19

BAB II

PENGATURAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A. Pengertian Pengungsi

1. Pengertian Secara Umum

Istilah dan definisi pengungsi (refugee) pertamakali muncul pada waktu

Perang Dunia Pertama, yang dianggap sebagai titik kulminasi dari proses

pembangunan sebuah bangsa.15 Para pengungsi yang merupakan korban dari

perang dunia adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak dapat mencari

penghidupan serta memperbaiki taraf kehidupan mereka tanpa adanya bantuan

perlindungan dari negara dimana mereka berada. Kepergian mereka juga karena

terpaksa, akibatnya mereka tidak tidak mengurus dokumen-dokumen (surat-surat)

perjalanan yang sangat dibutuhkan sewaktu mereka berjalan melintasi batas

negara mereka untuk pergi mengungsi ke negara lain. Keadaan yang sangat sulit

dan memprihatinkan ini yangmengilhami timbulnya definisi tentang pengungsi 16

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari

istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi

mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat

yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang

yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi

15 Peter J.Taylor, Political Geography World Economy, Nation State and Locality, Es Sex

: Longman, ed. 1993. dalam Achmad Romsan, Pengantar Hukum PengungsiInternasional : Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional, (Jakarta : UNHCR, 2003), hlm.28.

16 Daniele Joly, Haven or Hell : Asylum Policies and Refugee in Europe, London : Mac Millan Press,1966

19

20

politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa

negara asalnya.17

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena

adanya bahaya. Misalnya bencana alam (natural disaster) seperti banjir, gempa,

gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan

manusia (manmade disaster), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik,

penindasan kekebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya.

Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun ke negara

lain karena adanya perbedaan haluan politik.

18

17 Kamus Besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, hlm

675 18 Achmad Romsan, dkk, 2003. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional , Bandung :

Sanic Offset. hlm 35

Defenisi dari pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan

yang beralasan akan penganiayaan, yang sebabkan alasan atas nama ras, agama

kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik

tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan

perlindungan dari negara tersebut.

Pengertian pengungsi menurut penulis dalam skripsi ini adalah

sekumpulan orang yang meninggalkan wilayah tempat tinggal mereka

dikarenakan natural disaster atau bencana alam seperti gempa, tsunami, longsor

dan segala jenis bencana alam dan masalah antara masing-masing kelompok yang

mengakibatkan konflik bersenjata atau perang sehingga mereka harus

meninggalkan wilayahnya agar tidak terlibat dalam konflik bersenjata atau perang

tersebut.

21

2. Pengertian Menurut Pendapat Para Ahli

Definisi pengungsi menurut pendapat para ahli adalah :

a. Malcom Proudfoot

Malcom Proudfoot memberikan pengertian pengungsi dengan melihat

keadaan para pengungsi akibat Perang Dunia II. Walaupun tidak secara jelas

dalam memberikan pengertian tentang pengungsi, pengertiannya yaitu :

“These forced movements, ...were the result of the persecution, forcible deportation, or flight of Jews and politicalopponents of the authoritarians governments; the transference of ethnic population back to their homeland or to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitatry rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombarment from the air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the forced removal of populations from coastal or defence areas under military dictation; and the deportation for forced labour to bloster the German war effort’. " Gerakan-gerakan ini paksa, ... adalah hasil dari penganiayaan , deportasi paksa , atau penerbangan Yahudi dan politicalopponents dari pemerintah otoriter ; pemindahan penduduk etnis kembali ke tanah air mereka atau provinsi yang baru dibuat diakuisisi oleh perang atau perjanjian ; penataan ulang arbitatry batas sebelum perang dari negara-negara berdaulat ; penerbangan massa udara dan teror bombarment dari udara dan di bawah ancaman atau tekanan dari muka atau mundur tentara di daerah besar Eropa ; pemindahan paksa penduduk dari daerah pesisir atau pertahanan di bawah dikte militer ; dan deportasi untuk kerja paksa untuk bloster upaya perang Jerman

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengungsi adalah

orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan,

deportasi secara paksa, atau pengusiran orang- orang Yahudi dan perlawanan

politik pemerintah yang berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal

mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan

tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi perpindahan penduduk sipil

secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau

22

ancaman dari para militer di beberapa wilayah Eropa pindahan secara paksa

penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah

militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman.

b. Pietro Verri

Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi dengan mengutip

bunyi Pasal 1 UN Convention on the Status of Refugees tahun 1951 adalah

‘applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid

persecution or the threat of persecution’. Jadi menurut Pietro Verri pengungsi

adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan

akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang mengungsi

masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut sebagai pengungsi

menurut Konvensi Tahun 1951.

Berdasarkan pendapat Malcom Proudfoot dan Pietro Verri penulis

menyimpulkan bahwa pengertian pengungsi adalah, sekumpulan orang yang

meninggalkan wilayah negaranya akibat konflik bersenjata atau perang yang

mengakibatkan rasa takut yang luar biasa akibat adanya penganiyaan, penyiksaan

dan ancaman penyiksaan, pengusiran adanya perlawanan politik , perbedaan ras

yang mengakibatkan kesenjangan sosial dan mengakibatkan konflik tersebut.

3. Pengertian Menurut Organisasi Internasional

Adapun Pengertian Pengungsi Menurut Organisasi Internasional yaitu :

a. United Nation High Commisioner for Refugees (UNHCR)

Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Resolusi 428 (V), bulan Desember

1959. United Nations High Commissioner for Refugees (Komisi Tinggi PBB

23

untuk Urusan Pengungsi) di bentuk pada bulan Januari 1951. UNHCR

memberikan pengertian pengungsi dengan menggunakan dua istilah, yaitu

pengungsi mandat dan pengungsi statuta. Istilah yang dipergunakan ini bukan

istilah yuridis, melainkan untuk alasan praktis atau kemudahan saja. Pengertian

istilah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pengungsi Mandat adalah orang-orang yang diakui statusnya sebagai

pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau mandat

yang ditetapkan oleh statute UNHCR.

2. Pengungsi statuta adalah orang-orang yang berada di wilayah negara-

negara pihak pada Konvensi 1951 (setelah mulai berlakunya konvensi ini

sejak tanggal 22 April 1954) dan/atau Protokol 1967 (sesudah mulai

berlakunya Protokol ini sejak 4 Oktober 1967). Jadi antara kedua istilah ini

hanya dipakai untuk membedakan antara pengungsi sebelum Konvensi

1951 dengan pengungsi menurut Konvensi 1951. Kedua kelompok yang

dalam instrumen-instrumen internasional masuk dalam kategori pengungsi

yang dapat mendapat perlindungan UNHCR.

b. Menurut Konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi

Dalam Pasal 1A (2) Convention Relating to the Status of Refugee 1951,

yang dimaksud dengan pengungsi adalah:

1. Telah dianggap sebagai pengungsi menurut Perjanjian 12 Mei 1926

dan Perjanjian 30 Juni 1928, atau Konvensi 10 Februari 1938, Protokol

14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi Pengungsi

Internasional.

24

2. “…. any person who: “As a result of events occuring before 1 January 1951 and owing to welfounded fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality, membership of a particular social group orpolitical opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return it. ” Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari

1951 serta disebabkan rasa takut yang benar-benar berdasarkan akan

persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan

pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik, berada di luar

negara asal kewarganegaraannya dan tidak dapat atau disebabkan rasa

takut yang dialami yang bersangkutan tidak mau memanfaatkan

perlindungan negara tersebut atau mereka yang tidak

berkewarganegaraan dan sebagai akibat dari peristiwa tersebut berada

di luar negara bekas tempat tinggalnya, semula tidak dapat akan

disebabkan rasa ketakutan, tidak bersedia kembali ke negara itu.

3. Dalam hal seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan,

istilah negara kewaraganegaraannya akan berarti masing-masing

negara, dimana dia menjadi warga negara, dan seseorang tidak akan

dianggap tidak mendapatkan perlindungan negara

kewarganegaraannya bila tanpa adanya alasan yang dapat diterima,

didasarkan rasa takut yang benar-benar ia alami tidak memanfaatkan

perlindungan salah satu dari negara dimana dia adalah warga

negaranya.

25

Pengertian tentang pengungsi di Konvensi 1951 ini kemudian

diperluas dalam Pasal 1 (2) Protocol Relating to the Status of Refugees

1967 yang berbunyi:

“For the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of article 1 of the Convention as if the words “As a result of events occuring before 1 january 1951 and …” and the words “… a result of such events”, in article 1 A (2) were omitted”. Pietro Verri memberikan defenisi tentang refugee dengan mengutip bunyi

Pasal 1 UN Convention on the Status of Refugee tahun 1951 yakni:

“Applies to any person who fled the country of his nationality to avoid

persecution or threat of persecution”.

Pengertian ini memperlihatkan bahwa pengungsi adalah orang-

orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan

penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang

mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut

sebagai pengungsi menurut Konvensi tahun 1951.19

B. Penentuan Status Pengungsi

Status pengungsi merupakan Ketetapan/Declarator yang hanya

menyatakan apa yang sebenarnya sudah ada. Ini berbeda dengan Konstitutip yang

menciptakan status yang baru. Jadi, dengan kata lain, orang tersebut tidak menjadi

pengungsi sebab pengakuan tetapi justru pengakuan diadakan karena dia memang

sudah pengungsi

19 Ibid, hlm. 37

26

Seseorang agar dapat disebut pengungsi kalau telah memenuhi persyaratan

yang telah ditentukan, misalnya L dalam Konvensi 1951, ini berarti status

pengungsi itu sudah ada sebelum yang bersangkutan dinyatakan secara formal

atau resmi. Oleh karena itu, pengakuan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya

tidak membuat orang itu menjadi pengungsi tetapi pengakuan hanya menyatakan

bahwa dia adalah pengungsi

Penetapan seseorang menjadi pengungsi (Status Refugee) sebenarnya

merupakan proses yang terjadi dalam dua tahap:

1. Penemuan atau penetapan yang menentukan bahwa dari fakta yang ada

memang orang tersebut adalah Refugee.

2. Fakta dihubungkan dengan persyaratan –persyaratan dalam Konvensi 1951

dan Protokol 1967. Setelah itu, dihubungkan apakah yang bersangkutan

memang merupakan pengungsi atau tidak.

Pada awalnya status pengungsi bukanlah bernama pengungsi, mereka

adalah pencari suaka, dimana pencari suaka ini adalah orang yang telah

mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun

permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang

pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut sebagai pengungsi, dan ini

memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang

menerimanya.

Penentuan praktis apakah seseorang disebut pengungsi atau tidak,

diberikan oleh badan khusus pemerintah di negara yang ia singgahi atau badan

PBB untuk pengungsi UNHCR. Prosentase permohonan suaka yang diterima

27

sangat beragam dari satu negara ke negara lain, bahkan untuk satu negara yang

sama. Setelah menunggu proses selama bertahun-tahun, para pencari suaka yang

mendapatkan jawaban negatif tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya, yang

membuat mereka terlantar. Para pencari suaka yang tidak meninggalkan negara

yang disinggahinya biasanya dianggap sebagai imigran tanpa dokumen. Pencari

suaka, terutama mereka yang permohonannya tidak diterima, semakin banyak

yang ditampung di rumah detensi.

Sangat tidak memungkinkan bagi pencari suaka untuk meninggalkan

negeri asal mereka tanpa membawa dokumen yang memadai dan visa. Maka,

banyak pencari suaka terpaksa memilih perjalanan yang mahal dan berbahaya

untuk memasuki negara-negara secara tidak wajar di mana mereka dapat

memperoleh status pengungsi.20

1. Registrasi atau pendaftaran terhadap para pencari suaka.

Sering sekali terminologi pencari suaka dan pengungsi menimbulkan

kebingungan. Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya

sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai

dipertimbangkan.

Pencari suaka yang telah terdaftar kemudian dapat mengajukan

permohonan status pengungsi melalui prosedur penilaian yang mendalam oleh

UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau Refugee Status

Determination (RSD). Prosedur ini antara lain meliputi :

20 http://jrs.or.id/refugee/ diakses pada tanggal 5 maret 2015

28

Sebelum memulai tahap ini, petugas UNHCR yang ahli dibidangnya

memberikan formulir isian dan memberikan semacam briefing mengenai proses

yang akan dilakukan ini kepada para pencari suaka. Briefing yang dilakukan

adalah ditemani oleh seorang interpreter terpercaya berdasarkan kebutuhan pada

saat registrasi, bahasa apakah yang digunakan.

Kemudian selanjutnya, para pencari suaka memasuki tahap registrasi.

Dalam tahap registrasi ini, para pencari suaka dicatat seluruh detailnya, mulai dari

nama, asal, suku, agama, warganegara, bahasa yang digunakan, tanggal

keberangkatan dari Negara asal, tempat transit, data keluarga, alasan lari dari

negaranya, dan lain sebagainya.

Setelah tahap ini selesai, UNHCR akan memberikan suatu semacam

attestation letter, atau suatu surat yang menerangkan bahwa orang tersebut sedang

mengikuti proses penentuan status pengungsi. Karena ini masih tahap awal, maka

attestation letter yang dikeluarkan adalah asylum seeker certificate. Jangka waktu

sertifikat ini biasanya bervariasi. Untuk mereka yang berkategori minor, wanita,

atau orangtua, atau sering kita sebut sebagai golongan rentan (vulnerable),

biasanya mereka akan mendapatkan waktu wawancara tahap awal lebih cepat.

Jangka waktu sertifikat ini tergantung jangka waktu tahap awal wawancara

tersebut. Tetapi untuk golongan yang biasa, mereka biasanya akan mendapatkan

sertifikat dengan jangka waktu 2 bulan. Setelah dua bulan, mereka diminta datang

kembali ke UNHCR untuk kemudian mendapatkan renewal dari sertifikat yang

telah diberikan tersebut beserta mendapatkan kepastian tanggal wawancara tahap

awal tersebut. Pemilihan tanggal wawancara juga berdasarkan ketersediaan

29

interpreter yang ada, seperti misalnya apabila interpreter bahasa Belanda hadir

pada hari jumat, maka jadwal mereka pun ditempatkan pada hari jumat. Penelitian

yang meneliti soal ini, menyatakan bahwa jadwal wawancara yang disusun oleh

pihak UNHCR sudah mencapai tahun berikutnya. Jadi bisa saja dia daftar tahun

ini, namun mendapatkan jadwal wawancara tahun depannya.

Attestation letter yang dikeluarkan oleh UNHCR ini memiliki prinsip non-

refoulement, prinsip yang sudah diakui dalam hukum kebiasaan internasional,

yaitu suatu negara tidak boleh mengembalikan orang yang diduga sebagai

pengungsi ke negara dimana orang tersebut takut akan dipersekusi atau dianiaya.21

2. Wawancara (interview)

Wawancara tahap awal atau yang disebut sebagai 1st instance interview

adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang officer UNHCR untuk menggali

lebih dalam mengenai kasus seorang pencari suaka sebelum diberikan

rekomendasi untuk diterima atau ditolak kasusnya. Dalam setiap wawancara ini,

biasanya mereka ditemani oleh seorang interpreter yang sudah terlatih. Pertanyaan

yang diajukan bersifat detail, dan pihak officer UNHCR sudah menyatakan bahwa

segala pernyataan yang diajukan selama proses wawancara bersifat rahasia dan

tidak akan ada pihak lain yang tahu kecuali UNHCR sendiri.

Sebelum dimulainya wawancara, biasanya para officer sudah mengetahui

nomor kasus yang akan dihadapi sekaligus mengadakan riset kecil-kecilan

mengenai Negara asal pencari suaka, informasi negaranya, kasus-kasus lain yang

21 Lettredecreance.Blogspot.Com/2013/05/Proses-Penentuan-Status-Pengungsi.Html

diakses pada tanggal 5 maret 2015

30

serupa dengan alasan pencari suaka tersebut melarikan diri dari negaranya, dan

lain sebagainya.

Proses wawancara ini biasanya memakan waktu cukup lama. Satu orang

pencari suaka biasanya memakan waktu sekitar 4 sampai 5 jam.22

3. Penentuan status pengungsi

Proses penentuan status pengungsi atau biasa disebut dengan proses

Refugee Status Determination (RSD), adalah suatu tahap dimana officer yang

telah selesai melakukan wawancara di tahap pertama, bertanggung jawab terhadap

penyelesaian kasus tersebut, hingga memberikan laporan dan rekomendasi apakah

kasus mereka ditolak ataukah diterima oleh UNHCR. Dalam tahap ini, para

officer ini menulis semacam laporan yang telah ditentukan formatnya oleh

UNHCR pusat di Geneva, dalam bahasa Inggris, yang tebalnya mencapai minimal

10 halaman untuk satu kasus. Ditahap ini, mereka menggali segala informasi yang

didapat di tahap wawancara, dari informasi Country of Information (CoI), berita-

berita update mengenai daerah konflik dimana pencari suaka tersebut mengaku

berasal dari sana, serta pedoman dari UNHCR pusat mengenai berbagai hal

tertentu. Selain itu, untuk beberapa kasus tertentu, seringkali para officer ini juga

berkorespondensi dengan para officer lainnya dibelahan dunia lainnya yang

kebetulan pernah menangani suatu kasus atau pencari suaka tersebut pernah

mencari suaka di negara lainnya.

Tugas para officer ini hampir menyerupai tugas seorang hakim. Namun

bedanya, Jika seorang hakim untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak

22 Ibid.

31

harus menggunakan suatu majlis, dan dibantu seorang panitera untuk mencatat

putusan, maka untuk officer UNHCR ini, mereka sendirilah yang mengerjakannya

mulai dari tahap wawancara, menggali kasus, hingga memberikan rekomendasi

dan mengetiknya. Mereka ini terkadang masih harus mengerjakan kasus lainnya

yang apabila dihitung-hitung berjumlah sekitar 20 kasus perbulannya.23

4. Pemberian Status/Penolakan Kasus

Setelah seorang officer menyelesaikan suatu kasus, maka officer tersebut

memberikan rekomendasi kasus tersebut kepada officer yang lebih tinggi untuk

dilakukan review ulang. Seringkali diperiksa mulai dari inti kasus tersebut, alasan,

dasar pemberian rekomendasi, bahkan hingga grammar dan titik koma penulisan.

Ini semua bertujuan untuk menciptakan suatu rekomendasi yang berkualitas.

Setelah direview dan dirasa cukup mendaaptkan perbaikan, maka officer yang

lebih tinggi ini biasanya memanggil officer yang mengerjakan kasus tersebut

untuk mengetahui lebih detail lagi kenapa kasus tersebut sampai diterima atau

ditolak. Setelah itu, barulah finalisasi.

Bagi mereka yang diterima kasusnya dan dinyatakan layak sebagai

pengungsi internasional, maka mereka diberikan status sebagai pengungsi

internasional. Pihak UNHCR segera mengabarkan orang tersebut untuk diberikan

kabar gembira, dan meminta dia untuk datang ke UNHCR untuk menukar

attestation letter mereka yang tadinya asylum seeker certificate menjadi refugee

certificate.

23 ibid

32

Sedangkan bagi mereka yang kasusnya ditolak, UNHCR mempunyai hak

untuk tidak memberikan alasannya, dan mereka mempunyai hak untuk

mengajukan banding yang jangka waktunya diberikan selama satu bulan.

Permintaan banding diberikan secara tertulis, disertai alasannya. Biasanya para

pencari suaka yang ditolak ini kemudian memberikan berbagai fakta baru ataupun

cerita lainnya dengan harapan status mereka akan dipikirkan kembali oleh

UNHCR.

Apabila permintaan banding mereka diterima oleh pihak UNHCR, maka

UNHCR akan memberikan jadwal baru untuk mereka datang kembali melakukan

interview tambahan atau appeal interview. Namun interview tersebut bukanlah

suatu keharusan. Apabila officer yang menangani merasa sudah cukup informasi

yang diberikan pada saat pengajuan surat banding, maka hal tersebut sudah tidak

perlu dilakukan.

C. Pengaturan Hukum Internasional mengenai Pengungsi

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas

berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan

sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola

hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas

sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi

internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau

hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan

pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja

33

zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada

kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat

bangsa-bangsa atau negara.

Bentuk hukum internasional mengenai pengungsi berupa konvensi-

konvensi :

1. The fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civillian

persons in time of war

Konvensi yang dibuat di Jenewa pada 12 Agustus 1949 ini selain

mengatur tentang perlindungan korban perang juga mengatur tentang pengungsi

karena pengungsi termaksud dalam kategori orang-orang yang dilindungi. Para

pengungsi yang tidak mendapat perlindungan dari Negara manapun tidak boleh

diperlakukan seperti musuh. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 44

konvensi ini yang menyatakan sebagai berikut :

“in applying the measures of control mentioned in the present convention, the detaining power shall not treats the as the enemy aliens exclusively on the basic of their nationality de jure of an enemy state, refugees who do not, in fact, enjoy the protection of any government.”

Konvensi ini juga mempunyai protokol tambahan yaitu protocol

additional to the Geneva conventions of 12 Auguts 1949.24

24 Protokol ini disebut juga dengan The Protocol Additional of 1977

Dalam protokol ini

pengaturan tentang pengungsi terdapat dalam Pasal 73 yang menyatakan :

Persons who, before the beginning of the hostilities, were considered as stateless persons or refugees under the relevant international instrument accepted by the parties concerned or under the national legislation of the state of refugees or state of residence shall be protected persons within the meaning of parts I and III of the Fourth Convention, in all circumstance and without any adverse distinction.

34

2. Convention Relating to the status of Refugees

Konvensi ini disahkan tanggal 28 Juli 1951 oleh United Nations

Conference of plenipotentiaries on the status of refugees and stateless persons

yang dikuatkan dengan resolusi majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB)

No.429 (V) tanggal 14 Desember 1950. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal

22 April 1954. Konvensi ini memuat definisi pengungsi yang sangat umum dalam

Pasal 1A (2) Convention Relating to the status of refugees 1951.

Dalam konvensi 1951 sebagai konvensi yang melindungi pengungsi dan

memberikan bantuan kepada pengungsi, ada beberapa perlindungan yang

diberikan dari konvensi ini.25

Ketiga, seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk

mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan

Pertama, tidak ada diskriminasi. Negara-negara peserta Konvensi tidak

boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang

berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit dan mereka

mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya (Pasal 3 dan 4).

Kedua, mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan

hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status

pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (place of

residence). Hak yang berkaitan dengan perka-winan juga harus diakui oleh negara

peserta Konvensi dan Protokol (Pasal 12).

25 Sri Setianingsih Suwardi, “Aspek Hukum Masalah Peng-ungsi Internasional”, Jurnal

HI, Vol.2 No.1 Tahun 2004, Jakarta:LPHI FH UI,hlm.35.

35

menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat menstransfer assetnya ke

negara dimana dia akan menetap (Pasal 13, 14 dan 30).

Keempat, negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi

untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang

sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non-politis (Pasal 15) Ini

merupakan hak berserikat.

Kelima, seorang pengungsi akan mempunyai kebebasan untuk berperkara

di depan peradilan (Pasal 16).

Keenam, berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu

perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus

sesuai dengan ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya adalah

mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan yang cocok Pasal

17, 18 dan 19.

Ketujuh, setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan

warganegara lainnya atas hak memperoleh pendidikan 164 dasar Pasal 22.

Kedelapan, setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas

kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah

dari pekerjaan yang mereka lakukan Pasal 20 dan 22. Ini merupakan hak atas

kesejahteraan sosial.

Kesembilan, setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan

dokumen perjalananan ke luar dari teritorial negara dimana dia ditempatkan

kecuali karena alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan

yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara peserta

36

Konvensi Pasal 27 dan 28. Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas,

Konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum

dalam Pasal 2 Konvensi : Every refugee has duties to the country in which he

finds himself, wihch require in particular that he conform to its laws and

regulations as well as to measures taken for maintenance of public order.

Berdasarkan Pasal 2 di atas, setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi

semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan

ketertiban umum di negara dimana dia ditempatkan.

3. Protocol Relating to the status of Refugees 1967

Protokol ini disetujui oleh Economic and Social Counsil melalui resolusi

1186(XLI) pada 18 November 1966 oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi

2198 (XXI). Protokol ini mulai berlaku pada tanggal 4 oktober 1947. Negara

dapat menjadi peserta protokol 1967 ini tanpa harus menjadi peserta konvensi

1951. Dalam Pasal 1 (2) protokol ini, pengertian pengungsi dalam konvensi 1951

diperluas dengan meniadakan kata-kata “ sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang

terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan…” dan juga meniadakan kata-kata”… sebagai

akibat peristiwa-peristiwa termaksud”. Pasal 1(2) protokol 1967 menyatakan

sebagai berikut :

For the purpose of the present protocol, the term “refugees” shall, except as regard the application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of article 1 of the convention as if the words “As a results of events occurring before 1 January 1951 and…” and the word “… a results of such event”. In article 1(2) were omitted.

Perluasan definisi pengungsi dan protocol relating to the status of refugees

dimaksud untuk mengatasi permasalahan pengungsi yang terjadi setelah perang

37

dunia II, terutama pengungsi yang timbul akibat konflik politik Afrika tahun 1950

dan 1960.

4. The Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954)

Konvensi yang mengatur tentang orang-orang yang tidak memiliki warga

negara ini disahkan melalui sebuah konfrensi yang dihadiri oleh wakil berkuasa

penuh negara-negara pada tanggal 28 September 1954 melalui sebuah Resolusi

Dewan Sosial dan Ekonomi nomor 526 (XVII) tanggal 26 April 1954 dan

diberlakukan pada tanggal 6 Juni 1960, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39

Konvensi. Secara lengkap Konvesi 1954 ini bernama Convention Relating to the

Status of Stateless Persons.26

Konvensi tahun 1954 ini terdiri dari 42 Pasal yang termuat dalam 6 Bab.

Beberapa Pasal yang perlu diketahui seperti Pasal 1 yang memberikan rumusan

tentang “stateless person”, kewajiban umum yang harus dipatuhi oleh mereka,

hak asasi yang melekat kepada dirinya sebagai manusia, seperti hak untuk

menjalankan agama dan pendidikan agama kepada anak-anak mereka, hak

kelangsungan tempat tinggal, hak untuk memiliki benda-benda bergerak dan tidak

bergerak, termasuk juga hak atas karya seni dan hak milik industri, hak untuk

berserikat, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak. Hak dibidang

kesejahteraan, misalnya perumahan, pendidikan umum, kebebasan untuk

bergerak. Negara peserta Konvensi tahun 1954 juga diharuskan menerbitkan kartu

identitas terhadap orang-orang yang tidak memiliki warga negara yang ada di

26Achamd Romsan.,hlm. 90.

38

negaranya, juga termasuk dokumen perjalanan. Konvensi ini juga mengatur

tentang para pelaut (seamen) yang tidak memiliki warga negara.

5. The Convention on the Reduction of Statlessness (1961)

Konvensi ini disahkan pada tanggal 30 Agustus tahun 1961 melalui

Resolusi Majelis Umum PBB No. 896 (IX) tanggal 4 Desember 1954. Konvensi

tahun 1961 terdiri dari 21 Pasal. Secara garis besar mengatur tentang pengurangan

terhadap jumlah orag-orang yang tidak memiliki warga negara didalam wilayah

Negara Pihak dengan memberikan status kewarganegaraan terhadap anak-anak

mereka yang lahir di negara itu. Pemberian status kewarganegaraan itu merupakan

suatu kewajiban yang diberikan oleh Konvensi tahun 1961 dengan memperhatikan

ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara itu.

Suatu hal yang patut diketahui adalah terhadap anak-anak yang lahir dari

orang-orang yang tidak memiliki status warga negara diatas sebuah kapal laut,

pesawat udara dianggap lahir di dalam wilayah Negara bendera di negara mana

pesawat atau kapal itu didaftarkan. Konvensi ini juga mengatur tentang hilangnya

status kewarganegaraan dari orang-orang yang tidak memiliki warga negara

melalui perkawinan, berakhirnya perkawinan atau karena mendapatkan status

kewarganegaraan yang lain.27

6. Kawasan Afrika

Dalam kawasan ini terdapat sebuah instrument yang mengatur tentang

masalah pengungsi yang ada di afrika yaitu Convention Governing the Specific

Aspects of Refugees Problems in Africa. Konvensi ini disahkan dalam siding luar

27 Document Series Symbol: ST/HR/, Secretariat Center for Human Rights.

39

biasa keenam Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan pada 10 September 1969

di Addis Ababa. Latar belakang lahirnya konvensi ini adalah banyaknya

pengungsi yang timbul di Negara-negara Afrika.

Konvensi ini memperluas pengertian pengungsi dan pengertian yang sudah

ada di dalam konvensi 1951 dan protokol 1967. Pada Pasal 1 ayat 2 Convention

Governing the specific Aspects of Refugees Problems in Africa, definisi

pengungsi meliputi mereka yang menjadi pengungsi akibat agresi, pendudukan,

dominasi asing atau peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terganggunya

ketertiban umum baik disebagian atau diseluruh wilayah Negara. Pasal 1 ayat 2

menyatakan sebagai berikut :

For the purposes of this convention, the term “refugees” shall also aplly to every person who, owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality an is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residences as a results of such event in unable or, owing to such fear, is unwilling.

Konvensi ini mengatur tentang pemberian tempat tinggal pengungsi;28

kewajiban pengungsi terhadap Negara dimana ia ditempatkan;29 prinsip non

diskriminasi terhadap pengungsi;30 pemulangan pengungsi secara sukarela;31 serta

dokumen perjalanan untuk pengungsi.32

28 Convention Governing the Specific Aspect of Refugees Problems in Africa, Pasal 2

ayat 5 29 Ibid., Pasal 3 ayat 1 30 Ibid., Pasal 4 31 Ibid., Pasal 5 ayat 1 32 Ibid., Pasal 6 ayat 1

40

7. Kawasan Amerika Latin

Seperti halnya kawasan Afrika yang terjadi perpindahan missal sebagai

akibat peperangan, konflik sipil, kekerasan, dan kerusuhan politik di kawasan ini

maka disahkanlah Cartagena Declaration of Refugees dalam Kolokium yang

berjudul “ Perlindungan terhadap pengungsi Amerika Tengah, Meksiko dan

Panama: Problem Yuridis Humaniter”. Kolokium tersebut diselenggarakan di

Cartagena, Kolombia pada 19-22 November 1984.

Pengertian pengungsi dalam deklarasi ini pun mengalami perluasan hal ini

tertuang dalam bagian III (3) yang menyatakan :

In addition to containing the elements of the 1951 convention and the 1967 protocol, includes among refugees persons who have fled their country because their lives, safety or freedom have been threatened by generalized violence, foreign aggression, internal conflicts, massive violation of human rights or other circumstance which have seriously disturbed public order. Walaupun dalam deklarasi ditambahkan alasan lain seseorang menjadi

pengungsi tetapi pemberian status pengungsi tetap harus memperhatikan kriteria-

kriteria dasar yang terdapat dalam konvensi 1951 dan protokol 1967. Selain itu

deklarasi ini juga berisi anjuran untuk ikut serta dalam konvensi 1951 dan

protokol 1967.33

8. Kawasan Eropa

Instrumen yang terkait dengan pengungsi dalam kawasan ini antara lain

Agreement of the Abolition of Visas for Refugees34

33 Cartagena Declaration of Refugees, bagian II huruf (a) 34 Disahkan pada 20 April 1959

yang mengatur tentang

kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para pengungsi yang memiliki

41

dokumen perjalanan35 untuk melakukan perjalanan di wilayah Negara peserta

European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees36

D. Tugas dan Peranan United Nation High Commisioner for Refugees

(UNHCR) dalam Perlindungan Pengungsi Konflik Bersenjata

yang mengatur

tentang pengalihan tanggung jawab terhadap para pengungsi yang telah tinggal

dua tahun disuatu Negara peserta kepada Negara peserta lain dan Reccomendation

on the Protection of Persons not Formally Recognized as Refugees Under 1951

Convention berisi tentang rekomendasi untuk tidak menolak permohonan

seseorang di perbatasan, atau memulangkan seseorang ke tempat ia terancam akan

persekusi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk badan UNHCR guna

memenuhi hak-hak para pengungsi sebagaimana tertuang dalam Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada butir kedua DUHAM disebutkan

hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan dan

keamanan pribadi, dimana kondisi ini tidak mereka dapat di negaranya dan juga

tidak mampu diberikan oleh pemerintah. Terhadap para pengungsi tersebut,

UNHCR memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan internasional,

memberikan solusi jangka panjang bagi persoalan pengungsi serta

mempromosikan hukum pengungsi internasional.

Lembaga UNHCR memiliki prosedur pemberian bantuan yang berkaitan

dengan pemebuhan Hak Asasi Manusia (HAM) berupa perlindunan internasional.

35 Dokumen perjalanan ini harus sesuai dengan ketentuan Konvensi 1951 ataupun

perjanjian tentang dikeluarkanya Dokumen perjalanan untuk pengungsi tanggal 15 Oktober 1946. 36 Disahkan pada 16 Oktober 1980

42

Secara umum konsep ini berisikan pencegahan pemulangan kembali, bantuan

dalam memproses pencarian suaka, bantuan dan nasihat hukum, pemajuan

penyelenggarakan keamana fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membantu

pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk

bermukim kembali.37

1. Advocacy / pembelaan

UNHCR bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasi langkah-langkah

internasional dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi dan

menyelesaikan permasalahan –permasalahan pengungsi karena konflik atau

kondisi perang. UNHCR juga memberikan keamanan dan hak dari para

pengungsi, menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka, mendapat

tempat yang aman di wilayah lain ataupun di Negara lain. Selain itu fokus

UNHCR juga pada orang – orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan atau

bekas pengungsi di Negara lain yang sudah merasa aman untuk kembali ke

negeranya. Diantara orang – orang yang menjadi perhatian UNHCR, perhatian

besar diberikan kepada individu – individu yang tergolong rentan, yaitu para

wanita, ibu yang tidak didampingi suaminya, anak – anak dibawah 18 tahun,

orang tua atau manula dan orang cacat. Bentuk Tugas dari UNHCR dalam

menangani pengungsi konflik bersenjata adalah sebagai berikut :

UNHCR melakukan pembelaan dan melindungi pengungsi, pencari suaka,

pengungsi internal dan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Pembelaan merupakan dasar dari strategi perlindungan. tehadap mereka dengan

37 Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional hlm.189

43

gunakan dalam kombinasi dengan kegiatan seperti penyebaran informasi ,

pemantauan dan negosiasi. Ini dapat membantu mengubah kebijakan dan layanan

di tingkat nasional, regional ataupun global untuk melindungi orang-orang dengan

cara bernegosiasi.

Dalam pencarian suaka, UNHCR bekerja dalam struktur politik, ekonomi,

dan sosial nasional yang secara langsung mempengaruhi kehidupan pengungsi dan

orang lain yang menjadi perhatian untuk membawa kebijakan, praktik dan hukum

menjadi sesuai dengan standar internasional. Dalam situasi pengungsian paksa,

UNHCR berusaha melobby pemerintah dan para pengambil keputusan lainnya,

mitra non-pemerintah dan masyarakat luas untuk mengadopsi praktek menjamin

perlindungan dari orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR.

2. Assistance / pertolongan

UNHCR menyediakan bantuan darurat dalam bentuk air bersih dan

sanitasi dan perawatan kesehatan, barak pengungsian,dan barang-barang bantuan

lainnya, seperti selimut, alas tidur, jerigen, barang rumah tangga dan kadang-

kadang makanan. Bantuan penting lainnya yang kami sediakan, atau membantu

menyediakan, termasuk pendaftaran pengungsi, bantuan dan saran pada aplikasi

suaka, pendidikan, konseling dan sebagianya bagi orang – orang yang terpaksa

meninggalkan rumah mereka karena bencana alam ataupun karena Negara mereka

sedang dalam kondisi perang. Sekin itu UNHCR juga terlibat dalam program

integrasi atau reintegrasi lokal bersama dengan pemerintahda dalam proyek-

proyek yang menghasilkan pendapatan yang bertujuan untuk pemulihan

infrastruktur dan bantuan lainnya.

44

3. Suaka dan Migrasi

UNHCR bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia untuk

membantu mereka merespon beberapa tantangan terkait dengan orang – orang

yang mencari suaka ke Negara lain. Setiap harinya banyak orang diseluruh dunia

yang berjuang untuk mencari suaka ke Negara lain demi kehidupan yang lebih

baik dan terlepas dari konflik di negara mereka. Namun banyak sekali dari

mereka yang bergerak secara illegal berjuang mencari suaka ke Negara lain.Untuk

mengatasi tantangan untuk melindungi pengungsi di arus migrasi campuran ,

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi menyelenggarakan konferensi dua hari

regional tentang Perlindungan Pengungsi dan Migrasi Internasional di Dakar ,

Senegal, pada bulan November 2008 . Hal ini didasarkan pada Dialog Tantangan

Perlindungan diluncurkan oleh UNHCR di Jenewa pada bulan Desember 2007.

4. Solusi berkelanjutan

Tujuan utama UNHCR adalah untuk melindungi hak-hak dan

kesejahteraan pengungsi, membantu mencari solusi jangka panjang yang akan

memungkinkan mereka untuk membangun kembali kehidupan mereka dalam

martabat dan kedamaian. Ada tiga solusi terbuka untuk pengungsi UNHCR di

mana dapat membantu repatriasi, integrasi lokal, atau membangun pemukiman di

negara ketiga dalam situasi di mana tidak mungkin bagi seseorang untuk kembali

pulang kee negaranya atau tetap di negara tempat mereka mengungsi. UNHCR

membantu menemukan solusi berkelanjutan bagi pengungsi di seluruh dunia

setiap tahunya. Tapi untuk beberapa juta pengungsi dan sejumlah besar pengungsi

internal di belahan dunia lain, solusi ini tidak berhasil. UNHCR telah menyoroti

45

situasi ini berlarut-larut dalam upaya menemukan solusi bagi pengungsi seperti di

Gaza.

5. Siap – siaga tehadap kedaan darurat

UNHCR sering dihadapkan dengan kondisi darurat tiba-tiba membutuhkan

tanggapan segera . Peperangan dan bencana alam. UNHCR menyediakan bantuan

darurat sipil dan rehabilitasi jangka panjang bagi para pengungsi. Untuk

mempersiapkan dan menanggapi keadaan darurat , UNHCR telah mengumpulkan

orang dengan berbagai keterampilan kunci yang siap untuk bergerak di mana saja

dan pada saat itu juga. UNHCR dapat memobilisasi lebih dari 300 personil terlatih

dalam waktu 72 jam. Badan ini juga telah mendirikan stok darurat barang bantuan

non - pangan di Kopenhagen dan Dubai. Untuk mempertahankan kesiapsiagaan,

UNHCR telah mengembangkan program pelatihan yang diadakan secara berkala

termasuk Workshop Manajemen Darurat (WEM) yang mempersiapkan semua

relawan UNHCR dalam perencanaan pembangunan tim, sistem operasional

keuangan dan administrasi, kemitraan operasional, komunikasi dan keterampilan

negosiasi, keamanan, koordinasi informasi dan telekomunikasi, dan perlindungan

kemanusiaan. UNHCR juga berkontribusi terhadap inisiatif antar-lembaga untuk

meningkatkan peringatan dini dan kesiap siagaan.

6. Perlindungan

Pemerintah biasanya menjamin hak asasi manusia dan keamanan fisik

warga mereka. Tetapi ketika orang menjadi pengungsi proteksi dari pemerintah

serasa menghilang. Pengungsi tidak memiliki perlindungan dari negara mereka

46

sendiri. UNHCR memberikan Perlindungan terhadap 33,9 juta orang yang tidak

berkewarganegaan termasuk di dalamnya menjamin hak-hak asasi orang yang

ingin mencari suaka. Di banyak negara, staff UNHCR bekerja bersama dengan

mitra lain di berbagai lokasi mulai dari kota-kota besar hingga ke camp-camp

terpencil dan daerah perbatasan. Mereka berusaha untuk memberikan

perlindungan dan meminimalkan ancaman kekerasan tempat pengungsian atupun

di negara suaka. Mereka juga berusaha untuk menyediakan setidaknya minimal

perawatan tempat tinggal, makanan, air dan bantuan medis kepada setiap eksodus

pengungsi, sementara itu mereka juga mempriopritaskan kebutuhan khusus bagi

perempuan, anak, orang tua dan orang cacat. kegiatan inti di bidang perlindungan,

berusaha untuk membantu negara-negara memenuhi kewajiban hukum

internasional untuk melindungi pengungsi. Melalui program livelihood, UNHCR

juga mengembangkan kapasitas: membantu para pengungsi menjadi mandiri di

tempat-tempat pengungsian mereka dan meningkatkan kemungkinan menemukan

solusi berkelanjutan bagi pengungsi.

Seperti penjelasan di atas, bahwa UNHCR adalah sebuah lembaga yang

mempunyai prosedur tetap dalam memberikan bantuan yang berkaitan dengan

pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) berupa perlindungan internasional, Kalau

menyinggung penerapan HAM yang efektif maka penerapan HAM harus dilihat

secara kontekstual. Asas-asas yang ada dalam HAM yang sifatnya universal tapi

di sisi lain tidak bisa diterapkan secara sama di dalam konteks yang berbeda-beda.

Asas-asas HAM yang sifatnya universal dalam artian bahwa tidak ada satupun

47

negara di dunia ini yang dapat menepuk dada dan mengatakan bahwa ia tidak

mempunyai masalah HAM.

UNHCR dibentuk sebagai sebuah manifestasi penegakan HAM di mana

mempunyai peranan khusus dalam penegakan HAM yang menyangkut

penanganan pengungsi. Secara umum konsep ini berisikan pencegahan bagaimana

agar pengungsi ada pemulangan kembali, bantuan dalam proses pencarian suaka,

bantuan dan nasihat hukum, pemajuan dan penyelenggaraan keamanan fisik bagi

para pengungsi, pemajuan dan pembantuan pemulangan kembali secara sukarela

dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali.

Kepercayaan terhadap kredibilitas UNHCR sebagai sebuah lembaga yang

menangani pengungsi dengan pemberian mandat untuk pemberian perlindungan

terhadap pengungsi internasional merupakan sebuah harapan bahwa ke depannya

UNHCR mampu memberikan solusi yang sifatnya permanen terhadap para

pengungsi dengan jalan membantu pemerintah-pemerintah, pelaku-pelaku lainnya

ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan yang terkait untuk memberikan

fasilitas pemulangan (repatriation) bagi para pengungsi.

Semenjak berdiri, UNHCR telah banyak menangani kasus – kasus

pengungsi akibat peperangan ataupun koflik di berbagai negara. Salah satunya,

Pada awal abad 21, UNHCR telah membantu berbagai krisis pengungsi terbesar di

Afrika seperti di Republik Demokrat Kongo dan Somalia, serta di Asia, terutama

dalam permasalahan pengungsi di Afghanistan yang berlangsung selama 30 tahun.

Pada saat yang sama, UNHCR diminta untuk menggunakan keahliannya untuk

mengatasi permasalahan pengungsi internal yang disebabkan oleh konflik.

48

Disamping itu, peran UNHCR juga meluas hingga menangani bantuan bagi orang

– orang tanpa kewarganegaraan, sebuah kelompok orang yang berjumlah jutaan

namun tidak kasat mata, sementara mereka menghadapi bahaya kehilangan hak –

hak dasarnya karena tidak memiliki kewarganegaraan. Di beberapa bagian dunia

seperti Afrika dan Amerika Latin, mandat awal UNHCR yang ditetapkan pada

tahun 1951 telah diperkuat dengan adanya perjanjian tentang instrumen hukum

regional.

Peran UNHCR saat ini bisa dikatakan permasalahan yang paling besar ada

masalah kasus pengungsi konflik di Suriah yang mana dampak dari peperangan

tersebut sebagian warga negara Suriah mengungsi ke negara – negara lain. Dari

data yang dirilis UNHCR 10 Oktober 2013 jumlah pengungsi dari Suriah di

Negara Turki sebesar 504.415, di Iraq 196.669, di Yordania 540.656, di Mesir

125.906, dan di Lebanin mencapai 789.954 jiwa, dimana UNHCR harus dapat

melindungi hak-hak dan kewajiban pengungsi konflik suriah ini, Disamping

melindungi hak – hak dan menjaga keadaan para pengungsi, UNHCR memiliki

tujuan utama untuk mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi yang akan

memberikan mereka kesempatan untuk membangun kembali hidup mereka

sepantasnya dalam damai.