sukabumi januari 2016 -...
TRANSCRIPT
1
LAPORAN TAHUNAN 2015
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
Sukabumi JANUARI 2016
2
DAFTAR ISI
BAB I
Pendahuluan……………………………………………………………………………………………………………………... 3
BAB II
Struktur Organisasi (Tupoksi)……………………………………………………………………………………………… 6
BAB III
Pembinaan dan Pengelolaan …………………………………………………………………………………………….. 12
BAB IV
Pengawasan ……………………………………………………………………………………………………………………… 25
BAB V
Kesimpulan dan Rekomendasi ………………………………………………………………………………………….. 27
BAB I
3
Pendahuluan
A. Kebijaksanaan Umum Peradilan
Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang
salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang
merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.
Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
dimana segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun
urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung .
perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung
jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan kompleks.
Setelah diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan Keppres No. 21 tahun
2004, Pengadilan Negeri Sukabumi yang merupakan Pengadilan Tingkat pertama memiliki tugas
dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata
cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan, karena bukan saja menyangkut
aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, kepegawaian, keuangan, umum
dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri.
Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang
telah dilakukan adalah dengan di sahkannya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan–ketentuan
pokok kekuasaan kehakiman. Sehubungan dengan hal tersebut telah pula di ubah Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah
Agung. Begitu pun Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang
merupakan salah satu Undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di
4
bawah Mahkamah Agung, telah pula diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Selain adanya pembentukan dan perubahan undang-undang, disamping itu pula
sekarang ini sedang gencar-gencarnya dilakukan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Dengan adanya Reformasi Birokrasi tersebut, maka
telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008
tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan yang ada dibawahnya.
Dengan adanya Reformasi Birokrasi tersebut, maka Pengadilan Negeri Sukabumi telah
berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, baik dengan menegakkan disiplin kerja, maupun
dengan meningkatkan kualitas institusi Lembaga Peradilan/Pengadilan Negeri Sukabumi yang
agung serta dengan meningkatkan kualitas pelayanan hukum secara optimal dan
meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) aparatur pada Pengadilan Negeri
Sukabumi.
Terkait hal tersebut di atas administrasi pengadilan dapat dibedakan menurut jenisnya
dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi
kesekretariatan. Namun demikian masih tetap dalam satu garis koordinasi dan
pertanggungjawaban yaitu seorang Panitera/ Sekretaris.
Penyelenggaraan administrasi di bidang Justisial maupun Non-Justisial di Pengadilan
Negeri Sukabumi selalu meningkat di setiap tahunnya, hal mana dapat dilihat dalam rincian
Tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
B. VISI DAN MISI
5
Visi Pengadilan Negeri Sukabumi
Mewujudkan Pengadilan Negeri Sukabumi yang Agung.
Misi Pengadilan Negeri Sukabumi
1. MEWUJUDKAN PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT BIAYA RINGAN DAN
TRANSPARANSI.
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR PERADILAN DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT.
3. MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN.
4. MELAKSANAKAN TERTIB ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PERADILAN YANG EFEKTIF
DAN EFISIEN.
5. MENGUPAYAKAN TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PERADILAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN YANG BERLAKU "
BAB II
6
Struktur Organisasi (Tupoksi)
A. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sukabumi
KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI DWI WINARKO, SH.,MH.
WAKIL KETUA
YUS ENIDAR, SH.,MH.
PANITERA RATNA SUMINAR, SH.MH.
SEKRETARIS
EDI SUPRIADI, SE.
WAKIL PANITERA SUGIRI, SH.
PANITERA MUDA PERDATA
HARIS FADILLAH, SH.,
PANITERA MUDA PIDANA DJADJANG SUDARMAN
PANITERA MUDA HUKUM
TJETJEP HIDAYAT
KEPALA SUB.BAGIAN PERENCANAAN, IT, dan PELAPORAN EKA NURJANAH
KEPALA SUB.BAGIAN UMUM dan KEUANGAN
ILHAM SAPUTRA, ST.
KEPALA SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA IYAN RUHYANA
A. Standar Operasional Prosedur (SOP)
7
1. Eselon II : Tidak Ada;
2. Eselon III:
Ketua Pengadilan, antara lain:
1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan
rutin/pembangunan
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi
petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh
karyawan
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat
Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
b. Masalah-masalah yang timbul
c. Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan
Jurusita di daerah hukumnya
d. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan
dilaporkan kepada Mahkamah Agung
4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari
ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
5. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu,
Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya
perkara)
Wakil Ketua Pengadilan
8
1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang,
pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Mewakili Ketua bila berhalangan
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua
4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah
dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan
hasil pengawasan tersebut kepada Ketua
Panitera
1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus
menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan
pidana maupun situasi keuangan
3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku
daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya
yang disimpan di Kepaniteraan
4. Membuat salinan putusan
5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua
Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan
Sekretaris
Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan
3. Eselon IV :
9
Panitera Muda
1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan
jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan
pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Kepala sub – Perencanaan, IT, dan Pelaporan
1. Pengajuan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).
2. Memasukkan Rencana Umum Pengadaan untuk belanja barang dan belanja Modal ke
Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
3. Melakukan update pemutahiran (update) data pada website Pengadilan Negeri
Sukabumi
4. Memastikan web SIPP Sukabumi dapat diakses oleh pegawai dan masyarakat umum
5. Memastikan melakukan pengiriman data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
local ke SIPP MA dan SIPP Web PN Sukabumi
6. Membuat dan Merekapitulasi seluruh laporan dari tiap-tiap bagian Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Sukabumi.
Kepala sub - Bagian Umum dan Keuangan
1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara
3. Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak,
pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan
diluar perkara pengadilan
10
Kepala sub - Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana adalah unsur pembantu
Sekretaris yang:
1. Menangani keluar masuknya pegawai
2. Menangani pensiun pegawai
3. Menangani kenaikan pangkat pegawai
4. Menangani gaji pegawai
5. Menangani mutasi pegawai
6. Menangani tanda kehormatan
7. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll
4. Staf
5. Fungsional:
Panitera Pengganti
Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan
kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.
Jurusita
Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua
Majelis
Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-
protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada
pihak-pihak terkait
11
B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
1. Eselon II Jumlah : -
2. Eselon III Jumlah : 4
3. Eselon IV Jumlah : 7
4. Staf Jumlah : 5
5. Fungsional Jumlah : 20
BAB III
12
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
1. Profil Sumber Daya Manusia
JUMLAH HAKIM DAN TENAGA TEKNIS
1 PEJABAT FUNGSIONAL
NO
.
JABATAN NAMA PANGKAT/GOL TGL.PELANTIKAN
1 2 3 4 5
1. KETUA DWI WINARKO ,SM.,MH. Pembina Utama
Muda (IV/c) 21-08-2015
2 WAKIL KETUA YUS ENIDAR, SH.,MH Pembina Utama
Muda (IV/c) 20-11-2014
4 HAKIM AHMAD SYARIF,SH.,MH Penata Tk.I (III/d) 03-11-2003
5 HAKIM WIDYATINSRI K. Y. SH., MH Penata Tk.I (III/d) 26-01-2006
6 HAKIM GOLOM SILITONGA SH., MH Penata Tk.I (III/d) -
7 HAKIM NOVRIDA DIANSARI, SH. Penata Tk.I (III/d) -
8 HAKIM SUSI PANGARIBUAN, SH Penata Tk.I (III/d) -
9 PANSEK RATNA SUMINAR, SH.,MH PEMBINA (IV/a) 30-10-2014
10 WAPAN SUGIRI,SH PENATA TK I (III/d) 04-10-2013
11 Panitera
Pengganti
H.N. EKA PUTRA, SH PENATA TK I (III/d) -
12 Panitera
Pengganti
ABDUL HAMID, SH PENATA TK I (III/d) 29-08-2006
13 Panmud HARIS FADILLAH, SH PENATA TK I (III/d) 28-02-2008
13
Perdata
14 Panitera
Pengganti
H.YANI SOFYAN,SH. PENATA TK I (III/d ) 31-05-2004
15 Panitera
Pengganti
BAMBANG ERY HARA YUSUF PENATA (III/c) 28-11-1998
16 Panitera
Pengganti
HERMAN YUNUS PENEATA (III/c) 11-10-1997
17 Panitera
Pengganti
KUSNADIRYA SOFIYAN HIDAYAT PENATA (III/c) 25-03-2000
18 Panitera
Pengganti
NUNUNG SUTRISNO PENATA ( III/c ) 16-12-1997
19 Panmud
Pidana
DJADJANG SUDARMAN PENATA ( III/c ) 28-04-2005
20 Panmud
Hukum
TJETJEP HIDAYAT PENATA (III/c) 09-09-2002
21 Panitera
Pengganti
RINA AGUSTINA,SH. Penata Muda (TK.I
III/b)
29-01-2008
22 JURUSITA WARSA Penata Muda (TK.I
III/b)
21-07-2008
23 JURUSITA SUPARMAN Penata Muda (TK.I
III/b)
18-06-2002
24 JURUSITA HERDIS SETIAWAN Penata Muda (TK.I
III/b)
31-07-1999
25 JURUSITA ENDRIFAN FAKARTIDZA Penata Muda (III/a) 06-01-2011
26 Jurusita
Pengganti
AGUS SUPARMAN Penata Muda
(III/a)
05-08-2003
27 Jurusita
Pengganti
ASEP KURNIA Pengatur TK.I
(II/d)
12-12-2007
28 Jurusita
Pengganti
AGUS SOFIYAN Pengatur (II/c) 12-12-2007
14
29 Jurusita
Pengganti
WAWAN SANWARI Pengatur (II/c) 12-12-2007
30 Jurusita
Pengganti
SITI JULIAWATI Pengatur (II/c) 01-02-2012
31 Analisis
Laporan
DIMPO IRNA ANGELINA, SH Penata Muda
(III/a)
-
II. PEJABAT STRUKTURAL
N0. JABATAN NAMA PANGKAT/GOL TGL.PELANTIKAN
1 2 3 4 5
1. Sekretaris EDI SUPRIADI ,SE Penata Tk.I (III/d) 08-07-2011
2. Kasubag Umum
dan Keuangan
ILHAM SAPUTRA,ST. Penata (III/c) 15-10-2010
3. Kasubag
Kepegawaian,
Organisasi, dan
Tata Laksana
IYAN RUHYANA Penata (III/c) 02-06-2008
4. Kasubag
Perencanaan, IT,
dan Pelaporan
EKA NURJANAH Penata Muda Tk.I
(III/b)
19-05-2011
III. STAF
No. NAMA Staf/Bagian Pangkat/Gol Keterangan
1 2 3 4 5
1. TAUFIQ HIDAYATURAHMAN,SH. Staf Perdata Penata Muda Bendahara
15
(III/a) Penerima
2. AGUNG NUGROHO,ST. Staf Kepegawaian Penata Muda
(III/a)
Operator Website
3. EPPI AFRIANDI P.A.Md. Staf Keuangan Pengatur TK.I (
II/d )
Juru Bayar Gaji
4. WIWIN WINARTI, SH. Staf Keuangan Penata Muda TK.I
(III/b)
Bendahara
Pengeluaran
5 DIMPO IRNA ANGLEINA, SH Staf Perencanaan,
IT, Pelaporan
Penata Muda
(III/a)
Analis Pelaporan
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Untuk menunjang kegiatan administrasi yang semakin meningkat, maka dibutuhkan
beberapa orang CPNS atau pegawai baru untuk ditempatkan di beberapa bagian di Pengadilan
Negeri Sukabumi. Kebutuhan pegawai tersebut antara lain :
No. NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1 2 3
1 Operator Komputer sebanyak 3 Orang D3 Komputer
2 Tenaga Administrasi sebanyak 4 Orang SMA/SMK/SMEA Akuntansi/Tata Buku
3 Pustakawan 1 Orang D3 Pustakawan
4 Verivikator Keuangan 1 Orang D3 Akuntansi
5 Penata Laporan Keuangan 1 Orang S1 Ekonomi Akuntansi
6 Perencana 1 Orang S1 Ekonomi Manajemen
16
3. Mutasi
NO NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU
1 2 2 3
1 KUSDINAR, SH PP PN SUKABUMI PP PN BALE BANDUNG
2 YUANNE MARIETTA RM. SH.,MH Hakim Pratama Utama PN Sukabumi
Hakim Pratama Utama dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yudisial) pada Pengadilan TInggi Banten
3 WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH.MH
KPN KLAS IB SUKABUMI WKPN KLAS IA BATAM
4 DWI WINARKO SH.,MH WKPN CIANJUR KPN KLAS IB SUKABUMI
5 SUSI PANGARIBUAN, SH Hakim PN Palopo Hakim PN Sukabumi
6 SYAMSUAR, SH Panitera/ Sekretaris PN Sukabumi
Panitera Muda Hukum Pengadilan TInggi Bangka
Belitung
7 RATNA SUMINAR, SH.,MH Panitera PN CIbadak Panitera PN Sukabumi
8 HN. EKA PUTERA, SH Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat
Panitera Pengganti PN Sukabumi
9 YUS ENIDAR, SH.,MH Wakil Ketua PN Sukabumi Hakim PN Tanjung Karang
10 WIDYATINSRI KUNCORO YAKTI, SH.,MH
Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi
Hakim dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisia) pada
Mahkamah Agung RI sebagai Sekretaris Tim Badan
Pengawasan
4. Promosi
NO NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU
1 2 2 3
1 RATNA SUMINAR, SH.,MH PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI
SUKABUMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
2 EDI SUPRIADI, SE WAKIL SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI
SUKABUMI
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
3 ILHAM SAPUTRA, ST KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN
KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
4 EKA NURJANAH KEPALA SUB. BAGIAN UMUM
KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN , IT, DAN
PELAPORAN
5 IYAN RUHYANA KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI,
DAN TATA LAKSANA
17
5. Pensiun
NO NAMA T M T PENSIUN
1 2 3
1 - -
B. Keadaan Perkara
1. Rekapitulasi Perkara
Perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Sukabumi selama Tahun Anggaran 2015
berjumlah 80 perkara untuk perkara Perdata dan 464 perkara untuk perkara Pidana.
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis
Pada Pengadilan Negeri Sukabumi terdapat 3 (tiga) Majelis selama Tahun 2015. Rasio
Perkara terhadap Majelis 26:1 untuk perkara Perdata. Dan 154:1 untuk perkara Pidana.
3. Putusan yang diajukan Banding:
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang akan dikuatkan Tk. Banding;
- Perdata : 6
- Pidana : 11
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding;
- Perdata : -
- Pidana : 1
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding;
- Perdata : -
- Pidana : -
4. Putusan yang diajukan Kasasi:
a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi;
- Perdata : -
- Pidana : -
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi;
18
- Perdata : -
- Pidana : -
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk.
Kasasi;
- Perdata : -
- Pidana : -
d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi;
- Perdata : -
- Pidana : 4
e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi;
- Perdata : -
- Pidana : -
5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) :
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan diku Putusan Pengadilan Tk. I
yang tkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi yang
dikuatkan Tk.PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak diterima Tk. Kasasi
yang dikuatkan Tk. PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang
dikuatkan Tk. PK;
- Perdata : -
- Pidana : 4
19
e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang
dikuatkan Tk. PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang
dibatalkan Tk. PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding yang dibatalkan Tk. Kasasi yang
dibatalkan Tk. PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk.
Kasasi yang dibatalkan Tk. PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding yang dikuatkan Tk. Kasasi yang
dibatlkan Tk. PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding yang dibatalkan Tk. Kasasi
yang dibatalkan Tk. PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
k. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk.
PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
20
m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk.
PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan
Tk. PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima
Tk. PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat
diterima Tk. PK;
- Perdata : -
- Pidana : -
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
1. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
Gedung Kantor : Alamat Jalan Bhayangkara No. 105 Sukabumi
a. PENGADAAN
21
- Penambahan nilai gedung dan bangunan berupa pemagaran & rehabilitasi
rumah dinas (1 Unit) seluas 100m2
b. PEMELIHARAAN
Dalam Pemeliharaan Kantor Pengadilan Negeri Sukabumi dikerjakan oleh 4 orang
tenaga Honorer 3 cleaning service dan 1 tukang kebun untuk menata halaman dan
kebersihan lingkungan kantor serta sekitarnya setiap harinya dibantu oleh 2 orang
Satpam dan 2 orang sopir untuk menjaga keamanan terutama di malam hari
diadakan Piket malam secara bergiliran untuk seluruh Pegawai Pengadilan Negeri
Sukabumi.
Kebersihan kantor dan sekitarnya dilaksanakan oleh seluruh pegawai pada setiap hari
Jumat berupa kerja bakti.
c. PENGHAPUSAN
Tidak ada
d. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG
o PENGADAAN
Pengadaan server sebanyak 1 sistem
o PEMELIHARAAN
Service computer,Laptop,Genset,AC,Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 pada Kantor Pengadilan Negeri Sukabumi.
e. PENGHAPUSAN
Penghapusan kendaraan dinas roda 2 No.Pol F 3023 S sesuai dengan SK dari
Badan Urusan Administrasi MA-RI No.124.M/BUA/SK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.
Tersedianya fasilitas:
1 unit gedung musholla
Kantin
Halaman parkir di depan gedung dan di samping gedung
Rumah Tempat Tinggal Satpam
22
D. Pengelolaan Keuangan:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- Anggaran : Rp.4.694.137.000,-
- Realisasi (Bruto) : Rp.4.548.807.527,-
Pengembalian Belanja : (Rp. 18.602,-)
- Realisasi (Neto) : Rp.4.548.788.925,- (96,90%)
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- Anggaran : Rp.204.700.000,-
- Realisasi (Bruto) : Rp.204.175.000,-
Pengembalian Belanja : (Rp. 0,-)
- Realisasi (Neto) : Rp.204.175.000,- (99,74%)
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
- Anggaran : Rp.84.150.000,-
- Realisasi (Bruto) : Rp.83.914.780,-
Pengembalian Belanja : (Rp. 0,-)
- Realisasi (Neto) : Rp.83.914.780,- (99,72%)
Pengelolaan PNBP TA 2015 :
1. DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi :
Estimasi Pendapatan : Rp.36.472.464,-
Realisasi PNBP : Rp.34.224.137,- (93,83%)
2. DIPA 03 – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum :
Estimasi Pendapatan : Rp. 4.860.000,-
Realisasi PNBP : Rp.10.300.100,- (211,93%)
23
E. Dukungan Teknologi Informasi;
Sudah tersedianya sarana informasi pada kantor Pengadilan Negeri Sukabumi,namun
belum adanya pegawai khusus (Operator) yang menangani langsumg sarana informasi
tersebut.
a. Perangkat Keras di Pengadilan Negeri Sukabumi berupa P.C. unit, Laptop, printer dan
perangkat jaringan ( LAN ).
b. Perangkat Lunak di Pengadilan Negeri Sukabumi berupa anti virus kasper sky dan
windows 7.
F. Regulasi Tahun 2015
- Pelaksanan Reformasi Birokrasi pada Area:
1. Manajemen Perubahan
2. Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kulaitas Pelayanan Publik
24
BAB IV
PENGAWASAN
A. Internal
Pengadilan Negeri Sukabumi selama tahun 2015 telah melakukan pengawasan baik yang
berkaitan dengan tugas-tugas teknis maupun tugas-tugas administrasi/ kesekretariatan.
Adapun upaya pengawasan di bidang internal tersebut di Pengadilan Negeri Sukabumi
setiap bulan telah diadakan rapat bulanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi
mengikutsertakan seluruh pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan seluruh karyawan
di lingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi. Dalam rapat bulanan tersebut dilakukan evaluasi
hasil pekerjaan selama sebulan sebelumnya oleh bagian kesekretariatan maupun kepaniteraan
dan evaluasi pelaksanaan penanganan perkara yang ditanganni oleh Hakim, Panitera Pengganti
dan Jurusita.
Dan hasil dari evaluasi tersebut setelah dipaparkan dalam rapat bulanan tersebut maka
seluruh pejabat teknis maupun struktural yang menangani tugas-tugasnya dapat dikontrol
sudah sejauh mana tugas dilaksanakan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapinya untuk
dapat menghasilkan hasil tugas yang optimal.
Bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi dalam hal pelaksanaan pengawasan telah mengacu
kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Terdapat 2 jenis pengawasan
yakni:
1. Pengawasan Melekat
Yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan
represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan
efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Fungsional
25
Yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Bahwa di Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Koordinator Pengawas adalah Wakil
Ketua Pengadilan dan juga dibantu oleh Hakim-hakim pengawas bidang. Kemudian Wakil Ketua
Pengadilan melaporkan seluruh hasil-hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan
Negeri, hal tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya.
B. Evaluasi
Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan
pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui laporan pengawasan
yang dilakukan oleh masing-masing hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut,
pimpinan pengadilan dapat mengetahui kendala-kendala yang sedang dihadapi dalam
melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh hakim
pengawas. Dari evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang
akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.
Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Sukabumi telah berjalan dengan
baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat
yang bertanggung jawab. Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang pun telah berjalan
dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan
pengawasan dan arahan-arahan,
26
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
KESIMPULAN
Dari hasil laporan tahunan telah mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Pengadilan Negeri Sukabumi selama tahun 2015 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan
dari tahun ke tahun penyelenggaraan administrasi di bidang Yudisial dan Non Yudisiall selalu
meningkat kearah yang lebih baik.
Pimpinan penyelenggaraan administrasi di bidang Yudisial maupun Non Yudisiall dalam
hal ini Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, yang dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh
Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris, Para Hakim serta unsur-unsur Pimpinan lainnya dan para staf,
dari tahun ke tahun telah berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja menuju Reformasi
Birokrasi demi terwujudnya transparansi di Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga pelayanan
kepada masyarakat pencari keadilan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin.
REKOMENDASI
Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia yang profesional, maka
pegawai Pengadilan Negeri Sukabumi perlu diikutsertakan dalam berbagai pelatihan-pelatihan
dan dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dari Pengadilan Tinggi selaku Koordinator
Wilayah dan dari Mahkamah Agung RI kepada satker-satker dibawah lingkungan Mahkamah
Agung RI.
Demikian laporan tahun 2015 ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam
melaksanakan kebijakan selanjutnya.
Sukabumi, Januari 2016 Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi
DWI WINARKO SH., MH
NIP:196105201988031003