lkj kemenlu 2015 (buku i-ii full version).pdf

Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015 ii

Halaman

BUKU I

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

PERNYATAAN TELAH DIREVIU iv

IKHTISAR EKSEKUTIF v

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Aspek Strategis Kementerian Luar Negeri 1

I.2 Tantangan dan Isu-isu Strategis Tahun 2015 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA II.1 Keterkaitan RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Renstra

Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 7

II.2 Peta Strategi Kementerian Luar Negeri 8

II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

III.1 Capaian Kinerja: Stakeholders Perspective 13

III.1.1 Tujuan 1.1: Kepemimpinan dan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional yang Berpengaruh

14

III.1.2 Tujuan1.2: Nilai Manfaat Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang Optimal melalui Hubungan Luar Negeri

19

III.1.3 Sasaran Strategis-2.1.1: Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional

30

III.1.4 Sasaran Strategis-2.1.2: Pemenuhan Pelayanan dan Aspirasi Publik

37

III.2 Capaian Kinerja: Business Process Perspective 43

III.2.1 Sasaran Strategis-1.1.6: Kebijakan Luar Negeri yang Berkualitas

43

III.2.2 Sasaran Strategis-1.1.1: Diplomasi Maritim dan Perbatasan yang Kuat

45

Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015 iii

III.2.3 Sasaran Strategis-1.1.2: Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang Meningkat

52

III.2.4 Sasaran Strategis-1.1.3: Peran Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat

60

III.2.5 Sasaran Strategis-1.1.4: Diplomasi Ekonomi yang Kuat 75

III.2.6 Sasaran Strategis-1.1.5: Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI dan Diaspora yang Prima

87

III.2.7 Sasaran Strategis-1.1.7: Monitoring Hasil Diplomasi yang Efektif

106

III.3 Capaian Kinerja: Learning and Growth Perspective 107

III.3.1 Sasaran Strategis-3.1.1.1: SDM yang Berkompeten 107

III.3.2 Sasaran Strategis-3.1.1.2: Organisasi dan Tata Kelola yang Baik 110

III.3.3 Sasaran Strategis-3.1.1.3: Lingkungan Kerja yang Kondusif 114

III.3.4 Sasaran Strategis-3.1.1.4: Sistem Informasi Manajemen yang

Terintegrasi

119

III.3.5 Sasaran Strategis-3.1.1.5: Anggaran yang Optimal 127

III.4 Perbandingan Realisasi IKU dengan Target Jangka

Menengah

129

III.5 Analisis Evaluasi Program/Kegiatan Penunjang

Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

130

III.6 Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Sumber

Daya

133

BAB IV PENUTUP

136

LAMPIRAN:

BUKU II INFORMASI KINERJA

- Perjanjian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015

- Matriks Realisasi Rencana Aksi

- Matriks Informasi Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan 2015

Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat v

Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 menjabarkan capaian 14

Sasaran Strategis (SS) dan 2 (dua) Tujuan (T) yang diukur dengan 20 IKU, 28 Sub IKU, dan 11

Komponen. Capaian kinerja tersebut telah memperhitungkan kinerja Unit Organisasi dan

Satuan Kerja, termasuk Perwakilan RI. Pada tahun 2015, secara keseluruhan realisasi kinerja

Kementerian Luar Negeri tahun 2015 sebesar 84,73% dengan capaian kinerja sebesar 93,89%

dari 20 IKU. Sebanyak 10 IKU realisasinya telah melampaui target, 1 IKU realisasinya telah

sesuai dengan target, dan 9 IKU realisasinya dibawah target.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014, capaian kinerja Kementerian

Luar Negeri pada tahun 2015 turun sebesar 1,67% dari capaian tahun 2014 sebesar 95,56%.

Namun realisasi kinerja tersebut memang tidak dapat dibandingkan secara agregat. Realisasi

kinerja tahun 2015 merupakan realisasi pada periode tahun pertama pemerintahan Presiden

Joko Widodo, dengan amanah kinerja baru serta tolak ukur baru yang telah memuat Nawacita

Presiden RI. Selain itu, kualitas IKU Kementerian Luar Negeri semakin berorientasi outcome

dengan target yang menantang.

Sepanjang tahun 2015, Kementerian Luar Negeri telah menunjukkan berbagai capaian

kinerja. Bukti pencapaian kinerja Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015, diantaranya

keberhasilan prakarsa Indonesia terkait EAS Statement on Enhancing Regional Maritime

Cooperation yang telah disahkan para pemimpin negara peserta EAS, yang berisikan salah

satunya upaya pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Upaya ini

membantu Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia dan upaya

pengembangan kerja sama di bidang maritim yang bersifat lebih komprehensif di kawasan.

Selain itu, pada tahun 2015 kemajuan di bidang maritim terlihat dari disepakatinya

berbagai kerjasama di bidang industri dan infrastruktur maritim, penegakan hukum terhadap

kejahatan lintas negara, serta keketuaan Indian Ocean Rim Association (IORA) 2015-2017.

Pemerintah Indonesia juga telah mendapatkan penghargaan pada Special Event dengan tema

“Completing the MDG Round: Recognizing Achievements in the Fight Against Hunger” dari FAO

atas keberhasilan memerangi kelaparan sesuai target MDGs ke-1. Dalam perlindungan WNI

BHI, Indonesia berhasil menyelesaikan berbagai kasus WNI, pemulangan TKI/WNI, serta

evakuasi WNI secara tepat dan cepat. Berbagai capaian strategis lainnya tercermin dalam

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan Tujuan dan

Sasaran.

Pada tahun 2015, realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri tahun 2015 adalah

sebesar Rp. 5.900.317.586.687,- atau 89,62% dari pagu Rp. 6.583.527.692.000,-. Jika

membandingkan realisasi kinerja tahun 2015 sebesar 84,73% dan capaian kinerja sebesar

93,89% dengan realisasi anggaran sebesar 89,62%, maka secara keseluruhan Kementerian

Luar Negeri telah membuktikan budget follows function dalam kerangka membangun sebuah

organisasi yang berorientasi hasil.


Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat vi

Kode Tujuan (T) /

Sasaran Strategis (SS)

Kode Indikator Kinerja Utama

(IKU) Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

Stakeholders Perspective

T1.1

Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh

IKU-1 T.1.1

Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional

89% 99,60% 111,90%

T1.2

Nilai manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

IKU-1 T.1.2

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia

78

67 (85,90%)

85,90%

IKU-2 T.1.2

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia

25 16

(64%) 64%

IKU-3 T.1.2

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

23 5

(21,74%) 21,74%

Rata-rata realisasi dan capaian T1.2 57,21%

SS 2.1.1

Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional

IKU-1 SS 2.1.1

Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri

74% 103,60%

140%

(Toleransi: 120%)

SS 2.1.2

Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik

IKU-1 SS 2.1.1

Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik

74% 72,15% 97,51%

IKU-2 SS 2.1.2

Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB

Top 99 Top 99 (100%)

100%

Rata-rata realisasi dan capaian SS 2.1.2 86,07% 98,75%

Business Process Perspective

SS 1.1.6

Kebijakan luar negeri yang berkualitas

IKU-1 SS 1.1.6

Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan

93% 97,06% 104,36%

SS 1.1.1

Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat

IKU-1 SS 1.1.1

Indeks diplomasi maritim dan perbatasan

86% 111,17% 129,26%

(Toleransi: 120%)

SS 1.1.2

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat

IKU-1 SS 1.1.2

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN

90% 96,31%

107,01%

SS 1.1.3

Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat

IKU-1 SS 1.1.3

Indeks peran Indonesia di dunia internasional

91% 110,24% 121,15%

(Toleransi: 120%)

SS 1.1.4

Diplomasi ekonomi yang kuat

IKU-1 SS 1.1.4

Indeks diplomasi ekonomi 79% 98,32% 124,46%

(Toleransi: 120%)

SS 1.1.5

Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima

IKU-1 SS 1.1.5

Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora

67,69% 83,35% 123%

(Toleransi: 120%)

SS 1.1.7

Monitoring hasil diplomasi yang efektif

IKU-1 SS 1.1.7

Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri

10% -2,82% 228,17%

(Toleransi: 120%)


Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat vii

Kode Tujuan (T) /

Sasaran Strategis (SS)

Kode Indikator Kinerja Utama

(IKU) Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

Learning and Growth Perspective

SS 3.1.1.1

SDM yang berkompeten IKU-1

SS 3.1.1.1

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

50% 5,56%

11,11%

SS 3.1.1.2

Organisasi dan tata kelola yang baik

IKU-1 SS

3.1.1.2

Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu

60 68,75

(114,58%)

114,58%

SS 3.1.1.3

Lingkungan kerja yang kondusif

IKU-1 SS

3.1.1.3 Indeks kepuasan pegawai 65% 44,80%

68,92%

SS 3.1.1.4

Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

IKU-1 SS

3.1.1.4

Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

1,5 1,2

(80%)

80%

IKU-2 SS

3.1.1.4

Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI)

3,35 3,32

(99,10%)

99,10%

Rata-rata realisasi dan capaian SS 3.1.1.4 89,55%

SS 3.1.1.5

Anggaran yang optimal IKU-1

SS 3.1.1.5

Persentase penyerapan anggaran dan realisasi kinerja

95% 87,11%

91,69%

Realisasi dan Capaian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 84,73% 93,89%


Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 1

I.1 Aspek Strategis Kementerian Luar Negeri Sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999

Tentang Hubungan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri merupakan pelaksana hubungan

luar negeri dan politik luar negeri. Kementerian Luar Negeri bertugas membantu Presiden RI

dalam menyelenggarakan politik dan hubungan luar negeri, merumuskan kebijakan dan

strategi pencapaian tujuan dan sasarannya dengan meletakkan kepentingan nasional sebagai

prioritas utama.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015

tentang Kementerian Luar Negeri, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata

kerja Kementerian Luar Negeri sebagai berikut:

1. Kedudukan:

Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Tugas:

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan

negara.

3. Fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar

negeri dan politik luar negeri;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik

luar negeri;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;

d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan

luar negeri dan politik luar negeri;

e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar

Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri;



h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

Republik Indonesia

Aspek strategis keberadaan Kementerian Luar Negeri di Indonesia juga disebut dalam

Pasal 8 Undang-Undang Dasar Bab III Kekuasaan Pemerintah menyebutkan bahwa “Jika

Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan

adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat

menyelenggarakan sidang untuk memilih”.

Sebagai pilar terdepan dalam melaksanakan penyelenggaraan hubungan luar negeri

dan politik luar negeri, Kementerian Luar Negeri memperkokoh peranan Indonesia dalam

peningkatan kerja sama internasional, menciptakan perdamaian dunia, serta mendorong

terciptanya kerja sama ekonomi dalam tataran bilateral, regional dan multilateral sebagai

bagian dari strategi memperkuat lingkaran pertama kebijakan politik luar negeri Indonesia

demi mencapai kepentingan nasional. Kementerian Luar Negeri memiliki fungsi strategis

dalam memagari potensi disintegrasi bangsa, pelayanan dan perlindungan Warga Negara

Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (WNI BHI) di luar negeri, serta peningkatan citra

Indonesia.

Kementerian Luar Negeri juga senantiasa menjadi bagian dari solusi (part of the

solution) bagi penyelesaian masalah global. Dalam konteks tersebut, politik luar negeri RI

telah terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara

di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia dalam berbagai organisasi regional dan

internasional. Selain itu, kebijakan luar negeri juga memprioritaskan isu-isu yang menjadi

kepentingan masyarakat, antara lain isu lingkungan hidup, isu ekonomi, demokrasi, hak asasi

manusia (HAM) dan ancaman keamanan non-tradisional. Dengan prinsip politik luar negeri

yang bebas dan aktif, Kementerian Luar Negeri mencoba meraih manfaat yang seluas-luasnya

dari hubungan baik yang terbangun dengan negara-negara di dunia dan berupaya

meningkatkan peranan Indonesia yang menonjol dalam berbagai organisasi regional dan

internasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri Luar Negeri dibantu oleh Wakil

Menteri Luar Negeri, 10 orang Eselon Ia yang terdiri dari Sekretaris Jenderal; 7 (tujuh) orang

Direktur Jenderal; Inspektur Jenderal; Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan

Kebijakan; dan 5 (lima) orang Staf Ahli Menteri setingkat Eselon Ib.

I.2 Tantangan dan Isu-isu Strategis Tahun 2015

Pada tahun 2015, Kementerian Luar Negeri menghadapi berbagai tantangan dalam

pelaksanaan diplomasi Indonesia dan berbagai isu-isu strategis. Tantangan tersebut di

antaranya terkait konflik yang terjadi di berbagai negara, perdamaian dan stabilitas masih



belum terwujud di Timur Tengah, dan pada saat yang sama, dunia juga dihadapkan pada

berbagai tantangan non-tradisional yang sangat mengkhawatirkan.

Ekstrimisme, radikalisme dan terorisme menjadi ancaman bersama. Bencana alam

dan dampak perubahan iklim meruntuhkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai

banyak negara. Transnational organized crimes, seperti penyelundupan manusia,

perdagangan obat terlarang, dan cyber crime, membawa banyak kerugian materil dan nyawa

bagi banyak bangsa.

Di bidang ekonomi, tahun 2015 juga ditandai dengan lambatnya pertumbuhan

ekonomi dunia. Harga komoditi semakin melemah yang berdampak besar terhadap resource-

based economis seperti Indonesia. Kenaikan suku bunga di AS dan perlambatan pertumbuhan

di RRT semakin mendorong ketidakpastian ekonomi global. Volatilitas mata uang dunia

termasuk Rupiah meningkatkan ketidakstabilan ekonomi global dan tren capital outflow dari

emerging markets.

Pada tahun 2015, politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya percepatan

penyelesaian batas wilayah Indonesia secara damai. Indonesia hingga saat ini masih

mempunyai permasalahan perbatasan baik batas darat maupun laut dengan 10 negara

tetangga. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, telah disusun Roadmap

penyelesaian batas wilayah Indonesia. Dengan tersusunnya roadmap tersebut, semua

perundingan yang terkait dengan perundingan batas wilayah yang terhenti sejak tahun 2003

mulai diaktifkan kembali.

Namun terlepas dari tantangan tersebut, Indonesia terus berupaya untuk

meningkatkan perannya di dunia internasional. Hal ini tercermin dalam beberapa capaian di

antaranya, Indonesia telah menjadi tuan rumah KTT Asia Afrika yang menghadirkan 117

negara, lebih dari 2850 delegasi. Pengakuan terhadap arti penting Indonesia juga dapat dilihat

dari hadirnya perwakilan 250 negara sahabat dan Organisasi Internasional di Indonesia. Pada

tahun 2015, 4 (empat) Mitra Wicara ASEAN juga telah membuka perwakilan di Jakarta.

Banyaknya perwakilan ASEAN di Indonesia semakin mengukuhkan Jakarta sebagai Diplomatic

Capital of ASEAN.

Isu-isu strategis yang dihadapi tahun 2015 di antaranya adalah isu mengenai migrasi

dimana Indonesia telah menjadi contoh kepada dunia tentang bagaimana humanitarian

response perlu dilakukan. Upaya ini ditunjukkan melalui kesiapan Indonesia menerima dan

menampung sementara lebih dari 1800 irregular migrants dari Bangladesh dan Myanmar

(Mei 2015). Indonesia juga aktif pada High Level Event UN di bidang migrasi dan pengungsi

serta berkontribusi dalam upaya penyelesaian root causes dengan melakukan marathon

diplomacy dan menjadi tuan rumah Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the

Root Causes of Irregular Movement of Persons di Jakarta (November 2015).

Isu internasional lainnya, di mana Indonesia aktif berperan adalah mengenai

countering extremism dan terrorism. Beberapa yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri

antara lain: 1) mengusulkan pembentukan Organization of Islamic Cooperation (OIC) Contact

Group on Peace and Conflict Resolution; 2) menjadi tuan rumah International Conference on



Islamic Scholar IV; 3) aktif dalam Global Counter Terrorism Forum (GCTF) bersama dengan

Australia di mana RI menjadi co-chair untuk isu detensi dan reintegrasi; 4) aktif pada Leader's

Summit on Countering ISIS and Violent Extermism; dan 5) pelaksaanaan Interfaith dialogue

dengan Serbia, Belanda, Jerman, dan Austria. Terkait pendanaan terorisme, Indonesia juga

berhasil keluar dari public statement/black list Financial Action Task Force (FATF).

Terkait dengan upaya pemeliharaan perdamaian dunia, Indonesia merupakan salah

satu penyumbang terbesar personil Peacekeeping Operations (PKO) yang menempatkan RI

sebagai peringkat ke-12 terbesar dari 125 negara dengan mengirim 2.840 personil, termasuk

31 personil wanita (2015). Peningkatan pengiriman personil ini merupakan peningkatan

signifikan dibanding tahun 2014 dengan 1.837 personil. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam

Peacekeeping Summit dan Open Debate DK-PBB serta menjadi tuan rumah The Asia-Pacific

Regional Meeting on Peacekeeping di Jakarta (Juli 2015).

Pada bidang pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup, Indonesia terus berperan

aktif dan berkontribusi selama proses hingga diadopsinya Sustainable Development Goals

(SDGs). Sementara di bidang perubahan iklim (climate change), komitmen Indonesia antara

lain ditunjukkan dengan penyampaian Intended Nationally Determined Contributions (INDC)

dengan target penurunan emisi pada 2030 sebesar 29% melalui upaya sendiri dan 41%

melalui bantuan internasional.

Di bidang kerja sama maritim, Indonesia telah menyepakati 3 (tiga) kerja sama

maritim secara bilateral dengan Inggris, Denmark dan Amerika Serikat. Kerja sama maritim

juga diperkuat dalam berbagai forum regional yang strategis seperti East Asia Summit (EAS)

dan Indian Ocean Rim Association (IORA).

Di bidang kerja sama Selatan-Selatan, Indonesia telah menjadi tuan rumah

Commemoration of the 60th Anniversary of the Asian African Conference dan 10th Anniversary of

the New Asian African Strategic Partnership. Terbentuknya Asia-Africa Center merupakan hasil

konkrit yang dicapai pada KTT Asia Afrika. Hingga Desember 2015, Indonesia telah

memberikan 440 program pembangunan kapasitas kepada 5.342 peserta dari 116 negara

berkembang dan di saat yang sama, juga telah dilakukan pengembangan kerja sama

triangular.

Salah satu isu dimana Indonesia tidak pernah mundur untuk mendukung dan selalu

memegang komitmennya adalah isu Palestina dalam mencapai kemerdekaannya. Untuk

menunjukkan dukungan yang lebih besar bagi Palestina, satu langkah baru telah diambil di

tahun 2015, yaitu pendirian Konsulat Kehormatan RI di Ramallah. Pejabat Konsul

Kehormatan RI telah ditetapkan dan akan diresmikan pada awal 2016. Selain itu, Indonesia

menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem yang

diselenggarakan pada Desember 2015 di Jakarta. Indonesia terus melanjutkan capacity

building dengan bantuan sebesar US$ 100 juta serta berpartisipasi dalam Conference on

Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) ke-III.

Sementara dukungan Indonesia terhadap Palestina di PBB salah satunya adalah dengan

mendukung keanggotaan Palestina di UNESCO.



Di bidang demokrasi, dalam rangka mengkapitalisasi demokrasi sebagai aset

diplomasi, Indonesia telah menjadi tuan rumah Bali Democracy Forum (BDF) VIII di Bali pada

10-11 Desember 2015 yang dihadiri oleh 250 delegasi dari 89 Negara dan 3 (tiga) organisasi

internasional. Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat peran Institute for Peace and

Democracy (IPD) yang telah melaksanakan 20 program pada tahun 2015.

Di bidang pemajuan dan perlindungan HAM, Indonesia menjadi tuan rumah

pertemuan Komisi HAM Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan tema Pendidikan HAM.

Selain itu, Presiden Joko Widodo terpilih menjadi duta "Impact Champion" dari gerakan

"HeForShe" PBB. Indonesia juga aktif pada Global Leaders Meeting on Gender Equality and

Women Empowerment.

Untuk memperkuat perundingan, Indonesia juga aktif di berbagai forum internasional,

antara lain mengarusutamakan isu vulnerability of domestic migrant workers sebagai korban

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di forum UNODC. Selain itu, telah ditandatangi

MoU antara Indonesia – Uni Emirat Arab di bidang Combatting Human Trafficking.

Sepanjang tahun 2015, mesin diplomasi ekonomi Indonesia bekerja aktif mendorong

ekspor, meningkatkan investasi, dan promosi pariwisata. Diplomasi ekonomi juga diarahkan

untuk memperkuat sistem kerja sama ekonomi bilateral dan regional. Kementerian Luar

Negeri telah menghidupkan dan mengintensifkan pembahasan Comprehensive Economic

Partnership Agreement (CEPA) dengan beberapa negara.

Selama tahun 2015, setidaknya 37 pertemuan dan perundingan Economic Partnership

Agreement dilakukan, antara lain: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA),

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Hong Kong Free Trade

Agreement (AHKFTA), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), dan Regional

Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Diplomasi ekonomi Indonesia pada tahun 2015,

juga terus memanfaatkan peluang pasar non-tradisional baik di Pasifik Selatan, Afrika, Timur

Tengah, Eropa Timur maupun Amerika Selatan dan Karibia. Perdagangan Indonesia ke

beberapa pasar non-traditional pada tahun 2015 meningkat secara signifikan, seperti dengan

Papua Nugini meningkat kurang lebih sebesar 32%, Palestina sebesar 266%, Angola sebesar

57% , El Salvador sebesar 53%, dan Serbia sebesar 31%.

Di bidang investasi, Kementerian Luar Negeri mendorong berbagai upaya untuk

mendorong investasi Indonesia dan menarik investasi asing di beberapa negara melalui

prioritas investasi pada pembangunan infrastruktur maritim, jalan raya, energi, dan

ketahanan pangan. Sementara di bidang pariwisata, upaya meningkatkan wisatawan asing ke

Indonesia dilakukan dengan memberikan fasilitas bebas visa kunjungan singkat untuk 75

negara. Pemberian visa ini akan terus dikaji sesuai kebutuhan dan dalam hal terjadinya

penyalahgunaan bebas visa, Indonesia akan mengambil tindakan tegas, sebagaimana

dilakukan oleh negara lain.

Dalam menjalankan diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri juga telah

memperkuat infrastruktur dan membangun sistem seperti: 1) pembentukan unit diplomasi

ekonomi; 2) peluncuran website http://dkp.kemlu.go.id untuk meningkatkan pemahaman

http://dkp.kemlu.go.id/



terhadap kebijakan perdagangan negara lain; 3) peluncuran website

https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/ untuk memfasilitasi promosi, interaksi dan

penanganan langsung inquiries; 4) peluncuran kemitraan strategis dengan Gulf Cooperation

Council (GCC); dan 5) pembuatan data peraturan perdagangan investasi dari 151 negara

sebagai referensi untuk pemajuan kerja sama perdagangan dan investasi.

Di wilayah concentric circle utama Indonesia, tercapainya ASEAN sebagai satu

komunitas telah menjadi catatan kemajuan sejarah di ASEAN. Selama kurun waktu 2015,

Indonesia juga terus mendorong agar manfaat ASEAN dapat dirasakan oleh rakyat. Indonesia

telah memainkan berbagai peran penting di ASEAN. Di samping itu, Indonesia juga

merupakan penggagas kerja sama maritim dalam konteks EAS dengan menorehkan satu

capaian penting dengan disepakatinya EAS Statement on Enhancing Regional Maritime

Cooperation. Indonesia juga menjadi inisiator penguatan kapasitas ASEAN Institute for Peace

and Reconsiliation (AIPR). Dan tidak kalah pentingnya, Indonesia terus memperjuangkan

penghormatan hak-hak buruh migran dalam ASEAN.

Diplomasi Indonesia juga ditujukan pada penguatan hubungan dengan negara-negara

Pasifik Selatan. Langkah ini sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan Indonesia

bagian timur. Budaya Melanesia merupakan perekat Indonesia dengan negara-negara Pasifik.

Untuk itu selama tahun 2015, Indonesia meningkatkan kehadiran dan kontribusinya pada

forum-forum kerja sama Pasifik Selatan. Hal ini terefleksi dari peran Indonesia menjadi

associate member di Melanesian Spearhead Group (MSG) dan sebagai observer yang aktif

berpartisipasi dalam Pacific Islands Forum (PIF) dan Pacific Islands Development Forum

(PIDF).

Indonesia juga memperkuat kerja sama budaya dengan menjadi tuan rumah

Melanesian Cultural Festival di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penguatan kerja sama

pendidikan juga dilakukan melalui pemberian Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI)

kepada 16 peserta dari 8 negara Pasifik. Indonesia telah melakukan 20 program peningkatan

kapasitas kepada 249 peserta dari 11 negara Pasifik. Di samping itu, Indonesia juga telah

membantu masyarakat Vanuatu dalam menghadapi badai Pam.

Secara keseluruhan, selama tahun 2015 diplomasi Indonesia terus memberi

kontribusi nyata kepada pembangunan dan kepentingan nasional. Tidak kalah pentingnya,

diplomasi Indonesia juga telah memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan perdamaian

dan kesejahteraan dunia.

https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/



II.1 KETERKAITAN RPJMN TAHUN 2015-2019 DENGAN RENSTRA KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2015-2019



II.2 PETA STRATEGI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

NO TUJUAN (T) /

SASARAN STRATEGIS (SS)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

T 1.1 Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh

IKU-1 Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional

Sub IKU 1 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral

Sub IKU 2 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN

Sub IKU 3 Indeks peran Indonesia di dunia internasional

T 1.2 Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

IKU-1 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia

IKU-2 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia

IKU-3 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

SS 2.1.1 Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional

IKU-1 Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri

Sub IKU 1 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

Sub IKU 2 Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intra kawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

Sub IKU 3 Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional

Sub IKU 4 Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional

SS 2.1.2 Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik

IKU-1 Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik

Sub IKU 1 Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

Sub IKU 2 Persentase isu strategis pada Renstra Kemenlu yang mengadopsi masukan publik.

IKU-2 Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB

Nilai manfaat ekonomi,

keuangan dan pembangunan yang optimal melaluihubungan luar negeri

Pemenuhanpelayanan danaspirasi publik


SDM yang berkompeten

Sistem InformasiManajemen yang

Terintegrasi

Anggaranyang optimal

Stak

ehol

ders

Per

spec

tive

In

tern

al B

usin

ess

Proc

ess

Pers

pect

ive

Lear

ning

& G

row

th

Pers

pect

ive

Dukungan dan komitmennasional yang tinggi ataskebijakan luar negeri dan

kesepakatan internasional

Lingkungan kerja yang kondusif

SDM ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA IT ANGGARAN

Kebijakan luar negeri

yang berkualitas

Pelayanan dan

perlindungan WNI dan BHIdan diaspora yang prima

Diplomasi maritim dan perbatasanyang kuat

Diplomasi ekonomiyang kuat

Peran Indonesia di

dunia internasional

yang meningkat

PERUMUSANDIPLOMASI MONITORING DAN

EVALUASI

Monitoringhasil

diplomasi yang efektif

Presiden,DPR, MPRK/L, Pemda, Pemprov,WNI/BHI, Perwakilan Asing, Media, Akademisi, Diaspora, LSM, WNA

Kepemimpinan Indonesia di

ASEAN yang

meningkat

Kepemimpinan dan peranIndonesia dalam kerja sama

internasional yang berpengaruh

T 1.2

T 1.1

SS 2.1.1SS 2.1.2

SS 1.1.6 SS 1.1.1 SS 1.1.2 SS 1.1.3 SS 1.1.4 SS 1.1.5 SS 1.1.7

SS 3.1.1.1SS 3.1.1.2 SS 3.1.1.3 SS 3.1.1.4 SS 3.1.1.5



NO TUJUAN (T) /



SS 1.1.6 Kebijakan luar negeri yang berkualitas

IKU-1 Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan

SS 1.1.1 Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat

IKU-1 Indeks diplomasi maritim dan perbatasan

Sub IKU 1 Jumlah naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang

diplomasi maritim dan perbatasan

Sub IKU 2 Persentase perundingan batas wilayah di laut dan darat yang berhasil diselenggarakan

Sub IKU 3 Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan.

Sub IKU 4 Jumlah forum kerja sama kemaritiman dengan negara lain yang dibentuk

SS 1.1.2 Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat

IKU-1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN

SS 1.1.3 Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat

IKU-1 Indeks peran Indonesia di dunia internasional

Sub IKU 1 Persentase kerja sama bilateral yang disepakati

Sub IKU 2 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

Sub IKU 3 Presentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antarkawasan

Sub IKU 4 Persentase respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular

Sub IKU 5 Persentase dukungan konstituen internasional dan negara sahabat terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia

Sub IKU 6 Jumlah roadmap pencapaian vision 4000 peace keepers

SS 1.1.4

Diplomasi ekonomi yang kuat

IKU-1 Indeks diplomasi ekonomi

Sub IKU 1 Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan

Sub IKU 2 Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi

Sub IKU 3 Jumlah Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi

Sub IKU 4 Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi

Sub IKU 5 Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di forum-forum di tingkat intra dan antarkawasan dan multilateral

Sub IKU 6 Jumlah promosi Trade Tourism Investment and Services (TTIS)

SS 1.1.5


IKU-1 Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora

Sub IKU 1 Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri

Komponen 1 Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan

Komponen 2 Persentase Kasus-kasus Umum yang diselesaikan

Sub IKU 2 Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Komponen 1 Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar negeri

Komponen 2 Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Komponen 3 Persentase Perwakilan Citizen Service di luar negeri yang dibentuk

Komponen 4 Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkan

Komponen 5 Persentase Komunitas WNI yang dibentuk dalam rangka perlindungan WNI/BHI



NO TUJUAN (T) /



Sub IKU 3 Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Komponen 1 Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI

Komponen 2 Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional

Komponen 3 Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI

SS 1.1.7 Monitoring hasil diplomasi yang efektif IKU 1


SS 3.1.1.1 SDM yang berkompeten IKU-1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

SS 3.1.1.2 Organisasi dan tata kelola yang baik

IKU-1 Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu

SS 3.1.1.3 Lingkungan kerja yang kondusif

IKU-1 Indeks kepuasan pegawai

SS 3.1.1.4 Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

IKU-1 Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

IKU-2 Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

SS 3.1.1.5 Anggaran yang optimal IKU-1 Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja



II.3 PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2015

Kode Tujuan (T) /

Sasaran Strategis (SS) Kode Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target 2015

Stakeholders Perspective

T1.1 Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh

IKU-1

T.1.1


89%

T1.2

Nilai manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

IKU-1

T.1.2


78

IKU-2

T.1.2


25

IKU-3

T.1.2


23

SS 2.1.1

Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional

IKU-1

SS 2.1.1

Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri

74%

SS 2.1.2

Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik

IKU-1

SS 2.1.1 Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik 74%

IKU-1

SS 2.1.2

Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB

Top 99

Business Process Perspective

SS 1.1.6

Kebijakan luar negeri yang berkualitas

IKU-1

SS 1.1.6

Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan

93%

SS 1.1.1

Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat

IKU-1

SS 1.1.1 Indeks diplomasi maritim dan perbatasan 86%

SS 1.1.2

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat

IKU-1

SS 1.1.2

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN

90%

SS 1.1.3

Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat

IKU-1

SS 1.1.3 Indeks peran Indonesia di dunia internasional 91%

SS 1.1.4

Diplomasi ekonomi yang kuat IKU-1

SS 1.1.4 Indeks diplomasi ekonomi 79%

SS 1.1.5


IKU-1

SS 1.1.5


67,69%

SS 1.1.7

Monitoring hasil diplomasi yang efektif

IKU-1

SS 1.1.7


10%



Kode Tujuan (T) /

Sasaran Strategis (SS) Kode Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target 2015

Learning and Growth Perspective

SS 3.1.1.1

SDM yang berkompeten IKU-1

SS 3.1.1.1

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

50%

SS 3.1.1.2


IKU-1 SS

3.1.1.2 Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu 60

SS 3.1.1.3

Lingkungan kerja yang kondusif IKU-1

SS 3.1.1.3

Indeks kepuasan pegawai 65%

SS 3.1.1.4

Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

IKU-1 SS

3.1.1.4 Indeks Keamanan Informasi (KAMI) 1,5

IKU-2

SS 3.1.1.4

Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

3,35

SS 3.1.1.5

Anggaran yang optimal IKU-1

SS 3.1.1.5

Persentase penyerapan anggaran dan realisasi kinerja

95%

No. Program Pagu Anggaran

(Rp)

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

4.835.338.909.000,-

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri

338.690.700.000,-

3 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

132.707.243.000,-

4 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa

44.345.059.000,-

5 Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN

60.203.987.000,-

6 Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

544.584.669.000,-

7 Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik 66.467.918.000,-

8 Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

39.117.444.000,-

9 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

136.196.300.000,-

10 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri

25.491.900.000,-

11 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri 28.621.087.000,-

Pagu Anggaran Kemenlu 2015 6.251.765.216.000,-*)

*) Pagu Anggaran saat Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2015

**) Pagu Anggaran Setelah Revisi: Rp. 6.583.527.692.000,-

CAPAIAN KINERJAStakeholders Perspective

BAB IIIAKUNTABILITAS

KINERJA



III.1 CAPAIAN KINERJA : STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

Tujuan (T.1.1)

Kepemimpinan dan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional yang Berpengaruh

Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama Internasional merupakan

amanat dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019

pada Sasaran Utama Bidang Politik Luar Negeri. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2010—

2014), kinerja Kementerian Luar Negeri melalui langkah diplomasi total telah berhasil

memperlihatkan kepemimpinannya, khususnya di ASEAN dan telah menunjukkan

perannya dalam setiap isu global lainnya. Indonesia sebagai negara besar yang merupakan

bagian dari G20 diharapkan dapat terus meningkatkan pengaruhnya dalam hal

kepemimpinan dan peran dalam setiap fora kerja sama internasional untuk 5 (lima) tahun

kedepan.

Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang

berpengaruh menjadi salah satu tujuan Kementerian Luar Negeri yang diharapkan

tercapai di tahun 2019. Pengaruh Indonesia di dunia internasional dimaksudkan dapat

mengarahkan kebijakan aktor lain dalam hubungan internasional pada berbagai isu dalam

lingkup bilateral, regional, dan global. Aktor lain meliputi negara, organisasi internasional,

individu, dan entitas non negara lainnya. Pengukuran pencapaian tujuan Kementerian

Luar Negeri di tahun 2015 dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana posisi pencapaian

tujuan Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015 sebagai proyeksi pencapaian pada

tahun 2019 mendatang.

Pencapaian tujuan Kementerian Luar Negeri “Kepemimpinan dan peran

Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh” sebagai Tujuan 1.1

(T 1.1) diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tingkat pengaruh Indonesia di

dunia internasional”. Pengukuran IKU “Tingkat Pengaruh Indonesia di Dunia

Internasional” terdiri dari 3 (tiga) Sub IKU yang merupakan agregasi dari IKU 1 SS.1.1.1

“Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral” dan IKU 1 SS.1.1.3 “Indeks

Peran Indonesia di Dunia Internasional” dengan penambahan IKU “Persentase

kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral” dengan pembobotan yang berbeda.

Pada tahun 2015, capaian IKU-1 T.1.1 “Tingkat pengaruh Indonesia di dunia

internasional” ditargetkan 89% dengan realisasi sebesar 99,60% dan capaian

111,90%, yang diperoleh dari Sub IKU dan pembobotan sebagai berikut:



“Indonesia greatly influenced ASEAN positions on the Cambodian Conflict and

The South China Sea Dispute” (Pattharapong Rattanasevee,

Burapha University, March 2015,

East Asia Forum Journal

Tabel Capaian T-1.1 Tahun 2015

No Sub IKU Bobot Realisasi

2015 Realisasi

Pembobotan 1 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum

multilateral (Sub IKU-1)

60 97,14% 58,28%

2 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia

yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN.

(Sub IKU-2)

20 96,31% 19,26%

3 Indeks peran Indonesia. (Sub IKU-3) 20 110,24% 22,05%

Realisasi 99,60%

Target 89%

Capaian 111,90%

Dalam pencapaian T 1.1. “Kepemimpinan

dan peran Indonesia dalam kerja sama

internasional yang berpengaruh”,

Kementerian Luar Negeri menghadapi

kendala di antaranya:

1. Dukungan dari negara-negara anggota lain

di organisasi internasional pada usulan

pencalonan Pemerintah Indonesia yang sangat terkait dengan intensitas hubungan

antar negara.

2. Terdapat kesepakatan regional di antara negara-negara anggota untuk mendukung

pencalonan negara yang berasal dari satu kawasan yang sama.

3. Kurangnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga di Indonesia terkait usulan

pencalonan pada suatu organisasi internasional.

4. Perbedaan posisi antar negara-negara ASEAN, khususnya dalam mekanisme ASEAN

yang melibatkan negara mitra ASEAN.

5. Kompleksitas upaya konsolidasi dengan pemangku kepentingan dalam negeri dalam

menyelesaikan berbagai posisi Indonesia terhadap isu internasional di berbagai forum

multilateral maupun dalam menyelesaikan kesepakatan bilateral.

Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri melakukan hal-hal

sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas hubungan Indonesia dengan negara-negara lain dan

meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan nasional.

2. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesatuan, kohesifitas, dan soliditas antar

negara ASEAN, seperti menjadi inisiator, driving force atau sentralitas dan penentu visi

dan misi ASEAN.

Sebagai langkah ke depan Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah

solutif sebagai berikut:

1. Terus berupaya untuk meningkatkan engagement dengan organisasi regional lainnya

dimana Indonesia tidak/belum menjadi anggota.



2. Meningkatkan profil Indonesia terhadap negara-negara yang selama ini belum

memberikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia di berbagai organisasi

internasional.

3. Indonesia perlu memantapkan kepemimpinan di ASEAN untuk tetap menjaga

sentralitas dan keseimbangan antar major powers di kawasan.

Analisis Sub IKU-1 T-1.1: Persentase kepemimpinan Indonesia

pada forum multilateral

Kepemimpinan pada forum multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah

Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya

pertemuan atau menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan, serta Indonesia/WNI

dapat menduduki suatu jabatan strategis pada Organisasi Internasional (OI) yang

Indonesia menjadi anggotanya.

Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta

menyusun kebijakan OI, menyusun dan melaksanakan program-program kerja OI yang

dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional

Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara

berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia.

Selama tahun 2015, realisasi Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum

multilateral sebesar 97,14% dari target 85%, sebagaimana tabel berikut:

Sub IKU-1 T.1.1 Informasi Kinerja Jumlah Nilai

Persentase kepemimpinan Indonesia

pada forum multilateral

Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia

+ jumlah pencalonan yang berhasil

24+10 34

Jumlah pertemuan yang disepakati untuk

dipimpin oleh Indonesia + jumlah

pencalonan yang diusulkan

24+11 35

Realisasi 97,14%

Target 85%

Capaian 114,29%

Beberapa pertemuan yang dipimpin Indonesia pada tahun 2015:

1. Menlu RI terpilih kembali menjadi salah satu co-chair dari Article XIV Conference on Facilitating the Entry into Force of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) bersama Menlu Hungaria, untuk periode 2013-2015.

2. Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan Penasehat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB (Advisory Board UN Counter-Terrorism Center/UN CCT) periode 2015-2018, setelah sebelumnya memegang jabatan yang sama pada tahun 2012-2014. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara kunci untuk isu penanggulangan terorisme.

3. Di bidang lingkungan hidup, Indonesia dipercaya menjadi anggota Board of Green Climate Fund periode 2012-2015

4. Indonesia juga dipercaya menjadi Standing Comittee on Finance UNFCCC periode 2014-2016.

5. Di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), melalui diplomasi Indonesia di bidang kesetaraan gender, pada bulan Juni 2015, Presiden RI Joko Widodo terpilih menjadi duta “Impact Champion” dari gerakan “HeForShe”. HeForShe merupakan sebuah kampanye yang dimotori oleh UN Women untuk mendorong dukungan dan keterlibatan laki-laki dalam upaya mencapai kesetaraan gender.



Pada tahun 2015, tercatat pula kemenangan pencalonan Indonesia di berbagai

forum multilateral sebagai berikut:

i. Terpilihnya Prof. Dr. Rosichon Ubaidillah sebagai anggota Multidisciplinary Expert

Panel pada Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem

Services (IPBES) periode 2015-2017;

ii. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council pada Center for Alleviation

of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA) periode 2015-2018;

iii. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council pada Center for

Sustainable Agricultural Mechanization (CSAM) periode 2015-2018;

iv. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council pada Asian and Pacific

Training Center for Information and Communication Technology for Development

(APCICT) periode 2015-2018;

v. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Steering Committee pada Open Government

Partnership (OGP) periode 2015-2018;

vi. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota International Coordinating Council (ICC) of

the Man and Biosphere (MAB) Programme of the UNESCO periode 2016-2020;

vii. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Intergovernmental Committee for the

Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage Committee)

periode 2015-2019;

viii. Terpilihnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagai

External Auditor pada International Atomic Energy Agency (IAEA) periode 2016-

2017;

ix. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization

(IMO) periode 2016-2017;

x. Terpilihnya Prof. Dr. Edvin Aldrian, B.Eng., MSc. sebagai Vice Chair Working Group

I of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) periode 2016-2021.

Tabel Perbandingan Tahun 2012—2015

Informasi Kinerja Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Jumlah pertemuan yang dipimpin oleh Indonesia di forum multiltateral

10 18 17 24

Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia dalam forum multilateral

7 18 13 24

Realisasi 142,86% 100% 130,77% 100%

Jumlah pencalonan yang berhasil 9 11 9 10

Jumlah pencalonan yang diusulkan 10 15 11 11

Realisasi 90% 73,33% 81,82% 90,91%

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pertemuan yang dipimpin oleh

Indonesia di forum multilateral mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya

peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia yang dianggap memiliki

kapabilitas dan kapasitas dalam menangani berbagai isu internasional. Indonesia juga



“Sebagai teman, AS sangat bangga dengan peran Indonesia yang semakin meningkat,

baik di kawasan maupun di dunia… seperti kepemimpinan di ASEAN”

(Antony Blinken, Wakil Menlu AS, Sept 2015, news.detik.com)

dianggap mampu menjembatani kepentingan diantara negara maju, berkembang, dan

Least Developed Countries (LDCs).

Sedangkan untuk jumlah pencalonan Indonesia yang berhasil, jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya, mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena

meningkatnya dukungan internasional terhadap kepemimpinan Indonesia. Dalam hal ini,

Indonesia dianggap telah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penyelesaian

berbagai isu internasional.

Dalam pencapaian IKU-1 T.1.1, koordinasi masih menjadi kendala utama dalam

pencapaian target IKU 1. Kurangnya koordinasi antara lain dapat terlihat dari

terlambatnya penyampaian pencalonan untuk menduduki jabatan di berbagai organisasi

internasional yang diikuti oleh Kementerian/Lembaga lain. Hal ini menyebabkan

kurangnya waktu bagi Kementerian Luar Negeri untuk melakukan penggalangan

dukungan pencalonan.

Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri senantiasa

melakukan upaya jemput bola untuk mengetahui rencana pencalonan pada berbagai

organisasi internasional yang melibatkan Kementerian/Lembaga lain. Sebagai langkah

solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri perlu meningkatkan citra Indonesia di dunia

internasional melalui peningkatan berbagai kerja sama teknis dalam rangka mendukung

upaya pencalonan Indonesia di dunia internasional.

Analisis Sub IKU-2 dan Sub IKU-3

T-1.1 Untuk Analisis IKU 1 SS 1.1.2 “Persentase

rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima

dalam setiap pertemuan ASEAN” dan IKU 1 SS 1.13

“Indeks Peran Indonesia di Dunia Internasional”

akan dijabarkan melalui analisis pencapaian kinerja

pada Bab III.2 SS 1.1.2 dan Bab III.2 SS 1.1.3.

Laporan Kinerja (LKJ) Tahunan 2015


Tujuan (T.1.2)

Nilai Manfaat Ekonomi, Keuangan

dan Pembangunan yang Optimal

melalui Hubungan Luar Negeri

Selama 5 tahun terakhir, kinerja Kementerian Luar Negeri melalui langkah diplomasi

total telah berhasil memperlihatkan peran dan kepemimpinannya di dunia internasional.

Capaian diplomasi tersebut perlu diukur relevansinya dengan manfaat ekonomi, keuangan,

dan pembangunan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh

masyarakat luas di tanah air.

Presiden terpilih Joko Widodo

mengangkat ekonomi sebagai isu strategis

dalam kebijakan pemerintahannya. Presiden

Joko Widodo memunculkan visi “Trisakti”,

berisi cita-cita membangun bangsa yang

berdaulat di bidang politik, berdikari dalam

ekonomi, dan berkepribadian dalam sosial

budaya. Trisakti pada intinya adalah ajaran

dasar bagaimana membangun karakter bangsa

Indonesia atau “nation character building”,

sebuah konsep pembangunan yang pertama

kali diperkenalkan Soekarno pada tahun 1963.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode

2014 – 2019 dalam bidang ekonomi yang merupakan prioritas diplomasi Indonesia dan salah

satu pilar penopang kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-

besarnya untuk kesejahteraan rakyat, Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, dalam

pernyataan pers tanggal 29 Oktober 2014 menyebut setidaknya lima pilar diplomasi ekonomi

yang harus dilakukan Kementerian Luar Negeri guna menopang kemandirian ekonomi

nasional. Pertama, pentingnya Kementerian Luar Negeri melakukan perluasan dan

peningkatan akses pasar produk Indonesia secara bilateral, regional maupun internasional.

Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri perlu mendorong perubahan mindset para

diplomatnya agar lebih aktif melakukan diplomasi ekonomi bahkan terjun langsung

dilapangan. Kedua, penguatan kapasitas dan sumber daya perwakilan RI di pasar non-

tradisional, atau “untapped market”. Upaya penggarapan pasar non tradisional tidak berarti

meninggalkan pasar tradisional yang telah dilakukan. Ketiga, mendorong investasi asing pada

sektor prioritas Indonesia, serta melindungi investasi Indonesia di luar negeri. Keempat,

pemanfaatan ASEAN Economic Community (AEC). Kelima, diplomasi maritim yang terkait

dengan perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan kekayaan laut sebagai bagian dari

pilar ekonomi guna mendorong kemandirian ekonomi nasional.

Nilai investasi negara-negara asing, total nilai perdagangan, dan jumlah wisatawan mancanegara merupakan kinerja atau outcome dari pelaksanaan politik luar negeri, sebagai kontribusi atas upaya bersama dalam meningkatkan nilai perdagangan dan investasi asing. Komponen ini diberi bobot yang relatif tidak terlalu besar karena merupakan hasil kinerja banyak stakeholders di dalam dan luar negeri negeri seperti Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata, dan para pengusaha di tanah air serta perwakilan RI di luar negeri.



Pencapaian Tujuan Kementerian Luar Negeri “Nilai manfaat ekonomi, keuangan

dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri” sebagai Tujuan 1.2 diukur

dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu:

Tabel Capaian T-1.2 Tahun 2015

No IKU Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

1 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan

nilai perdagangan dengan Indonesia. (IKU-1)

78 negara

67 negara

85,90%


nilai investasi asing dengan Indonesia. (IKU-2)

25 negara

16 negara 64%


jumlah wisatawan mancanegara dengan Indonesia. (IKU-3)

23 negara

5 negara

21,73%

Rata-rata Capaian T-1.2 57,21%

Analisis IKU-1 T.1.2: Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai

perdagangan dengan Indonesia

Selama tahun 2015, jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai

perdagangan dengan Indonesia sebesar 67 negara dari target 78 negara dengan capaian

85,90% sebagaimana tabel berikut:

No. Negara Jan-Sep 2014

Dalam Ribu USD Jan-Sep 2015

Dalam Ribu USD Peningkatan

Wilayah Asia Pasifik dan Afrika

1 Azerbaijan -2,073,408.90 -1,131,456.30 45,43%

2 Bhutan 328.70 533.10 62,17%

3 India 6,865,232.60 7,643,189.80 11,33%

4 Kazakhstan -14,543.70 -7,555.00 48,05%

5 Nepal 14,377.90 23,595.20 64,11%

6 Aljazair -150,873.00 -99,922.20 33,77%

7 Arab Saudi -3,996,520.00 -1,132,301.30 71,67%

8 Bahrain -94,740.20 26,739.60 128,22%

9 Irak 55,341.00 77,419.70 39,90%

10 Kuwait -1,119,048.50 -473,735.90 57,67%

11 Lebanon 59,970.60 68,236.10 13,78%

IKU-1 T.1.2 Informasi Kinerja Jumlah

Jumlah negara akreditasi yang

mencapai target peningkatan nilai

perdagangan dengan Indonesia

Jumlah negara akreditasi di wilayah Asia Pasifik dan Afrika

dengan peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia

minimal 5%

43 negara

Jumlah negara akreditasi di wilayah Amerika dan Eropa

dengan peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia

minimal 2%

24 negara

Total Realisasi 67 negara

Target 78 negara

Capaian 85,90%






12 Maroko -46,304.10 -38,896.70 16,00%

13 Oman 36,079.00 59,208.60 64,11%

14 Palestina 602.20 2,381.60 295,46%

15 Qatar -1,290,883.50 -525,031.10 59,33%

16 Brunei Darussalam -507,199.10 -36,861.60 92,73%

17 Kepulauan Marshall -2,062.70 5,014.30 343,09%

18 Kerajaan Tonga 2,933.30 3,231.10 10,15%

19 Laos -47,861.10 6,102.50 112,75%

20 Malaysia -804,241.10 -679,151.60 15,55%

21 Mongolia -13,376.70 3,615.00 127,02%

22 Papua Nugini 108,457.00 162,134.40 49,49%

23 Samoa 3,327.20 5,005.20 50,43%

24 Selandia Baru -332,903.40 -166,770.50 49,90%

25 Singapura -7,114,448.00 -4,468,967.00 37,18%

26 Thailand -3,365,769.00 -2,043,028.20 39,30%

27 Viet Nam -816,043.60 -340,058.50 58,33%

28 Republik Afrika Tengah -13.890,7 -5.819,5 58,10%

29 Burkina Faso -52.009,6 -37.544,0 27,81%

30 Burundi 135,7 145,2 7,00%

31 Chad -4.683,7 236,8 105,06%

32 Ethiopia 17.440,1 29.237,9 67,65%

33 Kamerun -3.988,4 563,5 114,13%

34 Kenya 149.233,3 163.147,4 9,32%

35 Komoro 2.331,2 2.767,8 18,73%

36 Lesotho -796,4 -114,5 85,62%

37 Mali -48.818,9 -36.685,3 24,85%

38 Mozambik 55.788,8 76.928,7 37,89%

39 Nigeria -2.156.617,6 -648.496,3 69,93%

40 Pantai Gading -95.460,1 -61.250,2 35,84%

41 Senegal 59.222,7 71.616,1 20,93%

42 Swaziland -1.361,8 223,4 116,41%

43 Tanzania 134.181,2 181.607,8 35,35%

Wilayah Amerika dan Eropa

1 El Salvador 8,325.0 12,723.1 52.83%

2 Guatemala 25,983.5 48,226.6 85.60%

3 Honduras 5,744.3 8,126.2 41.47%

4 Panama 112,167.4 114,643.6 2.21%

5 Bahamas 610.4 1,005.00 64.65%






6 Bolivia 6,343.7 12,590.6 98.47%

7 Haiti 62,543.6 74,647.1 19.35%

8 Kuba 2,783.6 4,667.3 67.67%

9 St.Kitts & Nevis 405.6 1,250.0 208.19%

10 St.Vincent & The Grenadines 143.1 584.0 308.11%

11 Denmark 297,987.80 313,670.10 5.26%

12 Irlandia 119,945.30 122,390.40 2.04%

13 Swedia 634,603.40 656,380.80 3.43%

14 Vatikan 154.60 166.00 7.37%

15 Belarus 147,860.9 167,655.90 13.39%

16 Ceko 22,110.5 49,270.90 122.84%

17 Kroasia 29,580.7 32,711.80 10.58%

18 Latvia 37,681.3 42,022.00 11.52%

19 Lithuania 23,929.1 35,627.70 48.89%

20 Moldova 8,360.8 12,507.70 49.60%

21 Montenegro 1,591.3 2,067.20 29.91%

22 Serbia 9,338.0 12,231.80 30.99%

23 Slovakia 21,558.4 33,687.90 56.26%

24 Slovenia 63,401.4 77,409.10 22.09%

Sumber: Kementerian Perdagangan dan BPS

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia

pada 2015 mengalami surplus 7,51 miliar dolar AS. Surplus ini mengakhiri rentetan defisit

yang terjadi sejak 2012. Neraca perdagangan Indonesia pada 2012 tercatat defisit 1,66 miliar

dolar AS. Defisit berlanjut di 2013 sebesar 4,07 miliar dolar AS. Sedangkan tahun 2014 defisit

2,19 miliar dolar AS. Sehingga dalam empat tahun terakhir, kinerja perdagangan 2015 paling

tinggi.

Kinerja ekspor dan impor sebenarnya mengalami penurunan pada tahun lalu. Namun,

penurunan impor lebih besar ketimbang ekspor. Kinerja ekspor mencapai 150,2 miliar dolar

AS atau turun 14,62 persen. Sedangkan nilai impor mencapai 142,74 miliar dolar AS atau

turun 19,89 persen.

Dalam pencapaian IKU-1 T.1.2, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala

seperti akses ke beberapa pasar tertentu yang memerlukan standarisasi dan mutu baku yang

tinggi serta perlu memenuhi regulasi setempat. Selain itu kegiatan promosi perdagangan di

pasar prospektif kadang kala sulit diikuti oleh para pelaku usaha karena besarnya biaya yang

mereka butuhkan, serta faktor terbatasnya informasi terkait potensi pasar prospektif

tersebut.

Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah

melakukan beberapa langkah solutif dengan menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan hasil market intelligence dari perwakilan Indonesia di luar negeri

sebagai masukan dalam pengembangan produk, identifikasi peluang pasar, informasi



kebutuhan produk, mengetahui hambatan perdagangan, serta sistem jaringan logistik dan

distribusi, dalam menentukan dan menyusun strategi yang tepat dan efektif;

2. Melakukan program promosi yang terpadu dan tersinergi, baik antarkementerian

pemerintah, maupun sektor pelaku usaha dan pelaku ekspor melalui pameran dagang,

misi dagang, instore promotion, buying mission dan misi pembelian serta

menyelenggarakan pameran internasional di dalam negeri misalnya Trade Expo

Indonesia, agar jumlah pelaku usaha yang dapat ikut lebih banyak dengan biaya yang

relatif lebih murah;

3. Membangun pusat-pusat promosi di negara akreditasi baik yang dilakukan oleh

pemerintah maupun mendorong keikutsertaan/partisipasi swasta sebagai Windows of

Indonesia/ etalase produk Indonesia langsung di negara target pasar, baik melalui House

of Indonesia, Inkubasi Bisnis, Trading House, Indonesia Inc., Windows of Indonesia (WOI)

dan Permanent Trade Display;

Analisis IKU-2 T.1.2: Jumlah negara akreditasi yang mencapai target

peningkatan nilai investasi asing dengan Indonesia

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada

tahun 2015 jumlah foreign direct investment (FDI) yang ditanam ke Indonesia adalah sebesar

Rp. 365,9 triliun atau naik sebesar 19,2% dibandingkan tahun 2014. Pencapaian tersebut

berhasil dibukukan ditengah-tengah kondisi perekonomian dunia yang bertumbuh relatif

lamban di tahun 2015. Secara umum, investor masih memiliki kepercayaan yang baik

terhadap kondisi fundamental politik dan ekonomi Indonesia serta memandang Indonesia

sebagai negara yang memiliki prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang

menjanjikan.

Di samping itu, Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk

mempermudah investasi. Di bidang perizinan, setelah peluncuran layanan online dan

pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pusat, telah dirilis layanan izin investasi tiga jam dengan

delapan produk perizinan plus surat keterangan booking lahan. Selain itu, Pemerintah juga

sudah mengeluarkan berbagai paket kebijakan yang diharapkan mendorong investasi.

Selama tahun 2015, jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai

investasi asing dengan Indonesia sebesar 17 negara dari target 25 negara dengan capaian

68%, sebagaimana tabel berikut:


Jumlah negara akreditasi yang mencapai

target peningkatan nilai investasi asing

ke Indonesia

Jumlah negara akreditasi di wilayah Asia Pasifik dan

Afrika dengan peningkatan nilai investasi asing ke

Indonesia minimal 3%

11 negara

Jumlah negara akreditasi di wilayah Amerika dan Eropa

dengan peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia

minimal 2%

5 negara


Target 25 negara

Capaian 64%



PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA BERDASARKAN LAPORAN KEGIATAN

PENANAMAN MODAL (LKPM) DI KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA SERTA

AMERIKA DAN EROPA TRIWULAN III 2014 DAN 2015

NO. Negara

Q3 2014 Q3 2015 Peningkatan (%)

P I P I P I

KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

1 MALAYSIA / Malaysia 102 266.6 206 322.9 101.96% 21.14%

2 ARAB SAUDI / Saudi

Arabia 3 0.6 9 0.6 200.00% 6.32%

3 INDIA / India 41 5.4 63 18.1 53.66% 235.99%

4 JEPANG / Japan 238 499.7 399 917.3 67.65% 83.58%

5 KOREA SELATAN / South

Korea 244 97.2 531 214.8 117.62% 120.91%

6 R. R. CHINA / People's

Republic of China 150 97.6 300 245.8 100.00% 151.82%

7 AUSTRALIA / Australia 67 19.5 109 32.9 62.69% 69.03%

8 KEP. MARSHALL / Marshall

Islands 2

1.6 2 12.1 0.00% 651.23%

9 SELANDIA BARU / New

Zealand 3 0.2 7 2.2 133.33% 804.16%

10 SEYCHEL / Seychelles 3 3.4

8 7.9 166.67% 131.90%

11 SOMALIA / Somalia 1 0.2 3 0.4 200.00% 100.00%

KAWASAN AMERIKA DAN EROPA

1 ITALIA / Italy

8

1.0

34 91.9 325% 9024%

2 LUXEMBOURG /

Luxembourg

4

21.7

9 22.6 125% 4%

3 PERANCIS / France

36

18.4

51 29.0 42% 58%

4 SPANYOL / Spain

11

1.8

19 25.3 73% 1292%

5 SWISS / Switzerland

20

2.3

30 14.7 50% 544%

Keterangan:

P: Jumlah Proyek Investasi

I: Nilai Investasi (Dalam Juta Dollar AS)

Sumber: BKPM

Dalam pencapaian IKU-2 T.1.2, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di

antaranya, yaitu para pelaku usaha di kawasan Amerika dan Eropa masih banyak yang

memberikan prioritas investasinya di wilayah dengan geografis yang terdekat, seperti Eropa

Tengah dan Timur, atau Amerika Selatan. Sedangkan, Indonesia secara geografis cukup jauh

yang berdampak terhadap biaya operasional khususnya transportasi yang mahal. Selain itu,

masalah regulasi perizinan dan ketenagakerjaan membuat Indonesia kurang dapat bersaing

di antara negara-negara di ASEAN.




melakukan beberapa langkah solutif dengan meningkatkan promosi investasi bekerja sama

dengan K/L teknis yang difokuskan pada prioritas pemerintahan di tiga sektor utama

pembangunan infrastruktur, ketahanan energi, dan ketahanan pangan, sebagaimana yang

ditargetkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Analisis IKU-3 T.1.2: Jumlah negara akreditasi yang mencapai target

peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dengan Indonesia

Selama tahun 2015, Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan

jumlah wisatawan mancanegara dengan Indonesia sebesar 5 dari target 23 negara dengan

capaian 21,74%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dari Kawasan Aspasaf dan Amerop

Bulan Januari-Oktober 2014 dan Januari-Oktober 2015

No. Kebangsaan 2014 2015 Pertumbuhan (%)

Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

1. RRT 813.642 966.988 18,85%

2. Mesir 6.636 8.128 22.48%

Kawasan Amerika dan Eropa

3. Inggris 195.201 225.214 15,38

4. Amerika Serikat 195.300 206.646 5,18

5. Jerman 155.162 166.563 7,35

Sumber: Kementerian Pariwisata


Jumlah negara akreditasi yang mencapai

target peningkatan jumlah wisatawan

mancanegara ke Indonesia

Jumlah negara akreditasi di wilayah Asia Pasifik dan

Afrika dengan peningkatan jumlah wisatawan

mancanegara ke Indonesia minimal 15%

2 negara (RRT

& Mesir)

Jumlah negara akreditasi di wilayah Amerika dan

Eropa dengan peningkatan jumlah wisatawan

mancanegara ke Indonesia minimal 5%

3 negara

(Inggris, AS,

Jerman)


Target 23 negara

Capaian 21,74%



Tabel Jumlah Wisatawan dari Kawasan Asia Pasifik dan Afrika ke Indonesia

Kebangsaan 2012 2013 2014

Asia Pasifik 6,376,166 6,943,413 7,475,049

Brunei Darussalam 16,423 16,932 19,078

Malaysia 1,269,089 1,380,686 1,418,256

Filipina 236,866 247,573 248,182

Singapura 1,324,706 1,432,060 1,559,044

Thailand 114,867 125,059 114,272

Vietnam 5 33,598 43,249 48,018

Hongkong 81,782 95,258 94,560

India 196,983 231,266 267,082

Jepang 463,486 497,399 505,175

Korea 328,989 351,154 352,004

Pakistan1 5,330 6,281 7,057

Bangladesh 5,998 8,132 13,891

Sri Lanka 8,786 8,288 8,760

Taiwan 217,708 247,146 220,328

RRT / Cina 726,088 858,140 1,052,705

Australia 952,717 983,911 1,145,576

Selandia Baru 59,606 67,852 79,380

Asia Pasifik Lainnya 333,144 343,027 321,682

Lainnya (Timur Tengah dan Afrika)

181,692 230,046 261,589

(Sumber : Badan Pusat Statistik)

Tabel Jumlah Wisatawan dari Kawasan Amerika dan Eropa ke Indonesia

Negara Asal 2012 2013 2014

Amerika Serikat 217.599 236.375 246.397

Inggris 219.726 236.794 244.594

Perancis 184.273 201.917 208.537

Jerman 158.212 173.470 184.463

Belanda 152.749 161.402 168.494

Eropa Lainnya 98.086 111.976 122.566

Rusia 99.448 99.872 94.345

Kanada 58.245 65.385 68.432

Italia 46.651 56.705 62.265

Spanyol 34.991 39.383 47.376

Negara Asal 2012 2013 2014

Amerika Lainnya 36.681 41.813 46.391

Swiss 37.756 43.906 45.567

Belgia 28.243 34.414 33.601

Swedia 26.097 29.281 32.308

Denmark 21.168 22.890 22.577

Austria 19.120 21.645 20.599

Portugal 15.406 18.194 17.675

Norwegia 17.118 18.174 17.253

Finlandia 15.035 15.074 15.332

Total 1.486.604 1.628.670 1.698.772 (Sumber: Badan Pusat Statistik, per 14 Desember 2015)



Jumlah wisatawan mancanegara asal RRT meningkat pesat pada tahun 2015 karena

tingkat ekonominya membaik, masyarakat banyak yang melancong keluar dan berbisnis di

Indonesia. Walaupun jumlah wisman asal RRT meningkat cukup pesat, Indonesia masih

menempati urutan ke-4 negara tujuan wisman asal RRT di ASEAN setelah Thailand, Singapura,

dan Malaysia. Salah satu kendala dalam menjaring wisman asal RRT adalah kapasitas direct

flight yang terbatas karena kunjungan wisman masih relatif kecil. Dari 17 kota potensial di

RRT, hanya 6 kota yang memiliki direct flight ke Indonesia, berbeda jauh dengan kondisi

aksesibilitas udara dari RRT ke Thailand, Singapura maupun Malaysia.

Tabel Negara Tujuan Wisman Asal RRT di ASEAN

(Jumlah penumpang moda transportasi udara)

Berdasarkan laporan Travel and Tourism Competitiveness Report (TTCR) tahun 2015,

daya saing pariwisata Indonesia menempati urutan 50 dari 141 negara dan bahwa hampir

keempat belas pilar daya saing Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN. Skor

secara keseluruhan yang diperoleh Indonesia dalam penilaian tersebut adalah 4,04 dari skala

7. Indonesia memiliki natural and cultural resources yang sangat bagus sehingga memperoleh

skor yang baik. Economic gap juga membantu dalam daya saing Indonesia dalam price

competitiveness.

Masalah dan kendala sektor pariwisata Indonesia yang perlu penanganan yang serius

adalah promosi, infrastruktur (infrastruktur pariwisata, infrastruktur transportasi udara dan

darat dan infrastruktur Information and Communication Technology-ICT), kesehatan dan

kebersihan, keberlanjutan lingkungan, iklim usaha/investasi, keterbukaan internasional,

lingkungan bisnis dan sumber daya manusia. Untuk itu, Indonesia perlu terus meningkatkan

segala upaya untuk mendorong sektor pariwisata yang seharusnya menjadi salah satu faktor

pendongkrak ekonomi Indonesia mengingat melimpahnya potensi wisata yang dimiliki oleh

Indonesia.



Dalam pencapaian IKU-3 T.1.2, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala

diantaranya seperti kurangnya pembuatan media informasi promosi (misalnya brosur, CD)

dalam bahasa setempat selain dalam bahasa Inggris, belum banyak dikenalnya oleh

wisatawan mancanegara branding Wonderful Indonesia yang baru diperkenalkan 1 tahun

terakhir ini sebagai keragaman destinasi wisata Indonesia. Lalu, kurang sinergisnya

koordinasi antara pemangku kepentingan dalam promosi pariwisata, dimana masih terdapat

promosi-promosi daerah atau yang dilakukan pihak swasta secara terpisah tanpa koordinasi

terlebih dahulu dengan Kementerian Pariwisata agar lokasi, rancangan booth, dan tema

promosi dapat terintegrasi sebagai kesatuan promosi Indonesia. Semakin berkembangnya

penggunaan teknologi media sosial oleh turis dalam perjalanan wisata namun tidak

diimbangi dengan pemanfaatan aplikasi media sosial di Indonesia dalam mempromosikan

pariwisata seperti facebook, twitter, youtube, blog, dan lain sebagainya dalam strategi promosi

destination branding baik oleh pusat maupun daerah juga merupakan kendala dalam

mempromosikan potensi pariwisata Indonesia.

Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri juga menghadapi kendala dalam perolehan

data kunjungan wisatawan dan data visa di Perwakilan RI yang dimaksudkan untuk tujuan

wisata tidak terkoneksi ke pusat. Selain itu, pada tahun 2015 terdapat beberapa bencana alam

yang mengakibatkan menurunnya jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia,

antara lain karena Gunung Raung, Gunung Bromo, dan masalah asap di Pulau Sumatera dan

Kalimantan.


melakukan beberapa langkah solutif dengan senantiasa menyampaikan masukan dan saran

kepada pemangku kepentingan terkait saran upaya promosi wisata, baik dalam bentuk

peningkatan familiarization trip ke Indonesia bagi awak media dan tour operator, pengemasan

paket-paket wisata yang menarik dengan harga kompetitif, serta pembuatan media informasi

promosi (misalnya brosur, CD) bahasa Inggris dan bahasa setempat. Kementerian Luar Negeri

juga berupaya meningkatkan promosi pariwisata melalui strategi promosi “all-in” yang

tertuang dalam Trade, Tourism, and Investment (TTI). Strategi ini melibatkan semua

pemangku kepentingan terkait serta pelaku usaha pariwisata yang meliputi travel agents,

perusahaan penerbangan, dan industri perhotelan.



Upaya-upaya lain untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia

juga perlu terus digalakkan dengan melakukan revitalisasi serta penambahan infrastruktur

pendukung pariwisata seperti hotel dan layanan kesehatan, penambahan jadwal dan rute

penerbangan langsung ke Indonesia, serta penambahan perjanjian bebas visa dengan negara-

negara yang dinilai memiliki potensi besar sebagai penyumbang wisatawan.



Sasaran Strategis (SS-2.1.1)

Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional

Pengukuran dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri

dan kesepakatan internasional untuk melihat sejauh mana kesepakatan kerja sama pada

tingkat bilateral, regional, maupun multilateral telah ditindaklanjuti pada tingkat nasional.

Selain itu, pengukuran ini diperlukan agar Kementerian Luar Negeri dapat melakukan

monitoring dan follow up terhadap kesepakatan kerja sama dan melakukan koordinasi

dengan K/L teknis terkait untuk memastikan bahwa kesepakatan yang ada ditindaklanjuti

oleh pemangku kepentingan terkait.

Sebagai konsekuensi dari adanya kesepakatan-kesepakatan internasional yang dibuat

secara tertulis antara Pemerintah RI dengan negara-negara mitra secara bilateral, regional,

maupun multilateral, maka ada hak dan kewajiban dari seluruh stakeholders untuk

melaksanakan isi-isi dari kesepakatan-kesepakatan tersebut baik berupa pelaksanaan dan

juga melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap hukum dan peraturan-peraturan

nasional Indonesia. Stakeholders dalam negeri meliputi pemangku kepentingan nasional yang

merupakan segenap pihak dalam negeri yang memiliki kepentingan dan terkait dengan isu

hubungan luar negeri, di antaranya kementerian/lembaga teknis terkait, organisasi bisnis,

dan sebagainya.

Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Dukungan dan komitmen

nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional” sebagai

Sasaran Strategis 2.1.1 diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) IKU-1 SS 2.1.1 yaitu

“Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders

dalam negeri” dengan 4 (empat) Sub IKU. Pada tahun 2015, capaian kinerja IKU-1 SS-2.1.1

ditargetkan 74% realisasi 103,60% dengan capaian 140%, (batas toleransi capaian 120%)

sebagai berikut :

Tabel Capaian SS-2.1.1 Tahun 2015


2015 Realisasi

Pembobotan 1 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh

stakeholders dalam negeri (Sub IKU-1) 40 108,33% 43,33%

2 Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intra kawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri. (Sub IKU-2)

30 102,94% 30,88%

3 Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional. (Sub IKU-3)

20 96,94%

19,39%

4 Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional. (Sub IKU-4)

10 100% 10%

Realisasi 103,60%

Target 74%

Capaian 140%

Batas Toleransi Capaian 120%



Dalam pencapaian kinerja SS-2.1.1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di

antaranya:

1. Masih terdapat perbedaan pandangan dan posisi antara pemangku kepentingan nasional

serta kurangnya koordinasi antara K/L dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya di

Pemerintah Daerah.

2. Keterbatasan konektivitas baik transportasi udara maupun laut ke wilayah kawasan yang

relatif sulit dijangkau.

3. Ketidaksiapan K/L teknis dan Pemerintah Daerah terkait dalam pelaksanaan kesepakatan

yang telah dicapai secara bilateral maupun regional serta ketidaksiapan data dari

Pemerintah Daerah di Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi dan investasi

di daerah.

4. Perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dikarenakan adanya perubahan

kepemimpinan.

5. Kurangnya komitmen K/L teknis terkait termasuk Pemerintah Daerah dalam

menindaklanjuti kesepakatan.

6. Ketidakjelasan penjuru/focal point di daerah dalam memfasilitasi minat kerja sama

ekonomi dan investasi.

7. Kurang kuatnya koordinasi nasional dan belum masuknya ASEAN sebagai isu lintas

sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Nasional.

8. Kurangnya komitmen stakeholders dalam menindaklanjuti finalisasi dokumen

kesepakatan yang telah ditandatangani.

9. Secara umum, koordinasi dalam negeri masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan

diplomasi multilateral padatahun 2015. Hal ini antara lain terlihat dalam penanganan

kasus di Dispute Settlement Body (DSB) WTO dan implementasi sejumlah kesepakatan

multilateral pada tingkat nasional yang berjalan lambat.

10. Pada tahun 2015 juga terdapat perubahan nomenklatur pada sejumlah Kementerian yang

menjadi kendala tersendiri dalam upaya koordinasi untuk menentukan posisi Indonesia

terhadap isu-isu multilateral yang berkembang.

11. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga masih menjadi kendala dalam

upaya diplomasi multilateral. Sebagai contoh tidak tersedianya anggaran yang cukup

untuk kepentingan pembelaan maupun klaim prosiding sengketa WTO menjadi hambatan

yang perlu segera mendapat perhatian mengingat semakin banyaknya kebijakan

Pemerintah Indonesia yang menjadi agenda pembahasan di berbagai Komite di WTO.

Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri melakukan hal-hal

sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dan mengenai kesepakatan yang telah dicapai

antara Pemerintah RI dengan negara mitra baik secara bilateral maupun regional;

2. Memperkuat Setnas ASEAN Indonesia untuk menjalin koordinasi dan kerja sama dengan

pemangku kepentingan yang lain;

3. Memberikan advokasi dan capacity building kepada para pengusaha di tingkat nasional

dan daerah serta kepada pengrajin dan petani mengenai standar-standar yang diperlukan;

4. Meningkatkan komunikasi antar K/L dalam rangka penguatan koordinasi;

5. Meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi program kerja yang sudah dan akan

dilaksanakan.



Sebagai langkah ke depan Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah

solutif sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan penguatan mekanisme koordinasi dengan K/L teknis dan Pemda

yang terkait;

2. Peningkatan kualitas sosialisasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan termasuk

pengusaha, pengrajin, dan petani yang terkait;

3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Kementerian Luar Negeri sebagai focal

point penyelenggaraan hubungan luar negeri dalam memahami masalah-masalah teknis

yang terdapat dalam kesepakatan bilateral, regional dan multilateral.

Sub IKU 1 IKU-1 SS.2.1.1. Persentase kesepakatan kerja sama

bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

Selama tahun 2015, persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti

oleh stakeholders dalam negeri sebesar 108,33 dari target 70% dengan capaian 154,76%

(batas toleransi capaian 120%) sebagaimana tabel berikut:

Beberapa kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara mitra yang ditindaklanjuti

oleh stakeholders dalam negeri antara lain:

1. Kunjungan Ahli Pertanian dan Peternakan Sapi Argentina ke Kupang, 1-3 September

2015 dan ke Lembang, 3-5 September 2015 untuk mengimplementasikan MoU Kerja

Sama Pertanian RI-Argentina, Jakarta, 17 Januari 2013.

2. Revitalisasi Kerja Sama Sister City Padang-Hildesheim, Jerman, 19-22 Juni 2015

menindaklanjuti Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the

Government of the Federal Republic of Germany regarding Technical Cooperation, yang

ditandatangani di Jakarta, 9 April 1984.

3. Agreed Minutes “The Second Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation

between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam” pada 25 Juni

2015, yang ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Pertemuan Teknis ke-7 Penetapan

Batas ZEE RI-Viet Nam, Desember 2015. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari

Sidang Komisi Bersama RI-Viet Nam pada Sidang ke-1 Komisi Bersama RI-Viet Nam, 25-

26 Juli 2012.

4. Pertemuan The 14th Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC)

between Malaysia and The Republic of Indonesia tanggal 9-10 Oktober 2015 dengan hasil

kedua pihak menyepakati peningkatan hubungan dan kerja sama di bidang

perdagangan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari The 13th Meeting of the Joint

Sub IKU 1 IKU-1 SS-2.1.1 Informasi Kinerja Jumlah Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/diimplementasikan

182

Jumlah rencana kesepakatan yang akan ditindaklanjuti/diimplementasikan

168

Realisasi 108,33% Target 70%

Capaian 154,76%




Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) between The Republic of Indonesia and

Malaysia, Jakarta 2 Desember 2013.

5. Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the

People’s Republic of China and The Republic of Indonesia sebagai tindak lanjut dari Joint

Statement on Strategic Comprehensive Partnership between the People’s Republic of China

and the Republic of Indonesia, 26 Maret 2015. Kesepakatan tersebut merupakan hasil

kunjungan kenegaraan Presiden RI ke RRT pada tanggal 26-28 Maret 2015 untuk

menindaklanjuti:

a. Kerja sama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung;

b. Indonesia bergabung dalam AIIB;

c. Kerja sama SAR antara BASARNAS dan Kementerian Perhubungan RRT;

d. Penandatanganan MoU pendirian rumah budaya Indonesia di RRT dan sebaliknya.

Sub IKU 2 IKU-1 SS.2.1.1. Persentase prakarsa/rekomendasi pada

forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti oleh

stakeholders dalam negeri.

Selama tahun 2015, Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama

intrakawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri sebesar 102,94% dari

target 60%, dengan capaian 171,57% (batas toleransi capaian 120%) sebagaimana tabel

berikut:

Beberapa prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intra kawasan yang

ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri pada tahun 2015 antara lain:

1. Berdasarkan rekomendasi pada pertemuan-pertemuan JWG, JEM, dan JIC untuk menuju

penerbitan FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) License, telah

diselenggarakan outreach programme dengan tema “SVLK Indonesia dan FLEGT-VPA RI-

Uni Eropa: Praktik Terbaik dan Katalisator Ekspor Kayu Indonesia”, 27 Agustus 2015 di

Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Kota

(Pemkot) Surakarta dan Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 3 (MFP3).

2. Outreach Program mengenai "Penguatan Kerja Sama Indonesia dalam kerangka FEALAC

dan ASEM telah dilaksanakan di Surabaya, 11-13 November 2015. Kegiatan ini perlu

Sub IKU 2 IKU-1 SS-2.1.2 Informasi Kinerja Jumlah

Persentase prakarsa/rekomendasi

pada forum kerja sama intrakawasan

yang ditindaklanjuti oleh stakeholders

dalam negeri

Jumlah realisasi

prakarsa/rekomendasi Indonesia di

Forum Kerja sama Intrakawasan yang

ditindaklanjuti

35

Jumlah rencana


Forum Kerja sama Intrakawasan yang

ditindaklanjuti

34

Realisasi 102,94

Target 60%

Capaian 171,57%




untuk mendiseminasikan hasil-hasil kesepakatan rangkaian 7th Foreign Ministers Meeting

(FMM VII) 2015 di San Jose, Kosta Rika, 18-22 Agustus 2015, terutama penunjukkan

Indonesia sebagai Co-Chair untuk FEALAC Working Group on Trade, Investment, Tourism,

Small and Medium Enterprises (WG TTISMEs) Kawasan Asia Timur periode 2015-2017,

serta kesepakatan 12th ASEM Foreign Ministers Meeting (FMM 12) di Luksemburg, 5-6

November 2015. Hal ini bermanfaat guna meningkatkan pemahaman pemerintah daerah,

pelaku usaha, dan kalangan akademisi di Provinsi Jawa Timur mengenai potensi dan

peluang kerja sama Indonesia dengan negara-negara FEALAC dan negara-negara mitra

ASEM.

3. KTT Asia Afrika tahun 2015 dalam rangka Peringatan ke-60 Asia Afrika dan Peringatan

ke-10 Kemitraan Strategis Asia Afrika (New Asian-African Strategic Partnership/NAASP).

Hasil KTT KAA adalah Penguatan kerja sama kawasan Asia Afrika dalam kerangka NAASP,

khususnya dalam isu-isu yang menjadi perhatian bersama, antara lain isu perdagangan

dan investasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, lingkungan hidup dan peningkatan

people to people contact. Berbagai komitmen kerja sama konkrit tertuang dalam tiga

kesepakatan hasil KTT Asia Afrika, yakni Bandung Message, Reinvigorating the New Asian-

African Strategic Partnership dan Declaration on Palestine.

Sub IKU 3 IKU-1 SS.2.1.1. Persentase saran kebijakan yang disetujui

untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional

Selama tahun 2015, persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan

kesepakatan ASEAN di tingkat nasional sebesar 96,94% dari target 97%, dengan capaian

99,94% sebagaimana tabel berikut:

Sub IKU 3 IKU-1

SS-2.1.1 Bidang Jumlah saran

kebijakan yang disampaikan untuk

pelaksanaan kesepakatan ASEAN di

tingkat nasional

Jumlah saran kebijakan yang disetujui untuk

pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional

Nilai

Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional.

Bidang Politik-Keamanan 75 72

Bidang Ekonomi 20 20

Bidang Sosial Budaya 3 3

Jumlah 98 95

Realisasi IKU 3 (%) 96,94 Target 97%

Capaian IKU (%) dari target 97% 99,94%

Saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat

nasional diantaranya:

1. Kementerian Luar Negeri dan para pemangku kepentingan nasional telah menyepakati

usulan memasukan beberapa butir kepentingan Indonesia agar tercermin dalam

dokumen Visi Masyarakat ASEAN 2025, yang akan diimplementasikan s.d. tahun 2025,

yang meliputi, peningkatan kerja sama di bidang pemajuan dan perlindungan Hak Asasi

Manusia, termasuk di dalamnya untuk pekerja migran; serta peningkatan kerja sama



maritim. Hal ini sejalan dengan Konsultasi Nasional Visi Masyarakat Indonesia Pasca-

2015. Dalam kegiatan yang sama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku wakil Pilar Sosial Budaya juga telah menyepakati beberapa hal yang menjadi

prioritas Indonesia dalam Pilar Sosial Budaya ASEAN untuk diimplementasikan dalam Visi

ASEAN paska 2015, antara lain, mempersempit kesenjangan antara hasil kesepakatan

dengan situasi di lapangan, melindungi pekerja migran dan keluarganya serta mengawal

agar isu asap lintas batas tidak menjadi isu regional.

2. Di Pilar Ekonomi, Kementerian Luar Negeri mendorong identifikasi kepentingan

Indonesia yang akan dimajukan dalam penyusunan Action Plan dari Blueprint 2025

tersebut. Pemasukan kepentingan Indonesia tersebut akan meningkatkan rasa

kepemilikan sektor kepada Blueprint 2025. Sehingga Action Plan tersebut juga dapat

segera diselesaikan oleh Indonesia. Saran kebijakan ini disetujui oleh para pemangku

kepentingan nasional dalam kegiatan Focused Group Discussion (FGD): "Evaluasi

Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Rencana/Koordinasi Implementasi Masyarakat Ekonomi

ASEAN 2015" di Jakarta pada tanggal 27-28 November 2015. Kegiatan tersebut bertujuan

untuk membahas hasil-hasil KTT ke-27 ASEAN termasuk Blueprint Masyarakat Ekonomi

ASEAN 2025 yang perlu segera disusun Action Plan untuk mengimplementasikannya. FGD

dihadiri oleh berbagai K/L terkait di bawah kerja sama pilar ekonomi ASEAN seperti

Kementerian Koordinator Bidang perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian

Pertanian, Kementerian ESDM, Kementeruan KUKM, Kementerian Pariwisata,

Kementerian Perhubungan dan Badan Standardisasi Nasional.

Sub IKU 4 IKU-1 SS.2.1.1. Persentase rekomendasi dari forum

multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional.

Selama tahun 2015, realisasi Sub IKU 4 IKU-1 SS. 2.1.1 realisasi persentase

rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional

sebesar 100% dari target 90%, dengan capaian 111% sebagaimana tabel berikut:

Beberapa rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku

kepentingan nasional yang ditanggapi oleh stakeholders diantaranya adalah:

1. Dalam rangka menindaklanjuti konvensi HAM internasional (CMW, CERD, dan CPRD),

Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan berbagai rapat koordinasi antar

Kementerian/Lembaga dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan nasional

dalam rangka memberikan rekomendasi dan mendorong implementasi konvensi HAM

Sub IKU 4 IKU-1 SS-2.1.2 Informasi Kinerja Jumlah Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional

Jumlah rekomendasi yang ditanggapi oleh stakeholders

85

Jumlah total kesepakatan multilateral yang perlu ditindaklanjuti

85

Realisasi 100%

Target 90% Capaian 111%



tersebut. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri juga telah membentuk Sistem Terpadu

Pelaporan Berkala Indonesia pada Badan-Badan Traktat HAM dan Dewan HAM, sehingga

instansi terkait dapat memberikan masukan terkait implementasi konvensi HAM di

Indonesia secara online. Rekomendasi Kementerian Luar Negeri untuk implementasi

konvensi HAM ini telah ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional, terbukti dengan

adanya laporan berkala implementasi konvensi HAM melalui sistem tersebut.

2. Menindaklanjuti kesepakatan SDGs yang ditetapkan pada SMU PBB ke 70 tahun 2015,

Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan berbagai rapat koordinasi antar

Kementerian/Lembaga dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan nasional

dalam rangka memberikan rekomendasi dan mendorong pencapaian target-target SDGs

tersebut. Dalam hal ini, Pemda Surakarta telah menindaklanjuti rekomendasi

Kementerian Luar Negeri dengan memberikan komitmen pencapaian target SDGs

dimaksud. Sebelumnya, Kota Surakarta telah mendapat penghargaan untuk kinerja dalam

penyediaan sarana pelayanan publik dan penghargaan Green City.




Pemenuhan Pelayanan dan Aspirasi

Publik

Pemenuhan pelayanan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Luar

Negeri dalam rangka memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan serta harapan masyarakat

untuk mendapatkan layanan yang baik dari Kementerian Luar Negeri. Pemberian pelayanan

publik kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan

masyarakat dan menentukan sejauhmana Kementerian Luar Negeri mampu memberikan

pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri sebagai

instansi pemerintah diamanahkan untuk mengakomodir harapan, tujuan dan keinginan kuat

dari masyarakat atau aspirasi publik.

Pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri, sesuai dengan tugas

dan fungsinya, mencakup pelayanan di bidang perlindungan WNI BHI, pelayanan fasilitas

diplomatik kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia,

pelayanan di bidang kekonsuleran, serta pelayanan di bidang keprotokolan. Dengan demikian,

publik yang mendapatkan pelayanan dari Kementerian Luar Negeri tidak hanya individu

masyarakat umum WNI dan WNA saja namun juga Lembaga Negara/Pemerintah, Perwakilan

Negara Asing dan Organisasi Internasional. Adapun jenis pelayanan publik yang diberikan

oleh Kementerian Luar Negeri adalah bersifat administratif, yaitu pemberian dokumen –

dokumen terkait perijinan, identitas individu, dan informasi yang perlu diketahui oleh

masyarakat umum.

Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Pemenuhan pelayanan dan

aspirasi publik” sebagai Sasaran Strategis 2.1.2 diukur dengan dua Indikator Kinerja Utama

(IKU) yaitu IKU 1 SS-2.1.2 “Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik” dan IKU 2 SS-2.1.2

“Peringkat inovasi pelayanan publik oleh KemenPAN dan RB”.

Analisis IKU-1 SS-2.1.2: Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik

Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik terdiri dari 2 (dua) Sub IKU yaitu Sub IKU-1

IKU 1 SS-2.1.2 “Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan

kekonsuleran” dan Sub IKU-2 IKU 1 SS-2.1.2 “Persentase isu strategis pada Renstra

Kementerian Luar Negeri yang mengadopsi masukan publik”. Pada tahun 2015, IKU 1 SS-2.1.2

ditargetkan 74% dengan realisasi kinerja sebesar 72,15% dengan capaian 97,51% yang

diperoleh dari Sub IKU dan pembobotan sebagai berikut:


2015 Realisasi

Pembobotan 1 Persentase penerima jasa yang menyatakan puas

atas pelayanan kekonsuleran (Sub IKU-1) 60 66,38% 39,83%

2 Persentase isu strategis pada Renstra Kementerian Luar Negeri yang mengadopsi masukan publik. (Sub IKU-2)

40 80,82% 32,33%

Total Realisasi 72,15% Target 74%

Capaian 97,51%



Analisis Sub IKU-1 IKU-1 SS-2.1.2: Persentase Penerima Jasa yang

Menyatakan Puas atas Pelayanan Kekonsuleran

Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran dapat

diukur melalui alat kuesioner atas pelayanan dokumen kekonsuleran yang meliputi

penerbitan paspor diplomatik/dinas, izin perjalanan luar negeri (exit permit), penerbitan

rekomendasi visa kepada perwakilan negara asing, legalisasi dokumen, clearance pesawat dan

izin tinggal diplomatik/dinas.

Selama tahun 2015, realisasi Sub IKU-1 IKU-1 SS-2.1.2 “Persentase penerima jasa yang

menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran” sebesar 66,38% dari target 90%,

sebagaimana tabel berikut:

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja Kementerian Luar

Negeri atas persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

mengalami penurunan sebagaimana berikut:

Tabel perbandingan Sub IKU-1 SS.2.1.2 Tahun 2014-2015

Informasi Kinerja Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Jumlah penerima jasa yang puas

20 121 77

jumlah kuesioner yang diterima kembali

24 150 116

Realisasi 83,33 80,67% 66,38%

Target 100% 90%

Capaian 80,67% 73,75%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

2013 2014 2015

Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

IKU-1 SS-2.1.2 Informasi Kinerja Jumlah

Persentase penerima jasa yang

menyatakan puas atas pelayanan

kekonsuleran

Jumlah penerima jasa yang puas 77

jumlah kuesioner yang diterima kembali 116

Realisasi 66,38%

Target 90%

Capaian 73,75%



Penurunan realisasi dan capaian kinerja tersebut terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1) Stakeholders tidak mengisi kuesioner dan atau tidak mengembalikan kuesioner. Hal ini

dikarenakan stakeholders belum memahami arti pengukuran pelayanan publik

khususnya penilaian dalam rangka peningkatan pelayanan.

2) Pengurusan pelayanan kekonsuleran dilakukan oleh pihak ke-3 artinya tidak dilakukan

sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan langsung.

Mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melakukan langkah

memberi imbauan serta pengumuman agar stakeholders mengisi kuesioner yang disediakan,

sosialisasi dan pendalaman materi tentang Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik serta penyuluhan mengenai pelayanan yang baik dan benar.

Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan membangun sistem

online untuk mengukur kepuasan pelayanan kekonsuleran serta pembenahan sumber daya

manusia, sarana dan prasarana baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas.

Di sisi lain, penilaian atas pelayanan kekonsuleran Kementerian Luar Negeri pada

tahun 2015 telah teruji oleh Tim Evaluator KemenPAN dan RB bersama Badan Pusat Statistik

(BPS) yang telah melakukan serangkaian survei untuk mengevaluasi kualitas pelayanan

publik dan penerapan layanan yang bersih dan bebas KKN. Sampel penilaian pelayanan

kekonsuleran dilakukan terhadap Direktorat Konsuler, Direktorat Fasilitas Diplomatik,

Direktorat PWNI dan BHI serta 3 Perwakilan RI (KBRI Singapura, KBRI Manama dan KJRI

Hong Kong).

Berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang diberikan kepada 3 unit kerja

terkait masing-masing sebesar 2,8 dan 2,95 (skala 0–4). Sementara itu nilai IPP dan IPAK

pada kegiatan survei di Perwakilan RI, masing-masing adalah 3,36 dan 3,21 pada KBRI

Singapura; 3,06 dan 3,40 pada KBRI Manama serta 3,10 dan 3,48 pada KJRI Hongkong.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada publik, khususnya di bidang pelayanan

kekonsuleran, di tahun 2015 Kementerian Luar Negeri juga telah menerapkan sistem aplikasi

berbasis teknologi informasi (TI) dalam hal penerbitan dokumen - dokumen clearance

pesawat dan ijin tinggal diplomatik/dinas. Penerapan aplikasi berbasis TI ini telah

mendapatkan penghargaan dan sertifikasi Quality Management System ISO 9001:2008.

Penghargaan yang diterima pada tahun 2015

1. Standar sertifikat Quality Management System ISO 9001:2008 untuk pelayanan kekonsuleran no. FS 638922 for the Provision of Diplomatic Clearence for Unscheduled Foreign Civil Flight and Foreign State Flight.

2. Standar sertifikat Quality Management System ISO 9001:2008 untuk Pelayanan kekonsuleran no. FS 638915 for The Provision of Registered Activites Diplomatic and Services Passport Issuance and Exit Permit.



Sub IKU-2 IKU-1 SS.2.1.2. Persentase Isu Strategis pada Renstra

Kementerian Luar Negeri yang Mengadopsi Masukan Publik.

Penyusunan Rencana strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019 telah dilakukan

dengan melibatkan seluruh stakeholders, yaitu seluruh satuan kerja di dalam Kementerian

Luar Negeri serta pihak luar seperti Kementerian PAN-RB dan Bappenas. Selain itu, sebagai

bentuk keterbukaan informasi dan komitmen Kementerian Luar Negeri dalam menerima dan

menampung aspirasi publik/stakeholders terkait isu-isu strategis di bidang hubungan

internasional dan politik luar negeri pada Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-

2019, Kementerian Luar Negeri telah melakukan Diseminasi Renstra Kementerian Luar

Negeri Tahun 2015-2019.

Diseminasi Renstra Kementerian Luar Negeri bertujuan untuk mensosialisasikan

Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 kepada publik serta menghimpun

masukan dan saran dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Diseminasi Renstra

pada tahun 2015 telah diselenggarakan dua kali di kalangan akademisi, yang pertama yaitu

pada tanggal 22-23 Oktober 2015 bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Parahyangan Bandung yang dihadiri oleh 58 mahasiswa dan 10 dosen. Diseminasi

Renstra kedua diselenggarakan pada tanggal 3-4 November 2015 bekerja sama dengan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, yang dihadiri oleh 88

mahasiswa dan 3 dosen.

Dalam diseminasi Renstra tersebut, digunakan kuesioner untuk mengetahui

keberhasilan kegiatan diseminasi serta melihat sejauh mana Renstra Kementerian Luar

Negeri Tahun 2015 – 2019 telah mengadopsi masukan publik. Hasil olah kuesioner,

menunjukkan bahwa Realisasi Sub IKU-2 IKU-1 SS.2.1.2 “Persentase isu strategis pada

Renstra Kementerian Luar Negeri yang mengadopsi masukan publik” diperoleh sebesar

80,82% responden dari target 50% yang menilai isu-isu strategis pada Renstra Kementerian

Luar Negeri 2015-2019 telah sesuai dengan aspirasi publik, sebagaimana tabel berikut:

IKU Informasi Kinerja Hasil

Kuesioner

Persentase isu strategis pada

Renstra Kementerian Luar

Negeri yang mengadopsi

masukan publik

Rumusan Tujuan Kementerian Luar Negeri yang sesuai dengan aspirasi publik

75,71%

Rumusan Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri yang sesuai dengan aspirasi publik

70,16%

Rumusan Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri yang sesuai dengan aspirasi publik

77,96%

Rumusan Strategi Kementerian Luar Negeri yang sesuai dengan aspirasi publik

99,44%

Rata-rata Realisasi IKU 80,82%

Target 50,00%

Capaian 161,64%




Secara detail, hasil kuesioner dijabarkan sebagai berikut:

1. Terkait aspek rumusan Tujuan Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019, 56,67%

menyatakan sesuai dengan aspirasi publik; 19,05% menyatakan sangat sesuai dengan

aspirasi publik; 13,33% menyatakan tidak tahu; 10,00% tidak sesuai dengan aspirasi

publik.

2. Terkait aspek rumusan Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019,

44,13% menyatakan sesuai dengan aspirasi publik; 26,03% menyatakan sangat sesuai

dengan aspirasi publik; 19,58% menyatakan tidak tahu; 9,10% tidak sesuai dengan

aspirasi publik.

3. Terkait aspek rumusan Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019,

48,44% menyatakan sesuai dengan aspirasi publik; 29,52% menyatakan sangat sesuai

dengan aspirasi publik; 15,37% menyatakan tidak tahu; 5,03% tidak sesuai dengan

aspirasi publik.

4. Sebesar 99,44% masukan dari responden terkait strategi telah tertuangkan secara

substansi dalam Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019. Dari masukan

publik yang telah dihimpun dalam kegiatan diseminasi renstra tersebut, terdapat 1 (satu)

strategi yang belum terakomodir dan dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi salah

satu strategi Kementerian Luar Negeri yaitu “Menginisiasi Rupiah sebagai kurs tetap

ASEAN”. Hal ini merupakan aspirasi yang cukup baik, mengingat Tujuan Kementerian

Luar Negeri Tahun 2015—2019 adalah “Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja

sama internasional yang berpengaruh” serta Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri

Tahun 2015-2019 “Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat”.

Dari hasil kuesioner dan diskusi pada rangkaian acara diseminasi renstra tersebut,

Kementerian Luar Negeri telah memiliki elemen masukan publik bagi bahan evaluasi internal

periodik yang akan dilakukan dengan mengkaji perlu tidaknya upaya penyesuaian atau

penajaman Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019.

Dalam pencapaian Sub IKU-2 IKU-1 SS.2.1.2 “Persentase isu strategis pada

Renstra Kementerian Luar Negeri yang mengadopsi masukan publik”, Kementerian Luar

Negeri menghadapi kendala di antaranya lingkup diseminasi yang dilaksanakan pada tahun

2015 baru menjangkau/melibatkan kalangan akademisi untuk mengetahui sejauh mana

Renstra yang telah disusun Kementerian Luar Negeri telah mengakomodir aspirasi publik.

Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri akan

melakukan langkah solutif ke depan dengan memperluas dan mengintensifkan upaya

Diseminasi Renstra kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga aspirasi seluruh

kalangan di bidang hubungan luar negeri dan kerjasama luar negeri dapat tercermin dalam

Renstra Kementerian Luar Negeri. Selain itu, Kementerian Luar Negeri akan memperkuat

jejaring di antara seluruh pemangku kepentingan di bidang hubungan luar negeri dan kerja

sama internasional agar Renstra Kementerian Luar Negeri dapat diimplementasikan secara

holistik.



Analisis IKU-2 SS-2.1.2: Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh

KemenPAN-RB

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat

merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga

kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis

karena akan menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang

sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan

baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat

dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan

indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Mengingat fungsi utama pemerintah

adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas

pelayanan.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah dambaan setiap warga negara Indonesia.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika inovasi-inovasi diperlukan bagi pemerintah dalam

mengambil berbagai inisiatif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara

berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB

memperkenalkan inisiatif “Satu Instansi, Satu Inovasi (One Agency, One Innovation)” sejak

tahun 2013. Pada prinsipnya inisiatif ini mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah agar

melakukan minimal 1 (satu) inovasi setiap tahunnnya. Sejalan dengan inisiatif ini juga

diselenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Kompetisi inovasi pelayanan publik merupakan ajang tertinggi dari Pemerintah c.q.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pengakuan

praktik inovasi dari jenis atau beberapa jenis pelayanan publik yang dilakukan di setiap

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Kompetisi inovasi pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf

c Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan

kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan

penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Pada tahun 2015 ini Inovasi pelayanan publik mengacu pada Peraturan Menteri

PAN-RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

Sebagaimana tahun 2014, Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015 kembali

berpartisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diadakan oleh Kementerian

PAN-RB. Kementerian Luar Negeri berhasil mendapatkan penghargaan Top 99 melalui

program unggulan “Pelayanan Pendidikan melalui Sekolah Indonesia Terbuka Johor Bahru

(SITJB) di Perwakilan RI Johor Bahru”, sebagaimana yang ditargetkan pada tahun 2015.

CAPAIAN KINERJABusiness Process

Perspective


KINERJA



III.2 CAPAIAN KINERJA : BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE


Kebijakan Luar Negeri yang Berkualitas

Sasaran Strategis 1.1.6 “Kebijakan Luar Negeri yang Berkualitas” sebagai

Sasaran Strategis 1.1.6 (SS-1.1.6) diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.6)

“Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan”.

Rekomendasi dalam hal ini merupakan saran sikap dan langkah kebijakan luar negeri

Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi

internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi

masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Pertimbangan rekomendasi yang

diimplementasikan merupakan pertimbangan apakah suatu rekomendasi dari suatu

kebijakan mempunyai mutu dan taraf baik sehingga dapat ditindaklanjuti oleh

Kementerian Luar Negeri.

Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri telah

memberikan kontribusi penting bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Beberapa

pemberitaan terkait pelaksanaan kegiatan forum kajian kebijakan luar negeri mendapat

pemberitaan di media nasional dan regional baik cetak maupun elektronik. Selain

menunjukkan peran aktif Kementerian Luar Negeri dalam perumusan kebijakan maupun

pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia, pemberitaan ini juga sekaligus

menunjukkan keterbukaan Kementerian Luar Negeri dalam menangkap berbagai

masukan dari pihak-pihak non-pemerintah termasuk para akademisi di bidang-bidang

terkait.

Rekomendasi kebijakan juga dituangkan dalam penyampaian bahan paparan

Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri yang disampaikan di berbagai forum

nasional maupun internasional. Rumusan posisi dasar RI pada isu-isu strategis seperti isu

Laut China Selatan juga menjadi salah satu kontribusi penting dari rekomendasi kebijakan

yang dilakukan melalui hasil pengkajian mendalam Kementerian Luar Negeri. Hasil kajian

terkait isu Taiwan dalam kerangka “one China policy” menjadi salah satu rekomendasi

kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri kepada Presiden RI.

The 25th Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea



Pada tahun 2015, capaian SS 1.1.6 sebagai berikut:

Tabel Capaian IKU-1 SS 1.1.6 Tahun 2015

*) Isu strategis adalah isu di bidang diplomasi maritim dan perbatasan, kepemimpinan Indonesia di ASEAN, peran Indonesia di dunia internasional, diplomasi ekonomi serta pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI

Sejalan dengan prioritas kebijakan luar negeri RI, beberapa isu penting dan

strategis yang masih akan terus mencuat serta menjadi bahan kajian Kementerian Luar

Negeri, antara lain yaitu isu terkait ASEAN, arsitektur regional, perubahan iklim, dampak

krisis keuangan dan ekonomi global, serta kebijakan global AS dan peran kekuatan-

kekuatan lainnya di kawasan.

Dalam pencapaian IKU-1 SS-1.1.6, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala

di antaranya perubahan/dinamika situasi global. Dalam mengatasi kendala tersebut,

Kementerian Luar Negeri mengantisipasi adanya perubahan/dinamika pada fokus kajian

berdasarkan arahan Presiden RI.

Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan semakin peka

terhadap setiap perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan,

baik di tataran nasional, bilateral, regional maupun multilateral/global. Dalam upaya

meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan luar negeri Kementerian Luar Negeri juga

perlu meningkatkan kualitas sumber daya, intensifikasi dan ekstensifikasi kerja sama

pembuatan kajian mandiri dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian,

melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan untuk melakukan eksplorasi isu melalui

mock debating atau moot court.

IKU-1 SS-1.1.6 Informasi Kinerja Jumlah Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan

Jumlah rekomendasi yang diimplementasikan

165

Jumlah rekomendasi atas isu strategis*)

170

Realisasi 97,06% Target 93%

Capaian 104,36%




Diplomasi Maritim dan Perbatasan yang Kuat

Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat merupakan aspek penting bagi

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan.

Indonesia perlu mengoptimalkan potensi maritim yang terdiri dari sumber daya hayati

dan non hayati, jasa kemaritiman dan jalur navigasi serta penegakan kedaulatan dan hak

berdaulat di laut. Diplomasi maritim telah dilaksanakan sejak awal saat bangsa Indonesia

menyatakan diri sebagai Negara Kepulauan. Diplomasi maritim dan perbatasan menjadi

isu prioritas dalam Nawa Cita Presiden Jokowi yang pelaksanaannya dikoordinir oleh

Kementerian Luar Negeri. Kebijakan luar negeri dan program kerja Kementerian Luar

Negeri harus dioptimalkan untuk mendukung visi dan misi pemerintahan Presiden Joko

Widodo.

Diplomasi Maritim dan Perbatasan adalah upaya menjalin kerja sama dengan

negara lain untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan, dan memberikan

kepastian hukum atas batas wilayah NKRI, antara lain melalui perundingan penetapan

batas maritim, penegasan batas darat, dan kerja sama perbatasan, serta kerja sama

keamanan maritim, keselamatan pelayaran, dan pengelolaan sumber daya kelautan.

Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.1 (SS-1.1.1) “Diplomasi Maritim dan

Perbatasan yang Kuat” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.1) “Indeks

Diplomasi Maritim dan Perbatasan”. Pada tahun 2015, realisasi kinerja SS-1.1.1 sebesar

111,17% dari target 86% dengan capaian Indeks 129,26% (batas toleransi capaian

120%), yang diperoleh dari Sub IKU dan pembobotan sebagai berikut:



2015 Realisasi

Pembobotan 1 Jumlah naskah kesepakatan hasil perundingan di

bidang diplomasi maritim dan perbatasan. (Sub IKU-1) 35 30 dari target 10

(300%, konversi capaian 120%)

42%

2 Persentase perundingan batas wilayah di laut dan darat yang berhasil diselenggarakan. (Sub IKU-2)

30 125%

37,5%

3 Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan. (Sub IKU-3)

25 100%

25%

4 Jumlah forum kerja sama kemaritiman dengan negara lain yang dibentuk. (Sub IKU-4)

10 2 dari target 3 (66,67%)

6,67%

Realisasi 111,17%

Target 86%

Capaian 129,26%




Analisis Sub IKU-1 IKU-1 SS-1.1.1: Jumlah Naskah Kesepakatan Hasil

Perundingan di Bidang Diplomasi Maritim dan Perbatasan

Naskah kesepakatan hasil perundingan merupakan hasil kesepakatan pada setiap

proses perundingan di bidang diplomasi maritim dan perbatasan. Sepanjang tahun 2015,

realisasi jumlah naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim dan

perbatasan tercapai 30 dari target 10 atau dengan capaian 300% (batas toleransi capaian

120%).

Dalam pencapaian kinerja Sub IKU-1 IKU-1 SS-1.1.1, Kementerian Luar Negeri

menghadapi kendala umum di antaranya mengenai penyamaan persepsi antara

Indonesia dengan negara-negara mitra, pengutamaan penetapan garis batas dan

penyelesaian masalah perbatasan serta sulitnya mencapai kesepakatan untuk melakukan

perundingan, disamping untuk menyamakan posisi dan cara pandang penyelesaian

sengketa batas wilayah negara. Selain itu, kompleksitas upaya konsolidasi dengan

pemangku kepentingan dalam negeri baik ditingkat nasional maupun daerah yang

keseluruhannya ingin dilibatkan juga menjadi kendala teknis dalam mempersiapkan suatu

posisi bersama.

Solusi dalam mengatasi kendala kesesuaian jadwal, Kementerian Luar Negeri

telah melakukan pendekatan secara informal baik melalui Kedutaan Besar Negara mitra

di Jakarta maupun melalui Perwakilan RI di negara-negara mitra. Adapun untuk mengatasi

masalah kompleksitas konsolidasi internal, Kementerian Luar Negeri telah berupaya

mengintensifkan pertemuan kajian dan penetapan posisi Pemerintah RI dengan

Kementerian/Lembaga terkait dan secara konsisten berupaya untuk memastikan

substansi perjanjian internasional sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Upaya mengintensifkan koordinasi tersebut dapat

dilihat sebagai misal, dalam hal kerja sama keamanan laut antara Badan Keamanan Laut RI

(Bakamla) dengan United States Coast Guard, telah dikoordinir penyelenggaraan

serangkaian pertemuan teknis pada tahun 2015 sebelum pelaksanaan kunjungan Presiden

RI ke Amerika Serikat. Pertemuan teknis tersebut melibatkan beberapa direktorat yang

Beberapa Naskah Kesepakatan Maritim yang Utama di Tahun 2015

1. Hasil MoU Kerja Sama Maritim RI-Inggris: (a) Meningkatkan kerja sama dalam praktek penegakan

hukum terhadap kejahatan lintas Negara, (b) Memperkuat kerja sama keselamatan pelayaran, (c)

penanggulangan IUU Fishing, (d) Pengembangan infrastruktur dan konektivitas.

2. Hasil MoU Kerja Sama Maritim RI-Denmark: (a) Memajukan kerja sama maritime di bidang

industry dan infrastruktur maritime, (b) Pengembangan kapasitas dan teknologi maritim, (c)

Pelatihan pelaut, pariwisata laut, serta IUU Fishing.

3. Hasil MoU Kerja Sama Maritim RI-AS: (a) Meningkatkan kerja sama RI dengan AS di bidang

keamanan dan ekonomi maritim, (b) Sumber daya kelautan dan konservasi serta (c) Pengelolaan

perikanan, keselamatan dan navigasi maritim, serta (d) Pengembangan IPTEK kelautan.

4. RI-Australia: Memerangi IUU Fishing dan mempromosikan penanganan penangkapan ikan yang

berkelanjutan. Memperkuat kerja sama dan upaya dalam mempromosikan praktek penangkapan

ikan yang bertanggung jawab dan memerangi IUU Fishing melalui berbagai kegiatan capacity

building dan information sharing.



menangani substansi keamanan internasional, naskah perjanjian, dan kawasan Amerika di

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator

Kemaritiman, serta Bakamla, sehingga naskah kesepakatan dapat disetujui dan dipastikan

sesuai dengan kepentingan nasional.

Sebagai langkah solutif, Kementerian Luar Negeri akan mengintensifkan

pendekatan secara informal dalam hal penyesuaian jadwal dan pembahasan penetapan

batas maritim dengan Tim Teknis negara-negara tetangga serta menyamakan persepsi

dengan pemangku kepentingan terkait di Indonesia. Untuk memperkuat pemahaman

Kementerian/Lembaga teknis terkait dengan proses pembuatan perjanjian internasional

dan memudahkan kerja tim inter-kementerian dalam persiapan pembuatan perjanjian

internasional, Kementerian Luar Negeri juga akan mengagendakan sosialiasi peningkatan

kapasitas keahlian di bidang hukum khususnya mengenai pedoman pembuatan,

pengesahan dan penyimpanan naskah perjanjian internasional. Pada pertemuan

konsultasi mendatang pihak Indonesia dan Negara mitra masih perlu untuk menbahas

titik titik dasar dan garis-garis pangkal kedua Negara yang relevan serta mengidentifikasi

sekmen batas maritim yang perlu di prioritaskan penyelesaiannya dalam pertemuan tim

teknis pertama di triwulan I tahun 2016.

Analisis Sub IKU-2 IKU-1 SS-1.1.1: Persentase Perundingan Batas Wilayah di

Laut dan Darat yang Berhasil Diselenggarakan

Diplomasi perbatasan (border diplomacy) adalah suatu bentuk pelaksanaan politik

luar negeri dalam rangka penanganan dan pengelolaan batas negara yang melingkupi

upaya penetapan batas negara dan kerja sama perbatasan yang bersifat tiga dimensi (di

matra laut, darat, dan udara). Penetapan batas wilayah negara yang dilakukan oleh

Pemerintah RI merupakan suatu perintah konstitusional dan diselenggarakan sesuai

dengan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

Penyelesaian masalah perbatasan sulit diukur secara kuantitatif karena

menyangkut kesiapan teknis, substantif dan administratif serta aspek hukum, politis,

teknis dan kepentingan nasional masing-masing negara. Selain itu, untuk bisa melakukan

satu perundingan dibutuhkan serangkaian kinerja diplomasi melalui langkah pendekatan

diplomatik agar bisa mengajak negara mitra memulai dan/atau melanjutkan perundingan.

Realisasi Sub IKU-2 IKU-1 SS-1.1.1 “Persentase Perundingan Batas Wilayah di Laut dan

Darat yang Berhasil Diselenggarakan” pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:

Sub IKU-2 SS-1.1.1 Informasi Kinerja Jumlah

Persentase Perundingan Batas Wilayah di Laut dan Darat yang Berhasil Diselenggarakan

Jumlah perundingan batas wilayah di

laut dan darat yang diusulkan kepada

negara mitra

12

Jumlah perundingan batas wilayah di

laut dan darat yang berhasil

diselenggarakan

15

Realisasi 125%

Target 70%

Capaian 178,57%




Selama tahun 2015, secara keseluruhan telah dilaksanakan 25 pertemuan

perundingan batas wilayah yang terdiri dari 9 perundingan batas maritim dengan 6

negara dan 16 perundingan batas darat dengan 3 negara.

Dari keseluruhan perundingan

tersebut, tidak semua perundingan yang

menyangkut batas darat dipimpin oleh

Kementerian Luar Negeri, akan tetapi

yang menjadi focal point adalah

Kementerian/Lembaga lain seperti

Kemdagri, Kemhan dan Badan Informasi

Geospasial.

Perundingan yang benar-benar

menjadi tanggungjawab dan dipimpin

oleh Kementerian Luar Negeri hanya sebanyak 15 perundingan, yang terdiri dari 11

perundingan batas maritim dengan 6 negara (sesuai dengan Roadmap Batas Maritim

Kementerian Luar Negeri 2015) dan 4 perundingan batas darat dengan 2 negara. Dari 11

perundingan batas maritim yang diselenggarakan, 9 diantaranya berupa perundingan

teknis dan 2 lainnya berupa pertemuan Utusan Khusus Presiden RI dengan Utusan Khusus

PM Malaysia.

Tidak seperti tahun sebelumnya dimana dari perundingan yang dilakukan terdapat

2 kesepakatan di bidang maritim dan 1 kesepakatan politis terkait penyelesaian batas

maritim, pada tahun 2015 tidak ada kesepakatan penyelesaian batas baik maritim maupun

batas darat. Proses perundingan masih terus berjalan pada tahap pembahasan substansi

menuju pencapaian kesepakatan.

Namun demikian, terdapat beberapa perkembangan baru dalam usaha percepatan

penyelesaian batas maritim pada tahun 2015, yaitu (i) Dimulainya diskusi penetapan

batas maritim dengan Timor-Leste, (ii) Pelaksanaan pertemuan penjajakan untuk

dimulainya kembali perundingan penetapan batas maritim dengan Palau setelah terhenti

pada tahun 2012 dan Thailand setelah terhenti pada tahun 2003, serta (iii) penunjukan

Special Envoy (Utusan Khusus) untuk penyelesaian Penetapan Batas Maritim antara

Indonesia dan Malaysia.

38 32

41 32

15

0

20

40

60

2011 2012 2013 2014 2015

Perbandingan Jumlah Perundingan Penetapan Batas Wilayah



Dalam pencapaian kinerja pada Sub IKU-2 IKU-1 SS-1.1.1, Kementerian Luar

Negeri menghadapi kendala di antaranya sulitnya mencapai kesesuaian jadwal dan

kesiapan negara mitra untuk melakukan perundingan, serta untuk menyamakan

kesepakatan terkait posisi dan prioritas antara Indonesia dengan negara mitra.

Untuk mengatasi kendala kesesuaian jadwal, Kementerian Luar Negeri baik telah

melakukan pendekatan secara informal baik antar ketua Tim Teknis maupun melalui

Kedutaan Besar Negara-negara tetangga di Jakarta ataupun melalui Perwakilan RI di

Negara-negara tetangga. Selain itu Kementerian Luar Negeri juga memberikan solusi atas

keterbatasan kemampuan mitra untuk bertemu, dengan Palau misalnya, perundingan

dilaksanakan di kantor Kedutaan Besar RI di Manila untuk memudahkan pihak Palau.

Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan secara

berkesinambungan terus menggalang komunikasi secara intensif dengan negara mitra dan

mendorong negara mitra untuk mempertahankan prioritas penyelesaian penetapan

perbatasan dan mengupayakan dorongan politis pada tingkat pejabat tinggi atau kepala

negara/pemerintahan terkait untuk mendukung penyelesaian penetapan batas wilayah di

darat dan di laut.

Analisis Sub IKU-3 IKU-1 SS-1.1.1: Persentase Prakarsa/Rekomendasi

Indonesia yang Diterima di Bidang Kemaritiman dan Pengelolaan

Perbatasan

Realisasi Sub IKU-3 IKU-1 SS-1.1.1 “Persentase Prakarsa/Rekomendasi

Indonesia yang Diterima di Bidang Kemaritiman dan Pengelolaan Perbatasan” pada

tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:

Beberapa prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang strategis di Bidang

Kemaritiman dan Pengelolaan Perbatasan diantaranya:

1. East Asia Summit (EAS) Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation pada

KTT ke-10 EAS di Kuala Lumpur. Prakarsa ini dalam konteks kerja sama EAS memiliki

signifikansi yang strategis mengingat keterlibatan negara peserta dalam EAS yang

terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan delapan negara non-ASEAN/mitra wicara

yang memiliki pengaruh, peran dan kepentingan besar di kawasan. Indonesia memiliki


Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima di Bidang Kemaritiman dan Pengelolaan Perbatasan

Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan

89

Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang disampaikan di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan

89

Realisasi 100% Target 80%

Capaian 125% Batas Toleransi Capaian 120%



kepentingan strategis dalam upaya pengembangan kerja sama di bidang maritim

terutama di kawasan yang bersifat lebih komprehensif daripada hanya terfokus pada

aspek maritime security. Prakarsa ini juga sebagai salah satu upaya untuk memelihara

kawasan laut yang stabil, aman, damai dan dapat memberikan kemakmuran bagi

masyarakat di kawasan. Lima pilar dan kerja sama utama dalam EAS Statement adalah

Pembangunan ekonomi maritim berkelanjutan; Pemajuan perdamaian, stabilitas dan

keamanan; Upaya mengatasi berbagai tantangan lintas batas; Konektivitas maritim;

dan Kerja sama antar lembaga penelitian.

2. Prakarsa pembentukan ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF) mendapatkan

dukungan dari seluruh negara anggota ASEAN. Hal ini cukup krusial dan sangat

penting maknanya bagi Indonesia mengingat jalur perairan merupakan salah satu

pintu masuk bagi berbagai produk, termasuk obat-obatan terlarang. Manfaat dari

prakarsa ini bagi Indonesia adalah untuk mengurangi penyalahgunaan, pencegahan

penyebaran obat-obatan terlarang serta wujud penegakan hukum di Indonesia melalui

kerja sama regional, terutama dalam berkontribusi mewujudkan aspirasi “drug-free

ASEAN”.

3. ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing

Activities into the Supply Chain, yang disahkan oleh Pertemuan Menteri Pertanian

ASEAN ke-37 di Manila, Filipina. Hal ini sangat strategis bagi kepentingan Indonesia

sebagai negara yang ingin mengedepankan sektor maritimnya dan ingin memberantas

praktek IUU Fishing.

Analisis Sub 4 SS-1.1.1: Jumlah Forum Kerja Sama Kemaritiman

dengan Negara Lain yang Dibentuk

Pada tahun 2015 realisasi forum kerja sama kemaritiman dengan negara lain

yang dibentuk adalah sebanyak 2 forum dari 3 target. Forum kerja sama kemaritiman

merupakan lembaga, badan, atau wadah antar negara yang dibentuk untuk

mengedepankan kerja sama dalam bidang kemaritiman antara lain bidang keamanan dan

keselamatan laut, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengelolaan perbatasan.

2 Forum yang berhasil dibentuk adalah forum RI-Malaysia tentang “Technical

Meeting on Maritime Delimitation” dan forum Indonesia-Vietnam mengenai penetapan

batas ZEE kedua Negara. Hasil forum RI-Malaysia merupakan perundingan kerjasama

maritim antara lain menyepakati penunjukan special envoy yang merupakan komitmen

Pemri terhadap upaya akselerasi penyelesaian masalah perbatasan maritim dan darat,

sedangkan forum Indonesia-Vietnam merupakan wadah efektif pemetaan batas maritim

kedua negara. Hasil perundingan akan memberi kejelasan batas hak berdaulat RI untuk

pengelolaan perikanan dan riset di kolom air. Pertemuan selanjutnya direncanakan akan

dilaksanakan di Indonesia.

Target 1 forum yang belum terbentuk, yaitu forum kerja sama maritim dalam

rangka kerja sama ASEAN. Namun demikian, Indonesia berhasil memajukan proses

pembentukan forum di bidang maritim antara lain pembentukan ASEAN Coast Guard

(ACGF). Inisiatif pembentukan (ACGF) dicetuskan pada Pertemuan ke-5 ASEAN Maritime

Forum (AMF) di Da Nang, Viet Nam pada tahun 2014 dan ditindaklanjuti dengan



pertemuan Experts’ Group Meeting (EGM) on the ASEAN Coast Guard Forum (ACGF) pada

Agustus 2015 di Manila, Filipina.

Pada dasarnya, usulan pembentukan suatu forum yang memfasilitasi dialog

khusus mengenai keamanan maritim di antara para coast guard ASEAN dapat diterima

oleh Negara Anggota ASEAN. Namun demikian, negara anggota menyepakati untuk

membahas TOR ACGF lebih lanjut agar tidak menjadi forum yang memiliki kewenangan

legalistik, dan dapat menjadi forum dalam menghadapi isu-isu maritim yang meliputi

safety of navigation, maritime security, dan marine environment protection dengan

berlandaskan pada aturan internasional.

Kendala yang dihadapi adalah belum finalnya TOR ACGF yang memuat elemen-

elemen yang diusulkan oleh Negara anggota ASEAN. Kedepannya, Indonesia dapat

mendorong pembentukan ACGF sebagai mekanisme information sharing di tingkat

regional yang komprehensif dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas

pengawasan dan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh Bakamla dan instansi

terkait lainnya.

Selain itu, pembahasan usulan kemungkinan pembentukan ASEAN-China Search

and Rescue (SAR) yang sebelumnya akan dibentuk terpisah, akan ditindaklanjuti melalui

ASEAN Transport SAR Forum (ATSF) mengingat dalam ASEAN, kerja sama mengenai SAR

dilakukan di bawah koordinasi ATSF. Kendala yang dihadapi jika tetap dilakukan dalam

kerangka ASEAN-China, dikhawatirkan akan proliferasi pertemuan/meeting ASEAN. Oleh

karenanya, inisiatif ini belum dapat direalisasikan pada tahun 2015.



Di wilayah concentric circle utama Indonesia, satu kemajuan sejarah dicatat. ASEAN menjadi

satu komunitas.

ASEAN adalah Kita, Bersama Indonesia ASEAN akan Kuat,

Bersama ASEAN Indonesia akan Maju


Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang Meningkat

Kementerian Luar Negeri sebagai pilar terdepan dalam melaksanakan politik luar

negeri dan hubungan luar negeri mempunyai peranan penting dalam meningkatkan

kepemimpinan Indonesia di ASEAN sebagai bagian dari strategi memperkuat lingkaran

pertama kebijakan politik luar negeri Indonesia. ASEAN tetap menjadi soko guru politik

luar negeri Indonesia. ASEAN memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas

keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan sosial di kawasan. Dengan peran

strategis ini, Indonesia terus memastikan pentingnya unity dan centrality dari ASEAN.

Selama tahun 2015 Indonesia juga terus mendorong agar manfaat ASEAN dapat dirasakan

oleh rakyat.

Dengan mulainya Masyarakat ASEAN pada

31 Desember 2015, ASEAN kini menjadi suatu

kawasan yang terintegrasi dalam satu komunitas

yang inklusif, damai, sejahtera, saling peduli dalam

satu kemitraan dinamis.

Keberhasilan mempengaruhi dan keaktifan dalam menentukan arah, strategi dan

hasil kesepakatan dalam konteks kerja sama ASEAN melalui berbagai prakarsa dan

rekomendasi Indonesia yang diterima pada setiap pertemuan ASEAN menunjukkan

kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN. Sasaran Strategis Kementerian Luar

Negeri “Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat” sebagai Sasaran Strategis

1.1.2 (SS-1.1.2) diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.2) “Persentase

rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan

ASEAN, dengan realisasi pada tahun 2015 sebesar 96,31% dari target 90% dengan

capaian sebesar 107,01%, sebagai berikut:


No Sub IKU Realisasi

2015 1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang

diterima dalam setiap pertemuan ASEAN. (Sub IKU-1 SS-1.1.2)

96,31%

Target SS-1.1.2 90% Capaian SS-1.1.2 107,01%

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN meningkat sehingga Indonesia memiliki

pengaruh terhadap kebijakan di forum ASEAN yang pada akhirnya dapat menyuarakan kepentingan nasional. Status kepemimpinan Indonesia di ASEAN tidak dapat diragukan lagi, hal ini didukung berbagai pendapat dan analisa berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.



“Peran Indonesia sangatlah fundamental bagi kesuksesan MEA, mengingat

Indonesia merupakan ekonomi terbesar di kawasan, sehingga apabila Indonesia

tidak ikut dalam keterbukaan MEA,

maka MEA menjadi tidak berarti.”

Kishore Mahbubani, Dekan Lee Kuaw Yew School of Public Policy

(pada World Economic Forum on East Asia 2015, Jakarta 19-21 April 2015,

www.rappler.com)

Beberapa bukti peningkatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2015

juga dapat dilihat dari semakin banyaknya peran dan kontribusi Indonesia, yang

merupakan penggagas kerja sama maritim dalam kerangka KTT Asia Timur (East Asia

Summit/EAS) dengan menorehkan satu capaian penting melalui disepakatinya EAS

Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation. Kepemimpinan Indonesia untuk

mengarusutamakan kerja sama maritim dalam konteks EAS akan terus ditindaklanjuti.

Indonesia juga menjadi inisiator penguatan kapasitas ASEAN Institute for Peace and

Reconciliation (AIPR). Dan tidak kalah pentingnya, Indonesia terus memperjuangkan

penghormatan hak-hak buruh migran dalam ASEAN. Indonesia memainkan peranan

penting dalam mendorong penyelesaian dini Code of Conduct (CoC) dan implementasi

Declaration of Conduct (DoC) in the South China Sea secara penuh dan efektif.

ANALISIS IKU-1 SS-1.1.2: Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia

yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN.

Pada tahun 2015, Indonesia telah berhasil memperjuangkan 730 rekomendasi dan

prakarsa yang diterima (diadopsi) dari 758 rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan

dalam 250 pertemuan yang dihadiri oleh delegasi Indonesia pada Sidang ASEAN. Rincian

capaian kinerja dari IKU-1 SS-1.1.2 yaitu “Persentase rekomendasi dan prakarsa

Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN” sebagai wujud

“kepemimpinan” Indonesia di ASEAN adalah sebesar 96,31% dari target 90% dengan

capaian sebesar 107,01%, sebagai berikut:

“ASEAN membutuhkan undisputed leadership dimana Indonesialah satu-satunya kandidat, sebagai negara terbesar, makmur dan terkuat di kawasan dan pendiri pelopor ASEAN.”

Pattharapong Rattanasevee, akademisi Burapha University-Thailand, Jurnal East Asia Forum, Maret 2015

BUKTI KEPEMIMPINAN

INDONESIA

DI ASEAN

“Indonesia merupakan

“a thought leader”.

Amitav Acharya,

profesor American

University,

29 Juni 2015

“Indonesia merupakan

pemimpin di ASEAN”

Recep Tayyip Erdogan,

Presiden Turki,

Juli 2015,

www.beritasatu.com

“ASEAN bukan apa-apa

tanpa Indonesia.

Indonesia memiliki

peranan yang sangat

penting di ASEAN, baik

dalam bidang politik

maupun ekonomi.

Kepemimpinan

Indonesia dibutuhkan

untuk berlangsungnya

MEA.”

Chairman CIMB Niaga Group Datuk Sri Nazir

Razak,



Tabel Capaian IKU-1 SS-1.1.2 Tahun 2015

IKU 1 Bidang Prakarsa

yang Disampaikan

Prakarsa yang

Diterima

Rekomendasi yang

disampaikan

Rekomendasi yang diterima

Nilai

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan.

Bidang Politik 0 0 268 248

Bidang Ekonomi 18 17 72 71

Bidang Sosial Budaya 23 23 89 86

Kerjasama ASEAN dengan negara mitra wicara ASEAN dan organisasi regional/internasional

7 7 281 278

Jumlah 48 47 710 683

Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan: 758

Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang diterima: 730

Realisasi IKU 1 (%): 96,31

Capaian (%) dari target 90%: 107,01

Tabel Perbandingan Kinerja IKU-1 SS-1.1.2 Tahun 2015 dengan Tahun 2014

INFORMASI KINERJA TAHUN 2014 TAHUN 2015

Prakarsa Yang Disampaikan 24 48

Prakarsa Yang Diterima 23 47

Rekomendasi Yang Disampaikan 501 710

Rekomendasi Yang Diterima 476 683

Realisasi 95,05% 96.31%

Target 80% 90%

Capaian 118,81% 107,01%

Adapun perbandingan kinerja IKU-1 SS-1.1.2 tahun 2015 dengan tahun-tahun

sebelumnya sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi IKU-1 SS-1.1.2 Tahun 2012—2015

Informasi Kinerja IKU-1 SS-1.1.2

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Jumlah Sidang 328 188 192 250

Rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan

209 442 525 758

Rekomendasi dan prakarsa yang diterima

187 417 499 730

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan

89,48% 94,34% 95,05% 96,31%

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2014 lalu, tahun 2015 telah

mengalami peningkatan jumlah prakarsa dan rekomendasi yang diterima dalam setiap

pertemuan ASEAN. Sedangkan jika dilihat dari sisi capaian kinerja, capaian IKU pada tahun

2015 mengalami penurunan dari 118,81% menjadi 107,01%, hal ini dikarenakan adanya



peningkatan target dari tahun 2014 sebesar 80%, menjadi sebesar 90% di tahun 2015.

Faktor keberhasilan pencapaian peningkatan realisasi kinerja terjadi karena Indonesia

telah berhasil meningkatkan kuantitas dan kualitas rekomendasi dan prakarsa sehingga

tingkat penerimaan dari negara ASEAN lainnya menjadi cukup tinggi. Mengingat tahun

2015 adalah tahun pembentukan masyarakat ASEAN, dimana target pemenuhan scorecard

(action lines) untuk ke tiga pilar harus diselesaikan. Indonesia terus mendorong tindak

lanjut dari rekomendasi dan prakarsa yang telah disepakati tahun 2014 dan

merealisasikan keinginan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi rekomendasi

dan prakarsa yang diterima telah mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar

1,26%. Hal ini membuktikan semakin meningkatnya kepemimpinan Indonesia di

ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Faktor-faktor

pencapaian kinerja 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014, diplomasi Indonesia di

ASEAN lebih difokuskan pada isu-isu yang memberikan dampak langsung kepada

masyarakat Indonesia seperti isu perlindungan buruh migran, pemberantasan IUU fishing,

penanggulangan bencana asap, counter terrorism, irregular migrant, Regional

Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ASEAN FTA+1, dan lainnya. Peningkatan

kepemimpinan Indonesia di ASEAN di tahun 2015 sejatinya merupakan proses yang

berkesinambungan dan tidak dapat terpisahkan dari capaian Kementerian Luar Negeri

pada tahun 2014. Berbagai prakarsa dan rekomendasi yang berhasil diperjuangkan

Indonesia pada tahun 2015 merupakan refleksi dari kemajuan dan dinamika kerja sama

ASEAN dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Beberapa rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang bernilai strategis dan

merupakan perwujudan kepemimpinan Indonesia di ASEAN antara lain:

PRAKARSA

1. Prakarsa Indonesia terkait EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation

telah disahkan para pemimpin negara peserta EAS pada November 2015. Dokumen ini

merupakan salah satu

deliverables penting dan

utama dari KTT ke-10 EAS

dan berisikan salah satunya

upaya pemberantasan Illegal,

Unreported and Unregulated

(IUU) Fishing. Indonesia

mengusulkan perlunya

dibentuk suatu

mekanisme/instrumen

hukum ASEAN guna

memberantas IUU Fishing dan memasukkannya dalam kategori kejahatan trans-

national.

Upaya ini membantu Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia

dan upaya pengembangan kerja sama di bidang maritim yang bersifat lebih



komprehensif di kawasan. Hal itu juga akan bermanfaat untuk mendorong kerja sama

pemberantasan IUU Fishing dalam kerangka EAS dan dapat menjadi pedoman yang

penting bagi ASEAN dalam upaya mengembangkan kerja sama maritim dengan mitra

eksternalnya.

Indonesia juga berhasil mendorong disepakatinya beberapa dokumen kerja sama di

sektor perikanan yang bertujuan untuk mencegah masuknya produk perikanan hasil

IUU Fishing ke dalam regional supply chain pada pertemuan the 37th Meeting of the

ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (37thAMAF).

2. Terkait arsitektur kawasan, Indonesia telah memprakarsai suatu konsep pemikiran

berdasarkan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan EAS Declaration for Mutually

Beneficial Relations (Bali Principles) guna menghadapi berbagai tantangan ke depan

sekaligus memperkuat pembentukan Masyarakat ASEAN dan juga implementasi dari

Visi Masyarakat ASEAN pasca-2015. Konsep pemikiran Indonesia pada hakekatnya

dan dalam jangka panjang adalah memanfaatkan elemen-elemen TAC dan Bali

Principles untuk disinergikan dengan berbagai inisiatif negara peserta EAS lainnya

dalam rangka menyusun suatu instrumen hukum yang mengikat bagi kawasan yang

lebih luas. Dengan adanya arsitektur kawasan yang stabil maka dapat menciptakan

enabling environment yang mendorong pembangunan nasional untuk kepentingan

rakyat.

REKOMENDASI 1. Dalam rangka mendorong pemeliharaan perdamaian, keamanan dan stabilitas di

kawasan, Indonesia mendorong implementasi DoC secara penuh dan finalisasi CoC

secepat mungkin. Indonesia berhasil mendorong tersusunnya elemen awal CoC serta

adanya workplan pembahasan CoC. Pada isu South East Asia Nuclear Weapon Free Zone

(SEANWFZ), Indonesia mengusulkan adanya penandatanganan dan ratifikasi dimulai

dari negara yang tidak akan melakukan reservasi. Isu Laut China Selatan dan

SEANWFZ sangat penting bagi Indonesia sehingga stabilitas keamanan di kawasan

menjadi terpelihara dan mewujudkan sebuah prakondisi yang memungkinkan

Indonesia melakukan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

2. Terkait aplikasi Timor Leste sebagai anggota ASEAN:

a. Indonesia mengusulkan agar Sekretariat ASEAN dapat menyusun daftar

kegiatan/pertemuan ASEAN yang dapat diikuti oleh Timor Leste dalam kerangka

capacity building.

b. Indonesia menekankan agar negara anggota ASEAN dapat mempertimbangkan

untuk mengundang Timor Leste dalam kegiatan yang bersifat teknis dan untuk

meningkatkan capacity building Timor Leste.

Keanggotaan Timor Leste di ASEAN dapat menjamin stabilitas keamanan dan politik di

Timor Leste yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Sehingga berdampak

penting bagi pembangunan Indonesia terutama di wilayah-wilayah Indonesia timur.

3. Indonesia telah berhasil memasukkan beberapa poin penting dalam proses

perundingan High Level Task Force on ASEAN Community’s Post-2015 Vision antara lain



memperluas kerja sama maritim ASEAN untuk menanggulangi terorisme, kejahatan

lintas negara dan transboundary challenges di wilayah laut, termasuk IUU fishing,

penyelundupan, trafficking in persons. Pertemuan High Level Task Force (HLTF) ini

memiliki arti strategis karena akan melandasi arah kerja sama ASEAN pada periode

2016-2025 berdasarkan dokumen ASEAN 2025: Forging Ahead Together. Dengan ikut

serta secara konstruktif dalam HLTF, Indonesia akan ikut mewarnai arah kerja sama

ASEAN pada dekade mendatang agar searah dan mendukung kepentingan

pembangunan nasional.

4. Terkait hubungan eksternal ASEAN, Indonesia mendorong permintaan Selandia Baru

untuk meningkatkan status kerja sama kemitraan dengan ASEAN dari status

Comprehensive menjadi Strategic Partnership agar dapat dipertimbangkan secara

positif oleh ASEAN. Manfaat bagi Indonesia antara lain pemberian beasiswa dan

peningkatan kapasitas/pelatihan, peningkatan people to people contact, dan

permasalahan sosial lainnya. Manfaat ini direalisasikan melalui optimalisasi program

Four Flagship Initiatives and Plan of Action 2016-2020. Indonesia selama ini

berpandangan bahwa ASEAN perlu menyusun kriteria klasifikasi level kerja sama

kemitraan ASEAN dengan mitra wicara, yaitu enhanced, comprehensive, dan strategic

partnership untuk menjadi panduan ASEAN.

5. Indonesia menyampaikan perlunya empat kriteria sebagai rujukan dalam aplikasi

keanggotaan baru di ASEAN Regional Forum/ARF (UAE dan Chili), yaitu: (1) komitmen

untuk bekerja sama mewujudkan tujuan ARF, (2) geographical footprint yaitu Asia

Timur, Asia Tenggara dan Oceania, (3) kewajaran jumlah anggota dan (4) dibahas

melalui proses konsultasi. Perluasan keanggotaan ARF diantaranya mendukung upaya

menciptakan kawasan yang damai melalui upaya-upaya preventive diplomacy,

confidence building measures, dan counter terrorism. Guna mendukung kepentingan

Indonesia dalam diplomasi maritim, Indonesia juga memperjuangkan pembahasan isu-

isu terkait IUU fishing dalam ARF.

6. Dalam negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang dilakukan

oleh negara-negara ASEAN, Cina, India, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea

Selatan; Indonesia memberi rekomendasi dan mendorong ASEAN untuk segera

menyelesaikan kesepakatan RCEP yang substansial. RCEP diharapkan dapat

memperlancar arus perdagangan barang, jasa, dan investasi bagi suatu pasar besar

yang mencakup lebih dari 3,5 milyar jiwa (48% penduduk dunia), dengan jumlah

produk domestik bruto sebesar $22,4 triliun dan total nilai ekspor barang sebesar $5,1

triliun. Indonesia memandang pentingnya RCEP untuk mempersempit kesenjangan

tingkat pembangunan antar negara, untuk implementasi RCEP yang efektif dan efisien,

manfaatnya harus dapat dirasakan oleh semua pihak termasuk UKM di negara anggota

RCEP.

7. Sebagai wujud komitmen kuat terhadap penanganan polusi asap lintas bantas,

Indonesia telah menjadi negara pihak pada Persetujuan ASEAN mengenai Polusi Asap

Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution /AATHP) pada

tanggal 23 Maret 2015. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan pencalonan Indonesia

menjadi tuan rumah ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution



Control (ACCTHPC) yang telah di endorse dalam KTT ASEAN ke-27. Dengan menjadi

tuan rumah ACCTHPC, Indonesia dapat berperan lebih besar dalam menangani isu

haze di ASEAN, sekaligus dapat mengatur proses dalam ACCTHPC apabila headquarter

berada di Indonesia.

8. Indonesia menegaskan kembali posisi nasional bahwa untuk perlindungan pekerja

migran di ASEAN secara efektif dan komprehensif draft instrumen wajib memenuhi 3

hal, yaitu legally binding, memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja migran tanpa

membedakan status keimigrasiannya, serta menghormati hak-hak anggota keluarga

pekerja migran sebagaimana tercantum dalam ASEAN Declaration on the Protection

and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2007), ASEAN Human Rights

Declaration (2012), International Convention on the Protection of the Rights of All

Migrant Workers and members of Their Famillies (1990).

Penguatan perlindungan bagi buruh migran Indonesia pada konteks ASEAN dilakukan

melalui upaya mendorong terbentuknya instrumen hukum ASEAN tentang

perlindungan buruh migran yang bersifat non-diskriminatif. Hal ini sejalan dengan Visi

ASEAN untuk membentuk Masyarakat ASEAN yang saling peduli.

Dalam pencapaian IKU-1 SS-1.1.2, Kementerian Luar Negeri menghadapi

kendala, antara lain: secara internal Indonesia masih berhadapan dengan perbedaan

pandangan antara stakeholders (Kementerian/Lembaga terkait) yang ada; dalam konteks

ASEAN masih terdapat perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota ASEAN

yang belum dapat dijembatani dan sejumlah negara anggota ASEAN memiliki posisi yang

bertentangan dengan Indonesia terutama dalam isu perlindungan buruh migran di ASEAN.

Koordinasi antar negara anggota ASEAN perlu terus ditingkatkan untuk menjamin

kesatuan dan sentralitas ASEAN, khususnya ketika melakukan pembahasan isu-isu

regional seperti Laut China Selatan. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya

manusia juga menjadi kendala, sehingga alokasi waktu dan sumber daya manusia untuk

dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ASEAN menjadi terbatas.

Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri senantiasa

melakukan pendekatan dengan stakeholders di dalam negeri dan dengan negara-negara

yang masih belum sejalan dengan posisi Indonesia melalui lobi, pertemuan informal,

dialog, dan konsultasi. Sebagai contoh, terkait isu asap lintas batas, Malaysia dan

Singapura cukup keras dalam memasukkan paragraf yang menyudutkan Indonesia.

Namun atas hasil pendekatan yang efektif, Malaysia dan Singapura pada akhirnya dapat

berkompromi dan dapat menerima posisi dan sebagian besar paragraf usulan Indonesia

sebagaimana terefleksi dalam Chairman’s Statement of the 27th ASEAN Summit.

Selanjutnya, Indonesia aktif mendorong perampingan dan perbaikan format pertemuan

ASEAN (streamlining of ASEAN Meetings). Selain hal tersebut sejalan dengan semangat

efektivitas dan efisiensi pertemuan ASEAN, perampingan pertemuan ASEAN akan

berdampak pada optimalnya partisipasi Ditjen KSA di berbagai pertemuan ASEAN.

Sebagai langkah solutif kedepan, Indonesia terkait dengan negosiasi finalisasi

instrumen perlindungan pemajuan hak-hak pekerja migran ASEAN, Indonesia akan tetap

konsisten dengan posisi nasionalnya bahwa untuk memberikan perlindungan yang efektif



dan komprehensif kepada pekerja migran di ASEAN. Oleh karenanya Indonesia akan

merekomendasikan agar permasalahan dalam perumusan instrument ini dibahas dalam

forum-forum ASEAN selain Senior Labour Officials Meeting (SLOM) seperti ASEAN

Ministerial Meeting (AMM). Indonesia akan menyelenggarakan konferensi regional untuk

menggalang dukungan terkaitnya pentingnya isu pekerja migran dengan mengundang

seluruh negara ASEAN dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Untuk internal

Indonesia, perlu dilakukan kerja sama dan koordinasi yang lebih erat dengan stakeholders

yang menangani isu ini.

Di tahun 2016, ASEAN merupakan cornerstone politik luar negeri RI Indonesia.

Dengan berlakunya ASEAN Community 2015, perhatian sudah harus dialihkan pada visi

ASEAN Community 2025. Pembangunan manusia juga menjadi fokus dari diplomasi

Indonesia. Untuk itu, Indonesia akan mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dengan

menyelenggarakan ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development.

Indonesia juga akan membangun ketahanan terhadap potensi bencana alam di kawasan

ASEAN melalui penyelenggaraan ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) dan

ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM).




Peran Indonesia di Dunia

Internasional yang Meningkat

Pada tahun 2015, Indonesia telah berhasil meningkatkan peranannya di dunia

internasional, baik melalui peningkatan kerja sama bilateral, regional, maupun

peningkatan peran dan posisi Indonesia di berbagai forum multilateral. Peningkatan peran

Indonesia di dunia internasional dapat diukur dari banyaknya posisi Indonesia yang

diterima di forum-forum internasional, peningkatan kerja sama bilateral, maupun

peningkatan peran aktif Indonesia dalam peacekeeping operation dan berbagai program

bantuan kerja sama teknik kepada negara Least Developed Countries (LDCs).

Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.3 (SS-1.1.3) “Peran Indonesia di dunia

internasional yang meningkat” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1SS-1.1.3)

“Indeks peran Indonesia di dunia internasional”.

Pada tahun 2015, target kinerja SS-1.1.3 ditargetkan sebesar 91% dengan

capaian 121,15% (batas toleransi capaian 120%), yang diperoleh dari Sub IKU dan

pembobotan sebagai berikut :


No Komponen Bobot Realisasi

2015 Realisasi

Pembobotan 1 Persentase kerja sama bilateral yang disepakati.

(Sub IKU-1) 25 132,79% 33,20%

2 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral. (Sub IKU-2)

20 96,35%

19,27%

3 Presentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antarkawasan. (Sub IKU-3)

15 128% 19,20%

4 Persentase respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular. (Sub IKU-4)

15 98,33%

14,75%

5 Persentase dukungan konstituen internasional dan negara sahabat terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia. (Sub IKU-5)

15 92,17%

13,83%

6 Jumlah roadmap pencapaian vision 4000 peace keepers. (Sub IKU-6)

10 1 (100%) 10%

Total Realisasi 110,24% Target 91% Capaian SS-1.1.3 121,15% Batas Toleransi 120%

Dalam pencapaian kinerja SS-1.1.3, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala

umum di antaranya perbedaan kepentingan negara-negara dalam proses pembuatan

kesepakatan pada tingkat multilateral, sehingga proses pembahasan kesepakatan di

berbagai forum internasional memakan waktu lama, kesesuaian jadwal dan kesiapan

negara mitra untuk melakukan perundingan bilateral, dan perbedaan kepentingan, posisi

dan prioritas antara Indonesia dengan negara mitra. Selain itu, kurangnya jumlah sumber

daya manusia dan kompleksitas upaya konsolidasi dengan pemangku kepentingan dalam



negeri juga menjadi kendala teknis dalam menyelesaikan berbagai posisi Indonesia

terhadap isu internasional di berbagai forum multilateral maupun dalam menyelesaikan

kesepakatan bilateral.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melakukan

langkah-langkah efisiensi komunikasi dengan negara mitra dan meningkatkan koordinasi

dengan para pemangku kepentingan nasional baik secara informal maupun melalui

peningkatan efektifitas rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Analisis Sub IKU-1 SS-1.1.3: Persentase kerja sama bilateral yang

disepakati

Dalam rangka mendukung Agenda Nawa Cita Presiden Joko Widodo, Kementerian

Luar Negeri meningkatkan berbagai kerja sama bilateral yang tidak hanya mencakup

bidang ekonomi dan kemaritiman, namun juga mencakup bidang politik, keamanan, sosial,

dan budaya.

Adapun jumlah kerja sama bilateral yang disepakati dengan negara mitra hingga

tahun 2015 tercatat sebanyak 81 kerja sama dari 61 kerja sama yang diajukan,


Persentase kerja sama bilateral yang disepakati sebanyak 81 dari 61 yang diajukan

ataupun yang direncanakan, dikarenakan oleh adanya pertemuan bilateral tingkat Kepala

Negara/Pemerintahan di sela-sela acara Peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika tahun

2015 yang tidak direncanakan sebelumnya. Kesepakatan kerja sama baru diajukan setelah

diperoleh kepastian kehadiran Kepala Negara/Pemerintahan negara sahabat pada saat

mendekati hari penyelenggaraan KAA 2015.

Beberapa kerja sama strategis yang disepakati di antaranya adalah:

1. Agreed Minutes of The Seventh Meeting of the Joint Ministerial Commission between

the Republic of Indonesia and New Zealand, Auckland, 3 Maret 2015.


Persentase kerja sama bilateral

yang disepakati

Jumlah Kerja Sama yang

disepakati dengan Negara Mitra

81

Jumlah Kerja Sama yang

Diajukan

61

Realisasi 132,79%

Target 90%

Capaian 147,54%


Penandatanganan

Agreed Minutes JMC

RI-Selandia Baru ke-

7 antara Menlu RI,

Retno L.P. Marsudi

dan Menlu Selandia

Baru, Murray

McCully, Auckland, 3

Maret 2015



Dalam pertemuan disampaikan komitmen dukungan Pemeritah Selandia Baru

terhadap NKRI serta kesepakatan peningkatan kerja sama energi terbarukan dan

pertanian.

2. Agreed Minutes of The Second Meeting of the Joint Ministerial Commission between the

Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam, Jakarta, 25 Juni 2015.

Berisi kesepakatan peningkatan kerja sama RI-Viet Nam dalam bidang politik,

keamanan, ekonomi, perdagangan, maritim, penentuan batas wilayah, people-to-

people contact, dan permasalahan terkait hukum dan kekonsuleran, serta kerja sama

dalam fora regional dan global.

3. Memorandum saling pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Singapura dalam rangka Kerja Sama Pemuda dan Olahraga, 28

Juli 2015.

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP. Marsudi dan Menteri Luar Negeri Viet Nam,

Pham Binh Minh di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta, 25 Juni 2015

Presiden RI, Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan

penandatanganan Kerja Sama Pemuda dan Olah Raga antara Menpora RI, Imam Nahrawi

dengan Minister of Culture, Youth and Social Affairs Singapore, di Singapura, 28 Juli 2015.



Disamping itu, beberapa dokumen

kesepakatan dengan negara-negara

mitra lainnya adalah persetujuan

Kerangka Kerja Sama antara RI dengan

Kosta Rika, persetujuan antara Pemri

dengan Pemerintah El Salvador tentang

pembebasan visa bagi pemegang

paspor diplomatik atau paspor dinas,

persetujuan Kerja Sama Teknik RI-

Lithuania, MoU Konsultasi Bilateral RI-

Lithuania, Persetujuan Bebas Visa

(PBV) bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas RI-Lithuania yang ditandatangani pada

saat kunjungan Menlu Lithuania ke Indonesia bulan Agustus, dan berbagai kesepakatan

bilateral lainnya di bidang politik, keamanan, dan sosial budaya.

Analisis Sub IKU-2 SS-1.1.3: Persentase posisi Indonesia yang

diterima dalam forum multilateral.

Posisi yang disampaikan suatu negara mencerminkan kepentingan nasional negara

tersebut. Seluruh posisi yang disampaikan Indonesia di forum multilateral merupakan

cerminan kepentingan nasional Indonesia. Dengan demikian, diterimanya posisi Indonesia

dalam forum multilateral berarti Indonesia mampu memperjuangkan kepentingan

nasionalnya. Semakin banyak posisi yang diterima, dapat disimpulkan bahwa semakin

besar pengaruh Indonesia di dalam forum tersebut.

Selama tahun 2015, Kementerian Luar Negeri berhasil mencapai realisasi Sub

IKU-2 SS.1.1.3 sebesar 555 posisi yang diterima dari 576 posisi yang disampaikan di

dalam forum multilateral. Sehingga realisasi Sub IKU-2 SS.1.1.3 untuk posisi yang diterima

dalam persidangan di forum-forum multilateral pada tahun 2015 adalah sebesar 96,35%

atau melampaui target tahun 2015 sebesar 90%.

Indonesia telah terlibat aktif dalam berbagai proses negosiasi pengendalian perubahan iklim untuk

memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam hal ini, Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi

dengan upaya sendiri sebesar 26% pada tahun 2020 dan menjadi 29% pada tahun 2030, serta dapat

ditingkatkan menjadi 41% dengan bantuan internasional. Selain itu, Indonesia juga dipercaya menjadi

anggota Board of Green Climate Fund periode 2012-2015 dan menjadi anggota Standing Comittee on

Finance UNFCCC periode 2014-2016

Pada 7 Juni 2015, Pemerintah Indonesia

mendapatkan penghargaan pada Special Event

dengan tema “Completing the MDG Round:

Recognizing Achievements in the Fight

Against Hunger” dari FAO atas keberhasilan

memerangi kelaparan sesuai target MDGs ke-1.

Penandatanganan Persetujuan Bebas Visa RI-Lithuania

oleh Menlu RI dan Menlu Lithuania



Berikut beberapa posisi strategis Indonesia yang diterima di forum multilateral:

1. Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan pendanaan terorisme, atas peran

aktif diplomasi Kemlu, Indonesia telah dikeluarkan dari public statement/blacklist

Financial Action Task Force (FATF) dan dikategorikan dalam grey list atau kategori

“Improving Global AML/CFT Compliance: On Going Process” pada Sidang Pleno FATF di

Paris, 23-27 Februari 2015. Selanjutnya, pada Sidang Pleno FATF yang dilaksanakan

di Brisbane, Australia, 21-26 Juni 2015, Indonesia telah dikeluarkan secara

keseluruhan dari daftar “negara yang memiliki kelemahan strategis dalam rezim anti

pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme” atau dari proses reviu

International Cooperation Review Group (ICRG) FATF.

2. Pada tanggal 28 September 2015 dalam General Conference of International Atomic

Energy Agency (IAEA), Indonesia menyampaikan inisiatif pembentukan Regional

Capacity Building Initiative (RCBI) guna mengembangkan kapasitas di bidang aplikasi

teknologi nuklir bagi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. Inisiatif tersebut

telah memperoleh dukungan penuh dari IAEA, negara-negara Asia-Pasifik, serta

negara-negara donor seperti Amerika Serikat, Perancis dan Inggris.

3. Indonesia telah menjadi tuan rumah International Seminar on Human Rights

Education bekerja sama dengan Independent and Permanent Human Rights

Commission(IPHRC) of the Organisation of Islamic Cooperation (Komisi HAM OKI)

pada tanggal 12-13 Oktober 2015 di Jakarta. Pertemuan telah mengadopsi IPHRC

Jakarta Declaration on Human Rights Education yang pada pokoknya memuat

sejumlah rekomendasi terkait upaya pemajuan pendidikan HAM di negara-negara

anggota OKI.

4. Indonesia telah berpartisipasi aktif bagi pengembangan dan implementasi norma-

norma perlindungan HAM dalam sektor bisnis di tingkat internasional maupun

nasional, antara lain melalui keikutsertaan dalam pertemuan Kelompok Kerja Dewan

HAM PBB untuk merumuskan instrumen perjanjian internasional mengenai

Korporasi Transnasional dan HAM.

5. Pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan pada Special Event dengan tema

“Completing the MDG Round:Recognizing Achievements in the Fight Against

Hunger” dari FAO atas keberhasilan memerangi kelaparan sesuai target MDGs ke-1.

Pemerintah Indonesia telah menerima penghargaan tersebut dari Dirjen FAO di Roma

pada tanggal 7 Juni 2015.


Persentase posisi Indonesia

yang diterima dalam forum

multilateral.

Jumlah posisi yang diterima 555

jumlah posisi yang disampaikan

dalam persidangan

576

Realisasi 96,35%

Target 90%

Capaian 107,06%



6. Indonesia telah terlibat dalam berbagai proses perumusan Agenda Pembangunan

Pasca 2015 yang merupakan kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs).

Agenda Pembangunan ini memiliki arti penting untuk menjadi panduan

pembangunan yang bersifat universal dan non-legally binding dalam mencapai tujuan

bersama, khususnya untuk pengentasan kemiskinan melalui strategi pembangunan

berkelanjutan sampai tahun 2030.

7. Indonesia telah terlibat aktif dalam berbagai proses negosiasi pengendalian

perubahan iklim untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam hal ini,

Indonesia bahkan dipercaya menjadi anggota Board of Green Climate Fund periode

2012-2015 dan menjadi anggota Standing Comittee on Finance UNFCCC periode 2014-

2016.

8. Diplomasi kebudayaan Indonesia melalui forum UNESCO pada tahun 2015 telah

banyak mencapai keberhasilan, antara lain dengan dihasilkannya berbagai pengakuan

internasional terhadap mata budaya dan alam Indonesia. Pengakuan tersebut

khususnya berupa:

a. Perolehan dua sertifikat Man and Biosphere (MAB) UNESCO bagi Cagar Biosfer

Bromo Tengger-Semeru Arjuno dan Cagar Biosfer Taka Bonerate-Kepulauan

Selayar tanggal 9 Juni 2015.

b. Masuknya Tiga Golongan Tari Tradisional Bali ke dalam Representative List of the

Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO tanggal 3 November 2015.

c. Masuknya Arsip Konferensi Asia-Afrika ke dalam International Register Memory of

the World UNESCO.

d. Masuknya Gunung Sewu, Pacitan, ke dalam Global Geopark Network UNESCO.

e. Keberhasilan Indonesia menjadi anggota Komite Man and Biosphere UNESCO

periode 2015-2019 serta World Heritage Committee (Komite Warisan Dunia)

UNESCO periode 2015-2019.

Dalam pencapaian Sub IKU-1 SS-1.1.3, Kementerian Luar Negeri menghadapi

kendala di antaranya seperti adanya penjadwalan ulang beberapa pertemuan

internasional secara mendadak dan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan di

dalam negeri.


melakukan beberapa langkah solutif dengan meningkatkan intensitas komunikasi dan

memperluas jaringan untuk lebih mengefektifkan koordinasi dan melancarkan kerja sama

dengan berbagai pihak terkait.

Analisis Sub IKU-3 SS-1.1.3: Presentase prakarsa/rekomendasi

Indonesia yang diterima pada forum intra dan antarkawasan

Indonesia memainkan peran yang besar baik dalam hubungan dan kerja sama di

lingkungan regional maupun global. Upaya Indonesia dalam meningkatkan kerja sama

intrakawasan Amerika dan Eropa pada tahun 2015, ditandai dengan beberapa capaian

pada kerangka organisasi IORA, APEC, FEALAC, ASEM, dan kerja sama dengan Uni Eropa.



Prakarsa adalah gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu selain

ekonomi dan maritim pada pertemuan intra dan antarkawasan. Sementara rekomendasi

adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/

menindaklanjuti terhadap suatu isu selain ekonomi dan maritim yang dibahas dalam

pertemuan intra dan antarkawasan.

Selama tahun 2015, terdapat 32 prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima

pada forum intra dan antarkawasan, sebagaimana tabel berikut:

Secara lebih detail, beberapa capaian rekomendasi/prakarsa RI yang telah

diterima dalam fora kerja sama intra-kawasan sepanjang tahun 2015 adalah:

1. Usulan Indonesia untuk memulai proses yang diperlukan untuk pembebasan visa

kunjungan singkat bagi WNI dan menjajaki kerja sama di bidang imigrasi dan

investasi yang telah disampaikan dalam pertemuan dengan Frans Timmermans,

First Vice-President of the European Commission/European Commissioner for the

Portfolio of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, Rule of Law and Charter

of Fundamental Rights (FVP Uni Eropa) pada tanggal 10 Juli 2015.

2. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri RI dengan Federica Mogherini, High

Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-

President of the European Commission (HRVP UE) di sela-sela Pertemuan Tingkat

Menteri ASEAN ke-48 tanggal 5 Agustus 2015, kedua pihak sepakat untuk

memperdalam hubungan bilateral RI-Uni Eropa. Indonesia mendorong

pembebasan visa Schengen untuk kunjungan singkat bagi WNI dan mendorong

peluncuran Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) License

SUB IKU-3 SS-1.1.3 Informasi Kinerja Jumlah

Presentase prakarsa/rekomendasi

Indonesia yang diterima pada forum

intra dan antarkawasan

Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia

yang diterima di Forum Kerjasama Intra

dan Antarkawasan

32

total prakarsa/rekomendasi Indonesia

yang disampaikan di Forum Kerjasama

Intra dan Antarkawasan

25

Realisasi 128%

Target 90%

Capaian 142,22%




sebagai tindak lanjut implementasi Perjanjian Sukarela Kemitraan untuk

Penegakan Hukum, Tata Kelola Perdagangan bidang Kehutanan (Forest Law

Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement/FLEGT-

VPA).

3. Prakarsa RI untuk membentuk forum dialog RI-UE terkait isu perikanan dan maritim

yang telah disampaikan pada Indonesia-EU High Level Fisheries and Maritime Issues

Dialogue, Bali 9-10 Desember 2015.

4. Sejumlah anggota Parlemen Eropa dari Jerman, Belgia, Belanda, dan Inggris telah

melakukan kunjungan di Jakarta tanggal 17-18 Maret 2015 dan bertemu dengan,

antara lain, DPR RI, Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan dan Gubenur DKI

Jakarta. Isu-isu utama yang dibahas, antara lain, pembentukan Friendship Group atau

Indonesian Caucus di Parlemen Eropa, dukungan pembebasan visa bagi WNI, saling

tukar pengalaman di bidang penanggulangan terorisme dan radikalisasi, serta

pembahasan mengenai Comprehensive Partnership Economic Agreement (CEPA) RI-

Uni Eropa.



Dalam pencapaiannya Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala utama yang

sebagian besar disebabkan oleh kendala-kendala eksternal, seperti adanya kesepakatan

baru penjadwalan ulang kegiatan 2015 menjadi kegiatan tahun 2016, ketidaksiapan

negara mitra penyelenggara, perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Sementara dari faktor internal, kendala berasal dari kurangnya kesiapan

instansi/kementerian teknis lainnya dan terbatasnya sumber daya manusia yang akan

melaksanakan kegiatan.

Kendala lain yang dihadapi antara lain adalah kurangnya komitmen dan koordinasi

dari Kementerian/Lembaga teknis terkait di Indonesia dalam menyampaikan prakarsa

dan rekomendasi Indonesia di forum-forum kerjasama tersebut.

Kedepannya, Kementerian Luar Negeri perlu memperkuat perannya sebagai

koordinator pelaksanaan hubungan luar negeri, serta komitmen dari K/L terkait dalam

menyampaikan hal-hal yang bersifat teknis untuk keberhasilan penyampaian prakarsa

dan rekomendasi Indonesia.

Analisis Sub IKU-4 SS-1.1.3: Persentase respons positif terhadap

bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan

triangular

Respons Positif merupakan pernyataan dari penerima manfaat bantuan kerja sama

teknik yang mengindikasikan bantuan kerja sama teknik yang dilaksanakan bermanfaat

atau tepat sasaran. Penerima manfaat bantuan kerja sama teknik di antaranya adalah

negara berkembang yang masih membutuhkan peningkatan kapasitas, institusi

pemerintah di negara penerima, civil society, dan individu seperti pengusaha, petani,

peternak, dan sebagainya.

Selama tahun 2015, terdapat 235 respon positif terhadap bantuan kerja sama

teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular (dari 239 kuesioner yang dibagikan),




Bentuk respon positif yang diterima dapat terlihat dari antusiasme peserta pada

saat pelatihan berlangsung, memberikan saran dan masukan bagi pengembangan

program, memberikan rekomendasi untuk dilaksanakannya program lain yang relevan,

permintaan program lanjutan, dan permintaan pengiriman narasumber atau tenaga ahli.

Training Workshop on Agriculture Sector for African and Middle East Countries

Mkindo-Monggoro, Tanzania, 17 – 23 Maret 2015

Dalam pencapaian Indeks Sub IKU-4 SS-1.1.3, Kementerian Luar Negeri

menghadapi beberapa kendala teknis di antaranya kendala bahasa yang dialami oleh

peserta dan narasumber, kesulitan berkoordinasi dengan calon peserta di negara-negara

yang tidak terdapat perwakilan RI maupun negara yang tidak memiliki perwakilan di

Indonesia. Disamping itu, kadang-kadang implementasi pemberian Capacity Building tidak

sesuai dengan yang diharapkan, karena perbedaan iklim dan kondisi geografis negara

penerima manfaat.


melakukan beberapa langkah solutif antara lain untuk mengatasi kendala bahasa, maka

pada saat pelatihan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa setempat dengan bantuan

tenaga penterjemah. Untuk meningkatkan koordinasi dengan calon peserta, Kementerian

Luar Negeri memanfaatkan teknologi komunikasi, misalnya melalui e-mail dan jejaring

sosial. Sedangkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya

serta untuk menciptakan suatu pelatihan yang cocok dan tepat diterapkan di negara

penerima manfaat, Kementerian Luar Negeri memperkuat proses perencanaan pelatihan

dengan memperhitungkan faktor-faktor terkait misalnya koordinasi antar lembaga,


Persentase respons positif

terhadap bantuan kerjasama teknik

melalui mekanisme bilateral dan

triangular

Jumlah respons positif terhadap

bantuan kerja sama teknik

235

Jumlah seluruh penerima bantuan

kerja sama teknik

239

Realisasi 98,33%

Target 90%

Capaian 109,25%



penyusunan rencana kegiatan secara bertahap dan berkelanjutan, memperhatikan kondisi

iklim di negara penerima manfaat, dan mempertimbangkan ciri khas atau potensi yang

dimiliki negara penerima manfaat.

Analisis Sub IKU-5 SS-1.1.3: Persentase dukungan konstituen

internasional dan negara sahabat terhadap promosi aset-aset

diplomasi publik Indonesia

Dukungan merupakan bentuk partisipasi dan pernyataan mendukung yang

diberikan oleh konstituen internasional. Sementara konstituen internasional adalah

seseorang/pihak yang secara aktif mengambil bagian dalam proses menjalankan

organisasi dan yang memberikan otoritas kepada orang lain untuk bertindak mewakili

dirinya. Promosi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan, bersifat persuasif,

dilakukan secara intensif dan terus menerus. Definisi aset diplomasi public adalah hal-hal

yang dimiliki Indonesia, to win the hearts and minds, domestically and internationally,

antara lain sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ekonomi yang progresif,

masyarakat yang pluralis dan toleran, Islam yang moderat dan keragaman budaya.

Selama tahun 2015, 104 negara dan 12 Organisasi serta +1800 orang konstituen

Internasional, atau sebesar 92,17% (dukungan konstituen internasional dan negara

sahabat terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia), telah berpartisipasi aktif

dalam 18 sub output promosi aset-aset diplomasi publik RI terdapat sebagaimana tabel

berikut:

“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk memajukan dialog lintas

agama regional, bilateral,multilateral” - Duta Besar Esti Andayani,

Direktur Jenderal IDP, Dialog Lintas Agama Indonesia - Jerman ke-

4 (28/9/15 - 01/10/15)


Persentase dukungan

konstituen internasional

dan negara sahabat

terhadap promosi aset-aset

diplomasi publik Indonesia

Jumlah dukungan konstituen

internasional dan negara

sahabat

471

Jumlah partisipan

konstituen internasional

pada promosi aset-aset

diplomasi publik

511

Realisasi 92,17%

Target 90%

Capaian 102,41%



Menlu Retno L.P. Marsudi (tengah) didampingi Dirjen Informasi dan

Diplomasi Publik Esti Andayani (kiri), dan Direktur Diplomasi Publik

Al Busyra Basnur (kanan) berfoto bersama dengan peserta Beasiswa

Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 2015 di halaman Gedung Pancasila,

Kemlu, Jakarta, Senin (9/3/15).

Kegiatan diplomasi publik yang menjadi highlight pada tahun 2015 adalah

Kegiatan Interfaith Dialogue/Dialog Lintas Agama (DLA) serta Bali Democracy Forum

(BDF). DLA pada tingkat bilateral tahun 2015 dilaksanakan antara Indonesia dengan

Belanda, Jerman, Austria, dan Serbia. Kegiatan DLA penting untuk menanggapi sensitivitas

isu radikalisasi agama dan kebebasan berekspresi, sekaligus menjadi media yang efektif

untuk menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyebarkan nilai Islam yang pluralis dan

toleran.

Pelaksanaan DLA tersebut telah menghasilkan kesepakatan konkrit, antara lain

penandatanganan MoU kerjasama pendidikan antar perguruan tinggi, institusi keagamaan

untuk melakukan pertukaran mahasiswa dan dosen, imam dan guru agama, joint research,

joint publication dan workshop dengan tema tertentu.

DLA diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam mengatasi tantangan

internasional seperti masalah ekstrimisme, radikalisme dan terorisme yang berbasis

agama. Forum DLA diharapkan tidak semata-mata menjadi ajang dialog, tetapi hasil-

hasilnya juga dapat diimplementasikan ke seluruh tingkatan di kalangan akar rumput.

Untuk itu, kegiatan DLA juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh

agama, masyarakat madani dan media.

Terkait kegiatan diplomasi publik dalam ranah demokrasi, pada tanggal 10-11

Desember 2015 diselenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) VIII di Bali Nusa Dua

Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden

RI. BDF VIII dihadiri 89 negara dan 3 organisasi internasional. Forum dihadiri oleh 19

(sembilan belas) pejabat setingkat Menteri/Wakil Menteri, 7 (tujuh) pejabat setingkat

Direktur Jenderal/Duta Besar dari Pusat dan 63 (enam puluh tiga) Duta Besar/Kepala

Perwakilan negara-negara sahabat di Jakarta. Secara keseluruhan, BDF VIII diikuti oleh

sekitar 250 orang delegasi dari negara sahabat.

Penyelenggaraan BDF VIII menghasilkan apresiasi positif dari negara-negara yang

hadir terhadap peranan dan keberhasilan Indonesia sebagai role model pluralisme dan

demokrasi. Melalui forum ini, Indonesia secara konsisten senantiasa mendorong upaya

penguatan demokrasi di berbagai negara dan kawasan. Hasil-hasil pembahasan dan saling



tukar pengalaman selama penyelenggaraan BDF telah memberikan inspirasi bagi negara

lainnya dalam mengatasi tantangan berdemokrasi. Tingginya tingkat kehadiran negara

peserta (Kawasan Asia Pasifik), negara peninjau (non Kawasan Asia Pasifik) dan organisasi

internasional dalam pertemuan ini, menunjukkan masih relevannya BDF sebagai forum

bertukar pikiran dan berbagi pengalaman dalam pemajuan demokrasi, tidak saja di Asia

Pasifik namun juga di belahan dunia lainnya.

BDF selama ini telah mendukung pembangunan demokrasi baik di kawasan Asia

Pasifik maupun kawasan lainnya melalui implementasi program kerja sama teknis oleh

Pemerintah Indonesia. Program peningkatan kapasitas (capacity building) telah

dilaksanakan di berbagai negara di Kawasan Asia Pasifik, bahkan hingga Afrika Utara dan

Timur Tengah, yakni seperti Tunisia, Aljazair, Ethiopia, Libya dan Mesir.

Dalam pencapaian Indeks Sub IKU-5 SS-1.1.3, Kementerian Luar Negeri

menghadapi kendala di antaranya:

a) Rumitnya koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah dalam

mempromosikan aset-aset diplomasi publik Indonesia, khususnya dalam hal promosi

perdagangan, investasi, pariwisata dan budaya daerah.

b) Intensitas dan kuantitas kegiatan promosi aset diplomasi publik kurang

ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri

melalui implementasi nyata atau konkrit, seperti dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Salah satu alasan utama tidak atau belum terlaksananya sejumlah komitmen kerja

sama yakni kendala anggaran pada instansi mitra (counterparts) Diplomasi Publik.

c) Beberapa konstituen internasional berasal dari negara dengan tingkat perekonomian

yang belum berkembang (Least Developed Countries/LDCs), sehingga sangat selektif

dalam pembiayaan pengiriman delegasi atau wakil pada pertemuan-pertemuan

internasional maupun kegiatan promosi aset-aset diplomasi publik RI.

d) Adanya sejumlah pemotongan anggaran 2015 untuk penyelenggaraan kegiatan

promosi aset diplomasi publik RI yang telah direncanakan sebelumnya.


melakukan beberapa langkah solutif yakni:

a) Mengadakan pertemuan Forum Komunikasi dan Koordinasi dengan pemangku

kepentingan diplomasi publik guna membangun jejaring, sinkronisasi program,

kegiatan dan kebijakan, antara lain dalam bentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi

Kementerian Luar Negeri RI dengan perwakilan seluruh Provinsi di Indonesia, serta

menginisiasi forum komunikasi alumni Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI)

yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2016.

b) Untuk meningkatkan jumlah partisipasi negara sahabat pada pertemuan-pertemuan

internasional maupun kegiatan promosi aset-aset diplomasi publik RI, Kementerian

Luar Negeri RI mengusulkan agar pembiayaan transportasi konstituen diplomasi

publik yang berasal dari Least Developed Countries (LDCs) dapat dibiayai oleh

Pemerintah RI.



c) Mendorong terciptanya komitmen kerja sama konkrit antara RI dan negara sahabat,

yang telah terwujud dalam pelaksanaan Dialog Lintas Agama tahun 2015 yakni:

- The 3rd Indonesia – Serbia Bilateral Interfaith Dialogue: Penandatanganan

perpanjangan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pendidikan antara UIN Syarif

Hidayatullah dengan Universitas Beograd, Serbia. UIN Syarif Hidayatullah

menawarkan program kajian Islam bagi tokoh agama Serbia untuk mendapatkan

pemahaman tentang Islam moderat di Indonesia.

- The 5th Indonesia – Austria Bilateral Interfaith Dialogue: Institusi Pendidikan Tinggi

Agama guru agama Islam Austria (IRPA) menawarkan kesempatan kepada 2 (dua)

orang dosen Indonesia untuk mengajar di Austria pada tahun 2017. Program ini

akan dibiayai oleh Uni Eropa di bawah skema Erasmus. Selain itu, Rektor UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta menawarkan kerja sama pendidikan meliputi joint research,

pendidikan agama Islam untuk para imam, pertukaran akademisi, serta program

Islamic Studies untuk mahasiswa Austria. UIN Syarif Hidayatullah juga

menyampaikan kesiapannya untuk berpartisipasi pada program VICISU pada tahun

2016.

- Indonesia dan Belanda bersepakat melaksanakan Jurnalist Visit Program di tahun

2016 sebagai hasil dari pelaksanaan the 3rd Bilateral Interfaith and Intermedia

Dialogue di Belanda, 25-26 September 2015.

Analisis Sub IKU-6 SS-1.1.3: Jumlah Roadmap pencapaian vision

4000 Peacekeepers

Sejak tahun 2012, Pemri telah mencanangkan Visi 4.000 Peacekeepers guna

menempatkan Indonesia pada jajaran 10 besar negara penyumbang personel pada Misi

Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB melalui kontribusi 4.000 personel. Visi 4.000

Peacekeepers ini bukan hanya berorientasi pada peningkatan kuantitas personel, namun

juga kualitas dari para personelnya. Peningkatan kontribusi Indonesia pada MPP PBB di

bawah kerangka Visi 4.000 Peacekeepers merupakan Program Lanjutan Kabinet Indonesia

Bersatu Jilid II.


Jumlah Roadmap pencapaian Vision

4000 Peacekeepers

Jumlah Roadmap pencapaian Vision

4000 Peacekeepers yang berhasil

disusun

1

Realisasi 100%

Target 100%

Capaian 100%

Berdasarkan data United Nations Department of Peacekeeping

Operations per 31 Desember 2015, terdapat 2.840 personel

Indonesia yang bertugas dalam 10 (sepuluh) dari 16 MPP PBB

yang aktif saat ini, yang menempatkan Indonesia di urutan ke-12

dari 125 Troops/Police Contributing Countries (T/PCC). Jumlah

tersebut merupakan peningkatan dari kontribusi Indonesia per 31

Desember 2014, yaitu sebanyak 1.837 personel pada 10

(sepuluh) MPP PBB (peringkat ke-17 dari 126 negara).



Guna menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh

Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan Visi 4.000 Peacekeepers, Kementerian Luar

Negeri sebagai Ketua Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang

beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional, Sekretariat Kabinet, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan Badan Intelijen Negara telah berhasil menyusun Roadmap Visi 4.000

Peacekeepers yang ditetapkan dengan Permenlu No. 5 Tahun 2015 tentang Roadmap

Vision 4,000 Peacekeepers.

Sejak awal pembentukannya melalui Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011,

TKMPP telah melakukan rangkaian pertemuan guna melakukan pembahasan dan

penyusunan Peraturan Presiden dimaksud guna menjadi landasan hukum pengiriman

misi pemeliharaan perdamaian. Selain itu, telah dilakukan pula serangkaian pembahasan

mengenai penyusunan Peraturan Presiden lainnya yang mengatur pembentukan dana

cadangan guna mendukung pengiriman misi pemeliharaan perdamaian yang

permintaannya seringkali bersifat mendadak.

Sebagai buah upaya dan kerja keras TKMPP, telah diterbitkan Perpres No. 86

Tahun 2015 tentang Pengiriman MPP yang akan menjadi landasan hukum yang

diharapkan dapat menjadi pedoman pengiriman personel Indonesia ke berbagai MPP

berdasarkan permintaan PBB, organisasi internasional dan regional. Penuntasan Perpres

No. 86 Tahun 2015 menjadi salah satu Quick Wins Pemerintahan Presiden Joko Widodo

pada tahun 2015. Pemerintahan RI juga telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 78

Tahun 2015 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter MI-17 Tentara Nasional

Indonesia pada MPP PBB di Mali.




Diplomasi Ekonomi yang Kuat

Diplomasi ekonomi yang kuat merupakan aspek yang sangat penting dengan

semakin menguatnya globalisasi ekonomi. Peran diplomasi ekonomi bahkan menjadi

instrumen penting kebijakan luar negeri setiap negara, termasuk Indonesia. Diplomasi

Ekonomi dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau strategi dalam memanfaatkan

hubungan internasional guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Strategi untuk mencapai

tujuan ekonomi mencakup kegiatan ekspor, impor, investasi, bantuan, kerja sama teknik,

dan perjanjian perdagangan bebas.

Sebagai bagian dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo, isu diplomasi ekonomi

menjadi salah satu isu prioritas yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri

untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat atau “diplomacy for

the people”, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan

perdagangan dan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, memperjuangkan

kepentingan ekonomi Indonesia di dunia internasional, serta mengamankan kepentingan

ekonomi strategis lainnya.

Kementerian Luar Negeri melakukan pendekatan komprehensif yang terfokus

pada perdagangan, pariwisata, investasi, kerja sama ekonomi, kerja sama pembangunan,

ketahanan pangan dan energi, kerja sama regional dan multilateral, serta kelembagaan

diplomasi ekonomi. Kementerian Luar Negeri secara aktif melakukan kegiatan diplomasi

ekonomi yang diharapkan dapat mencari peluang pasar dan produk (opportunity seeker),

memasarkan produk Indonesia (promoting dan marketing), dan fasilitasi kemitraan

(match-making). Lebih jauh dalam tataran kebijakan, Kementerian Luar Negeri juga

memperjuangkan kepentingan nasional dalam forum regional dan multilateral.

Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.4 (SS-1.1.4) “Diplomasi Ekonomi yang Kuat”

diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.4) “Indeks diplomasi ekonomi”.

Pada tahun 2015, target kinerja SS-1.1.4 ditargetkan 79% dengan realisasi 98,32% dan

capaian 124,46% (batas toleransi capaian 120%) yang diperoleh dari Sub IKU dengan

pembobotan sebagai berikut : Tabel Capaian SS-1.1.4 Tahun 2015


2015 Realisasi

Pembobotan 1 Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi,

keuangan, pembangunan. (Sub IKU-1)

30 66 dari target 48

(137,5%,

Toleransi 120%)

36%

2 Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan

Afrika yang memiliki data economic intelligence

negara/wilayah akreditasi. (Sub IKU-2)

15 66 dari

target 60

(110%)

16,5%

3 Jumlah Perwakilan RI di wilayah Amerika dan

Eropa yang memiliki data economic intelligence

negara/wilayah akreditasi. (Sub IKU-3)

15 30 dari

target 41

(73,17%)

10,98%




2015 Realisasi

Pembobotan 4 Persentase bantuan kerja sama teknik yang

memberikan peluang ekonomi. (Sub IKU-4)

15 8 dari target 13

(61,54%)

9,23%

5 Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di

bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima

di forum-forum di tingkat intra dan antarkawasan

dan multilateral. (Sub IKU-5)

15 100%

15%

6 Jumlah promosi Trade Tourism Investment and

Services (TTIS). (Sub IKU-6)

10 69 dari

target 65

(106,15%)

10,62%

Indeks SS-1.1.4 Realisasi 98,33% Target 79% Capaian 124,46% Batas Tolerasi Capaian 120%

Dalam pencapaian kinerja SS-1.1.4, kendala umum yang dihadapi oleh

Kementerian Luar Negeri adalah masih kurang optimalnya sinergi dengan

Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait di dalam negeri dalam

melakukan penetrasi pasar, menarik investasi asing, arus wisatawan, dan meningkatkan

perdagangan (TTIS). Kementerian Luar Negeri masih menghadapi keengganan

Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan untuk melakukan negosiasi maupun

menindaklanjuti berbagai peluang dan kesepakatan kerja sama di bidang perdagangan,

investasi dan pariwisata dengan negara-negara mitra, baik di wilayah Asia Pasifik dan

Afrika maupun wilayah Amerika dan Eropa. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga

masih mengalami kesulitan dalam mengawasi tindak lanjut (implementasi) dari hasil

kesepakatan dan promosi TTIS tersebut.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melakukan

pertemuan koordinasi secara reguler dengan Kementerian/Lembaga untuk

menyelaraskan kegiatan promosi TTIS sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Selain

itu, Kemenlu telah membentuk Pokja Diplomasi Ekonomi yang berupaya membangun

sinergi yang lebih optimal antara Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di

dalam negeri dengan Perwakilan RI dalam rangka pencapaian peningkatan kerja sama di

bidang perdagangan, investasi dan pariwisata dengan negara-negara sahabat. Dalam

pelaksanaan fungsinya, Pokja Diplomasi Ekonomi ini didukung oleh seluruh Satker, baik

bilateral (Ditjen Aspasaf dan Ditjen Amerop), regional (Ditjen KS ASEAN), multilateral

(Ditjen Multilateral) maupun dalam pelaksanaan kerjasama teknis (Dit. KST).

Untuk mendapatkan hasil nyata, Kementerian Luar Negeri juga semakin

mengedepankan konsep link and match dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi sehingga

terjadi keselarasan antara kebutuhan pemangku kepentingan di dalam negeri dengan

permintaan dan kebutuhan pasar di luar negeri. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan

berbagai promosi TTIS dan misi dagang yang secara langsung mempertemukan pengusaha

Indonesia dengan mitranya di negara sasaran (business meeting) maupun mengundang

operator pariwisata mancanegara ke Indonesia (famtrip), sehingga terdapat hasil yang

tangible (nyata).



Sebagai solusi ke depan, Kementerian Luar Negeri akan lebih meningkatkan

penguatan mekanisme koordinasi dengan kementerian teknis. Selain itu, Kemenlu juga

akan meningkatkan peran market intelligence dan research dari Perwakilan RI untuk

identifikasi pasar dan produk yang potensial. Perwakilan RI juga diharapkan dapat

meningkatkan kerja sama pembangunan dengan negara mitra untuk capacity building,

khususnya di bidang standardisasi dan peningkatan kualitas, bagi pelaku usaha kecil dan

menengah sehingga dapat memiliki akses pasar ke negara mitra.

Instruksi Presiden RI yang menunjuk beberapa menteri sebagai Menteri

Penghubung untuk menjadi koordinator teknis bagi negara-negara mitra Indonesia, juga

diharapkan akan menjadi solusi dalam meningkatkan sinergi antara Kemenlu c.q.

Perwakilan RI dengan Kementerian/Lembaga serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Sebagai proyeksi ke depan, Kementerian Luar Negeri diharapkan meningkatkan

kerja sama dengan Kementerian/Lembaga teknis untuk dapat menembus pasar prospektif

di kawasan Amerika Latin, Amerika Tengah, Eropa Tengah dan Timur, Asia Selatan, Timur

Tengah dan Afrika, serta mendatangkan investasi dan wisawatan asing ke Indonesia.

Dalam rangka peningkatan sinergi dengan kementerian teknis terkait, kiranya

diperlukan penguatan peran Kementerian Luar Negeri agar dapat mendorong peran serta

kementerian teknis terkait lainnya pada pembahasan kesepakatan dan pelaksanaan serta

tindak lanjut kesepakatan kerja sama Indonesia dengan negara lain. Hal ini, misalnya

dapat dilakukan melalui revisi UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri atau

penyusunan Peraturan Pemerintah (juknis) dari UU ini.

Analisis Sub 1 SS-1.1.4: Jumlah naskah kesepakatan di bidang

ekonomi, keuangan, pembangunan

Naskah kesepakatan merupakan hasil kesepakatan yang dicapai pada setiap

proses perundingan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan, baik secara bilateral

antara Indonesia dengan negara mitra di kawasan Asia Pasifik Afrika dan Amerika Eropa,

maupun dalam forum multilateral, seperti forum International Renewable Energy Agency

(IRENA), G20, Open Government Partnership (OGP), Meksiko-Indonesia-Korea-Turki-

Australia (MIKTA), dan SDGs PBB.

Selama tahun 2015, Indonesia telah menyepakati 66 naskah kesepakatan di bidang

ekonomi, keuangan, pembangunan dari target 48, sebagaimana tabel berikut:


Jumlah naskah kesepakatan di

bidang ekonomi, keuangan,

pembangunan

Jumlah naskah kesepakatan di bidang

ekonomi, keuangan, pembangunan

66

Target Jumlah naskah kesepakatan di

bidang ekonomi, keuangan,

pembangunan

48

Capaian 137,5%




Beberapa highlights dari naskah yang telah disepakati di antaranya adalah:

1. Nota Kesepahaman Antara Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia dan Japan External Trade Organization (JETRO) tentang Kerja Sama

Promosi Penanaman Modal yang ditandatangani di Tokyo pada 23 Maret 2015,

saat kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Tokyo 23-25 Maret 2015.

2. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia dan Japan External Trade Organization (JETRO) pada Kerja Sama

Perdagangan yang ditandatangani di Tokyo pada 23 Maret 2015, saat kunjungan

kenegaraan Presiden RI ke Tokyo 23-25 Maret 2015.

3. Agreed Minutes The First Meeting of the Joint Ministerial Commission between the

Republic of Fiji and the Republic of Indonesia, Suva, 1 September 2015. Kedua

negara berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral, meningkatkan

keterlibatan pengusaha, meningkatkan people-to-people links, serta meningkatkan

kerja sama perdagangan, investasi, dll. JMC selanjutnya disepakati dilaksanakan

di Indonesia pada tahun 2016.

4. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Negara

Perancis mengenai Energi dan Listrik pada Perundingan Kerjasama Indonesia -

Perancis bidang Energi dan Listrik, di Jakarta Februari 2015

Selain kesepakatan G-to-G, terdapat juga kesepakatan bisnis yang menjadi

deliverables pada kunjungan Menlu Inggris ke Indonesia pada tanggal 4-5 Februari 2015.

Dalam kunjungan tersebut, telah ditandatangani M0U antara Lion Air dan Rolls Royce

senilai USD 140 juta untuk pembelian mesin pesawat terbang Trent 700 di Jakarta tanggal

4 Februari 2015. Penandatanganan disaksikan oleh Menlu Inggris dan Direktur Angkutan

Udara Kementerian Perhubungan. Menlu RI dan Menlu Inggris pada pertemuan bilateral

tanggal 4 Februari 2015 telah mengapresiasi kesepakatan tersebut. Kemenlu mendorong

pelaksanaan penandatanganan sebagai deliverables kunjungan Menlu Inggris melalui

koordinasi antara lain dengan Kemenhub dan Kedubes Inggris, khususnya dalam rapat-

Kunjungan Kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo ke Tokyo, Jepang

pada tanggal 23 – 25 Maret 2015



rapat persiapan kunjungan untuk memastikan agar kesepakatan dimaksud sejalan dengan

kepentingan Pemri meningkatkan fasilitas penerbangan.

Dokumen dalam bidang ekubang merupakan upaya yang dihasilkan dari diplomasi

ekonomi yang menjadi fokus pemerintahan Presiden saat ini. Namun meskipun sudah

digaungkan sebagai salah satu fokus dalam diplomasi, banyak pemangku kepentingan

yang seringkali masih belum bergerak cepat dalam menangani isu-isu terkait bidang

ekonomi, sehingga pembahasan sering terhambat, banyak draft yang pending dan

sebagainya. Dapat juga dikatakan bahwa terdapat kesulitan dalam mengkoordinasikan

antarkementerian dalam pembahasan kesepakatan karena adanya ego sektoral dan

masalah teknis lainnya. Untuk mencapai lebih banyak kesepakatan dalam bidang ekonomi,

keuangan dan pembangunan, kegiatan perumusan dokumen memerlukan koordinasi yang

baik dengan pemangku kepentingan terkait.

Terkait upaya menghasilkan naskah kesepakatan multilateral, Kementerian Luar

Negeri terkadang menghadapi kendala dengan banyaknya jumlah negara yang terlibat

dalam suatu forum multilateral sehingga terdapat perbedaan kepentingan negara-negara

dalam proses pembuatan kesepakatan pada tingkat multilateral dan juga perbedaan

kepentingan di antara para pemangku kepentingan dalam negeri, sehingga proses

pembahasan kesepakatan memakan waktu lama. Selain itu pada tataran dalam negeri,

Kementerian Luar Negeri juga menghadapi persoalan terkait koordinasi degan para

pemangku kepentingan nasional.

Dalam mengantisipasinya, Kementerian Luar Negeri telah melakukan langkah-

langkah efisiensi komunikasi dengan negara mitra dan meningkatkan koordinasi dengan

para pemangku kepentingan nasional pada forum multilateral.

Analisis Sub IKU 2 SS-1.1.4: Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik

dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah

akreditasi dan Sub IKU 3 SS-1.1.4: Jumlah Perwakilan RI di kawasan Amerika

dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah

akreditasi

Economic intelligence adalah informasi dan kajian hasil analisis di bidang ekonomi

(perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, dan jasa) yang bersifat strategis bagi

pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap

negara/wilayah akreditasi. Data economic intelligence disusun dan dimutakhirkan secara

berkala setiap tahun.

Data economic intelligence mencakup informasi antara lain:

1. Data eksportir, importir serta asosiasi usaha negara setempat

2. Data produk yang diperdagangkan antara Indonesia dan negara setempat

3. Survei/Riset Pasar terhadap produk yang berpeluang untuk ditingkatkan atau

produk andalan dalam perdagangan bilateral kedua negara (sebagai contoh

ekspor batubara Indonesia ke India atau impor beras Indonesia dari Vietnam)

4. Kebijakan dan regulasi atau praktik ekonomi di negara akreditasi



Penyebaran data economic intelligence disampaikan kepada pihak-pihak terkait di

Indonesia baik pemerintah maupun swasta dengan harapan dapat mendorong para

eksportir Indonesia melakukan ekspansi pasar ke negara/wilayah akreditasi. Selain

daripada itu, data economic intelligence juga dapat digunakan sebagai rujukan mengenai

aturan, kebijakan dan potensi eonomi maupun bisnis yang diterapkan di negara/wilayah

akreditasi.

Selama tahun 2015, terdapat 66 Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika

yang telah memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi dari target

sebesar 60 Perwakilan RI, sebagaimana tabel berikut:

Sementara itu, selama tahun 2015, terdapat 30 Perwakilan RI di kawasan Amerika

dan Eropa yang telah memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi dari

target sebesar 41 Perwakilan RI, sebagaimana tabel berikut:

Dalam pencapaian Indeks IKU-2 SS-1.1.4, Kementerian Luar Negeri menghadapi

kendala di antaranya kondisi Politik dan Keamanan di negara/wilayah akreditasi yang

belum kondusif, sehingga menyulitkan Perwakilan untuk melakukan kegiatan market

intelligence secara komprehensif. Selain itu, para pelaku usaha Indonesia belum dapat

sepenuhnya mengeksplorasi dan mengembangkan hubungan bisnis dengan negara-negara

yang situasi politik dan keamanannya belum stabil. Hal ini juga berimplikasi pada upaya

mendorong peningkatan arus pariwisata ke Indonesia dan kegiatan investasi di negara-

negara tersebut.

Belum adanya keseragaman format penyusunan data market intelligence yang

dilakukan Perwakilan, sehingga laporan yang disampaikan belum komprehensif dalam

mendukung proses pembuatan keputusan.


Jumlah Perwakilan RI di kawasan

Asia Pasifik dan Afrika yang

memiliki data economic intelligence

negara/wilayah akreditasi

Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia

Pasifik dan Afrika yang memiliki data

economic intelligence negara/wilayah

akreditasi

66

Target Perwakilan RI di kawasan Asia

Pasifik dan Afrika yang memiliki data


akreditasi

60

Capaian 110%



Amerika dan Eropa yang memiliki

data economic intelligence

negara/wilayah akreditasi


Amerika dan Eropa yang memiliki data


akreditasi

30

Target Perwakilan RI di kawasan

Amerika dan Eropa yang memiliki data


akreditasi

41

Capaian 73,17%



Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri juga telah

menyusun data market intelligence untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika

dan Eropa yang menginformasikan peluang bisnis, data importir, dan produk unggulan

ekspor Indonesia ke masing-masing negara dalam bentuk buku dan majalah secara

berkala. Melalui penyusunan buku dan majalah dimaksud, diharapkan para pelaku usaha

dan pihak terkait dapat memperoleh informasi yang memadai dalam merumuskan

kebijakan dan strategi bagi peningkatan kerja sama ekonomi dan bisnis yang dilakukan

dengan negara mitra di masing-masing kawasan.

Sebagai langkah solutif ke depan, maka pada tahun 2016 akan disusun format

panduan komponen informasi yang harus dimuat dalam data economic intelligence. dengan

memperhatikan karakteristik negara akreditasi yang bersumber dari pihak di luar negara

akreditasi, baik melalui media internet maupun badan organisasi internasional lainnya.

Selanjutnya, bagi Perwakilan yang kondisi politik dan keamanan di negara

akreditasi relatif belum kondusif, maka penyusunan data market intelligence kiranya dapat

disesuaikan komponennya dengan karakteristik dan kondisi negara akreditasi mengingat

dalam kondisi konflik sekalipun potensi bisnis sejatinya tetap ada meskipun dilakukan

melalui pihak ketiga.

Disamping itu, Kementerian Luar Negeri tengah menjajaki pengembangan

Indonesia Trading House di negara akreditasi serta memperluas keberadaan display center

produk unggulan RI di Perwakilan.

Analisis Sub 4 SS-1.1.4: Persentase bantuan kerja sama teknik

yang memberikan peluang ekonomi

Peluang ekonomi adalah potensi ekonomi yang dimiliki suatu negara yang

mempunyai kemungkinan untuk dimanfaatkan Indonesia. Sedangkan, bantuan Kerja Sama

Teknik (KST) dapat diartikan sebagai bantuan peningkatan kapasitas dalam bentuk

pelatihan, lokakarya, pengiriman tenaga ahli, dan peralatan teknik lainnya yang diberikan

oleh Indonesia.

Bantuan Kerja Sama Teknik yang diberikan Indonesia kepada negara-negara

penerima bantuan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan Indonesia

dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya. Dalam hal ini, peluang ekonomi yang

diperoleh antara lain dapat berupa potensi pembelian bibit tanaman, benih ikan,

inseminasi buatan, peralatan teknis, pengiriman tenaga ahli Indonesia, dan sebagainya.

Selama tahun 2015, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan 13 program

KST, yang terdiri dari peningkatan kapasitas bidang pertanian, perikanan, peternakan,

kerajinan, pariwisata, dan lain-lain. Dari seluruh program KST tersebut, 8 di antaranya

memiliki potensi ekonomi, yaitu:



No Kegiatan Kerjasama Teknik

Waktu dan Tempat Potensi Ekonomi

1. International Training on Agriculture for CLM and Timor Leste

Port Moresby, PNG 22-28

Agustus

Suva, Fiji, 8-12 September

2015

Honiara, Solomon 28

Agustus- 5 September 2015

Jalinan bisnis antara pelaku usaha kerang Indonesia dengan negara-negara MSG, penjualan mesin dan peralatan, serta permintaan tenaga ahli Indonesia.

2. Dispatch Expert on Seashell Crafting for Melanesian Spearhead Group (MSG) Countries

Pulau Pramuka, 30 November-6 Desember 2016

Jalinan bisnis antara pelaku usaha pengolah kerang Indonesia dengan negara-negara MSG, penjualan mesin dan peralatan kerang serta permintaan tenaga ahli Indonesia.

3. International Workshop on Disaster Risk Management for IORA Countries

Provinsi DI Aceh, Mei & Juni 2015

Di dalam konteks Indonesia akan memiliki komitmen yang kuat di IORA, kebutuhan untuk menjaga investasi di negara-negara tersebut menjadi penting, terutama di negara-negara yang menjadi target non traditional market Indonesia. Kemampuan untuk bertahan (endure) dan meminimalkan dampak bencana merupakan salah satu hal yang fundamental dalam menjaga investasi. Ketika kita memberikan bantuan, manfaat jangka panjang akan dapat dirasakan ketika nantinya Indonesia berada dalam posisi yang membutuhkan.

4. International Training Workshop on Agriculture for African and Middle East Countries

Mkindo-Monggoro, Tanzania, 17 – 23 Maret 2015

1) Sebagai peluang penetrasi produksi pertanian / alat pertanian Indonesia di wilayah Afrika dan Timur Tengah.

2) Berpotensi untuk meningkatkan pelayanan purna jual guna mendukung perluasan pasar alsintan di wilayah Afrika dan Timur Tengah.

3) Sarana untuk mengembangkan kerjasama pemerintah-swasta, antara lain dengan melibatkan program corporate social responsibility untuk mendukung pelaksanaan KST di wilayah Afrika dan Timur Tengah.

5. Capacity Building on Law

Enforcement and Corruption Eradication for African and Middle East Countries, Democracy and Innovation in Good Governance

Jakarta-Bandung, 7-13 Juni 2015

1) Dengan meningkatnya kapasitas penegak hukum, maka dapat meningkatkan kepercayaan dalam kerja sama ekonomi dari Indonesia maupun kawasan Afrika dan Timur Tengah.

2) Berbagi pengalaman terbaik antar-negara dapat pula memperkuat kapasitas KPK guna mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional yang transparan dan akuntabel.

6. International Training Workshop on Tourism for Palestine Economic Development

Jakarta-Bandung, 6-11 April 2015

1) Pemberian bantuan pelatihan untuk PNS Palestina sejalan dengan program Quick Wins Presiden Joko Widodo.

2) Potensi peningkatan wisata religi maupun historis ke Indonesia.



No Kegiatan Kerjasama Teknik

Waktu dan Tempat Potensi Ekonomi

7. Dispatch Expert on Coconut Shell Product Development for Palau

Koror, Palau, 23-27 November 2015

Jalinan bisnis antara pelaku usaha pengolah batok kelapa Indonesia dengan negara-negara MSG, serta permintaan tenaga ahli Indonesia.

8. Training for Trainer di Bidang Bahasa Inggris untuk Implementing agencies

Yogyakarta, Peserta ToT merupakan trainers yang akan melatih peserta dari negara berkembang lainnya sehingga mendatangkan potensi peserta asing tertarik untuk belajar lebih jauh di indonesia.

Berdasarkan realisasi pelaksanaan program KST tersebut di atas, maka persentase

program KST yang memberikan peluang ekonomi dibandingkan dengan seluruh program

KST selama tahun 2015 mencapai realisasi 61,53%. Dengan demikian, realisasi tersebut

sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 50%.


kendala di antaranya para peserta pelatihan yang telah menyatakan minatnya untuk

membeli produk-produk yang digunakan dalam pelatihan belum memastikan akan

membeli produk-produk tersebut, karena realisasi pemesanan atau pembelian produk

tersebut dapat terjadi secara jangka panjang. Hal ini menyebabkan sulitnya memonitor

berapa banyak produk Indonesia yang sudah dipesan atau dibeli.

Untuk mengatasi kendala tersebut, guna menindaklanjuti minat para peserta

yang mengikuti pelatihan, Kemlu dan lembaga mitra akan secara proaktif melakukan

pendekatan kepada pihak-pihak terkait untuk menawarkan peralatan teknis dari

Indonesia dalam bentuk pameran, serta memanfaatkan data base peserta pelatihan guna

menjalin komunikasi lebih lanjut terutama untuk menawarkan peralatan teknis dari

Indonesia.

Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri pada tahun 2016

akan mengoptimalkan program KST untuk pelaksanaan kegiatan dan pelatihan yang

memiliki peluang ekonomi secara riil, misalnya di pelatihan di sektor pertanian, pelatihan

di sektor perikanan, pelatihan di bidang pengembangan produk kelapa, pelatihan

pengolahan produk perikanan (krupuk dan rumput laut), dan pelatihan penanganan

bencana kebakaran.


Persentase bantuan kerja sama

teknik yang memberikan peluang

ekonomi

Jumlah bantuan KST yang memberikan

peluang ekonomi

8

Jumlah seluruh kegiatan bantuan KST

13

Realisasi 61,54%

Target 50%

Capaian 123,08%




Analisis Sub 5 SS-1.1.4: Persentase prakarsa/rekomendasi

Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di

forum-forum di tingkat intra dan antar kawasan dan multilateral

Dalam melaksanakan diplomasi ekonomi, Indonesia berperan aktif dalam berbagai

forum ekonomi dan pembangunan dalam lingkup intrakawasan, antarkawasan dan

multilateral yang dihadiri oleh negara-negara guna membahas isu-isu ekonomi dan

pembangunan termasuk ketahanan pangan dan energi, seperti dalam forum APEC, ASEM,

G20, dan sebagainya. Untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam forum-forum

tersebut, telah disampaikan prakarsa dan rekomendasi Indonesia terhadap suatu isu

tertentu yang dibahas dalam pertemuan. Dalam proses tersebut, selain menyampaikannya

dalam forum, Indonesia juga perlu mengadakan pendekatan atau lobby kepada pihak-

pihak terkait sehingga tujuan dapat tercapai. Prakarsa/rekomendasi Indonesia yang telah

tercatat, dicantumkan dan disepakati dalam dokumen sidang/pertemuan merupakan

salah satu bentuk capaian diplomasi ekonomi Indonesia.

Selama tahun 2015, prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan

pembangunan yang diterima telah terealisasi 100% di forum-forum di tingkat intra dan

antar kawasan dan multilateral, sebagaimana tabel berikut:

Hal-hal yang mempengaruhi kinerja IKU-5 SS-1.1.4 antara lain:

1. Ada tidaknya political will negara-negara anggota untuk mencapai kesepakatan di

bidang ekonomi dan pembangunan di berbagai forum internasional.

2. Tingkat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri untuk

merumuskan satu posisi di bidang pembangunan dan ekonomi yang akan

disampaikan pada berbagai forum internasional.



1. Rendahnya political will negara-negara anggota untuk mencapai kesepakatan di

bidang perdagangan di berbagai forum internasional dengan disepakatinya

perjanjian mega-regional seperti Trans Pacific Partnership (TPP).

2. Perlunya peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam negeri.


Persentase prakarsa/rekomendasi

Indonesia di bidang ekonomi dan

pembangunan yang diterima di

forum-forum di tingkat intra dan

antar kawasan dan multilateral


bidang ekonomi dan pembangunan yang

diterima di forum-forum intra dan

antarkawasan dan multilateral

59


bidang ekonomi dan pembangunan yang

diusulkan di forum-forum intra dan

antarkawasan dan multilateral

59

Realisasi 100%

Target 80%

Capaian 125%




Untuk mengatasi kendala tersebut, maka dilakukan:

1. Upaya peningkatan peran Indonesia sebagai bridge builder antara negara maju dan

berkembang, sehingga berbagai kesepakatan di bidang ekonomi, perdagangan, dan

pembangunan dapat tercapai.

2. Pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia telah menyusun “Cetak Biru Peran Indonesia

pada G20 tahun 2015-2019” yang menyajikan prioritas, target, dan kepentingan

nasional Pemerintah Indonesia di forum G20, serta menentukan arah kebijakan dan

strategi partisipasi Indonesia di G20 dalam lima tahun ke depan. Tujuan Cetak Biru ini

adalah untuk meningkatkan koordinasi internal di dalam negeri dan memastikan

komitmen Indonesia di G20 sejalan dengan kebijakan nasional. Langkah ini kiranya

dapat juga dilaksanakan untuk menentukan arah kebijakan Indonesia di forum-forum

internasional lainnya yang membahas isu ekonomi dan pembangunan.

Langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan terus meningkatkan

peran aktifnya sebagai bridge builder antara negara maju dan berkembang dalam

mewujudkan pembangunan yang adil dan berimbang sekaligus mencapai kepentingan

nasional. Kemlu juga akan terus meningkatkan koordinasi dengan para pemangku

kepentingan dalam negeri dalam mencapai suara/posisi yang satu di berbagai forum

internasional yang membahas isu ekonomi dan pembangunan.

Analisis Sub IKU-6 SS-1.1.4: Jumlah promosi Trade, Tourism

Investment, and Services (TTIS)

Sebagai salah satu bentuk diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri secara

aktif melaksanakan program promosi Trade, Tourism Investment, and Services (TTIS).

Promosi TTIS Indonesia dilaksanakan di negara mitra untuk mendorong peningkatan

perdagangan, investasi asing dan wisatawan asing, juga dilaksanakan di Indonesia untuk

mempromosikan akses dan peluang pasar di negara mitra. Kegiatan promosi TTIS

dilaksanakan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah

dan pemangku kepentingan terkait di negara mitra.

Selama tahun 2015, mesin diplomasi ekonomi Indonesia bekerja aktif mendorong

ekspor, meningkatkan investasi, dan promosi pariwisata. Selama tahun 2015, setidaknya

37 pertemuan dan perundingan Economic Partnership Agreement dilakukan, antara lain:

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), ASEAN-Japan Comprehensive

Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-HongKong Free Trade Agreement (AHKFTA),

ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), dan Regional Comprehensive Economic

Partnership (RCEP). Diplomasi ekonomi Indonesia pada tahun 2015 juga terus

memanfaatkan peluang pasar nontradisional baik di Pasifik Selatan, Afrika, Timur Tengah,

Eropa Timur maupun Amerika Selatan dan Karibia.

Di bidang investasi, Kementerian Luar Negeri mendorong berbagai upaya untuk

menarik investasi asing dan mendorong investasi Indonesia di beberapa negara melalui

prioritas investasi pada pembangunan infrastruktur maritim, jalan raya, energi, dan

ketahanan pangan. Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah mendirikan “One Stop

Services” untuk mempercepat proses perizinan dan prosedur investasi.



Di bidang pariwisata, upaya meningkatkan wisatawan asing ke Indonesia

dilakukan dengan memberikan fasilitas bebas visa kunjungan singkat untuk 75 negara.

Pemberian visa ini akan terus dikaji sesuai kebutuhan. Penyalahgunaan bebas visa akan

ditindak tegas, sebagaimana dilakukan oleh negara lain.

Beberapa promosi TTIS yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri

diantaranya adalah:

1. Partisipasi dalam Pameran The Gateway Show di dan Sales Mission di Afrika Selatan

tanggal 28 Agustus - 3 September 2015

2. Partisipasi pada China-ASEAN Expo (CAEXPO) di Nanning, RRT, 18-21 September 2015

3. Windows to Indonesia/Pameran Indoglobus di Kyiv, Ukraina, 14-17 Mei 2015

4. Promosi Terpadu Indonesia (Indofair) di Paramaribo, 28 September - 3 Oktober 2015


kendala di antaranya adalah masih kurang sinergisnya hubungan dengan kementerian

teknis yang merupakan kementerian pelaksana sebagai mitra Kementerian Luar Negeri

dalam rangka menarik investasi asing, wisatawan, dan perdagangan. Kementerian Luar

Negeri terkadang juga mengalami kesulitan dalam mengawal tindak lanjut dari hasil

promosi TTIS tersebut.

Hambatan lain yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan TTIS pada umumnya

adalah sulitnya menarik minat pengusaha khususnya jika program dilakukan di wilayah

yang terletak cukup jauh secara geografis, serta dalam hal pembiayaan keterlibatan

pengusaha dan pengiriman sampel produk.

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka Kementerian Luar Negeri telah

melakukan pertemuan koordinasi secara reguler dengan Kementerian/Lembaga untuk

menyelaraskan kegiatan promosi TTIS, sehingga menjadi lebih efisien dan efektif.

Kementerian Luar Negeri juga akan terus berupaya melakukan kegiatan penggalangan

untuk menarik minat pelaku usaha Indonesia melakukan promosi produk unggulan dan

tujuan wisata Indonesia ke negara-negara mitra, serta juga berupaya mendorong

kunjungan bisnis pelaku usaha dari negara mitra untuk bertemu bisnis pada pameran atau

forum bisnis di Indonesia.

Sebagai solusi kedepan, Kementerian Luar Negeri akan melakukan penguatan

mekanisme koordinasi dengan kementerian teknis, serta meningkatkan peran market

intelligence dan research untuk mengidentifikasi pasar dan produk yang potensial.

Untuk proyeksi ke depan, Kementerian Luar Negeri diharapkan dapat

meningkatkan kerja sama dengan K/L teknis untuk menembus pasar prospektif di

kawasan Amerika Latin, Eropa Tengah dan Timur, mendatangkan investasi asing, serta

mendatangkan wisawatan asing ke Indonesia.


Jumlah promosi Trade, Tourism


Jumlah promosi Trade, Tourism


69

Target promosi TTIS 65

Capaian 106,15%




Pelayanan dan perlindungan WNI

dan BHI dan diaspora yang prima

Sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2015 – 2019, yang juga dikenal dengan

Nawacita, dimana salah satu agendanya adalah “Menghadirkan kembali Negara untuk

melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga

negara”, Kementerian Luar Negeri dalam mencapai sasaran pembangunan tersebut

melaksanakan berbagai upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Warga

Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, termasuk Tenaga

Kerja Indonesia (TKI). Hal ini juga merupakan amanat Konstitusi sebagaimana tertuang

dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam beberapa ketentuan

perundang-undangan nasional, dan mempertimbangkan hukum dan kebiasaan

internasional lainnya. Oleh sebab itu, Kementerian Luar Negeri melaksanakan pelayanan

dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dengan prinsip kepedulian dan keberpihakan,

yaitu dengan menunjukkan kepedulian terhadap WNI yang mengalami masalah dan

membutuhkan bantuan serta keberpihakan terhadap WNI dimaksud.

Diplomasi perlindungan di tahun 2015 difokuskan pada dua hal, yaitu respon yang

cepat terhadap problematika yang muncul; dan pembangunan sistem dalam pelayanan dan

prelindungan WNI/BHI. Kementerian Luar Negeri secara terus menerus telah berusaha

membangun sistem guna meningkatkan pelayanan dan perlindungan , antara lain dengan

menggunakan teknologi informasi seperti program sms blast, pembentukan database WNI,

sistem hotline 24 jam, sertifikasi ISO 9001;2008 mengenai standar dan prosedur repatriasi

WNI serta pelatihan 282 staf Kementerian Luar Negeri di bidang identifikasi dan forensik,

penanganan dan pelaporan kasus, serta penanganan situasi konflik dan bencana.

Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Pelayanan dan perlindungan WNI

dan BHI dan diaspora yang prima” sebagai Sasaran Strategis 1.1.5 (SS-1.1.5) diukur

dengan Indikator Kinerja Utama yaitu “Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan

BHI serta pemberdayaan diaspora” dengan 3 (tiga) Sub IKU yang mana masing-masing

Sub IKU tersebut diukur melalui beberapa komponen. Pada tahun 2015, IKU SS-1.1.5

ditargetkan 67,69 dengan realisasi sebesar 83,35 dan capaian sebesar 123% (batas

toleransi capaian 120%), sebagai berikut:



2015 Realisasi

Pembobotan 1 Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar

negeri. (Sub IKU-1)

65 86,70 56.36

2 Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan

BHI di luar negeri. (Sub IKU-2)

20 67,46 13.49

3 Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar

negeri. (Sub IKU-3)

15 90 13.5

Realisasi 83,35 Target 67,69 Capaian 123% Batas Toleransi 120%



Pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai

berikut:

1. Tingkat penyelesaian dan pendataan penanganan evakuasi, repatriasi dan deportasi

WNI overstayer dan TKI undocumented yang relatif tinggi sepanjang tahun 2015

berkontribusi besar terhadap tingkat capaian kinerja Sub IKU 1 khususnya kasus

khusus. Hal tersebut berkat dukungan anggaran yang memadai dan komitmen kerja

sama instansi terkait dan Perwakilan RI meskipun masih bersifat ad-hoc;

2. Selain itu, capaian komponen terkait program peningkatan kapasitas SDM dalam Sub

IKU 2 yang jauh melebihi target juga turut memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap tingkat capaian kinerja Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di

Luar Negeri; dan

3. Pada Sub IKU 3, seluruh rekomendasi Kementerian Luar Negeri diterima dalam setiap

pembahasan kebijakan/regulasi nasional dan forum perundingan internasional

terkait isu perlindungan WN/BHI juga turut berkontribusi dalam capaian kinerja

Indeks dimaksud.

Dalam pencapaian kinerja SS-1.1.5, Kementerian Luar Negeri menghadapi

kendala eksternal diantaranya:

1. Masih adanya legislasi nasional di bidang migrasi tenaga kerja yang tumpang tindih

sehingga menimbulkan duplikasi dan inkonsistensi dalam tatanan implementasi

perlindungan WNI serta perbedaan cara pandang antara instansi pemangku

kebijakan. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan

komersial sehingga menyulitkan posisi Pemerintah RI;

2. Minimnya pemahaman publik mengenai pentingnya proses migrasi aman;

3. Masih belum optimalnya penanganan perlindungan WNI di luar negeri antara lain

terkendala limitasi sumber daya Perwakilan RI yang tidak seimbang dengan luas

wilayah kerja dan jumlah kasus yang ditangani;

4. Tingginya ekspektasi publik terhadap penyelesaian permasalahan WNI di luar negeri

dan kurangnya pemahaman mengenai limitasi kewenangan, peran dan tanggung

jawab Pemerintah dalam pemberian perlindungan kepada WNI yang berada di luar

negeri. Sebagai akibat, Kementerian Luar Negeri kerap dituntut untuk dapat

memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI di luar negeri yang sifatnya

seringkali melampaui tugas pokok dan fungsi yang ada pada lembaga Kementerian,

dan terkadang di luar peraturan perundang-undangan nasional, sebagaimana yang

terjadi dalam hal pembayaran diyat untuk membebaskan sejumlah WNI dari

hukuman mati di Arab Saudi;

5. Minimnya regulasi/perundang-undangan dan komitmen negara penerima yang

melindungi tenaga kerja asing terutama sektor domestik; dan

6. Masih lemahnya koordinasi dan kerja sama antara instansi dan pemangku

kepentingan terkait dalam penanganan kasus WNI di luar negeri.

Dari sisi internal Kementerian Luar Negeri, di bidang perlindungan WNI dan

BHI terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

1. Belum berimbangnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan

tingkat intensitas dan kompleksitas kasus yang ditangani;



2. Proses adminstrasi dan sistem pembiayaan pengacara tetap (retainer lawyer) di luar

negeri terutama untuk penanganan kasus yang bersifat multiyears; dan

3. Penetapan tugas fungsi yang ada selama ini dipandang sudah tidak lagi mampu

mengakomodir perkembangan tugas, peran dan tanggung jawab Kementerian Luar

Negeri di bidang perlindungan WNI di luar negeri yang terus meningkat seiring

dengan peningkatan jumlah, varian dan kompleksitas kasus-kasus WNI di luar negeri,

khususnya yang menimpa TKI.

Mengatasi kendala tersebut dan sebagai langkah kedepan Kementerian Luar

Negeri akan mengambil langkah solutif sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan pemangku kepentingan

terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya untuk penanganan kasus-

kasus WNI di luar negeri;

2. Penyusunan kebijakan, norma dan standardisasi yang terkait dengan perlindungan

WNI untuk menjadi pedoman seluruh Perwakilan RI;

3. Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai proses

migrasi yang aman dan bahaya-bahaya migrasi ireguler;

4. Pengintegrasian data WNI dengan instansi terkait di Indonesia;

5. Pemberdayaan komunitas WNI dan diaspora Indonesia di luar negeri sebagai salah

satu perangkat dalam perlindungan WNI di luar negeri;

6. Peningkatan program Public Awareness Campaign mengenai isu-isu perlindungan di

daerah-daerah dengan tujuan memberikan pemahaman kepada publik mengenai

migrasi yang aman, kebijakan pemerintah dan hal terkait perlindungan WNI; dan

7. Peningkatan kapasitas SDM di Perwakilan RI dan Kementerian Luar Negeri terkait

bidang perlindungan WNI.

ANALISIS IKU-1 SS-1.1.5: Indeks pelayanan dan perlindungan WNI

dan BHI serta pemberdayaan diaspora


diperoleh dari 3 Sub IKU dengan pembobotan yang berbeda, yaitu:

No Sub IKU Bobot 1 Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri.

(Sub IKU-1)

65

2 Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU-2) 20

3 Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU-3) 15

Tujuan dari pembentukan sistem indeksasi ini adalah agar dapat mengukur secara

lebih akurat berbagai kinerja dan capaian yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri.

Selain itu, dalam sistem indeksasi yang terbagi dalam bobot nilai tertentu telah tercermin

seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dengan gambaran kegiatan-kegiatan yang

menjadi prioritas utama tugas dan kinerja Kementerian Luar Negeri. Sebagai gambaran,

indeks penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri memiliki bobot yang tertinggi yang

mencapai nilai bobot 65, diikuti Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di



luar negeri yang memiliki bobot 25 dan Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di

luar negeri dengan bobot 15. Dari pembagian bobot ini dapat terlihat bahwa penyelesaian

kasus merupakan kegiatan yang menjadi prioritas utama di Kementerian Luar Negeri yang

menyumbang hingga 65% dari keseluruhan bobot kinerja.

Analisis Sub IKU-1 SS-1.1.5: Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan

BHI di luar negeri

Pada tahun 2015, realisasi Sub IKU 1 SS-.1.15 adalah sebesar 86,70 dari target

58,75 dengan capaian 147,58% (batas tolerasi capaian 120%). Indeks ini diukur melalui

2 komponen sebagaimana tabel berikut:

No Komponen Sub IKU-1 Bobot Realisasi Realisasi

Pembobotan 1 Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan 65 99,48% 64,66

2 Persentase Kasus-kasus Umum yang

diselesaikan

35 62,97% 22,04

Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri. (Sub IKU-1) 86,70 Target 58,75 Capaian 147,58 Batas Toleransi Capaian 120%

Analisis Komponen 1 Sub IKU-1 SS.1.1.5. Persentase Kasus Khusus

yang diselesaikan

Kasus khusus merupakan kasus WNI/BHI di luar negeri yang memiliki kategori

high profile case (kasus hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban

penyiksaan fisik berat, korban TPPO, kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam,

kecelakaan pesawat/kapal laut, amnesti) serta kasus yang mendapatkan perhatian luas

masyarakat dan media massa asing/nasional). Selama tahun 2015, Indonesia telah

menyelesaikan kasus khusus 98.714 dari 99.226 kasus yang ditangani, sebagaimana tabel

berikut:

Sepanjang tahun 2015, sebanyak 11.242 kasus telah ditangani dan lebih dari 62%

(7079 kasus) berhasil diselesaikan. Kasus yang belum terselesaikan sebagian karena

kompleksitas penanganan kasus di wilayah konflik. Kasus khusus yang paling banyak

ditangani oleh Kementerian Luar Negeri adalah evakuasi WNI di negara wilayah konflik

dan bencana.

Pada tahun 2015 telah dilakukan evakuasi di sejumlah wilayah rawan dan

bencana. Kegiatan evakuasi terbesar, terkompleks dan tercepat untuk menyelamatkan

Komponen 1 Sub IKU-1 SS-1.1.5 Informasi Kinerja Jumlah

Persentase Kasus Khusus yang

diselesaikan

Kasus khusus yang selesai 98.714

Kasus yang ditangani 99.226

Realisasi 99,48%

Target 50%

Capaian 199%



WNI dilakukan di daerah konflik di Yaman. Kegiatan evakuasi di wilayah konflik di Yaman

berhasil menyelamatkan 2.413 WNI dan 173 WNA. Selain itu, dilakukan pula operasi

penyelamatan di Libya (199 WNI) dan Suriah (975 WNI); serta evakuasi dari wilayah

bencana gempa bumi di Nepal (24 WNI dan 4 WNA). Secara keseluruhan, sepanjang tahun

2015 telah berhasil diselamatkan sejumlah 3.611 WNI dan 173 WNA dari wilayah rawan

dan bencana.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan operasi penyelamatan yang penuh risiko.

Sebagai contoh, saat tim evakuasi berada di gedung KBRI Sana’a pada tanggal 24 April

2015, terjadi ledakan bom akibat serangan udara di gudang senjata yang berlokasi sangat

dekat dengan gedung KBRI. Akibatnya, gedung KBRI Sana’a mengalami kerusakan yang

sangat parah dan bahkan seorang anggota Tim evakuasi mengalami luka-luka akibat

serangan tersebut.

Kondisi kantor KBRI Sana’a sesaat setelah mengalami dampak ledakan serangan udara

Tim Evakuasi merawat seorang TKW yang terluka pasca ledakan besar di dekat gedung KBRI Sana’a.

Contoh lain adalah saat evakuasi WNI dari daerah bencana gempa bumi di Nepal,

Tim harus menggunakan helikopter militer untuk menuju daerah yang mengalami

kerusakan parah di Langtang yang berada di ketinggian 3600 meter di atas permukaan

laut. Sebagai informasi, daerah di sekitar Desa Langtang masih sangat labil dengan



longsoran bebatuan. Selain itu, beberapa kali terjadi gempa susulan dengan skala yang

cukup besar yang menambah risiko penyelamatan.

Tim Evakuasi WNI di Nepal sedang berkoordinasi sebelum melakukan operasi penyelamatan di

Langtang, Nepal.

Kegiatan penanganan kasus khusus lain yang dilakukan Kementerian Luar Negeri

di tahun 2015 adalah repatriasi terhadap Warga Negara Indonesia Overstayer/ Tenaga

Kerja Indonesia Undocumented (WNIO/ TKIU). Fasilitasi repatriasi yang berhasil

dilakukan terhadap 94.529 WNI/TKI jauh di atas target 2015 yang ditetapkan sebanyak

50.000 WNI/TKI. Tercakup dalam kegiatan repatriasi tersebut adalah keberhasilan

membebaskan dan memulangkan 51 WNI yang terancam hukuman mati. Upaya

pembebasan WNI dari ancaman hukuman mati dilakukan melalui proses yang kompleks

dan panjang melalui pendampingan hukum, penyediaan lawyer/pengacara serta

pendekatan terus menerus dengan berbagai pihak terkait di negara setempat. Kasus

pembebasan WNI dari hukuman mati yang mendapat perhatian luas dari masyarakat dan

media Nasional adalah keberhasilan pembebasan 5 WNI asal Banjarmasin, Kalimantan

Selatan. Selain itu, pada tahun 2015 juga berhasil dilakukan pembebasan terhadap 2 WNI

yang menjadi korban penyanderaan kelompok bersenjata di Papua Nugini.

Suasana pemulangan WNI Overstayer di Terminal Kedatangan Bandara Soekarno Hatta.



Berikut merupakan daftar kasus khusus yang ditangani dan diselesaikan di sepanjang

tahun 2015.

Tabel Daftar Kasus WNI di Luar Negeri Tahun 2015

Kasus Khusus

No. Jenis Kasus Diselesaikan Ditangani

1. Korban Tindak Pidana Perdagangan

Orang

275 511

2. Narkoba 11 66

3. Pembunuhan 6 22

4. Terancam Hukuman Mati 282 487

5. Deportasi/Repatriasi 94.529 94.529

6. Evakuasi 3.611 3.611

TOTAL 98.714 99.226

Analisis Komponen 2 Sub IKU-1 SS.1.1.5. Persentase Kasus Umum

yang diselesaikan

Kasus umum merupakan kasus WNI/BHI di luar negeri yang terkait permasalahan

perdata, keimigrasian, ketenagakerjaan, klaim asuransi, meninggal dunia (sakit,

kecelakaan lalu lintas), pencurian, pencucian uang, pemerkosaan, dan pelanggaran hukum

dengan ancaman hukuman ringan.

Kasus yang selesai adalah kasus umum yang tertangani secara tuntas dan

mencapai solusi akhir sesuai prosedur, aturan hukum dan kebiasaan internasional yang

berlaku dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak. Kriteria/ruang lingkupnya kasus

WNI/BHI di luar negeri.

Selama tahun 2015, Indonesia telah menyelesaikan kasus umum 7.079 dari 11.242

kasus yang ditangani, sebagaimana tabel berikut:

Dari 11.242 kasus ditangani sebagian besar didominasi kasus keimigrasian dan

ketenagakerjaan terutama di Malaysia dan Arab Saudi serta negara-negara Timur Tengah.

Sejumlah 4.163 kasus belum terselesaikan dan 7.079 berhasil diselesaikan. Sejumlah

kasus belum terselesaikan mengingat adanya kompleksitas penanganan kasus terutama

terkait aturan hukum ketenagakerjaan dan keimigrasian di negara setempat setempat.

Permasalahan WNI overstayer dan TKI undocumented antara lain disebabkan buruknya

tata kelola penempatan TKI khususnya sektor domestik dan regulasi yang tumpang tindih.

Dalam mengupayakan penyelesaian kasus-kasus dimaksud, Kementerian Luar Negeri

melakukan pendekatan kasus per kasus mengingat keunikan masing-masing kasus hingga


Persentase Kasus Umum yang

diselesaikan

Kasus umum yang selesai 7.079

Kasus yang ditangani 11.242

Realisasi 62,97%

Target 75%

Capaian 83,96%



pendekatan bilateral untuk kasus yang lebih bersifat umum dan kolektif. Berikut

merupakan daftar kasus umum yang ditangani dan diselesaikan di sepanjang tahun 2015.

Tabel Daftar Kasus WNI di Luar Negeri Tahun 2015

Kasus Umum

No. Jenis Kasus Diselesaikan Ditangani

1 Ketenagakerjaan 987 2.920

2 Keimigrasian 3.946 4.395

3 Pidana 581 1.447

4 Perdata 2 27

5 Lain-lain 1.563 2.453

Total 7.079 11.242

Kasus umum WNI yang ditangani pada tahun 2015 mengalami penurunan sekitar 70%

dibanding kasus umum WNI yang ditangani sepanjang tahun 2014 dimana tercatat 16.165

kasus dan diselesaikan 12.429 kasus (tingkat penyelesaian 76,89%).

Berikut perbandingan jumlah kasus WNI periode 2009-2015:

Tabel Perbandingan Jumlah Kasus Umum WNI Periode 2009 – 2015

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Kasus 35.358 16.064 38.880 20.880 28.415 16.165 11.242

Kasus Diselesaikan 31.657 14.368 24.488 11.165 18.309 12.429 7.079

Persentase Kasus

Selesai 89.53% 89.44% 62.98% 53.47% 64,43 % 76,89% 62,96%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Kasus

Kasus Diselesaikan

% Kasus Selesai



Berikut perbandingan Kasus WNI yang ditangani tahun 2014-2015

Tabel Perbandingan Kasus WNI yang Ditangani Tahun 2014-2015

NO TOTAL KASUS WNI YANG DITANGANI Tahun 2014 Tahun 2015

1 Kriminalitas lainnya 816 kasus 160 kasus

2 Ketenagakerjaan 2.329 kasus 2920 kasus

3 Keimigrasian 7.391 kasus 4395 kasus

4 WNI/TKI Meninggal Dunia 491 kasus 395 kasus

5 WNI/TKI Sakit 488 kasus 342kasus

6 Narkoba 200 kasus 66 kasus

7 TPPO 309 kasus 511 kasus

8 Lain-lain (tidak betah, ingin pulang, hilang kontak, dll)

3.577 kasus 2453 kasus

Total Kasus 15.896 KASUS 11.242 KASUS

Penyelesaian kasus tersebut memiliki beberapa kendala antara lain sebagai

berikut:

1. Minimnya regulasi/perundangan-undangan dan komitmen negara penerima yang

melindungi tenaga kerja asing terutama sektor domestik;

2. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antara instansi dan pemangku kepentingan

terkait dalam penanganan kasus terutama yang membutuhkan penanganan lintas

sektor;

3. Masih maraknya penempatan TKI terutama sektor domestik yang tidak melalui

prosedur sesuai ketentuan dan perundangan-undangan; dan

4. Masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai bermigrasi yang aman.

Adapun langkah yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri dalam mengatasi

kendala tersebut adalah:

1. Mendorong pentingnya penetapan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke

negara-negara di kawasan Timur Tengah dan mengawal langsung penerapan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan

Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perserorangan di Negara-negara di

Timur Tengah;

2. Meningkatkan upaya kampanye penyadaran publik kepada masyarakat luas baik di

Indonesia maupun di luar negeri;

3. Mendorong penguatan koordinasi dan kerja sama antara instansi dan pemangku

kepentingan terkait melalui pertemuan koordinasi baik tingkat nasional maupun

tematik; dan

4. Mendorong penguatan kelembagaan perlindungan WNI.



Proyeksi Kedepan:

Kementerian Luar Negeri diharapkan dapat lebih meningkatkan capaian di masa

mendatang dalam penyelesaian kasus-kasus khusus dengan penguatan kapasitas,

koordinasi dan ketersediaan sumber daya yang memadai.

Analisis Sub IKU-2 SS-1.1.5: Indeks Sistem Kelembagaan

Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Sub IKU kedua adalah sistem kelembagaan perlindungan WNI dan BHI di luar

negeri. Dalam Sub IKU ini ditekankan pada penguatan infrastruktur keras maupun

infrastruktur lunak kelembagaan. Dengan penguatan infrastruktur tersebut maka secara

langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kapasitas perlindungan bagi WNI

dan BHI di luar negeri. Pada tahun 2015, realisasi Sub IKU 2 SS-.1.15 adalah sebesar

67,46 dari target 87,50 dengan capaian 77,10%. Indeks ini diukur melalui 5 komponen


No Komponen Sub IKU-2 SS.1.1.5 Bobot Realisasi Realisasi

Pembobotan

1 Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar

negeri

30 93,33% 28

2 Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat

Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI

dan BHI di luar negeri

25 67,86% 16,96

3 Persentase Perwakilan Citizen Service di luar negeri

yang dibentuk

20 0% 0

4 Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan

BHI di luar negeri yang diterapkan

15 100% 15

5 Persentase Komunitas WNI yang dibentuk dalam

rangka perlindungan WNI/BHI.

10 75% 7,5

Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU 2)

67,46

Target 87,50 Capaian 77,10

Komponen 1 Sub IKU-2 SS.1.1.5. Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI

di luar negeri

Salah satu kendala utama dalam penanganan permasalahan TKI di luar negeri

adalah sulitnya verifikasi data sebagai rujukan penentuan langkah-langkah penanganan

permasalahan WNI di luar negeri. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri telah

mengembangkan sistem database online WNI di luar negeri yaitu sistem e-perlindungan

yang beralamat di http://perlindungan.kemlu.go.id/portal/home. Sistem tersebut

merupakan database terintegrasi yang berisi data WNI di luar negeri, kasus-kasus yang

menimpa WNI di luar negeri serta perkembangan penanganan kasus tersebut.

Integrasi sistem pendataan di luar negeri merupakan pembentukan sistem

pendataan yang saling berhubungan dalam jaringan (online). Integrasi sistem ini terdiri

http://perlindungan.kemlu.go.id/portal/home



dari 2 aspek yaitu integrasi database WNI dengan Perwakilan RI dan integrasi sistem

pendataan WNI dengan Kementerian/Lembaga lain seperti database dari BNP2TKI.

Selama tahun 2015, Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar negeri sebesar

91,67% dari target 100% sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

*) Formulasi Pengukuran : IPW + IKL

Persentase Integrasi Perwakilan RI (IPW) sebagai berikut:

Sejak akhir tahun 2014 Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI telah memulai proses

integrasi data WNI di luar negeri. Seluruh aspek teknis dan kebijakan terkait integrasi data

tersebut telah berhasil diselesaikan pada tahun 2015. Integrasi data TKI di luar negeri

antara platform database Kementerian Luar Negeri dan platform data BNP2TKI telah

memungkinkan database tersebut dapat diakses oleh kedua pihak, sehingga sangat

memudahkan pencarian data TKI dan penyelesaian permasalahannya.

Persentase Integrasi Kementerian/Lembaga (IKL) sebagai berikut:

Dalam prakteknya, kendala utama penerapan integrasi sistem pendataan database WNI ini

adalah intensitas kasus WNI yang belum seimbang dengan kapasitas dan jumlah SDM di

Perwakilan, khususnya keterbatasan kapasitas dan jumlah staf untuk melakukan input

data. Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri akan terus

mengupayakan peningkatan kapasitas SDM melalui program bimbingan teknis khusus

untuk pengelolaan database di Perwakilan. Sebagai target peningkatan di tahun 2016,

Kementerian Luar Negeri akan mengupayakan integrasi sistem database e-perlindungan

dengan database Dirjen Imigrasi (Sistem Informasi Manajemen Keimirasian/SIMKIM),

Kementerian Dalam Negeri (Sistem Kependudukan dan Catatan Sipil/Dukcapil) serta

pengintegrasian sejumlah Perwakilan RI yang databasenya belum terintegrasi dengan e-

perlindungan.

Komponen 1 Sub IKU-2

SS-1.1.5

Informasi Kinerja Bobot Realisasi Realisasi

Pembobotan

Persentase Integrasi

Sistem Pendataan WNI di

luar negeri.


Perwakilan RI (IPW)

40% 83.33% 33.33


Kementerian/Lembaga (IKL)

60% 100% 60

Total Realisasi 93,33%

Target 100%

Capaian 93,33%

Informasi Kinerja Jumlah Realisasi

Persentase Integrasi Perwakilan RI

(IPW).

Jumlah Perwakilan RI yang telah

melakukan integrasi

20 83.33%

Total Perwakilan RI

24

Informasi Kinerja Jumlah Realisasi


Kementerian/Lembaga (IKL)

Jumlah kementerian/lembaga yang telah

melakukan integrasi

1 100%

Total target Kementerian/Lembaga 1



Komponen 2 Sub IKU-2 SS.1.1.5. Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki

Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar

negeri

Kementerian Luar Negeri menyadari bahwa tantangan perlindungan di masa

depan semakin besar dengan jumlah dan varian kasus yang terus berkembang. Selain itu,

perlindungan WNI juga menjadi sorotan masyarakat yang semakin kritis dan

mengharapkan penanganan yang cepat dan profesional. Agar dapat memberikan

perlindungan secara optimal terhadap WNI di luar negeri dan memenuhi tuntutan yang

semakin berkembang maka diperlukan pejabat dan staf yang mumpuni dalam menangani

berbagai kasus WNI di luar negeri. Kualitas SDM menjadi syarat mutlak keberhasilan

penanganan berbagai kasus WNI di luar negeri. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri terus

mengadakan berbagai pembekalan dan pelatihan khusus di bidang perlindungan WNI.

Kementerian Luar Negeri mengadakan sejumlah kegiatan baik berupa pelatihan

tematik di lingkungan Kementerian Luar Negeri maupun penugasan staf untuk mengikuti

pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi internasional seperti

International Labor Union (ILO) maupun United Nations Office on Drugs and Crime

(UNODC). Selama tahun 2015, Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan

terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri memiliki realisasi sebesar

67,86% dari target 50%, sebagaimana tabel berikut:

Komponen 3 Sub IKU-2 SS.1.1.5. Persentase Perwakilan Citizen Service di luar

negeri yang dibentuk

Untuk memperkuat upaya perlindungan bagi WNI di luar negeri, Kementerian

Luar Negeri telah membentuk perwakilan pelayanan warga/ citizen service di sejumlah

negara di luar negeri. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Peraturan Menteri Luar

Negeri Nomor 04 tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar

Negeri. Pada tahun 2015, 5 Perwakilan Citizen Service di luar negeri yang ditargetkan

dapat dibentuk tidak tercapai, sebagaimana tabel berikut:


Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki

Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan

Perlindungan WNI dan BHI di luar

negeri

Pejabat dan staf memiliki Sertifikat 76

Total Jumlah Pejabat dan staf di

Perwakilan Citizen Service dan Direktorat

PWNI BHI

112

Realisasi 67,86%

Target 50%

Capaian 135,72%



Persentase Perwakilan Citizen Service

di luar negeri yang dibentuk

Perwakilan CS yang dibentuk 0

Perwakilan CS yang diusulkan 5

Realisasi 0%

Target 100%

Capaian 0%



Target pembentukan Perwakilan Citizen Service pada tahun 2015 di lima

Perwakilan belum dapat tercapai mengingat belum disepakatinya draft Peraturan Menteri

Luar Negeri yang baru yang akan menggantikan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 04

tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri. Lima

Perwakilamn yang ditargetkan tersebut meliputi KBRI Kairo, KBRI Den Haag, KBRI

Muscat, KBRI Manama dan KDEI Taipei.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri akan mempercepat

proses finalisasi Peraturan Menteri Luar Negeri pengganti untuk dijadikan dasar hukum

pembentukan Perwakilan Citizen Service yang baru. Ditargetkan pada tahun 2016,

Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut dapat disyahkan sehingga pembentukan lima

Perwakilan Citizen Service dapat segera direalisasikan.

Komponen 4 Sub IKU-2 SS.1.1.5. Persentase SOP Penanganan Perlindungan

WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkan

Tingginya tingkat rotasi dan mutasi pegawai ke luar negeri seringkali

menyebabkan hilangnya institutional memory, best practices serta pengetahuan berharga

terkait penanganan kasus. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Luar Negeri

melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI berupaya untuk menciptakan sistem

perlindungan yang terpadu dan transparan melalui pembentukan standar operasional dan

prosedur (SOP) yang menjadi rujukan dalam penanganan berbagai kasus.

Selama tahun 2015, Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di

luar negeri yang diterapkan sebesar 100% dari target 100% sebagaimana tabel berikut:

Lima belas SOP terkait perlindungan yang berhasil dibentuk dan dibakukan di sepanjang

tahun 2015 antara lain sebagai berikut:

1. SOP Pengelolaan Informasi High Profile Cases melalui Sistem SMS Broadcast;

2. SOP Penanganan WNI/TKI Terancam Hukuman Mati;

3. SOP Pengurusan Asuransi Kematian/Kecelakaan/Sakit WNI/TKI dalam bentuk uang

tunai atau cek kepada Ahli Waris;

4. SOP Pengurusan Asuransi Kematian/Kecelakaan/Sakit WNI/TKI yang ditransfer

Perwakilan RI

5. SOP Penanganan Evakuasi WNI/TKI dari Luar Negeri;

6. SOP Penanganan WNI/TKI Kasus Narkoba;

7. SOP Penanganan WNI/TKI Korban Pembunuhan;


Persentase SOP Penanganan

Perlindungan WNI dan BHI di luar

negeri yang diterapkan

SOP yang diterapkan 15

SOP yang disahkan 15

Realisasi 100%

Target 100%

Capaian 100%



8. SOP Penanganan WNI/TKI Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking);

9. SOP Penanganan WNI/TKI Korban Tindak Kekerasan;

10. SOP Pengaturan Pemulangan Jenazah ke Daerah Asal;

11. SOP Penjemputan WNI/TKI Repatriasi dari Luar Negeri;

12. SOP Penyelenggaraan Public Awareness Campaign (PAC) secara terpadu;

13. SOP Desiminasi Informasi Pelayanan dan Perlindungan WNI/Tki di Perguruan

Tinggi/Pesantren;

14. SOP Penerimaan Pengaduan Langsung; dan

15. SOP Mutasi Pejabat ke Perwakilan RI di Luar Negeri.

Komponen 5 Sub IKU-2 SS.1.1.5. Persentase Komunitas WNI yang dibentuk

dalam rangka perlindungan WNI/BHI.

Dalam rangka memperkuat upaya perlindungan WNI serta pemberdayaan

masyarakat Indonesia di luar negeri, Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI

mendorong komunitas-komunitas WNI yang ada di luar negeri dapat berperan aktif dan

berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung sebagai instrument perlindungan

sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Kementerian Luar Negeri melalui

Perwakilan RI berhasil membentuk 18 komunitas WNI yang berkomitmen mendukung

Pemerintah RI dalam memberikan perlindungan WNI. Selama tahun 2015, Persentase

Komunitas WNI yang dibentuk dalam rangka perlindungan WNI/BHI sebesar 75% dari

target 100% sebagaimana tabel berikut:

Pembentukan komunitas WNI tersebut menghadapi beberapa kendala antara lain

masih adanya sebagian komunitas WNI yang belum memiliki kapasitas yang memadai

untuk membantu upaya perlindungan; dan kurangnya kesadaran akan pentingnya peran

komunitas dalam membantu perlindungan WNI di luar negeri. Sebagai upaya untuk

mengatasi kendala tersebut, maka Kementerian Luar Negeri terus berupaya mendorong

Perwakilan RI untuk meningkatkan program engagement dan pemberdayaan terhadap

masyarakat Indonesia di wilayah akreditasi. Pada tahun 2016 ditargetkan adanya

pembentukan 6 komunitas WNI di berbagai Perwakilan RI di luar negeri.

Analisis Sub IKU-3 SS-1.1.5: Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di

luar negeri

Pada tahun 2105, realisasi Sub IKU 3 SS-.1.15 adalah sebesar 90 dari target 80

dengan capaian 112,50%. Indeks pada Sub-IKU ini diukur melalui 4 komponen



Persentase Komunitas WNI yang

dibentuk dalam rangka perlindungan

WNI/BHI.

Jumlah Komunitas WNI yang dibentuk 18

Jumlah Komunitas WNI yang ditargetkan 24

Realisasi 75%

Target 100%

Capaian 75%



No Komponen Sub IKU-3 SS.1.1.5 Bobot Realisasi Realisasi

Pembobotan 1 Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang

diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait

perlindungan WNI-BHI

30 100% 30

2 Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang

diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum

perundingan internasional

25 100% 25

3 Persentase responden yang memberikan umpan balik positif

atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI

25 100% 25

4 Persentase inovasi kelompok masyarakat yang direalisasikan

dalam perlindungan WNI di luar negeri.

20 50% 10

Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU-3) 90 Target 80

Capaian 112,50

Komponen 1 Sub IKU-3 SS.1.1.5. Persentase rekomendasi Kementerian Luar

Negeri yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait

perlindungan WNI-BHI

Selama tahun 2015, Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang

diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI sebesar 100%

dari target 75% sebagaimana tabel berikut:

Isu perlindungan WNI di luar negeri masih menjadi prioritas nasional dan politik

luar negeri RI. Karena itu, Kementerian Luar Negeri banyak menerima permintaan

masukan atau diminta sebagai narasumber pada forum-forum rapat/rapat

koordinasi/sarasehan/lokakarya pada berbagai tingkatan. Selain itu, terkait dengan

perumusan regulasi dan pembahasan isu-isu yang ada kaitannya dengan isu perlindungan,

semua masukan dan rekomendasi Dit. Perlindungan WNI dan BHI diterima sebagai

referensi.

Salah satu contoh kontribusi nyata dalam pembentukan kebijakan regulasi di

tingkat nasional adalah rekomendasi dalam pembentukan Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO) 2015-2019.

RAN TPPO merupakan dokumen dasar yang menjadi rujukan pencegahan penanganan

kejahatan TPPO di tingkat nasional. Kementerian Luar Negeri berkontribusi secara aktif

dalam proses penyusunan draft awal hingga pengesahan rencana aksi tersebut.


Persentase rekomendasi Kementerian

Luar Negeri yang diterima dalam

kebijakan/regulasi nasional terkait

perlindungan WNI-BHI .

Jumlah rekomendasi yang diterima 104

jumlah rekomendasi yang disampaikan 104

Realisasi 100%

Target 75%

Capaian 133,33%



Komponen 2 Sub IKU-3 SS.1.1.5. Persentase rekomendasi Kementerian Luar

Negeri yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum

perundingan internasional.

Selama tahun 2015, Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang

diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional sebesar

100% dari target 75% sebagaimana tabel berikut:

Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan WNI merupakan salah satu pilar politik luar

negeri RI dalam pemerintahan saat ini. Kebijakan-kebijakan nasional terkait perlindungan

WNI merujuk dari konvensi dan standar internasional. Kementerian Luar Negeri cq.

Direktorat Perlindungan WNI dan BHI sepanjang tahun 2015 terlibat lebih aktif dan

kontributif dalam sejumlah forum regional dan mulitalteral. Semua rekomendasi yang

disampaikan oleh Delri cq. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI diadopsi dan dijadikan

output pertemuan-pertemuan internasional tersebut. Bahkan pada forum regional Bali

Process, Plt. Direktur Perlindungan WNI dan BHI berhasil memainkan peran penting

sebagai Co-Chair dalam penyusunan Policy Guide on Identifying the Human Trafficking

victims.

Foto Bersama Co Chair dan Tim Drafting Policy Guides on Human Trafficking


Persentase rekomendasi Kementerian

Luar Negeri yang diterima dalam isu

perlindungan WNI-BHI pada forum

perundingan internasional.

Jumlah rekomendasi yang diterima 25

jumlah rekomendasi yang disampaikan 25

Realisasi 100%

Target 75%

Capaian 133,33%



Komponen 3 Sub IKU-3 SS.1.1.5 Persentase responden yang memberikan

umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat

Perlindungan WNI dan BHI menggalakkan kegiatan kampanye penyadaran publik (Public

Awareness Campaign) terutama ke daerah-daerah kantong TKI. Tujuannya antara lain

memberikan edukasi dan diseminasi mengenai cara-cara bermigrasi yang tepat dan aman.

Target kampanye selain masyarakat luas, termasuk akademisi, pelajar, LSM dan juga

aparat pemerintah daerah hingga tingkat desa atau kelurahan dimana asal mulanya proses

perekrutan calon-calon TKI.

Beberapa kegiatan Public Awareness Campaign yang mendapat perhatian

masyarakat secara luas adalah acara pertemuan 1000 TKI dengan diaspora, mengisi acara

Kick Andy di Metro TV dengan tema evakuasi WNI dari Yaman serta pemberian

penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award 2015 bagi insan-insan

perlindungan yang telah menunjukkan darma bakti dan dedikasi terbaiknya melebihi

panggilan tugas yang diterima.

Public Awareness Campaign Menteri Luar Negeri bersama 1000 TKI

Dua pejabat Kementerian Luar Negeri tampil di Acara Kick Andy Metro TV



Foto Menlu RI bersama para pemenang penghargaan Hassan Wirajuda

Perlindungan WNI Awards 2015

Selama tahun 2015, Persentase responden yang memberikan umpan balik positif

atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI sebesar 100% dari target 75%


Komponen 4 Sub IKU-3 SS.1.1.5. Persentase inovasi kelompok masyarakat

yang direalisasikan dalam perlindungan WNI di luar negeri

Kegiatan inovasi kelompok masyarakat Indonesa di luar negeri merupakan

program kegiatan baru yang diciptakan dengan tujuan memberdayakan masyarakat

Indonesia di luar negeri yang sebagian besar tenaga kerja Indonesia. Program

pemberdayaan masyarakat diutamakan dari inisiatif komunitas WNI dengan didukung

oleh Perwakiilan RI sepanjang visible, memberi manfaat dan tidak bertentangan dengan

aturan hukum negara setempat. Sejumlah kegiatan telah berhasil diadakan seperti

lokakarya bidang manajemen dan keuangan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan,

pelatihan bidang pertanian, peternakan dan usaha kecil lainnya, serta seminar mengenai

aturan hukum, dan kegiatan-kegiatan inovasi lainnya.


Persentase responden yang

memberikan umpan balik positif atas

Public Awareness Campaign

perlindungan WNI

Jumlah responden dengan nilai >50% 60

Total jumlah responden 60

Realisasi 100%

Target 75%

Capaian 133,33%



Selama tahun 2015, Persentase inovasi kelompok masyarakat yang direalisasikan

dalam perlindungan WNI di luar negeri sebesar 50% dari target 100% sebagaimana tabel

berikut:

Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan inovasi kelompok/komunitas WNI di luar

negeri, Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Perwakilan RI masih menghadapi beberapa

kendala antara lain peraturan dan ketentuan negara setempat dan keterbatasan waktu

serta anggaran. Namun demikian, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI akan terus

mendorong dan mendukung pelaksanaan kegiatan inovasi kelompok/komunitas WNI di

luar negeri melalui koordinasi, perencanaan dan sumber daya yang lebih baik. Pada tahun

2016, diharapkan kegiatan inovasi kelompok/komunitas WNI dapat lebih ditingkatkan

dan memberikan manfaat serta memperkuat perlindungan WNI di luar negeri.


Persentase inovasi kelompok

masyarakat yang direalisasikan dalam

perlindungan WNI di luar negeri

Jumlah kegiatan atau inovasi

perlindungan WNI oleh kelompok

masyarakat yang dilaksanakan

12

jumlah kegiatan atau inovasi

perlindungan WNI oleh kelompok

masyarakat yang direncanakan

24

Realisasi 50%

Target 100%

Capaian 50%




Monitoring Hasil Diplomasi yang

Efektif

Monitoring hasil diplomasi yang efektif merupakan satu langkah sistematis

Kementerian Luar Negeri untuk memastikan terlaksananya suatu perumusan dan

implementasi kebijakan luar negeri sehingga hasil diplomasi dapat dirasakan manfaatnya

oleh rakyat.

Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.7 (SS-1.1.7) “Monitoring Hasil Diplomasi yang

Efektif” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.7) “Persentase deviasi

efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri”. Perhitungan deviasi

dimaksudkan untuk mengukur seberapa efektif perumusan kebijakan luar negeri di

Kementerian Luar Negeri, yang diperoleh dengan menilai gap antara "Persentase

rekomendasi yang diimplementasikan" dengan rata-rata agregat realisasi dari IKU “Indeks

Diplomasi Maritim dan Perbatasan”, “Persentase Rekomendasi dan Prakarsa yang

Diterima”, “Indeks Peran Indonesia”, “Indeks Diplomasi Ekonomi”, dan “Indeks Pelayanan

dan Perlindungan WNI dan BHI serta Pemberdayaan Diaspora”. Data dukung perhitungan

pencapaian kinerja IKU tersebut digunakan juga untuk pengukuran capaian SS-1.1.7.

IKU-1 SS-1.1.7 merupakan IKU dengan polarisasi minimize dalam artian semakin

kecil deviasi maka realisasi kinerja semakin baik. Pada tahun 2015, realisasi IKU-1 SS-1.1.7

sebesar -2,82% dari target 10% atau capaian sebesar 228,17% (toleransi capaian 120%),

yang diperoleh dari Sub IKU dan pembobotan sebagai berikut:


No Sub IKU Realisasi 2015 % Persentase rekomendasi yang diimplementasikan 97,06%

1 Indeks diplomasi maritim dan perbatasan (Sub IKU-1) 111,17%

2 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang

diterima. (Sub IKU-2)

96,31%

3 Indeks peran Indonesia (Sub IKU-3) 110,24%

4 Indeks diplomasi ekonomi (Sub IKU-4) 98,32%

5 Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta

pemberdayaan diaspora. (Sub IKU-5)

83,35%

Nilai 499,39% Rata-rata Realisasi 99,88%

Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri (97,06% - 99,88%)

-2,82%

Target 10% Capaian

Polarisasi Minimize: (1+(1-(Realisasi/Target)))x 100% 228,17%


Realisasi IKU sebesar -2,82% menunjukkan bahwa tidak terdapat gap antara

perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan Kementerian Luar Negeri. Hal ini

menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri telah berhasil mengimplementasikan

kebijakan luar negeri yang telah direncanakan atau dirumuskan sebelumnya secara

efektif. Sebagai langkah kedepan upaya perbaikan, Kementerian Luar Negeri perlu

membangun suatu sistem untuk memonitor hasil diplomasi yang efektif.

CAPAIAN KINERJALearning and Growth

Perspective


KINERJA



III.3 CAPAIAN KINERJA : LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

Sasaran Strategis

(SS-3.1.1.1)

SDM yang Berkompeten

Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “SDM yang berkompeten”

sebagai Sasaran Strategis 3.1.1.1 diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu

“Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan”.

SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi

yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Berkompeten adalah memiliki kecakapan atau keahlian yang tinggi. Sehingga, SDM

Kemenlu yang berkompeten mencakup pegawai Kemenlu yang dibina dan dikembangkan

potensinya serta dapat memenuhi kriteria kondisi internal yang mencakup unsur

pengetahuan, keterampilan, interpesonal dan intrapersonal yang mampu menunjang

pencapaian kinerja organisasi secara optimal. Berkompeten juga memiliki arti memiliki

kemampuan dan wewenang yang memadai untuk memutuskan sesuatu.

Selama tahun 2015, realisasi “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar

kompetensi jabatan” sebesar 5,56% dari target 50% sebagaimana tabel berikut:

Pada tahun 2015, terdapat 3 jabatan Eselon I dan 4 jabatan Eselon II Kementerian

Luar Negeri yang tidak terisi. Terhadap 7 jabatan kosong tersebut, Kemenlu melakukan

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya untuk 4 jabatan tersebut

dari 7 yang tersedia, 3 lainnya akan dilaksanakan tahun 2016. Proses seleksi tersebut

telah dilakukan dengan menggunakan penilaian kompetensi manajerial, teknis dan sosio

kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang dibutuhkan pada jabatan tersebut.

Empat jabatan yang telah diisi dengan Seleksi Terbuka tersebut diantaranya adalah: 1)

Inspektur Jenderal; 2) Staf Ahli Menteri bidang Sosial Budaya; 3) Sekretaris BPPK; dan 4)

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. IKU “Persentase pejabat yang telah memenuhi

standar kompetensi jabatan” ini merupakan IKU yang baru digunakan dan diukur pada

Tahun 2015, sehingga pencapaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian

tahun-tahun sebelumnya.

IKU-1 SS-3.1.1.1 Informasi Kinerja Jumlah

Persentase pejabat yang telah memenuhi

standar kompetensi jabatan

Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu

yang telah memenuhi kompetensi jabatan

4

Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu 72

Relisasi 5,56%

Target 50%

Capaian 11,11%



Jumlah Pejabat yang telah dinilai dan sesuai dengan Standar Kompetensi

dibandingkan dengan jumlah jabatan yang tersedia (Eselon I maupun Eselon II) pada

Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No Unit

Jumlah Pejabat telah dinilai dan sesuai Standar

Kompetensi

Jumlah Jabatan Yang Tersedia (Eselon I dan

Eselon II)

1 STAF AHLI MENTERI LUAR NEGERI 1 5

2 SEKRETARIAT JENDERAL 1 12

3 DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA 0 7

4 DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA 0 7

5 DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN 0 6

6 DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL 0 7

7 DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK 0 6

8 DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

0 5

9 DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER 0 6

10 INSPEKTORAT JENDERAL 1 6

11 BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 1 5

JUMLAH 4 72

Dalam pencapaian IKU-1 SS-3.1.1.1, Kementerian Luar Negeri menghadapi

kendala diantaranya seperti:

1. Penyempurnaan model kompetensi dan standar kompetensi jabatan pada setiap

jenjang jabatan di Kementerian Luar Negeri tidak dapat dilaksanakan pada tahun

2015 mengingat kendala teknis lelang jasa konsultan.

2. Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015 melakukan restrukturisasi organisasi

untuk mencapai visi misi dan sasaran strategis sesuai Renstra Kemlu 2015 – 2019.

Restrukturisasi ini pada prosesnya akan memunculkan jabatan-jabatan baru secara

nomenklatur maupun substansif yang mensyaratkan penyusunan pembaharuan peta

dan analisa jabatan. Oleh karena itu penyempurnaan model dan standar kompetensi

jabatan serta pelaksanaan asesmen baru dapat dilaksanakan secara bertahap mulai

tahun 2016 setelah struktur baru disahkan.

Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri akan

melakukan beberapa langkah solutif dan proyeksi ke depan sebagai berikut:

1. Penyegeraan penyusunan model dan standar kompetensi jabatan di Kementerian

Luar Negeri pada triwulan pertama tahun 2016.

2. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian Luar Negeri

pada tahun 2016 melalui Seleksi Terbuka dengan menggunakan asesmen kompetensi

manajerial, teknis dan sosio kultural untuk menghasilkan pejabat-pejabat yang telah

memenuhi standar kompetensi jabatan. Jumlah jabatan yang akan diisi pada tahun

2016 berjumlah 30% dari keseluruhan jumlah jabatan pimpinan tinggi.

3. Pelaksanaan asesmen kompetensi pada pejabat Kementerian Luar Negeri secara

bertahap.



4. Dengan disempurnakannya peta jabatan dan standar kompetensi jabatan maka

proses pengangkatan, mutasi dan promosi pegawai dapat dilaksanakan dengan

perencanaan yang matang, yang pada gilirannya akan menjadikan pencapaian kinerja

organisasi lebih optimal.



Sasaran Strategis

(SS-3.1.1.2)


Organisasi dan tata kelola yang baik tercermin dari upaya suatu organisasi

pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance. Pencapaian

Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Organisasi dan tata kelola yang baik”

sebagai Sasaran Strategis 3.1.1.2 diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1) yaitu

“Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri”. Evaluasi Reformasi

Birokrasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi

dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan

akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas

pelayanan publik di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pada tahun 2015, target IKU-1 SS-3.1.1.2 ditargetkan sebesar 60 dengan realisasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri sebesar 68,75 dengan kategori

B atau dengan capaian 114,58% dari target yang telah ditetapkan.

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri

Tahun 2014—2015

No Komponen Penilaian Nilai Maks

Nilai 2014

Nilai 2015

% Capaian

A Pengungkit 1 Manajemen Perubahan 5,00 3,11 3,78 75,52% 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 2,71 3,34 66,75% 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 2,82 4,51 75,17% 4 Penataan Tatalaksana 5,00 3,04 3,84 76,85% 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 6,26 8,35 55,67% 6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 1,65 4,35 72,47% 7 Penguatan Pengawasan 12,00 3,82 7,62 63,53% 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 3,69 4,25 70,76%

Sub Total Komponen Pengungkit 60,00 27,11 40,04 66,73% B Hasil 1 Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20,00 9,14 13,55 67,74% 2 Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN 10,00 6,82 8,16 81,63% 3 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 7,44 7,00 70,00%

Sub Total Komponen Hasil 40,00 23,40 28,71 71,78% Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 50,51 68,75 68,75%

Sesuai dengan laporan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar

Negeri dari KemenPAN RB, Kementerian Luar Negeri telah melakukan berbagai upaya

untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya. Upaya tersebut telah

menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan,

seperti:



a. Kementerian Luar negeri telah mampu mengubah secara sistematis dan konsisten

mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu

pimpinan dan pegawai menjadi lebih baik;

b. Mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen internal organisasi

melalui penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri antara

lain dengan melakukan penghapusan jabatan struktural eselon IV pada unit kerja

teknis, penyusunan peta proses bisnis organisasi, pemanfaatan teknologi informasi

berbasis internet (virtual secretariat), dan transparansi informasi kepada publik;

c. Roadmap Reformasi Birokrasi periode 2015-2019 yang disusun telah memuat strategi

pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun mendatang pada masing-masing area

perubahan dan Quick Win yang sesuai dengan kinerja utama organisasi;

d. Peningkatkan sistem manajemen kinerja, salah satunya dengan mengimplementasikan

sistem pengukuran kinerja berbasis balanced sorecard. Kementerian Luar Negeri

menetapkan tiga perspektif pengukuran kinerja, yaitu perspektif pemangku

kepentingan (stakeholders perspective), perspektif proses bisnis internal (internal

bussiness process perspective), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

(learning and growth perspective.

Jika upaya yang sudah dilakukan di atas dikaitkan dengan hasil reformasi birokrasi

yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pihak penerima layanan dari Kementerian

Luar Negeri, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indeks kualitas pelayanan publik yang dihasilkan dari hasil survei terhadap beberapa

layanan utama Kementerian Luar Negeri, yaitu layanan terhadap kekonsuleran,

perlindungan BHI dan BWI serta layanan terhadap fasilitas diplomatik. Hasil survei

terhadap 143 penerima layanan yang dipilih melalui purposive random sampling,

belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Dalam skala 4, hasil survei persepsi

pelayanan menunjukkan angka 2,8. Masih terdapat kualitas layanan yang dibawah

harapan serta secara umum kualitas layanan Kementerian Luar Negeri masih di

bawah rata-rata layanan kementerian/lembaga lainnya. Pembandingan antara

harapan dan kualitas layanan dapat digambarkan sebagai berikut :



Sedangkan kualitas layanan di Kementerian Luar negeri dibandingkan dengan

rata-rata layanan di kementerian/lembaga lainnya adalah sebagai berikut:

b. Indeks persepsi anti korupsi

Indeks persepsi anti korupsi merupakan persepsi penerima layanan terhadap

integritas petugas pemberi layanan. Integritas ini ditinjau tidak hanya dari sistem

layanan yang mungkin berpotensi menyimpang, namun juga perilaku pemberi

layanan dalam bersikap, misalnya menawarkan layanan yang lebih cepat, kesediaan

menerima gratifikasi, ketersediaan sarana pengaduan dan sebagainya. Hasil survei

atas indeks persepsi anti korupsi menunjukkan gambaran yang tidak memuaskan.

Dalam skala 4, indeks persepsi anti korupsi menunjukkan angka 2,95, lebih rendah

dari rata-rata kementerian/lembaga yang 3,13.

Dalam pencapaian kinerja SS-3.1.1.2, Kementerian Luar Negeri menghadapi


1. Belum dimasukannya aspek evaluasi harmonisasi peraturan perundangan eskternal

yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri;

2. Belum sinkronnya peraturan nasional terkait penilaian kerja dan kinerja Aparatur Sipil

Negara untuk mengukur kinerja kinerja organisasi dan indvidu pegawai;

3. Belum dilakukannya evaluasi terhadap penanganan gratifikasi, benturan kepentingan

dan Zona Integritas, serta penetapan unit kerja menuju WBK/WBBM.

Sebagai langkah solusi kedepan dan dalam rangka meningkatkan kualitas

birokrasi dan budaya kinerja, Kementerian Luar Negeri akan melakukan langkah-langkah

penyempurnaan sebagai berikut:

a. Meningkatan kualitas pengelolaan SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai

berdasarkan pada gap kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan

secara berkelanjutan, penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja

organisasi serta menyegerakan pelaksanaan kebijakan promosi terbuka jabatan

pimpinan tinggi secara kompetitif dan obyektif;



b. Penguatan pengawasan dengan melakukan evaluasi pada seluruh kebijakan

pengawasan dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut;

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada seluruh unit kerja dan unit perwakilan

dengan memastikan terlaksananya standar pelayanan, alur dan prosedur pelayanan,

dan budaya pelayanan prima serta memperhatikan hasil survei atas kualitas

pelayanan publik di atas;

d. Meningkatkan integritas pegawai khususnya petugas layanan dengan mengefektifkan

pelaksanaan pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, Whistle Blowing System (WBS),

dan penanganan benturan kepentingan.



Sasaran Strategis

(SS-3.1.1.3)

Lingkungan Kerja yang Kondusif

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan pada

saat bekerja, baik yang berbentuk fisik ataupun non fisik, langsung atau tidak langsung,

yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. Lingkungan kerja

mempengaruhi kondisi fisik, sosial, maupun psikologis pegawai/karyawan dalam suatu

organisasi/institusi. Dengan demikian, lingkungan kerja yang kondusif adalah kehidupan

sosial, psikologi ataupun fisik dalam organisasi yang berpengaruh dan mendukung

pegawai/karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Lingkungan kerja yang kondusif

dibutuhkan agar setiap pegawai/karyawan dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam

mendukung pencapaian kinerja organisasi/institusi tempat mereka bekerja. Lingkungan

kerja yang kondusif mendukung produktivitas kerja serta akan menimbulkan kepuasan

kerja bagi pekerja dalam suatu organisasi.

Selama tahun 2015, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa

perbaikan fisik dalam rangka menunjang dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif

seperti di antaranya: renovasi gedung kantor/wisma di Kiev, Kopenhagen, Kabul,

Singapura, Kolombo; renovasi gedung kantor di Senayan, perbaikan ruang pelayanan One-

Desk-Service (ODS) Konsuler; renovasi 17 (tujuh belas) unit rumah dinas,

peremajaan/pengadaan 7 (tujuh) bus jemputan karyawan serta pengadaan sarana

prasarana penunjang pelaksanaan tugas lainnya di Kementerian Luar Negeri dan

Perwakilan RI.

Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Lingkungan kerja yang

kondusif” sebagai Sasaran Strategis 3.1.1.3 diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu

“Indeks kepuasan pegawai”. Pengukuran indeks dilakukan melalui survei kepada

seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri untuk menilai tingkat kepuasan pegawai

terhadap kapasitas organisasi. Pada tahun 2015, capaian kinerja SS-3.1.1.3 ditargetkan

dengan skala 3,25 dari 5 (65%) dengan realisasi 2,24 (44,8%) atau dengan capaian

sebesar 68,92%.

Berdasarkan survei yang dilakukan, indeks kepuasan pegawai terhadap kapasitas

organisasi hanya mencapai 44,8% atau capaiannya berarti 68,92% dari target yang telah

ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, utamanya

adalah aspek kepegawaian/sumber daya manusia. Responden menggarisbawahi hal-hal di

bidang kepegawaian/sumber daya manusia yang harus dibenahi, yaitu sebagai berikut:

1. Masalah pola karir BPKRT dan Petugas Komunikasi;

2. Penerapan sistem meritokrasi serta reward and punishment;

3. Manajemen kepegawaian menyangkut masalah penempatan dan pengembangan

karir pegawai berdasarkan kompetensi dan keahliannya;

4. Sistem pelayanan kepegawaian (perlunya penerapan sistem komputerisasi untuk

administrasi kepegawaian); dan

5. Penataan kembali Jabatan Fungsional Diplomat.



Sebagai langkah ke depan, berpijak dari hasil survei yang telah dilakukan,

Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah solutif sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembentukan jabatan fungsional bagi BPKRT dan Petugas Komunikasi;

2. Revisi terhadap Peraturan Menteri PAN-RB Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional

Diplomat dan Angka Kreditnya;

3. Peninjauan terhadap evaluasi jabatan (peta jabatan dan kelas jabatan) Kementerian

Luar Negeri;

4. Perbaikan dan kebersihan kantin; memelihara kebersihan, perbaikan, dan

kelengkapan sarana di toilet; melakukan pest control secara berkala; penambahan

dan peremajaan armada bus jemputan; mengoptimalkan fasilitas day-care;

penambahan ruang rapat, serta penyediaan ruang tamu yang memadai.

5. Sosialisasi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara lebih

intensif;

6. Penyusunan penataan tata-laksana (business process) dan pedoman penyusunan

Standard Operating Procedure (SOP) Kementerian Luar Negeri.

Analisis IKU-1 SS-3.1.1.3: Indeks kepuasan pegawai

Selama tahun 2015, Indeks kepuasan pegawai sebesar 2,24 dari target 3,25.

Indeks kepuasan pegawai diukur dari indeks hasil survei yang mengukur sejauh mana

pegawai di lingkungan internal Kementerian Luar Negeri puas atas kinerja aspek-aspek

pelayanan dan/atau kinerja organisasi secara umum. Sebagai bentuk komitmen

Kementerian Luar Negeri dalam mendorong kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi,

Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan survei tingkat kepuasan pegawai

Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri.

Aspek organisasi yang menjadi obyek survei meliputi unsur kelembagaan,

kepegawaian/sumber daya manusia (SDM), imbalan, sarana dan prasarana, pengendalian

dan pengawasan, serta mekanisme dan tata kerja. Pelaksanaan survei tingkat kepuasan

pegawai terhadap kapasitas organisasi merupakan bagian dari upaya Kementerian Luar

Negeri untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan dalam rangka

membentuk organisasi yang efisien dan efektif, tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat

proses. Pelaksanaan survei ini merupakan alat ukur bagi Kementerian Luar Negeri untuk

melakukan pembenahan diri dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi yang pada

akhirannya akan mendukung peningkatan kinerja pegawai.



2.45

2.26

2.53

1.95

2.13

2.13

2.24

0 1 2 3 4 5

MEKANISME DAN TATA KERJA

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

SARANA DAN PRASARANA

IMBALAN

KEPEGAWAIAN/SDM

KELEMBAGAAN

RATA-RATA

SKALA TINGKAT KEPUASAN

VA

RIA

BEL

Hasil Analisis Survei Kepuasan Pegawai

TINGKAT KEPUASAN PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Survei tingkat kepuasan pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas

organisasi Kementerian Luar Negeri diikuti oleh 822 responden pegawai Kementerian

Luar Negeri yang bertugas di Pusat dan Perwakilan RI, yang merepresentasikan 23% dari

jumlah total pegawai saat ini. Survei ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat

kepuasan pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian

Luar Negeri yang meliputi 6 (enam) aspek yaitu: (i) kelembagaan; (ii)

kepegawaian/sumber daya manusia; (iii) imbalan; (iv) sarana dan prasarana; (v)

pengendalian dan pengawasan; serta (vi) mekanisme dan tata kerja.

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan menggunakan ukuran tingkat

kepuasan skala Likert (skala terendah 1 dan skala tertinggi 5), angka kumulatif tingkat

kepuasan pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian

Luar Negeri adalah 2,24 atau kurang puas. Rincian tingkat kepuasan pegawai per aspek

kapasitas organisasi adalah sebagai berikut:

a. Tingkat kepuasan terhadap aspek kelembagaan adalah 2,13 (kurang puas);

b. Tingkat kepuasan terhadap aspek kepegawaian/sumber daya manusia adalah 2,13 (kurang puas);

c. Tingkat kepuasan pegawai terhadap aspek imbalan adalah 1,95 (tidak puas);

d. Tingkat kepuasan terhadap aspek penyediaan sarana dan prasarana adalah 2,73 (kurang puas);

e. Tingkat kepuasan terhadap aspek pengendalian dan pengawasan adalah 2,26 (kurang puas); dan

f. Tingkat kepuasan terhadap aspek mekanisme dan tata kerja adalah 2,45 (kurang

puas)

Menilik tingkat kepuasan aspek kelembagaan dan kepegawaian/sumber daya

manusia yang memiliki skor yang sama (2,13), menunjukkan bahwa kedua aspek ini saling

berkaitan dan dalam pembenahannya tidak dapat dilakukan secara terpisah. Concern



utama yang menjadi perhatian responden terhadap kedua aspek tersebut juga sama yaitu

masalah pembenahan pola karir BPKRT, Pejabat Komunikasi dan Jabatan Fungsional

Diplomat. Hingga saat ini jabatan fungsional untuk BPKRT dan Petugas Komunikasi masih

belum terbentuk, sehingga memunculkan sejumlah pertanyaan responden mengenai

kepastian pola karir kedua rumpun kepegawaian tersebut. Di lain pihak, masalah pola

karir jabatan fungsional diplomat juga menjadi sorotan sejumlah responden.

Implementasi UU Aparatur Sipil Negara dan perkembangan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi memunculkan kebutuhan untuk mengkaji kembali peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Diplomat, utamanya adalah revisi terhadap

Peraturan Menteri PAN No. PER/87.1/M.PAN/8/2005 tentang Jabatan Fungsional

Diplomat dan Angka Kreditnya.

Imbalan merupakan satu-satunya aspek kapasitas organisasi yang memperoleh

skor tingkat kepuasan di bawah 2 yaitu 1,95 atau tidak puas. Rasa ketidakpuasan

responden terhadap aspek imbalan berkaitan erat dengan tunjangan kinerja yang

diterima. Sebagian besar responden berpandangan bahwa penentuan kelas jabatan

seharusnya didasarkan secara obyektif pada beban kerja, jenis dan tingkat kesulitan

pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga tunjangan kinerja yang diterima sesuai dengan

yang semestinya diterima. Sebagian besar responden juga berharap peningkatan

remunerasi Kementerian Luar Negeri dapat segera terealisasi, sehingga berdampak

kepada peningkatan tunjangan kinerja yang mereka terima. Masukan dari para responden

tersebut menegaskan perlunya bagi Kementerian Luar Negeri untuk melakukan

percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 area perubahan dan reviu terhadap

evaluasi jabatan yang pernah dilakukan pada tahun 2012.

Sarana dan prasarana merupakan aspek kapasitas organisasi yang memperoleh

skor tertinggi tingkat kepuasan pegawai dibanding 5 aspek lainnya (2,73). Hal ini tidak

terlepas dari sejumlah perbaikan fasilitas umum dan perkantoran yang secara intensif dan

berkesinambungan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Namun masih terdapat

berbagai catatan penting dari para responden yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian

Luar Negeri untuk percepatan pelaksanaannya dan salah satu yang menjadi sorotan utama

adalah masalah perbaikan dan kebersihan kantin.

Pada aspek pengendalian dan pengawasan, tingkat kepuasan terendah pegawai

adalah mengenai masalah sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di Kementerian

Luar Negeri dimana mayoritas pegawai menyatakan tidak puas (1,91). Sebagian besar

responden menyatakan agar penerapan SPIP dapat disosialisasikan secara lebih intensif

karena belum banyak diketahui dan dipahami oleh pegawai. Setiap pimpinan unit

organisasi/satuan kerja pada prinsipnya harus menerapkan SPIP di lingkungan masing-

masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui

penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Menyangkut aspek mekanisme dan tata kerja, tingkat kepuasan terendah pegawai

adalah terhadap peraturan di Kementerian Luar Negeri yang mengatur mengenai

penataan tata laksana dan Standard Operating Procedures (SOP) (2,16). Hal ini dapat

dipahami karena Kementerian Luar Negeri belum memiliki pedoman business process dan

SOP sebagai panduan dalam penyusunan business process dan SOP di setiap unit



kerja/satuan kerja. Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN

dan RB No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process)

yang perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Luar Negeri. Peraturan

Menteri Luar Negeri ini yang akan menjadi panduan bagi setiap unit/satuan kerja untuk

membangun dan menata tata laksana dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi

penyusunan SOP yang lebih sederhana, efisien, efektif dan akuntabel.

Selain itu pihak KemenPAN-RB dan BPS telah melakukan survei pada bulan

September 2015 terkait nilai kapasitas organisasi dengan skor 3,76 dari skala 4.

Aspek yang dinilai dalam survei tersebut di antaranya adalah mengenai:

1. Budaya organisasi dan sistem anti korupsi

2. Integritas kerja terkait pengelolaan SDM

3. Integritas kerja dan Pelaksanaan Anggaran

4. Integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma



Sasaran Strategis

(SS-3.1.1.4)

Sistem Informasi Manajemen yang

Terintegrasi

Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Sistem informasi

manajemen yang terintegrasi” sebagai Sasaran Strategis 3.1.1.4 diukur dengan 2 (dua)

Indikator Kinerja Utama yaitu “Indeks Keamanan Informasi (KAMI)” dan “Indeks

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI)“.

Pada tahun 2015, capaian kinerja SS-3.1.1.4 ditargetkan dengan capaian berupa

nilai indeks, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian SS-3.1.1.4 Tahun 2015

No Komponen Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

1 Indeks Keamanan Informasi (KAMI) 1.5 1.2 80%

2 Indeks Pemeringkatan e-Goverment Indonesia (PEGI)

3.35 3.32 99,10%


kendala utama yaitu belum lengkapnya instrumen kebijakan tata kelola yang mengatur

seluruh aspek pengelolaan dan penatalaksanaan teknologi informasi dan komunikasi,

termasuk keamanan informasi.

Cara Mengatasi kendala tersebut dengan melakukan percepatan penyusunan tata

kelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri, di antaranya:

1. Membentuk Tim Keamanan Informasi Kementerian Luar Negeri atau CSIRT

(Computer Security Insidence Response Team) yang telah ditetapkan oleh Surat

Keputusan Kapuskom No 1845/B/KM/XII/2015/23.

2. Melakukan pembahasan draft Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri ke tingkat

Eselon 1 dan unit terkait untuk dapat ditetapkan dan disahkan dalam bentuk

Peraturan Menteri Luar Negeri.

Sebagai langkah ke depan, Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah

penajaman dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar

Negeri mulai dari tahap inisiasi, perencanaan, pengembangan, pengintegrasian dan

pengujian, penerapan, pengoperasian dan pemeliharaan, hingga ke tahap pemusnahannya,

sehingga seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.



ANALISIS IKU-1 SS-3.1.1.4: “Indeks Keamanan Informasi (KAMI)”

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan

pengamanan informasi di Instansi Pemerintah. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk

menganalisis kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai

perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan

informasi kepada pimpinan instansi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang

menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang

juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC

27001:2013.

Hasil evaluasi akan memberikan snapshot indeks kesiapan dari aspek

kelengkapan, maupun kematangan dari aspek kerangka kerja keamanan informasi yang

diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembanding dalam rangka menyusun langkah

perbaikan dan penetapan prioritas. Nilai Kematangan 3,5 menunjukkan kesiapan

organisasi untuk mengikuti sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2013 tentang Information

Security Management System (ISMS).

Evaluasi dilakukan terhadap tingkat kepentingan dan area tingkat penerapan

keamanan informasi di Kementerian Luar Negeri menggunakan formulir Indeks KAMI

yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah diselaraskan

dengan SNI ISO/IEC 27001:2013

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

pada tahun 2015 adalah sebesar 1,2 dari target 1,5, sebagaimana tabel berikut:

Menurut laporan verifikasi Indeks Keamanan Informasi Kementerian Luar Negeri

tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sistem

Elektronik Kementerian Luar Negeri mencapai skor 47, yaitu berada pada kategori

strategis, dengan capaian pada masing-masing area penilaian adalah sebagai berikut:

90

0

14

81

55

Tata Kelola

Pengelolaan Risiko

Kerangka Kerja

Pengelolaan Aset

Teknologi

2015

IKU-1 SS-3.1.1.4 Informasi Kinerja Nilai Capaian

Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Indeks diperoleh dari penilaian analisis tingkat kepentingan dan evaluasi kelengkapan pengamanan informasi.

1.2 80%



TATA

KELOLA PENGELOLAAN

RISIKO KERANGKA

KERJA PENGELOLAAN

ASET TEKNOLOGI

2011 - - - - - 2012 - - - - -

2013 - - - - - 2014 - - - - - 2015 90 0 14 81 55

Skor capaian masing-masing area kemudian dijumlahkan sehingga memperoleh

total skor sebesar 240. Skor tersebut dikonversi kedalam rentang tingkat kematangan

kesiapan penerapan standar SNI ISO/IEC 27001:2013 sesuai kategori Sistem Elektronik

strategis, yaitu berada pada rentang indeks 1,2. Indeks Keamanan Informasi ini baru

pertama kalinya diterapkan di Kementerian Luar Negeri, sehingga capaian yang diperoleh

pada tahun 2015 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Dashboard hasil verifikasi indeks KAMI Kementerian Luar Negeri tahun 2015 dapat dilihat

pada gambar berikut :

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Keamanan Informasi (KAMI),

Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala belum lengkapnya instrumen kebijakan

tata kelola TIK Kementerian Luar Negeri, khususnya yang mengatur aspek pengelolaan

risiko keamanan informasi.


membentuk sebuah Tim Penanganan Insiden Keamanan Teknologi Informasi dan

Komunikasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Komunikasi



Nomor 1845/B/KM/XII/2015/23. Tim ini bertugas mengelola risiko dan menangani

insiden keamanan informasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

ANALISIS IKU-2 SS-3.1.1.4: “Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia

(PEGI)”

Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan alat yang

digunakan sebagai acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan

pemerintah, dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah

melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif, dan untuk mendapatkan peta kondisi

pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pemeringkatan e-Government

Indonesia (PeGI) tahun 2015 adalah sebesar 3,32 dari target 3,35, sebagaimana tabel

berikut:

Nilai indeks 3.32 diperoleh dari nilai rerata dari semua dimensi yang diniliai

dalam penilaian dan menunjukkan bahwa pelaksanaan e-Government di Kementerian Luar

Negeri berada dalam kategori baik dan saat ini menduduki peringkat ke-3 dari 31

Kementerian. Hasil pemeringkatan indeks PeGI Kementerian Pusat dapat dilihat


IKU-1 SS-3.1.1.4 Informasi Kinerja Nilai Capaian

Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

Indeks PeGI 3.32 diperoleh dari nilai rata-rata pemeringkatan terhadap lima dimensi e-Government, yaitu Kebijakan (3.30), Kelembagaan (3.40), Infrastruktur (3.23), Aplikasi (3.27), dan Perencanaan (3.40).

3.32 99.10%



Terdapat peningkatan capaian nilai indeks PeGI dibandingkan dengan tahun

sebelumnya sebesar 0.01 poin, dari 3.31 menjadi 3.32 di tahun 2015. Kenaikan capaian

indeks dipengaruhi oleh peningkatan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan

Kementerian Luar Negeri. Capaian Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Penilaian penerapan e-Government Kementerian Luar Negeri untuk setiap

dimensi adalah sebagai berikut:

1) Dimensi Kebijakan

Nilai dimensi Kebijakan adalah BAIK (3,30), tidak ditemukan indikator negatif pada

dimensi ini. Indikator positifnya adalah:

a) Adanya manajemen tekait kebijakan yang mengacu pada Master Plan TIK Tahun

2011-2015.

b) Adanya visi terkait TIK yang tercantum di web yaitu pemanfaatan TIK dalam

mendukung proses kegiatan.

c) Adanya penyusunan prioritas program yang jelas untuk dijadikan dasar

penyusunan anggran dan program.

d) Adanya evaluasi internal yang tersusun dalam sistem serta terorganisasi dengan

baik dan teratur.

2) Dimensi Kelembagaan

Nilai dimensi Kebijakan adalah BAIK (3,40), dengan indikator:

a) Adanya struktur organisasi pada eselon II yang sudah beroperasi secara efektif dan

strategis dalam penyelenggaraan TIK

b) Adanya kejelasan tugas dan fungsi organisasi pengelola TIK.

c) Adanya SOP untuk operasionalisasi TIK.

d) Adanya kecukupan SDM secara kuantitatif maupun kualitatif bidang TIK.

Pengembangan SDM yang ada sangat mendukung armada SDM yang baik di

lingkungan Kementerian.

e) Adanya prorgam pengembangan SDM yang rutin dan terorganisasi meskipun

terdapat beberapa program pelatihan yang belum terlaksana.

0

2.48 2.66 2.7 2.7

0

2.43

3.17 3.31 3.32

0

1

2

3

4

2011 2012 2013 2014 2015

Capaian Indeks PeGI Kementerian Luar Negeri

Tahun 2011-2015

Rerata Kementerian Kemlu



3) Dimensi Infrastruktur

Nilai dimensi Infrastruktur adalah BAIK (3,23), dengan indikator:

a) Adanya pusat data yang tersebar di beberapa lokasi dan adanya fasilitas pusat

pemulihan bencana.

b) Adanya fasilitas jaringan dengan bandwidth yang memadai.

c) Adanya sistem keamanan fisik yang didukung oleh kelengkapan software.

d) Tersedianya anggaran pemeliharaan TIK yang memadai.

e) Adanya pemeliharaan dan inventarisasi yang tertata dengan baik serta didukung

oleh aplikasi berbasis desktop.

4) Dimensi Aplikasi

Nilai dimensi Aplikasi adalah BAIK (3,27), dengan indikator:

a) Adanya situs web resmi yang rutin diperbaharui dan dikelola dengan baik. Situs

web tersebut menjadi gerbang informasi dan jembatan elektronik kementerian

dengan publik serta mengintegrasikan seluruh situs web Perwakilan dan

menyediakan tautan ke aplikasi layanan publik.

b) Adanya aplikasi fungsional yang cukup lengkap di mana mayoritas sudah berbasis

open source (sekitar 70%).

c) Adanya kelengkapan dokumentasi aplikasi yang sudah dibangun dan

dikembangkan. Inventarisasi aplikasi juga telah dilakukan dengan baik.

d) Persyaratan interoperabilitas menjadi prioritas.

e) Salah satu pemanfaatan aplikasi sistem informasi yang mendapat penghargaan

adalah sebagai berikut:

- Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Kementerian

Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Kementerian Luar Negeri

sebagai Terbaik Kedua dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.

Gambar 1 : Piagam Penghargaan Implementasi Sistem Aplikasi

Pelayanan Kepegawaian Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-

Kementerian.



- Layanan Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Luar

Negeri telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 Quality Management

System dari NQA Indonesia. (salinan surat pernyataan lolos ISO Quality

Management dari NQA Indonesia)

Gambar 2 : Surat Pernyataan Lolos ISO 9001:2015

5) Dimensi Perencanaan

Nilai dimensi Infrastruktur adalah BAIK (3,40), dengan indikator:

a) Adanya fungsi dan sistem perencanaan TIK di tingkat Kementerian yang dilakukan

oleh Pusat Komunikasi.

b) Adanya sistem perencanaan serta dokumentasi perencanaan dan implementasi

TIK.

c) Adanya pembiayaan dalam dokumen perencanaan meskipun belum memadai.

Berikut diagram radar pencapaian masing-masing dimensi Indeks Pemeringkatan

e-Government Indonesia (PeGI) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dan

perbandingannya dengan rata-rata PeGI tingkat Kementerian lima tahun terakhir:



DIMENSI KEBIJAKAN

DIMENSI KELEMBAGAAN

DIMENSI INFRASTRUKTUR

DIMENSI APLIKASI

DIMENSI PERENCANAAN

2011 - - - - - 2012 2.15 2.44 2.77 2.40 2.40 2013 3.04 3.60 3.38 3.17 2.67 2014 3.13 3.40 3.36 3.25 3.40 2015 3.30 3.40 3.23 3.27 3.40

Dalam pencapaian IKU-2 SS-3.1.1.4, Kementerian Luar Negeri menghadapi

kendala diantaranya seperti Kebijakan TIK di Kementerian Luar Negeri belum lengkap.


melakukan beberapa langkah solutif dengan telah menyusun draft Tata Kelola TIK

Kementerian Luar Negeri yang akan dilakukan pembahasan untuk ditetapkan dan

disahkan dalam bentuk Permenlu.

1

2

3

4

Dimensi Kebijakan

Dimensi Kelembagaan

Dimensi Infrastruktur

Dimensi Aplikasi

Dimensi Perencanaan

2012 2013 2014 2015

1

2

3

4

Dimensi Kebijakan

Dimensi Kelembagaan

Dimensi Infrastruktur

Dimensi Aplikasi

Dimensi Perencanaan

Rerata Kementerian Kemlu 2015



Sasaran Strategis

(SS-3.1.1.5)

Anggaran yang Optimal

Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta

terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian Sasaran Strategis

Kementerian Luar Negeri “Anggaran yang optimal” sebagai Sasaran Strategis 3.1.1.5

diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu “Persentase realisasi anggaran dan

realisasi kinerja”, dengan realisasi sebagai berikut:

Realisasi anggaran diukur melalui seberapa besar realisasi anggaran Kementerian

Luar Negeri dalam jangka waktu 1 tahun anggaran dilihat dari akumulasi SP2D yang

diterbitkan dibagi dengan pagu DIPA Kementerian Luar Negeri. Realisasi angaran

Kementerian Luar Negeri tahun 2015 adalah sebesar Rp. 5.900.317.586.687,- atau 89,62%

dari pagu Rp. 6.583.527.692.000,-.

Realisasi kinerja diukur melalui pencapaian suatu rencana kinerja organisasi

Kementerian Luar Negeri yang telah ditetapkan di awal tahun yang diperoleh dari agregat

seluruh IKU kecuali IKU SS-3.1.1.5.


kendala diantaranya:

1. Sampai dengan akhir tahun 2015, terdapat kendala tidak terealisasinya anggaran

belanja modal PNBP khususnya untuk Satker Perwakilan RI di luar negeri, salah satu

penyebabnya adalah terkait mekanisme Maksimum Pencairan (MP). Pencairan dana

PNBP (MP ke-5) baru dapat ditransfer Pusat ke perwakilan pada bulan Desember

sehingga menghambat penyerapan anggaran.

2. Terjadinya beberapa kali revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker-satker di

Kementerian Luar Negeri khususnya Satker Perwakilan RI sehingga hal ini

mempengaruhi kemampuan satker untuk melaksanakan beberapa kegiatan.

3. ABT selisih kurs baru diterima perwakilan pada akhir Desember 2015 atau awal

Januari TA 2016 sehingga terdapat beberapa perwakilan yang tidak menggunakan

anggaran tersebut (anggaran tidak terserap maksimal).

4. Penerimaan APBN-P terlambat diterima oleh Perwakilan pada bulan September 2015.

5. Kebijakan nasional terkait penghematan anggaran.

IKU-1 SS-3.1.1.5 Informasi Kinerja Jumlah Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja

50% x Realisasi Anggaran 89,62% 42,30%

50% x Realisasi Kinerja 84,73% 44,81%

Realisasi 87,11%

Target 95%

Capaian 91,69%



6. Perubahan kurs pasar terhadap kurs APBN yang cukup signifikan sehingga banyak

terjadi kegiatan yang sudah terencana tidak dapat dilakukan.

Cara mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi

dengan para pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BPKP

serta Kementerian Luar Negeri terus mengintensifkan koordinasi antara pusat dengan

Perwakilan RI terkait penggunaan anggaran baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM)

maupun PNBP.

Dan sebagai langkah kedepan Kementerian Luar Negeri akan mengambil

langkah solutif sebagai berikut:

1. Perbaikan postur anggaran Kementerian Luar Negeri agar dapat mendukung

program-program prioritas Kementerian secara optimal tanpa harus melakukan

pengalihan atau revisi anggaran.

2. Untuk percepatan proses realisasi Belanja Modal Kementerian Luar Negeri, maka

anggaran Kementerian Luar Negeri ke depan diprioritaskan untuk mendapatkan

anggaran Rupiah Murni yang lebih besar.

3. Pendistribusian pagu mengacu pada prioritas nasional dan arah kebijakan nasional.

4. Meningkatkan kualitas perencanaan.

5. Meningkatkan koordinasi terkait dengan pelaksanaan diplomasi ekonomi dengan

para pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, dan

K/L lainnya.



III.4 PERBANDINGAN REALISASI IKU DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Perbandingan Realisasi IKU dengan target jangka menengah merupakan

perbandingan realisasi IKU tahun 2015 dibandingkan dengan Tujuan Kementerian Luar

Negeri yang akan dicapai pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh

Realisasi IKU “Tingkat Pengaruh Indonesia di dunia internasional” pada tahun

2015 sebesar 99,60% menunjukkan bahwa kepemimpinan dan peran Indonesia dalam

kerja sama internasional berpengaruh di dunia internasional. Jika dibandingkan dengan

posisi target pada tahun 2019 sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar

Negeri Tahun 2015—2019, posisi Kemenlu saat ini telah mencapai realisasi sebesar

99,60%. Dari posisi realisasi kinerja tahun 2015 serta mempertimbangkan dinamika dan

stabilitas global yang semakin menantang, Kementerian Luar Negeri memandang bahwa

target pada tahun 2015 masih relevan untuk menjadi target Tujuan 1.1 sebesar 95% di

tahun 2019.

2. Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan

luar negeri

Tujuan 1.2 Indikator Kinerja Utama Target 2015

Realisasi 2015

Target 2019

Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan

yang optimal melalui hubungan luar

negeri


78

67 85


25

16 65


23

5 60

Realisasi 3 IKU pada Tujuan 1.2 Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan

pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri belum mencapai target pada

tahun 2015. Jika dibandingkan dengan posisi target pada tahun 2019 sesuai Rencana

Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015—2019, posisi Kementerian Luar

Negeri saat ini belum mencapai target. Dari posisi realisasi kinerja tahun 2015,

Kementerian Luar Negeri memandang bahwa target pada tahun 2015 masih relevan untuk

menjadi target Tujuan 1.2 di tahun 2019. Hal ini juga menunjukan optimisme akan

kemampuan Kementerian Luar Negeri untuk terus meningkatkan peranannya dalam

mencapai nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui

hubungan luar negeri.

Tujuan 1.1 Indikator Kinerja Utama Target 2015

Target 2019

Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang

berpengaruh


89% 95%

Realisasi Tahun 2015 99,60%


130

III.5 Analisis Evaluasi Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

PROGRAM SASARAN STRATEGIS EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN SERTA REKOMENDASI

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN

1. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat

2. Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri terkait kesepakatan ASEAN

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Rekomendasi: Program ini masih efektif untuk diterapkan.

Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

1. Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral

2. Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral

3. Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku kepentingan nasional

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Rekomendasi: Program ini masih efektif untuk diterapkan.

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Peran Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Tindaklanjut: Program ini masih efektif untuk diterapkan, dan pada level kegiatan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik telah disesuaikan seiring dengan restrukturisasi tahun 2015. Kegiatan displit menjadi Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini merupakan tindaklanjut dari rekomendasi analisis evaluasi program/kegiatan pada Laporan Kinerja Tahun 2014.

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa

Peran Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa yang meningkat

Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Rekomendasi: Program ini masih efektif untuk diterapkan, dan pada level kegiatan telah dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan mandatory Presiden RI terkait isu maritim. Kegiatan terkait isu maritim akan berlaku seiring dengan proses restrukturisasi efektif.


131


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri serta pemberdayaan Diaspora

2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Kekonsuleran

3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Keprotokolan

4. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Fasilitas Diplomatik

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini sudah tidak lagi mampu mengakomodir perkembangan tugas, peran dan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri di bidang perlindungan WNI di luar negeri yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kompleksitas kasus-kasus WNI di luar negeri, khususnya yang menimpa TKI. Sehingga Kegiatan Perlindungan WNI perlu menjadi Program tersendiri menjadi Program Perlindungan WNI dan BHI, tidak berada di bawah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran agar lebih menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Rekomendasi: Program Perlindungan WNI dan BHI tidak berada di bawah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran.

Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

Menguatnya Citra Positif Indonesia melalui peningkatan peran Indonesia di dunia Internasional

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan. Rekomendasi: Program ini masih efektif untuk diterapkan.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif & efisien

2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan


Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri

Rekomendasi kebijakan hubungan luar negeri yang berkualitas



132


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia

Evaluasi Program: Kinerja Perwakilan RI tidak dapat tercerminkan pada program ini sehingga telah dilakukan peninjauan ulang atas nomenklatur Program Perwakilan. Tindaklanjut: Perwakilan RI telah dibuatkan Program tersendiri dengan nomenklatur Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI, dengan Kegiatan Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Sehingga program dan kegiatan baru ini dapat menunjang pencapaian kinerja Kementerian Luar Negeri.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri

Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis dalam sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri

Evaluasi Program: Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Program ini tidak efektif berdiri sendiri, hal ini juga ditandai dengan kinerja yang lemah baik anggaran maupun fisiknya. Rekomendasi: Program ini direkomendasikan untuk digabung dengan pada Program Dukungan Manajemen Kementerian Luar Negeri.



III.6 REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Realisasi angaran Kementerian Luar Negeri tahun 2015 adalah sebesar

Rp.5.900.317.586.687,- atau 89,62% dari pagu Rp. 6.583.527.692.000,- dengan komposisi

sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun 2010-2015

Jika membandingkan realisasi kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2015

sebesar 84,73% dengan realisasi anggaran sebesar 89,62%, maka secara keseluruhan

Kementerian Luar Negeri telah membuktikan budget follows function dalam kerangka

•Pagu : Rp. 2.442.821.738.000,- •Realisasi : Rp. 2.104.021.733.649,- •Persentase serapan : 86,13%

Satker Pusat

•Pagu : Rp. 4.140.705.954.000,- •Realisasi : Rp. 3.796.295.853.038,- •Persentase serapan : 91,68%

Satker Perwakilan RI

Belanja Pegawai

•Pagu: •Rp. 3.139.079.340.000,-

•Realisasi: •Rp. 2.941.973.307.338,

•Persentase serapan:

93,72%

Belanja Barang

•Pagu: •Rp. 3.048.179.011.000,-

•Realisasi: •Rp. 2.685.465.856.075,-


88,10%

Belanja Modal

•Pagu: •Rp. 396.269.341.000,-

•Realisasi: •Rp. 272.878.423.274,-


68,86%

5,564 5,670

5,071

5,805 5,731

6,584

3,752 4,005 4,118

5,095 5,336

5,900

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015



membangun sebuah organisasi yang berorientasi hasil. Selain itu, jika dibandingkan

dengan realisasi anggaran tahun 2014 (93,10%), realisasi anggaran tahun 2015 telah

mengalami penurunan sebesar 5,15%.

Perbandingan % Realisasi Anggaran Tahun 2010-2015

Realisasi kinerja dan anggaran tahun 2015 merupakan realisasi pada periode

tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan amanah kinerja baru serta

tolak ukur baru yang telah memuat Nawacita Presiden RI dengan kualitas IKU yang

berorientasi outcome dan target yang menantang. Realisasi kinerja dan realisasi anggaran

Kementerian Luar Negeri pada tahun 2016 dan kedepannya diharapkan akan semakin

meningkat.

Apabila realisasi anggaran dibandingkan dengan awal periode masa pemerintahan

di tahun 2010 sebesar 67,44%, maka awal periode masa pemerintahan di tahun 2015

(89,62%) telah mengalami peningkatan sebesar 22,18%. Kementerian Luar Negeri

menghadapi kendala dalam pengelolaan APBN yang telah dijabarkan dalam SS 3.1.1.5.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Selama 2015, Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya-upaya optimalisasi

dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Selain

mandatory Presiden RI untuk melakukan efisiensi pada setiap K/L, Kementerian Luar

Negeri juga telah melakukan langkah streamlining pertemuan atau sidang, serta

melakukan langkah efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan,

pengurangan biaya perjalanan dinas, pembatasan jumlah SDM yang terlibat dalam setiap

kegiatan dengan tetap mempertahankan kualitas dan hasil kinerja.

Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan realokasi anggaran sesuai dengan

prioritas kinerja yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015. Kebijakan terkait efisiensi

sumber daya baik manusia maupun anggaran tersebut, mendorong Kementerian Luar

Negeri untuk lebih efisien dalam pelaksanaan diplomasi dengan tetap menjaga kualitas

kinerja.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Realisasi Anggaran 67.44% 70.64% 81.20% 87.77% 93.10% 89.62%

67.44% 70.64%

81.20% 87.77%

93.10% 89.62%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

% Realisasi Anggaran



PROGRAM SASARAN STRATEGIS ANGGARAN (A) DAN REALISASI (R)

TAHUN 2014 TAHUN 2015

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN

1. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat 2. Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri terkait kesepakatan

ASEAN

53,976.88 A: 60,203.98 R: 54,136.59

(89,92%)

Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

1. Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral 2. Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral 3. Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku kepentingan nasional

303,093.60 A: 544,584.66 R: 535,611.80

(98,35%)

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Peran Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat

46,388.80 A: 132,707.24 R: 116,818.54

(88,03%)

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa

Peran Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa yang meningkat 33,439.90 A: 44,345.05 R: 41,174.69

(92,85%)

Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional 34,996.00 A: 39,117.44 R: 37,496.96

(95,86%)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri serta pemberdayaan Diaspora

2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Kekonsuleran 3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Keprotokolan 4. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Fasilitas Diplomatik

124,620.84 A: 241,015.49 R:180,172.70

(74,76%)

Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

Menguatnya Citra Positif Indonesia melalui peningkatan peran Indonesia di dunia Internasional 97,194.78 A: 66,467.91 R: 62,711.28

(94,35%)

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif & efisien 2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya

risiko permasalahan

23,370.10 A: 24,891.90 R: 22,741.93

(91,36%)

Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri

Rekomendasi kebijakan hubungan luar negeri yang berkualitas 26,574.48 A: 28,621.08 R: 27,855.89

(97,33%)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia 4,380,861.60 A: 5,005,303.54 R: 4,548,877.65

(90,88%)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri

Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis dalam sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri 606,621.22 A: 396,269.34 R: 272,871.06

(68,86%)

TOTAL ANGGARAN SELURUH PROGRAM KEMENLU 5,731,138.20 A:6,583,527.692 R:5,900.469.146

(89,62%)



Pada tahun 2015, secara keseluruhan realisasi kinerja Kementerian Luar Negeri tahun

2015 sebesar 84,73% dengan capaian kinerja sebesar 93,89% dari 20 IKU. Sebanyak 10 IKU

realisasinya telah melampaui target, 1 IKU realisasinya telah sesuai dengan target, dan 9 IKU

realisasinya dibawah target.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014, capaian kinerja Kementerian

Luar Negeri pada tahun 2015 turun sebesar 1,67% dari capaian tahun 2014 sebesar 95,56%.

Namun realisasi kinerja tersebut memang tidak dapat dibandingkan secara agregat. Realisasi

kinerja tahun 2015 merupakan realisasi pada periode tahun pertama pemerintahan Presiden

Joko Widodo, dengan amanah kinerja baru serta tolak ukur baru yang telah memuat Nawacita

Presiden RI. Selain itu, kualitas IKU Kementerian Luar Negeri semakin berorientasi outcome

dengan target yang menantang.

Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri dalam pencapaian kinerja

selama tahun 2015 diantaranya dinamika situasi global yang dihadapi Indonesia yang

mempengaruhi tingkat capaian kinerja Kementerian Luar Negeri. Selain itu, masih kurangnya

koordinasi dengan stakeholders terkait target jumlah negara akreditasi yang mencapai target

peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia, nilai investasi asing ke Indoonesia, serta

peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Beberapa langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja Kementerian Luar

Negeri adalah sebagai berikut:

1. Pro aktif dalam upaya perdamaian dan stabilitas dunia.

2. Meningkatkan kerjasama maritim, menindaklanjuti pengarusutamaan kerjasama maritim

dalam konteks East Asia Summit (EAS), serta memberikan perhatian yang lebih besar

pada Samudera Hindia melalui IORA.

3. Memaksimalkan kerja sama kemitraan strategis dan komprehensif serta mendorong

implementasi Kemitraan Strategis dengan Gulf Cooperation Council (GCC).

4. Memfokuskan pencapaian visi ASEAN Community 2025 dengan berlakunya ASEAN

Community 2015.

5. Mempertajam strategi diplomasi ekonomi serta meningkatkan sinergisitas dengan

stakeholders terkait untuk mencapai hasil yang optimal dari diplomasi ekonomi.

6. Akselerasi penyelesaian permasalahan perbatasan.

lkj kemenlu 2015 (buku i-ii full version).pdf

Documents