bab i pendahuluan 1.1. gambaran umum - portal resmi ... 2016.pdf · laporan kinerja (lkj) dinas...

laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Tahun 2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam struktur organisasi Pemerintah

Kabupaten Sukabumi yang berfungsi melaksanakan perumusan dan penyusunan

kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, informasi administrasi kependudukan, melaksanakan

pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan,

melaksanakan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,

melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta pemantauan, monitoring dan

evaluasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sukabumi, maka mempertegas dan memperjelas peran, kedudukan, tugas pokok

dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi,

sebagai instansi pelaksana yang melaksanakan urusan Kependudukan dan

Pencatattan Sipil di Kabupaten Sukabumi.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi tersebut,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi menjabarkannya

melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sukabumi Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten

Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten

Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, memuat visi dan misi yang hendak

dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan.


2

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan

dana yang harus dipertanggungjawabkan, baik dari aspek akuntabilitas kinerja

pencapaian program dan kegiatan, maupun aspek akuntabilitas keuangan sebagai

wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 yang

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2016 adalah

belum efektifnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang

mencakup pelayanan di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan

Sipil dikarenakan masih kurangnya tenaga SDM, terbatasnya sarana dan

prasarana pelayanan administrasi kependudukan serta belum dibentuknya

UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 57 Tahun 2016 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sukabumi, bahwa kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur

organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi merupakan

unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di bidang

kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi mempunyai

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas


3

otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,

dengan melaksanakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil;;

c. Pembinaan administrasi dinas di bidang Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil;

d. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan

sipil;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengna tugas dan

fungsi;

g. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik;

h. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama;

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas, dan

j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sukabumi, terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahkan:

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:

1) Seksi Identitas Penduduk;

2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :

1) Seksi Kelahiran dan Kematian

2) Seksi Perkawinan ,Perceraian,Perubahan Status Anak dan

Pewarganaegaraan;


4

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :

1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

f.Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan :

1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;

2) Seksi Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan..

g.UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :

1) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Sukabumi;

2) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Cibadak;

3) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Cicurug;

4) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Palabuhanratu;

5) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Jampangtengah;

6) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Jampangkulon; dan

7) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Sagaranten.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah pegawai yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi sampai dengan tanggal 31 Desember

2016 adalah 150 orang, dengan komposisi pegawai sebagaimana tabel 1.1

sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah dan Komposisi Pegawai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. Jabatan Eselon Jumlah

1. Kepala Dinas II/ b 1

2. Sekretaris III/ a 1

3. Kepala Bidang III/ b 4

4. Kepala Sub Bagian IV/ a 3

5. Kepala Seksi IV/ a 8

6. Kepala UPTD IV/ a 6

7. Kepala Sub Bagian TU UPTD IV/ b 6

8. Fungsional Khusus - 3

9. Fungsional Umum (PNS) - 34

10. TKS - 84

Jumlah 150


5

Sedangkan jumlah dan komposisi pegawai berdasarkan golongan pejabat

Struktural/ fungsional umum dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), sebagaimana

pada tabel 1.2. berikut :

Tabel 1.2.

Jumlah dan Komposisi PegawaiBerdasarkan Golongan/Ruang

No. Golongan Ruang Jumlah

1. PNS Gol IV 11

2. PNS Gol III 39

3. PNS Gol II 14

4. PNS Gol I 2

5. TKS 84

Jumlah 150

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yaitu sebagai

berikut :

1. Tap MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


6

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentng pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara

Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun

2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-

2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-

2021;


Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

19. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sukabumi.


7

1.3. Aspek Strategis yang Berpengaruh

Aspek-aspek strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sukabumi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, terdiri dari

sejumlah kekuatan dan kelemahan serta peluang dan hambatan baik berasal dari

faktor internal maupun eksternal organisasi serta adanya faktor penentu, yaitu

sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Unsur Kekuatan

1) Luas wilayah Kabupaten Sukabumi dengan luas 3.934,47 km (419.970

Ha)

2) Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Sukabumi yang

mampu menjawab tantangan kebutuhan penyelenggaraan administrasi

kependudukan.

3) Jumlah penduduk yang mencapai 2.503.941 jiwa yang tersebar di 47

Kecamatan, 381 Desa dan 5 Kelurahan sebagai penggerak utama dalam

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

4) Tingginya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan

DPRD Kabupaten Sukabumi untuk menjadikan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan

sipil dan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan

pencatatan sipil.

b. Unsur Kelemahan

1) Belum dibentuknya UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap

Kecamatan sehingga berdampak pada kelancaran kinerja dan pelayanan

administrasi kependudukan kepada masyarakat.

2) Jumlah dan tingkat kompetensi aparatur masih kurang sehingga

mengakibatkan kinerja aparatur belum optimal.

3) Kerjasama dan koordinasi internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sukabumi dan eksternal terhadap Perangkat Daerah

masih belum optimal.


8

4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana, sehingga pelayanan belum

optimal.

2. Faktor Ekternal

a. Unsur Peluang

1) Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah Kabupaten

Sukabumi Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, Peraturan Daerah Kabupaten

Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sukabumi, serta peraturan perundang-undangan

lain yang mendukung keinginan untuk menguatkan semangat

membangun good governance.

2) Dilaksanakannya program pelayanan administrasi Perkantoran dan

program penataan administrasi kependudukan.

b. Unsur Hambatan/ Ancaman

1) Penambahan pembentukan 8 (delapan) UPTD Kependudukan dan

Pencatatan Sipil yang terlambat realisasinya.

2) Perubahan peraturan perundang-undangan.

3) Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membuat dokumen

kependudukan masih rendah.

3. Faktor Penentu

a. Sinergitas program antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sukabumi dengan SKPD/ Instansi terkait dalam proses

pelaksanaan program.


9

b. Berkembangnya budaya dan semangat menuntut ilmu dan menguasai

pengetahuan dan teknologi dikalangan pegawai.

c. Tingginya semangat dan orientasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi

dalam mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan sebagai

pelayanan publik.

1.4. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja (LKj) disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk

membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan kinerja instansi merupakan

bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap

akhir dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka laporan kinerja (LKj) memiliki

dua fungsi, yaitu :

1. Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sukabumi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja

kepada Bupati dan seluruh stakeholders.

2. Laporan kinerja (LKj) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja

sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama laporan kinerja instansi tersebut merupakan cerminan dari

maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian

laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi

mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan

laporan kinerja instansi tahun 2016 sebagai sarana pertanggungjawaban atas

capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2016. Esensi capaian

kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana program dan

kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2016.


10

b. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan

laporan kinerja instansi tahun 2016 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja

manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk

setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen kinerja akan

merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi dapat ditingkatkan

secara berkelanjutan.

1.5. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Dalam laporan Kinerja (LKj) ini, disajikan data kegiatan maupun sumber

pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana

tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Sukabumi Tahun Anggaran 2016, dan program/ kegiatan yang dilakukan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan

selama tahun 2016.

Laporan kinerja (LKj) ini, mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi selama tahun 2016.

Capaian kinerja (performance results) tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan

rencana kinerja (performance plan) tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap)

bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Penyajian laporan kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja,

maka alur pikir penyusunan laporan kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi secara skematis dapat disajikan sebagai

berikut :


11

Gambar 1.1.

Bagan Alur Pikir Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Sedangkan sistematika dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 disusun

sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan

pengukuran kinerja organisasi.

Kesimpulan dan Saran

Rencana Strategis 2016-2021

Rencana Kinerja Tahun 2016

Capaian Kinerja Tahun 2016

Analisis Capaian Kinerja 2016


12

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi simpulan umum atas capaian

kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN :

Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja Tahun 2016.


13

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana

strategis instansi pemerintah yang sedikitnya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Kebijakan dan Program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategis lokal, nasional dan global,

dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis,

instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,

peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas

kinerjanya.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sukabumi memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang

kependudukan dan pencatatan sipil selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2021.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi, serta didasarkan pada isu-isu

dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Adapun tujuan pencapaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

adalah :

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh


14

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator

sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan

diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran

dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana

Strategis.

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sukabumi pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tujuan

Sasaran

:

:

Meningkatkan Pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi

kependudukan.

2.Meningkatnya kualitas pendataan dan

pemanfaatan Teknologi informasi dalam

administrasi kependudukan

2.1.2 Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program merupakan strategi atau cara untuk mencapai

tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan

pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan

program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat

guna mencapai sasaran tertentu.

2.2. Sasaran Srategis dan Indikator Kinerja


15

Tabel 2.2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi

2015

Target

2016

1.

Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

kependudukan.

1. Cakupan

Kepemilikan

KK

% 90,04% 92%

2. Cakupan

Kepemilikan

KTP

% 89,18% 91%

3. Cakupan

Kepemilikan

Akta Kelahiran

% 71,89% 73%

4. Cakupan

PenerbitanAkta

Kematian

% 10% 25%

2. Meningkatnya

kualitas pendataan

dan pemanfaatan

teknologi informasi

dalam administrasi

kependudakan

5.

.

Jumlah PD yang

terintegrasi

dengan basis

data tepadu

kependudukan

Melalui

SiiDakep.

PD

5 PD

11 PD

2.3. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan


1. Cakupan

Kepemilikan KK

2. Cakupan

Kepemilikan KTP

3. Cakupan

Kepemilikan Akta

Kelahiran

4.Cakupan Penerbitan

akta Kematian

92 %

91%

73%

25%


16

2. Meningkatnya kualitas pendataan dan

pemanfaatan teknologi informasi dalam

administrasi kependudakan

5. Jumlah PD yang

terintegrasi dengan

basis data terpadu

kependudukan

melalui SiiDakep

11 PD

Tabel 2.4

Nama Program dan Anggaran Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No. Nama Program Anggaran Keterangan

1. Pelayanan Adminstrasi

Kependudukan

Rp. 2.152.463.700,-

-

APBD

2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rp. 2.362.760.500,- APBD

3. Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Rp. 117.310.000,-

APBD

4. Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Rp. 72.658.000,-

APBD

5. Penataan Administrasi

Kependudukan

Rp.5.000.687.800,-

APBD

2.4. Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Per Triwulan Tahun 2016

Tabel 2.5.

Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Per Triwulan Tahun 2015

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Sat

TARGET

TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4

1. Meningkatny

a Kualitas

Pelayanan

Administrasi

Kependuduka

n

1.Cakupan

Kepemilikan KK

2.Cakupan

Kepemilikan KTP

3.Cakupan

Kepemilikan Akta

Kelahiran

4.Cakupan Penerbitan

akta Kematian

92%

91%

73%

25%

%

%

%

%

90,50

%

89,50

%

72

%

15

%

91

%

90

%

72,50

%

17

%

91,50

%

90,50

%

73

%

20

%

92

%

91

%

73

%

25

%


17

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Sat TARGET

2. Meningkatnya

kualitas

pendataan dan

Pemanfaatan

teknologi

informasi

5. Jumlah SKPD yang

terintegrasi dengan basis

data tepadu

kependudukan Melalui

SiiDakep

11 PD 11

PD

6

PD

7 PD 9

PD

11

PD

2.5. Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

Tabel 2.5.

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No. Sasaran Anggaran Keterangan

APBD/ Dekon/ TP

1 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan dokumen

Administrasi

Kependudukan

Rp.5.086.966.000,- APBD II

2. Meningkatnya kualitas

pendataan dan

Pemanfaatan teknologi

informasi dalam


Rp. 691.598.100,- APBD II

Sasaran I : Meningkatanya kualitas Pelayanan Dokumen administrasi Kependudukan

melalui 5 kegiatan :

yaitu :

- Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 1.614.000.000,-

- Kegiatan Pelayanan Terpadu Sidang Isbath Nikah,Pencatatan Nikah dan Penerbitan

Kutipan Akta Kelahiran Rp. 356.600.000,-

-Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan dan Pelaporan Lahir,Mati,Pindah dan

datang (AMPID) Rp. 1.446.616.000,

-Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp. 1.567.700.000,-

-Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Adminduk Rp 102.050.000,-

Sasaran II: Meningkatnya kualitas pendataan dan Pemanfaatan teknologi Informasi

dalam administrasi kependudukan, melalui 3 kegiatan, yaitu:

- Kegiatan Pemeliharaan jaringan SIAK Rp. 99.323.100,-

- Kegiatan Pengkajian,Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Adminduk

Rp.163.675.000,-

- Verivikasi dan Validasi Database Kependudukan dengan anggaran Rp.428.600.000,-


18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara

Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah pada lampiran VII. Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sukabumi diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran

dan program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian

kinerja sasaran, program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang

kemudian dibandingkan dengan realisasinya, pencapaian kinerja sasaran diperoleh

dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran.

Hasil atas pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis

kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan mengetahui pencapaian sasaran dan

sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah,

menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

1 91 ≤100 Sangat Tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Pencapaian Kinerja dalam Persentase dihitung berdasarkan Rumus sebagai

berikut :

a. semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik,

maka digunakan rumus :


19

Persentase Pencapaian

Rencana Tingkat Capaian =

Realisasi X 100 %

Rencana

b. semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja,

maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian

Rencana Tingkat Capaian

=

+

Rencana – (Realisasi-Rencana) X 100 %

Rencana

3.2 Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dapat disimpulkan

bahwa dalam tahun 2016, secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sukabumi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang

direncanakan.

1. Pengukuran kinerja kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

pada tahun 2016 seluruhnya telah terealisasi dengan capaian kinerja 98,92%

Capaian 98,92% tersebut adalah akumulasi dari pagu anggaran 2016 sebesar

Rp. 9.322.480.400,-

2. Pengukuran pencapaian sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa

pada tahun 2016, secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sukabumi telah berhasil mencapai sasaran strategis yang

direncanakan dengan katagori capaian sangat tinggi

Rincian sasaran yang dimaksud adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

b. Meningkatnya kualitas pendataan dan pemanfaatan teknologi informasi

dalam administrasi kependudukan.

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran

Suatu pelaporan kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang

dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan


20

oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang

relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat

menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan

mendalam.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi tahun 2016 dapat disimpulkan pencapaian

sasaran sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran 1

Meningkatknya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Tahun 2015

Indikator Satuan Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Jumlah masyarakat

yang memiliki

Kartu Keluarga

% 84,03%

89,485% 106,48

2. Kepemilikan KTP % 89%

90,48% 98,36

3. Kepemilikan Akta

kelahiran

% 70% 64,76% 92,51

Tahun 2016

Indikator Satuan Target Realisasi

(1) (2) (3) (4)

1. Cakupan Kepemilikan

KK

% 92%

95,41%

2. Cakupan Kepemilikan

KTP

% 91%

92,08%

3..Cakupan Kepemilikan

Akta kelahiran

% 73% 78%

4. Cakupan Penerbitan Akta

Kematian

% 25% 28,55%

Dari hasil realisasi yang dicapai pada tahun 2016 pada sasaran I tersebut didukung

oleh Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan penyerapan

Rp. 1.609.443.192,- atau 99,72% dari pagu anggaran 1.614.000.000,- ,Kegiatan

Pelayanan Terpadu Sidang Isbath Nikah,Pencatatan Nikah dan Penerbitan Kutipan

Ata Kelahiran dengan penyerapan Rp. 352.823.000,- atau 98,94% dari pagu

356.600.000,-, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan dan Pelaporan


21

Lahir,Mati Pindah dan Datang (LAMPID) dengan penyerapan Rp. 1.432.004.000,-

atau 98,99% dari pagu Rp. 1.446.616.000,- , kegiatan Peningkatan Pelayanan

Pendaftaran Penduduk dengan penyerapan Rp. 1.566.860,- atau 99,95% dari pagu

anggaran Rp.1.567.700.000,- , dan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Adminduk

Rp.101.800.900,- atau 99,76% dari pagu anggaran 102.050.000,-

3.3.2. Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pendataan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

dalam Administrasi Kependudukan.

Tahun 2016

Indikator Satuan Target Realisasi

(1) (2) (3) (4)

1. Jumlah SKPD/PD yang

terintegrasi dengan basis

data terpadu kependudukan

melalui Siidakep

SKD/PD 11

11

Sasaran II didukung oleh Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan penyerapan Rp. 98.758.800 atau

99,43% dari pagu anggaran 99.323.100,- , kegiatan Pengkajian Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Informasi Adminduk dengan penyerapan anggaran Rp.

161.210.000,- atau 98,49% , dan kegiatan Verifkasi dan Validasi Database

Kependudukan dengan penyerapan Rp. 417.708.450,- atau 97,46% dari pagu

anggaran 428.600.000,-

Adapun Jumlah SKPD/PD yang terintegrasi dan bekerjasama dalam pemanfaatan

basis data terpadu Kependudukan melalui Siidakep adalah:

1.Dinas Penddikan mengenai data Usia anak skolah;

2.Dinas Sosial mengenai data penyandang masalah sosial

3.Badan KB dan PP mengenai data Pra Sejahtera ,KS 1, KS 2 dan KS 3

4.Dinas Kesehatan mengenai Pemadanan untuk pengintegrasian data kesehatan

5.BPJS mengenai Pemanfaatan Data dalam pelayanan BPJS

6.Kementerian Agama mengenai Pemanfaatan data untuk Calon Jemaah Haji

Kabupaten Sukabumi.


22

7.BPS mengenai Data Ekonomi

8.Dinas Tarkimsih mengenai Pemanfaatan data untuk Pengelolaan Sampah

masyarakat.

9.RSUD Jampangkulon mengenai Pemanfaatan data untuk pelayanan kesehatan.

10.BAZNAS Kabupaaten Sukabumi mengenai Pemanfaatan data untuk

Pengelolaan Zakat,Infak dan Sodakoh.

11.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai Pemanfaatan Data

Kependudukan untuk penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Target dan Realisasi Kinerja

No Indikator Capaian

s/d 2015

2016 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2016

(%) Target Realisasi Realisasi

%

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Cakupan

Kepemilikan

KK

90,04% 92% 95,41 103.70% 99% 103,70%

2

Cakupan

Kepemilikan

KTP

89,18% 91% 92,08% 101,98% % 101,98%

3

Cakupan

Kepemilikan

Akta Kelahiran

90.48% 73% 78% 106,84% % 106,86%

4.

Cakupan

Kepemilikan

Akta Kematian

10% 25% 27,54% 110,16% % 110,16%

5.

Jumlah

SKPD/PD yang

terintegrasi

dengan basis

data terpadu

kependudukan

melalui

Siidakep

5 11 11 11 43 100%

Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah masyarakat pada tahun 2016 yang memiliki Kartu Keluarga (KK)

sebanyak 95,41 % dari target yang ditetapkan sebesar 92% (dari wajib KK

sebanyak 851.172 KK yang memiliki KK sebanyak 812.130 KK).

2. Jumlah masyarakat pada tahun 2016 yang memiliki KTP sebanyak 92,08%

dari target yang ditetapkan sebesar 91% (dari wajib KTP 1.768.309 orang,

yang memiliki KTP sebanyak 1.629.147 orang).


23

3. Jumlah masyarakat pada tahun 2016 yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak

78% dari target yang ditetapkan sebesar 73% (dari jumlah penduduk

2.516.461 orang yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 1.959.127 0rang).

4. Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan Tahun 2016 sebanyak 27,54 % dari

jumlah masyarakat yang meninggal sebanyak 806 orang yang diterbitkan akta

kematiannya sebanyak 222 orang.

5. Jumlah PD/Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan basis data terpadu

Kependudukan melalui Siidakep sebanyak 11 PD, dari 11 yang telah

ditetapkan.

Sasaran 1 dan 2 tersebut didukung oleh :

I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kegiatan

:Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Pengadaan alat cetak KTP-el)

II Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui kegiatan :

1. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan . Dengan

pagu anggaran Rp. 99.323.100,- terealisasi Rp. 98.758.800 ((99,43,%) dengan

output dari kegiatan tersebut adalah terpeliharanya Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan yang langsung langsung akses ke Kementerian

Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatata Sipil;

2. Pelayanan Terpadu Sidang Isbath Nikah,Pencatatan Nikah dan Penerbitan

Kutipan Akta kelahiran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 356.600.000,-

dan terealisasi sebesar Rp. 352.823.000,- atau 98,94%, dengan kegiatan

melaksanakan sidang isbath nikah bagi masyarakat miskin/belum mampu,

dengan keluarannya adalah surat nikah dan akta kelahiran bagi masyarakat

miskin/belum mampu.

Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian

Agama.

3. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Pelaporan Lahir,Mati,Pindah dan Datang

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.446.616.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

1.432.004.320,- atau 98,99%. Adapun kegiatan tersebut adalah melaksanakan

Bimbingan Teknis/Diseminasi Pencatatan dan Pelaporan LAMPID bagi Kepala

Seksi Pelayanan Umum, Operator Kecamatan dan Petugas Registrasi Desa,

dengan keluaran meningkatnya pengetahuan dan pemahaman petugas/aparatur

dalam melakukan pencatatan dan pelaporan.

4. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rapat dengan alokasi

Anggaran sebesar Rp. 1.567.700.000 dan terealisasi sebesar Rp.1.566.860.000,-

( 99,95%) dengan kegiatan pengadaan Blanco Kartu Keluarga untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat.

5. Sosialisasi dan Diseminasi Administrasi Kependudukan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.102.050.000 dan terealisasi sebesar Rp. 101.800.900,-

atau 99,76%. Adapun keluaran dari kegiatan tersebut adalah

memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang administrasi

kependudukan kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi.


24

6. Verifikasi dan Validasi Database Kependudukan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.428.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 417.708.450,,- atau

97,46%. Adapun keluaran dari kegiatan tersebut adalah memverifikasi database

kependudukan sebagai bahan untuk pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

Dengan penyerapan anggaran keseluruhan dari 6 kegiatan tersebut sebesar Rp.

3.969.955.470,- atau 42,58 % dari Rp. 9.322.480.400,- total

anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sukabumi.

Capaian kinerja pada Indikator Cakupan Kepemilikan KK dari target capaian 92%

tercapai sebesar 95,41 dan Indikator Cakupan Kepemilikan KTP dari target

sebesar 91% baru tercapai 92,08%, dan Indikator Cakupan Kepemilikan Akta

Kelahiran dari target sebesar 73% tercapai 78 % ,serta Cakupan Penerbitan Akta

Kematian dari target 25% tercapai 27,54% hal ini terjadi karena :

1. Masih banyaknya penduduk lanjut usia (LANSIA) yang tidak mengurus

dokumen administrasi kependudukan (KTP) , dengan alasan bahwa mereka

tidak merasa penting untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan,

karena tidak berurusan (kurang aktifitas diluar) dan tidak lagi berhubungan

dengan lembaga perbankan dan pemerintahan, sehingga kurang peduli untuk

memiliki KTP

2. Penduduk yang menginjak usia 17 Tahun (Penduduk Pemula Kepemilikan

KTP) di Kabuaten Sukabumi tercatat pertumbuhannya kurang lebih 42.500

orang setiap tahunnya, hampir 40% penduduk pemula tersebut tidak serta merta

mengurus kepemilikan KTP, hal ini mayoritas terjadi di wilayah perdesaan.

3. Bahwa di Kabupaten Sukabumi, setiap 1 (satu) hari ada pergeseran

penambahan usia mencapai 17 tahun sebanyak 153 orang, hal ini otomatis

menjadi penambahan sasaran/ target indikator yang harus dicapai sebagai

wajib KTP, sementara penduduk tersebut tidak lagsung mengurus kepemilikan

KTP nya.

4. Selanjutnya di Kabupaten Sukabumi, pertambahan migrasi in (migrasi masuk)

penduduk dari luar Kabupaten Sukabumi (Penduduk Pendatang), setiap bulan

rata-rata bertambah 540 orang, atau dalam 1 tahun rata-rata 6.480 orang.


25

5. Penduduk Kabupaten Sukabumi yang migrasi out (Keluar Kabupaten

Sukabumi) setiap bulan rata-rata 940 orang atau setiap tahun rata-rata 11.280

orang.

Dengan dinamisnya pertumbuhan dan mobilisasi keberadaan penduduk

dalam 1 (satu) wilayah, cakupan Kepemilikan KK, KTP dan Akta Kelahiran tidak

akan pernah bisa tercapai 100 %.

Dari tabel 3.1 Target dan Realisasi yang dicapai pada tahun 2016 termasuk

capaian katagori sangat tinggi untuk Indikator Cakupan Kepemilikan KK,

(103,70%) katagori sangat tinggi untuk Indkator Kepemilikan KTP(101,98%)

katogori Sangat Tinggi untuk Indikator Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

(106,86%) dan Katagori Sangat Tinggi untuk Cakupan Penerbitan Akta Kematian

(110,16)


26

3.4 Aspek Keuangan/ Anggaran

NO PROGRAM/

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

(Rp.) %

1 2 3 4 5

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2.164.951.700 2.132.174.672 98,49%

1 Belanja Pegawai 5.479.297.530 5.373.680.192 98,07%

2 Belanja Barang dan Jasa 1.396.871.700 1.388.954.672 99,43%

1. Penyediaan Alat Tulis

Kantor

306.235.600 306.004.885 99,92%

2. Penyediaan Alat Listrik dan

Elektonik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

1.500.000 1.500.000

100%

3. Belanja Perangko,Materai

dan Bnda Pos Lainnya

1.800.000 1.800.000 100%

4. Belanja Peralatan

Kebersihan dan bahan

Pembersih

24.596.000 24.360.520 99,04%

5. Belanja Pengisian Tabung

Pemadam Kebakaran

810.000

810.000 100%

6. Belanja Iklan 50.000.000 50.000.000 100%

7. Belanja Alat Dapur dan

Rumah Tangga

3.644.000 2.209.000 60,62%

8. Penyediaan Kawat/

Faxsimile/ internet

303.600.000 300.630.000 99,02%

9. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

45.000.000 45.000.000 100%

10. Penyediaan Jasa

Pengamanan Kantor

57.600.000 57.600.000 100%

11. Penyediaan Barang

Cetak dan Penggandaan

42.893.000

42.832.300 99,86%

12. Penyediaan makanan dan

Minuman

16.368.000 16.368.000 100%

13. Belanja Sewa Rumah/

Gedung UPTD

12.000.000 12.000.000 100%

14. Belanja Perjalanan Dinas 389.665.000 389.651.278 99,91%

15. Belanja Tenaga Ahli/

Instrukstur/ Narasumber

14.400.000 14.400.000 100%

II Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 2.456.950.895 2.426.995.644 98,78%%

1 Pengadaan Mebeulair 140.199.995 139.507.700 99,51%

2 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1.614.00.400 1.609.443.192 99,72,%

3 Pembangunan Gedung Kantor 273.650.000 272.496.500 99,58%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

50.000.000 49.749.455 99,50%

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

205.970.500 183.974.797 89,32%

6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung Kantor

30.800.000 30.135.000 97,84%


27

NO PROGRAM/

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

(Rp.) %

1 2 3 4 5

7 Kegiatan Rutin/berkala Buku-

buku Register Akta Kelahiran 142.330.000 141.689.000 99,55%

III Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 117.310.000 116.909.425 99,66%

1

Pendidikan Formal dan Pelatihan

(Bimtek Manajemen

Refresentatif)

117.310.000 116.909.425 99,66%

IV Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

72.658.000 72.658.000 100%

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realaisasi

Kinerja SKPD

72.658.000 72.658.000 100%

V Penataan Administrasi

Kependudukan 4.510.609.805 4.472.850.220 99,16%

1.. Pemeliharaan Jaringan Sistem

Informasi Administrasi

Kependudukan

99.323.100 98.758.800 99,43%

2. Pengkajian Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan

163.675.00 161.210.000 98,49,36%

3. Pelayanan Terpadu Sidang

Isbath Nikah,Pencatatan Nikah

dan Penerbitan Kutipan Akta

Kelahirn

356.600.000

356.600.000

352.823.000,-

352.823.000

98,94%

98,94%

4. Peningkatan Pelayanan

Pencatatan dan Pelaporan

Lahir,Mati,Pindah dan Datang

(LAMPID)

1.446.616.000 1.432.004.320 98,99%

5. Peningkatan Pelayanan

Pendaftaran Penduduk 1.567.700.000 1.566.860.000 99,95%

6. Penyusunan dan Pencetakan

Buku Profil Perkembangan

Kependudukan Kabupaten

Sukabumi

33.980.000 33.855.000 99,63%

7. Rapat Koordinasi Peningkatan

Pelayanan Pendaftaran

Penduduk Tingkat Kecamatan

266.035.700 263.179.750. 98,93%

9 Sosialisasi dan Diseminasi

Administrasi Kependukan 102.050.000 101.800.900 99,76%

10. Verifikasi dan Validasi Database

Kependudukan 428.600.000 417.708.450 97,46%

JUMLAH BELANJA

LANGSUNG 9.322.480.400 9.221.587.961 98,92%


28

3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.2

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No. Sasaran Indikator

KInerja

% Capaian

Kinerja

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Adminduk

1.Cakupan

Kepemilikan KK

2.Cakupan

Kepemilikan KTP

3.Cakupan

Kepemilikan Akta

4.Cakupan

Penerbitan Akta

Kematian

95,41%

92,08%

78 %

29,55%

98,92 %

1,08%

2. Meningkatnya

Kualitas

Pendataan dan

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Adminduk

SKPD/PD yang

terintegrasi dengan

basis data

kependudukan

melalui Siidakep

11 PD 98,92% 1,08%


25

3.6 Realisasi Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja dan Anggaran

No Sasaran Indikator Sasaran

Kinerja Keuangan

Target Realisasi % Realisasi Nama Program Pagu Realisasi %Realisa

si

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

kependudukan

dan Meningkatnya

Kualitas

Pendataan dan

Pemanfaatan

Teknologi

Aminduk

Cakupan

Kepemilikan KK

92% 95,41% 103,70% Program

Penataan

Administrasi

Kependudukan

9.322.480.400 9.221.587.961 98,92%

Cakuan

Kepemilikan KTP

91% 92,08% 101,98%

Cakupan

Kepemilikan Akta

kelahiran

Cakupan

Penerbitan Akta

Kematian

73%

25%

78%

29,55%

106,84%

118,20%


26

3.7 Pencapaian Rencana Aksi Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 3.4.

Realisasi Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2016

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET DAN REALISASI

KET. TRI I TRI II TRI III TRI IV

T R Capaian T R Capaian T R Capaian T R Capaian

1 Meningkatnya

Kualiats

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

1. Cakupan

Kartu

Keluarga

90,5

0

90,5

0

100 91 91 100 01.5

0

91,5

0

100 92 95,41 103,70 %

2. Cakupan

Kepemilikan

KTP

89,5

0

87 97,20 90 87,5

0

97,22 90,5

0

87,5

0

96,68 91 92,80 101,98 %

3.

4.

Cakupan

Kepemilikan

Akta

Kelahiran

Cakupan

Penerbitan

Akta Kematian

72

15

72

20

100

133,33

74

17

74,5

0

25

100,67

147,05

75

20

75

27

100

135

75

25

75,82

29,55

106,84

118,20

%

%

2. Meningkatnya

Kualitas

Pendataan dan

Pemanfaatan TI

1. Jumlah

SKPD/PD

yang

terintegrasi

dengan Basis

Data Terpadu

Kependudukan

6 6 100 7 7 100 9 9 100 11 11 100 %


27

laporan Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016

28

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Kinerja

Pada tahun 2016 berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran

mengenai capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sukabumi secara keseluruhan dari 2 sasaran berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021

menunjukan keberhasilan pencapaian Sasaran I:

capaian katagori sangat tinggi untuk Indikator Cakupan Kepemilikan KK, (95,41%)

katagori sangat tinggi untuk Indkator Kepemilikan KTP (101,98%) katogori sangat

Tinggi untuk Indikator Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (106,86%) dan

Katagori Sangat Tinggi untuk Cakupan Penerbitan Akta Kematian (110,16).

Sedangkan untuk sasaran II dengan Capaian Katagori Sangat tinggi yaitu meningkatnya

Kualitas Pendataan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Administrasi kependudukan,

sehingga terwujudnya satu data Kependudukan berskala Kabupaten.

Laporan Kinerja Instansi tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari

serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja

dalam rangka pencapaian visi dan misi selama tahun anggaran 20156

4.2. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Dalam tahun 2016 terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya

pencapaian sasaran kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sukabumi, meliputi:

4.2.1. Masih kurangnya pemahaman penduduk terhadap pemanfaatan penggunaan

Dokumen administrasi kependudukan sebagai dokumen resmi yang mempunyai

kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil.

4.2.2. Masih rendahnya kesadaran penduduk terhadap kepemilikan dokumen

Administrasi kependudukan sebagai alat bukti autentik identitas diri yang

dihasilkan dari pelayanan pedaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

4.2.3. Belum optimalnya penataan dan pengintegrasian data kependudukan yang

berbasis NIK Nasional dengan SKPD/ Instansi/ Kecamatan/ Desa Kelurahan

sebagai data kependudukan terpadu (satu data kependudukan) berskala

kabupaten.

laporan Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016

29

4.2.4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan.

4.2.5. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM terutama SDM yang berstatus

PNS penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan.

4.2.6. Masih terbatasnya anggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Ada beberapa langkah yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sukabumi dalam mengantisipasi segala kendala/ hambatan yang dihadapi,

antara lain :

4.3.1 Peningkatan Sosialisasi dan Diseminasi kebijakan administrasi kependudukan.

4.3.2 Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil serta peristiwa kependudukan dan peristiwa

penting lainnya melalui koordinasi antar SKPD/ Instansi/ Kecamatan.

4.3.3 Peningkatan dan pengembangan penataan dan pengintegrasian data

kependudukan yang berbasis NIK Nasional dengan SKPD/ Instansi/ Kecamatan

Desa/ Kelurahan, dengan penerapan penyelenggaraan Sistem Informasi Itegrasi

database Kependudukan (Siidakep) Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai

hasil pengembangan dari Sistem Informasi Adminisrasi Kependudukan (SIAK).

4.3.4 Peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan adminisrasi

kependudukan dengan pengadaan mesin cetak KTP-el di 47 Kecamatan, dan

Usulan Pembentukan dari 7 UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi

47 UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4.3.5 Peningkatan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan operator dan Petugas

Registrasi Desa melalui Bimbingan Teknis.

4.3.6 Peningkatan pemenuhan anggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan,

melalui usulan tambahan anggaran.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL,

H. SOFYAN EFFENDY

Pembina Utama Muda,

Nip. 196309021985031009

bab i pendahuluan 1.1. gambaran umum - portal resmi ... 2016.pdf · laporan kinerja (lkj) dinas...

Documents