gas Alam 12.32

512.631 15.754 36.364 36.825 29.484

SDA Lainnya 4.744 6.238 3.238 5.801 5.906 7.334

- Bagian Laba BUMN 9.760 12.833 11.454 12.000 20.800 21.800

- Surplus Bank Indonesia - - - - - 13.669

- PNBP lainnya 13.92

518.308 18.430 24.336 43.334 47.731

Sumber: BPS seperti pada BI.LPI 2007

5

2.2 Analisa Pola Pengeluaran PemerintahAnggaran belanja negara atau pemerintah terdiri dari anggaran untuk pemerintahan pusat

dan anggaran untuk pemerintahan daerah, di mana anggaran untuk pemerintahan pusat

sekitar dua kali dari anggaran untuk pemerintahan daerah. Dalam kurun waktu enam

tahun pemerintah telah mampu meningkatkan anggaran belanjanya lebih dari dua kali

lipat dari sebesar Rp 322 triliun pada tahun 2002 menjadi lebih dari Rp 752 triliun pada

tahun 2007. Kelipatan ini juga berlaku baik untuk belanja pemerintah pusat maupun

untuk pemerintah daerah.

Anggaran Belanja Pemerintah, 2002-2007 (Miliar Rupiah)

2002 2003 2004 2005-P 2006-P 2007-PBelanja Negara

322.180 376.506 374.351 565.070 699.099 758.373

Pemerintah Pusat

223.976 256.309 255.309 411.667 478.250 498.172

Pemerintah Daerah

98.204 120.314 119.042 153.402 220.850 254.201

Sumber : BPS seperti pada LI.LPI 2007

Anggaran belanja untuk pemerintahan pusat, demikian juga keadaannya untuk

Pemerintah Daerah, dibedakan menjadi untuk pengeluaran rutin (administrasi

pemerintahan) dan untuk pengeluaran pembangunan. Anggaran rutin pemerintah pusat

relative tetap untuk 2002, 2003, dan 2004, sekitar 180-an triliun rupiah kemudian

melonjak tajam ke tahun 2005-P (perubahan yang telah disetuji DPR) menjadi di atas

325 triliun rupiah dan pada anggaran 2007-P menjadi 426 triliun rupiah. Perubahan

dengan kecepatan yang hamper sama juga terjadi pada anggaran belanja untuk

pembangunannya.

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2002-2007 (Miliar Rupiah)

2002 2003 2004 2005-P 2006-P 2007-PAnggaran Belanja Pusat

223.976 256.191 255.309 411.667 478.250 498.172

- Rutin 186.651 186.944 184.438 326.924 408.470 426.488- Pembangunan

37.325 69.247 70.871 84.743 69.780 71.684

Sumber : BPS seperti pada PI.LPI 2007

Rincian anggaran belanja rutin pemerintah pusat ditunjukkan pada table

“anggaran belanja pengeluaran rutin”. Hal yang perlu mendapat perhatian di sini adalah

anggaran rutin untuk pembayaran bunga hutang dalam dan uar negeri. Jumlah

6

pembayaran bunga hutang ini sekitar 90 triliun rupiah dari anggaran rutin sejumlah 186

triliun pada tahun 2002, mengalami penurunan untuk tiga tahun beerturut-turut (2003,

2004, dan 2005) menjadi sekitar 60an triliun rupiah dari anggaran Rutin 2005-P sekitar

326 triliun untuk kemudian meningkat ke level semula untuk tahun 2007-P, menjadi

lebih dari 83 triliun rupiah. Terjadi perubahan pembayaran bunga hutang dari untuk

hutang luar negeri (makin menurun) diganti dengan untuk hutang dalam negeri (makin

meningkat).

Komponen lain yang perlu mendapat perhatian dalam anggaran rutin Pemerintah

Pusat adalah untuk pembayaran subsidi (BBM dan Non BBM) yang selalu mengalami

peningkatan dari sekitar 44 triliun rupiah pada anggaran 2002 menjadi sekitar 120 triliun

rupiah untuk anggaran 2005-P dan terus berada di atas 100 triliun sampai 2007-P.

Anggaran untuk pembayaran bunga hutang dan untuk subsidi menelan sebagian besar

anggaran rutin. Katakanlah untuk anggaran 2002, anggaran untuk dua komponen ini

lebih dari 130 triliun rupiah dari anggaran rutin yang jumlahnya hanya 186 triliun rupiah,

dan untuk anggaran rutin sebesar 326 triliun. Jumlah ini berada juah di atas anggaran

untuk pembayaran gaji pegawai, yang untuk anggaran 2005-P hanya berjumlah 61

triliun, dan untuk anggaran 2007-P berjumlah 98 triliun.

Anggaran Belanja Pengeluaran Rutin (Miliar Rupiah)

200 2003 2004 2005-P 2006-P 2007-PPengeluaran Rutin

186.651 186.944 184.438 326.924 408.470 426.488

- Belanja Pegawai

39.480 47.662 56.738 61.167 79.075 97.983

- Belanja Barang

12.777 14.992 17.280 42.312 55.992 61.824

- Pembayaan Bunga

87.667 65.351 65.651 60.982 82.495 83.555

Utang Dalam Negeri

25.406 46.356 41.276 42.307 58.155 58.803

Utang Luar Negeri

62.621 18.995 24.375 18.675 24.340 24.752

- Subsidi 43.628 43.899 26.362 119.089 107.628 105.073BBM 31.162 30.038 14.527 89.194 80.609 55.604Non BBM 12.466 9.901 10.995 26.643 21.367 49.469

- Pajak Ditanggung Pemerintah

- 3.960 840 6.253 5.651 0

7

- Bantuan Sosial

- - - - 41.018 52.272

- Pengeluaran Rutin Lainnya

3.099 15.042 18.407 43.374 42.262 25.781

Sumber : BPS seperti pada BI.LPI 2007

Anggaran pembangunan untuk pemerintah pusat yang terdiri dari pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek (dana luar negeri).

Anggaran Belanja Pengeluaran Pembangunan, 2002-2007 (miliar rupiah)

2002 2003 2004 2005-P 2006-P 2007-PPengeluaran Pembangunan

37.325 69.247 70.871 84.743 69.780 71.684

Pembiayaan Rupiah

25.608 47.510 50.500 54.747 55.258 70.826

Pembiayaan Proyek

11.717 21.737 20.371 29.997 25.475 23.305

Sumber : BPS seperti pada BI.LPI 2007

Anggaran belanja negara untuk pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari Dana

Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil,

dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Anggaran untuk pembiayaan Pemerintah

Daerah untuk 2002-2007-P secara rinci ditunjukkan pada table dibawah ini.

Anggaran Belanja Untuk Pemerintah Daerah(miliar rupiah)

2002 2003 2004 2005-P 2006-P 2007-PAnggaran Belanja Daerah

98.204 120.314 119.042 153.402 220.850 254.201

Dana Perimbangan

94.657 111.070 112.187 146.160 216.798 244.608

- Dana Bagi Hasil

24.884 31.370 26.928 52.567 59.564 62.726

- Dana Alokasi Umum

69.159 76.978 82.131 88.766 145.664 164.787

- Dana Alokasi Khusus

613 2.723 3.128 4.828 11.570 17.094

Dana Otonomi Khusus dan Perimbangan

3.548 9.244 6.855 7.243 4.052 9.593

Sumber : BPS seperti pad BI.LPI 2007

8

Anggaran Belanja negara untuk pembiayaan pemerintah daerah diatur dalam

Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antar pemerintah pusat dan daerah. Pembiayaan ini dibicarakan dengan rinci pada pasal

10 sampai pasal 42, yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa dana perimbangan terdiri

dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Data mengenai

anggaran belanja daerah untuk tahun 2002-2007 disajikan pada table diatas, di mana

dana alokasi umum menempati posisi terbesar yang diikuti oleh dana bagi hasil dan

terakhir dana lokasi khusus.

2.3 Analisa Kebijakan Perpajakan dan Pengeluaran Pemerintah

Sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran belanja pemerintah(dan anggaran untuk

lembaga sosial)berbeda dengan anggaran belanja rumah tangga pribadi.Kalau dalam

anggaran untuk rumah tangga pribadi pertama-tama ditentukan penerimaan rumah

tangga tersebut sebagai dasar untuk menentukan anggaran pengeluarannya, maka

keadaan sebaliknya berlaku untuk anggaran rumah tangga pemerintah dan lembaga

sosial, di mana pertama-tama ditentukan jumlah pengeluaran yang diperlukan sebagai

dasar untuk menentukan berapa besar dan dari mana saja beban belanja tersebut

bersumber. Dari sejak awal, katakanlah pada jaman raja-raja dahulu, setelah

menentukan(kalau dibuat anggaran) jumlah pengeluaran pemerintah, sumber pertama

yang terbayang adalah dari pajak. Hanya setelah pemerintahan modern, baru

terpikirkan sumber dana lain, seperti dari mencetak uang, dari pinjaman dalam negeri,

dari pinjaman luar negeri dan sebagainya. Dalam tulisan ini, sebagaimana biasa

dijumpai dalam literatur ekonomi makro, diumpamakan bahwa dana yang bersumber

dari pajak cukup, dan hanya cukup, tidak lebih dan tidak kurang, untuk beban

pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain diumpamakan terjadi anggaran belanja

seimbang. Baik pengeluaran pemerintah maupun pajak,keduanya mempunyai pengaruh

terhadap penghasilan nasional.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Penghasilan nasional. Pengeluaran

pemerintah rutin dan pembangunan dibayarkan kepada masyarakat(pegawai dan

pelaksana pembangunan). Mereka menerima tambahan pendapatan. Dari tambahan

pendapatan tersebut mereka cenderung untuk melakukan tambahan konsumsi dan

9

tambahan tabungan. Kecenderungan tambahan konsumsinya disebut MPC(marginal

propensity to consume) dan kecenderungan tambahan untuk menabung disebut MPS

(marginal propresity to save). MPC biasanya dinyatakan dalam proporsi terhadap

penghasilan (Y), demikian juga MPS dinyatakan dalam proporsi terhadap penghasilan

(Y), sehingga MPC+MPS=1 kalibesarnya penghasilan. Tambahan konsumsi yang

dilakukan oleh orang pertama tadi diterima oleh orang lain kepada siapa konsumsi

tersebut dilakukan(orang ke dua). Orang kedua ini,karena menerima tambahan

pendapatan,juga cenderung melakukan tambahan konsumsi dan tambahan tabungan.

Tambahan konsumsinya merupakan tambahan pendapatan bagi yang

menerimanya(orang ketiga), yang karena ada tambahan pendapatan, juga cenderung

untuk melakukan tambahan konsumsi dan tambahan tabungan. Begitu selanjutnya

proses berjalan sampai jumlah yang tidak terhingga. Jumlah kenaikan penghasilan

masyarakat sebagai akibat dari adanya pengeluaran pemerintah adalah jumlah

pengeluaran pemerintah itu dikalikan dengan faktor pengganda. Dengan

mengumpamakan bahwa MPC dan MPS untuk setiap orang yang dikatakan di atas

sama(orang ke 1, 2, 3,...),maka dengan memakai manipulasi alabar dasar diperoleh

faktor pengganda sebesar k=1/MPS.Kalau setiap orang yang menerima tambahan

penghasilan mempunyai kecenderungan untuk menabung sebesar 20 persen dari

tambahan penghasilannya, maka 1/0,20=5.

Pengaruh Pajak terhadap Penghasilan Nasional. Untuk membiayai pengeluarannya,

pemerintah menarik pajak dari rakyat. Pajak ini mempunyai sifat mengurangi

pendapatan dari mereka yang membayar pajak itu(orang 1). Karena pendapatannya

berkurang, mereka cenderung mengurangi konsumsi(sebesar MPC kali berkurangnya

penghasilan), dan mereka cenderung untuk mengurangi menabung(sebesar MPS kali

berkurangnya penghasilan),yang mempunyai akibat lanjutan terhadap mereka yang

terkena pengurangan penghasilan. Demikian prosesnya berjalan, sama seperti logika

pada pengeluaran pemerintah, sampai pada orang yang ke tidak terhingga, jumlah

penghasilan masyarakat berkurang karena ada pajak adalah sebesar pajak itu dikalikan

dengan faktor pengganda. Dengan perumpamaan yang sama seperti pada pengeluaran

pemerintah, faktor penggandanya dapat diperoleh denganmanipulasi aljabar dasar

sebesar k= -(1/MPS-1). Kalau setiap orang yang penghasilan berkurang sebesar

10

tambahan pajak,mempunyai kecenderungan untuk mengurangi menabung sebesar 20

persen dari jumlah pengurangan penghasilannya,maka k untuk pajak = -(1/0,20-1)= -4.

Pengganda untuk Angaran Berimbang. Oleh karena dalam anggaran berimbang,contoh

kita di atas, jumlah pengeluaran pemerinntah sama dengan jumlah pajak, maka akibat

dari anggata belanja yang seimbang terhadap penghasilan nasional adalah: (Jumlah

kenaikan penghasilan nasional karena pengeluaran pemerintah) dikurangi (Jumlah

pengurangan penghasilan karena adanya pajak).Karena yang pertama adalah sebesar

(1/MPS) kali jumlah pengeluaran pemerintah, dan yang disebut belakangan adalah -

(1/MPS - 1), maka tambahan penghasilan neto karena anggaran seimbang

adalah(1/MPS)-(1/MPS - 1) = 1 kali anggaran berimbang tersebut.Dengan kata lain

faktor pengganda untuk anggaran berimbang adalah(+1).

Tabungan Pemerintah dan Pembangunan Ekonomi. Pembangunan ekonomi satu negara

dapat dibiayai oleh sumber-sumber dari dalam negeri dan dari luar negeri. Sumber

pembiayaan pembangunan ekonomi dari dalam negeri dapat berupa tabungan

perseorangan, tabungan perusahaan, dan tabungan pemerintah, sedangkan yang

bersumber dari luar negeri bisa berupa bantuan dan pinjaman luar negeri, penanaman

modal langsung dari luarnegeri ataupenanaman modal tidak langsung dari luar negeri

Yang dimaksud dengan tabungan pemerintah adalah semua penerimaan dari dalam

negeri dikurangi dengan semua pengeluaran rutin.Namun untuk Indonesia masih

dikurangi lagidengan anggaran belanja untuk daerah yang harus dikeluarkan oleh

pemerintah Pusat tiap tahun(bersifat rutin). Tabungan pemerintahuntuk tahun 2002-

2007 disajikan pada Tabel 9.15, yang ternyata terus mengalami peningkatan dari hanya

13,6 triliun rupiah pada tahun 2002 sampai mencapai 52,3 triliun rupiah pada tahun

2005 dan kembali mengalami penurunan menjadi hanya 25,5 triliun pada tahun 2006

dan pada tahun 2007 hanya menjadi 9,6 triliun. Jadi pemerintah telah menyisakan

penerimaan dalam negerinya untuk sebagian ditabung. Dalam persentase jumlah

tabungan pemerintahan ini berkisar dari sedikit di bawah 5 persen pada tahun 2002,

terus mengalami peningkatan sampai menjadi 13 persen pada tahun 2004, lalu

mengalami penurunan menjadi hanya 1,3 persen dari total penerimaan dalam

negerinya.Kalau kita bandingkan jumlah tabungan pemerintah ini dengan jumlah

pembiayaan rupiah dalam rencana pembangunan tahunannya, ternyata,seperti terlihat

11

pada Tabel 9.15, jumlah tabungan pemerintah ini selalu lebih kecil. Ini berarti bahwa

tiap tahun(dari 2002 sampai 2007) pemerintah harus menggali sumber-sumber

pembiayaan dalam negeri untuk menanggulangi pembiayaan rupiah dari rencana

pembangunannya, yang mungkin berupa pinjaman dari Bank Indonesia atau pinjaman

jangka pendek yang biasa disebut Treasury Bill.

Tabel 9.15 Tabungan Pemerintah Indonesia 2002- 2007 (miliar Rp)

2002 2003 2004 2005-P 2006-P 2007-P

1 Penerimaan dalam negeri 298,528 340,929 349,300 532,671 654,882 690,265

2 Pengeluaran rutin 186,651 186,944 184,438 326,924 408,470 426,488

3 Anggaran belanja untuk daerah 98,204 120,314 119,042 153,402 220,850 254,201

4 2+3 284,855 307,258 303,480 480,326 629,320 680,689

5 Tabungan (1-4)-miliar Rp. 13,673 33,671 45,820 52,345 25,562 9,576

% dari penerimaan dalam negeri 4.58% 9.88% 13.12% 9.83% 3.90% 1.39%

6 Pengeluaran Pembngunan 37,325 69,247 70,871 84,743 69,780 71,684

7 5:6X 100% 36.63% 48.62% 64.65% 61.77% 36.63% 13.36%

8 Pembiayaan Rupiah 25,608 47,510 50,500 54,747 55,258 70,826

Pembiayaan Proyek 11,717 21,737 20,371 29,997 25,475 23,205

12

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil penjabaran pembahasan tadi, maka kami menarik kesimpulan bahwa

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi mempunyai keterikatan.

Keterikatan yang dimaksud yaitu pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan

ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan

ekonomi. Dalam  pembangunan ekonomi, setiap Negara harus mampu mengelolanya

dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif untuk Negara itu sendiri. Untuk

melakukan pembangunan ekonomi maka suatu Negara membutuhkan yang namanya

strategi pembangunan ekonomi Negara termasuk Indonesia juga. Strategi

pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai Visi dan Misi yang di

rumusankan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatan kinerja pembangunan

ekonomi. Strategi mempunyai beberapa macam strategi yaitu strategi pertumbuhan,

strategi dengan  pembangunan pemerataan, strategi ketergantungan, strategi yang

berwawasan ruang dan strategi kebutuhan pokok. Dari macam-macam strategi yang

ada, menurut kami strategi yang paling cocok untuk Indonesia adalah strategi

kebutuhan pokok karena dengan menggunakan strategi kebutuhan pokok maka

tingkat pengangguran akan berkurang dan dapat meningkatkan kebutuhan pokok

masyarakatnya.

13

DAFTAR PUSTAKA

Nehen, I K. 2012. Perekonomian Indonesia. Denpasar: UUP Bab 1

14