bab ii kedudukan yayasan yang tidak …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21727/3/chapter...

BAB II

KEDUDUKAN YAYASAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG YANG BERLAKU

A. Dasar Hukum Yayasan

1. Sejarah Perundang – Undangan Tentang Yayasan.

Sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,

kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) sudah diakui, dan

diberlakukan sebagai badan hukum, namun status yayasan sebagai Badan Hukum

dipandang masih lemah, karena tunduk pada aturan – aturan yang bersumber dari

kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi.

Pada saat itu masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk

berlindung dibalik status Badan Hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan

sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan,

melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus,

dan Pengawas. Pada hal peranan yayasan di sektor sosial, pendididkan, dan agama

sangat menonjol, tetapi tidak ada satu Undang – Undang pun yang mengatur secara

khusus tentang yayasan.

Yayasan, dalam bahasa Belanda disebut Stichting, dalam KUHPerdata yang

berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya. Istilah yayasan dapat dijumpai

Universitas Sumatera Utara

dalam beberapa ketentuan KUHPerdata antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal

900 dan Pasal 1680 .18

Dengan ketidak pastian hukum ini yayasan sering digunakan untuk

menampung kekayaan para pendiri atau pihak lain, bahkan yayasan dijadikan tempat

untuk memperkaya para pengelola yayasan. Yayasan tidak lagi bersifat nirlaba,

namun yayasan digunakan untuk usaha – usaha bisnis dan komersial dengan segala

aspek manifestasinya.

Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan

bertumbuhanlah yayasan – yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan ini tidak

diimbangi dengan pertumbuhan Undang - Undang yang mengatur bagi yayasan itu

sendiri, sehingga masing – masing pihak yang berkepentingan menafsirkan

pengertian yayasan secara sendiri – sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan

mereka.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan

berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan

akuntabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku 1

(satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus

2002. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2004 melalui Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 disahkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004

18 Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, PT.Eresco, Bandung,

1993, halaman 165.


tentang perubahan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Cepatnya perubahan atas Undang – Undang yang mengatur tentang Yayasan ini

menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sederhana dan badan hukum ini memang

diperlukan oleh masyarakat.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang –

Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan ini hanya sekedar mengubah sebagian

Pasal – Pasal dari Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001. Jadi Undang – Undang

Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah seluruh Pasal yang ada didalam Undang –

Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Undang – undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang

benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban

hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka

mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan

prinsip keterbukaaan dan akuntabilitas.. Undang – Undang ini menegaskan bahwa

yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat

sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan

formal yang ditentukan dalam undang – undang ini dan diharapkan akan menjadi

dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan

2. Badan Hukum Yayasan

Sebelum Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang

Nomor 28 Tahun 2004 ada, tidak ada yang mengatur tentang badan hukum yayasan,


hanya dalam beberapa Pasal pada KUHPerdata yang menyinggung adanya lembaga

yayasan seperti Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680 KUHPerdata.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah Yayasan adalah badan atau

organisasi yang bergerak dibidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan

tidak mencari keuntungan

Yayasan dalam Bahasa Belanda disebut dengan Stichting, adalah suatu badan

hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas,

dimana dalam yayasan tidak mempunyai anggota atau persero, yayasan adalah badan

hukum tanpa diperlukan campur tangan pemerintah.

Menurut Soebekti pengertian badan hukum yaitu suatu badan atau

perkumpulan yang dapat memiliki hak – hak dan melakukan perbuatan seperti

menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka

hakim.19

Menurut Teori Fiksi yang dipelopori oleh Sarjana Von Savigny, bahwa hanya

manusia saja yang mempunyai kehendak. Menurut alam manusia selalu subjek

hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya badan hukum selalu subjek

hukum diperhitungkan sama dengan manusia, jadi orang bersikap seolah – olah ada

subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan

perbuatan – perbuatan sehingga yang melakukan adalah manusia sebagai wakilnya.

Selanjutnya dikemukakan bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan

19 Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, halaman

18


merupakan suatu hal yang kongkrit, jadi karena suatu abstraksi maka tidak mungkin

menjadi suatu subjek dari hubungan hukum sebab hukum memberi hak – hak kepada

yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa. Badan

hukum semata – mata hanya buatan pemerintah atau negara. Kecuali negara badan

hukum itu fiksi yakni suatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya

dalam bayangan untuk menerangkan sesuatu hal.

Menurut Scholten, yayasan adalah badan hukum yang mempunyai harta

kekayaan sendiri yang bersal dari suatu perbuatan pemisahan, mempunyai tujuan

tertentu,dan mempunyai organ yayasan.20 Menurutnya yayasan adalah badan hukum

yang memenuhi unsur – unsur :

a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan

hukum pemisahan.

b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu)

c. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi)

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana termaktup dalam

Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/197321. Dalam

putusannya tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan putusan judex factie

sebagai berikut :

20 ibid 21 H.P.Pangabean, Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan ( Termasuk Aset

Lembaga Keagamaan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, halaman 10.


a. Bahwa Yayasan Dana Pensiun H.M.B, didirikan di Jakarta dengan nama “

Stichting Pensiunfonds H.M.B, Indonesie” dan bertujuan untuk menjamin

keuangan para anggotanya.

b. Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV.H.M.B

c. Bahwa yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV.H.M.B,

dimana ketua dan bendahara dipilih oleh Direksi NV.H.M.B.

d. Bahwa pengurus yayasan tersebut mewakili yayasan didalam dan di luar

pengadilan.

e. Bahwa yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah

dari NV.H.M.B (akte hibah)

f. Bahwa dengan demikian yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini maka kedudukan yayasan sebagai

badan hukum telah mempunyai kepastian hukum dalam hukum di Indonesia.

Sebelum Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, status badan hukum

yayasan tidak memberikan kepastian hukum apakah yayasan tersebut merupakan

badan hukum atau bukan badan hukum sehingga dalam masyarakat terdapat

penafsiran bahwa yayasan merupakan badan hukum atau penafsiran yayasan bukan

badan hukum. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas sudah jelas bahwa yayasan

merupakan badan hukum, tetapi yang belum jelas adalah bagaimana tata cara

menurut hukum yang harus dipenuhi oleh yayasan untuk mendirikan yayasan dan

bagaimana cara memperoleh status badan hukum tersebut.


Kebiasaan selama ini yayasan yang didirikan oleh swasta atau perorangan

biasanya dilakukan dengan akta notaris. Kekayaan yang dipisahkan dari milik para

pendiri atau pengurus yayasan yang bersangkutan. Kebiasaan yang terjadi akta notaris

tersebut tidak didaftarkan atau didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri setempat.

Kedudukan yayasan pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa yayasan adalah

sebagai Badan Hukum. Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001

dengan tegas menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas

kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibadang sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dengan adanya

ketentuan tertulis ini telah secara jelas menyatakan Yayasan adalah badan hukum

Jika kita melihat pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001

tentang Yayasan, yayasan mempunyai unsur – unsur sebagai berikut bahwa yayasan

adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan

pendirinya, tidak mempunyai anggota dimana yayasan mempunyai kekayaan sendiri.

Harta kekayaan itu digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan dibidang sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan.

Dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan disebutkan

bahwa pendiri yayasan bukanlah pemilik yayasan. Pendiri yayasan telah memisahkan

kekayaaannya untuk menjadi milik yayasan, sehingga pendiri tidak terikat lagi dan

tidak lagi memiliki hak atas kekayaan yang telah menjadi milik yayasan itu.


Kekayaan dan hasil kegiatan usaha yayasan tidak boleh dialihkan dan

dibagikan kepada organ yayasan. 22Jadi disini menjelaskan juga bahwa organ yayasan

bukan pemilik yayasan. Jadi kekayaan tersebut harus dipakai untuk mewujudkan

tujuan yayasan. Dimana tujuan yayasan itu sendiri diarahkan untuk kepentingan

masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarkatlah pemilik yayasan

Untuk mendapatkan status badan hukum yayasan maka memerlukan suatu

proses yaitu diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia

23 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. 24 Dengan

dilaksanakan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia maka

resmilah yayasan sebagai Badan Hukum karena ini merupakan sayarat mutlak

yayasan untuk diakui sebagai badan hukum.

Fungsi pengesahan ini adalah untuk keabsahan keberadaan badan hukum

sehingga badan hukum itu tidak bertentangan dengan Perundang – Undangan yang

ada, kebenaran isi akta pendirian termasuk permodalan, hal ini dimaksudkan agar

tidak ada penipuan.

Dari keterangan diatas jelas terlihat bahwa yayasan menjadi badan hukum

karena paksaan dari negara yaitu seperti terlihat pada Undang – Undang pada Pasal 1

angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mengatakan bahwa

Yayasan adalah badan hukum, hal ini sesuai apa yang dikemukakan oleh tiori fiksi

yang dipelopori oleh Von Savigni yang mengatakan bahwa badan hukum adalah

22 Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 23 Pasal 11 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004. 24 Pasal 24 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004.


semata – mata buatan negara. Jadi tanpa diatur oleh negara yayasan ini tidak

berbadan hukum.

B. Pendirian Yayasan

1. Tujuan Dan Kegiatan Usaha Yayasan

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat

dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah

yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan

tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup

orang lain.

Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, yang

menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan, itu diwujudkan di dalam suatu lembaga yang diakui

dan diterima keberadaannya.25

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun

2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menimbulkan

berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan

masyarakat, seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar

hukum. Yayasan yang demikian, umumnya telah menyimpang dari maksud dan

25 Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi,Hukum Yayasan Di Indonesia, Abadi,

Jakarta,2003,halaman 1


tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Usaha yang semula

difokuskan pada usaha yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu dibelokkan arahnya

sehingga kepentingan individulah yang diprioritaskan. Selain itu, beberapa yayasan

melakukan usaha layaknya badan usaha yang bertujuan mengejar keuntungan.

Dengan mengejar keuntungan, Yayasan itu umumnya tidak segan untuk melakukan

tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Dengan bergesernya fungsi yayasan menjadi suatu badan usaha

mengakibatkan tujuan aslinya menjadi kabur, salah arah, dan hampir – hampir tidak

terkendali. Tampak disini yayasan digunakan untuk menjalankan usaha bisnis dan

komersial dengan segala aspek manifestasinya.

Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan

bertumbuhanlah yayasan – yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan mana

tidak diimbangi dengan pertumbuhan peraturan dan pranata yang memadai bagi

yayasan itu sendiri, sehingga masing – masing pihak yang berkepentingan

menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri – sendiri sesuai dengan kebutuhan dan

tujuan mereka.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan

berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan

akutabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang

– Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang mulai berlaku sejak tanggal 6

Agustus 2002 dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang

diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005.


Pengundangan Undang – Undang Yayasan ini dimaksudkan untuk menjamin

kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada

masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan

sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan.

Tujuan dari Undang – Undang ini, memberikan pemisahan antara peran

yayasan dan peran suatu badan usaha yang didirikan, dalam hal ini yayasan sebagai

pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal

maksimal 25% dari kekayaan yayasan, agar tidak terjadi benturan kepentingan dan

tumpang tindih kepentingan, terlebih bila terjadi masalah yang timbul jika ada

larangan terhadap organ yayasan.26

Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan jelas menegaskan bahwa Yayasan

harus bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pada pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001

memperkenankan yayasan untuk melakukan kegiatan usaha ataupun mendirikan

suatu badan usaha. Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2001

menyebutkan :

” Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.”

26 L.Boedi Wahyono dan Suyud Margono, Hukum Yayasan Antara Fungsi Kariatif Atau

Komersial, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,2001,Halaman 8


Pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 ketentuan pada Pasal (3) ini

tidak diubah tetapi penjelasan pasal ini mempertegas bahwa yayasan tidak dapat

digunakan sebagai wadah usaha. Dengan perkataan lain yayasan tidak dapat langsung

melakukan kegiatan usaha, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau

melalui badan usaha lain dimana yayasan mengikut sertakan kekayaannya.

Pada Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :

” Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.”

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa yayasan harus bertujuan sosial,

keagamaan dan kemanusiaan, dimana yayasan boleh melakukan kegiatan usaha

asalkan laba yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dipergunakan dan diperuntukkan

untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini

diperlukan agar yayasan tidak tergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan

pihak lain.27

Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 200 jo Undang – Undang Nomor

28 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

”Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

Dalam penjelasan Pasal 8 (delapan) ini, dijelaskan bahwa cakupan kegiatan

usaha yayasan menyangkut Hak Azasi Manusia, kesenian, olahraga, perlindungan

27 Chatamarrasjid Ais, Op. Cit, halaman 51


konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Dari

penjelasan itu, kita dapat menyatakan bahwa tujuan dari sebuah yayasan adalah

meningkatkan derajat hidup orang banyak atau mensejahterakan masyarakat.

Mengentaskan kemiskinan, memajukan kesehatan, dan memajukan pendidikan

merupakan kegiatan usaha yang harus menjadi prioritas bagi yayasan.

Semua tujuan yayasan diharapkan berakhir pada aspek kepentingan umum/

kemanfaatan publik sebagaimana maksud dan tujuan yayasan yang seharusnya.

Sebagai perbandingan di Inggris difinisi dari tujuan sosial, keagamaan dan

kemanusiaan ini, sering kali dikaitkan dengan pengertian charity atau sosial

Di Inggris dalam Charitable Uses Acts of 1601 mengemukakan ada 4

klasifikasi dari Charity yaitu mengatasi kemiskinan (The Relief Of Poverty),

memajukan pendidikan (The Advancement of Education), memajukan agama (The

Advancement Of religion), dan tujuan – tujuan lain untuk kepentingan umum (And

Other Purpose of Beneficial to The Community).28

Pada klasifikasi diatas mencakup aspek kepentingan umum atau kemanfaatan

bagi publik umumnya. Jadi, suatu sumbangan atau kegiatan bersifat charitable (

sosial ) dan kemanusiaan bila ia bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya.

Yayasan tujuannya bersifar sosial, keagamaan dan kemanusiaan,namun

Undang – Undang tidak melarang yayasan untuk menjalankan kegiatan usaha.namun

tidak semata – mata untuk mencari laba, seperti yayasan yang mengusahakan

28 Ningrum N Sirait,, Diktat Mata Kuliah Hukum Perusahaan ,Magister Kenotariatan

Usu,2008


poliklinik atau rumah sakit. Undang – Undang menghendaki rumah sakit atau

poliklinik berbentuk yayasan, namun jika dilihat dari kegiatan usahanya, rumah sakit

atau poliklinik ditujukan juga untuk mencari laba, namun tujuan yayasan itu bersifat

sosial dan kemanusiaan. Jadi disini rumah sakit tidak dapat dikatagorikan untuk

mencari keuntungan tetapi bertujuan untul sesuatu yang idiil atau filantropis atau

amal walaupun tidak mustahil yayasan itu mendapat keuntungan.

Yayasan sebagai philantropis adalah suatu kegiatan yang diminati menuju

kesejahteraan masyarakat. Arti dari philantropis itu adalah kedermawanan sosial,

yang dijalankan dalam kerangka kesadaran dan kesepakatan perusahaan dalam

menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. 29Contoh lain dalam pencapaian nilai

philantropis pada yayasan adalah melalui yayasan yang dirikan oleh perusahaan atau

group perusahaan. untuk pencapaian program Corporate Social Responcibility (CSR).

Perusahaanlah yang menyediakan modal awal, dana rutin atau dana abadi pada

yayasan yang didirikannya. Yayasan ini lah yang menjalankan program CSR

perusahaan yang terdorong untuk menolong sesama dan memperjuangkan

pemerataan sosial.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2001, diterangkan

bahwa kegiatan usaha yayasan penting dilakukan dalam rangka tercapainya maksud

dan tujuan yayasan. Agar yayasan bisa melakukan kegiatan usaha, yayasan

memerlukan wadah atau sarana. Untuk itu, yayasan diperbolehkan mendirikan badan

29 Edi Suharto,Pekerjaan Sosial Industri,CSR Dan ComDev,

Http://pkbl.bumn.go.id/file/PSICSR ComDev-edi%20suharto.pdf.


http://pkbl.bumn.go.id/file/PSICSR

usaha supaya bisa melaksanakan kegiatan usahanya,. Bahwa ketika mendirikan badan

usaha, yayasan harus mengutamakan pendirian badan usaha yang memenuhi hajat

hidup orang banyak, misalnya badan usaha yang bergerak dibidang penanganan Hak

Azasi Manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan

hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan dapat kita lihat bahwa disini bidang – bidang

usaha tersebut selalu berorientasi pada kepentingan publik. Di samping itu, dalam

mendirikan badan usaha tersebut organ yayasan perlu mempertimbangkan beberapa

hal berikut yaitu : badan usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan

umum, badan usaha tidak melanggar kesusilaan, badan usaha itu tidak melanggar

aturan dan ketentuan yang berlaku pada Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun

2001.

2. Tata Cara Pendirian Yayasan Dan Penyesuaian Anggaran Dasar

Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 2004, belum ada keseragaman tentang cara mendirikan

yayasan. Pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat,

kerena belum ada peraturan Undang – Undang yang mengatur tentang cara

mendirikan yayasan.

Di dalam hukum perdata, pembentukan yayasan terjadi dengan surat

pengakuan (akta) diantara para pendirinya, atau dengan surat hibah/wasiat yang

dibuat dihadapan notaris. Dalam surat – surat itu ditentukan maksud dan tujuan,

nama, susunan dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan


yayasan tersebut.30 Sehingga Pendirian suatu yayasan di dalam hukum perdata

disyaratkan dalam dua aspek yaitu:

a. Aspek material i. harus ada suatu pemisahan kekayaan

ii. suatu tujuan yang jelas iii. ada organisasi ( nama,susunan dan badan pengurus )

b. aspek formal, pendirian yayasan dengan akta otentik31 Pada saat sebelum Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan berlaku, umumnya yayasan

didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang didirikan oleh pihak swasta

atau oleh pemerintah. Yayasan yang didirikan oleh badan – badan pemerintah

dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau

dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Namun para pengurus

dari yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta

pendiriannya, juga pengesahan yayasan sebagai badan hukum ke Menteri Kehakiman

pada saat itu. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidak seragaman di dalam

pendirian yayasan.

Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya yayasan yang belum

didaftarkan sebagai badan hukum karena tidak ada aturan hukum yang memaksa pada

saat sebelum Undang – Undang Yayasan ada di Indonesia.

Setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan

30 Chaidir Ali, Badan Hukum, PT.Alumni, Bandung, 2005, halaman 88 31 Ibid, halaman 90


dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang. Ada tiga proses yang

perlu diperhatikan dalam pendirian yayasan yaitu :

a. Proses Pendirian Yayasan

b. Proses Pengesahan Akta Yayasan

c. Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum

a. Proses Pendirian Yayasan

Di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang

Nomor 28 Tahun 2004 telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk didirikan

yayasan yaitu :

1. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih.

2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya.

3. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia

4. Harus memperoleh pengesahan menteri.

5. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau

bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

7. Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

Yayasan disebutkan, yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan

memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Yang dmaksud

dengan ”orang” pada Pasal ini adalah orang perseorangan dan badan hukum. Berarti


yayasan hanya bisa didirikan oleh orang perseorangan saja atau boleh badan hukum

saja.

Makna dari memisahkan harta kekayaan pendirinya menunjukkan bahwa

pendiri bukanlah pemilik yayasan karena telah sejak awal semula memisahkan

sebagian dari kekayan pendirinya menjadi milik yayasan. Yayasan sebagai badan

hukum harus memiliki kekayaan sendiri, karena kekayaan yayasan digunakan untuk

kepentingan tujuan yayasan dibadang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini

yang harus menjadi perhatian dari pendiri yayasan. Pendiri yayasan ketika

mendirikan yayasan sudah memisahkan harta kekayaannya, untuk dijadikan kekayaan

awal yayasan. Oleh karena itu orang yang akan mendirikan yayasan harus memiliki

kekayaan yang cukup, dan kekayaan itu harus dipisahkan. Dengan memisahkan

kekayaannya tersebut dan kemudian mendirikan yayasan, maka harta tersebut sudah

beralih menjadi milik yayasan. Hal ini merupakan alasan untuk berpendapat bahwa

yayasan adalah milik masyarakat.

Yang dapat mendirikan yayasan bukan hanya semata – mata orang melainkan

juga badan hukum. Pasal 9 ayat (5) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001

dimungkinkan orang asing untuk mendirikan yayasan di Indonesia. Orang asing

tersebut dapat mendirikan sendiri atau secara bersama sama dalam arti sesama orang

asing atau bersama – sama dengan orang Indonesia.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa suatu yayasan dapat didirikan oleh :

a. Satu orang yaitu orang Indonesia (Warga Negara Indnesia), orang Asing (Warga Negara Asing)


b. Lebih dari satu orang yaitu orang Indonesia (Warga Negara Indonesia), orang Asing (Warga Negara Asing), orang Indonesia beserta orang asing (Warga Negara Indonesia bersama – sama Warga Negara Asing)

c. Satu badan hukum yaitu Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing d. Lebih dari satu badan hukum yaitu badan – badan hukum Indonesai, badan –

badan hukum asing, badan hukum Indonesia bersama – sama badan hukum asing.32

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yayasan tersebut dapat didrikan oleh

satu orang/badan hukum dan atau lebih dari satu orang/badan hukum, maka dapat

dikatakan bahwa yayasan dapat didirikan oleh satu orang dan atau beberapa orang

atau satu badan hukum atau beberapa badan hukum.

Selain pendirian yayasan dilakukan dengan kehendak seseorang, dalam Pasal

9 ayat (3) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur juga tentang pendirian

yayasan yang dilakukan berdasarkan surat wasiat. Hal ini dapat terjadi jika

seseoarang menerima surat wasiat yang isinya adalah mengenai pendirian suatu

yayasan. Dimana isi dari surat wasiat tersebut tentang pendirian yayasan, dan

dicantumkan mengenai harta peninggalan yang dapat dijadikan kekayaan awal

yayasan.

Hal ini menjadi kewajiban bagi si penerima wasiat untuk melaksanakan

wasiat mendirikan Yayasan. Dimana sipenerima wasiat mewakili pemberi wasiat.

Dalam hubungan ini, bila penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan

maksud pemberi wasiat untuk mendirikan Yayasan, atas permintaan pihak yang

berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat

32 Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, Op. Cit, Halaman 7


untuk melaksanakan wasiat tersebut. Ini dapat kita lihat pada Pasal 10 Undang –

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Selanjutnya dalam mendirikan Yayasan adalah akta pendirinya dituangkan

dalam akta notaris seperti tertera pada Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16

Tahun 2001 Pendiri Yayasan harus datang menghadap ke notaris untuk membuat

Akta Pendirian Yayasan. Akta Pendirian harus dibuat dalam bahasa Indonesia.

Walaupun yang mendirikan yayasan itu orang asing, akta pendiriannya tetap

menggunakan bahasa Indonesia. Tidak boleh dengan bahasa Inggris atau bahasa asing

lainnya. Hal ini berarti tanpa adanya akta notaris, maka pendirian yayasan tidak

pernah ada.

Namun pada Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001

tentang Yayasan mengatakan bahwa dalam pembuatan Akta Pendirian Yayasan,

pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Pemberian kuasa ini

dimaksudkan bahwa pendiri boleh tidak hadir dengan diwakilkan kepada orang lain

dengan membuat dan memberika surat kuasa yang sah. dan dalam surat kuasa harus

disebutkan dengan tegas bahwa orang yang mewakili pendiri diberi kuasa untuk

menghadap notaris dengan kepentingan membuat akta pendirian Yayasan.

Hal ini dibenarkan oleh hukum, sebab perbuatan hukum dalam hal ini

pendirian yayasan merupakan perbuatan hukum dibidang perdata, sehingga

pemberian kuasa dalam melakukan pendirian diperbolehkan, meskipun sebenarnya

undang – undang tidak mengisyaratkan bentuk pemberian kuasa, namun sebalikanya

pemberian kuasa tersebut dibuat secara tertulis.


Isi dari akta pendirian itu adalah Anggaran Dasar Yayasan seperti ternyata

dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Sedangkan jumlah minimum harta kekayaan awal yayasan yang dipisahkan dari

kekayaan pribadi Pendiri paling sedikit senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

ini diatur pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang

Pelaksanaan Undang – Undang Tentang Yayasan.

Setelah akta dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris tahap berikutnya

adalah mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi

Manusia. Pengesahan tersebut bertujuan agar yayasan memperoleh status badan

hukum.

b. Proses Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

Pengesahan akta Pendirian sebelum Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001

jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, tidak ada aturan yang mewajibkan

yayasan melakukan pengesahan akta pendiriannya kepada Menteri Kehakiman pada

saat itu untuk memperoleh status badan hukum yayasan. Akibatnya banyak yayasan

tidak mengesahkan akta pendirian yayasannya tersebut sehingga yayasan tersebut

belum menjadi badan hukum. Syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum,

yayasan harus mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini diwakili oleh

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Namun setelah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 2004 maka pembuatan akta pendirian yayasan dihadapan


notaris harus mendapat pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak

Azasi Manusia guna memperoleh status badan hukum.

Pengesahan akta pendirian ini merupakan kewajiban hukum bagi pendiri

yayasan. Tanpa ada pengesahan, bukan sebuah lembaga yayasan namanya. Karena

yang disebut yayasan, sesuai dengan pengertian Undang – Undang Yayasan, adalah

mutlak badan hukum. Oleh karena itu, tidak ada alasan sama sekali bagi pendiri untuk

tidak mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada menteri karena

segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum

yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara

tanggung renteng.

Adapun prosedur pengesahan akta pendirian yayasan ini telah diatur pada

Pasal 11 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang isi pasal tersebut telah

mengalami perubahan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008. Jika pada

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 permohonan dapat dilakukan oleh pendiri

atau kuasanya langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan

Hak Azasi Manusia atas nama menteri di wilayah kerjanya tempat kedudukan

yayasan, maka pada Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Yayasan Nomor 28 Tahun

2004 pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum Dan

Azasi Manusia melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan.

Perubahan Pasal 11 (sebelas) diatas telah mempertegas bahwa wewenang

untuk mengesahkan suatu yayasan sebagai badan hukum berada di tangan Menteri

Hukum Dan Hak Azasi Manusia, dan menyatakan bahwa notaris harus mengajukan


permohonan untuk menjadi yayasan sebagai badan hukum tersebut. Hal ini

disebabkan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan

permohonan untuk menjadi badan hukum. Dengan ditetapkannya notaris yang

mengajukan permohonan kepada menteri maka ini merupakan cara negara memaksa

pendiri yayasan agar yayasan yang didirikan berstatus badan hukum.

Dengan ditetapkan oleh undang – undang seorang notaris menjadi terikat

untuk menjalankan tugas mengurusi permohonan pengesahan akta pendirian yayasan

yang dibuatnya kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia. Dalam ketentuan

Pasal 11 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan, bahwa

notaris yang membuat akta pendirian yayasan wajib menyampaikan permohonan

pengesahan kepada menteri dalam waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak

tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Disini notaris diberi batasan waktu

maksimal 10 (sepuluh) hari setelah penandatanganan akta pendirian

Waktu 10 (sepuluh) hari tergolong singkat, karena berpengaruh kepada pihak

pendiri yayasan, yang harus sudah siap membuat surat pemohonan pengesahan ketika

menandatangani akta tersebut. Maka dalam praktek diantara para notaris yang

berpraktek ketika pendiri yayasan menghadap untuk membuat akta pendiri yayasan,

menawarkan sekaligus satu paket dengan surat permohonan pengesahan akta tersebut

sehinggan pendiri yayasan tidak merasa repot, dan tinggal membubuhkan tanda

tangan.33

33 Gatot Supramono, Op.cit, halaman 40


Permohonan yang diajukan oleh notaris kepada menteri dilakukan secara

tertulis ini juga diatur pada Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun

2004.

Setelah permohonan pengesahan diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak

Azasi Manusia, Pasal 11 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur bahwa

dalam memproses permohonan itu Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi

terkait dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Pengertian dari instansi terkait disini dapat dilihat dari kegiatan yayasan dalam

mencapai maksud dan tujuanya. Jika kegiatannya menyangkut bidang kesehatan,

Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia dapat meminta pertimbangan Menteri

Kesehatan, jika di bidang keagamaan, dapat meminta pertimbangan kepada Menteri

Agama dan sebagainya.

Instansi terkait diwajibkan memberikan petimbangan dimaksud dalam tempo

14 (empat belas) hari sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima oleh instansi

tersebut. Namun meminta pertimbangan kepada instansi terkait bukan merupakan

keharusan jika menurut pertimbangan Menteri permohonan itu telah dapat diberikan

pengesahan, maka tidak perlu meminta pertimbangan dari instansi itu.

Permohonan pengesahan akta pendirian yayasan setelah dipertimbangkan oleh

Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia, terdapat dua kemungkinan, yaitu diterima

atau ditolak. Jika permohonan tersebut diterima, maka Menteri memberikan

pengesahan terhadap akta pendirian yayasan. Apabila permohonan pengesahan

ditolak maka alasan penolakan harus sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang –


Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatakan bahwa

permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang

berlaku dan peraturan pelaksanaannya

Pengesahan terhadap permohonan, diberikan atau ditolak, dilakukan dalam

jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan

secara lengkap. 34 Jika menteri dalam memproses permohonan itu meminta

pertimbangan dari instansi terkait maka pemberian atau penolakan dilakukan dalam

tempo 14 (empat belas) hari sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan

tersebut diterima.

Apabila permohonan pengesahan di tolak oleh Menteri, menteri wajib

memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai

penolakan pengesahan akta pendirian yayasan tersebut.35 Alasan penolakan

permohonan pengesahan adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai

dengan ketentuan dalam Undang – Undang dan atau Peraturan Pelaksananya. Meski

telah diatur demikian, namun belum ada kepastian hukum jika dalam waktu yang

telah ditentukan yaitu 30 (tiga puluh) hari belum diterima permohonan itu secara

lengkap Menteri belum memberikan jawaban. Sehingga ini menimbulkan tidak

adanya kepastian hukum, seharusnya ada pengaturan, bahwa jika seandainya dalam

jangka waktu tersebut Menteri tidak memberikan jawaban tentang diterima atau

34 Pasal 12 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004. 35 Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001


tidaknya permohonan pengesahan itu, maka permohonan pengesahan itu dianggap

telah diterima oleh Menteri.36

Dalam Undang – Undang ini terlihat bahwa pada saat pemberitahuan

penolakan tanpa diketahui oleh notaris yang membuat akta pendirian. Suatu

permohonan pengesahan akta pendirian diajukan melalui notaris, setelah

mendapatkan keputusan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia tidak lagi

melalui notaris. Apakah sudah mendapat surat pemberitahuan dari menteri atau

belum, notaris yang pernah mengirim surat permohonan itu tidak tahu.37 Demikian

juga jika permohonan yayasan tersebut untuk menjadi badan hukum diterima,

Menteri juga langsung memberitahukan secara tertulis kepada pemohon, tidak lagi

melalui notaris yang membuat akta penderiannya.

c. Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum

Proses pengumuman yayasan sebagai badan hukum pada saat sebelum adanya

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun

2004, dilakukan oleh pengurus yayasan, namun belum ada aturan – aturan yang

memaksa untuk mengumumkan yayasan tersebut sebagai badan hukum. Sehingga

masyarakat tidak dapat mengetahui kegaitan apa yang dilakukan oleh yayasan

tersebut. Yayasan tidak bersifat transparan pada saat itu.

Dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 2004, pengumuman dilakukan oleh Menteri Hukum dan

36Anwar Borahima,Op .Cit, halaman 47 37 Gatot Supramono, Op.cit, halaman 42


Hak Azasi Manusia, bukan lagi dilakukan oleh pengurus yayasan. Hal ini

dikarenakan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan

permohonan untuk menjadi badan hukum juga tidak melakukan pengumuman pada

Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Setelah yayasan memperoleh status badan hukum, selanjutnya akta pendirian

yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia wajib diumumkan

dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan

pengumuman tersebut, agar pendirian sebuah yayasan diketahui oleh masyarakat.

Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001

menyatakan bahwa permohonan untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia diajukan oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor

Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan

Anggaran Dasar yang disetujui. Namun pasal ini mengalami perubahan bunyi pada

Undang – Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa

pengumuman dalam tambahan berita negara tersebut dilakukan oleh menteri dalam

jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta

pendirian yayasan disahkan oleh menteri.

Disini dapat kita lihat bahwa waktu yang diberikan oleh undang – undang

hanya 14 (empat belas) hari karena pengumuman tersebut merupakan kewajiban

menteri maka pelaksanaan pengumuman dilakukan tanpa melalui prosedur

mengajukan permohonan pengumuman kerena pengumuman itu dilakukan secara


otomatis oleh Menteri. Sehingga tidak ada lagi kelalaian dari pengurus yayasan untuk

tidak mendaftarkan yayasannya di Tambahan Berita Negara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16

Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan Anggaran Dasar yayasan harus dimuat

sekurang – kurangnya sebagai berikut :

a. Nama dan tempat kedudukan

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.

c. Jangka waktu pendirian

d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dan kekayaan pribadi pendiri dalam

bentuk uang atau benda.

e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.

f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina,

pengurus dan pengawas

g. Hak dan Kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas,

h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan,

i. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar,

j. Penggabungan dan pembubaran yayasan,

k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan adalah

pembubaran

Dalam Anggaran Dasar Yayasan tersebut diatas terdapat beberapa kriteria yang

menjadi pokok pendirian yayasan, antara lain :

a. Nama dan tempat kedudukan yayasan


b. Maksud dan tujuan pendirian yayasan

c. Jangka waktu pendirian sebuah yayasan

d. Jumlah kekayaan awal yayasan.

Ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar yayasan pada prinsipnya dapat

diubah dengan kriteria terpenuhinya atau hadirnya/terwakili semua anggota organ

yayasan, dalam suatu rapat untuk mengambil suatu keputusan rapat mengenai

perubahan isi anggaran dasar terkecuali mengenai maksud dan tujuan pendirian

yayasan.

Undang – undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan secara tegas

mengatur bahwa anggaran dasar yayasan dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan

tujuan yayasan.38 Perubahan anggaran dasar yayaasan hanya dapat dilaksanakan

berdasarkan keputusan rapat pembina, kuorum yang diperlukan untuk mengambil

keputusan perubahan anggaran dasar yayasan dalam rapat pembina adalah apabila

dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina.39

Dalam hal mana kuorum tidak tercapai, rapat pembina kedua dapat

diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang

pertama, dengan ketentuan bahwa rapat kedua ini dapat dianggap memenuhi kourum

apabila dihadiri ½ (seperdua) dari jumlah seluruh anggota pembina, dan rapat ini

dianggap sah apabila keputusan tersebut disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah

anggota pembina yang hadir.

38 Pasal 17 Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 39 Pasal 18 Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.


Undang – Undang menetapkan ada dua keriteria bagi perubahan anggaran

dasar yaitu pertama dikatakan bahwa perubahan anggaran dasar meliputi ”nama” dan

”kegiatan” yayasan harus mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Azasi

Manusia. Kedua bagi perubahan anggaran dasar mengenai hal lain cukup

diberitahukan kepada Menteri.40

Berdasarkan kedua kriteria yang disebutkan diatas maka dapat dikatakan

bahwa perubahan anggaran dasar yayasan harus mendapat pengesahan dan atau

persetujuan Menteri sesuai dengan materi perubahan yang dilakukan. Akan tetapi

apabila hanya perubahan – perubahan lainnya, cukup hanya diberitahukan saja

kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia tanpa harus dengan pengesahan.

Pada yayasan yang akta pendiriannya belum disahkan sebagai badan hukum

berarti anggaran dasarnya juga belum mendapat pengesahan, berarti pengangkatan

anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan belum sah, karena belum

disahkan pada rapat Pembina.

3. Tanggung Jawab Pengurus Dalam Kegiatan Yayasan

Peranan Pengurus amat dominan pada suatu organisasi. Pada Yayasan

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Sebelum

adanya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28

Tahun 2004, sering terjadi Pendiri merangkap sebagai Pengurus atau demikian

40 Gunawan Wijaya, Suatu Panduan Konprehensif Yayasan Di Indonesia,PT.Elex Media

Komputindo,Jakarta, 2002, halaman 38


sebaliknya. Hal ini mengakibatkan sering timbulnya kepentingan pribadi dari

pengurus yayasan tersebut yang merugikan yayasan dalam menjalankan kegiatannya.

Peran Pengurus dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

Yayasan diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Pengurus tidak boleh

merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Larangan perangkapan jabatan

dimaksud untuk meghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan

tanggung jawab antara Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang dapat merugikan

kepentingan Yayasan atau pihak lain.

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan

baik didalam maupun di luar yayasan. Pengurus mempunyai tugas dan kewenangan

melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yang harus dijalankan semata – mata

untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Adapun yang dapat diangkat menjadi

pengurus yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan

hukum.

Kewenangan pengurus meliputi :

a. Melaksanakan kepengurusan yayasan

b. Mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan

c. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan.

d. Bersama – sama dengan anggota pengawas mengangkat anggota pembina jika

yayasan tidak lagi mempunyai pembina

e. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian, jika yayasan didirikan untuk

jangka waktu tertentu


f. Menandatangani laporan tahunan bersama – sama dengan pengawas.

g. Mengusulkan kepada pembina tentang perlunya penggabungan

h. Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator.

Disini nampak bahwa pengurus mempunyai tugas dan kewenangan yaitu

melaksanakan kepengurusan dan mewakili yayasan. Sehubungan dengan tugas dan

kewenanagan tersebut, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap anggota pengurus

bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan menjalankan

tugasnya tidak mematuhi ketentuan anggaran dasar yayasan sehingga mengakibatkan

kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga.41 Ketentuan ini merupakan konsekwensi

dari fidusiary relationship antara yayasan dengan pengurus selaku organ yayasan.

Dapat diketahui bahwa Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang

– Undang Nomor 28 Tahun 2004 memberi kebebasan kepada yayasan untuk

mengangkat anggota pengurus, yang tidak harus berasal dari dalam yayasan. Jika ada

anggota pengurus yang diangkat dari luar yayasan sama sekali tidak dilarang. Undang

– Undang Yayasan dalam hal ini menganut azas bebas dan terbuka dalam

pengangkatan pengurus. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau

pengawas.42 Larangan merangkap jabatan ini. menurut penjelasan Pasal 31 Ayat (3)

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut, untuk menghindari kemungkinan

41 Anwar Borahima, Op. Cit, Halaman 222 42 Pasal 31 ayat (3) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001


tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara pembina, pengurus,

pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) maupun Pasal 40 ayat (3) menghendaki agar

pengangkatan anggota pengurus maupun pengawas, syaratnya adalah orang

perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Namun bukan berarti semua

orang dapat diangkat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek

pendidikan dan pengalaman,aspek kemampuan dan tanggung jawab, aspek menejerial

dan profesional.

Pembina, pengurus dan pengawas dilarang merangkap jabatan dan masing –

masing harus bekerja secara profesional.

Pihak ketiga dapat mengawasi kerja dari organ yayasan tersebut, sebagai

bagian pengawasan dari luar untuk menyelesaikan permasalahan yayasan secara

represif. Jadi lembaga pemerikasaan di sini sebenarnya juga untuk menilai

profesionalitas personel organ yayasan.

Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat

Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali

setelah jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan 5 tahun dan ditentukan dalam

anggaran dasar, dan tidak ditentukan untuk berapa kali pengangkatan. Pengurus yang

baru harus meberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang

pergantian pengurus sebelumnya.43

43 Pasal 32 dan 33 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004


Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengurus yang tidak sesuai

dengan ketentuan anggaran dasar dapat dibatalkan oleh pengadilan, atas permohonan

yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan yang mewakili kepentingan

umum. Dalam hal pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh

pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina,

pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir .

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian

pengurus diatur dalam anggaran dasar susunan pengurus sekurang kurang nya terdiri

dari atas :

1. Seorang ketua

2. Seorang sekretaris

3. Seorang bendahara

Dalam praktek, seorang ketua pengurus yayasan harus dapat menjadi penggerak

yayasan yang mendorong yayasan untuk bergerak mencapai maksud dan tujuannya.

Oleh karenanya sebelum berlakunya Undang – Undang Yayasan, biasanya yang

diangkat menjadi ketua yayasan adalah para pencetus tujuan yayasan dan para pendiri

yayasan dengan masa jabatan yang tidak dibatasi. Namun dengan berlakunya Undang

–Undang Yayasan, hal itu tidak dimungkinkan lagi oleh karena Undang – Undang

Yayasan telah secara tegas mengatur pembatasan masa jabatan dan mekanisme

pemberhentian dan penggantian pengurus yayasan termasuk didalamnya adalah ketua

pengurus yayasan.


Pengurus yayasan mewakili yayasan didalam dan di luar pengadilan.

Pengurus yayasan menerima pengangkatan berdasarkan kepercayaan atau

berdasarkan fiduciary duty. Hal ini terlihat dalam Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang – Undang ini pun membedakan

antara Pengurus dan Pelaksana Kegiatan Yayasan. Jika Pengurus tidak menerima

gaji, upah, atau honorarium, maka terbuka kemungkinan pembayaran kontraprestasi

bagi pelaksana kegiatan Yayasan.

Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan jika terjadi perkara

didepan pengadilan antara Yayasan dan anggota Pengurus yang bersangkutan. Juga

dalam hal terdapat kepentingan yang berbeda antara anggota Pengurus dan

kepentinga yayasan.44 Kewenangan Pengurus juga dibatasi dalam hal – hal yang

mengikat yayasan sebagai penjamin hutang, pengalihan kekayaan Yayasan, atau

pembebanan atas kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.45

Jika pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan,

anggaran dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa

untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pembina

dan atau Pengawas, misalnya untuk menjaminkan kekayaan Yayasan guna

membangun sekolah atau rumah sakit.

Yayasan cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu

tercakup dalam maksud dan tujuan yayasan yang dituangkan dalam anggaran dasar

44 Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 45 Pasal 37 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001


yayasan tersebut. Dalam hal yayasan melakukan perbuatan hukum ultra vires, yang

diluar batas kecakapannya, maka perbuatan hukum tersebut batal demi hukum. Guna

menghindari pembatalan tersebut, maka diperlukan penafsiran atau rumusan maksud

dan tujuan yayasan, berpegang pada pengertian yang lazim menurut kebiasaan, dan

memperhatikan sejauh mana perbuatan tersebut dapat menunjang kegiatan yayasan

dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan yayasan.

Undang – Undang Yayasan juga membuka kemungkinan Pengurus

bertanggung jawab tidak terbatas atas kerugian yang diderita oleh Yayasan. Jika

kepailitan terjadi karena kesalahan Pengurus, Pengurus dapat bertanggung jawab

secara tanggung renteng, kecuali Pengurus yang dapat membuktikan bahwa

kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, pengurus yang dinyatakan

bersalah oleh Pengadilan dalam mengurus suatu Yayasan, selama 5 (lima) tahun sejak

tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat menjadi Pengurus

Yayasan manapun.

Pengurus dalam yayasan yang akta pendiriannya belum disahkan menjadi

badan hukum, apabila melakukan perbuatan hukum yang dilakukannya atas nama

yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab

pengurus secara tanggung renteng, hal ini disebabkan kerena belum disahkannya

akata pendirian yayasan, berarti ketentuan tentang tata cara pengangkatan pengurus

yang diatur didalam anggaran dasarnya belum sah.

Berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,

berarti telah terjadi reformasi terhadap yayasan terutama yang berhubungan dengan


anggaran dasar. Reformasi yang perlu dilakukan mencakup aspek organ yayasan

(pembina, pengurus dan pengawas) serta wewenang masing – masing unsur organ

yayasan, pengelolaan kegiatan usaha yayasan menjadi jelas sehingga tidak menjadi

tempat persembunyian harta oleh para pendirinya dan pengelolaan kegiatan usaha

yayasan haruslah dikelola secara profesional46

Mengenai pertanggungjawaban pengurus terhadap kegiatan usaha yayasan

berkaitan erat dengan prinsip fiduciary relationship antara yayasan dengan pengurus

selaku organ yayasan oleh karena adanya perbuatan ultra vires yang mengakibatkan

kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Kesalahan pengurus tersebut merupakan

kesalahan langsung karena telah menyebabkan kerugian maupun kesalahan karena

ikut menyebabkan kerugian. Untuk itu maka tanggung jawab kegiatan usaha yayasan

sangat penting dilakukan oleh setiap pengurus berdasarkan prinsip kehati – hatian dan

tanggung jawab. Pengelolaan kegiatan usaha yayasan berkaitan erat dengan

pengelolaan harta kekayaan yayasan, karena hasil kegiatan usaha merupakan salah

satu bentuk pendapatan yang menjadi harta kekayaan yayasan.

Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk

kepentingan dan tujuan yayasan. 47 Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad

baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.48 Setiap

pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam

46 YB, Sigit Hutomo, Reformasi Yayasan Perspektif Hukum Dan Manajemen, The Jakarta

Consulting Group (Editor) 360” Approach on Foundation, Andi, Yogyakarta, 2002, halaman 144 47 Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 48 Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001


menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang

mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.49 Yayasan sangat bergantung

pada organ pengurus sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan kegiatan dan

melaksanakan fungsinya. Sehingga antara yayasan dengan organ pengurus terdapat

fiduciary relationship yang melahirkan fiduciary duties. Pengurus hanya berhak dan

berwenang bertindak atas nama dan untuk kepentingan yayasan serta dalam batas –

batas yang ditentukankan dalam Undang – Undang Yayasan dan anggaran dasar

yayasan. Setiap tindakan yang dilakukan pengurus diluar kewenangan yang diberikan

tersebut tidak akan mengikat yayasan. Hal ini berarti, pengurus dalam melakukan

tugasnya haruslah bertanggung jawab mempergunakan wewenang yang dimilikinya

berdasarkan anggaran dasar yayasan, untuk tujuan yang patut yang sesuai dengan

maksud dan tujuan yayasan yang tertuang dalam anggaran dasar yayasan.

Pengurus tidak boleh memperoleh keuntungan untuk dirinya pribadi bila

keuntungan tersebut diperoleh karena kedudukannya sebagai pengurus pada yayasan

itu.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001

dengan tegas menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas

kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di

bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dari

ketentuan Pasal 1 angka (1), maka pengurus mempunyai tanggung jawab agar dapat

mengelola harta kekayaan yang dipisahkan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah

49 Pasal 35 ayat (5) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001.


ditetapkan pada akta pendirian yayasan. Dalam melakukan pengelolaan harta tersebut

sepenuhnya diarahkan untuk dapat mencapai tujuan pendirian yayasan dengan

melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha yayasan yang sebaik mungkin.

Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 mengatur

tentang harta kekayaan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang

diperoleh yayasan berdasarkan Undang – Undang ini, dilarang dialihkan untuk

dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah, maupun

honorium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus

dan pengawas. Dengan adanya ketentuan ini maka dengan sendirinya setiap pengurus

yayasan tidak dibenarkan menerima pengalihan harta yayasan dengan alasan apapun.

Ditinjau dari aspek manajerial, agar yayasan dapat tumbuh berkesinambungan

dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan, maka yayasan kiranya perlu

mempertimbangkan hal – hal berikut :

1. Pendiri dan pengurus harus bersedia meninggalkan kepentingan pribadi secara

sukarela menyumbangkan pikiran dan sumber daya lainnya bagi pencapaian

maksud dan tujuan yayasan.

2. Visi dan misi yayasan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sebagai dasar

untuk memberi arah dalam penyusunan rencana strategis dalam pencapaian

maksud dan tujuan yayasan.

3. Pengelolaan yayasan harus dijalankan secara transparan, karena pemodal,

masyarakat, dan pemerintah menuntut adanya keterbukaan dan akuntabilitas yang

baik.


4. Profesionalisme pengelolaan yayasan akan menciptakan citra yang positif dimata

pemodal, masyarakat dan pemerintah. Dengan citra yang positif akan

memudahkan yayasan menggalang dukungan dan partisipasi berbagai pihak

dalam menggali sumber perdanaan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

5. Pengelolaan yayasan dilakukan secara efektif dan efisien sebagaimana halnya

suatu organisasi bisnis, namun dana yang dihasilkan diperuntukkan sepenuhnya

untuk pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Pengelolaan yayasan dilakukan

berdasarkan prinsip profesinalisme dan tidak cukup hanya dengan idealisme.

6. Manajer dan karyawan harus diberikan kompensasi yang layak kerena mereka

harus dituntut berprestasi sebagaimana layaknya maneger perusahaan biasa.

Untuk menutupi pengeluaran yang tinggi yayasan harus menciptakan gagasan

yang kreatif dan kegiatan yang menghasilkan nilai tambahan (added value)

sehingga dengan mudah mendapat dukungan dan simpati masyarakat serta

tentunya akan dapat menghasilkan dana bagi yayasan.

7. Yayasan harus menciptakan kegiatan dan program yang kreatif yang berorientasi

pasar. Program yang berorientasi pasar akan sangat disukai oleh konsumen

sehingga memudahkan yayasan menggali sumber pendanaan untuk mendukung

kegiatanya. Untuk itu sudah layaknya yayasan mengimplementasikan strategi

pemasaran dalam upaya mengidentifikasi potensi pasar, menciptakan program

yang dibutuhkan masyarakat dan melakukan promosi atas program – program

tersebut. Pemasaran bukan lagi dominasi dunia bisnis, tetapi sudah saatnya

dilakukan oleh yayasan. Strategi pemasaran yang berhasil akan menciptakan


kepuasan konsumen, meningkatkan partisipasi konsumen, meningkatkan

dukungan publik, dukungan pemodal serta meningkatkan efisiensi.

8. Pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional berlandaskan prinsip

transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Walaupun uang bukan segalanya, tetapi

tanpa uang yayasan tidak dapat menjalankan kegiatannya. Oleh karena

itu,pembukuan harus diselenggarakan dengan tertib dan informasi keuangan

dihasilkan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengurus untuk tujuan

evaluasi. Pengawasan dan perencanaan.

9. Pengurus harus meningkatkan pemahaman tentang Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Yayasan serta berbagai aspek hukum lainnya yang

relavan untuk meyakinkan bahwa segala tindakan dan keputusan yayasan telah

sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.50

Apabila yayasan memiliki kegiatan kegiatan usaha maka pendapatan dan

biaya – biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut perlu dicatat secara

terpisah. Bahkan yayasan dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola

kegiatan bisnis dari yayasan. Kegiatan usaha dari badan usaha yang dimiliki oleh

yayasan dapat mencakup antara lain, kesenian dan budaya, olahraga, perlindungan

konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan. Kegiatan

usaha tersebut sebaiknya diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi dalam

pengelolaannya, sehingga tidak dianggap merugikan oleh pembina, pengurus dan

pengawas yayasan.

50 HP.Pangabean, Op.cit, halaman 157


Keuntungan dari kegiatan komersial ini akan menjadi sumber penerimaan kas

bagi yayasan dan keuntungan ini tidak boleh dibagikan kepada pembina, pengurus

dan pengawas yayasan. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan pengurus yayasan di

masa lalu, seringkali hasil usaha yayasan itu untuk pribadi, bahkan akta pendirian

yayasan seringkali dijadikan alasan untuk mengalihkan harta kekayaan yayasan

kepada pengurus (dan anak keturunnya).51

Dalam mengelola kegiatan usaha yayasan pengurus harus selalu

mengedepankan pengelolaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yaitu

ikhtisar laporan tahunan disampaikan pengurus ke dalam rapat tahunan pembina dan

apabila rapat tahunan pembina menyetujui ikhtisar laporan tersebut, berarti

memberikan perlunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para

anggota pengurus dan pengawas atau pengurusan dan pengawasan yang telah

dijalankan selama satu tahun buku.52

Pertanggung jawaban dalam melaksanakan kegiatan usaha yayasan harus

dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Untuk dapat

menentukan siapa yang dapat bertanggung jawab terhadap kerugian pada

penyelenggaraan usaha yayasan, maka yang bertanggung jawab itu siapa yang

melakukan kesalahan, apabila pengurus yang melakukan kesalahan atau kelalaian

maka penguruslah yang melakukan pertanggung jawaban, akan tetapi apabila

51 YB Sigit Hutomo, Op.cit, halaman 131 52 Ibid


kesalahan itu merupakan kesalahan penyelenggara usaha maka penyelenggaralah

yang bertanggung jawab.53

Akan tetapi bagi pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan

pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau

negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap,

tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan dimanapun. Namun tentang

pertanggung jawaban pengurus terhadap kerugian penyelenggaraan kegiatan yayasan,

pengurus dapat juga dipersalahkan. Hal ini berdasarkan Pasal 1367 Ayat (1) Kitab

Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa seseorang tidak saja

bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang – orang

yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada

dibawah pengawasannya.54 Setiap kerugian yang terjadi dalam penyelenggaraan

kegiatan usaha yayasan harus dapat dipertanggung jawabkan pengurus, terutama

pertanggung jawaban ini akan disampaikan pada rapat Dewan Pembina setahun

sekali. Apabila pembina bermaksud untuk mendirikan suatu kegiatan usaha yang

mempergunakan modal dari harta yayasan, maka pembina harus mengusulkan hal ini

kepada pengurus, pembina tidak dibenarkan menyelenggarakan kegiatan usaha

yayasan tanpa sepengatahuan pengurus. Sebab dalam organ yayasan, pembina hanya

berwenang untuk menetapkan kebijakan umum dan rancangan anggaran tahunan, hal

53 YB Sigit Hutomo, ibid 54 YB Sigit Purnomo,ibid


ini dipertegas dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Yayasan Nomor

16 Tahun 2001 Jo Undang – Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang

menyebutkan bahwa pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan

yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang – Undang dan

kewenangan pembina meliputi :

1. Keputusan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas

yayasan.

3. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan,

4. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Pembina hanya berwenang untuk

menetapkan kebijakan – kebijakan umum sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan

bukan mengurusi operasional penyelengaraan kegiatan yayasan apalagi Pembina

sampai merangkap jabatan sebagai penyelenggara kegiatan yayasan, maka hal ini

sangat bertentangan dengan Undang – Undang Yayasan yang ada.

Dalam menjalankan tanggung jawab tugasnya seorang pengurus harus

berlandaskan pada prinsip :

1. Fiduciary duty adalah prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang

dipercaya oleh yayasan kepada pengurus.

2. Duty of skill and care adalah prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta

kehati – hatian tindakan Pengurus


3. Statutory duty adalah prinsip yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang

serta tanggung jawab Pengurus Yayasan.

Ketiga prinsip ini menuntut Pengurus untuk bertindak secara hati – hati dan

disertai dengan iktikad baik semata – semata untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

Sebagai badan yang berbadan hukum (artificial Person) yayasan tidak

bertindak sendiri dalam menjalankan segala kegiatannya. Untuk itu diperlukan orang

– orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan Yayasan tersebut, sesuai

dengan maksud dan tujuan pendirian Yayasan. Orang – orang yang akan

menjalankan, mengelola dan mengurus yayasan dalam Undang – Undang Yayasan

pasal 2 disebut dengan istilah organ yayasan.55

Fiduciary (fidusia) dalam bahasa latin dikenal sebagai fiduciaries yang berarti

kepercayaan. Kepercayaan yang dipegang seseorang untuk kepentingan orang lain

Fiduciary duty adalah tugas yang dijalankan oleh Pengurus dengan penuh

tanggung jawab untuk kepentingan (benefit) orang atau pihak lain (yayasan).

Seseorang memiliki kepastian fiduciary duty jika bisnis yang ditransaksikannya, harta

benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri,

tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberikan kewenangan tersebut

memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Sebagai pemegang amanah, wajib

memiliki itikad baik dalam menjalankan tugasnya.56

55 Pasal 2 Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa Yayasan

mempunyai oragan yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. 56 Munir Fuady, Perseroan Terbatas-Paradikma Baru, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,

2003, halaman 33


Berdasarkan fiduciary duty, pengurus dalam melakukan tugasnya haruslah

berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pembina/pendiri, jadi harus berbuat

bonafide57 , untuk kepentingan yayasan secara keseluruhan dan bukanlah untuk

kepentingan pribadi organ Yayasan, serta harus sesuai dengan tujuan dan maksud

Yayasan.

Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas kepengurusan Yayasan, baik

untuk kepentingan maupun tujuan Yayasan serta mewakili Yayasan, baik di dalam

maupun di luar pengadilan, sesuai dengan azas persona standi in judicio. Pengurus

bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan

tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar.

Berdasarkan kewenangan yang ada, Pengurus harus mampu mengekspresikan

dan menjalankan tugasnya dengan baik, agar Yayasan selalu berjalan pada jalur yang

benar atau layak. Hal ini ditegaskan dalam Undang – Undang Yayasan Nomor 16

Tahun 2001 Pasal 35 yaitu :

1. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Setiap pengurus menjalankan tugas dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

3. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan,

4. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

5. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.

57 Bonafide berarti : in or with good faith, honestly,opernly, and sincerely, withaout deceit or

fraud, etc. (Black’s Law Dictionary)


Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) artinya, kegiatan yang dilakukan dan

keputusan yang diambil, harus dilakukan demi kepentingan dan tujuan Yayasan dan

Pengurus tidak boleh mengatasnamakan Yayasan untuk melakukan segala sesuatu di

luar kepentingan dan tujuan Yayasan, kepentingan pribadi dan atau orang lain.58

Dengan demikian Pengurus harus mampu menghindarkan Yayasan dari tindakan –

tindakan ilegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta

bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ yayasan lain.

Pada Pasal 35 ayat (2) menunjukan bahwa pengurus dalam melakukan

tugasnya berdasarkan fiduciary duty.

Bilamana pengurus berbuat untuk keuntungan bagi diri mereka sendiri, atau

pihak ketiga, atau merugikan yayasan, perbuatan tersebut memperlihatkan tidak

adanya iktikad baik dari para pengurus tersebut. Ada 2 (dua) prinsip standar yang

harus dipenuhi oleh pengurus dalam membuat keputusan. Pertama, ia harus dilakukan

dengan iktikad baik untuk kepentingan Yayasan, dan ke dua, harus dibuat untuk

tujuan yang benar sesuai dengan tujuan Yayasan.

Pengurus juga berpedoman pada prinsip – prinsip dalam doktrin fiduciary

duty, yaitu:59

58 Wahyono Darmabrata,” Implomentasi Good Corporate Govermance Menyikapi Bentuk –

Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas” Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22. Nomor 6 Tahun 2003 Halaman 31

59 Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 108.


a. Pengurus di dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk

kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan

dan atau sepengetahuan Yayasan (the conflict rule)

b. Pengurus tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus

untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak

ketiga, kecuali atas persetujuan yayasan (the profit rule)

c. Pengurus tidak boleh mempergunakan atau menyalahgunakan milik

Yayasan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga (the

misappropriation rule)

Prinsip di atas konsepnya berbeda satu sama lain,tetapi sering kali diterapkan secara

bersamaan dan berhimpitan. Dalam hubungan dengan pengurus tidak boleh

memperoleh keuntungan pribadi karena posisi yang dijabatnya. Maka dari itu,

diantara tindakan pengurus yang dapat merugikan Yayasan adalah melakukan

transaksi antara Yayasan dan dirinya sendiri ataupun mengambil kesempatan

meperoleh keuntungan yang seharusnya untuk Yayasan, dilaksanakan sendiri bagi

kepentingan sendiri.

Berdasarkan konsep tersebut, Pengurus harus menghindari konflik

kepentingan. Tidak seorang Pengurus pun boleh melibatkan diri dalam suatu kontrak,

dimana ia memiliki kepentingan pribadi,yang dapat menimbulkan kemungkinan

terjadinya konflik kepentingan dengan kepentingan perusahaan yang harus

dilindunginya. Kontrak yang melibatkan konflik kepentingan seperti ini disebut

dengan ”voidable”. Didalam fiduciary duty juga terdapat kewajiban bagi pengurus


untuk melaporkan setiap keuntungan pribadi yang dimilikinya atau dimiliki keluarga.,

ketentuan ini dimaksud untuk mendeteksi kemungkinan adanya self dealing (yaitu

mengetahui keuntungan yang dimiliki Pengurus atau keluarga karena posisi yang

dijabatnya dengan melakukan transaksi antara Yayasan ataupun mengambil

kesempatan memperoleh keuntungan yang seharusnya untuk yayasan, dilaksanakan

sendiri bagi kepentingan sendiri.60

Pengurus tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidak jujuran yang

disengaja (dishonesty).Tetapi juga bertanggung jawab secara hukum terhadap

tindakan kesalahan manajemen, kelalaian, kegagalan, atau tidak melakukan sesuatu

yang penting bagi yayasan/perseroan.61 Dengan demikian, pengurus bertanggung

jawab penuh atas pengurusan Yayasan, artinya secara Fiduciary harus melaksanakan

standartd of care.

Sepanjang Pengurus bertindak dengan itikad baik, dan tindakan tersebut

semata – mata untuk kepentingan Yayasan, tetapi ternyata Yayasan tetap menderita

kerugian, maka Pengurus tidak serta merta bertanggung jawab secara pribadi atas

kerugian tersebut. Sehubungan dengan hal ini Pasal 39 ayat 2 Undang – Undang

Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa pengurus tidak dapat

dipertanggung jawabkan atas kerugian tersebut, apabila dapat membuktikan :

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati – hatian untuk

kepentingan dan sesuai dengan maksud yayasan.

60 Ibid, hal 109 61 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru,(Bandung: Citra Aditya Bakti,

2003).halaman 82


c. Tidak mempunyai benturan langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutan kerugian tersebut. Ketentuan diatas memperlihatkan bahwa Pengurus tidak boleh menimbulkan

kerugian bagi yayasan, yang disebabkan ketidakcakapannya ataupun kelalaiannya.

Pengurus Yayasan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prisip fiduciary

duties, harus melakukan pertimbangan sebagai berikut.62

a. Pengurus harus mempertanggungjawabkan keuntungan pribadi karena

jabatannya kepada yayasan

b. Menghindari terjadinya konflik kepentingan dengan tidak terlibat dalam

sebuah kontrak dimana satu pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut adalah

yayasan

c. Menghindari posisi yang memprioritaskan kepentingan pribadi atau pihak

lain.

Jika pengurus tidak melaksanakan ketiga prinsip tersebut dalam menjalankan

tugasnya tentu yayasan dapat mengalami kerugian yaitu63 :

a. Bertransaksi dengan yayasan

b. Keuntungan yayasan diambil untuk kepentingan pribadi

c. Melibatkan diri dalam perjanjian yang menimbulkan benturan kepentingan

dengan yayasan.

d. Melakukan hal yang dapat memperoleh kontra prestasi dengan yayasan.

62 Rita M-L & Law Firm, op,cid ,halaman 121 63 Ibid


Untuk mengetahui apakah seseorang Pengurus telah melakukan tugasnya

secara baik dengan mengunakan kemampuan dan kepeduliannya (duties of care and

skill), maka standar yuridis yang umum adalah bahwa Pengurus harus menunjukan

derejat kepeduliannya (care) dan kemampuan (skill) seperti yang diharapkan secara

reasonable dari orang yang memiliki pengetahuan (knowledge) dan pengalaman

(experience).

Dengan demikian fiduciary duty dapat dikatakan sebagai tugas yang diemban

oleh Pengurus, dengan penuh tanggung jawab dalam kapasitas dan fungsinya, demi

kepentingan Yayasan. Pengurus berkewajiban untuk mengelola Yayasan dengan

itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan Yayasan

diatas kepentingan pribadi, atau bahkan kepentingan organ Yayasan sekalipun.

Duty of skill and care ini dianut dalam Pasal 39 Undang – Undang Yayasan

Nomor 16 Tahun 2001. Tugas yang harus dilakukan dengan care and diligence

timbul dari kepatutan atau kewajaran (equity), sebagaimana tugas care and diligence

timbul dari hubungan trustee dengan beneficiary. Tugas – tugas pengurus tentu saja

diatur menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta anggaran dasar

Yayasan yang berlaku sebagai Undang – Undang bagi Yayasan tersebut.

Kemampuan atau keahlian mengurus Yayasan merupakan persyaratan yang

harus dimiliki oleh Pengurus dan Pengawas. Sebagai puncak pimpinan, kualifikasi


profesional ini menjadi persyaratan yang tidak dapat ditawar.64 Pengurus harus

mempunyai keahlian (duty of skill) dan pengetahuan (knowlarge) serta kehati – hatian

(duty of care) dengan derajat yang paling tinggi untuk mengelola suatu Yayasan.

Oleh karena itu setelah diangkat, anggota Pengurus sudah harus mampu mengelola

Yayasan dengan sebaik – baiknya.

Tugas dan kewajiban Pengurus dalam hubungan dengan duty of skill and care

bersumber dari kontrak, keputusan/kewajaran, peraturan Undang – Undang serta

Anggaran Dasar. Tugas yang harus dilakukan tentu saja diatur menurut peraturan

perundang – undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Yayasan yang berlaku

sebagai Undang – Undang bagi Yayasan tersebut.

Dengan adanya duty of cere, Pengurus diharuskan untuk bertindak dengan

kehati – hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan Yayasan. Kebijakan

yang dibuat harus tetap mempertimbangkan segala informasi – informasi yang ada

secara patut dan wajar.

Berdasarkan kewenangan yang ada, Pengurus harus selalu waspada dan

bertindak dengan perhitungan yang cermat. Dalam kebijakan yang dibuatnya dan

mempertimbangkan keadaan, kondisi, dan biaya pengelolaan yang benar.65

64 Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate

Govermance, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 144.

65 Ibid, halaman 140


Apabila pengurus mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya

bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, maka Pengurus Yayasan

tersebut sudah seharusnya tidak melakukannya.

Berdasarkan doktrin business judgement rule, Pengurus tidak bertanggung

jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengembilan keputusan, apabila

tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan kehati – hatian serta jujur

(honestly).

Jika Pengurus memiliki benturan kepentingan dengan Yayasan ataupun

melakukan perbuatan curang, bertindak dengan itikad buruk atau jika mereka

membuat keputusan yang ilegal. Pengurus akan diajukan kepengadilan.

Business judgement rule memberikan perlindungan bagi pengurus sepanjang

Pengurus benar – benar telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan semata –

mata untuk kepentingan Yayasan.

Standart of care merupakan suatu standar yang mewajibkan seseorang dalam

bertindak untuk memperhatikan segala resiko. Prinsip kehati – hatian dan ketelitian

harus diditerapkan, supaya dapat menghindari segala kemungkinan – kemungkinan

yang tidak diinginkan.

Kelalaian atau kealpaan Pengurus dapat dihubungkan dengan Pasal 1366

KUHPerdata ”Setiap oraang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang

disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau

kurang kehati – hatian.


Seseorang pada dasarnya tidak dapat dinyatakan melakukan kesalahan karena

kelalaian, besar atau kecil, kecuali dapat ditentukan sampai berapa jauh atau luas

tugas yang diduga telah dilalaikan.

Duties of Loyalty merupakan sikap setia, yang harus ditunjukkan oleh

Pengurus dalam Yayasan yaitu sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional

dan profesional. Dalam arti, Pengurus harus mampu bersikap tegas sesuai dengan visi

dan misi serta Anggaran Dasar Yayasan. Maksud dari kesetian adalah Pengurus harus

selalu berpihak pada kepentingan Yayasan yang dipimpinnya.

Pengurus yang diberikan kepercayaan oleh Pendiri/Pembina harus bertindak

untuk kepentingan dan tujuan Yayasan, serta bertindak dengan mengutamakan

kepentingan Yayasan diatas kepentingan pribadi.

Kepatuhan dan pengabdian kepada Yayasan, merupakan tugas dan kewajiban

utama dari seorang pengurus, Pengurus diwajibkan untuk menggunakan seluruh

kemampuan, pengaruhnya, dan menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk

memberikan nilai tambah ke Yayasan.

Tugas pengabdian (loyalty), merupakan tugas yang menempatkan kepentingan

pribadi Pengurus di bawah kepentingan Yayasan dan Pendiri/Pembina. Pengurus

dilarang menggunakan posisinya untuk mengutamakan kepentingan pribadi atas

kepentingan Yayasan, yang telah memberikan kepercayaan dan segala perbuatan

hukum yang menguntungkan pribadi Pengurus dan merugikan Yayasan.

Prinsip Statutory duty merupakan kekuasaan dan tanggung jawab Pengurus

dalam menjalankan kegiatan serta mempunyai kewenangan tidak terbatas.


Kewenangan Pengurus terlimitasi dengan Undang – Undang Yayasan dan Anggaran

Dasar Yayasan.

Undang–Undang menganggap perlu memberikan pembatasan bahkan

larangan bagi Pengurus Yayasan untuk melakukan tindakan pengurusan tertentu.

Karena tindakan – tindakan yang dilarang ditentukan secara tegas dalam Undang –

Undang.

Ketentuan didalam Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang

mengatur tentang kekuasaan dan wewenang serta tanggung jawab pengurus yayasan

ada pada Pasal 35 ayat (5) yang menyebutkan : setiap Pengurus bertanggung jawab

penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau

pihak ketiga.

Dari ketentuan Pasal 35 ayat (5) diatas bahwa kekuasaan dan wewenang

pengurus Yayasan didasarkan dan dibatasi oleh anggaran dasar Yayasan yang

bersangkutan. Kewenangan bertindak pengurus yayasan, seperti halnya kewenangan

bertindak pengurus suatu badan hukum dirumuskan dalam anggaran dasarnya.

Anggaran dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua organ Yayasan.

Kekuatan mengikat anggaran dasar tidak dapat dikesampingkan. Dalam hal ingin

melakukan hal – hal yang bertentangan atau tidak sejalan dengan anggaran dasar

sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Yayasan dan Aggaran Dasar itu

sendiri. Dengan demikian, pengurus Yayasan menjalankan apa yang dikenal sebagai

perwakilan statuter yaitu perwakilan berdasarkan anggaran dasar.


Anggaran dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan

perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.66 Dengan menentukan bahwa untuk

melaksanakan perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari

Pembina dan/atau Pengawas, misalnya untuk menjamin kekayaan Yayasan guna

membangun rumah sakit.

Jadi wewenang Pengurus tidak timbul dari perturan perundang – undangan,

jadi hanya berdasarkan anggaran dasar, tidak dapat dipaksakan oleh pihak ketiga atau

terhadap pihak lain.

Anggota pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal terjadi

perkara didepan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang

bersangkutan. Dan bila hal ini terjadi maka yang berhak mewakili Yayasan akan

ditetapkan dalam Anggaran Dasar.67

Yayasan sama sekali tidak diperkenankan,untuk mengikat Yayasan sebagai

penjamin hutang, dan membebani kekayaan Yayasan, Pengurus dapat melaksanakan

tindakan tersebut, sepanjang telah mendapat persetujuan dari Pembina,68 Pengurus

juga dilarang, mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan

Yayasan, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja

66 Pasal 37 angka (2) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 67 Pasal 36 Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001. 68 Pasal 37 angka (1) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.


pada Yayasan.69 Larangan tersebut tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut

bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.70

Bila terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan

Yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian, maka setiap anggota pengurus secara

tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.71 Apabila Pengurus

dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,

maka pengurus tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian

tersebut.72

Dalam hubungannya dengan laporan tahunan maka pengurus harus membuat

dan menyimpan catatan dengan baik dan wajib membuat laporan.73 Dan dalam

jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup,

pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis.74

Setiap tindakan yang dilakukan Pengurus diluar kewenangan yang diberikan

tidak akan mengikat Yayasan, artinya Pengurus dapat melakukan tugasnya, haruslah

bertanggungjawab mempergunakan wewenang yang dimiliknya berdasarkan

Anggaran Dasar Yayasan, untuk tujuan yang patut, yang sesuai dengan maksud dan

tujuan Yayasan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Yayasan.

69 Pasal 38 angka (1) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 70 Pasal 38 angka (2) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 71 Pasal 39 angka (1) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 72 Pasal 39 angka (2) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001. 73 Pasal 48 Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 74 Pasal 49 angka (1) Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001


C. Kedudukan Yayasan Yang Tidak Didaftarkan

1. Yayasan Yang Belum Terdaftar

Keberadaan yayasan sebelum ada Undang – undang Yayasan Nomor 16

Tahun 2001 Jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, landasan hukumnya tidak

begitu jelas, karena belum ada aturannya secara tertulis. Pendirian yayasan di

Indonesia dilakukan dengan kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi.

Belum adanya peraturan tertulis mengenai yayasan berakibat tidak ada

keseragaman hukum yang dijadikan dasar bagi sebuah yayasan dalam menjalankan

kegiatannya untuk dapat mencapai tujuan yang dicita – citakan. Keadaan yang

demikian tidak luput dari kelemahan yang dialami oleh yayasan. Yayasan yang ada

di negara kita pada waktu itu tampak bersifat tertutup. Sifat tertutup tersebut terasa

dimasyarakat, karena masyarakat pada umumnya tidak dapat mengetahui tentang

struktur organisasi suatu yayasan. Orang luar tidak mengetahui apa saja yang menjadi

organ yayasan itu.

Dari segi administrasi pendaftaran, tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk

mengesahkan akta pendiriannya ke salah satu instansi pemerintah, sehingga pihak

pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan yayasan yang telah

berdiri. Dan juga tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk mengumumkan dalam

Berita Negara sehingga masyarakat tidak mengetahui secara resmi tentang adanya

yayasan.

Tidak adanya pengaturan yang memaksa yayasan untuk mengesahkan akta

pendiriannya ke Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia mengakibatkan yayasan


belum berstatus badan hukum, sedangkan suatu organisasi dapat dikatakan sebagai

badan hukum harus melalui suatu proses yang ada yaitu adanya pengesahan dari

pemerintah. Dengan tidak adanya peraturan tertulis tentang yayasan pada waktu itu,

mengalami kesulitan untuk dapat mengatakan bahwa yayasan adalah badan hukum.

Yayasan memperoleh status sebagai badan hukum yang dapat melaksanakan

kegaiatan bisnis berdasarkan praktek dan kebiasaan, bersama – sama dengan pendiri

yayasan tersebut.

Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan, maka para

pengurus untuk perbuatan yang dilakukannya atas nama yayasan, bertanggung jawab

secara tanggung renteng. Dalam hal pengurus melakukan perbuatan – perbuatan di

luar batas – batas wewenang pengurus atau diluar tujuan sosial yayasan maka badan

hukum yayasan tidak terikat dan para pengurus secara pribadilah yang terikat dan

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pengurus.

Sedangkan setelah berlaku undang – undang yayasan menyebutkan selama

pengumuman akta pendirian belum dilakukan pengurus yayasan bertanggung jawab

secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan.

Menurut tiori fiksi yang penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam

penelitian ini bahwa badan hukum adalah semata – mata adalah buatan negara.

Sehingga yayasan harus melakukan pengesahan akta pendirannya ke Menteri Hukum

dan Hak Azasi Manusia agar memperoleh status badan hukum karena ketentuan dari

Negara lah Yayasan menjadi badan hukum. Jika akta pendirian yayasan tersebut

tidak disahkan sebagai badan hukum maka status yayasan tidak jelas, yayasan tidak


dapat menggunakan kata yayasan didepan nama yayasan tersebut dan dapat

dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak

yang berkepentingan.

Hal ini berarti yayasan tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum,

kedudukannya menjadi perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yaitu perkumpulan

yang bersifat non profit. Artinya badan tersebut tidak dapat melakukan tindakan –

tindakan hukum sehingga pertanggung jawaban yang dilakukan atas perkumpulan ini

terletak pada individu pengurusnya. Jika akan dibuat suatu perjanjian antara pihak

ketiga dengan perkumpulan yang dimaksud, haruslah dilakukan oleh orang – orang

yang bergabung dalam perkumpulan tersebut. Perjanjian tersebut baru mengikat

perkumpulan itu jika seluruh anggotanya menandatangani perjanjian dimaksud atau

seluruhnya memberikan kuasa kepada satu orang anggotanya untuk membuat dan

menandatangani perjanjian dimaksud.

Kemudian setelah lahirnya Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001

pada Pasal 11 (sebelas) dinyatakan bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum

setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri. Menteri dalam

memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan

oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia atas

nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi kedudukan yayasan .

Pengesahan akta pendirian ini diajukan oleh pendiri atau kuasa hukumnya

dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri Kehakiman Dan Hak


Azasi Manusia, serta wajib diumumkan dalam tambahan berita negara yang diajukan

melalui surat tercatat.

Pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 bunyi Pasal 11 mengalami

perubahan dimana pada pasal ini menghapus kewenangan Kantor Wilayah

Departemen Dan Hak Azasi Manusia dalam memberikan pengesahan atas suatu

badan hukum yayasan dan mempertegas bahwa wewenang untuk mengesahkan suatu

yayasan sebagai badan hukum berada ditangan Menteri Hukum Dan Azasi Manusia

dan disamping itu dinyatakan pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat

akta pendirian Yayasan tersebutlah yang mengajukan permohonan sebagai badan

hukum tersebut. Hal ini mungkin disebabkan pada masa lalu banyak yayasan yang

dengan sengaja tidak mengajukan permohonan untuk menjadi badan hukum.

Namun untuk mendapat pengesahan tersebut, harus melalui mekanisme dan

tata cara yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

Adapun mekanisme yang harus diperhatikan dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris

yang membuat akta pendirian yayasan75

2. Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri paling

lambat 10 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.76 Permohonan

pengesahan tersebut diajukan secara tertulis.77

75 Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 76 Pasal 11 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004. 77 Pasal 12 ayat (1) U Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004


3. Sebelum memberikan pengesahan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari

instansi terkait paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan diterima

secara lengkap.78

4. Instansi terkait tersebut wajib menyampaikan jawaban paling lambat 14 hari

terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.79

5. Pengesahan terhadap permohonan diberikan atau ditolak paling lambat 30 hari

sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

6. andainya diperlukan pertimbangan dari instansi terkait, pengesahan diberikan

atau ditolak paling lambat 14 hari sejak tanggal jawaban atas permintaan

pertimbangan dari instansi terkait diterima.

7. Jika jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan

diberikan atau ditolak paling lambat 30 hari sejak tanggal permintaan

pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait.80

Dari uraian diatas berikut ini dapat digambarkan prosedur pengesahan

pendirian yayasan sebagai badan hukum seperti gambar berikut :

78 Pasal 11 ayat (4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 79 Pasal 11 ayat (5) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 80 Pasal 12 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004


2. Kedudukan Yayasan Yang Akta Pendiriannya Belum Disesuaikan Dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004

Setelah lahirnya Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengakhiri berbagai perdebatan tentang

kedudukan hukum yayasan.

Kehadiran Undang – undang ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi

yayasan untuk mencapai cita – citanya serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban

hukum serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai

yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum

dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Lahirnya Undang – Undang ini juga menjadi pedoman bagi yayasan dalam

menjalankan roda usahanya sehingga tidak menyimpang dari maksud dan tujuan

pendiriannya.

Undang – Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang

Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menegaskan bahwa yayasan adalah badan hukum,

hal ini dipertegas dari Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa yayasan adalah

suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai

tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Undang – undang yayasan ini juga pada prinsipnya menghendaki yayasan

bersifat terbuka dan pengelolaannya bersifat profesional. Dengan adanya Undang –

Undang Yayasan masyarakat dapat melihat bagaimana kehidupan yayasan di


Indonesia setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Kenyataan bahwa ada begitu banyak yayasan yang sudah berdiri sebelum

diberlakukannya Undang – Undang Yayasan. Mau tidak mau yayasan – yayasan yang

telah lama berdiri sebelum adanya Undang – Undang Yayasan ini harus mengikuti

ketentuan terkait peralihan status sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 71

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun

2004 adalah sebagai berikut :

1. Yayasan yang sudah ada sebelum Undang – Undang Yayasan berlaku tetap

diakui sebagai badan hukum jika telah didaftarkan dipengadilan negeri dan

diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia atau didaftarkan

di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi

terkait.

2. Artinya yayasan tersebut tetap diakui sebagai badan hukum tetapi wajib

menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang – Undang Yayasan paling

lama 3 tahun sejak tanggal efektif undang – undang ini berlaku yaitu tanggal 6

Oktober 2005 atau sampai 6 Oktober 2008, yayasan itu wajib menyesuaikan

anggaran dasarnya.

3. Apabila anggaran dasar telah disesuaikan, penyesuaian tersebut harus

diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia paling lama 1

(satu) tahun sejak penyesuaian anggaran dasar itu dilakukan. Untuk yayasan yang

diakui sebagai badan hukum tetapi tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam


masa 3 (tiga) tahun, yakni paling lambat 6 Oktober 2008 dapat dibubarkan

berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang

berkepentingan. Penyesuaian anggaran dasar dimaksudkan agar yayasan

mengikuti kaidah – kaidah yang ada pada Undang – Undang tersebut, karena

didalam anggaran dasar akan memuat penerapan undang – undang tersebut.

4. Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi kriteria sebagai badan hukum

(tidak pernah mendaftarkan ) dapat memperoleh status badan hukum dengan cara

menyesuaikan anggaran dasarnya, dan mengajukan permohonan kepada Menteri

Hukum Dan Hak Azasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun

terhitung sejak 6 Oktober 2005.

5. Terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2008, Departemen Hukum Dan Hak Azasi

Manusia hanya menerima pemberitahuan yayasan yang sudah menyesuaikan

anggaran dasarnya sebelum tanggal 6 Oktober 2008 .

Dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang

Pelaksanaan Undang – Undang tentang Yayasan perubahan Anggaran Dasar Yayasan

yang diakui sebagai bada hukum menurut ketentuan Undang – Undang dilakukan

oleh organ yayasan sesuai dengan Anggran Dasar Yayasan yang bersangkutan.

Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dan telah

disesuaikan dengan Undang – Undang disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus

yayasan atau kuasanya melalui Notaris yang membuat akta perubahan Anggaran

Dasar Yayasan.


Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur tentang

kedudukan yayasan yang telah didirikan sebelum Undang – Undang ini berlaku tetapi

yayasan itu belum diakui sebagai badan hukum. Yayasan yang belum diakui sebagai

badan hukum ini dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan

Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang – Undang dan mengajukan

permohonan status badan hukum kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini mulai berlaku yaitu tanggal 6 Oktober

2006.

Menurut ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008,

yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang – Undang dan belum

diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 71

ayat (2) Undang – Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta

pendirian untuk memperoleh status badan hukum kepada menteri Hukum dan Hak

Azasi Manusia oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta

pendirian yayasan. Isi premise Akta Pendiriannya disebutkan asal usul pendirian

yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan. Perbuatan hukum yang

dilakukan yayasan sebelum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung

jawab pribadi anggota organ yayasan secara tanggung renteng.

Bila ketentuan ini tidak dipenuhi, yayasan yang telah didirikan tetapi belum

memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3) atau yayasan yang tidak pernah mendaftarkan,

maka akibat hukumnya yang terjadi adalah yayasan – yayasan tersebut sebagai

subyek hukum menjadi hilang dan yayasan tersebut tidak boleh menggunakan kata “


Yayasan” di depan namanya, dan diberi kesempatan untuk membubarkan diri atau

melikuidasi kekayaan Yayasan serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan

ketentuan yang ada pada Pasal 68 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 hal ini

tentu saja mempunyai akibat hukum bagi perjanjian – perjanjian yang ditandatangani

maupun harta kekayaan yang dimiliki maupun yang dikuasai.. Hal lain yang dapat

dilakukan adalah membatalkan akta pendirian yang belum didaftarkan di pengadilan

jika yayasan tersebut belum melaksanakan kegiatan usaha.

Bila batas waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan yaitu tanggal 6 Oktober

2008 telah lawat, oleh Undang – Undang maka yayasan tersebut dapat dibubarkan

dan tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Apabila yayasan ingin

melanjutkan kegiatannya harus mendirikan yayasan baru dengan memakai nama

yayasan lama yang dalam status “Yayasan dalam likuidasi” dan setelah dilikuidasi

sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan yang baru.

Dari uraian diatas dapat disimpukan bahwa kedudukan yayasan yang akta

pendiriannya belum disesuaikan dengan aturan undang – undang Nomor 28 Tahun

2004 dapat menjadi badan hukum apabila melakukan penyesuaian anggaran

dasarnya. Penyesuaian Anggaran Dasar ini merupakan suatu kewajiban yang

ditentukan oleh Undang - Undang karena agar yayasan yang telah ada tersebut dapat

diakui sebagai badan hukum, dan kalau tidak disesuaikan maka akan kehilangan

status badan hukumnya. Yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata Yayasan

didepan namanya. Hal ini berarti mempengaruhi kegiatan yayasan tersebut karena


masyarakat tidak dapat mengenali badan tersebut sebagai yayasan karena tidak ada

kata yayasan dalam papan nama yang biasa terpampang didepan kantor. Masyarakat

akan melihat namanya saja.

Undang – undang disini bersifat memaksa agar yayasan yang telah ada agar

menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang – Undang, dan jika yayasan

tersebut sama sekali belum mendaftar sebagai badan hukum maka yayasan tersebut

harus mendaftarkan akta pendiriannya ke Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Hal ini berarti bahwa status badan hukum dari yayasan ada karena keinginan Undang

– Undang yang dibuat oleh Negara. Ini dapat dilihat dalam tiori fiksi yang

menyatakan bahwa badan hukum itu semata – mata adalah buatan negara. Jadi badan

hukum ada karena dibuat oleh negara dalam hal ini telah diatur oleh undang –

undang.


bab ii kedudukan yayasan yang tidak …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21727/3/chapter...

Documents