-dqxdul - depkes.go.id lkj es 2 2016/1 l… · b. aspek strategis organisasi dan isu 6 strategis...

Januari

iiLaporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016

DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI 1

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU 6

STRATEGIS YANG DIHADAPI

C. SISTEMATIKA 9

BAB II : PERENCANAAN KERJA 10

A. PERENCANAAN KINERJA 10

B. PERJANJIAN KINERJA 12

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 13

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 13

B. REALISASI ANGGARAN 33

C. SUMBER DAYA LAINNYA 34

BAB IV : PENUTUP 39

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

iiiLaporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015

1 GAMBAR 1 Struktur Organisasi Direktorat Bina Upaya Kesehatan

Rujukan

3

2 GAMBAR 2 Peta Strategis Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

Tahun 2015-2019

6

3 GAMBAR 3 Grafik Realisasi & Target Persentase Kab/Kota Dengan

Kesiapan Akses Layanan Rujukan Tahun 2015-2019

15

4 GAMBAR 4 Grafik Realisasi dan Target Jumlah RS Rujukan Nasional

Dengan RS Rujukan Regional Yang Menerapkan Integrase

Data Rekam Medis

20

5 GAMBAR 5 Grafik Realisasi Dan Terget Presentase RS Regional Sebagai

Pengampu Pelayanan Telemedicine

23

6 GAMBAR 6 Grafik Terget Dan Realisasi Jumlah RS Pratama Yang

Dibangun (Kumulatif) Tahun 2015-2016

26

7 GAMBAR 7 National Command Center 119 30

8 GAMBAR 8 Visual WEB Badan Pengawas RS 32

DAFTAR TABEL

ivLaporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016

1. TABEL 1 Pertumbuhan RS Dalam Dua Tahun Terakhir 62. TABEL 2 Sasaran Program Direktorat Pelayanan Kesehatan 10

Rujukan Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan MenteriKesehatanKesehatan RI No 1144/MENKES/PER/VIII/2010

3. TABEL 3 Sasaran Program Direktorat Pelayanan Kesehatan 11Rujukan Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan MenteriKesehatan Nomor 64 Tahun 2015

4. TABEL 4 Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Program, 12Indikator Kinerja dan Target Tahun 2015 DirektoratPelayanan Kesehatan Rujukan

5. TABEL 5 Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pelayanan 14Kesehatan Rujukan Tahun 2016

6. TABEL 6 Data Kab/Kota dengan Kesiapan Akses Layanan 16Rujukan

7. TABEL 7 Rumah Sakit Yang Menerapkan Integrasi Data Rekam 19Medis

8. TABEL 8 Fasyankes Pengampu dan Diampu Telemedicine 22Tahun 2015

9. TABEL 9 Fasyankes Pengampu dan Diampu Telemedicine 23Tahun 2015

10. TABEL 10 Kab/Kota Lokasi Pembangunan RS Pratama TA 2015 2511. TABEL 11 Kab/Kota Lokasi Pembangunan RS Pratama TA 2015 2612. TABEL 12 Realisasi Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan 33

Rujukan Tahun 201713. TABEL 13 Sumber Daya Manusia Direktorat Pelayanan Kesehatan

Rujukan persubdirektorat tahun 201635

Sumber Daya Manusia Direktorat Pelayanan KesehatanRujukan persubdirektorat tahun 201614. TABEL 14 Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status 35Kepegawaian Pada Dit. Yankes Rujukan Tahun 2016

15. TABEL 15 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Dit. 35Yankes Rujukan Tahun 20165

16 TABEL 16 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Pada Dit. 36Yankes Rujukan Tahun 2016

17. TABEL 17 Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Golongan PadaDirektorat pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016

36

18. TABEL 18 Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca PerTanggal 31 Desember 2016

37

19 TABEL 19 Kondisi Sarana dan Prasarana 38

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 20161

BAB IPENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASIBerdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan

Rujukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan

rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan,

penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan

rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan,

penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan

rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;

3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan

medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan

rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;

4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik

dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan

dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;

5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan

keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan

pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; dan

6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas:

1. Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan;

2. Subdirektorat Pelayanan Penunjang;

3. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu;

4. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit;

5. Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan;

6. Subbagian Tata Usaha; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat sebagai berikut :

1. Subdirektorat Pelayanan Medik dan KeperawatanSubdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan


a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rawat jalan dan gawat

darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rawat jalan dan gawat

darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah;

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat jalan dan

gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah.

Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri atas:

a. Seksi Rawat Jalan dan Gawat Darurat mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang rawat jalan dan gawat darurat.

b. Seksi Rawat Inap, Intensif, dan Bedah mempunyai tugas melakukan



di bidang rawat inap, intensif, dan bedah.

2. Subdirektorat Pelayanan PenunjangSubdirektorat Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan

penunjang.

Subdirektorat Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan penunjang medik

dan non medik;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penunjang

medik dan non medik;



pelayanan penunjang medik dan non medik; dan

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan

penunjang medik dan non medik.

Subdirektorat Pelayanan Penunjang terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pelayanan penunjang medik.

b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik mempunyai tugas melakukan



di bidang pelayanan penunjang non medik.

3. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat TerpaduSubdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu


a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan gawat darurat

terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan gawat darurat

terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit;


pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit; dan

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat

darurat terpadu.

Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu terdiri atas:

a. Seksi Pra Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,


pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit.


b. Seksi Antar Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,


pelayanan gawat darurat terpadu antar rumah sakit.

4. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah SakitSubdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan

Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan

rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan

rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit;


pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit;

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan

pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelayanan

rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit.

Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit terdiri atas:

a. Seksi Pengelolaan Pelayanan Rujukan mempunyai tugas melakukan



di bidang pengelolaan pelayanan rujukan.

b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan


standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan

evaluasi rumah sakit.

5. Subdirektorat Rumah Sakit PendidikanSubdirektorat Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,


prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rumah sakit pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan


a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jejaring rumah sakit

pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jejaring rumah sakit

pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan di bidang jejaring

rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan;

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jejaring rumah sakit

pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jejaring rumah sakit

pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan.

Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas:

a. Seksi Jejaring Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melakukan



di bidang jejaring rumah sakit pendidikan.

b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan.

6. Sub Bagian Tata UsahaSubbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan

rumah tangga Direktorat.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 6

B. ASPEK STARTEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPIPertambahan Rumah Sakit di Indonesia dalam 1 tahun (tahun 2015 sampai dengan

tahun 2016) sebanyak 133 RS, atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,3 %.

Tabel 1. Jumlah Rumah Sakit Tahun 2015 dan 2016

REKAP RS 2015 2016

Kategori Kepemilikan RSUmum

RsKhusus Total RS

UmumRS

Khusus Total

RSPUBLIK

Pemerintah 803 85 888 824 86 915Swasta NonProfit 539 167 706 542 160 702

RS Privat 610 286 896 696 310 1006

TOTAL 1,952 538 2.490 2.067 556 2.623Sumber : RS Online Tahun 2015 dan Tahun 2016

Sedangkan untuk jumlah Tempat Tidur (TT) di RS sampai saat ini sebanyak 319.559

yang terdiri dari TT Kelas VVIP sebanyak 5.625, TT Kelas VIP sebanyak 25.752, TT

Kelas I sebanyak 39.623, TT Kelas II sebanyak 55.820, TT Kelas III sebanyak 119.060,

TT Ruang ICU sebanyak 6.876, TT Ruang PICU sebanyak 1.392, TT Ruang NICU

sebanyak 3.262, TT Ruang ICCU sebanyak 1.163, TT Ruang HCU sebanyak 3.966, TT

Ruang IGD sebanyak 13.391, TT Ruang Perinatologi sebanyak 20.556, TT Ruang

Operasi sebanyak 5.906, TT Ruang Bersalin sebanyak 10.959. dan TT Ruang Isolasi

sebanyak 6.255. Jika dilihat dari komposisinya, jumlah TT Kelas III merupakan

komposisi paling besar yaitu 37,3% dari total TT di RS.

Adapun tantangan strategis yang dihadapi oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan

Rujukan dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang tertuang di

dalam Rencana Aksi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan 2015-2019 adalah

sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan pelayanan kesehatan rujukan

2. Perlunya penetapan sistem regionalisasi rujukan di seluruh provinsi

3. Perlunya penetapan dan pembangunan sistem rujukan nasional

4. Tidak meratanya jumlah, jenis dan kompetensi SDM Kesehatan

5. Kapasitas manajemen rumah sakit yang tidak merata, dan belum berbasiskan

sistem manajemen kinerja

6. Belum tersedianya sarana prasarana dan alkes pada RS Rujukan yang sesuai

standar


7. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi di pusat, daerah dan rumah sakit.

8. Kebijakan pemerintah daerah yang belum tersinkronisasi dengan kebijakan

pemerintah pusat.

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan upaya

kesehatan rujukan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pelayanan

Kesehatan Rujukan menetapkan visi:

Untuk mewujudkan visinya, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menjalankan misi

sebagai berikut:

1. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan

rujukan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan

2. Menyelenggarakan tata kelola yang baik.

Sasaran strategis menggambarkan rincian dan penjabaran pencapaian Visi Direktorat

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019, yang diperoleh dari tantangan strategis

dan analisis SWOT. Sasaran strategis Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tahun 2015-2019 adalah:

1. Terwujudnya regionalisasi sistem rujukan yang terstruktur dan berjenjang

2. Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasyankes rujukan se Indonesia

3. Terwujudnya media sosialisasi pelayanan kesehatan

4. Terwujudnya advokasi kepada Pemda dan K/L terkait

5. Terwujudnya kemitraan berjejaring

6. Terwujudnya Optimalisasi Peran UPT sebagai lembaga pembina

7. Terwujudnya organisasi dan mutu kelembagaan yang ekselen

8. Terbangunnya informasi berbasis data dan pengalaman

9. Terwujudnya sistem perencanaan karyawan dan karir yang efektif

Dalam rangka pencapaian visi 2019, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan telah

menetapkan suatu peta strategi yang menggambarkan hipotesis jalinan sebab akibat

dari 17 sasaran strategis (yang menggambarkan arah dan prioritas strategis

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan yang diperlukan guna memampukannya

dalam mencapai target kinerja yang berkelanjutan di masa yang akan datang).

“AKSES PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN YANG TERJANGKAU DAN

BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT”


Peta strategi pencapaian visi tersebut disusun dengan memperhatikan peta strategi

pada Renstra Kementerian Kesehatan 2015 - 2019 dan Rencana Aksi Program (RKP)

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Gambar 2. Peta Strategis Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tahun 2015 - 2019

Peta strategi disusun untuk mencapai visi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tahun 2019 menciptakan Akses pelayanan kesehatan rujukan yang terjangkau dan

berkualitas bagi masyarakat. Visi tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk 1 (satu)

tujuan strategis (outcome), yaitu tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat

dijangkau oleh masyarakat.

Tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat

dapat dicapai dengan memastikan proses-proses strategis berikut dikerjakan secara

excellent yakni: mewujudkan Regionalisasi Sistem Rujukan yang Terstruktur dan

Berjenjang, mewujudkan Sistem Manajemen Kinerja Fasyankes Rujukan se

Indonesia,mewujudkan Media Sosilisasi Pelayanan Kesehatan, melakukan advokasi


Kepada Pemda dan K/L terkait, mewujudkan Kemitraan Berjenjang, mewujudkan Peran

UPT Sebagai lembaga pembina.

Sasaran strategis terkait upaya strategis yang harus dilakukan secara excellent dalam

meningkatkan mutu kelembagaan organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

adalah:

1. Terwujudnya Organisasi dan Mutu Kelembagaan Direktorat Pelayanan Kesehatan

Rujukan yang Excellent,

2. Terbangunnya Informasi Berbasis Data dan Pengalaman (Knowledge

management),

3. Terwujudnya Sistem Perencanaan Karyawan dan Karir yang Efektif.

Agar sasaran-sasaran strategis terkait perspektif upaya strategis dapat dicapai secara

berkelanjutan, maka sasaran strategis terkait dengan perspektif sumber daya harus

diwujudkan:1. Sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya kinerja,

2. Dukungan regulasi pelayanan kesehatan rujukan,

3. Sarana prasarana alat obat dan perbekalan yang memadai,

4. Dana pada bidang pelayanan kesehatan rujukan.

C. SISTEMATIKASistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

A. Penjelasan Umum Organisasi

B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi

C. Sistematika

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Kinerja

B. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

C. Sumber Daya Lainnya

Bab IV Penutup

Lampiran


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 yang

telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015, sasaran kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan rujukan

adalah tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh

masyarakat.

Indikator kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana

ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 untuk

mencapai sasaran program yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-

masing Direktorat mengalami perubahan dengan adanya perubahan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Indikator Kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Pelayanan

Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Program Direktorat Pelayanan Kesehatan RujukanTahun 2015-2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi

sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010

No SasaranProgram Indikator

Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 TersedianyaFasyankesrujukanberkualitas yangdapat dijangkauoleh masyarakat

Jumlah RS RujukanRegional yangmemenuhi saranaparasarana dan alat(SPA) sesuai standar

125 125 125 125 125

Persentasekabupaten/kotadengan kesiapanakses layanan rujukan

60% 70% 80% 90% 95%

Jumlah RS RujukanNasional yangditingkatkan saranaprasarananya

14 14 14 14 14


Jumlah dokumententang kebutuhankapal RS di daerahkepulauan

1 1 0 0 0

Jumlah RS Daerahyang memenuhistandar dan dengankriteria khusus

94 96 97 97 97

Jumlah RS pratamayang dibangun(kumulatif)

24 34 44 54 64

Perubahan Indikator Kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat

Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Sasaran Program Direktorat Pelayanan Kesehatan RujukanTahun 2015-2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi

sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015

No SasaranProgram Indikator

Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 TersedianyaFasyankesrujukanberkualitasyang dapatdijangkauolehmasyarakat

Persentasekabupaten/kota dengankesiapan akses layananrujukan

60% 70% 80% 90% 95%

Jumlah RS RujukanNasional denganRS Rujukan Regionalyang menerapkanintegrasi data rekammedis

- 15RS

30RS

45RS

60RS

Persentase RSRegional sebagaipengampu pelayanantelemedicine

3% 6 % 12 % 20% 32%

Jumlah RS pratamayang dibangun(kumulatif)

24RS

34RS

44RS

54RS

64RS

Jumlah dokumententang kebutuhankapal RS di daerahkepulauan

1 1 0 0 0


B. PERJANJIAN KINERJAPerjanjian kinerja yang diwujudkan dalam penetapan kinerja merupakan dokumen

pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya

yang dimiliki. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menyusun perjanjian kinerja

tahun 2015 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-

2019. Target kinerja ini menjadi komitmen bagi Direktorat Pelayanan Kesehatan

Rujukan untuk mencapainya dalam tahun 2016.

Perjanjian Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2016 dapat dilihat

pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Program, Indikator Kinerja dan

Target Tahun 2016 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

SasaranProgram

Indikator kinerja Target 2016

Tersedianya

Fasyankes

rujukan

berkualitas yang

dapat dijangkau

oleh masyarakat

1 Persentase kabupaten/kota dengankesiapan akses layanan rujukan

70%

2 Jumlah RS Rujukan Nasional denganRS Rujukan Regional yang menerapkanintegrasi data rekam medis

15 RS

3 Persentase RS Regional sebagaipengampu pelayanan telemedicine

6 %

4 Jumlah RS pratama yang dibangun(kumulatif)

34 RS

5 Jumlah dokumen tentang kebutuhankapal RS di daerah kepulauan

1


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASIUntuk mengetahui capaian kinerja organisasi dilakukan pengukuran kinerja

dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau

target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang

berhasil dilakukan oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam kurun waktu

Januari sampai dengan Desember 2016.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan dari Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019. Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah

dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada

setiap indikator sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-

masing indikator. Informasi Capaian dari masing-masing indikator berdasarkan

pengukuran kinerja tersebut ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di

masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat dicapai

secara optimal, selain itu informasi mengenai masing-masing indikator juga

dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan pada

tahun 2016, antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan

eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan sebagai indikator yang akan dicapai

dalam Penetapan Kinerja (TAPJA) Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan merupakan

indikator kinerja terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui capaian kinerja tahun 2016 per

indikator sesuai dengan TAPJA Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah

sebagai berikut:


Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan

Tabel 5. Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tahun 2015 dan 2016

SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

2015 2016T R T R %

Tersedianya

Fasyankes

rujukan

berkualitas

yang dapat

dijangkau

oleh

masyarakat

1 Persentasekabupaten/kotadengan kesiapanakses layananrujukan

60% 54% 70% 54% 77,1 %

2 Jumlah RS RujukanNasional denganRS Rujukan Regionalyang menerapkanintegrasi data rekammedis

- - 15RS

7 RS 46,7%

3 Persentase RSRegional sebagaipengampu pelayanantelemedicine

3% 3,6% 6 % 6,4 % 105%

4 Jumlah RS pratamayang dibangun(kumulatif)

24RS

22RS

34RS

27RS

79,4%

5 Jumlah dokumententang kebutuhankapal RS di daerahkepulauan

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

Uraian dari capaian masing-masing indikator kinerja Renstra Direktorat Pelayanan

Kesehatan Rujukan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1.

a. Sasaran StrategisTersedianya Fasyankes Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh

masyarakat.

b. Definisi OperasionalDefinisi operasional yang dimaksud dengan Kab/Kota dengan kesiapan akses

layanan rujukan adalah Kab/Kota yang memiliki:

1) Rasio TT di RS dan Klinik Utama dibanding penduduk 1:1000

2) Memiliki RS dengan jejaring ke RS Rujukan Regional


c. Cara PerhitunganFormula perhitungan indikator ini adalah jumlah Kab/Kota dengan kesiapan

akses layanan rujukan dibagi total kab/kota pada tahun tersebut dikali 100 %.

d. Pencapaian KinerjaTarget pencapaian kinerja tahun 2016 untuk indikator jumlah Kab/Kota dengan

kesiapan akses layanan rujukan adalah 70% Kabupaten/Kota dengan kesiapan

akses rujukan atau sebanyak 348 Kab/Kota dari jumlah Kab/Kota sebanyak 497

(jumlah Kab/Kota sebanyak 497 target total yang ditetapkan dalam RPJMN).

Pencapaian indikator ini pada tahun 2016 ada sebanyak 266 Kab/Kota dengan

kesiapan akses layanan rujukan. Jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah

Kab/Kota 497, maka pencapaian indikator ini sebanyak 54 %, sehingga indikator

ini belum mencapai target.

Jika dibandingkan dengan target sampai tahun 2019 sebanyak 95% Kab/Kota

dengan kesiapan akses layanan rujukan, maka masih terdapat 205 Kab/Kota

yang harus dilakukan pembinaan agar memiliki kesiapan akses layanan rujukan

pada akhir tahun 2019 atau realisasi baru mnecapai 56,8%. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Capai tahun 2016 sebesar 54% tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan

dengan capain tahun 2015

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

54% 54%60%

70%

80%90%

95%

Gambar 3. Grafik Realisasi dan TargetPersentase Kab/Kota dengan Kesiapan

Akses Layanan Rujukan Tahun 2015 - 2016

Realisasi

Target


Tabel 6. Data Kab/Kota dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan

1 Fakfak 41 Minahasa Tenggara 81 Kota Pare-pare2 Kaimana 42 Bolaang Mongondow Selatan 82 Kota Palopo3 Teluk Wondama 43 Kota Manado 83 Banggai Kepulauan4 Teluk Bintuni 44 Kota Bitung 84 Banggai5 Sorong Selatan 45 Kota Tomohon 85 Morowali6 Sorong 46 Kota Kotamobagu 86 Poso7 Raja Ampat 47 Kepulauan Mentawai 87 Buol8 Tambrauw 48 Sijunjung 88 Parigi Moutong9 Kota Sorong 49 Tanah Datar 89 Tojo Una-Una

10 Majene 50 Padang Pariaman 90 Kota Palu11 Mamasa 51 Pasaman 91 Pelalawan12 Mamuju 52 Kota Padang 92 Rokan Hulu13 Nias 53 Kota Solok 93 Bengkalis14 Tapanuli Selatan 54 Kota Sawah Lunto 94 Kota Pekanbaru15 Tapanuli Utara 55 Kota Padang Panjang 95 Kota Dumai16 Labuhan Batu 56 Kota Bukittinggi 96 Merauke17 Asahan 57 Kota Payakumbuh 97 Jayawijaya18 Karo 58 Kota Pariaman 98 Jayapura19 Deli Serdang 59 WAKATOBI 99 Biak Numfor20 Pakpak Bharat 60 BUTON UTARA 100 Mimika21 Serdang Bedagai 61 KONAWE UTARA 101 Boven Digoel22 Kota Sibolga 62 Kolaka Timur 102 Asmat23 Kota Pematang Siantar 63 KONAWE KEPULAUAN 103 Pegunungan Bintang24 Kota Tebing Tinggi 64 Kota KENDARI 104 Sarmi25 Kota Medan 65 Kepulauan Selayar 105 Keerom26 Kota Binjai 66 Bulukumba 106 Waropen27 Kota Padang Sidempuan 67 Bantaeng 107 Supiori28 Kota Gunungsitoli 68 Jeneponto 108 Mamberamo Raya29 Ogan Komering Ulu 69 Takalar 109 Kota Jayapura30 Kota Palembang 70 Sinjai 110 Sumba Barat31 Kota Prabumulih 71 Bone 111 Sumba Timur32 Kota Pagar Alam 72 Maros 112 Kupang33 Kota Lubuk Linggau 73 Pangkajene Kepulauan 113 Timor Tengah Utara34 Bolaang Mongondow 74 Sidenreng Rappang 114 Belu35 Minahasa 75 Pinrang 115 Alor36 Kepulauan Sangihe 76 Enrekang 116 Lembata37 Kepulauan Talaud 77 Luwu 117 Flores Timur38 Minahasa Selatan 78 Tana Toraja 118 Sikka39 Bolaang Mongondow Utara 79 Luwu Timur 119 Ende40 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 80 Kota Makassar 120 Ngada

No Kab/ Kota No Kab/ Kota No Kab/ Kota


121 Manggarai 161 Lampung Barat 201 Kota Kediri 241 Kota Yogyakarta122 Sumba Tengah 162 Kota Bandar Lampung 202 Kota Blitar 242 BENGKULU SELATAN123 Kota Kupang 163 Kota Metro 203 Kota Malang 243 BENGKULU UTARA124 Dompu 164 Bangka 204 Kota Probolinggo 244 MUKO-MUKO125 Bima 165 Belitung 205 Kota Pasuruan 245 KOTA BENGKULU126 Sumbawa Barat 166 Bangka Barat 206 Kota Mojokerto 246 KOTA CILEGON127 Kota Mataram 167 Belitung Timur 207 Kota Madiun 247 KOTA TANGGERANG SELATAN128 Kota Bima 168 Kota Pangkal Pinang 208 Kota Surabaya 248 Kota Tangerang129 Simeulue 169 Paser 209 Kota Batu 249 JEMBRANA130 Aceh Selatan 170 Kutai Barat 210 Banyumas 250 TABANAN131 Aceh Tenggara 171 Kutai Timur 211 Purworejo 251 KLUNGKUNG132 Aceh Tengah 172 Berau 212 Klaten 252 BANGLI133 Aceh Barat 173 Malinau 213 Sragen 253 BULELENG134 Aceh Besar 174 Nunukan 214 Kudus 254 KOTA DENPASAR135 Pidie 175 Penajam Paser Utara 215 Kota Magelang 255 Kepulauan Seribu136 Bireuen 176 Kota Balikpapan 216 Kota Surakarta 256 Jakarta Selatan137 Aceh Barat Daya 177 Kota Samarinda 217 Kota Salatiga 257 Jakarta Timur138 Gayo Lues 178 Kota Tarakan 218 Kota Semarang 258 Kota Jakarta Pusat139 Aceh Tamiang 179 Kota Bontang 219 Kota Pekalongan 259 Jakarta Barat140 Nagan Raya 180 Kotawaringin Barat 220 Kota Tegal 260 Jakarta Utara141 Aceh Jaya 181 Barito Selatan 221 Purwakarta 261 Banjar142 Bener Meriah 182 Barito Utara 222 Karawang 262 Barito Kuala143 Kota Banda Aceh 183 Lamandau 223 Bekasi 263 Hulu Sungai Selatan144 Kota Sabang 184 Katingan 224 Kota Bogor 264 Hulu Sungai Utara145 Kota Langsa 185 Murung Raya 225 Kota Sukabumi 265 Balangan146 Kota Lhokseumawe 186 Kota Palangka Raya 226 Kota Bandung 266 Kota Banjarmasin147 Kota Subulussalam 187 Bengkayang 227 Kota Cirebon 267 Kota Banjar baru148 Halmahera Barat 188 Ketapang 228 Kota Bekasi149 Halmahera Tengah 189 Melawi 229 Kota Cimahi150 Kepulauan Sula 190 Kota Pontianak 230 Batang Hari151 Halmahera Utara 191 Kota Singkawang 231 Bungo152 Halmahera Timur 192 Ponorogo 232 Kota Jambi153 Kota Ternate 193 Trenggalek 233 Boalemo154 Maluku Tenggara Barat 194 Tulungagung 234 Gorontalo155 Maluku Tengah 195 Malang 235 Pohuwato156 Kepulauan Aru 196 Situbondo 236 Gorontalo Utara157 Seram Bagian Timur 197 Sidoarjo 237 Kota Gorontalo158 Maluku Barat Daya 198 Mojokerto 238 Kulon Progo159 Kota Ambon 199 Jombang 239 Bantul160 Kota Tual 200 Gresik 240 Sleman

No Kab/ Kota Kab/ Kota No Kab/ Kota No Kab/ Kota No


e. PermasalahanJika dibandingkan dengan target sebanyak 70%, seharusnya ada 348 Kab/Kota

dengan kesiapan akses layanan rujukan. Namun saat ini pencapaiannya baru

54%, dikarenakan terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

1) Upaya pencapaian indikator melalui kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi

Khusus (DAK) yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh Kementerian

Kesehatan.

2) Dana DAK masih sedikit yang mengambil bangunan dan TT kelas III

dikarenakan digunakan untuk pengembangan pelayanan unggulan di

masing-masing RS.

3) Kurangnya pengawasan terhadap realisasi penggunaan anggaran DAK.

4) Belum terpenuhinya standar pelayanan, SDM, sarana prasarana dan

manajemen

f. Usul Pemecahan masalah1) Guna mengatasi kendala, maka perlu dibentuk Tim terpadu antara tim

Kemkes, Bappenas dan Kemenkeu saat musrembang daerah dan nasional

guna melakukan pengawasan terhadap realisasi penggunaan anggaran.

2) Koordinasi dengan Roren terkait pemanfaatan DAK TA 2016 untuk

pemenuhan kebutuhan TT

3) Upaya pemenuhan standarisasi RS Rujukan melalui peningkatan standar

pelayanan, SDM, sarana prasarana dan manajemen RS.

4) Menyusun pedoman penguatan pengampuan RS Rujukan Nasional dan

Regional

5) Monev RS Rujukan

6) Penguatan layanan kesehatan rujukan di RS Rujukan dilakukan melalui

Pencapaian akreditasi melalui DAK non fisik dan Dekon serta Pemenuhan

infrastruktur dan alkes melalui dana DAK fisik

7) Pemenuhan SDM kesehatan dengan melakukan kerjasama Pemda dan

PPSDM

g. Realisasi AnggaranAlokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini sebesar

Rp49.346.429.000,- dengan realisasi sampai dengan sebesar

Rp45.108.374.423 atau 91,4%. Anggaran digunakan untuk memperkuat

pelayanan pada rumah sakit seperti penyusunan NSPK, pembinaan layanan


Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkanintegrasi data rekam medis

untuk persiapan akreditasi, peningkatan kemampuan SDM melalui workshop-

workshop, dan monev.

2.


masyarakat.

b. Definisi OperasionalDefinisi operasional indikator ini adalah tersedianya 60 RS Rujukan Nasional

dengan RS Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis.

c. Cara PerhitunganJumlah RS Rujukan Nasional, Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional yang

menjadi pengampu integrasi data rekam medis

d. Pencapaian KinerjaPada tahun 2016 telah berhasil dilakukan integrasi rekam medis pada 7 RS atau

sebesar 46,7% dari target yaitu 15 RS

Tabel 7 : Rumah Sakit yang menerapkan integrasi data rekam medis

No Nama Rumah Sakit Keterangan

1 RSUP Wahidin Sudirohusodo RS Rujukan Nasional

2 RSUD Labuan Baji RS Rujukan Regional

3 RSUD Kota Makassar RS Rujukan Regional

4 RSUD A Makassau pare Pare RS Rujukan Regional

5 RSUD Sariwegading RS Rujukan Regional

6 RSUD tenriawaru Bone RS Rujukan Regional

7 RSUD Sulthan Daeng Radja RS Rujukan Regional

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 untuk indikator jumlah rumah sakit

rujukan nasional dengan rs rujukan regional yang menerapkan integrasi data

rekam medis yaitu 60 RS, maka masih terdapat 45 RS yang harus dilakukan

pembinaan atau realisasi baru mencapai 11,7%.


Dalam RPJM Tahun 2015-2018 untuk indikator jumlah rumah sakit rujukan

nasional dengan rs rujukan regional yang menerapkan integrasi data rekam

medis belum ditetapkan target

e. PermasalahanTerdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan capaian

indikator tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Belum adanya pedoman integrasi rekam medis

2) Masih lemahnya teknologi informasi di RS

3) Telah ada SIRS di RS yang tidak dapat diintegrasikan Karena terkait dengan

sourccat dan hak cipta dari masing-masing system yang telah terpasang.

f. Usul Pemecahan MasalahTerdapat beberapa upaya yang telah dilakukan guna mengatasi kendala dalam

pencapaian indikator, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Menyusun pedoman dan road map integrase data rekam medisMenyusun

pedoman dan road map integrase data rekam medis

2) Berkoordinasi dengan Bagian PI terkait proses input variable rekam medik

elektronik pada SIM GOS

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019

7

15

30

45

60

Gambar 4. Grafik Realisasi dan TargetJumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan

Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis

Realisasi

Target


Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine

g. Realisasi AnggaranAlokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp211.820.000

dengan realisasi sebesar Rp190.920.000,- atau sebesar 90,1% angaran

tersebut diagunakan untuk penyusunan pedoman dan pertemuan koordinasi

integrasi rekam medis

3.


masyarakat.

b. Definisi OperasionalDefinisi Operasional dari indikator Persentase RS Regional sebagai pengampu

pelayanan telemedicine adalah :

1) Terselenggaranya salah satu jenis pelayanan telemedicine oleh RS

Pengampu dengan fasyankes yang diampu

2) Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jau melalui pemanfaatan

teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka konsultasi diagnostik dan

tatalaksana perawatan pasien antara faskes pengampu dan yang diampu.

Pelayanan telemedicine yang dapat dikembangkan yaitu tele-radiologi, tele-

kardiologi, radio-komunikasi medik (tele-conference), vidio-conference

(VCom), tele-radiotherapy, tele-konsultasi.

c. Cara PerhitunganRS rujukan Regional yang memberikan pelayanan (sebagai pengampu)

telemedicine dibagi jumlah seluruh RS Rujukan Regional) x 100%

Jumlah RS Rujukan Regional sebanyak 110 RS

d. Pencapaian KinerjaPelayanan telemedicine adalah pelayanan dengan menggunakan transmisi dari

informasi medis seperti teks, citra, biosinyal, video, suara serta keahlian medis

dan perawatan dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui hubungan

telekomunikasi. Telemedicine meliputi tele-laboratorium, tele-kardiologi, tele-

radiologi, dll. bagi pasien, dan untuk pengembangan pendidikan dokter dan


dokter spesialis berbasis kompetensi di Indonesia

Capaian indicator Presentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan

telemedicine tahun 2016 yaitu sebanyak 6 Rumah Sakit Pegampu atau sebesar

100 % dari target yaitu 6% dari jumlah rumah sakit rujukan regional atau

sebanyak 6 RS. Jumlah fasyankes yang diampu pada tahun 2016 sebanyak 19

fasyankes.

Tabel 8 Fasyankes Pengampu dan Diampu TelemedicineTahun 2016

No RS Pengampu No Fasyankes Diampu TeleKonsultasi

Teleradiologi

Tele-EKG

Tele-USG

1 RS Zaenoel Abidin(Rujukan Provinsi) 1 RSUD Sabang 1 1

2 RSIA Banda Aceh 1 1

3 Puskesmas SukajayaKota Sabang 1

2 RSUD Abdul AzisSingkawang 4 RSUD Pemangkat 1 1

5 Puskesmas Seulakau 1 1

3 RSUD SyamsudinSukabumi 6 RSUD Pelabuhan Ratu 1 1

4 RS. UniversitasHasanuddin 7 RSUD Sinjai 1

8 Puskesmas Balangnipa 1 1 19 Puskesmas Kampala 1 1 1

10 Puskesmas Lappadata 1 1 111 Puskesmas Panaikang 1 1 1

12 Puskesmas PulauSembilan 1 1 1

5 RSUD DjasamenSaragih 13 RSUD Simalungun 1 1

14 RSUD Tarutung 1 1

6 RSUD JohanesKupang, NTT 15 RS Labuan Bajo 1 1

16 RSUD Mboi 1 117 RSUD Malaka 1 1

18 Puskesmas Ruteng(Wangko) 1 1

19 Puskesmas LangkeMajok Ruteng 1 1

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka masih terdapat 29 Rumah

Sakit yang menjadi target dan harus dilakukan pembinaan atau realisasi baru

mencapai 17%.


Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yaitu sebesar 3,6% maka

capaian tahun 2016 sebesar 6,3% mengalami kenaikan sebesar 2,7% sehingga

secara secara kesuluruhan jumlah RS yang telah menjadi pengampu

telemedicine sebanyak 10 RS

Tabel 9: Fasyankes Pengampu dan Diampu Telemedicine Tahun 2015

No RS Pengampu No Fasyankes Diampu TeleradiologiTelemedicine

berbasisvicon

1 RSUP dr. M.Djamil, Padang 1 RSUD Pariaman, Sumbar 1

2 RSUD dr. M. Zein Painan,Sumbar 1

3 RSUD Pasaman Barat,Sumbar 1

4 RSUD Lubuk Sikaping,Sumbar 1

5 RSUD Kepulauan Meranti,Riau 1

2 RSUP M. Hoesin,Palembang 6 RSUD Kotaagung,

Lampung 1

7 RSUD Hasannudin Damrah,Bengkulu 1

8 RSUD Curup RejangLebong, Bengkulu 1

3RSUP Dr. WahidinSudirohusodo,Makassar

9 RSUD Harapan InsanSendawa, Kaltim 1

4 RS PON, Jakarta 10 RSUD Besemah PagarAlam, Sumsel 1

11 RS Stroke Bukittinggi,Sumbar 1

0.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%

2015 2016 2017 2018 2019

3.6%6.3%

3%6%

12%

20%

32%

Gambar 5. Grafik Realisasi dan TargetPresentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan

telemedicine

Realisasi

Target


Jumlah RS Pratama yang Dibangun (Kumulatif)

e. PermasalahanWalaupun target pada indikator ini sudah terpenuhi, namun masih terdapat

kendala dalam pencapaiannya. Kendala tersebut yaitu :

1) Belum selesainya regulasi pedoman tentang telemedicine

2) Pelaksanaan telemedicine di RS yang telah diberikan alat belum berjalan

dengan baik dikarenakan permasalahan signal terkait data internet

3) Belum adanya regulasi tentang tarif pembiayaan telemedicine

f. Usul Pemecahan MasalahUpaya pemecahan masalah dalam rangka pencapaian indikator di atas yaitu

dengan :

1) Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat

penyelesaian pedoman telemedicine

2) Mendorong adanya perjanjian kerjasama fasyankes pengampu dan yang

diampu terkait tarif pembacaan telemedicine

3) Mendorong pemanfaatan dan penggunaan pelayanan telemedicine

4) Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Provider telekomonikasi untuk

peningkatan kemampuan signal data internet

g. Realisasi AnggaranAlokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp8.845.616.000

dengan realisasi sebesar Rp7.515.094.809,- atau 85,0%. Anggaran digunakan

untuk penyusunan pola tarif, penyusunan pedoman, sosialisasi pengembangan

jejaring, dan pengadaan perangkat telemedicine.

4.


masyarakat.

b. Definisi OperasionalDefinisi operasional dari Jumlah RS Pratama yang dibangun adalah tersedianya

RS Pratama yang dibangun pada tahun berjalan.


c. Cara PerhitunganJumlah RS Pratama yang telah selesai dibangun pada tahun berjalan.

d. Pencapaian KinerjaPencapaian indikator jumlah RS Pratama yang dibangun (kumulatif) pada tahun

2015 adalah 92% atau 22 RS dari 24 RS yang ditargetkan dalam di RPJMN.

Tahun 2016 pencapaian indikator jumlah RS Pratama yang dibangun (kumulatif)

adalah 79,4% atau sebanyak 27 RS dari 34 RS yang ditargetkan di RPJMN.

Daftar nama RS Pratama yang dibangun beserta status pembangunannya dapat

dilihat pada Tabel Daftar RS Pada Proses Pembangunan RS Pratama Tahun

2016.

Tabel 10 : Progres pembangunan RS Pratama Tahun 2016

NO PROVINSI KABUPATEN / KOTA REALISASI FISIK

A. DANA ALOKASI KHUSUS APBN1 Papua Tolikara 100%

2 Papua Yalimo Dokumen perencana

3 Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir 100%

B. DANA ALOKASI KHUSUS APBN PERUBAHAN1 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai Dokumen perencana

2 Kalimantan Barat Bengkayang Dokumen perencana

3 Kalimantan Barat Kapuas Hulu Dokumen perencana

4 Sulawesi Utara Tomohon Dokumen perencana

5 Sulawesi Selatan Pangkajene danKepulauan

100% (Finising)

6 Sulawesi Selatan Pinrang 100%

7 Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan 100 %

8 Nusa Tenggara Barat Dompu Dokumen perencana

9 Nusa Tenggara Timur Ende Dokumen perencana

10 Papua Waropen Dokumen perencana


Target sampai dengan tahun 2019, terdapat 64 rumah sakit pratama yang

dibangun. Jika dibandingkan antara pencapaian tahun 2016, maka masih

terdapat 37 RS Pratama lagi yang harus dibangun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Jika dibandingkan dengan capai tahun 2015 sebesar 22 RS maka capaian tahun

2016 sebesar 27 RS mengalami kenaikan 5 RS.

Daftar nama RS Pratama yang dibangun tahun 2015 tabel berikut :

Tabel 11 : Kab/Kota Pembangunan RS Pratama Tahun 2015

NO KABUPATEN PROPINSI

1 Sarmi Papua

2 Merauke Papua

3 Manokwari Papua Barat

4 Alor NTT

5 Sumba Timur NTT

6 Manggarai Barat NTT

7 Lombok Barat NTB

8 Tojo Una – Una Sulawesi Tengah

9 Donggala Sulawesi Tengah

10 Mesuji Lampung

11 Pesisir Selatan Sumatera Barat

0

10

20

30

40

50

60

70

2015 2016 2017 2018 2019

222724

34

4454

64

Gambar 6. Grafik Target dan RealisasiJumlah RS Pratama yang Dibangun (Kumulatif)

Tahun 2015 - 2016

Realisasi


NO KABUPATEN PROPINSI12 Aceh Barat Aceh

13 Intan Jaya Papua

14 Nduga Papua

15 Banggai Sulawesi Tengah

16 Morowali Sulawesi Tengah

17 Parigi Moutong Sulawesi Tengah

18 Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah

19 Toraja Utara Sulawesi Selatan

20 Hulu Sungai Selatan Kal- Selatan

21 Kota Waringin Timur Kal - Tengah

22 Buleleng Bali

e. PermasalahanKendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator jumlah rs pratama yang

dibangun (kumulatif) antara lain:

1) Pembangunan RS Pratama Yalimo mengalami masalah Karena penyiapan

lahan yang membutuhkan waktu lama sehingga pelaksanaan pekerjaan

menjadi tertunda

2) Daerah yang menjadi lokus RS Pratama melalui DAK Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negaran Perubahan untuk 10 RS Pratama belum siap dokumen

perencanaan seperti Detail Enggenering Disgn (DED), dan dokumen lelang,

serta pembangunan fisik RS Pratama tidak maksimal oleh daerah Karena

masalah waktu efektif yang hanya 3 bulan hingga akhir tahun

3) Daerah tidak dapat melaksanakan pembangunan RS Pratama secara

maksimal oleh daerah karena masalah waktu yang hanya 3 Bulan

4) Belum ada mekanisme monitoring pelaksanaan DAK RS Pratama secara

rutin.

f. Usul Pemecahan MasalahBeberapa usulan pemecahan masalah yang dilakukan dalam menangani

kendala pencapaian indikator jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif)

adalah sebagai berikut:

1) Alokasi anggaran melalui DAK Penugasan APBN awal dan disahkan oleh

Daerah melalui mekanisme APBD diawal tahun sehingga cukup waktu untuk

pelaksanaan.


Jumlah Dokumen Tentang Kebutuhan Kapal RS di Daerah Kepulauan

2) Mempersiapkan daerah yang diusulkan sebagai lokus RS Pratama secara

detail sehingga potensi gagal dalam pelaksanaan dapat dihindarkan

3) Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan DAK

Pembangunan RS Pratama

4) Meningkatkan koordinasi antara Kemenkes dan kemenkeu terkait aturan

penggunaan alokasi anggaran DAK perubahan pembangunan RS Pratama

lintas tahun terutama yang berasal dari anggaran APBN Perubahan

g. Realisasi AnggaranAlokasi anggaran sebesar Rp27.792.778.000,- dengan realisasi

Rp13.282.525.474,- atau 47,8%. Anggaran digunakan untuk penyelesaian

Pembangunan 3 RS Bergerak dan Pengiriman alat kesehatan dan penunjang

untuk 8 RS Bergerak dan 4 RS Pratama. Serta pengiriman alat kesehatan dan

penunjang RS Pratama yang direlokasi ke RSUD

5.


masyarakat.

b. Definisi OperasionalDefinisi operasional dari indikator jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS

di daerah kepulauan yaitu adanya data kebutuhan kapal Rumah Sakit di

Kabupaten kepulauan.

c. Cara PerhitunganJumlah dokumen yang terkait dengan pedoman penyelenggaraan rumah sakit

bergerak di perairan.

d. Pencapaian KinerjaTahun 2016 telah dilaksakan penyempurnaan pedoman RS kapal serta survey

kebutuhan RS Kapal di daerah kepulauan. Telah tersusun Draft Pedoman RS

Bergerak di Perairan yang disertai 7 Proposal tentang kebutuhan RS Kapal dari


KEGIATAN TROBOSAN

7 Provinsi (NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau,

Papua, Kalimantan Utara)

Indikator ini memiliki target pada tahun 2015 dan 2016, masing-masing 1

dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan. Sehingga ditahun

2016 target telah dicapai.

e. PermasalahanDokumen kebutuhan kapal rumah sakit di daerah kepulauan yang disusun

hanya membahas penyelenggaraan rumah sakit bergerak di perairan tidak

secara detail membahas peoposal kebutuhan anggaran untuk rs kapal di daerah

kepulauan

f. Usul Pemecahan Masalah1) Koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan

Daerah sehingga dapat disusun secara detail dokumen proposal kebutuhan

Rumah Sakit Kapal.

2) Melakukan monev ke 7 Provinsi untuk mengkoordinasikan data terkait

kebutuhan RS Kapal

g. Realisasi AnggaranAlokasi anggaran yang terkait dengan indikator ini sebesar Rp200,00,000,-

dengan realisasi sebesar Rp175.304.800,- atau sebesar 87,7%.

6.

a. Call Center 119Upaya penguatan akses pelayanan kesehatan antara lain dengan Sistem

Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang bertujuan memberikan

pertolongan pertama pada kasus kegawatdaruratan di bidang kesehatan.

SPGDT merupakan layanan emergency medik di Indonesia yang

diselenggarakan melalui pelayanan berbasis call center yaitu Pusat Komando

Nasional/National Comand Center (NCC) 119 dan Pusat Pelayanan Kesehatan

Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119.


NCC merupakan pusat panggilan kegawatdaruratan medikdengan nomor akses

119 yang digunakan diseluruh wilayah Indonesia, yang berada di Kementerian

Kesehatan.

PSC merupakan pusat layanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam

hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medik yang berdada di

Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan

respon cepat. Fungsi PSC yaitu (1) pemberi pelayanan gawat darurat, (2)

Pemandu pertolongan pertama (first aid), (3) Pengevakuasi korban/pasien

gawat darurat dan (4) pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tugas PSC (1) menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari

Pusat Komando Nasional; (2) melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan

dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan; (3) memberikan layanan

ambulans; (4) memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan

memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; (5) PSC

yang sudah terkoneksi dengan NCC

PSC yang sudah terintegrasi dengan NCC 119 sebanyak 27 PSC antara lain

Aceh, Sumatera Utara, Kabupaten Bangka, Kota Bandung, Kota Yogyakarta,

Kota Solo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tulung

Agung, Kota Mataram, DKI Jakarta, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Utara,

Kabupaten Tangerang, Sumatera Selatan, Kabupatn Bekasi, Kota Bekasi, Kota

Makassar, Kota Tengerang Selatan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kendal,

Kota Cirebon, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kota Denpasar, dan

BPBD Provinsi Bali.

Gambar 7 : National Command Center 119


Dengan adanya NCC dan PSC 119 akan memudahkan :

1) Masyarakat dapat mengakses layanan kegawatdaruratan medis melalui

nomor 119 secara luas dan gratis melalui telepon seluler maupun rumah

2) Masyarakat bisa mendapatkan informasi fasilitas kesehatan terdekat,

ketersediaan tempat tidur fasilitas kesehatan, dan ambulans

3) Mandapatkan panduan pertolongan pertama (first aid)

4) Pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma

kegawatdaruratan

5) Koordinasi layanan kegawatdaruratan antara pemerintah pusat dan daerah

melalui NCC di Pusat dan PSC di Daerah

b. Pembuatan WEB Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang

Badan Pengawas Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan telah menetapkan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014

tentang Dewan Pengawas rumah sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan, Sistem

Pelaporan dan Sistem Informasi dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan

Pengawasan Rumah Sakit oleh Badan Pengawas Rumah Sakit serta Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota badan Pengawas

Rumah Sakit Indonesia.

Di tingkat pusat disebut Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang

merupakan unit nonstuktural pada Kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan

pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis

perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat, sedangkan ditingkat

provinsi disebut Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang merupakan unit

nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi yang melakukan pembinaan dan

pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis

perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. Pengawasan yang ada

selama ini hanya dilakukan oleh dewan pengawas internal rumah sakit dan

diharapkan BPRS yang anggotanya terdiri dari wakil pemerintah , asosiasi

rumah sakit masyarakat dan profesi ini diharapkan dapat memberikan kontrol

secara independen penyelenggaraan pelayanan rumah sakit baik milik

pemerintah maupun swasta.


Agar masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan kegiatan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi BPRS maka telah dibua akses informasi berbasi

WEB yang dapat diakses pada bprs.kemkes.go.id/V1/index.php

Gambar 8. Visual WEB Badan Pengawas Rumah Sakit

Dengan adanya WEB BPRS akan memudahkan :

1) Masyarakat mengakses informasi terkait rumah sakit, berita, regulasi di

bidang perumahsakitan, dan kegiatan BPRS sebagai Badan yang

mempunyai tugas pengawasan Rumah Sakit.

2) Masyarakat menyampaikan keluhan/laporan/pengaduan terkait pelayanan

di Rumah Sakit

3) Pengelola/Manajemen Rumah Sakit dalam melakukan koordinasi/konsultasi


B. REALISASI ANGGGARAN1) Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Alokasi anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran

2016 sebesar Rp151.070.490.000,- dengan alokasi anggaran yang dapat

dilaksanakan sebesar Rp86.503.202.000,- (Self blocking sebesar

Rp64.567.288.000,-).

Realisasi anggaran Tahun 2017 sebesar Rp66.441.684.313,- sehingga

pencapaian realisasi anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun

2016 terhadap total pagu sebesar 44,0% dan realisasi terhadap alokasi anggaran

yang dapat dilaksanakan adalah sebesar 76,8%

2) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Per Subdit Pelayanan Kesehatan RujukanRealisasi anggaran per Sub Direktorat pada Direktorat Pelayanan Kesehatan

Rujukan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini:

Tabel 12. Realisasi Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun

2017

NO SUBDIT PAGUREALISASI

Rp %

1 Subdit Pelayanan Gawat DaruratTerpadu 12,686,576,000 12,126,652,989 95.59

2 Subdit YanMedik dan Keperawatan 15,970,013,000 15,292,988,210 95.76

3 Subdit RS Pendidikan 9,402,402,000 8,611,424,475 91.59

4 Subdit Pengelolaan Rujukan danPemantauan RS 3,528,138,000 2,542,456,584 72.06

5 Subdit Pelayanan Penunjang 11,961,441,000 10,374,139,494 86.73

6 Subbag Tata Usaha 4,714,221,000 3,866,540,707 82.02

7 Belanja Modal 28,240,411,000 13,627,481,854 48.26

JUMLAH 86,503,202,000 66,378,602,144 76.81

3) Masalah dalam Realisasi AnggaranMasalah dan hambatan dari realisasi anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan

Rujukan adalah sebagian berikut :


a. Hambatan internal

1. Adanya revisi efisiensi (self blocking) anggaran

2. Tertundanyan pengiriman dan uji fungsi Alkes 10 RS Bergerak dan 4 RS

Pratama

3. Tertundanya pembayaran prestasi pekerjaan bangunan RS Bergerak

Sarmi

b. Hambatan eksternal

1. Kurang komitmennya kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan

pengiriman dan uji fungsi alat RS bergerak seperti keterlambatan memulai

pekerjaan, mobilisasi tenaga dan material yang terlambat dan jumlah

tenaga kerja yang kurang

2. DAK perubahan pada bulan Juli 2016 menyebabkan daerah mengalami

kesulitan dalam pelaksanaannya

3. Penetapan APBD Perubahan terkai DAK Perubahan yang terlambat

4) Efisiensi AnggaranDari 5 indikator pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, terdapat 3

indikator 2 indikator yang tercapai yaitu (1) Persentase RS Regional sebagai

pengampu pelayanan telemedicine dan (2) Jumlah dokumen tentang kebutuhan

kapal RS di daerah kepulauan. Efisiensi anggaran dari ke – 2 indikator tersebut

adalah sebesar 27,3% yaitu terdri dari 12,3 % untuk indikator (1) Persentase RS

Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine dan15 % untuk indikator

(2) Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan

Selain efisiensi tersebut pada tahun anggaran 2016 terdapat efisiensi melalui self

blocking pada DIPA Direktorat pelayanan kesehatan rujukan sebesar

Rp64.567.288.000,- atau sebesar 42,7% dari total pagu yaitu sebesar

Rp151.070.490.000,-

C. SUMBER DAYA LAINNYA1. Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan yaitu sebanyak 93 orang yang terbagi

dalam 5 Sub Direktorat dan 1 Sub Bagian Tata Usaha


Tabel 13 : Sumber Daya Manusia Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

persubdirektorat tahun 2016

No Nama Satuan Organisasi Jumlah1 Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan 1

2 Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan 183 Subdirektorat Pelayanan Penunjang 114 Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu 11

5 Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan PemantauanRumah Sakit 12

6 Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan 147 Subbagian Tata Usaha 26

TOTAL 93

Tabel 14 : Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian pada

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016No Status Kepegawaian Jumlah

1 Pegawai Negeri Sipil 792 Honorer / Pramubakti

a. Honorer rutin direktorat 9

b. Honorer komite 5

Total 93

Tabel 15: Tabel Jumlah PNS Berdasarkan jenis Kelamin Pada

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016

No Nama Satuan OrganisasiJenis Kelamin

JumlahPRIA WANITA

1 Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan 0 1 1

2 Subdirektorat Pelayanan Medik danKeperawatan 4 11 15

3 Subdirektorat Pelayanan Penunjang 3 7 10

4 Subdirektorat Pelayanan Gawat DaruratTerpadu 7 4 11

5 Subdirektorat Pengelolaan Rujukan danPemantauan Rumah Sakit 3 8 11

6 Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan 4 9 13

7 Subbagian Tata Usaha 7 11 18

TOTAL 28 51 79


Tabel 16: Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Pada

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016

No Nama SatuanOrganisasi

PendidikanJumlah

S3 S2 Spesialis1/2/A V S1 D IV D III SMA

1 Direktur 0 0 1 0 0 0 0 1

2 Subdirektorat PelayananMedik dan Keperawatan 0 8 2 4 0 0 1 15

3 Subdirektorat PelayananPenunjang 0 5 1 4 0 0 0 10

4 Subdirektorat PelayananGawat Darurat Terpadu 0 9 0 2 0 0 0 11

5

SubdirektoratPengelolaan Rujukan danPemantauan RumahSakit

1 4 0 3 1 0 2 11

6 Subdirektorat RumahSakit Pendidikan 0 9 1 1 0 0 2 13

7 Subbagian Tata Usaha 0 4 0 8 0 2 4 18

TOTAL 1 39 5 22 1 2 9 79

Tabel 17: Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Pada

Direktorat pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016

No Nama Satuan OrganisasiGolongan

III IVA B C D A B C D

1 Direktur PelayananKesehatan Rujukan 0 0 0 0 0 0 1 0

2 Subdirektorat PelayananMedik dan Keperawatan 0 2 4 8 0 1 0 0

3 Subdirektorat PelayananPenunjang 0 0 3 3 3 1 0 0

4 Subdirektorat PelayananGawat Darurat Terpadu 0 2 4 3 2 0 0 0

5Subdirektorat PengelolaanRujukan dan PemantauanRumah Sakit

0 5 3 1 1 1 0 0

6 Subdirektorat Rumah SakitPendidikan 0 3 4 3 2 1 0 0

7 Subbagian Tata Usaha 4 8 5 0 1 0 0 0TOTAL 4 20 23 18 9 4 1 0


2. Barang Milik Negaraa. Laporan Perkembangan BMN

Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016, dapat dilaporkan dalam

bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan

Ekstrakomtable dan Konstruksi dalam pengerjaaan.

Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah

sebagai berikut :

Tabel 18: Laporan Posisi Barang Milik Negara Di NeracaPer Tanggal 31 Desember 2016

No Uraian Nilai

1 Barang Konsumsi 14.250.000

2 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat

5.479.841.131

3 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada

masyarakat

1.148.232.000

4 Bahan Baku 0

5 Peralatan dan mesin 35.487.673.018

6 Gedung dan Bangun 0

7 Jaringan 0

8 Aset Tetap dalam Renovasi 665.678.040

9 Aset Tetap Lainnya 0

10 Konstruksi Dalam Pekerjaan 124.589.325.084

11 Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin - 33.828.872.110

12 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0

13 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam

operasi pemerintahan

401.304.946.030

14 Akumulasi penyusutan Aset Tetap yang tidak

digunakan dalam operasi

- 360.283.341.946

Jumlah 174.577.731.247

Berdasarkan hasil laporan Posisi Barang Milik Negara Direktorat Pelayanan

Kesehatan Rujukan berdasarkan Neraca sampai dengan 31 Desember 2016


nilai BMN sebesar Rp568.689.945.303,- dengan angka penyusutan sebesar

Rp394.112.214.056,-, sehingga tercatat netto sebesar Rp174.577.731.247,-.

b. Inventaris Kantor Dit BUKR

Tabel 19. Kondisi Sarana dan Prasarana

No Jenis barangKondisi

JumlahBaik Rusak

1 Mobil dinas 3 3

2 Sepeda Motor 1 1

3 Laptop 18 11 29

3 LCD Proyektor 7 7

4 Meja Direktur 1 1

5 Meja Kasubdit 5 5

6 Meja Kasie 10 10

7 Meja Staf 82 82

8 Kursi putar 100 100

11 Meja Rapat 6 6

12 Kursi Rapat 55 55

13 Kursi Tamu 5 5

14 Filling Cabinet 46 10 56

15 Lemari Besi 25 17 42

16 Brankas 1 1 2

17 Komputer 71 71

18 Printer 85 85

19 Mesin Tik Elektrik 7 7

20 Scanner 8 8

21 MesinFotocopy 1 1

22 AC 18 18

23 White Board Elektrik 1 1

24 Kulkas 1 pintu 1 1

25 Kulkas kecil 1 1


BAB IVPENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan media untuk menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan baik

yang terkait langsung maupun tidak langsung selama periode 1 Januari sampai dengan 31

Desember 2016.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

telah dapat mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan tahun 2016,

khususnya yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-

2019.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat

tergambarkan dalam keberhasilan atau hambatan pencapaian indikator per sasaran

program, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja kegiatan dan program dari

sektor lain, meskipun demikian, diharapkan seluruh capaian indikator Direktorat Pelayanan

Kesehatan Rujukan Tahun 2016 dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Program

Pembinaan Pelayanan Kesehatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal

Pelaypanan Kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis dan dokumen perencanaan

lainnya.

Realisasi program tahun 2016 ini merupakan pentahapan pencapaian sasaran

RPJMN dan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan yang telah ditetapkan dan akan

dilaksanakan berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang.

Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan juga

diharapkan dapat digunakan sebagai alat informasi kinerja untuk peningkatan kinerja dimasa

yang akan datang.

-dqxdul - depkes.go.id lkj es 2 2016/1 l… · b. aspek strategis organisasi dan isu 6 strategis...

Documents