pengaturan dan pengawasan terhadap pupuk an-organik …

[1[

Muhakkamah Vol. 4 No. 3 November 2019 Edy Nurcahyo1, Ahmad Rosidi2, Yeni Haerani3 : Peraturan dan Pengawasan.....…..…………….……1-12

PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP

PUPUK AN-ORGANIK DAN PESTISIDA

Oleh :

Edy Nurcahyo1, Ahmad Rosidi2 & Yeni Haerani3, 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton,

E-mail: [email protected] 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, E-mail: [email protected]

3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka, E-mail:

[email protected]

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan dan pengawasan terhadap

pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk an-organik dan pestisida dalam budidaya

tanaman. Banyaknya tanaman yang dikonsumsi manusia menjadi hal penting untuk menjaga

mutu tanaman dalam budidaya tanaman tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah

penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan

pustaka terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach). Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran,

dan penggunaan pupuk dan pestisida dalam budidaya tanaman sangat dibutuhkan untuk

melindungi manusia dari bahaya zat kimia yang terkandung dalam tanaman akibat

penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Pada dasarnya perlindungan hukum

diberikan untuk melindungi sumber daya alam nabati yang mempunyai peranan penting bagi

kehidupan manusia.

Kata Kunci: Pengaturan, Pengawasan, Pupuk An-Organik dan Pestisida

Abstract

This article aims to describe the regulation and supervision of the procurement, distribution

and use of inorganic fertilizers and pesticides in crop cultivation. The number of plants

consumed by humans becomes important to maintain the quality of plants in the cultivation of

these plants. The research method used is normative juridical research, which is a library

research by examining library materials related to the object under study. The research uses

a statute approach. The analysis used in the form of qualitative analysis. The results showed

that the regulation and supervision of the procurement, distribution, and use of fertilizers and

pesticides in plant cultivation is needed to protect humans from the dangers of chemicals

contained in plants due to excessive use of fertilizers and pesticides. Basically, legal

protection is given to protect plant natural resources which have an important role in human

life.

Keywords: Regulation, Supervision, Inorganic Fertilizers and Pesticides

mailto:[email protected]



[2]

Muhakkamah Vol. 4 No. 2 November 2019 P-ISSN : 2528-651X E-ISSN : 2598-8042

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris

yang memiliki sumber daya alam nabati

yang beragam. Sumber daya alam nabati

tersebut memiliki peran penting bagi

kehidupan. Sumber daya alam hayati adalah

karunia Tuhan Yang Maha Esa; oleh karena

itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara

lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi

sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di Negara Republik Indonesia, sistem

pembangunan pertanian harus dilakukan

secara menyeluruh dan terpadu serta perlu

menumbuhkembangkan suatu sistem

pembangunan yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan. Bila pertanian di

Indonesia maju, efesien, dan tangguh akan

mempunyai peran yang penting dalam

pencapaian tujuan pembangunan nasional,

yaitu terciptanya masyarakat adil dan

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.

Sistem budidaya tanaman merupakan

bagian dari pertanian juga perlu

dikembangkan sejalan dengan peningkatan

kualitas sumber daya manusia untuk

mewujudkan pertanian maju, efesien dan

tangguh.

Penggunaan pupuk dan pestisida

sangat dibutuhkan dalam dunia pertanian.

Pupuk dan pestisida memiliki manfaat dan

kegunaan untuk tanaman guna meningkatkan

kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Pupuk

merupakan salah satu kebutuhan pokok

dalam kegiatan pertanian.1 Salah satu faktor

yang mempengaruhi keberhasilan atau

kesuksesan sektor pertanian adalah

1Noor, B. F. L, Suradi, Rinitami Njatrijani, R.

(2016). Perlindungan Hukum Terhadap Petani

Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi di Kudus.

Diponegoro Law journal. 5 (2) Available at

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/vie

w/11128

pemanfaatan pupuk.2 Diantara manfaat

pupuk adalah untuk meningkatkan kadar

kesuburan tanah, sementara manfaat

pestisida adalah untuk membasmi hama

yang menyerang tanaman.

Perioritas petani untuk menghasilkan

hasil panen yang berlimpah kadang

membuat lalai dalam menggunakan pupuk

an-organik dan pestisida yang tidak

terkontrol dan terawasi dengan baik, padahal

penggunaan pupuk dan pestisida yang

berlebihan memiliki dampak negatif baik

bagi tanaman, tanah, maupun ekosistem.

Selain itu, dalam peredaran pupuk an-

organik dan pestisida banyak dijumapai

produk dengan pemalsuan merek, peredaran

pupuk an-organik dan pestisida yang illegal,

atau pupuk an-organik dan pestisida yang

tidak memenuhi standar ataupun yang

mutunya palsu. Hal tersebut pada akhirnya

merugikan petani sebagai pengguna pupuk

dan pestisida.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis

tertarik untuk meneliti bagaimana

pengaturan dan pengawasan terhadap pupuk

an-organik dan pestisida, oleh karena itu

penulis merumuskan judul "Pengaturan dan

Pengawasan terhadap Pupuk An-Organik

dan Pestisida" untuk memperoleh gambaran

yang jelas tentang objek yang diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang

tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan pengawasan

penggunaan pupuk an-organik dan

pestisida?

2Trimadan, S., & Ernawati. (2016).

Pengawasan Pupuk bersubsidi pada Tanaman Pangan

oleh komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)

di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. Jurnal

Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik. 3 (1). Available at https://jom.unri.ac.id/index

.php/JOMFSIP/article/view/7617

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11128


https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7617


[3[


2. Bagaimana perlindungan hukum

terhadap sumber daya alam hayati dan

manusia?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan

adalah penelitian hukum yuridis normatif,

yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan

cara meneliti bahan pustaka terkait objek

yang diteliti. Pada penelitian ini

menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach). Pendekatan

perundang-undangan tersebut digunakan

untuk mengkaji dan menganalisa semua

peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu

semua perundang-undangan yang berkaitan

dengan pengaturan dan pengawasan terhadap

pengadaan, peredaran, dan penggunaan

pupuk dan pestisida untuk budidaya

tanaman. Analisis yang digunakan berupa

analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan

memberikan deskripsi atas temuan-temuan

untuk menjawab rumusan masalah yang

diteliti.

D. Pembahasan

1. Regulasi Pengadaan, Peredaran dan

Penggunaan Pupuk dan Pestisida

Regulasi yang mengatur pengadaan,

peredaran, pengunaan pupuk dan pestisida

untuk budidaya tanaman antara lain sebagai

berikut:

1) Peraturan Perundang-undangan terkait

pupuk

a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan

Konsumen;

c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8

Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya

Tanaman

d) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun

2005 tentang Penetapan Pupuk

Bersubsidi Sebagai Barang Dalam

Pengawasan

e) Peraturan Presiden RI Nomor 5

Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun

2005 tentang Penetapan Pupuk

Bersubsidi sebagai Barang Dalam

Pengawasan

f) Memorandum of Understanding

(MoU) Nota Kesepahaman tentang

Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan

dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Tahun 2006

g) Keputusan Menteri Pertanian Nomor

237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang

Pedoman Pengawaasan Pengadaan,

Peredaran dan Penggunaan Pupuk

An-Organik

h) Keputusan Menteri Pertanian Nomor

238/Kpts/OT.210/2003 tentang

Pedoman Penggunaan Pupuk An-

Organik

i) Keputusan Menteri Pertanian Nomor


Pengawasan Formula Pupuk An-

Organik

j) Peraturan Menteri Pertanian Nomor

40/Permentan/OT.140/4/2007

tentang Rekomendasi Pemupukan N,

P, dan K Pada Padi Sawah Spesifik

Lokasi

k) Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013

tentang Pengadaan dan Penyaluran

Pupuk Bersubsidi untuk Sektor

Pertanian

l) Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran

Pupuk An-Organik

m) Peraturan Menteri Pertanian Nomor

70/Permentan/SR.140/10/2011

tentang Pupuk Organik, Pupuk

Hayati dan Pembenah Tanah

[4]


n) Peraturan Menteri Pertanian Nomor


Komponen Harga Pokok Penjualan

Pupuk Bersubsidi untuk sektor

Pertanian

o) Keputusan Menteri Pertanian Nomor

2459/Kpts/SR.130/7/2012 tentang

Perubahan Kepmentan No.

780/Kpts/SR.130/3/2012 tentang

Penetapan Harga Pokok Penjualan

(HPP) Pupuk Bersubsidi untuk

Sektor Pertanian TA. 2012

p) Peraturan Menteri Pertanian Nomor


tentang Kebutuhan dan Harga Eceran

Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

untuk TA. 2013

q) Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Pemberlakuan Standar Nasional

Indonesia Pupuk An-Organik

Tunggal Secara Wajib

r) Peraturan Menteri Perindustrian


Pewarnaan Pupuk Bersubsidi

s) Keputusan Menteri Pertanian Nomor


Kelompok Kerja Perumusan

Kebijakan Publik

t) Permentan Nomor 122 Tahun 2013

tentang Kebutuhan dan Harga Eceran

Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

untuk Sektor Pertanian TA. 2014

2) Peraturan Perundang-undangan terkait

pestisida

a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman;

Pasal 60 huruf (g) Jo Pasal 38

berbunyi: "Pestisida yang akan

diedarkan di wilayah negara

Republik Indonesia wajib terdaftar,

memenuhi standar mutu, terjamin

efektifvitasnya, aman bagi manusia

dan lingkungan hidup, serta diberi

label."

b) UU No. 11 tahun 1962 Tentang

Hygne Usaha-Usaha bagi Umum

c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 7

Tahun 1973 tentang Pengawasan atas

Peredaran, Penyimpanan dan

Penggunaan Pestisida (Pestisida yang

boleh diedarkan, disimpan dan

digunakan adalah pestisida yang

telah terdaftar dan atau memperoleh

ijin Menteri Pertanian)

d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6

Tahun 1995 tentang Perlindungan

Tanaman

e) Keputusan Menteri Pertanian Nomor

887/KPTS/OT.210/9/1997 tentang

Pedoman Pengendalian Organisme

Pengganggu Tumbuhan

f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 85

Tahun 1999 Tentang Perubahan PP


Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun

g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor


Pengawasan Pestisida

h) Peraturan Menteri Pertanian Nomor


Syarat dan Tata Cara Pendaftaran

Pestisida

i) Peraturan Menteri RI Nomor 2005

Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan

Provinsi sebagai Daerah Otonom.

j) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

k) Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 Tentang Kesehatan

l) Peraturan Menteri Pertanian RI

Nomor 107/Permentan/SR.140/9/201

4 tentang Pengawasan Pestisida

[5[


Peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang pupuk an-organik dan

pestisida dari masa ke masa memiliki banyak

perubahan menyesuaikan kebutuhan dan

perkembangan jaman.

2. Pengawasan Terhadap Pupuk dan

Pestisida

Dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya

Tanaman, Pupuk didefinisikan sebagai

bahan kimia atau organisms yang berperan

dalam penyediaan unsure hara bagi

keperluan tanaman secara langsung atau

tidak langsung. Sedangkan Pestisida adalah

zat atau senyawa kimia, zat pengatur atau

perangsang tumbuh, bahan lain, serta

organism renik, atau virus yang digunakan

untuk melakukan perlindungan tanaman.

Baik pupuk maupun pestisida, keduanya

sering digunakan bersamaan untuk budidaya

tanaman.

Penggunaan pupuk dan pestisida

berdasarkan kedua definisi yang terdapat

dalam undang-undang sistem budidaya

tanaman tersebut tentu dapat disimpulkan

bahwa pupuk dan pestisida keduanya

memiliki guna dan manfaat bagi tanaman.

Namun, peredaran dan penggunaan

pupuk dan pestisida yang tak terkendali juga

dapat merusak kelestarian lingkungan.

Untuk mencegah terjadinya dampak

buruk terhadap lingkungan dan untuk

melindungi konsumen, diperlukan

pengaturan yang dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang

pupuk an-organik dan pestisida, sekaligus

dibutuhkan pengawasan agar tujuan dari

objek yang diawasi dapat tercapai, seperti

pupuk an-organik dan pestisida yang beredar

dan digunakan untuk budidaya tanaman

harus memenuhi standar mutu dan

persyaratan teknis minimal.

Pengawasan adalah tindakan hukum

untuk memastikan objek yang diawasi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan

berjalan sesuai prosedural yang berlaku

secara legal.3

Berdasarkan pengertian pengawasan

tersebut maka dapat disimpulkan objek yang

diawasi adalah pupuk an-organik dan

pestisida.

Pengawasan terhadap pupuk an-

organik tersebut menurut Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003

Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan,

Peredaran, dan Penggunaan Pupul An-

Organik dilakukan dalam bentuk tiga jenis

pengawasan, yaitu: 1) Pengawasan di

tingkat pengadaan; 2) Pengawasan di tingkat

peredaran; dan 3) Pengawasan di tingkat

penggunaan.

Pupuk an-organik, apabila tidak

diawasi melalui tiga jenis pengawasan

tersebut, maka dampak dampak negatifnya

diantaranya yaitu: 1) Memiliki dampak

buruk bagi kelestarian lingkungan; dan 2)

dapat merugikan konsumen.

Sementara itu, untuk pengawasan

terhadap pestisida dapat di lihat

pengaturannya menurut Keputusan Menteri

Pertanian No. 42/Permentan/SR.140/5/2007

tentang Pengawasan Pestisida, juga memiliki

tiga jenis pengawasan yang sedikit berbeda,

yaitu: 1) Pengawasan atas peredaran

pestisida; 2) Pengawasan atas penyimpanan

pestisida; dan 3) Pengawasan atas

penggunaan pestisida.

Definisi pengawasan pestisida

sebagaimana yang tertuang dalam

Keputusan Menteri Pertanian Nomor

42/Permentan/SR.140/5/2007, Pengawasan

Pestisida adalah serangkaian kegiatan

pemeriksaan terhadap produksi, peredaran,

penyimpanan, dan penggunaan pestisida

agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak

3Nurcahyo, E. (2018). Pengaturan dan

pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan. Jurnal

Magister Hukum Udayana.

[6]


mengganggu kesehatan dan keselamatan

manusia serta kelestarian lingkungan hidup

dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pestisida, apabila tidak diawasi melalui

tiga jenis pengawasat tersebut, maka dampak

negatifnya diantaranya yaitu: 1) dapat

membahayakan keselamatan manusia; 2)

dapat merusak sumber-sumber kekayaan

perairan, fauna, dan flora alami; dan 3) dapat

terjadi kontaminasi lingkungan.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian RI,

pada Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014

tentang Pengawasan Pestisida, komponen

pengawasan pada pestisida mengalami

perubahan, tidak hanya tiga komponen

malainkan ada lima komponen, yaitu: 1)

Pengawasan terhadap pengadaan pestisida;

2) Pengawasan terhadap produksi; 3)

Pengawasan terhadap peredaran pestisida; 4)

Pengawasan terhadap penyimpanan pestisida

; 5) Pengawasan terhadap penggunaan

pestisida; dan 6) Pengawasan terhadap

pemusnahan pestisida.

Agar tujuan dari pengawasan dapat

berjalan secara maksimal, tentu tidak

terlepas dari pihak atau subjek yang

memberikan pengawasan. Siapa yang

memberikan pengawasan terhadap


pupuk an-organik dan pestisida?, yang

memberikan pengawasan adalah negara yang

dalam pelaksanaannya dilakukan oleh

pemerintah, kewenangan untuk mengawasi

pengadaan, peredaran dan penggunaan

pupuk an-organik oleh peraturan perundang-

undangan diberikan kepada pemerintah

kabupaten/kota. Sedangkan yang diberikan

wewenang untuk mengawasi peredaran,

penyimpanan, dan penggunaan pestisida

yaitu Petugas Pengawas Pestisida yang

berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)

tertentu baik di pusat maupun di daerah yang

diberi tugas untuk melakukan pengawasan

pestisida.

Di Dalam Peraturan Menteri Pertanian

RI Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014

tentang Pengawasan Pestisida, pengawasan

terhadap pupuk dan pestisida juga telah

mengalami perubahan, tidak dilakukan oleh

petugas pelaksana pengawasan yang

berbeda, melainkan menjadi satu yaitu

pengawas pupuk dan pestisida, sebagaimana

di taru dalam Pasal 5, "Pengawas Pupuk dan

Pestisida terdiri dari pengawas pupuk dan

pestisida pusat, pengawas pupuk dan

pestisida provinsi, pengawas pupuk dan

pestisida kabupaten/kota"

Tujuan dari pengawasan pestisida

yaitu untuk melindungi kesehatan dan

keselamatan manusia, kelestarian alam dan

lingkungan hidup, menjamin mutu dan

efektivitas pestisida serta memberikan

perlindungan kepada produsen, pengedar

dan pengguna pestisida.

Dari uraian tersebut dapat

disimpulakan bahwa penggunaan pupuk an-

organik dan pestisida memberikan manfaat,

namun juga dapat membahayakan bagi

kesehatan manusia, kelestarian sumber daya

alam hayati dan lingkungan hidup, sehingga

dibutuhkan suatu pengawasan agar terhindar

dari pengaruh samping dari pupuk an-

organik dan pestisida.

3. Tugas, Wewenag dan Pelaksanaan

Pengawasan terhadap Pupuk An-

Organik dan Pestisida

Pengawas Pupuk dan Pestisida Pusat

diangkat oleh Menteri Pertanian atas ususl

dari pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi

diangkat oleh Gubernur atas usul dari

pimpinan instansi yang bersangkutan.

Penawas pupuk dan pestisida kabupaten/kata

diangkat oleh bupati/walikota atas usul

pimpinan instansi yang bersangkutan.

1) Tugas pengawas Pupuk dan Pestisida

[7[


Tugas Pengawas Pupuk dan Pestisida

Pusat yaitu melaksanakan pengawasan

Pestisida terhadap: 1) Mutubahan teknis dan

formula pestisida dengan memperhatikan

batas toleransi yang diperbolehkan untuk

kadar bahan aktif di tingkat produksi ; 2)

Dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor

pendaftaran dan dokumen administrasi

lainnya di tingkat pengadaan ; 3) Ketentuan

keselamatan kerja ; 4) Dampak negative

kesehatan masyarakat dan lingkungan

hidupakibat pengelolaan pestisida ; 5)

Contoh (sample) Pestisida untuk penelitian

dan pengembangan ; 6) Pelasanaan uji

efikasi dan uji toksisitas Pestisida dalam

rangka proses pendaftaran Pestisida ; dan 7)

Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang

digunakan untuk pengelolaan pestisida.


Provinsi yaitu melaksanakan pengawasan

Pestisida terhadap : 1) Mutu bahan teknis

dan jenis pestisida dengan memperhatikan

batas toleransi yang diperbolehkan untuk

kadar bahan aktif di tingkat Peredaran dan

Penggunaan ; 2) Jenis dan jumlah pestisida,

wadah pembungkus, Label serta publikasi

pestisida ; 3) Dokumen perizinan usaha

(SIUP), nomor pendaftaran dan nomor

administrasi lainnya di tingkat Peredaran ; 4)

Ketentuan Keselamatan dan kesehatan kerja

; 5) Penerapan ketentuan sarana, peralatan

yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida

; 6) Dampak negative kesehatan masyarakat

dan lingkungan hidup akibat pengelolaan

Pestisida ; dan 7) Contoh (sample) pestisida

untuk dilakukan uji mutu.


kabupaten atau kota yaitu melaksanakan

pengawasan Pestisida terhadap : 1) Mutu

bahan teknis dan jenis pestisida dengan

memperhatikan batas toleransi yang

diperbolehkan untuk kadar bahan aktif di

tingkat Peredaran dan Penggunaan ; 2) Jenis

dan jumlah Pestisida, wadah, pembungkus,

label serta publikasi Pestisida; 3) Dokumen

perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran

dan dokumen administrasi lainnya di tingkat

Peredaran ; 4) Ketentuan keselamatan dan

kesehatan kerja ; 5) Penerapan ketentuan

sarana, peralatan yang digunakan untuk

pengelolaan Pestisida ; dan 6) Dampak

negative kesehatan masyarakat dan

lingkungan hidup akibat pengelolaan

Pastisida.

2) Wewenang Pengawas Pupuk dan

Pestisida

Dalam melaksanakan tugas, Pengawas

Pupuk dan Pestisida Pusat mempunyai

wewenang : 1) Memasuki lokasi dan tempat

produksi dan penyimpanan ; 2) memeriksa

Dokumen perizinan dan dokumen

administrasi pendukung di tingkat produsen;

3) Mengambil contoh (sample) Pestisida

untuk dilakukan uji coba mutu di tingkat

produsen ; 4) Mengambil contoh (sample)

pembungkus, wadah, label dan bahan

publikasi lainnya ; 5) Mengusulkan

pencabutan nomor pendaftaran, penghentian

peredaran dan/atau penarikan pestisida

rusak, illegal dan palsu kepada Menteri

Pertanian melalui pimpinan instansi yang

bersangkutan ; 6) memeriksa kesesuaian

dokumen dan contoh (sample) Pestisida di

lokasi penelitian.


Pupuk dan Pestisida Provinsi mempunyai

wewenang : 1) Melakukan pengawasan mutu

bahan teknis dan formula Pestisida dengan

memperhatikan batas toleransi yang

diperbolehkan untuk kadar bahan aktif di

tingkat Peredaran dan Penggunaan ; 2)

melakukan pengawasan terhadap jenis dan

jumlah Pestisida, wadah, pembungkus, label

serta publikas pestisida ; 3) melakukan

pengawasan dokumen perizinan usaha

(SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen

administraso lainnya di tingkat Peredaran; 4)

melakukan pengawasan terhadap ketentuan

[8]


keselamatan dan kesehatan kerja ; 5)

melakukan pengawasan terhadap penerapan

ketentuan sarana, peralatan yang digunakan

untuk pengelolaan pestisida ; 6) melakukan

pengawasan dampak negative kesehatan

masyarakat dan lingkungan hidup akibat

pengelolaan pestisidal 7) Melaporkan hasil

pengawasan kepada Komisi Pengawasan

Pupuk dan Pestisida Pusat.


Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

mempunyai wewenang : 1) Melakukan

pengawasan mutu bahan teknis dan formula

pestisida dengan memperhatikan batas

toleransi yang diperbolehkan untuk kadar

bahan aktif di tingkat peredaran dan

penggunaan ; 2) Melakukan pengawasan

terhadap jenis dan jumlah pestisida, wadah,

bungkus, label serta piblikasi pestisida ; 3)

melakukan pengawasan dokumen perizinan

usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan

dokumen administrasi lainnya di tingkat

peredaran ; 4) melakukan pengawasan

terhadap ketentuan keselamatan dan

kesehatan kerja ; 5) melakukan pengawasan

terhadap penerapan ketentuan sarana,

peralatan yang digunakan untuk pengelolaan

pestisida ; 7) melakukan pengawasan

dampak negative kesehatan masyarakat dan

lingkungan hidup akibat pengelolaan

pestisida ; dan 8) melaporkan hasil

pengawasan kepada Pengawasan Pupuk dan

Pestisida.

3) Pelaksanaan Pengawasan.

Pelaksanaan Pengawasan pupuk dan

pestisida dapat dilakukan secara langsung

dan maupun tidak langsung. Pengawasan

secara langsung dilakukan secara berkala

atau sewaktu-waktu dengan cara : 1)

mengumpulkan data penyediaan, peredaran

dan penggunaan pestisida dalam rangka

pemantauan di lapangan ; dan 2) Melaporkan

hasil pengawasan.

Sedangkan pengawasan tidak

langsung, dilakukan berdasarkan laporan

dari produsen, distributor, petani atau

masyarakat pengguna pestisida.

4. Perlindungan Konsumen dan

Perlindungan Tanaman

1) Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen,

menjelaskan perihal perlindungan

konsumen, perlindungan konsumen adalah

segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk member

perlindungan kepada konsumen, sementara

yang dimaksud dengan konsumen adalah

setiap orang pemakai barang atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak

untuk diperdagangkan.

Mencermati dari pengertian

perlindungan konsumen dan konsumen

tersebut diatas, dapat dipahami bahwa

pengawasan terhadap pupuk an-organik dan

pestisida jelas merupakan bentuk

perlindungan konsumen. Konsumen yang

mendapat perlindungan dapat berupa

pengguna pupuk an-organik dan/atau

pestisida (petani) atau pihak lainya.

2) Perlindungan Tanaman

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6

Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman,

Pasal 15 mengatur : (1) penggunaan

pestisida dalam rangka pengendalian

organism pengganggu tumbuhan dilakukan

secara tepat ; (2) Penggunaan Pestisida

dalam rangka pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan yang mempunyai

dampak terhadap kesehatan manusia

dilakukan dengan memperhatikan

persyaratan kesehatan dan keselamatan

kerja.

Dalam pengawasan terhadap pestisida

memperhatikan aspek perlindungan tanaman

[9[


dan juga dampak terhadap kesehatan

manusia.

Sehinggan dapat disimpulkan dalam

pengawasan terhadap pestisida juga

memiliki aspek perlindungan terhadap

tanaman dan juga kesehatan manusia.

Perlindungan konsumen dan

perlindungan tanaman dalam pemanfatan

pupuk an-organik dan pestisida, diberikan

dalam bentuk pengaturan dan pengawasan

terhadap pengadaan, produksi, peredaran,

penyimpanan, penggunaan, dan pemusnahan

pestisida dan pupuk an-organik.

Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pertanian Repuplik Indoneia Nomor


Pengawasan Pestisida, memiliki hubungan

dengan berbagai peraturan perundang-

undangan diatasnya diantaranya adalah: 1)

UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem

Budidaya Tanaman; 2) UU No. 8 Tahun

1999 Tentang perlindungan Konsumen; 3)

UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

4) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup; 5) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan; 6) UU No. 3 Tahun 2014

Tentang Perindustrian; 7) UU No. 7 Tahun

2014 Tentang Perdagangan; 8) PP No. 7

Tahun 1973 Tentang Pengawasan atas

Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan

Pestisida ; 9) PP No. 6 Tahun 1995 Tentang

Perlindungan Tanaman ; 10) PP No. 18

Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun ; 11) PP No.

74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan

Berbahaya dan Beracun ; 12) Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 472/Menkes/PER/XI/1996 Tentang

Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi

Kesehatan ; 13) Keputusan Bersama Menteri

Kesehatan dan Menteri Pertanian No.

881/Menkes/SKB/VIII/1996, 771/Kpts/TP.2

70/8/1996, Tentang Batas Maksimum

Residu Pestisida pada Hasil Pertanian ; 14)


642/Kpts/OT.160/2/2012 Tentang Komisi

Pestisida.

Namun pada pokoknya, Objek

pengawasan pestisida dilakukan terhadap :

1) kualitas dan kuantitas produk pestisida ;

2) Dokumen perizinan dan dokumen

lainnya ; 3) kecelakaan dan keselamatan

kerja ; 4) dampak lingkungan ; 5) contoh

(sample) pestisida untuk penelitian dan

pengembangan ; 6) jenis dan dosis pestisida

serta komoditas dan organism sasaran dalam

penggunaan pestisida ; 7) efikasi dan

resurjensi pestisida ; 8) residu pestisida pada

produk pertanian dan media lingkungan ; 9)

dampak negative terhadap kesehatan

masyarakat, tumbuhan, hewan dan satwa

liar ; 10) Publikasi pada media cetak

dan/atau media elektronik ; dan 11) sarana

dan peralatan, antara lain gedung, gudang,

pengolah limbah, mesin, dan peralatan untuk

memproduksi, menyimpan, mengangkut dan

menggunakan pestisida.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan

bahwa instrument hukum yang mengatur

tentan penggunaan pupuk an-organik dan

pestisida sangat banyak yang telah

dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan, jadi instrument hukum dan

pengawasan difugsikan agar dapat

memberikan perlindungan hukum secara

maksimal dan menyeluruh (komprehensip).

5. Upaya Tindak Lanjut dari Pengawasan

Pupuk An-Organik dan Pestisida

Apabila ditemukan pelanggaran : 1)

Tidak memiliki izin usaha, maka kepala

yang bersangkutan diberikan peringatan

tertulis dan untuk sementara dilarang

melakukan kegiatan usaha sampai

diperolehnya izin usaha ; 2) Tidak memiliki

nomor pendaftaran, maka yang bersangkutan

wajib untuk menarik pestisida dari

peredaran, atau apabila tidak ada yang

[10]


betanggung jawab pestisida tersebut wajib

dimusnahkan ; 3) Pestisida tidak layak pakai,

maka diberikan peringatan dan diwajibkan

penarikan pestisida dari peredaran ; 4)

Pestisida illegal, maka diberikan peringatan

dan diwajibkan menarik dari peredaran

untuk dimusnahkan ; 5) Pestisida palsu,


menarik dari peredaran untuk dimusnahkan ;

6) Penggunaan dan peredaran pestisida

terbatas oleh orang yang belum memiliki

sertifikat maka diberikan peringatan dan

menghentikan Penggunaan sampai pengguna

mempunyai sertifikat ;7) Terjadi pencemaran

lingkungan, penghentian sesuai dengan

kasusnya ; 8) Berjangkitnya penyakit atau

gangguan kesehatan dilakukan penghentian

kegiatan serta penanggulangan dan

bimbingan sesuai kasusnya ; 9) Terhadap

publikasi yang menyesatkan dilakukan

peringatan dan pencabutan publikasi tersebut

sesuai dengan kasusnya ; 10) Sarana dan

peralatan yang tidak memenuhi persyaratan,


untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan

yang berlaku ; 11) Terlampauinya batas

maksimum residu dalam produk pertanian

dan media lingkungan wajib dilakukan

pengendalian dan pemulihan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Apabila peringatan tersebut diabaikan

(tidak dilaksanakan), maka Pengawas Pupuk

dan Pestisida melaporkan kepada Penyidik

Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat

Kepolisian Negara republik Indonesia untuk

dilakukan tindakan hukum sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

E. Kesimpulan

Banyaknya tanaman yang dikonsumsi

manusia menjadi hal penting untuk menjaga

mutu tanaman dalam budidaya tanaman.

Pengaturan dan pengawasan terhadap

penggunaan pupuk dan pestisida dalam

budidaya tanaman sangat dibutuhkan untuk

melindungi manusia dari bahaya zat kimia

yang terkandung dalam tanaman akibat

penggunaan pupuk dan pestisida yang

berlebihan. Pada dasarnya perlindungan

hukum diberikan untuk melindungi sumber

daya alam nabati yang mempunyai peranan

penting bagi kehidupan manusia.

Pupuk dikelompokkan menjadi dua,

yaitu pupuk organik dan pupuk an-organik,

yang mendapat pengawasan hanyalah pupuk

an-organik, mengingat pupuk an-organik

mengandung bahan kimia. Ada tiga jenis

pengawasan terhadap pupuk an-organik,

yaitu: 1) Pengawasan di tingkat pengadaan;

2) Pengawasan di tingkat peredaran; dan 3)

Pengawasan di tingkat penggunaan, dapat

disingkat dengan bentuk pengawasan 3P

pupuk an-organik.

Sedangan untuk pengaturan pestisida,

Pestisida yang beredar wajib terdaftar

(memiliki izin edar), memenuhi standar

mutu, terjamin efektifvitasnya, aman bagi

manusia dan lingkungan hidup, serta diberi

label.

Peraturan Menteri Pertanian republik

Indonesia Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2

014 tentang Pengawasan Pestisida,

Pengawasan terhadap pupuk dan pestisida

dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan

Pestisida (KP3) yang terkoordinasi.

Komponen pengawasan pada pestisida

mengalami perubahan, tidak hanya tiga

komponen malainkan ada lima komponen,

yaitu : 1) Pengawasan terhadap pengadaan

pestisida ; 2) Pengawasan terhadap produksi

; 3) Pengawasan terhadap peredaran

pestisida ; 4) Pengawasan terhadap

penyimpanan pestisida ; 5) Pengawasan

terhadap penggunaan pestisida ; dan 6)

Pengawasan terhadap pemusnahan pestisida.

Penggunaan pupuk an-organik dan

pestisida memberikan manfaat, namun juga

dapat membahayakan bagi kesehatan

[11[


manusia, kelestarian sumber daya alam

hayati dan lingkungan hidup, sehingga

dibutuhkan suatu pengawasan agar terhindar

dari pengaruh samping dari pupuk an-

organik dan pestisida.

Dibutuhkan penelitian lebih lanjut

(penelitian hukum empiris) berkaitan dengan

pelaksanaan pengawasan terhadap


pupuk an-organik dan pestisida apakah telah

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, mengingat fungsi

pengawasan sangat penting untuk

memberikan perlindungan terhadap

konsumen dan juga terhadap tanaman

sebagai sumber daya alam nabati.

Daftar Pustaka

Buku:

Diantha, I. M. P., (2016). Metodologi

Penelitian Hukum Normatif dalam

Justifikasi Teori Hukum. Jakarta:

Prenadamedia Group

Salim, H.S., & Nurbani, E. S. (2013).

Penerapan Teori Hukum pada

Penelitian Tesis dan disertasi.

Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal:

Nurcahyo, E. (2018). Pengaturan dan

Pengawasan Produk Pangan Olahan

Kemasan. Jurnal Magister Hukum

Udayana. 7 (3). Available at

https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmh

u/article/view/42227

Noor, B. F. L, Suradi, Rinitami Njatrijani, R.

(2016). Perlindungan Hukum

Terhadap Petani Sebagai Konsumen

Pupuk Bersubsidi di Kudus.

Diponegoro Law journal. 5(2)

Available at https://ejournal3.undip.

ac.id/index.php/dlr/article/view/111

28

Trimadan, S., & Ernawati. (2016).

Pengawasan Pupuk bersubsidi pada

Tanaman Pangan oleh komisi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida

(KP3) di Kecamatan Bunga Raya

Kabupaten Siak. Jurnal Online

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik. 3 (1). Available at

https://jom.unri.ac.id/index.php/JO

MFSIP/article/view/7617

Internet:

Safrizal. (2016). Peran Penyidikan Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) dalam

Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

Diakses pada laman:

file:///C:/Users/ACER/Downloads/

Kementan.pdf

Peraturan Perundangan Terkait Pupuk dan

Pestisida http://psp.pertanian.go.id/i

ndex.php/page/newsdetail/72

Peraturan Perundang-Undangan:


tentang Sistem Budi Daya Tanaman


tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun1995

tentang Perlindungan Tanaman

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999

tentang Bahan Berbahaya

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005

tentang Penetapan Pupuk

Bersubsidi Sebagai Barang Dalam

Pengawasan

https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/42227

https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/42227






http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/newsdetail/72

http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/newsdetail/72

[12]




Pedoman Pengawasan Pengadaan,

Peredaran dan penggunaan Pupuk

An-Organik

Keputusan menteri Pertanian Nomor


Pengawasan Formula Pupuk An-

Organik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor


tentang Kebutuhan dan Harga

Eceran Tertinggi untuk Sektor

Pertanian TA.2016

Permentan Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2

011 tentang Syarat dan Tata Cara

Pendaftaran Produk An-Organik

Permentan Nomor 70/Permentan/SR.140/10/

2011 tentang Pupuk Organik,

Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor


tentang Pengawasan Pestisida

Dokumen lain:

Pedoman Pengaaawasan Pupuk Pestisida

Tahun 2018

pengaturan dan pengawasan terhadap pupuk an-organik …

Documents