Juni 2016

Perdagangan Indonesia dan Pengaturan Jaminan Produk Halal

1

Kementerian Perdagangan

5/31/16

OUTLINE

GLOBAL

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN GLOBAL (WTO)

3

WTO memperkirakan pertumbuhan perdagangan dunia tahun 2016 sebesar 2,8%.

Sumber: WTO, April 2016

NERACA PERDAGANGAN BEBERAPA NEGARA

4

• China merupakan negara dengan surplus perdagangan terbesar di dunia, sementara AS menjadi negara dengan defisit terbesar…

• Neraca perdagangan Indonesia kembali surplus setelah 3 tahun mengalami defisit…

Sumber: Trademap.org

5Sumber: BPS (diolah Kemendag)

Negara Utama Tujuan Ekspor Non Migas Indonesia

• Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor non migas Indonesia terbesar dengan trend peningkatan ekspor 0,7% per tahun selama 5 tahun terakhir...

• Kinerja ekspor non migas ke negara mitra utama yang mengalami trend peningkatan antara lain Pilipina, Australia, Vietnam, Saudi Arabia, Pakistan, dan UAE...

Sumber: Bussines World, Trademap, 2016

Pangsa Perdagangan Intra-ASEAN Masih di Bawah 25% dari Total Perdagangan Negara-negara ASEAN..

Jumlah populasi Muslim di Dunia diprediksi terus meningkat

7

• Potensi pasar untuk produk halal berada di kawasan Asia Pasific yang memiliki jumlah populasi muslim

• Pasar domestik memiliki potensi besar untuk produk dari industri halal mengingat Indonesia diperkirakan menjadi salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

• Potensi pasar untuk produk halal berada di kawasan Asia Pasific yang memiliki jumlah populasi muslim

• Pasar domestik memiliki potensi besar untuk produk dari industri halal mengingat Indonesia diperkirakan menjadi salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

10 Negara dengan Jumlah Muslim Terbesar (2010)

10 Negara yang Diprediksi memiliki Jumlah Muslim Terbesar pada Tahun 2030

Jumlah dan Proyeksi Populasi Muslim Dunia

Estimasi populasi dibulatkan ke ribuan.

Estimasi populasi dibulatkan ke ribuan. Persentase dihitung dari angka yang tidak dibulatkan.

UU No. 33 Tahun 2014

Payung hukum untuk penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).Payung hukum untuk penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).

Ruang Lingkup: Barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tujuan JPH: Perlindungan Konsumen; Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha.

UU No. 33 Tahun 2014

Berisi pengaturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, Bahan dan Proses Produk Halal, Sertifikasi, Label Halal, Kerjasama Internasional, Pengawasan dan Peran Masyarakat.

Berisi pengaturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, Bahan dan Proses Produk Halal, Sertifikasi, Label Halal, Kerjasama Internasional, Pengawasan dan Peran Masyarakat.

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini akan mulai berlaku mulai tahun 2019 dan akan ditetapkan secara bertahap melalui Peraturan Pemerintah

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini akan mulai berlaku mulai tahun 2019 dan akan ditetapkan secara bertahap melalui Peraturan Pemerintah

Dalam penyelenggaraan JPH, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Dalam penyelenggaraan JPH, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI HALAL

Akreditasi dan Sertifikasi untuk LPH dan Laboratorium Uji oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Tata cara memperoleh sertifikat diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014.

Permohonan diajukan kepada BPJPH. Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan oleh LPH. Keputusan Penetapan Halal Produk oleh MUI. BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Sertifikasi Halal untuk Produsen

Skema dikembangkan berdasarkan fatwa MUI. Mengacu pada skema khusus halal standar

SMIIC (Standard and Metrology Institute for Islamic Countries).

TERIMA KASIH