laporan akuntabilitas kinerja ... -...

2

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 3 A. Umum ......................................................................................................................................... 7 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ............................................................................................... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................................................................... 7 Tujuan dan Sasaran ........................................................................................................................ 7 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ............................................................................................... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2016 .......................................................................................... 12 A.CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) ........ 12 B.REALISASI ANGGARAN ............................................................................................................... 45

BAB IV KESIMPULAN DAN AGENDA KEDEPAN.............................................................................. 47 A.Kesimpulan .................................................................................................................................. 47 B.AGENDA KEDEPAN ..................................................................................................................... 49

BAB V PENUTUP .................................................................................................................................. 51

3

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Berdasarkan peraturan perundangan pengelolaan B3 telah dilakukan berbagai program dan kegiatan dalam upaya untuk mencapai target-target kinerja di bidang pengelolaan B3, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019. Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Pengelolaan B3 Tahun 2016 disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengelolaan B3, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi KLHK Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Direktorat Pengelolaan B3 menyelenggarakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi, sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Direktorat Pengelolaan B3 mememiliki fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kebijakan penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

6. Supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan konvensi, pengendalian, inventarisasi penggunaan, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;

7. Pelaksanaan adminitrasi direktorat.

Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas a) Subdirektorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya dan Beracun; b) Subdirektorat Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun, c) Subdirektorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun, d) Subdirektorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun, dan e) Subbagian Tata Usaha. Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan B3, Tahun 2016 disusun sebagai wujud manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja penetapan kinerja, diukur dengan indikator-indikator kegiatan yang sudah ditetapkan sebagaimana dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang telah dibebankan, Direktorat Pengelolaan B3, dibantu oleh 4 orang sub direktorat, 8 orang Kepala Seksi dan 1 orang Kepala Sub. Bidang Tata Usaha sebagaimana dapat dilihat pada Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan B3, berikut:

4 | L a p o r a n A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a D i r e k t o r a t P e n g e l o l a a n B 3

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan bahan berbahaya Beracun

Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (PermenLHK No. 18 tahun 2015)


Tabel 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai

1. S3 1

2. S2 12

3. S1 23

4. D3 2

5. SMU Sederajat 12

6. SMP -

Jumlah 50

Tabel 1.2. Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

No Tingkat Jabatan Jumlah Pegawai

1. Eselon II 1

2. Eselon III 4

3. Eselon IV 9

4. Staf PNS 21

5. Tenaga Honorer 15

Jumlah 50

Tabel 1.3. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

No Tingkat Golongan Jumlah Pegawai

1. IV c 1

2. IV b 3

3. IV a 9

4. III d 5

5. III c -

6. III b 5

7. III a 7

8. II d 1

9. II b 4

10. Non Golongan 15 (HONORER)

Jumlah 50


C. Peran Dalam Dukungan Prioritas Reformasi Birokrasi Kementerian LHK 2015-2019

Sebagai bagian dari organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengelolaan B3-Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Prioritas Reformasi Birokrasi Kementerian LHK 2015-2019. Setidaknya ada 2 (dua) target yang akan diupayakan yaitu:

a. Memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di KLHK; dan

b. Memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerja Direktorat Pengelolaan B3 yang menjadi target prioritas RB LHK Tahun 2015-2019.

Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Direktorat Pengelolaan B3 KLHK juga merujuk pada Peraturan Menteri LHK Nomor: P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.481/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kegiatan Direktorat Pengelolaan B3, dalam konteks reformasi birokrasi yang terrmasuk dalam Agenda Prioritas KLHK 2015-2019 (isu strategis Pelayanan Publik) adalah “peningkatan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3”. Untuk target tahun 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga akan berpartisipasi dalam gelaran Inovasi Pelayanan Publik Nasional yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu Direktorat Pengelolaan B3 akan berupaya dalam peningkatan kinerja internal untuk mendukung aksi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah menjadi komitmen sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Renja KLHK, dengan didukung oleh kesiapan SDM internal, serta system, mekanisme kerja dan penganggaran.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target-target tahun 2016

Dalam Rencana Strategis Direktorat Pengelolaan B3 Tahun 2015-2019 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya melaksanakan pencapaian kinerja, Direktorat Pengelolaan B3 melaksanakan program dan kegiatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Renstra Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3 (S1.P11).

Sasaran:

1. Pengembangan kebijakan dan peraturan di bidang pengelolaan B3; 2. Pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan pengelolaan B3; 3. Kajian dan pengembangan teknologi pengelolaan B3; 4. Pengembangan sistem informasi tatakelola B3; 5. Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis pengelolaan B3; 6. Implementasi konvensi dan kerjasama luar negeri pengelolaan B3.

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuandan sasaran pengelolaan B3 dalam Rencana Strategis Pengelolaan B3 Tahun 2015-2019, telah ditetapkan bahwa pencapaian tersebut dilaksanakanmelalui pendekatan empat pilar yaitu:

(1). Perangkat Kebijakan Strategis;

(2). Pelaksanaan Kebijakan Operasional;

(3). Peningkatan kapasitas;

(4). Kemitraan dan kerjasama Internasional.

1) Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Persentase jumlah dan Jenis B3 yang beredar dan digunakan melalui registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 % (S1.P11.K2.1.IKK.a);

2. Presentase kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 % (S1.P11.K2.1.IKK.b);

3. Persentase jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya meningkat setiap tahun (S1.P11.K2.2.IKK.a);


4. Jumlah Jenis B3 yang dibatasi peredaran dan penggunaannya (S1.P11.K2.2.IKK.b); 5. Jumlah Jenis B3 yang dihapuskan (S1.P11.K2.2.IKK.c).

Tabel 2.1: Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan

Tujuan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3 (S1.P11)

Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional mengenai B3 sebesar 100% (S1.P11.K2.1)

Persentase jumlah dan jenis B3 yang beredar dan digunakan melalui teregistrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100% (S1.P11.K2.1.IKK.a)

Persentase kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100% (S1.P11.K2.1.IKK.b)

Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan menjadi sebesar 100% (S1.P11.K2.2)

Persentase jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya meningkat setiap tahun (S1.P11.K2.2.IKK.a)

Jumlah jenis B3 yang dibatasi peredaran dan penggunaannya sebanyak 2 jenis (S1.P11.K2.2.IKK.b)

Jumlah jenis B3 yang dihapuskan sebanyak 2 jenis (S1.P11.K2.2.IKK.c)

Berdasarkan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2016 dan mengacu pada Renja Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya TA 2016, maka kegiatan tahun 2016 ini tetap berpedoman pada RKP Tahun 2016, Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2016 serta Rencana Kerja Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya TA 2016. Rencana Kinerja Tahun 2016 Direktorat Pengelolaan B3 ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Masing-masing tujuan memiliki sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja sebagai keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan.


Untuk tahun 2016, Direktorat Pengelolaan B3,melaksanakan program dan kegiatansesuai target sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 pada Rencana Kinerja Direktur Jenderal PSLB3 Tahun 2016 dengan rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut;

Tabel 2.2: Target Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan B3 Tahun 2016

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/IKK

TARGET

2016

KETERANGAN

(baseline data)

1. Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional mengenai B3 sebesar 100%

Persentase jumlah dan Jenis B3 yang beredar dan digunakan melalui registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 %

100%

Laporan jumlah dan jenis B3 yang beredar dan digunakan melalui registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan

Presentase kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 %

100%

Laporan kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan

2. Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan menjadi 100%

Persentase jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya meningkat setiap tahun

40%

Baseline data jumlah dan kenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya tahun 2014

Jumlah Jenis B3 yang dibatasi peredaran dan penggunaannya 2 Jenis

Laporan jumlah dan jenis B3 yang direncanakan dibatasi peredaran dan penggunaannya

Jumlah Jenis B3 yang dihapuskan

2 Jenis

Laporan jumlah dan jenis B3 yang direncanakan akan dihapuskan


Tabel 2.3 : Sasaran Unit Kegiatan, Indikator Unit Kegiatan dan Target Capaian 2016 hingga tahun 2019 Direktorat Pengelolaan B3

Sasaran Unit Kegiatan Indikator Unit Kegiatan Target 2016 Target 2019

S1.P11.K2.1.UK1: Meningkatnya tata kelola B3 melalui penerapan konvensi, penyusunan peraturan dan pelaksanaan bimbingan teknis

S1.P11.K2.1.UK1.UI1: Tersedianya 8 Rancangan peraturan penerapan konvensi B3

2 Peraturan 2 Peraturan

S1.P11.K2.1.UK1.UI2: Terlaksananya 9 bimbingan teknis penerapan konvensi B3 di 6 lokasi P3E

50 orang 60 orang

S1.P11.K2.1.UK1.UI3: Terlaksananya Supervisi penerapan Rencana Aksi Nasional Konvensi Pengelolaan B3 di 24 Provinsi

30 orang 50 orang

S1.P11.K2.1.UK2: Meningkatnya jumlah registrasi, notifikasi dan rekomendasi

S1.P11.K2.1.UK2.UI1: Terlaksananya kegiatan registrasi B3 sebesar 100%

1500 Surat Permohonan Registrasi B3

1500 Surat Permohonan Registrasi B3

S1.P11.K2.1.UK2.UI2: Terlaksananya kegiatan notifikasi B3 sebesar 100%

20 Surat Persetujuan Notifikasi B3

20 Surat Persetujuan Notifikasi B3

S1.P11.K2.1.UK2.UI3: Terlaksananya kegiatan rekomendasi pengangkutan B3 sebesar 100%

60 Surat Rekomendasi Pengangkutan

B3

75 Surat Rekomendasi Pengangkutan

B3

S1.P11.K2.1.UK3.1: Meningkatnya data jumlah dan jenis B3 melalui kegiatan inventarisasi

S1.P11.K2.1.UK3.1.UI1: Tersedianya data jumlah dan jenis B3 di sektor Manufaktur, Jasa, Kesehatan dan Pertanian (MJKP) sebesar 100%

840 Ton 2.100.000 Ton

S1.P11.K2.1.UK3.1.UI2: Tersedianya data jumlah dan jenis B3 di sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas (PEM) sebesar 100%

360 Ton 900 Ton

S1.P11.K2.1.UK3.2: Membangun dan mengembangkan sistem informasi tata kelola B3 nasional

S1.P11.K2.1.UK3.2.UI1: Tersedianya aplikasi sistem data dan informasi tata kelola B3 nasional yang aplikatif

1 Aplikasi 1 Aplikasi

S1.P11.K2.2.UK4.1: Menyediakan rekomendasi B3 yang dibatasi dan rekomendasi bahan alternatif pengganti bahan B3 yang dibatasi

S1.P11.K2.2.UK4.1.UI1: Tersedianya rekomendasi B3 yang dibatasi dan rekomendasi bahan alternatif pengganti bahan B3 yang dibatasi

2 jenis 2 jenis

S1.P11.K2.2.UK4.2: Menyediakan rekomendasi B3 yang dihapuskan

S1.P11.K2.2.UK4.2.UI1: Tersedianya rekomendasi B3 yang dihapuskan

2 jenis 2 jenis

S1.P11.K2.2.UK4.3: Menyediakan rekomendasi teknologi pemusnahan B3

S1.P11.K2.2.UK4.3.UI1: Tersedianya rekomendasi teknologi untuk B3 yang dihapuskan

1 Rekomendasi 1 Rekomendasi


Dalam rangka mencapai target-target tersebut, telah dirancang kegiatan-kegiatan dan pembiayannya sebagai berikut:

Tabel 2.4: Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016

No. Kegiatan Anggaran

1 Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya Beracun 1,069,778,000

2 Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun 1,606,401,000

3 Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya Beracun 1,555,047,000

4 Penanganan Bahan Berbahaya Beracun 1,117,117,000

5 Pelaporan dan Evaluasi 688,237,000

Total Anggaran 6,036,580,000

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2016

A. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)

Secara umum capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun, Dirjen PSLB3 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian IKP/IKU Direktorat Pengelolaan B3 TA 2016

Sasaran Program: Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan

berkurangnya resiko akibat paparan B3, limbah B3 dan Sampah (S1.P11)

IKP/IKU TARGET

2015

CAPAIAN 2015 TARGET

2016

CAPAIAN 2016 TARGET AKUMULASI

2016

REALISASI AKUMULATIF

2016

Ton (%) Ton (%) Ton (%)

Jumlah B3 yang dikelola sebesar 3 juta ton selama 5 tahun (S1.P11.IKP2)

300,000 362,559 120.85 900,000 1,26 juta

140.21 1,2 juta 1,62 juta 135.37

Dari tabel diatas, dapat dilihat indikator kinerja utama Direktorat Pengelolaan B3

mengalami peningkatan pencapaian mulai tahun 2015 hingga tahun 2016. Capaian kinerja

IKP2 (S1.P11.IKP2) dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit

kegiatan Direktorat Pengelolaan B3 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengelolaan B3

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Meningkatnya jumlah B3

yang terdata dalam sistem

informasi nasional

mengenai B3 sebesar 100 %.

a. Persentase jumlah dan jenis B3 yang beredar dan

digunakan, terdata melalui registrasi, notifikasi,

rekomendasi, dan perijinan sebesar 100%.

b. Persentase kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi, dan perijinan sebesar 100%.

2. Meningkatnya jumlah dan

jenis B3 yang terkelola

sesuai dengan peraturan

menjadi 100%.

a. Persentase jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran

dan pemanfaatannya, meningkat setiap tahun.

b. Jumlah dan jenis B3 yang dibatasi peredaran dan

penggunaannya sebanyak 2 jenis

c. Jumlah jenis B3 yang dihapuskan sebanyak 2 jenis.

13

Berikut capaian kinerja per setiap sasaran kegiatan per triwulanan tahun 2016 adalah:

Tabel 3.3

Sasaran I: “Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam system informasi nasional mengenai B3

sebesar 100%” (S1.P11.K2.1), dengan capaian kinerja sebagai berikut:

IKK TARGET 2016 REALISASI 2016 CAPAIAN KINERJA (PER TRIWULAN (%)

I II III IV

a. Persentase jumlah dan jenis

B3 yang beredar dan

digunakan, terdata melalui

registrasi, notifikasi,

rekomendasi, dan perijinan

sebesar 100%.

100 % 100% 12,6 41 65,20 100

b. Persentase kapasitas layanan

registrasi, notifikasi,

rekomendasi, dan perijinan

sebesar 100%.

100 % 100% 25 50 70,00 100

Tabel 3.4

Sasaran II: “Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan menjadi

100%” (S1.P11.K2.2), dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Berikut uraian lengkap capaian kinerja berdasarkan Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan (IKUK) sebagai berikut:

Tabel 3.5:Capaian Sasaran Unit Kegiatan I Meningkatnya tata kelola B3 melalui penerapan konvensi, penyusunan peraturan dan pelaksanaan bimbingan teknis

SASARAN KEGIATAN I Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam system informasi nasional mengenai B3 sebesar 100%” (S1.P11.K2.1)

SASARAN UNIT KEGIATAN I Meningkatnya tata kelola B3 melalui penerapan konvensi, penyusunan peraturan dan pelaksanaan bimbingan teknis (S1.P11.K2.1.UK1)

IKK TARGET 2016 REALISASI 2016 CAPAIAN KINERJA (PER TRIWULAN)

I II III IV

a. Persentase jumlah dan jenis

B3 yang dipantau peredaran

dan pemanfaatannya,

meningkat setiap tahun.

40 % 40% 8,5 45 68,00 100

b. Jumlah dan jenis B3 yang

dibatasi peredaran dan

penggunaannya

2 jenis 2 jenis 15 41 60,00 100

c. Jumlah jenis B3 yang

dihapuskan 2 jenis 2 jenis 11,5 42,5 71,50 100

14

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

a Tersedianya 8 Rancangan peraturan penerapan konvensi B3

Peraturan 2 2 100%

b Terlaksananya 9 bimbingan teknis penerapan konvensi B3 di 6 lokasi P3E

Peserta 50 0 0

c Terlaksananya Supervisi penerapan Rencana Aksi Nasional Konvensi Pengelolaan B3 di 24 Provinsi

Orang 30 30 21%

Pencapaian sasaran pertama, meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam system informasi nasional mengenai B3 sebesar 100% dalam pelaksanaannya dilakukan melalui sasaran unit kegiatan I yakni meningkatnya tata kelola B3 melalui penerapan konvensi, penyusunan peraturan dan pelaksanaan bimbingan teknis. Implementasi sasaran unit kegiatan ini yang diukur dengan indikator kinerja tersedianya rancangan peraturan penerapan konvensi B3, bimbingan teknis dan terlaksananya supervisi penerapan Rencana Aksi Nasional Konvensi Pengelolaan B3 di 24 Provinsi. Untuk tahun 2016 target pemenuhan tersedianya 2 rancangan peraturan penerapan konvensi B3 sudah tercapai 100%, sedangkan supervisi penerapan RAN hanya terlaksana di 5 kota di 5 Provinsi (Bandung, Yogyakarta, Lebak, Malang, dan Banyumas) dari target 24 Provinsi sehingga hanya tercapai 21%. Indikator kinerja Terlaksananya 9 bimbingan teknis penerapan konvensi B3 di 6 lokasi P3E untuk tahun 2016 belum dapat dilaksanakan karena kebijakan pemotongan anggaran pada satker.

Tabel 3.6 : Capaian Sasaran Unit Kegiatan II Meningkatnya jumlah registrasi, notifikasi dan rekomendasi


SASARAN UNIT KEGIATAN II Meningkatnya jumlah registrasi, notifikasi dan rekomendasi (S1.P11.K2.1.UK2)


a Terlaksananya kegiatan registrasi B3 sebesar 100%

Surat Permohonan Registrasi B3

1500 2297 153%

b Terlaksananya kegiatan notifikasi B3 sebesar 100%

Surat Persetujuan Notifikasi B3

20 57 285%

c Terlaksananya kegiatan rekomendasi pengangkutan B3 sebesar 100%

Surat Rekomendasi Pengangkutan

B3

60 71 118%

Pencapaian sasaran unit kegiatan kedua, meningkatnya jumlah registrasi, notifikasi dan

rekomendasi yang diukur dengan indikator yaitu terlaksananya kegiatan registrasi B3

sebesar 100%, terlaksananya kegiatan notifikasi B3 sebesar 100%, dan terlaksananya

kegiatan rekomendasi pengangkutan B3 sebesar 100% menunjukkan capaian realisasi

sudah melampaui target yang ditetapkan tahun 2016.

15

Tabel 3.7: Capaian Sasaran Unit Kegiatan III Membangun dan mengembangkan sistem informasi tata kelola B3 nasional


SASARAN UNIT KEGIATAN III Membangun dan mengembangkan sistem informasi tata kelola B3 nasional (S1.P11.K2.1.UK3.2)


a Tersedianya aplikasi sistem data dan informasi tata kelola B3 nasional yang aplikatif

Aplikasi 1 1 100%

Pencapaian sasaran unit kegiatan ketiga, membangun dan mengembangkan sistem

informasi tata kelola B3 nasional yang diukur dengan indicator yaitu tersedianya aplikasi

sistem data dan informasi tata kelola B3 nasional yang aplikatif, menunjukkan capaian

realisasi sudah memenuhi target.

Tabel 3.8: Capaian Sasaran Unit Kegiatan IV Meningkatnya data jumlah dan jenis B3 melalui kegiatan inventarisasi

SASARAN KEGIATAN II Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan menjadi 100%” (S1.P11.K2.2)

SASARAN UNIT KEGIATAN IV Meningkatnya data jumlah dan jenis B3 melalui kegiatan inventarisasi (S1.P11.K2.1.UK3.1)


a Tersedianya data jumlah dan jenis B3 di sektor Manufaktur, Jasa, Kesehatan dan Pertanian (MJKP) sebesar 100%

Ton 840.000 1.261.898,56

150, 23 %

b Tersedianya data jumlah dan jenis B3 di sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas (PEM) sebesar 100%

Ton 360.000 161.360.00 45%

Indikator Kinerja Sub Direktorat Inventarisasi B3

Ton 1,2 juta 1423258.56 118.60 %

Pencapaian sasaran unit kegiatan keempat, meningkatnya data jumlah dan jenis B3

melalui kegiatan inventarisasi yang diukur dengan indikator yaitu Tersedianya data jumlah

dan jenis B3 di sektor Manufaktur, Jasa, Kesehatan dan Pertanian (MJKP) sebesar 100%,

menunjukkan capaian realisasi sudah melampaui target.

Pada Tahun Anggaran 2016 Kegiatan inventarisasi pemantauan Pengelolaan B3 dilakukan

pada perusahaan importir Distributor dan importir Produsen, dengan ketersediaan

anggaran yang kecil maka sasaran inventarisasi dilakukan sekitar JABODETABEK,

sehingga mendapatkan jumlah lokasi inventarisasi lebih banyak dan memperoleh data B3

yang terkelola lebih besar dan melebihi target.

16

Tabel 3.9: Capaian Sasaran Unit Kegiatan V Menyediakan rekomendasi B3 yang dibatasi dan rekomendasi bahan alternatif pengganti bahan B3 yang dibatasi


SASARAN UNIT KEGIATAN V Menyediakan rekomendasi B3 yang dibatasi dan rekomendasi bahan alternatif pengganti bahan B3 yang dibatasi (S1.P11.K2.2.UK4.1)


a Tersedianya rekomendasi B3 yang dibatasi dan rekomendasi bahan alternatif pengganti bahan B3 yang dibatasi

Jenis B3 2 2 100%

Pencapaian sasaran unit kegiatan kelima, menyediakan rekomendasi B3 yang dibatasi dan rekomendasi bahan alternatif pengganti bahan B3 yang dibatasi yang diukur dengan indikator yaitu Tersedianya rekomendasi B3 yang dibatasi dan rekomendasi bahan alternatif pengganti bahan B3 yang dibatasi, menunjukkan capaian realisasi sudah memenuhi target.

Tabel 3.10: Capaian Sasaran Unit Kegiatan VI Menyediakan rekomendasi B3 yang dihapuskan


SASARAN UNIT KEGIATAN III Menyediakan rekomendasi B3 yang dihapuskan (S1.P11.K2.2.UK4.2)


a Tersedianya rekomendasi B3 yang dihapuskan

Jenis B3 2 2 100%

Pencapaian sasaran unit kegiatan keenam, Menyediakan rekomendasi B3 yang dihapuskanyang diukur dengan indikator yaitu tersedianya rekomendasi B3 yang dihapuskan, menunjukkan capaian realisasi sudah memenuhi target.

Tabel 3.11: Capaian Sasaran Unit Kegiatan VII Menyediakan rekomendasi teknologi pemusnahan B3


SASARAN UNIT KEGIATAN IV Menyediakan rekomendasi teknologi pemusnahan B3 (S1.P11.K2.2.UK4.3)


a Tersedianya rekomendasi teknologi untuk B3 yang dihapuskan

Rekomendasi 1 1 100%

17

Pencapaian sasaran unit kegiatan ketujuh, menyediakan rekomendasi teknologi pemusnahan B3 yang diukur dengan indikator yaitu tersedianya rekomendasi teknologi untuk B3 yang dihapuskan, menunjukkan capaian realisasi sudah memenuhi target.

Uraian upaya-upaya masing-masing sub direktorat pengelolaan B3 yang dilakukan dalam

mewujudkan target-target pencapaian sasaran unit kegiatan dan analisisnya sebagai

berikut:

1. Capaian Sasaran Unit Kegiatan Pertama (Meningkatnya tata kelola B3 melalui penerapan konvensi, penyusunan peraturan dan pelaksanaan bimbingan teknis)

a. Indikator Unit kegiatan : Penyusunan 2 Draft Peraturan Penerapan Konvensi B3

Pada Tahun Anggaran 2016 telah tersusun dokumen draft Teknis RPP Pengelolaan B3, rancangan Permen LHK tentang Registrasi dan Notifikasi B3 dan rancangan Permen LHK tentang Penetapan Kategoriasi B3.

Pada proses penyusunan Draft RPP Pengelolaan B3 telah melalui proses pembahasan peer review internal seluruh eselon II di lingkup Ditjen PSLB3 dan secara eksternal melibatkan beberapa sektor terkait.

Untuk proses penyusunan Permen LHK Registrasi dan Notifikasi B3 dan Permen LHK tentang Penetapan kategoriasi B3 juga telah melalui proses pertemuan dengan mengundang unit kerja internal Direktorat Jenderal PSLB3 dan dengan K/L terkait.

Indikator kinerja uniot kegiatan ini diperkuat dengan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari kegiatan yaitu:

1) Penyusunan National Implementation Plan (NIP) Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Indonesia yang merupakan mandat dari Pasal 20 Konvensi Minamata apabila Indonesia menjadi Negara Pihak. NIP merupakan induk/payung dari Rencana Aksi Nasional (National Action Plan – NAP) berbagai sektor (Kesehatan, Industri, Energi, Pertambangan).

2) Inventarisasi Penambangan dan Pengolahan Batu Cinnabar Menjadi Merkuri melalui survey dan investigasi ke Kab. Seram Bagian Barat, Maluku, Kab. Sukabumi, Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur serta pengambilan sampel lingkungan dan kesehatan di lokasi pengolahan batu cinnabar di Kab. Sukabumi.

3) Sosialisasi Hasil Pertemuan The Seventh Session Of The Intergovernmental Negotiating Committee On Mercury (INC-7) meliputi: terus menjalankan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pengurangan sampai penghapusan merkuri di Indonesia, penanganan ASGM melibatkan seluruh sektor terkait, penyediaan storage proses Eliminasi alat kesehatan terutama thermometer dan spigmomanometer yang menggunakan merkuri, dan empersiapkan dokumen notifikasi untuk melakukan ekspor dan impor merkuri yang sejalan dengan pedoman yang telah disepakati.

4) Penerapan Kerjasama Bilateral dengan Swedish Chemical Agency (KEMI) dengan melaksanakan workshop pada tanggal 24 – 25 Mei 2016dengan tema “Workshop on Development of Information System to Support Hazardous Substances Management in Indonesia”, 29 November 2016 menyelenggarakan “Workshop on Enforcement System” dan 30 November 2016 kunjungan lapangan ke DKSH Indonesia untuk mempelajari dan mendiskusikan mengenai simbol dan label B3 dan fasilitas penyimpanan B3.

18

Pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator unit kegiatan

dalam realisasi tercapai 100%. Pencapaian realisasi tersebut karena pelaksanaan

kegiatan didukung dengan faktor internal berupa ketersediaan sumberdaya manusia

yang memadai dimana staf KLHK sudah mempunyai pengetahuan teknis dan

pengalaman operasional yang memadai dalam pengelolaan B3. Selain itu, dalam

melaksanakan kegiatan penyusunan juga didukung dengan anggaran yang cukup.

Anggaran terutama dialokasikan untuk memfasilitasi operasionalisasi pelaksanaan

tempat pertemuan baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Anggaran juga

digunakan untuk mengundang tenaga ahli dari praktisi dan akademisi yang

keahliannya dibutuhkan untuk memberi masukan teknis untuk perbaikan terhadap

materi peraturan yang sedang disusun, memberi second opinion terhadap materi

apabila secara teknis memerlukan opsi lain yang lebih tepat sekaligus memberi

masukan apabila peraturan tersebut dioperasionalisasikan di lapangan.

Faktor luar yang mendukung tercapainya realisasi adalah sudah terkondisinya

hubungan koordinasi dengan biro hukum dan kerjasama teknik sekretariat direktorat

jenderal PSLB3 yang baik. Hal ini karena Biro tersebut yang memberi kejelasan legal

drafting dari peraturan yang disusun. Legal drafting ini perlu karena untuk memenuhi

aturan dalam penyusunan peraturan perundangan, memberi kejelasan dan kepastian

secara hukum tentang materi yang diatur, dan penggunaan bahasa hukum yang

tepat. Fasilitasi Biro Hukum dan kerjasama teknis dibutuhkan dalam pertemuan

konsultasi penyusunan konsep dan materi peraturan dan penyelenggaraan peer

review yang mengundang seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal PSLB3

supaya dapat terlaksana secara baik dan intensif.

b. Indikator Unit Kegiatan: Terlaksananya Supervisi Penerapan Rencana Aksi Nasional

Konvensi Pengelolaan B3 di 24 Provinsi

Kegiatan supervisi ini adalah juga upaya meningkatkan kapasitas berbagai pihak terkait dalam pengelolaan B3. Berbagai bahan yang disiapkan yaitu dilakukan: 1) Dialog Publik Naskah Akademis Pengesahan Konvensi Minamata untuk menggali

dan melihat keuntungan dan kerugian dari berbagai aspek terkait pengesahan dan penerapan Konvensi Minamata di Indonesia.

2) Penerapan Kerjasama Bilateral dengan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang dengan menyusun Draft Action Plan On Chemicals Management Cooperation Antara KLHK Dengan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang sebagai tindak lanjut Memorandum of Cooperation (MOC) antara Kementerian Lingkungan Hidup Jepang dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia

3) Workshop “Alih Teknologi Pengolahan Emas Bebas Merkuri” kerjasama dengan United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), serta Basel Convention Regional Center – South East Asia (BCRC-SEA) sebagai pelaksana. Demonstrasi alat, BPPT menampilkan peralatan pengolahan bijih emas terstandarisasi yang ditujukan untuk pengujian kesesuaian teknologi dengan karakter bijih dalam skala laboratorium. Dengan bahan-bahan yang telah dikumpulkan tersebut maka dilakukan supervisi di a. di Yogyakarta ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Yogyakarta, b. di Bandung,

19

Jawa Barat yang perlu ditindaklanjti dengan bimbingan teknis cara-cara pengelolaan Bahan B3, c. di Malang, Jawa Timur, yang perlu tindak lanjut dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis Pengelolaan B3 kepada seluruh SKPD Pemerintah Daerah Kota Batu, d. Di Lebak, Banten dengan menyampaikan perkembangan Konvensi Minamata tentang Merkuri yang perlu dilakukan tindak lanjut dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Merkuri pada PESK di Kabupaten Lebak, e. di Banyumas, Jawa Tengah yang perlu tindak lanjut menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Merkuri pada PESK di Kabupaten Banyumas sebagai turunan dari Rencana Aksi Nasional yang melibatkan seluruh sektor terkait. Realisasi indikator kinerja unit kegiatan supervisi penerapan konvensi B3 belum sepenuhnya tercapai karena seharusnya berdasarkan dilakukan di 24 Provinsi dengan jumlah peserta adalah 30 orang. Pada tahun anggaran 2016 kegiatan yang dilakukan hanya di 5 kota di 5 Provinsi seperti tersebut di atas dengan jumlah peserta lebih dari 30 orang. Berdasarkan pencapaian target jumlah Provinsi lokasi supervisi maka hanya tercapai 21%. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan anggaran di RKAKL TA 2016 hanya untuk 5 lokasi.

Pemilihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lokasi supervisi yang dialokasikan anggarannya ini mempertimbangkan beberapa faktor penting yaitu perubahan nomneklatur dari Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas yang operasional, sehingga memerlukan masukan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang operasional khususnya peningkatan kapasitas pelaksanaan pengelolaan B3. Hal ini dikarenakan ke depan peran Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pengelolaan lingkungan hidup semakin penting. Pertimbangan lain adalah pemerintah daerah masih belum mempunyai pemahaman memadai dalam pengelolaan B3 sehingga fokus kegiatannya masih pada pengelolaan limbah B3, kemudian lokasi supervisi adalah lokasi yang juga terdapat pertambangan emas skala kecil dimana pada tahun anggaran 2017 lokasi supervisi tersebut merupakan lokasi prioritas dilaksakannya pilot project penambangan emas skjala kecil dengan menggunakan teknologi bebas merkuri.

6. Identifikasi Jenis B3 Di Indonesia

Dalam mendukung proses pengambilan keputusan sesuai tugas dan fungsi PerMenLHK No. P.18 Tahun 2015, terutama terkait inventarisasi penggunaan dan peredaran B3, maka sudah dilakukan kajian identifikasi jenis B3 di Indonesia terutama melalui data registrasi dan notifikasi jenis B3 teregister, juga penggunaan dan peredarannya di sector MJKP dan PEM. Tujuan kegiatan tersebut adalah: 1) Mengidentifikasi jumlah rencana dan realisasi B3 teregister berdasarkan SK Registrasi B3 KLHK; 2) Mengidentifikasi jenis B3 teregister berdasarkan kategorisasinya berdasarkan SK Registrasi B3 KLHK dan PP 74 Tahun 2001; 3) Mengindentifikasi karakteristik jenis B3 teregister berdasarkan kategorisasinya berdasarkan PP 74 Tahun 2001 dan LDK; dan 4) Mengidentifikasi jumlah dan jenis B3 berdasarkan penggunaan dan peredarannya di sector MJKP dan PEM;

20

7. Pengadaan Peralatan Keselamatan Kerja Inventarisasi dan Pemantauan

Pengelolaan B3

Untuk meningkatkan kinerja dan melindungi petugas pemantau dari bahaya paparan B3 serta peningkatan mitigasi resiko keselamatan kerja selama kegiatan dilapangan dilakukan pengadaan peralatan keselamatan kerja berupa peralatan sebagai berikut :

Tabel 3.12. Daftar Uraian Barang Pengadaan Peralatan Keselamatan Kerja Direktorat Pengelolaan B3 Tahun Anggaran 2016

No Uraian Barang Volume Satuan

1. Baju Kemeja Lapangan 50 Pcs

2. Baju Kaos Lapangan 50 Pcs

3. Sepatu Keselamatan (Safety) laki-

laki

22 Psg

4. Sepatu Keselamatan (Safety)

Perempuan

18 Psg

5. Sarung tangan Chemicals 30 Psg

6. Kacamata keselamatan (Safety) 30 Buah

7. Masker 8 Set

8. Tas Ransel 15 buah

Baju Lapangan Kemeja dan Baju

kaos Lengan Panjang serta Tas

Ransel

Masker (Respirator) single

cartridge, Kacamata

pengaman serta Sarung

Tangan

Sepatu Pelindung

Gambar 3.1. Peralatan Keselamatan Kerja

2. Capaian sasaran unit kegiatan kedua (Meningkatnya jumlah registrasi, notifikasi dan

rekomendasi)

a. Laporan Realisasi Impor B3

Pada tahun 2016 diterima laporan realisasi impor B3 yang disampaikan oleh 416 perusahaan teregistrasi B3 untuk realisasi impor B3 yang dilakukan selama tahun

21

2015. Dari 416 Perusahaan yang menyampaikan laporan tersebut hanya 267 perusahan yang melakukan realisasi impor B3, yaitu :

Tabel 3.13. Jumlah perusahaan yang melaporkan realisasi impor B3 berdasarkan bidang usaha

No. Bidang Usaha Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Realisasi impor B3

2015 2016

1. Importir Distributor 86 104

2. Importir Produsen 114 138

3. Importir Distributor dan Produsen

4 6

Jumlah 204 248

Berdasarkan evaluasi data pelaporan realisasi impor B3 tersebut tercatat sebanyak 233 jenis bahan kimia atau setara dengan 49% dari total impor merupakan Jenis bahan kimia tunggal (single substance) yang terdiri dari 4 jenis B3 terbatas penggunaan dan 74 jenis B3 dapat digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran PP 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan B3 serta 155 jenis bahan kimia yang tidak tercantum dalam Lampiran PP 74/2001, sebanyak 22 jenis yang hanya menyebutkan nama dagang dan tidak diketahui jenis dan CAS Number bahan kimia (dikategorikan lain-lain), diperoleh jumlah realisasi impor periode bulan Januari sampai dengan November 2016 sebesar 85,873,809,503.28 kg atau setara dengan 85,873,809.50 Ton. Pengelompokan jenis B3 dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

Gambar 3.2. Trend jenis bahan kimia (B3) yang di impor 2015 - 2016

Tabel 3.14. Data jumlah jenis B3 yang diimpor ke Indonesia tahun 2015-2016

No. Pengelompokan jenis Bahan Kimia (B3) Jenis B3 yang dimpor

2015 2016

1. B3 dalam Lampiran PP 74/2001 299 159

2. B3 diluar PP 74/2001 52 74

Jumlah 352 255

0

100

200

300

400

2015 2016

Jenis B3 yang dimpor

Jenis B3 Yang di Impor Tahun 2015 - 2016

B3 dalam Lampiran PP 74/2001 B3 diluar PP 74/2001

22

Gambar 3.3. Jumlah impor B3

b. Kajian dan Analisis Kategorisasi

Pada tahun 2016 telah dilakukan kajian penyusunan status registrasi dan notifikasi berdasarkan kategorisasi B3 dan rekomendasi pengangkutan B3. Kajian ini ini memuat infomasi terkait data B3 dan kegiatan registrasi dan notifikasi Bahan Berbahaya Beracun (B3) tahun 2015 beserta kategorisasinya serta rekomendasi pengangkutan B3. Untuk kegiatan registrasi B3 periode Januari s/d Desember 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerima surat permohonan registrasi bahan berbahaya beracun (B3) sebanyak 1.993 surat permohonan. Berikut uraian lengkap permohonan tersebut pada Gambar 3.5.

Gambar 3.4. Surat Bukti Registrasi Tahun 2015

Data rencana import B3 dari registrasi 2015 menunjukkan ada 9 (sembilan) jenis B3 yang mendominasi akan diimpor oleh perusahaan pengimpor (Tabel 1).

-

10,000,000,000.00

20,000,000,000.00

30,000,000,000.00

40,000,000,000.00

50,000,000,000.00

60,000,000,000.00

70,000,000,000.00

80,000,000,000.00

90,000,000,000.00

Bahan Kimia(B3) Tunggal

(kg)

Bahan Kimia(B3)

Campuran(kg)

lain-lain (kg)

Jumlah Realisasi impor 2015 85,469,122,580.18 4,550,275.49 400,136,647.61

Surat penjelasan ;

84;

Penolahan registasi ; 79;

Tidak diregistasi;

82; surat

penggabungan 65;

surat registasi ;

804;

Registrasi Perpanjanga

n ; 879;

23

Tabel 3.15: Jenis Dengan Jumlah Rencana Impor Tertinggi Tahun 2015

No Nama B3 Jumlah Rencana Impor Setahun

(Ton)

Jumlah Importir

Provinsi

1 Heksana 8. 083.643 54 Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Batam, Medan

2 Etilena 6.592.654 47 DKI Jakarta, Jawa Barat

3 Karbon Dioksida

4.808.646 30 Jawa Timur, DKI Jakarta, Riau, Banten, Jawa Barat

4 Etilen Glikol 1.024.274 92 Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa tengah Jawa Barat, Banten, Batam

5 Metanol 928.910 102 Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Batam, Sumatera Utara

6 Ksilena 746.101 87 Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa tengah Jawa Barat, Banten, Batam

7 Akrilamida 328.995 20 Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa tengah Jawa Barat, Banten, Batam

8 Asam Fosfat 240.931 93 Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumsel, sulur, sumut, Batam

9 Karbon Monoksida

123.658 61 Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa barat, Sulut dan Batam

Tabel 3.16. Proses Registrasi Berdasarkan Alokasi Waktu Pelaksanaan

Dari Tabel tersebut dapat terlihat bahwa implementasi PERMENLH 02/2010 tentang Penggunaan Sistem Elektornik Registrasi B3 dalam Kerangka INSW di Kementerian Lingkungan Hidup, sebanyak 85% dari surat permohonan registrasi diselesaikan dalam waktu ≤ dari 5 hari dan 15 % belum dapat diselesaikan kurun waktu ≤ dari 5 hari (melebihi 5 hari kerja dikarenakan tahap untuk peyempurnaan aplikasi registrasi. Kegiatan notifikasi yang banyak diproses adalah notifikasi import/memasukkan B3 kedalam daerah kepabeanan Indonesia. Hasil evaluasi berdasarkan database pada bulan Januari - Desember 2015 KLHK telah menerima sebanyak:

68 (enam puluh delapan) surat notifikasi B3 dari negara Belgia, Perancis, Italia, Belanda, Irlandia, Jerman, Swedia, Bulgaria, Finlandia, Denmark, Inggris, Korea, India, China, Thailand, Malaysia dan Singapura

4 (empat) surat notifikasi 2014 tahap penyelesaian proses yang diterima dari negara Jerman, Swedia dan India.

Jumlah SK Registrasi B3 Januari s/d Desember 2015

adalah : 1.993 Keterangan

Alokasi Waktu ≤ 5 hari Alokasi Waktu > 5 hari Tidak 100% dapat terlaksana sesuai dengan amanat PERMENLH 02/2010 dikarenakan sedang dilakukan peyempurnaan aplikasi registrasi

(Permen 02/2010)

1.706 287

85% 15%

24

Dalam evaluasi laporan 2015 diketahui bahwa KLHK sudah menerbitkan sebanyak 53 (lima puluh tiga) surat notifikasi (explisit consent), yang terdiri dari:

persetujuan impor sebanyak 35 (tiga puluh lima) surat untuk 14 jenis kimia industri dan 4 jenis pestisida.

penolakan impor sebanyak 18 (delapan belas) surat untuk 5 jenis kimia industri dan 2 jenis pestisida.

tahap proses penyelesaian sebanyak 15 (lima belas) surat untuk 5 jenis kimia industri dan 4 jenis pestisida.

Gambar 3.5. Diagram Pelaksanaan Notifikasi Impor B3 Tahun 2015

Gambar 3.6. Proporsi bahan Kimia dan Pestisida yang di Notifikasi tahun 2015

Notifikasi diberlakukan untuk kategorisasi B3 yang terbatas dipergunakan, dimana data B3 yang dinotifikasi tercatat sebanyak 19 jenis Bahan kimia industri dan 8 jenis pestisida.

25

Gambar 3.7. Permohonan Rekomendasi Pengangkutan B3 Tahun 2015

Pada bulan Januari – Desember 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 telah menerima surat permohonan registrasi B3 sebanyak 2297 pemohon, dimana registrai baru berjumlah 771 pemohon dan registrasi perpanjangan berjumlah 1365 pemohon.

Pada bulan Januari - Desember 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima Surat notifikasi B3 dari negara Perancis, Belanda, Jerman, Italia, Finlandia, Belgia, Inggris, Denmark, Bulgaria, Spanyol, Hungaria, Amerika Serikat, Thailand, Singapura, India, Cina, Korea untuk 98 B3 bahan kimia industri dan 36 B3 pestisida sebanyak 134 (seratus tigapuluh empat) surat terdiri dari: 57 surat persetujuan (explicit consent), 62 surat penolakan impor (not allowed) dan 15 surat masih dalam proses.

Pada bulan Januari – Desember 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

menerima surat permohonan Rekomendasi Pengangkutan B3 sebanyak 71 (tujuh puluh

satu) terdiri: 48 (empat puluh delapan) surat rekomendasi pengangkutan B3 (baru dan

penambahan armada), 2 (dua) surat keterangan penambahan jenis B3, 1 (satu) dokumen

permohonan dikembalikan karena tidak lengkap, dan 12 (duabelas) permohonan masih

dalam proses.

Dari 2297 register, terdapat 116 jenis untk kategori B3 yang dapat dipergunakan. 36 jenis pestisida yang masuk dalam kategori B3 terbatas dipergunakan. Berdasarkan jumlah tersebut, maka terdapat 10 jenis B3 terbesar berdasarkan kategori yang dapat dipergunakan, yaitu :

Tabel 3.17. 10 jenis B3 dengan volume impor terbanyak tahu 2016

No Nama B3 Volume Impor (TON)

1. Ksilena 9498462.321

2. Nitrogen 7110967.079

3. Etilena 6169627.945

4. Karbon Dioksida 1100290.167

5. Metanol 792868.393

6. Hidrogen 700128.520

53 surat (83%)

7 surat (11%) 4 surat (6%)

Terbit Rekomendasi

Terbit Surat Keterangan

Menunggu Kelengkapanadministrasi dan teknis

26

No Nama B3 Volume Impor (TON)

7. Natrium Hidroksida 566186.178

8. Etilen Glikol 417753.853

9. Chrysotile Asbestos 282560.600

10. Asam Asetat 254137.481

Gambar 3.8. Peta Persebaran 10 jenis B3 terbesar yang telah teregister

Berdasarkan wilayah persebaran rencana impor B3 yang masuk ke NKRI, maka terdapat 1315 Perusahaan. Adapun persebaran wilayah tersebut : 1. Pulau Sumatera terdapat 102 Perusahaan

2. Pulau Jawa terdapat 1199 Perusahaan

c. Pelaksanaan Penetapan B3

Pada tahun 2016 dilaksanakan kegiatan penetapan B3 melalui survai 20 Jenis B3 baru untuk pengkategorian B3 dimaksudkan untuk menyusun tatacara penetapan kategorisasi bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun. Maksud tersebut secara spesifik dicapai dengan:

27

Melakukan kajian teknis untuk pengkategorisasian B3 baru (dapat dimanfaatkan, terbatas ddimanfaatkan, dilarang dimanfaatkan);

Mendokumentasikan data series pengkategorisasian B3 baru;

Kajian teknis untuk pengkategorisasian B3 baru di Indonesia.

Survai 20 Jenis Bahan Berbahaya dan Beracun Baru untuk Pengkategorian Bahan Berbahaya dan Beracun dibatasi pada hal-hal berikut: 1. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan

kategorisasi B3 baru yang terdaftar tahun 2015 di berbagai sektor; 2. Kajian ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun yang terdapat pada Pasal 3, yaitu pengelolaan B3 yang tidak termasuk dalam lingkup Peraturan Pemerintah ini adalah pengelolaan bahan radioaktif, bahan peledak, hasil produksi tambang serta minyak dan gas bumi dan hasil olahannya, makanan dan minuman serta bahan tambahan makanan lainnya, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika, bahan sediaan farmasi, narkotika, psikotropika, dan prekursornya serta zat adiktif lainnya, senjata kimia dan senjata biologi.

3. Analisis data dan informasi mengenai permasalahan dalam pengelolaan B3 baru yang terdaftar tahun 2015;

4. Kajian teknis untuk pengkategorisasi B3 baru.

d. Pelaksanaan Registrasi B3, Notifikasi dan Pengangkutan B3

Dasar hukum pelaksanaan registrasi, notifikasi dan pemberian rekomendasi pengangkutan adalah PP 74/2001 tentang Pengelolaan B3.

Registrasi B3 adalah pendaftaran dan pemberian nomor terhadap B3 yang dihasilkan di dalam negeri atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia setelah dilakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen, rekomendasi masuk B3 dan atau izin masuk B3 yang didasarkan pada kajian atau evaluasi terhadap manfaat, risiko dan/atau dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan hidup.

Melalui kegiatan registrasi ini maka akan diketahui para importir B3 yang akan memasukkan B3 ke Indonesia, Jenis B3 dan total rencana Impor B3 tersebut. Para importir ini jika akan memasukkan B3 ke Indonesia wajib memenuhi persyaratan, baik yang bersifat administrasi maupun non administrative (informasi menyangkut B3 yang akan diimpor/dihasilkan). Data registrasi B3 Tahun 2016 diketahui sebanyak 2297 pemohon, dimana registrai baru berjumlah 771 pemohon dan registrasi perpanjangan berjumlah 1365 pemohon.

B3 berdasarkan PP 74/2001 terdapat 3 pengelompokan (kategorisasi), yaitu: dapat dipergunakan, terbatas dipergunakan dan dilarang digunakan. Khusus untuk B3 terbatas dipergunakan, maka para importir harus melakukan notifikasi terlebih dahulu. Sesuai prosedur, jika proses notifikasi selesai, maka bahan B3 yang masuk ke Indonesia wajib dilakukan registrasi B3.

Jumlah proses notifikasi untuk jenis B3 terbatas yang dilakukan tahun 2016 sebanyak sebanyak 57 surat persetujuan (explicit consent), 62 surat penolakan impor (not allowed) dan 15 surat masih dalam proses.

Notifikasi diberlakukan untuk kegiatan ekspor/impor.

28

Notifikasi untuk ekspor adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara pengekspor ke otoritas negara penerima dan negara transit apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas batas B3 yang terbatas dipergunakan.

Notifikasi untuk impor adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara pengekspor apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas batas untuk B3 yang terbatas dipergunakan dan atau yang pertama kali diimpor.

Bagian dari tata kelola B3 adalah pengangkutan B3. Surat Rekomendasi Pengangkutan B3 yang dikeluarkan KLHK merupakan rekomendasi untuk dikeluarkannya ijin pengangkutan B3 oleh Departemen Perhubungan. Pelaku jasa pengangkutan B3 wajib memiliki ijin pengangkutan B3.

e. Pelaksanaan Verifikasi Importir dan Produsen B3, serta Verifikasi Pengangkutan

B3

Verifikasi importir dan produsen B3 serta pengangkutan B3 menjadi bagian penting dalam perwujudan tata kelola B3. Kegiatan ini merupakan kegiatan evaluasi dan pembinaan pada para importir, produsen dan pemilik jasa pengangkutan B3 terkait seluruh ketentuan yang harus dilaksanakan oleh mereka.para pihak tersebut. Kegiatan ini dilakukan sebagai dasar dikeluarkannya surat registrasi B3 untuk importir dan produsen B3 serta surat rekomendasi pengangkutan B3 untuk perusahaan jasa pengangkutan B3. Proses verifikasi penting dilakukan untuk melihat kebenaran data perusahaan, rencana impor B3, kesesuaian rencana dan realiasi impor B3, jenis B3 yang diproduksi (untuk produsen), pola distribusi/pemanfaatan B3, penyimpanan B3 dan ijin pengangkutan B3, pengelolaan B3 kadaluarsa, Dari kegiatan verifikasi dapat disimpulkan secara umum para pihak masih memerlukan pembinaan terkait tata kelola B3 yang benar. Untuk itu perlu didorong pengembangan program pembinaan untuk stakeholder yang bergerak di bidang B3 terkait tata kelola B3 yang benar. Hal lain, berbagai peraturan dan panduan teknis perlu juga untuk disiapkan guna mempercepat terwujudnya tata kelola B3 yang benar.

3. Capaian sasaran unit kegiatan ketiga (Membangun dan mengembangkan sistem

informasi tata kelola B3 nasional) Dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran kegiatan pengelolaan B3 adalah “Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam system informasi nasional mengenai B3 sebesar 100%” dan dalam upaya implementasi pengembangan system informasi tatakelola B3 nasional, maka pada tahun 2016 telah diperoleh beberapa output kegiatan berupa: (a) tersedianya aplikasi registrasi B3 online terintegrasi dengan aplikasi INSW, (b) tersedianya aplikasi E-pelaporan realisasi impor B3, dan (c) aplikasi Sistem Informasi Kearsipan B3 (SIARSIPB3). (d) Launching situs SIB3POP serta (d) Sosialisasi aplikasi E-pelaporan realisasi impor B3 kepada perusahaan importir (produsen, distributor).

29

Gb 3.9. Pengembangan Sistem Informasi Tatakelola B3

Launching SIB3POP dan Aplikasi Registrasi B3 Terintegrasi INSW, JHCC 10 Juni 2016

Sosialisasi ujicoba aplikasi E-pelaporan realisasi impor B3 kepada 16 perusahaan importir (produsen, distributor), Hotel Aston Bekasi 2 Desember 2016

Gambar 3.10. Dokumentasi Kegiatan Launching SIB3POP dan Aplikasi E-Pelaporan Realisasi Impor B3

Pertemuan Reguler MITRA SIB3POP berdasarkan penetapan Kep. Dirjen PSLB3-KLHK,

Nomor : SK-23/PSLB3/Set/KW.1/4/2016 Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Tata

Kelola Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pencemar Organik Yang Persisten (SIB3POP).

Kegiatan ini melingkupi keanggotaan sebanyak 24 orang dari keterwakilan: KLHK, BPPT,

Kementerian Perindustrian, BPOM, BPS, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian ESDM

30

dengan tujuan untuk pemutahiran data dan informasi materi SIB3POP, penyediaan fungsi

sekretariat dalam operasional sistem informasi, penyediaan prosedur baku terkait

operasional SIB3POP, dan evaluasi pelaksanaan SIB3POP serta rencana konsep

pengembangan kedepan. Bahan yang menjadi isi materi pada SIB3POP bervariasi, dari

kebijakan yang terkait dengan B3 dan POP, baik di tingkat internasional dan nasional,

berbagai hasil penelitian dan pengembangan, publikasi untuk peningkatan kesadaran

masyarakat yang merupakan mandat dari: UU No. 32 th 2009 (PPLH); UU No. 19 Th. 2009

(Pengesahan Konvensi Stockholm), UU 10 th 2013 (Ratifikasi Konvensi Rotterdam), dan

PP 74 th 2001 (Pengelolaan B3).

Pengukuhan Tim Sistem Informasi Tata Kelola B3 dan POP (17 Mei 2016) dan Pertemuan Reguler Mitra Sektor (12 Oktober 2016)

Pertemuan Reguler Mitra Sektor ke-4 di Hotel IBIS, 28 November 2016

Gambar 3.11. Dokumentasi Kegiatan MITRA Sektor SIB3POP dalam rangka pertukaran data dan informasi sesuai mandate UU 19/2009 10/2013 tentang Ratifikasi Konvensi Stockholm

31

4. Capaian Sasaran Unit Kegiatan Ke-Empat (Meningkatnya data jumlah dan jenis B3

melalui kegiatan inventarisasi)

a. Pelaksanaan Pemantauan Pengelolaan B3

Salah satu indikator kinerja kegiatan pada Direktorat Pengelolaan B3 adalah

persentase jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya

meningkat setiap tahun. Pada tahun 2016 target B3 yang dipantau sebesar 1. 200 ton

dari total target 3 juta ton selama 5 tahun hingga tahun 2019. Untuk mencapai target

yang ditetapkan dalam indikator kinerja dengan melakukan inventarisasi dan

pemantauan terhadap pengelolaan B3 terutama yang berkaitan dengan penggunaan

dan peredaran B3 pada sektor Manufaktur, Jasa, Kesehatan, Pertanian (MJKP) dan

sektor Pertambangan, Energi, dan Migas (PEM).

a. Inventarisasi B3 Sektor Manufaktur, Jasa, Kesehatan dan Pertanian

Pelaksanaan kegiatan inventarisasi B3 sektor Manufaktur, Jasa, kesehatan dan

Pertanian didasarkan hasil evaluasi laporan realisasi impor B3 yang disampaikan

perusahaan yang teregistrasi pada tahun 2015, dengan kriteria B3 yang diimpor dan

penggunaannya dalam jumlah cukup banyak, diperoleh data 10 (sepuluh) jenis B3

yang paling dominan di impor/ diproduksi dan digunakan di Indonesia yaitu :Metanol,

Etilen Glikol, Asam Fosfat, Asam Sulfat, Natrium Hidroksida, Isopropil Alkohol,

Amonia, Xylene, Toluene dan Toluene Diisosianate (TDI). Pada Maret – Desember

2016 telah dilakukan inventarisasi peredaran dan penggunaan B3 terhadap 53

perusahaan yang bergerak pada berbagai sektor industri, antara lain Sektor

Manufaktur (Importir Produsen), Jasa (Importir Distributor dan Rumah Sakit dan

Sektor Kesehatan (Industri Farmasi dan produsen alat kesehatan), hasil kegiatan

inventarisasi tersebut diperoleh data impor, peredaran dan penggunaan B3 sebanyak

2.328.186.976,68 Kg (2.328.186,98 ton). Dari hasil inventarisasi tahun 2016 diambil 10

jenis B3 yang diimpor terbanyak dan diperoleh jumlah B3 tersebut sebesar

1.261.898,56 Ton. Berdasarkan jumlah B3 tersebut diperoleh data mengenai jenis

bahan kimia (B3) yang diimpor dan penggunaannya selama tahun 2015 sebanyak 239

jenis bahan kimia (B3). Dari jumlah jenis bahan kimia tersebut dapat dikategorikan

dalam beberapa kelompok bahan kimia, yaitu : B3 Tunggal (single substance) terdiri

dari 77 jenis B3 termasuk dalam klasifikasi B3 yang dapat digunakan dan 3 jenis B3

terbatas dipergunakan yaitu Dinosep, Etilen Oksida dan Metil Bromida sebagaimana

tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomr 74 tahun 2001 tentang

Pengelolaan B3, Disamping itu terdapat 92 Jenis B3 yang tidak diatur dalam

peraturan pengelolaan B3 atau diluar Lampiran PP 74/ 2001, dan 32 jenis bahan

kimia yang hanya menyebutkan nama dagangnya saja (Blank), sebagian besar bahan

kimia (B3) tersebut masuk ke Indonesia melalui sistem notifikasi dan registrasi B3.

Hasil rekapitulasi Inventarisasi jenis bahan kimia (B3) pada 53 kegiatan/usaha yang

dilaksanakan pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.18

32

Tabel 3.18. Hasil rekapitulasi inventarisasi jenis B3 tahun 2016

No.

JENIS B3

JUMLAH JENIS

JUMLAH (Kg)

JUMLAH (Kg)

2014 2015

1. Jenis B3 Yang Dapat Dipergunakan (Sesuai Lampiran PP 74/2001)

77 1.044.489.288,54 2.267.013.501,79

2. Jenis B3 Yang Terbatas Dipergunakan (Sesuai Lampiran PP 74/2001)

3 208.796,95 253.789,84

3. Jenis B3 Tunggal Diluar Lampiran PP74/2001

92 54.916.370,08 56.786.364,76

4. Jenis B3 Campuran

35 934.936,81 548.377,16

5. Jenis B3 Yang Belum diketahui Identifikasinya (Blank CAS Numbernya)

32 3.773.280,54 3.584.943,12

TOTAL

239 1.104.322.672,93 2.328.186.976,68

Gambar 3.12. Diagram pengelompokan B3 yang di impor dan di kelola oleh importir dan pengguna

a) Inventarisasi B3 Terbatas (Dinosep, Etilen Oksida dan Metil Bromida)

B3 terbatas dipergunakan adalah B3 yang dibatasi penggunaan, impr dan produksinya. Penggunaan berupa Dinosep untuk bahan baku pembuatan Stirena, produk yang dihasilkan (Stirena) sebanyak 70 % diedarkan dalam negeri dan 30% di ekspor ke wilayah Asia Pasifik khususnya paling banyak ke China. Penggunaan Metil Bromide adalah untuk Fumigasi Pra Pengapalan dan Karantina, Metil Bromida diimpor dari China, kebutuhan Metil Bromida di Indonesia setiap tahunnya rata-rata sebanyak 250 ton, sedangkan untuk B3 terbatas Etilen Oksida yang di impor dari India digunakan untuk sterialisasi alat kesehatan, kebutuhan rata-rata per tahunnya sebanyak 64 ton.

33

Tabel 3.19. Data Impor dan penggunaan B3 terbatas penggunaannya pada tahun 2015- 2016 sebagaimana dibawah ini :

No. Jenis B3 HS Code CAS

Number

Jumlah

(Ton)

Tujuan

Penggunaa

n 2015 2016

1. 2-Sec-butyl-4,6-dinitophenol (EB)

2908.91.0000 88-85-7

180 120 Sebagai bahan

baku pembuatan

stirena

2. Methyl Bromide 98 % (CH3Br)

2903.39.1000 74-83-9 16 64 Fumigasi Pra

Pengapalan dan

Karantina

3. Ethylene Oxide 75-21-8 57.79 64,04

Jumlah 253,79 248,04

Pertemuan dengan pihak perusahaan

Gudang Penyimpanan B3

Gambar 3.13. Kegiatan Inventarisasi B3

34

Pencampuran B3 untuk prosess produksi B3 ditempakan di area terbuka

B3 ditempatkan di area terbuka

Gambar 3.14. Kondisi di Lapangan Pengelolaan B3 yang kurang Baik, Penempatan B3

diarea Terbuka

b. Inventarisasi penggunaan B3 sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas (PEM) Penggunaan B3 disektor PEM umumnya lebih banyak digunakan sebagai bahan baku utama, bahan penolong dalam proses produksi maupun yang digunakan pada fasilitas pendukung (utilitas) dan Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Identifikasi jenis B3 berdasarkan hasil inventarisasi yang sudah dilakukan hingga awal Desember 2016 terhadap 12 (dua belas) perusahaan PEM, dan dilaporkan terdapat sekitar 161,359 ton B3 yang digunakan (tahun 2015). Jenis B3 dominan dengan jenis yang sama yang sering digunakan antara lain: NaOH (Sodium Hydoxide/Caustic Soda/Natrium Hidroksida), Sodium Metabisulphite, Poly Alumunium Chloride, HCl (Asam Klorida/Hydrogen Chloride/Hydrochloric Acid), Chlorine, Asam Sulphate, dan Ammonia, serta Carbohydraxide / hydrazine.

Gambar 3.15. Hasil Inventarisasi Penggunaan B3 Tahun 2016 per Sub-Sektor Kegiatan (Kg)

Tahun 2016

1,761,727

109,013

91,708

3,346,089

1,694,202

123,228

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

Pertambangan

Energi

Migas

2015 2014

35

Gambar 3.16. Dokumentasi Inventarisasi Penggunaan B3 sektor PEM

5. Capaian Sasaran Unit Kegiatan Kelima (Menyediakan rekomendasi B3 yang dibatasi dan rekomendasi bahan alternatif pengganti bahan B3 yang dibatasi)

Pembatasan telah melakukan penyusunan 1) pedoman teknis pembatasan B3; 2) penyusunan rekomendasi B3 yang dibatasi peredaran dan penggunaannya; 3) penyusunan pedoman penanganan B3 pada produk; dan 4) penyusunan usulan alternatif B3. Disamping itu telah dilakukan inventarisasi B3 berupa pemutakhiran data B3 terbatas khususnya bahan tahan nyala/api yang terkait dengan senyawa PFOSF dan deca-BDE pada 11 (sebelas) perusahaan.

a. Keluaran dari penyusunan pedoman teknis pembatasan B3 adalah draft pedoman

yang digunakan untuk menentukan B3 terbatas. Suatu bahan atau senyawa kimia dapat dikategorikan B3 apabila senyawa kimia tersebut mempunyai sifat yang membahayakan secara fisik, membahayakan kesehatan dan membahayakan lingkungan. Suatu bahan atau senyawa kimia dikelompokkan dalam kategori dibatasi penggunaannya mempunyai artian bahwa bahan atau senyawa kimia tersebut masih diperbolehkan untuk diproduksi maupun diimpor ke Indonesia. Salah satu acuan draft pedoman pembatasan B3 adalah tingkat bahaya yang telah disusun menurut kodifikasi tertentu pada Bab V Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Edisi ke-6 yang disusun oleh PBB. Suatu bahan atau senyawa yang memiliki salah satu atau lebih dari kodifikasi pada tabel 6.1 dapat dikelompokkan sebagai B3 yang dibatasi penggunaannya di Indonesia. Pengecekan mengenai kode HS pada bahan kimia salah satunya terdapat pada halaman web European Chemical Agency (ECHA).

36

Tabel 3.20. Kode pernyataan bahaya untuk B3 yang terbatas dipergunakan

Kode

(1)

Pernyataan Bahaya

(2)

Kelas Bahaya (Acuan dalam GHS)

(3)

Kategori Bahaya

(4)

H200 Peledak yang tidak stabil Peledak (sub-bab 2.1) Peledak yang tidak stabil

H300 Mematikan bila tertelan Toksisitas akut, oral (sub-bab 3.1) 1, 2

H310 Mematikan bila tersentuh kulit Toksisitas akut, dermal (sub-bab 3.1) 1, 2

H330 Mematikan bila terhirup Toksisitas akut, inhalasi (sub-bab 3.1) 1, 2

H340 Menyebabkan cacat genetika (sebutkan rute pajanan apabila sudah terbukti bahwa dampak bahaya tidak ditimbulkan dari rute pajanan yang lainnya)

Mutasi genetik sel reproduksi (sub-bab 3.5)

1A, 1B

H350 Dapat menyebabkan kanker (sebutkan rute pajanan apabila sudah terbukti bahwa dampak bahaya tidak ditimbulkan dari rute pajanan yang lainnya)

Karsinogen (sub-bab 3.6) 1A, 1B

H360 Dapat menyebabkan kerusakan fertilitas atau mempengaruhi anak yang belum lahir (sebutkan efek spesifik jika ada) (sebutkan rute pajanan apabila sudah terbukti bahwa dampak bahaya tidak ditimbulkan dari rute pajanan yang lainnya)

Toksisitas reproduksi (sub-bab 3.7) 1A, 1B

H370 Menyebabkan kerusakan pada organ (sebutkan semua organ yang terkena dampaknya apabila sudah tersedia informasinya) (sebutkan rute pajanan apabila sudah terbukti bahwa dampak bahaya tidak ditimbulkan dari rute pajanan yang lainnya)

Toksisitas organ target spesifik, pajanan tunggal (sub-bab 3.8)

1

H400 Sangat beracun untuk kehidupan lingkungan perairan

Berbahaya untuk lingkungan perairan, bahaya akut (sub-bab 4.1)

1

H410 Sangat beracun untuk kehidupan lingkungan perairan dengan efek jangka panjang

Berbahaya untuk lingkungan perairan, bahaya jangka panjang (sub-bab 4.1)

1

H420 Membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan dengan cara merusak ozon di lapisan atas atmosfer

Berbahaya untuk lapisan ozon (sub-bab 4.2)

1

37

b. Keluaran dari penyusunan rekomendasi B3 yang dibatasi peredaran dan penggunaannya adalah 2 draft rekomendasi untuk jenis B3 DecaBDE dan PFOS. Bahan kimiawi berbasis PFOS digunakan dalam berbagai produk, seperti perlakuan permukaan sebagai pertahanan tanah/noda, perlakuan permukaan untuk tekstil, kertas, dan logam, serta penggunaaan khusus seperti pada busa pemadam api. Ikatan yang kuat antara karbon-flourin menyebabkan PFOS stabil secara metabolik dan degradasi lingkungan serta resistan terhadap biotransformasi. Data pada manusia dan hewan membuktikan absorpsi PFOS dan distribusinya dalam tubuh melalui ikatan nonkovalen pada plasma protein. PFOS tidak mudah dihilangkan dari tubuh manusia karena memiliki waktu paruh selama 5,4 tahun. Sebaliknya, waktu paruh pada monyet, tikus, dan tikus kecil ialah 121 hari, 48 hari, dan 37 hari berturut-turut. Decadecabromodiphenyl Ether (DecaBDE) merupakan salah satu bahan tahan nyala/api yang banyak digunakan untuk berbagai aplikasi seperti termasuk tekstil, plastik, isolasi kabel, dan bahan bangunan dan konstruksi. DecaBDE termasuk salah satu dari tiga campuran komersial PBDE yang paling banyak diproduksi dan digunakan selain PentaBDE dan OktaBDE dan merupakan jenis PBDE yang paling banyak digunakan secara luas di dunia (CDC). Senyawa ini efektif dalam memenuhi standar keselamatan kebakaran pada plastik dan tekstil yang digunakan untuk pembuatan barang elektronik, peralatan, kawat dan kabel isolasi, bahan bangunan (lantai, penutup dinding, dan atap), tempat duduk, elektronik dan panel untuk mobil, bus dan pesawat terbang, dan penyimpanan dan distribusi produk termasuk palet plastik untuk pengiriman barang. Kontaminasi lingkungan oleh B3 termasuk bahan tahan nyala/api menjadi perhatian banyak orang belakangan ini karena sifatnya yang berbahaya seperti persisten, bioakumulatif, potensi biomagnifikasi, dan dapat menyebabkan efek buruk pada hewan dan manusia. Berdasarkan penelitian Sudaryanto (2012) PBDE terdeteksi pada berbagai contoh hewan laut di Teluk Jakarta dengan variasi konsentrasi dari 1,6 – 57 ng/g lipid. DecaBDE merupakan salah satu jenis PBDE yang terdeteksi pada sampel ikan lele, s. Spinefoot, dan kerang (mussel) di Teluk Jakarta.

Telah dilakukan inventarisasi PFOSF dan DecaBDE untuk mendukung keluaran rekomendasi B3 yang dibatasi peredaran dan penggunaannya dengan membuat daftar perusahaan yang berpotensi menggunakan bahan kimia tersebut. Inventarsasi dilakukan melalui survei dan kunjungan lapangan untuk memperoleh data. Tujuan inventarisasi ini adalah untuk mengetahui data bahan kimia yang digunakan dan data bahan kimia (material) untuk produksi. Daftar perusahaan dan hasil inventarisasi adalah sebagai berikut:

Gambar 3.21. Daftar perusahaan dan hasil inventarisasi PFOSF dan DecaBDE

No. Perusahaan Kota/Provinsi Komoditi Hasil

1 PT Mewah Niaga

Jaya

Bandung- Jawa Barat Tekstil Tidak menggunakan B3 yang ada pada

form pemutakhiran data

2 PT.Tyfountex

Indonesia

Sukoharjo - Jawa

Tengah

Tekstil Menggunakan salah satu B3 yang ada

pada form pemutakhiran data yaitu

Nuva dengan nama produk Nuva

N4547 liquid berupa campuran

kopolimerisasi perfluoroalkil akrilat

dan 1-metoksi-2-propanol

38

No. Perusahaan Kota/Provinsi Komoditi Hasil

3 PT. Sri Rezeki Isman Sukoharjo - Jawa

Tengah

Tekstil Menggunakan bahan tahan nyala/api

Nuva N1811 dan Pyrovatex CP-New

4 PT. Karangbuana

Indah

Bekasi – Jawa Barat Tekstil Tidak menggunakan B3 yang ada pada


5 PT.Dharma

Electrindo

Manufacturing

Bekasi- Jawa Barat Elektronik Tidak menggunakan B3 yang ada pada


6 PT. Armstrong

Industri



7 PT. Catolec



8 PT. Tsukasa

Manufacturing



9 PT. Prima Komponen

Indonesia

Tangerang Elektronik Tidak menggunakan B3 yang ada pada


10 PT. Selaras Citra

Nusantara Perkasa

Bogor, Jawa Barat Elektronik Tidak menggunakan B3 yang ada pada


11 PT. Sanyo Jaya

Component

Bogor, Jawa Barat Elektronik Tidak menggunakan B3 yang ada pada


Gambar 3.17. Pertemuan dengan pihak PT. Mewah Niaga

Jaya

Gambar 3.18. Pertemuan dengan pihak PT. Tyfountex

39

Gambar 3.19. Beberapa produk di PT Sri Rezeki Isman Gambar 3.20. Pertemuan dengan pihak PT.

Karangbuana Indah

c. Keluaran dari penyusunan pedoman penanganan B3 pada produk adalah

draft pedoman yang memberikan preskripsi tentang sistem informasi untuk bahan kimia dalam produk. Tujuannya adalah untuk penyediaan informasi bahan kimia dalam produk (barang/artikel) dan untuk menggambarkan kebutuhan stakeholder untuk informasi tersebut. Selain itu, tujuan pedoman juga untuk menggambarkan siapa pelaku rantai pasokan dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam siklus hidup produk, mendapatkan informasi bahan kimia dalam produk, pertukaran informasi produk yang dapat terjadi. Sistem informasi akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dan tuntutan antara para pemangku kepentingan.

d. Keluaran dari penyusunan rekomendasi usulan alternatif B3 adalah draft rekomendasi usulan pengganti B3 PentaBDE dan HBCD. HBCD adalah flame retardant ter-brominasi ditemukan di seluruh dunia dalam lingkungan dan satwa liar. pajanan ini dibuktikan dari kehadirannya dalam ASI, jaringan adiposa, dan darah. HBCD juga menyajikan masalah kesehatan manusia yang potensial berdasarkan hasil uji hewan menunjukkan potensi reproduksi, perkembangan, dan dampak neurologis. HBCD adalah flame retardant paling umum digunakan dalam busa polistirena diperluas (EPS) dan busa polistirena diekstrusi (XPS). EPS dan XPS digunakan sebagai isolasi dalam industri bangunan dan konstruksi. HBCD juga digunakan dalam bahan seperti tekstil kembali lapisan pada ubin karpet kelembagaan atau pelapis dan beberapa kain militer (AS EPA 2012). Sebuah penggunaan minor dari HBCD dalam berdampak tinggi polistirena (HIPS) untuk aplikasi listrik dan elektronik seperti peralatan audio visual, lapisan kulkas, dan kawat dan kabel (AS EPA 2010). Bahan alternatif pengganti dikaji dengan memperhatikan pertimbangan lingkungan, pertimbangan keamanan bahan, pertimbangan kinerja, dan pertimbangan ekonomi. Bahan altrnatif alternatif pengganti HBCD pada EPS dan XPS yang dibahas adalah busa poliisosianurat, isolasi perlit, wol mineral/rockwool, selulosa, besi semen, serat kaca, aerogel, busa karbon, busa glas, busa fenolik dan bahan lainnya.

40

PBDEs digunakan dalam resin, polimer, dan substrat yang berbeda pada tingkat berkisar antara 5 sampai 30% bobot. Komersial Pentabromodiphenylether (c-PentaBDE) adalah campuran dari dua congeners utama yaitu 2,2`, 4,4''tetrabromodiphenylether (BDE-47), dan 2,2, 4,4, 5-Pentabromodiphenylether (BDE-99). Sejarah penggunaan utama c-PentaBDE berada di busa poliuretan yang fleksibel (PUR), tetapi juga telah digunakan dalam epoksi resin, PVC, poliester tak jenuh termoset (PDU), karet, cat dan lak, tekstil dan minyak hidrolik. Jumlah yang digunakan untuk setiap aplikasi tertentu yang tidak tersedia untuk umum. Bahan alternatif pengganti c-PentaBDE yang dibahas adalah alumunium hidroksida, magnesium hidroksida, posfor merah, ammonium polifosfat, antimony trioksida, zink borat, zinc hydroxystannate (zhs) dan zinc stannate (zs), aril fosfat, dan bahan lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembatasan untuk 2 bahan kimia yang dibatasi peredaran dan penggunaannya, terdapat beberapa kendala di dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah bahan kimia tersebut tidak dalam bentuk bahan tunggal. B3 ini sudah terdapat dalam produk yang perlu analisis lebih mendalam berupa analisis laboratorium maupun analisis dari sifat bahan yang digunakan. Pada saat ini belum ada laboratorium di Indonesia yang dapat melakukan analisis terhadap B3 yang akan dibatasi. Hal ini juga yang menyulitkan dalam melakukan identifikasi B3 yang akan dibatasi peredaran dan penggunaannya. Belum ada ataupun sangat terbatasnya data peredaran dan penggunaan B3 yang akan dibatasi, sehingga harus dilakukan pengambilan data dari sektor terkait pengguna bahan kimia tersebut. Saat ini B3 yang akan dibatasi mengacu pada B3 yang diusulkan untuk dibatasi melalui konvensi Internasional antara lain Konvensi Stockholm, Rotterdam. Pada Konvensi Stockholm maupun Konvensi Rotterdam bahan kimia yang akan dimasukkan dalam konvensi dilakukan melalui Review Committee. Komite ini yang terdiri dari pakar-pakar dari wakil –wakil Negara yang terpilih untuk melakukan penelitian atau kajian terhadap bahan kimia yang akan dimasukkan kedalam konvensi. Di Indonesia masih belum memiliki Komite ataupun Badan yang tugasnya melakukan pengkajian terhadap bahan kimia tertentu yang perlu untuk dilakukan pembatasan peredaran dan penggunaannya. Sehingga pembatasan yang akan dilakukan kajian untuk menjadi bahan kimia yang akan dibatasi melalui data sekunder, hal ini juga dikarenakan anggaran yang terbatas. Keterbatasan Sumber Daya Manusia juga menjadi kendala dalam melakukan kajian dan pemutakhiran data untuk bahan kimia B3 yang dibatasi. Saat ini Staf yang kompeten sesuai dengan bidang Bahan kimia hanya 1 orang.

41

Gambar 3.21. Pembahasan pedoman pembatasan dan penghapusan

Gambar 3.22. Diskusi dengan pakar pada pembahasan pedoman pembatasan dan penghapusan

6. Capaian Sasaran Unit Kegiatan Ke-Enam (Menyediakan rekomendasi B3 yang dihapuskan)

A. Analisis dan Evaluasi Pencapaian sasaran kegiatan “Menyediakan rekomendasi B3 yang dihapuskan” menunjukkan capaian realisasi sudah memenuhi target. Pemenuhan target 100 % dapat tercapai walaupun dengan anggaran yang terbatas, kegiatan hanya dapat dilakukan studi literatur dan pertemuan teknis. Sedangkan untuk kegiatan pendukung uji analisis sampel di laboratorium tidak dapat dilakukan dan verifikasi ke lapangan tidak maksimal dapat dilaksanakan. Dengan keterbatasan anggaran kegiatan inventarisasi atau pemutakhiran data di lapangan untuk melakukan pengumpulan data penggunaan B3 yang dihapuskan hanya dapat dilakukan pada 4 (empat) perusahaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ada permasalahan internal dan eksternal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu : (1) Sulitnya mengumpulkan data import dan penggunaan B3 yang dihapuskan karena kurangnya ketersediaan data aktual B3; (2) Kesulitan dalam melakukan identifikasi penggunaan senyawa B3 yang dihapuskan karena penggunaan senyawa bukan dalam bentuk senyawa tunggal sehingga diperlukan pengujian analisis sampel di laboratorium; (3) Terbatasnya tenaga ahli yang kompeten dan menguasai ilmu bahan kimia terutama untuk Bahan Kimia dan Beracun (B3); (4) Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penghapusan B3 sehingga kegiatan peghapusan B3 tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Untuk tahun berikutnya diharapkan ada penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan rekomendasi B3 yang dihapuskan

B. Uraian Dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran kegiatan “Menyediakan rekomendasi B3 yang dihapuskan” dengan indikator kegiatan “Tersedianya rekomendasi B3 yang dihapuskan” dan untuk pencapaian target jumlah jenis B3 yang dihapuskan sebanyak 2 jenis, upaya yang telah dilakukan tahun 2016 adalah dengan output kegiatan : (1) Tersedianya draft Pedoman Teknis Penghapusan B3; (2) Tersedianya dokumen Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan yaitu HBCD dan PentaBDE; (3) Tersedianya laporan Studi Kelayakan Lokasi Fasilitas Pemusnahan PCBs; (4) Kegiatan pemutakhiran data peredaran B3 jenis HBCD dan Penta-BDE.

a. Penyusunan Draft Pedoman Teknis Penghapusan B3

42

Tersusunnya dokumen inI bertujuan untuk memberikan panduan bagi Subdit Penanganan B3 terkait kegiatan Penghapusan B3 dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, serta mengevaluasi teknis penghapusan B3 serta untuk dapat memberikan suatu pedoman teknis dalam menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan Penghapusan B3.

b. Penyusunan Draft Rekomendasi B3 Dihapuskan

Tersusunnya dokumen ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi penghapusan B3 serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai program penghapusan bahan berbahaya beracun yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan pedoman ini adalah identifikasi senyawa B3 (sifat fisik dan kimia), penentuan senyawa B3 yang dihapuskan, pengumpulan data import dan penggunaan senyawa B3 yang dihapus, yaitu HBCD dan penta-BDEs.

c. Studi Kelayakan Lokasi Fasilitas Pemusnahan PCBs

Studi ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi perihal kemungkinan alternatif lahan untuk membangun fasilitas pemusnahan PCBs. Studi ini menindaklanjuti kegiatan pada tahun 2015 yaitu Studi kelayakan teknis teknologi destruksi polychlorinated biphenyls (PCBs). Untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut, perlu dilakukan survey lahan lokasi untuk kegiatan pembangunan fasilitas PCBs.

d. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Peredaran B3 jenis HBCD dan Penta-BDE

Telah dilakukan inventarisasi HBCD dan Penta-BDE untuk mendukung keluaran rekomendasi B3 yang dilarang peredaran dan penggunaannya dengan membuat daftar perusahaan yang berpotensi menggunakan bahan kimia tersebut. Inventarisasi dilakukan melalui survei dan kunjungan lapangan untuk memperoleh data. Tujuan inventarisasi ini adalah untuk mengetahui data bahan kimia yang digunakan dan data bahan kimia (material) untuk produksi. Perusahaan yang dilakukan inventarisasi adalah 1 (satu) industri tekstil di Jawa Timur, 2 (dua) industri panel wood di Jawa Barat dan 1 (satu) industri bijih plastik di Jawa Barat. Dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data peredaran B3 jenis HBCD dan PBDE :

Gambar 3.23. EPS yang digunakan PT. Aneka Panel Indonesia

Gambar 3.24. Contoh produk (panel wood) penggunaan HBCD sebagai EPS PT. Kayu Permata

43

e. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama KLHK dengan UNIDO Dalam rangka kegiatan penghapusan B3 untuk PCBs yang merupakan salah satu B3 yang dilarang penggunaannya (Lampiran A PP 74 Tahun 2001), KLHK mendapatkan bantuan hibah luar negeri yaitu kerjasama antara KLHK dan the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Tahun 2016 kegiatan ini dengan output antara lain : (1) Inventarisasi PCBs pada minyak trafo di 6 (enam) provinsi di Pulau Jawa dengan jumlah sampel 3015 pada 1033 industri, hasil sampling dan analisis sampel minyak trafo PCBs pada kegiatan inventarisasi tersebut diperkirakan 134 ton minyak trafo dan 400 ton peralatan terkontaminasi, (2) Laporan Kajian Kelayakan Adopsi Mobile Technology Pemusnahan PCBs di Indonesia, (3) Laporan Kajan Regulasi Penyusunan Kebijakan Penghapusan PCBs di Indonesia, (4) Laporan Kajian Instrumen Ekonomi dan Mekanisme Insentif dalam Penghapusan PCBs di Indonesia (5) Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesadartahuan (Raising Awarenes).

Foto bersama seluruh peserta Presentasi oleh SETCAR

Gambar 3.26. Dokumentasi foto pelaksanaan Induction Meeting

Siswa Sekolah Adiwiyata Booth PCBs di PLKI 2016

Gambar 3.27. Dokumentasi foto kegiatan pelaksanaan exhibition

44

7. Capaian Sasaran Unit Kegiatan Ketujuh (Menyediakan rekomendasi teknologi pemusnahan B3) A. Analisis dan Evaluasi

Pencapaian sasaran kegiatan “Menyediakan rekomendasi teknologi pemusnahan B3 ” menunjukkan capaian realisasi sudah memenuhi target 100 %. Dalam pencapaian sasaran kegiatan ini bukan berdasarkan penggunaan anggaran tahun 2016 namun didukung oleh bantuan hibah luar negeri kerjasama KLHK dan UNIDO. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran pada kegiatan tahun 2016. Kegiatan kerjasama antara KLHK dan UNIDO melalui Proyek Introduction of an Enviromentally Sound Management and Disposal System for PCB Wastes and PCB-contaminated Equipment yang mulai dilaksanakan pada November 2013. Pada project ini akan dibantu teknologi pemusnahan PCBs berupa mobile technology. Untuk tahun berikutnya diharapkan ada penambahan alokasi anggaran dari APBN untuk kegiatan rekomendasi teknologi pemusnahan B3.

B. Uraian Untuk pencapaian sasaran kegiatan “Menyediakan rekomendasi teknologi pemusnahan B3” telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan ditindaklanjuti pada tahun 2016 dilakukan kegiatan Studi Kelayakan Lokasi Fasilitas Pemusnahan PCBs untuk mencari lahan lokasi fasilitas pemusnahan PCBs. Didukung kegiatan kerjasama hibah luar nergeri antara KLHK dan UNIDO tahun 2016 juga dilaksanakan Kegiatan Kajian Kelayakan Penggunaan Teknologi Bergerak untuk Pemusnahan PCBs di Indonesia. Kegiatan Kajian Kelayakan Penggunaan Teknologi Bergerak untuk Pemusnahan PCBs di Indonesia dengan dibentuknya Kelompok Kerja Teknis (Technical Working Group) yang terdiri dari perwakilan Kementerian ESDM, BPPT, Direktorat Verifikasi Limbah B3 dan Limbah Non B3-KLHK, dan Direktorat Pengelolaan B3. Kelompok Kerja Teknis ini bertugas melakukan Kajian Kelayakan Penggunaan Teknologi Bergerak untuk Pemusnahan PCBs di Indonesia dengan tugas melaksanakan penyusunan Term of Reference (TOR) sesuai dengan rencana kerja (work plan) yang telah disepakati dengan UNIDO. Kelompok kerja teknis juga melakukan Study Tour for Visiting Developer of Mobile PCBs Disposal Technology di Italia dan Rumania pada tanggal 15 - 23 Oktober 2016. Tujuan dari visitasi adalah untuk melakukan penilaian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap kelayakan adopsi/penggunaan mobile technology guna mendukung pemusnahan PCBs di Indonesia.

Kunjungan pabrik di Italia Kunjungan pabrik di Romania

Gambar 3.28. Dokumentasi foto pelaksanaan visitasi

45

8. Capaian Output Kegiatan Tatausaha (Dukungan Manajemen Direktorat Pengelolaan

B3)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja pengelolaan B3 maka pada tahun 2016

Unit Direktorat Pengelolaan B3 sudah menyusun Panduan Evaluasi Kinerja dan

Pelaporan Tatakelola B3, Buku Sebaran Batu Sinabar sebagai bahan Merkuri di

Indonesia, Penyusunan laporan tahunan Direktorat Pengelolaan B3 tahun 2016 dan

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengelolaan B3 tahun 2016.

C. REALISASI ANGGARAN Penyerapan atau realisasi anggaran dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran terhadap rencana anggaran dalam Renstra KLHK Tahun 2015 – 2019 dan alokasi anggaran setiap tahunnya. Sehingga terdapat dua jenis penyerapan anggaran yang bisa dibandingkan, yaitu penyerapan anggaran terhadap Renstra KLHK Tahun 2015 – 2019 dan penyerapan anggaran terhadap alokasi anggaran setiap tahunnya. Pagu alokasi anggaran Direktorat Pengelolaan B3 tahun 2016 sebesar Rp 6.058.080.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir Desember 2016 sebesar Rp 5,546,125,384 atau sekitar 91,5%. Realisasi serapan anggaran per indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.22. Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kegiatan Tahun 2016

No. Kegiatan Anggaran Realisasi %

1 Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya Beracun

1,069,778,000 993,434,000 92.86

2 Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun 1,606,401,000 1,525,704,984 94.98

3 Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya Beracun

1,555,047,000 1,446,885,600 93.04

4 Penanganan Bahan Berbahaya Beracun 1,117,117,000 1,006,473,000 90.10

5 Pelaporan dan evaluasi (Dukman TU Direktur PB3)

688,237,000 573,627,800 83.35

Total Anggaran 6,036,580,000 5,546,125,384 91.55

Tabel 3.23. Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2016

Indikator Sasaran Kegiatan (K)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target Anggaran Tahun 2016

Pagu Realisasi % Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional mengenai B3 sebesar 100% (S1.P11.K2.1)


100% 3,114,084,000 2,903,543,550 93.24


100% 241,900,000 210,402,834 86.98

46


Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target Anggaran Tahun 2016

Pagu Realisasi % Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan menjadi sebesar 100% (S1.P11.K2.2)


40% 896,742,000 852,078,200 95.02


2 Jenis B3 483,350,000 437,339,100 90.48


3 Jenis B3 1,322,004,000 1,142,761,700 86.44

Total Anggaran 6,058,080,000 5,546,125,384 91.55

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab realisasi anggaran yang belum sepenuhnya mencapai target adalah:

a) Adanya kebijakan Dirjen PSLB3 untuk melakukan upaya-upaya efesiensi anggaran yang telah ditetapkan antara lain: mengurangi kegiatan perjalanan dinas, relokasi anggaran yang dipandang tidak relevan dengan upaya pencapaian target;

b) Adanya kebijakan nasional pemotongan anggaran dalam rangka efesiensi dan penghematan anggaran secara nasional, sehingga berdampak pada pemotongan anggaran satker Dirjen PSLB3 dan Direktorat Pengelolaan B3 melalui revisi-revisi dan relokasi-relokasi sub output kegiatan yang dipandang tidak relevan dengan upaya pencapaian target prioritas;

c) Keterbatasan kapasitas SDM pengelola administrasi dengan masih lemahnya dukungan system dan mekanisme penyerapan anggaran dan evaluasi kinerja yang simultan diantara Direktorat Pengelolaan B3 dengan pihak satker PSLB3, sehingga menyebabkan keterlambatan penyerapan pada triwulan II dan III yang kemungkinan pada akhirnya berdampak pada kurang baiknya scenario capaian kinerja serapan anggaran dan kegiatan Direktorat Pengelolaan B3 berdasarkan kesepakatan target Renja Bappenas (PP-39/E-Monev Bappenas).

47

BAB IV KESIMPULAN DAN AGENDA KEDEPAN

A. KESIMPULAN

Implementasi capaian kinerja Direktorat Pengelolaan B3 tahun 2016 melingkupi:

a. Harmonisasi dan pengembangan kebijakan dan peraturan dibidang pengelolaan B3 telah dihasilkan 2 (dua) dokumen kebijakan yakni 1 dokumen draft RPP B3, 1 draf Konsep NIP Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dan 8 (delapan) draft Pedoman Teknis Pembatasan B3, draft Pananganan B3 dalam Produk, draft Rekomendasi B3 Dibatasi, dan draft Rekomendasi Alternatif B3 yang akan dibatasi, Pedoman Teknis Penghapusan B3, penyusunan Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan, Pedoman Penetapan Kategorisasi B3 serta pedoman inventarisasi penggunaan B3 sektor manufaktur;

b. Dalam upaya pengendalian B3, Direktorat Pengelolaan B3 telah menerima surat permohonan registrasi B3 tahun 2016 diketahui sebanyak 2297 pemohon, dimana registrai baru berjumlah 771 pemohon dan registrasi perpanjangan berjumlah 1365 pemohon. Jumlah proses notifikasi untuk jenis B3 terbatas yang dilakukan tahun 2016 sebanyak sebanyak 57 surat persetujuan (explicit consent), 62 surat penolakan impor (not allowed) dan 15 surat masih dalam proses;

c. Inventarisasi dan pemantauan penggunaan B3 dalam upaya pencapaian target jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya pada tahun 2016 yaitu sebesar 1. 200 ton dari total target 3 juta ton selama 5 tahun hingga tahun 2019. Tahun 2016 telah dilakukan pemantauan B3 terhadap 53 perusahaan yang bergerak pada berbagai sektor industri, antara lain Sektor Manufaktur (Importir Produsen), Jasa (Importir Distributor dan Rumah Sakit dan Sektor Kesehatan (Industri Farmasi dan produsen alat kesehatan), hasil kegiatan inventarisasi tersebut diperoleh data impor, peredaran dan penggunaan B3 sebanyak 2.328.186.976,68 Kg (2.328.186,98 ton). Berdasarkan jumlah B3 tersebut diperoleh data mengenai jenis bahan kimia (B3) yang diimpor dan penggunaannya selama tahun 2015 sebanyak 239 jenis bahan kimia (B3). Dari jumlah jenis bahan kimia tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok bahan kimia, yaitu : B3 Tunggal (single substance) terdiri dari 77 jenis B3 termasuk dalam klasifikasi B3 yang dapat digunakan dan 3 jenis B3 terbatas dipergunakan yaitu Dinosep, Etilen Oksida dan Metil Bromida sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomr 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan B3, Disamping itu terdapat 92 Jenis B3 yang tidak diatur dalam peraturan pengelolaan B3 atau diluar Lampiran PP 74/ 2001, dan 32 jenis bahan kimia yang hanya menyebutkan nama dagangnya saja (Blank), sebagian besar bahan kimia (B3) tersebut masuk ke Indonesia melalui sistem notifikasi dan registrasi B3. Selain itu juga dilakukan inventarisasi terhadap 12 (dua belas) perusahaan PEM, dan dilaporkan terdapat sekitar 161,359 ton B3 yang digunakan dengan jenis B3 dominan yang sering digunakan antara lain: NaOH (Sodium Hydoxide/Caustic Soda/Natrium Hidroksida), Sodium Metabisulphite, Poly Alumunium Chloride, HCl (Asam Klorida/Hydrogen Chloride/Hydrochloric Acid), Chlorine, Asam Sulphate, dan Ammonia, serta Carbohydraxide / hydrazine.

48

d. Pertemuan Reguler MITRA SIB3POP berdasarkan penetapan Kep. Dirjen PSLB3-KLHK, Nomor : SK-23/PSLB3/Set/KW.1/4/2016 Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Tata Kelola Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pencemar Organik Yang Persisten (SIB3POP) dengan keanggotaan sebanyak 24 orang dari keterwakilan: KLHK, BPPT, Kementerian Perindustrian, BPOM, BPS, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian ESDM dengan tujuan untuk pemutahiran data dan informasi materi SIB3POP, penyediaan fungsi sekretariat dalam operasional sistem informasi, penyediaan prosedur baku terkait operasional SIB3POP, dan evaluasi pelaksanaan SIB3POP serta rencana konsep pengembangan kedepan;

e. Upaya penanganan B3, telah dilakukan beberapa kegiatan pembatasan seperti penyusunan draft Pedoman Teknis Pembatasan B3, draft Pananganan B3 dalam Produk, draft Rekomendasi B3 Dibatasi, dan draft Rekomendasi Alternatif B3 yang akan dibatasi. aat ini KLHK masih mengalami kendala dalam pelaksanaan Hg emissions from coal-fired power plants in Indonesia (KLHK-UNEP) dalam hal koordinasi dengan BCRC-SEA;

f. Untuk kegiatan penghapusan B3 telah dilakukan beberapa kegiatan seperti : penyusunan Pedoman Teknis Penghapusan B3, penyusunan Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan, Studi Kelayakan Lokasi Fasilitas Pemusnahan PCBs. Kegiatan kerjasama KLHK dan UNIDO telah melakukan penyelesaian penyusunan Kajan Regulasi Penyusunan Kebijakan Penghapusan PCBs di Indonesia, penyusunan Kajian Instrumen Ekonomi dan Mekanisme Insentif dalam Penghapusan PCBs di Indonesia, kegiatan peningkatan kapasitas dalam penghapusan PCBs di Indonesia seperti : workshop, lokakarya, dan pelatihan. Juga telah melakukan Inventarisasi PCBs pada minyak trafo di 6 (enam) provinsi di pulau Jawa dengan jumlah sampel 3015 pada 1033 industri. Hasil sampling dan analisis sampel minyak trafo PCB pada transformator diperkirakan 134 ton minyak trafo dan 400 ton peralatan terkontaminasi. Saat ini sedang dilaksanakan kegiatan terkait dengan Kajian Kelayakan Adopsi Mobile Technology Pemusnahan PCBs di Indonesia yaitu penyiapan lahan dan fasilitas pemusnahan PCBs di Indonesia. Kegiatan lainnya : pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data peredaran B3 jenis HBCD dan Penta-BDE;

g. Dalam upaya penerapan konvensi dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan B3, telah dilakukan serangkaian kegiatan berupa: penyusunan dan penyempurnaan draft RPP Pengelolaan B3 melalui peer review baik internal maupun secara eksternal dengan sektor terkait, workshop, diskusi, pelatihan, kajian dan bimbingan teknis pengelolaan B3. Dalam hal kerjasama internasional dan peran aktif dalam konvensi dan negosiasi di tingkat global pengelolaan B3, telah diikuti beberapa kegiatan seperti, implementasi Konvensi Stockholm meliputi: Pertemuan Persiapan dan pelaksanaan The Twelfth Meeting of Persistent Organic Pollutants Review Committee (POPRC-12), penerapan konvensi Minamata meliputi: Inventarisasi Penambangan dan Pengolahan Batu Cinnabar Menjadi Merkuri, Penyusunan National Implementation Plan (NIP) Penghapusan dan Pengurangan Merkuri di Indonesia, Pertemuan teknis lintas program dan sector untuk RAN, Asia-Pacific Mercury Monitoring Network (APMMN) Workshop 2016, dan kerjasama bilateral lainnya terkait dengan pengelolaan B3 seperti kerjasama antara KLHK dengan United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), serta Basel Convention Regional Center – South East Asia (BCRC-SEA) terkait “Alih Teknologi Pengolahan Emas Bebas Merkuri” Juga dengan KEMI Swedia dalam menyelenggarakan “Workshop on EnforcementSystem” yang kepesertaannya dihadiri oleh perwakilan dari KLHK, Kementerian Perindustrian,Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPOM .

49

B. AGENDA KEDEPAN

Sebagai rencana tindak lanjut kegiatan pengelolaan B3 pada tahun 2016, beberapa saran agenda kedepan (saran prioritas rencana pelaksanaan tahun 2017) adalah:

1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas instansi (Kementerian/Lembaga) seperti Kementerian Perindustrian, BUMN, Keuangan, Kesehatan, ESDM, SKK Migas, Pemda, dan berbagai Asosiasi Industri.

2) Melanjutkan harmonisasi peraturan dan perundangan yang berlaku sesuai dengan dinamika pengelolaan B3 ditingkat nasional maupun global;

3) Pengembangan pedoman teknis dan NSPK mengenai pengelolaan B3 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dari peraturan yang telah ada; Penyempurnaan dan penyederhaanan tahapan proses penerbitan izin/ rekomendasi/registrasi dalam pengelolaan B3 guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien dan tepat waktu;

4) Optimalisasi pelayanan rekomendasi registrasi B3 dan rekomendasi pengangkutan B3 melalui penerapan aplikasi otomatisasi pelayanan berbasis informasi teknologi komputer terintegrasi dengan aplikasi portal INSW;

5) Melanjutkan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui sosialisasi dan training mengenai pengelolaan B3 yang lebih intensif, fokus dan terarah;

6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lain, asosiasi, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat dalam kegiatan pengendalian, inventarisasi dan penanganan pengelolaan B3 agar mencapai hasil yang efektif, berkesinambungan dan tepat sasaran;

7) Dalam rangka meningkatkan kapasitas bagi instansi di daerah yang bertanggung jawab dalam lingkungan diperlukan informasi untuk mengukur efektifitas bimbingan teknis yang diselenggarakan diantaranya penyebaran kuesioner pra dan pasca bimbingan teknis.

8) Perlu pengaturan untuk chemical in product, seperti produk antara (berupa bahan baku campuran), produk siap pakai (yang diimpor dalam bentuk kemasan yang siap pakai) dan produk akhir (mainan anak-anak), hal ini untuk menghindari kandungan B3 terbatas maupun yang dilarang penggunaan masuk ke wilayah Indinesia.

9) Perlu mengadakan sosialisasi dengan pihak importir untuk menginformasikan Sistem Informasi Tata kelola B3 dan tata cara pelaporan realisasi impor B3 secara online;

10) Tindak lanjut dan implementasi hasil-hasil kajian terkait penyediaan data dan informasi maupun penyediaan teknologi, alternatif, methodologi/fasilitas untuk pembatasan dan penghapusan B3 di Indonesia.

11) Pengembangan infrastruktur, prosedur, mekanisme dan kelembagaan dalam implementasi Sistem Informasi Tatakelola B3 Nasional yang komprehensif untuk dapat mengakomodir pemenuhan mandat konvensi internasional terutama dalam pelaksanaan fungsi pertukaran informasi dan edukasi, pemenuhan update data, pelaporan dan pengembangan networking baik di tingkat pusat, daerah, nasional maupun global.

12) Tindak lanjut konvensi dan kerjasama internasional dalam rangka pengelolaan B3 dan pengembangan kebijakan, peraturan dan pedoman sebagai standar operasional teknis pengelolaan B3 di tingkat pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.

13) Peningkatan pemahaman dan kesepakatan serta sinergitas dalam hal: penetapan target kinerja, indikator kinerja kegiatan, dan capaian kinerja kegiatan melalui

50

perbaikan kinerja serapan anggaran maupun pelaksanaan kinerja kegiatan sesuai ketetapan Renstra dan Renja yang berlaku. Usulan perbaikan tersebut harus diakomodir dalam perbaikan system, mekanisme, penguatan kapasitas internal SDM serta manajemen pengorganisasian pada Direktorat Pengelolaan B3 kedepan.

51

BAB V PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 ini menyajikan hasil evaluasi atas kinerja yang dicapai baik terhadap serapan anggaran maupun pelaksanaan realisasi target kinerja pada unit Direktorat Pengelolaan B3. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran terhadap pencapaian kinerja Direktorat Pengelolaan B3-KLHK sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah. Untuk menyajikan potret kinerja institusi Direktorat Pengelolaan B3-KLHK, pencapaian kinerja telah mengacu kepada sasaran strategis RenstraKLHK periode 2015 – 2019 yang mencakup 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu: (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat; (2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sasaran nasional tersebut diukur dalam Indikator Sasaran (outcomes) yaitu: Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3. Sasaran strategis nasional dan indikator-indikator tersebut menjadi dasar dari pola pelaporan kinerja tahun 2016 yang disampaikan secara keseluruhan dan menggambarkan kinerja selama satu tahun sesuai dengan rencana target pencapaian. Dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap indikator kinerja kegiatan utama di dalam laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Direktorat Pengelolaan B3-KLHK tahun 2016 secara keseluruhan dapat mencapai target yang ditetapkan. Secara keseluruhan dapat memenuhi target yang diharapkan walaupun ada beberapa yang belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala yang dihadapi baik dari aspek internal maupun eksternalitas, dan akan terus diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya untuk tahun yang akan datang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh KLHK dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3. Termasuk upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan data dan informasi pengelolaan B3. Namun demikian belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil seperti yang diharapkan, tetapi setidaknya upaya tersebut telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan terhadap capaian kinerja dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan B3 juga sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sebagai bagian integral dari pengelolaan lingkungan hidup. Kiranya Laporan Kinerja tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja kedepan. Bagi organisasi Direktorat Pengelolaan B3-KLHK, LKJ ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (operational plan), Rencana Kinerja (performance plan), Rencana Anggaran (financial plan) dan Rencana Strategis (strategic plan) pada masa-masa mendatang.

52

LAMPIRAN:

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN/IKK TARGET KETERANGAN

(baseline data)

1. Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional mengenai B3 sebesar 100%

Persentase jumlah dan Jenis B3 yang beredar dan digunakan melalui registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 %

100%

Laporan jumlah dan jenis B3 yang beredar dan digunakan melalui registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan

Presentase kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 %

100%

Laporan kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan

2. Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan menjadi 100%

Persentase jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya meningkat setiap tahun

40%

Baseline data jumlah dan kenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya tahun 2014

Jumlah Jenis B3 yang dibatasi peredaran dan penggunaannya 2 Jenis

Laporan jumlah dan jenis B3 yang direncanakan dibatasi peredaran dan penggunaannya

Jumlah Jenis B3 yang dihapuskan 2 Jenis

Laporan jumlah dan jenis B3 yang direncanakan akan dihapuskan

B. PENGUKURAN KINERJA

UNIT ESELON I :DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA

TAHUN : 2016

Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program


Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target Anggaran Tahun 2016

(P) (S.P) (IKP) Pagu Realisasi %

Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (P11)

Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3, limbah B3 dan sampah (S1.P11)

Jumlah bahan berbahaya dan beracun yang dikelola sebesar 3 juta ton selama 5 tahun (S1.P11.IKP.2)



100% 3,114,084,000 2,903,543,550 93.24


100% 241,900,000 210,402,834 86.98



40% 896,742,000 852,078,200 95.02


2 Jenis B3 483,350,000 437,339,100 90.48


3 Jenis B3 1,322,004,000 1,142,761,700 86.44

54

C. TABEL CAPAIAN HASIL KEGIATAN DIREKTORAT PENGELOLAAN B3-KLHK TAHUN 2016

Indikator Sasaran Kegiatan (K) Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan 2016 Output Kegiatan Tahun 2016 Kode (IKK)



Inventarisasi Data Impor, Peredaran dan Penggunaan B3 di Indonesia

Laporan jumlah dan jenis realisasi impor B3 teregister di Indonesia: • Dokumen laporan realisasi impor B3 dari 526 perusahaan, : - 200 perusahaan importir distributor, - 252 perusahaan importir produsen, - 17 perusahan importir distributor dan produsen - 57 perusahaan pengimpor yang tidak mencantumkan bidang usahanya (dikelompokan lain-lain). - Jumlah B3 yang di impor sebanyak 118.824.602.434,38 Kg (118.824.602,51 Ton). • 234 Jenis B3 berdasasarkan CAS Number - 189 Jenis B3 tunggal - 45 jenis B3 Campuran (mix substance)

5452.005.001-051

Pengembangan Sistem Informasi Tatakelola B3

Tersedianya aplikasi registrasi B3 online terintegrasi dengan aplikasi INSW

Tersedianya aplikasi E-Pelaporan realisasi impor

Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Arsip B3 (SIARSIPB3)

Penyusunan pedoman teknis inventarisasi B3 sektor manufaktur

Tersusunnya pedoman teknis inventarisasi B3 sektor manufaktur

Mitra Sektor SIB3POP Laporan Tim Teknis SIB3POP (Kep. Dirjen PSLB3-KLHK, Nomor : SK-23/PSLB3/Set/KW.1/4/2016 Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Tata Kelola Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pencemar Organik Yang Persisten (SIB3POP)

Penyusunan pedoman teknis inventarisasi B3 sektor manufaktur

Pedoman teknis inventarisasi B3 sektor manufaktur

Penyusunan Identifikasi Jenis B3 di Indonesia

Laporan Identifikasi Jenis B3 di Indonesia

55



Pengadaan sarana Alat pelindung Diri (APD) inventarisasi B3

Tersedianya peralatan keselamatan kerja untuk meningkatkan kinerja petugas pemantau di lapangan dalam melaksanakan kegiatan pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Peralatan : - Baju Lapangan Kemeja Lengan Panjang - Baju Lapangan Kaos Lengan Panjang - Sepatu Pelindung - Masker (Respirator) single cartridge - Kacamata pengaman - Sarung Tangan

Bimbingan Teknis Inventarisasi Penggunaan dan Peredaran B3

Laporan Bimbingan Teknis Inventarisasi Penggunaan dan Peredaran B3

Penyusunan RPP Pengelolaan B3 Dokumen draft Teknis RPP Pengelolaan B3

5452.005.001-052

Penyusunan draft Permen Registrasi dan Notifikasi

Dokumen draft Teknis Permen Registrasi dan Notifikasi

Penyusunan draft Permen Kategorisasi Dokumen draft Teknis Permen Kategorisasi

*) Dialog Publik Naskah Akademis Pengesahan Konvensi Minamata

Dokumen Naskah Akademis Pengesahan Konvensi Minamata

*) Pemutakhiran Naskah Akademis Pengesahan Konvensi Minamata

Supervisi Penerapan Konvensi B3 di Provinsi

Dokumen laporan pelaksanaan dan Rekomendasi Pemerintah Daerah

5452.005.001-053

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur

terhadap Pelaksanaan Pengelolaan B3

Penyusunan Posisi Pertemuan The Seventh Session Of The Intergovernmental Negotiating Committee On Mercury (INC-7)

Dokumen posisi DELRI

Penyusunan Posisi Pertemuan Twelfth Meeting Of The Persistent Organic Pollutant Review Committee

Dokumen posisi DELRI

Penyusunan Tata Laksana Konvensi Minamata

Dokumen Tata Laksana Konvensi Minamata

56



Penyusunan dokumen FRA dan IR Konvensi Stockholm

Draft dokumen FRA dan IR

Penyusunan Rencana Penerapan Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Indonesia

Dokumen Rencana Penerapan Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Indonesia

5452.005.001-054

Penerapan Kerjasama Bilateral dengan Jepang dan Swedia

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

*) Workshop on Risk Assessment bersama Kementerian Lingkungan Hidup Jepang


*) Workshop on Development of Information System to Support Hazardous Substances Management in Indonesia bersama Swedish Chemical Agency (KEMI)


*) Workshop on Enforcement System bersama Swedish Chemical Agency (KEMI)


Kajian dan Analisis Kategorisasi Laporan hasil kajian kriteria dan penetapan kategorisasi B3 5452.005.001-055

Buku Juknis Tata Cara Registrasi B3, Notifikasi dan Rekomendasi Pengangkutan B3

Pelaksanaan Penetapan B3 Laporan Tim Teknis B3 5452.005.001-056

Prosentase kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100% (S1.P11.K2.1.IKK.b)

Pelaksanaan Layanan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Tersediany 2297 (duaribu duaratus sembilanpuluh tujuh) surat permohonan registrasi B3 :

5452.006.001-051

Surat keterangan registrasi B3 baru sejumlah 771 (tujuhratus tujuhpuluh satu) surat

Surat keterangan registrasi perpanjangan sejumlah 1365 (seribu tigaratus enampuluh lima) surat

Surat keterangan yang tidak diregistrasi sejumlah 29 (duapuluh sembilan) surat

Surat penjelasan (surat perubahan HS Code, perubahan nama dagang, perubahan alamat) sejumlah 102 (seratus dua) surat

Surat penolakan sejumlah 6 (enam) surat

57



Penggabungan surat regisitrasi (sesuai jumlah jenis B3 yang diregsitrasi) sebanyak 24 (duapuluh empat) surat

Pelaksanaan Layanan Notifikasi impor Bahan Berbahaya dan Beracun

Surat notifikasi B3 dari negara Perancis, Belanda, Jerman, Italia, Finlandia, Belgia, Inggris, Denmark, Bulgaria, Spanyol, Hungaria, Amerika Serikat, Thailand, Singapura, India, Cina, Korea untuk 98 B3 bahan kimia industri dan 36 B3 pestisida sebanyak 134 (seratus tigapuluh empat) surat :

· sebanyak 57 (lima puluhtujuh) surat persetujuan (explicit consent)

· sebanyak 62 (enampuluhdua) surat penolakan impor (not allowed)

· sebanyak 15 (lima belas) surat masih dalam proses

Pelaksanaan layanan Surat permohonan Rekomendasi Pengangkutan B3

Surat permohonan rekomendasi pengangkutan 71 (tujuh puluh satu):

· Sebanyak 48 (empat puluh delapan) surat rekomendasi pengangkutan B3 (baru dan penambahan armada)

· Sebanyak 2 (dua) surat keterangan penambahan jenis B3

· Sebanyak 8 (delapan) surat lainnya (informasi, surat keterangan,dll)

· Sebanyak 1 (satu) dokumen permohonan dikembalikan karena tidak lengkap

· Sebanyak 12 (duabelas) permohonan masih dalam proses

58





Pelaksanaan verifikasi importir dan produsen B3 serta verifikasi pengangkutan B3

Laporan pelaksanaan verifikasi lapangan Pengangkutan B3. 5452.007.001-051

Inventarisasi penggunaan B3 Sektor MJKP Data Inventarisasi B3 terhadap 53 industri : • 2.321.260,62 Ton jumlah B3 yang terkelola • Total Bahan Kimia yang terinventarisir sebanyak 239 Jenis bahan kimia, yang terdiri dari : ü 172 Jenis B3 tunggal (Single substan) berdasarkan CAS Number, terdiri dari : - 77 jenis B3 dapat digunakan (Lampiran PP 74/2001) - 3 jenis B3 terbatas digunakan (Lampiran PP 74/2001) - 92 jenis B3 Tunggal yang tidak tercantum dalam Lampiran PP 74 /2001 ü 35 Jenis B3 Campuran (mix substance) berupa produk antara dan chemicals in product. ü 32 bahan kimia yang belum diketahui identitasnya karena hanya mencantumkan nama dagangnya saja (blank CAS Number) .

5452.007.001-052

Inventarisasi penggunaan B3 sektor Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas

Laporan hasil pemantauan penggunaan B3 di sector PEM terhadap 12 (dua belas) perusahaan pengguna/user, dilaporkan terdapat sekitar 161,359 ton dengan 8 (delapan) jenis B3 dominan yang sering digunakan antara lain : NaOH (Sodium Hydoxide/Caustic Soda/Natrium Hidroksida), Sodium Metabisulphite, Poly Alumunium Chloride, HCL (Asam Klorida/Hydrogen Chloride/ Hydrochloric Acid), Chlorine, Asam Sulphate, dan Ammonia, serta Carbohydraxide/hydrazide.


Penyusunan draft Pedoman Teknis Pembatasan B3

Draft Pedoman Teknis Pembatasan B3

5452.008.001-051

Penyusunan draft Pananganan B3 dalam Produk

Draft Pananganan B3 dalam Produk

Penyusunan draft Rekomendasi B3 Dibatasi Draft Rekomendasi B3 Dibatasi

Penyusunan draft Rekomendasi Alternatif B3 yang akan dibatasi

Draft Rekomendasi Alternatif B3 yang akan dibatasi

59



Inventarisasi PCBs pada minyak trafo di 6 (enam) provinsi di pulau Jawa

Laporan hasil inventarisasi PCBs pada minyak trafo di 6 (enam) provinsi di pulau Jawa dengan jumlah sampel 3015 pada 1033 industri.


Pemutusan Mata Rantai Peredaran Dan Investigasi Lokasi Pertambangan Dan Pengolahan Batu Cinnabar

· Dokumen Laporan dan rekomendasi

5452.009.001-051

· Survey Lokasi pertambangan dan Pengolahan Batu Cinnabar di Maluku dan Kab. Sukabumi

· Hasil kandungan merkuri pada sampel tanah serta sampel rambut dan kuku

· Pengambilan sampel dan pengujian kandungan merkuri di tanah serta sampel kesehatan

Penyusunan pedoman teknis penghapusan B3

Dokumen Pedoman Teknis Penghapusan B3

Penyusunan Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan

Dokumen Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan

Studi Kelayakan Lokasi Fasilitas Pemusnahan PCBs

Dokumen Studi Kelayakan Lokasi Fasilitas Pemusnahan PCBs

Pemutakhiran data peredaran B3 yang dihapuskan (HBCD dan Penta-BDE)

Laporan data hasil kunjungan lapangan pada 4 (empat) perusahaan : 1 di Jawa Timur dan 3 di Jawa Barat

Penyusunan Kajan Regulasi Penyusunan Kebijakan Penghapusan PCBs di Indonesia (Kerjasama KLHK-UNIDO)

Dokumen Kajian Regulasi Penyusunan Kebijakan Penghapusan PCBs di Indonesia

Penyusunan Kajian Instrumen Eknonomi dan mekanisme insentif dalam penghapusan PCBs di Indonesia (Kerjasama KLHK-UNIDO)

Dokumen Kajian Instrumen Eknonomi dan mekanisme insentif dalam penghapusan PCBs di Indonesia

Kajian Kelayakan Adopsi Mobile Technology Pemusnahan PCBs di Indonesia (Kerjasama KLHK-UNIDO)

Dokumen Kajian Kelayakan Adopsi Mobile Technology Pemusnahan PCBs di Indonesia

Penyusunan Pedoman Teknis Penghapusan B3

Pedoman Teknis Penghapusan B3

Penyusunan Rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan

Dokumen rekomendasi 2 Bahan Kimia Dihapuskan

Penyusunan Studi Kelayakan Lokasi Fasilitas Pemusnahan PCBs oleh Tim BPPT dan UNIDO

Laporan Studi Kelayakan Lokasi Fasilitas Pemusnahan PCBs oleh Tim BPPT dan UNIDO

60



Penyusunan laporan tahunan Direktorat Pengelolaan B3

Draft laporan tahunan Direktorat Pengelolaan B3 TA 2016

5452.009.001-052

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengelolaan B3

Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengelolaan B3

Penyusunan Panduan Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Tatakelola B3

Panduan Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Tatakelola B3

Penyusunan Buku Sebaran Batu Sinabar sebagai bahan Merkuri di Indonesia

Buku Sebaran Batu Sinabar sebagai bahan Merkuri di Indonesia

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat B3 TA 2016

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Direktorat B3 TA 2016

laporan akuntabilitas kinerja ... -...

Documents