mengenal pengaturan bersama (joint arrangement)

www.futurumcorfinan.com

Mengenal Pengaturan Bersama

(Joint Arrangement): Joint Operation (JO) dan

Joint Venture (JV)

Pendahuluan

Istilah pengaturan bersama (Joint Arrangement) merupakan istilah yang relatif baru muncul

beberapa tahun belakangan ini. Istilah ini diperkenalkan dalam PSAK 66 pada tahun 2013

silam. PSAK 66 sendiri merupakan PSAK yang muncul untuk memperbaharui beberapa

pengaturan yang terkait dengan ventura bersama (Joint Venture) dalam PSAK 12.Tulisan ini

akan memberikan gambaran awal apakah yang sebenarnya dimaksud dengan pengaturan

bersama.

Berdasarkan PSAK 66 pengertian dan karakterisik sebagai berikut.

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian

bersama.

Pengaturan bersama memiliki karakteristik berikut ini:

Muhammad Putrawal

DILARANG MENG-COPY, MENYALIN,

ATAU MENDISTRIBUSIKAN

SEBAGIAN ATAU SELURUH TULISAN

INI TANPA PERSETUJUAN TERTULIS

DARI PENULIS

Untuk pertanyaan atau komentar bisa

diposting melalui website



• Para pihak terikat oleh suatu pengaturan kontraktual

• Pengaturan kontraktual memberikan pengendalian bersama kepada dua atau lebih

pihak dalam pengaturan tersebut

Tulisan ini akan membahas beberapa elemen dari pengaturan bersama. Ada lima elemen yang

nantinya akan dibahas. Seperti yang bisa dilihat pada ilustrasi di atas, dua elemen paling yang

berada pada kotak paling atas: pengaturan kontraktual dan pengendalian bersama merupakan

syarat yang harus terpenuhi untuk munculnya pengaturan bersama. Sedangkan dua elemen

pada kotak paling bawah: Joint Operation dan Joint Venture merupakan dua jenis bentuk dari

pengaturan bersama.

1. Pengaturan Kontraktual

Pengaturan kontraktual yang dimaksud disini sama dengan kontrak kerja/perjanjian

kerjasama yang umumya dibuat dalam kerjasama bisnis. Pengaturan kontraktual

merupakan titik awal dari terbentuknya pengaturan bersama. Dari pengaturan kontraktual

akan muncul hak untuk pengendalian terhadap suatu kerjasama. Dengan kata lain dapat

dikatakan bahwa aktivitas ekonomi yang tidak memiliki pengaturan kontraktual bukanlah


pengaturan bersama. Jadi jika anda bekerjasama dengan pihak lain tanpa menggunakan

kontrak maka ini hanya dianggap sebagai kerjasama biasa bukan pengaturan bersama.

Isi dari pengaturan kontraktual diantaranya mengatur hal berikut:

Ilustrasi dibawah akan menjelaskan efek apa saja yang ditimbulkan dari adanya pengaturan

kontraktual. Dari ilustrasi dibawah terlihat bahwa pada akhirnya pengaturan kontraktual

akan menghasilkan satu elemen lagi yang menjadi syarat untuk pengaturan bersama yaitu

adanya pengendalian bersama (joint control). Bermula dari perjanjian kontraktual lalu

muncul pengendalian, pengendalian mayoritas, dan jika digabungkan dengan melihat isi

dari pengaturan kontraktual maka muncullah pengendalian bersama. Penjelasan lebih lanjut

mengenai pengendalian akan dibahas pada point nomor 2.


2. Pengendalian, Pengendalian Mayoritas/Kolektif dan Pengendalian Bersama

2.1 Pengendalian

Sebelum melompat lebih jauh ke pengendalian bersama, ada baiknya untuk mengetahui lebih

dulu mengenai pengendalian. Dalam PSAK 65 disebutkan bahwa suatu investor mempunyai

pengendalian terhadap suatu entitas apabila memiliki tiga unsur dibawah ini.

Jika disederhanakan dalam satu kalimat bisa disebutkan bahwa pengendalian ada ketika suatu

investor memiliki kekuasaan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi imbal hasil yang

diinginkan. Pengertian lebih detail mengenai 3 unsur ini bisa dilihat pada ilustrasi dibawah ini.


2.2 Pengendalian Mayoritas/Kolektif dan Pengendalian Bersama

Jika dilihat jumlah pihak yang memiliki pihak pengendalian dapat dibagi menjadi:

Untuk pengaturan bersama tidak diperkenankan adanya pengendalian oleh satu pihak,

pengendalian yang ada harus melibatkan pihak lain. Pengendalian yang membutuhkan lebih

dari satu pihak bisa dibagi menjadi dua yaitu: Pengendalian mayoritas/kolektif dan

pengendalian bersama. Perbedaan dari dua jenis pengendalian ini bisa dilihat pada ilustrasi

berikut.


Pengendalian mayoritas/kolektif terjadi ketika dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain untuk

mencapai suara mayoritas sebagai syarat kesepakatan. Misalnya dalam ilustrasi 1 untuk

mencapai kesepakatan dibutuhkan suara 75%. Untuk mencapai nilai ini perlu dilakukan

kerjasama entah itu antara pihak A-B, atau B-C.

Pengendalian bersama memiliki konsep yang sama seperti pengendalian mayoritas, yaitu

dibutuhkannya kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pengendalian. Namun

perbedaannya dalam pengendalian bersama tidak diperkenankan adanya lebih dari satu

kombinasi kerjasama. Seperti yang terlihat dari ilustrasi 2 pengendalian hanya muncul melalui 1

kombinasi yaitu kombinasi A-B. Dalam kontrak biasanya akan disebutkan siapa saja yang bisa

memilki pengendalian bersama. Untuk ilustrasi 1 bisa saja terjadi pengendalian bersama

apabila dalam kontrak disebutkan pihak yang mana saja yang memiliki pengendalian bersama.

Contohnya disebutkan dalam kesepakatan bahwa kombinasi yang relevan hanyalah kombinasi

A-B atau disepakati bahwa kombinasi yang relevan hanyalah kombinasi yang melibatkan pihak

A.

3. Joint Operation dan Joint Venture

Pada dua point diawal sudah dijelaskan dua syarat yang dibutuhkan untuk terbentuknya

pengaturan bersama. Bagian ini akan melanjutkan kepada penjelasan mengenai dua jenis

bentuk dari pengaturan bersama yaitu Joint Operation dan Joint Venture.

Sebelum dibahas dalam PSAK 66, PSAK 12 sudah terlebih dahulu membahas bentuk

kerjasama seperti ini. Namun perbedaannya dalam PSAK 12 penggolongannya dibedakan

menjadi Pengendalian Bersama Operasi (PBO), Pengendalian Bersama Aset, dan

Pengendalian Bersama Entitas. Salah satu perbedaan yang signifikan dari kedua PSAK ini

adalah pengelompokan kerjasama berdasarkan pemakaian kendaraan terpisah atau tidak.

Kendaraan terpisah yang dimaksud disini adalah entitas yang terpisah dari pihak investor yang

terlibat dalam kerjasama Joint Operation/Joint Venture. Contohnya PT A dan PT B bekerjasama

dengan membentuk badan pengelola yang bernama AB, maka AB disini dianggap sebagai

kendaraan terpisah. Bentuk kendaraan terpisah ini tidaklah harus PT, asalkan badan ini

terpisah dari pihak investor maka ia diakui sebagai kendaraan terpisah.


Dari ilustrasi diatas PSAK 12 hanya membedakan apakah kerjasama dilakukan melalui

kendaraan terpisah atau tidak, jika tidak maka kerjasama ini akan didefinisikan sebagai

Pengendalian Bersama Operasi (PBO) atau Pengendalian Bersama Aset (PBA). Sedangkan

jika dilakukan melalui kendaraan terpisah maka otomatis berbentuk Pengendalian Bersama

Entitas. Berbeda dengan PSAK 12, PSAK 66 ingin menekankan bahwa identifikasi yang

dilakukan masih harus dilakukan lebih detail. Selain bentuk kendaraan, perlu diperhatikan

bentuk hukum, isi kontrak, atau fakta dan keadaan lainnya.

Pengelompokan untuk pengaturan bersama sendiri hanya dibagi menjadi dua yaitu Joint

Operation atau Joint Venture. Dalam PSAK 66 kerjasama melalui kendaraan terpisah bisa

diakui sebagai Joint Operation ataupun Joint Venture. Hal ini dilakukan setelah melakukan

identifikasi terhadap bentuk hukum, isi kontrak, atau fakta dan keadaan lainnya. Isi kontraktual

dari suatu kerjasama kini menjadi salah satu hal yang krusial dalam penentuan bentuk dari

pengaturan bersama sesuai dengan pernyataan PSAK 66 yang menyebutkan menyebutkan

bahwa pihak dari pengendalian bersama mengakui hak dan kewajibannya berdasarkan isi dari

pengaturan kontraktual, terlepas dari bentuk hukum/usaha kerjasama yang dibentuk.

Pengakuan terhadap hak dan kewajiban ini jugalah yang menjadi dasar perbedaan untuk Joint

Operation dan Joint Venture dalam pengaturan bersama. Hal ini bisa dilihat dari pengertian

untuk kedua bentuk kerjasama ini dalam PSAK 66.


“Operasi bersama (Joint Operation) adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para

pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset, dan

kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut

operator bersama.”

“Ventura bersama (Joint Venture) adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para

pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto

pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama.”

Jadi bila disimpulkan dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan antara

joint operation dan joint venture sebagai berikut:

3.1 Langkah-langkah untuk membedakan Joint Operation dan Joint Venture

Langkah-langkah lebih detail untuk membedakan suatu pengaturan bersama bisa dilihat pada

bagan berikut


Jadi pada dasarnya akan ada empat faktor yang dilihat yaitu

1. Bentuk kendaraan

2. Bentuk hukum entitas terpisah

3. Persyaratan pengaturan kontraktual

4. Fakta dan keadaan lainnya

Contoh dibawah akan memberikan penjelasan lebih jelas bagaimana penerapan langkah-

langkah diatas.

Contoh: Kerjasama Produksi


Pada contoh diatas PT A dan PT B bekerjasama untuk melakukan kegiatan produksi. Terdapat

beberapa keterangan yang perlu diperhatikan dari kerjasama ini.

Bentuk kendaraan

PT A dan PT B sepakat untuk mendirikan C sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola

kerjasama ini.

Bentuk hukum entitas terpisah

Bentuk badan hukum dari C menunjukkan bahwa C dapat memiliki hak atas aset dan kewajiban

atas hutang yang ada.

Persyaratan pengaturan kontraktual

Dalam kontrak tidak jelas disebutkan apakah pihak investor memiliki hak atas aset dan

kewajiban atas hutang C.

Fakta dan keadaan lain

Setelah ditelusuri lebih jauh ditemukan fakta/keadaan tambahan bahwa:

Output produksi 99% dijual kepada PT A dan PT B

Kekurangan kas yang terjadi dalam proses produksi akan dibiayai oleh PT A dan PT B

Harga jual dari output yang dijual ditentukan berdasarkan kesepakatan PT A dan PT B

Setelah dilakukan pertimbangan terhadap keterangan yang ada dapat dilakukan analisa

sebagai berikut:


Dari pertimbangan diatas terlihat bahwa bentuk kerjasama ini adalah Joint Operation. Hal ini

terutama setelah memperhatikan fakta bahwa C sangat bergantung kepada PT A dan PT B baik

dalam sisi pembeli produk, penentuan harga jual, ataupun pemenuhan biaya produksi. Fakta ini

secara tidak langsung bahwa keseluruhan manfaat ekonomis dan liabilitas dari C diambil oleh

PT A dan PT B.

Hal ini berbeda jika penjualan produk dilakukan sepenuhnya kepada pihak eksternal. Dengan

begini C akan menanggung resiko, biaya dan tingkat ketergantungan terhadap PT A dan PT B

juga berkurang. Jika contohnya seperti ini maka bentuk kerjasamanya adalah Joint Venture

karena C memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitasnya.

4. Pembukuan untuk Joint Operator dan Joint Venturer


Dalam PSAK 66 perlu diperhatikan bahwa pembukuan yang diatur adalah pencatatan untuk

pihak investor di Joint Operation/Joint Venture. Bukan pembukuan untuk Joint Operation/Joint

Venture itu sendiri. Jika disederhanakan bentuk pembukuan dari kerjasama Joint Operation

ataupun Joint Venture adalah berikut:

Joint Operation Joint Venturer

Pihak Joint Operation/Joint

Venturer

Tidak diatur dalam PSAK 66 Sama seperti pembukuan

perseroan pada umumnya

Pihak Joint Operator/Joint

Venturer

Aset, Liabilitas, Pendapatan,

dan Biaya dicatat sesuai porsi

masing-masing

Metode Ekuitas

Untuk pembukuan laba rugi jika pihak tersebut merupakan joint operator ia akan membukukan

pendapatan sesuai dengan porsi haknya dan biaya sesuai dengan porsi biayanya yang ia

keluarkan. Sedangkan jika berbentuk Joint Venturer, pembukuan hanya dilakukan dengan

mengakui adanya laba atas Joint Venturer. Contohnya bisa dilihat pada ilustrasi berikut.

Akun Joint Operator Joint Venturer

Pendapatan 150,000

HPP 115,000

Laba Kotor 35,000

Beban Usaha 6,000

Laba Usaha 29,000

Beban Keuangan 4,000

Laba atas Joint Venturer 25,000

Laba Sebelum Pajak 25,000 25,000


Untuk pembukuan dalam neraca, joint operator mengakui aset yang merupakan porsinya dan

kewajiban atas liabilitas yang ia miliki. Sedangkan jika ia berbentuk joint venture maka ia hanya

mencatat aset netonya saja. Pencatatan dilakukan pada akun investasi pada Joint Venture

(aset tidak lancar). Ilustrasinya sebagai berikut.

Akun Joint Operator Joint Venturer

Aset Tidak Lancar 150,000 425,000

Aset Lancar 635,000

Liabilitas Jangka Pendek (85,000)

Liabilitas Jangka Panjang (125,000)

Aset Neto 425,000 425,000

~~~~~~ ####### ~~~~~~


Daftar Bacaan

Delloite. Clearly IFRS: IFRS 11 – Joint Arrangements. May 2011

Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntansi Indonesia. ED PSAK 65: Laporan

Keuangan Konsolidasian. Juli 2013

Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntansi Indonesia. ED PSAK 66: Pengaturan

Bersama. Juli 2013

EY. Challenges in adopting and applying IFRS. Applying IFRS: IFRS 11 Joint Arrangements. 11

June 2014

International Accounting Standards Board. IFRS 11 – joint Arrangements. May 2011

KPMG. First Impression: Joint Arrangements. May 2011

PWC. Practical guide to IFRS. Consolidated financial statements: redefining control. July 2011.


Disclaimer

This material was produced by and the opinions expressed are those of FUTURUM as of the date of

writing and are subject to change. The information and analysis contained in this publication have been

compiled or arrived at from sources believed to be reliable but FUTURUM does not make any

representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from

the use hereof. This material has been prepared for general informational purposes only and is not

intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer to your advisors

for specific advice.

This document may not be reproduced either in whole, or in part, without the written permission of the

authors and FUTURUM. For any questions or comments, please post it at www.futurumcorfinan.com

© FUTURUM. All Rights Reserved

mengenal pengaturan bersama (joint arrangement)

Economy & Finance