1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat terlebih

lagi dalam pembuatan akta otentik yang merupakan perbuatan hukum yang

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN)

memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta otentik untuk

menjamin kepastian , ketertiban dan perlindungan hukum yang di sebutkan

dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan,

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam

Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang

pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat

lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Peran Notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di

masyarakat terutama dalam bidang hukum privat atau perjanjian. Notaris

bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk

memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan

memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan

grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar1. Notaris

1G.H.S Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, hlm 20.

2

membantu berbagai hubungan bisnis, perbankan, kegiatan sosial, dan lain-lain.

Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat

sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai

kegiatan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Dengan adanya akta otentik, memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya,

dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari, dan walaupun

sekiranya sengketa tidak dapat dihindari, karena akta notariil merupakan akta

otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat

didalamnya2, sehingga merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh

dalam proses penyelesaian sengketa.

Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris yaitu meliputi kebenaran

materiil atas akta yang dibuatnya. Kebenaran materiil disini dapat berupa

kebenaran yang dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara materiil kepada

para pihak. Menurut pendapat Nico sebagaimana dikutip dalam bukunya

tanggung jawab Notaris yaitu : 3

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil

akta yang dibuatnya;

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil

atas akta yang dibuatnya;

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris

terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya

berdasarkan kode etik Notaris.

2Andreas Albertus Andi Preajitno, 2010, Hukum Fidusia, Jakarta, Selaras, hlm 23.

3Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Center for Documentation

Studies of Business Law, Yogyakarta, hlm 46.

3

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam

pelayanan hukum kepada masyarakat, pelayanan hukum tersebut merupakan

kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang perikatan. Notaris sendiri adalah

pejabat umum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang

untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya”.

Notaris memiliki kewenangan membuat akta, yang dapat digolongkan

dalam 2 (dua) jenis, yaitu : (1) akta yang dibuat oleh (door) Notaris, biasa

disebut dengan istilah Akta Relaas atau Berita Acara, (2) akta yang dibuat di

hadapan (ten overstaan) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau

Akta Partij.4 Notaris tidak dapat seenaknya sendiri dalam membuat akta

tersebut diatas, akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris tersebut

harus menurut bentuk yang sudah baku atau sudah ditetapkan sesuai dengan

peraturan perundang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan isi akta, akta

notaris tidak harus baku.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris, menjadikan sifat akta tersebut

lebih memiliki kekuatan hukum bagi para pihak. Kewenangan notaris dalam

membuat akta, merupakan sebuah kewenangan yang ditentukan oleh undang-

undang yang berfungsi untuk memberikan sebuah kepastian hukum dalam

masyarakat khususnya hukum privat.

4Habib Adjie, 2011, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris, Bandung, Refika Aditama , hlm 45.

4

Salah satu peran notaris adalah melayani kepentingan para pihak

misalnya dalam membantu membuat perjanjian hutang piutang. Perjanjian

hutang piutang ini apabila dibebani dengan jaminan yang hanya untuk benda

bergerak maka timbulah perjanjian fidusia yang merupakan perjanjian accecoir

yang keberadaanya selalu mengikuti perjanjian pokok. Sebagai suatu perjanjian

accecoir, perjanjian jaminan fidusia

memiliki sifat sebagai berikut5:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;

2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya

perjanjian pokok;

3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika

ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau

tidak dipenuhi.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada

debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih

dalam penguasaan pemilik jaminan. Praktek fidusia telah lama dikenal sebagai

salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat non-

possessory. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat

possessory, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan debitur bersifat

sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas

benda bergerak yang telah dijaminkan tersebut.6

5Henny Tanuwidjaja, 2011, Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum

Notarian, Bandung, Refika Aditama, hlm 59. 6Hukum Online, Jaminan Fidusia dan Potensinya dalam Mendorong Laju Ekonomi,

www.hukumonline.com, Diakses tanggal 19 Desember 2015.

5

Pembebanan benda jaminan fidusia di atur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi

“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam

bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Notaris sebagai

satu-satunya profesi yang ditunjuk oleh Undang-Undang yang berwenang

membuat akta jaminan fidusia sebagai wakil atau kuasa dari para pihak,

setelah para pihak sepakat mengikatkan diri dengan adanya jaminan yaitu

berupa jaminan fidusia maka notaris akan membuatkan akta jaminan fidusia

dan kemudian akan di daftarkan oleh notaris tersebut.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia meletakan kewajiban kepada penerima fidusia untuk

melaksanakan pembebanan benda (bergerak) dengan akta jaminan fidusia yang

harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini sebagai syarat untuk mendaftarkan

benda jaminan fidusia. Namun dalam praktiknya sebagian besar penerima

fidusia tidak membuat akta jaminan fidusia secara notariil, sehingga

pembebanan benda dengan jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan ke Kantor

Pendaftaran Fidusia, kekuatan mengikat pembebanan objek jaminan fidusia

yang tidak dibuatkan akta notaris bagi para pihak terhadap perubahan objek

jaminan fidusia, konsekuensinya tidak dapat dilakukan pendaftaran perubahan

atas objek jaminan fidusia. Hal ini berakibat objek jaminan fidusia tidak

memiliki kekuatan eksekutorial jika debitur wanprestasi atau melakukan

pelanggaran perjanjian kepada kreditur (parate eksekusi). Sesuai dengan

ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jaminan Fidusia kreditur tidak memiliki

6

hak didahulukan (preferent) di dalam maupun di luar kepailitan dan atau

likuidasi.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta, yang

dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di

Departement Hukum dan HAM, dan nantinya kreditur akan memperoleh

sertifikat jaminan fidusia yang bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian memiliki kekuatan eksekutorial

langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada

kreditur (parate eksekusi), sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jaminan

merupakan suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan

keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai

dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Dengan demikian setiap

jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia.7

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia, fidusia harus dilakukan dalam dua tahap, yaitu pembebanan

fidusia dan pendaftaran fidusia. Pembebanan fidusia harus dilakukan dengan

akta notariil dan selanjutnya akta notariil tersebut harus didaftarkan pada

Kantor Pendaftaran Fidusia. Peran notaris dalam mendorong kreditur untuk

mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dan

perlindungan hukum bagi kreditur dalam pengikatan jaminan fidusia yang akta

jaminan fidusianya hanya dicatat dalam buku register notaris. Berdasarkan

Pasal 15 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 16 ayat (1) huruf (l) Undang-Undang

7Gunawan Buntarman, 2004, Hukum Jaminan Fidusia, Bandung, Erresco, hlm 79.

7

Jabatan Notaris memberikan peran kepada notaris untuk mendorong kreditur

mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Perlindungan hukum bagi kreditur yang akta jaminan fidusianya hanya dicatat

dalam buku register notaris sangatlah lemah karena menyebabkan kreditur

hanya sebagai kreditur biasa sehingga tidak dapat menuntut haknya sebagai

kreditur preferent berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia.8

Pada tanggal 5 Maret 2013, Kementerian Hukum dan HAM

(Kemenkumham) meluncurkan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan

Fidusia secara Elektronik berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum atau yang disingkat (Ditjen AHU) No. AHU-

06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System) dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di

bidang jaminan fidusia.

Pembentukan sistem ini merupakan wujud usaha Kemenkumham untuk

menegakkan isi dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia

(UUJF) yang berbunyi: “Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan

menyerahkan kepada Penerima Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia pada

tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”.

Pasal tersebut belum dapat dilaksanakan secara sempurna pada sistem yang

8Rahayu Puji Astuti, 2012, “Peran Notaris dalam Pengikatan Jaminan Fidusia di

Purwokerto”, Tesis, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

8

lama, yaitu sistem pendaftaran jaminan fidusia manual karena jumlah sumber

daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada di Kantor Pendaftaran

Fidusia tidak sebanding dengan besarnya jumlah permohonan pendaftaran

Jaminan Fidusia yang masuk setiap harinya, sehingga terjadi penumpukan arsip

pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan menimbulkan

ketidakpastian hukum.9 Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia secara

elektronik juga bertujuan agar seluruh pendaftaran jaminan fidusia dapat

terdata secara nasional dalam database Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum sehingga asas publisitas10

semakin meningkat. Asas Publisitas

merupakan salah satu ciri jaminan hutang modern dengan tujuan semakin

terpublikasinya suatu jaminan hutang, maka kreditur atau khalayak ramai dapat

mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi

penting di sekitar jaminan hutang tersebut, sehingga diharapkan agar pihak

debitur tidak dapat mengibuli kreditur atau calon kreditur dengan

memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual barang objek jaminan fidusia

tanpa sepengetahuan kreditur asal. Berbagai pihak yang sering kali berhadapan

dengan urusan di bidang jaminan fidusia mulai dari pemberi fidusia (debitur),

penerima fidusia (kreditur), bank persepsi yang menerima pembayaran PNBP

(Penerimaan Negara Bukan Pajak), Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), serta

Notaris turut mendukung dan menyambut baik dibentuknya sistem ini dengan

9Ivone Dwiratna, Kupas Tuntas Fidusia Online Langkah Hebat Situs Sibuk Pendulang

PNBP, http://www.kompasiana.com, Diakses tanggal 19 Juni 2015. 10

Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia : Cetakan Kedua Revisi, Bandung, Citra Aditya

Bakti, hlm 30.

9

harapan pelayanan jasa hukum bidang Jaminan Fidusia dapat menjadi lebih

cepat, praktis dan akurat.

Setelah berjalan dua tahun, berbagai keuntungan mulai dirasakan oleh

para pemohon pendaftaran jaminan fidusia, antara lain pengajuan permohonan

pendaftaran menjadi lebih mudah tanpa harus mendatangi Kantor Pendaftaran

Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia terbit tepat waktu serta dapat dicetak

sendiri oleh pemohon. Namun di samping berbagai keuntungan tersebut, sistem

administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik juga masih memiliki

kekurangan karena tidak mencantumkan uraian mengenai benda yang menjadi

objek jaminan fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, padahal Pasal 13 Ayat

(2) Undang-Undang Jaminan Fidusia berbunyi :

“Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

memuat :

1. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

2. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan

notaris yang membuat akta jaminan fidusia.

3. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

4. uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

5. nilai penjaminan; dan

6. nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.”

Selanjutnya Pasal 14 Ayat (2) berbunyi : “Sertifikat jaminan fidusia yang

merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-

hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).” Sebagai akibat tidak

tercantumnya uraian mengenai objek jaminan tersebut, maka resiko terjadinya

fidusia ulang akan meningkat, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian

10

hukum bagi para pihak, khususnya dapat merugikan kepentingan kreditur.

Padahal hal ini sudah dilarang melalui Pasal 17 Undang-Undang Jaminan

Fidusia yang berbunyi : ”Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang

terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.”

Menyadari adanya kelemahan tersebut, maka Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum melakukan pengembangan aplikasi pada sistem administrasi

pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik per Januari 2014. Dalam sistem

yang baru ini, pemohon pendaftaran jaminan fidusia sudah dapat meng-input-

kan uraian mengenai objek jaminan fidusia sehingga diharapkan resiko

terjadinya fidusia ulang dapat diminimalisir.

Notaris merespon akan kebijakan pendaftaran jaminan fidusia secara

online, karena diharapkan akan lebih mengakomodasi kebutuhan para notaris

untuk melakukan pendaftaran terhadap akta jaminan fidusia yang dibuatnya.

Lahirnya kebijakan ini sebagai seorang notaris harus lebih waspada karena

pendaftaran fidusia online dapat dilakukan sendiri di kantor notaris. Notaris

juga harus mempersiapkan baik dari segi kesiapan kantor khususnya perangkat

dan keamanan penggunaan sistem tersebut dan disarankan agar tidak

diserahkan kepada karyawan untuk pendaftaran dimaksud, karena tanggung

jawab notaris sebagai pejabat umum lebih harus hati-hati.

11

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang melatar belakangi penulis

tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan ditulis dalam sebuah judul

skripsi dengan judul “ANALISIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA DAN

PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ONLINE YANG

DILAKUKAN OLEH NOTARIS (STUDI DI NOTARIS DRA.

TUMINEM, SH KOTA MALANG).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapatlah penulis

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuatan akta jaminan fidusia yang dilakukan pada

kantor Notaris Dra. Tuminem, SH kota Malang ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran akta jaminan fidusia online pada

kantor Notaris Dra. Tuminem, SH kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara kritis dan analitis tentang

masalah yang berhubungan dengan hukum, khususnya mengenai :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran akta jaminan fidusia online di

Notaris Dra. Tuminem, SH Kota Malang.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan

pendaftaran fidusia online.

12

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, bagi kalangan akademis penelitian ini diharapkan bisa

memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pembaharuan ilmu

pengetahuan hukum, yang mengikuti zaman dalam hal pendaftaran fidusia

secara online.

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan

informatif, yaitu sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat

tentang cara pendaftaran fidusia secara online.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan agar dapat menambah ilmu

dan wawasan penulis, khususnya dalam hal pendaftaran fidusia secara

online oleh notaris.

2. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan

pemahaman kepada masyarakat mengenai pendaftaran fidusia secara

online.

3. Bagi akademisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan keilmuan hukum dalam bidang hukum perdata khususnya

mekanisme pendaftaran fidusia secara online.

13

F. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid terkait permasalahan

yang dikemukakan, maka penulis memperlukan suatu metode penulisan

hukum yang meliputi :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun penulisan

hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan

dengan melihat hukum sebagai gejala dalam kehidupan masyarakat11

.

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan dengan menelaah permasalahan

yang dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan

Akta Jaminan Fidusia, yang di lakukan secara online. Sedangkan

pendekatan sosiologis yaitu lebih kepada kenyataan di lapangan dalam

hal ini bagaimana mekanisme pendaftaran fidusia online yang dilakukan

oleh notaris.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Kantor Notaris

Dra. Tuminem, SH Malang yang beralamat di Jl. Bromo No. 41C,

11

Fakultas Hukum, 2012, Pedoman penulisan hukum, Malang, UMM Press , Hal 18

14

Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah karena kantor

notaris Dra. Tuminem, SH menjalankan pendaftaran fidusia online.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

lokasi penelitian melalui metode wawancara dan/atau interview

maupun pendapat yang diperoleh dari sumber informasi utama yaitu

pihak kantor Notaris Dra. Tuminem, SH sebagai lembaga yang

berwenang mendaftarkan akta jaminan fidusia online.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian,

hasil penelitian dalam bentuk jurnal, tesis dan peraturan perundang-

undangan terkait. Adapun data sekunder ini menurut Gregory

Churchill dalam bukunya Soerjono Soekanto dapat dibagi menjadi12

:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan terkait dengan objek penelitian.

2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-

tulisan yang terkait dengan objek penelitian.

12

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, Hal 151

15

3. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus ensiklopedia,

majalah-majalah dan studi website atau penelusuran internet yang

terkait dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam

penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara atau interview yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan

melakukan tanya jawab secara langsung pada notaris.

b. Dokumentasi yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki oleh

Notaris Tuminem, yang berkenaan dengan proses penelitian dan

penelusuran perundang-undangan.

5. Teknik Analisis Data

Sehubungan dengan obyek penelitian hukum yang diangkat oleh

penulis, maka penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan

penyajian secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan

menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab,

dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya

secara singkat adalah :

16

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis berusaha memberi gambaran awal tentang

penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan

sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap

isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi

deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat

sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait

dengan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, dan kewenangan notaris.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang permasalahan yang diteliti serta

pemaparan hasil penelitian mengenai jaminan fidusia, pendaftaran jaminan

fidusia, dan kewenangan notaris yang berkaitan berdasarkan pada teori dan

kajian pustaka.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari

penulisan, serta saran-saran dengan harapan dapat menjadi masukan sebagai

rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan.