lkj kemenlu 2015 (buku ii-lampiran).pdf

DAFTAR ISI

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2015

RENCANA AKSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2015

REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2015

MATRIKS INFORMASI KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TAHUN 2015

RENCANA AKSI

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TAHUN 2015

TW1 TW2 TW3 TW4

IKU-1 Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional 89 - - - 89

Sub IKU 1 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral 85% 85% 85% 85% 85%Sub IKU 2 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima 90% 75% 95% 83% 90%Sub IKU 3 Indeks peran Indonesia 91% 91% 91% 91% 91%

IKU-1 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai 78 - - - 78

IKU-2 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia

25 - - - 25

IKU-3 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

23 - - - 23

IKU-1 Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri

74% 74% 74% 74% 74%

Sub IKU 1 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

70% 70% 70% 70% 70%

Sub IKU 2 Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intra kawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

60% 60% 60% 60% 60%

Sub IKU 3 Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional

97% 95% 84% 88% 97%


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)TARGET

TAHUNAN

TARGETTUJUAN (T) /

SASARAN STRATEGIS (SS)NO

Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh

T 1.1

Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

T 1.2

SS 2.1.1 Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional

kesepakatan ASEAN di tingkat nasionalSub IKU 4 Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi

oleh pemangku kepentingan nasional90% 90% 90% 90% 90%

IKU-1 Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik 74% 54% 54% 54% 74%Sub IKU 1 Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan

kekonsuleran90% 90% 90% 90% 90%

Sub IKU 2 Persentase isu strategis pada Renstra Kemenlu yang mengadopsi masukan publik.

50% - - - 50%

IKU-2 Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB Top 99 Top 99 Top 99 Top 99 Top 99SS 1.1.6 Kebijakan luar negeri yang berkualitas IKU-1 Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang

diimplementasikan 93% 93% 93% 93% 93%

IKU-1 Indeks diplomasi maritim dan perbatasan 86% 86% 86% 86% 86%

Sub IKU 1 Jumlah naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim dan perbatasan

10 2 5 8 10

Sub IKU 2 Persentase perundingan batas wilayah di laut dan darat yang berhasil diselenggarakan

70% 18% 30% 48% 70%

Sub IKU 3 Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan.

80% 80% 80% 80% 80%

Sub IKU 4 Jumlah forum kerja sama kemaritiman dengan negara lain yang dibentuk

3 2 2 2 3

SS 1.1.2 Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat

IKU-1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN

90% 75% 95% 83% 90%

IKU-1 Indeks peran Indonesia di dunia internasional 91% 91% 91% 91% 91%

Sub IKU 1 Persentase kerja sama bilateral yang disepakati 90% 90% 90% 90% 90%

SS 2.1.2 Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik

Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat

SS 1.1.1

Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat

SS 1.1.3

TW1 TW2 TW3 TW4



TAHUNAN

TARGETTUJUAN (T) /


Kepemimpinan dan peran Indonesia T 1.1 Sub IKU 2 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

90% 90% 90% 90% 90%

Sub IKU 3 Presentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antar kawasan

90% 90% 90% 90% 90%

Sub IKU 4 Persentase respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular

90% 90% 90% 90% 90%

Sub IKU 5 Persentase dukungan konstituen internasional dan negara sahabat terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia

90% 20% 45% 70% 90%

Sub IKU 6 Jumlah roadmap pencapaian vision 4000 peace keepers 1 - 1 - -

IKU-1 Indeks diplomasi ekonomi 79% 79% 79% 79% 79%

Sub IKU 1 Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan

48 11 29 38 48

Sub IKU 2 Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi

60 - - - 60

Sub IKU 3 Jumlah Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa yang memiliki 41 - - - 41

Diplomasi ekonomi yang kuatSS 1.1.4

Sub IKU 3 Jumlah Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi

41 - - - 41

Sub IKU 4 Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi

50% 50% 50% 50% 50%

Sub IKU 5 Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di forum-forum di tingkat intra dan antar kawasan dan multilateral

80% 80% 80% 80% 80%

Sub IKU 6 Jumlah promosi Trade Trourism Investment and Services (TTIS) 65 10 25 45 65

SS 1.1.5 Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima

IKU-1 Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora

67.69 26.28 38.92 54.80 67.69

Sub IKU 1 Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri 58.75 18.50 40.25 47.00 58.75

Komponen 1 Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan 50% 15% 25% 40% 50%

Komponen 2 Persentase Kasus-kasus Umum yang diselesaikan 75% 25% 40% 60% 75%

Sub IKU 2 Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

87.50 22.50 43.80 65.00 87.50

Komponen 1 Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar negeri 100% 25% 50% 75% 100%

Komponen 2 Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

50% 15% 25% 35% 50%

Komponen 3 Persentase Perwakilan Citizen Service di luar negeri yang dibentuk

100% 25% 50% 75% 100%

TW1 TW2 TW3 TW4



TAHUNAN

TARGETTUJUAN (T) /


Kepemimpinan dan peran Indonesia T 1.1 Komponen 4 Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkan

100% 25% 50% 75% 100%

Komponen 5 Persentase Komunitas WNI yang dibentuk dalam rangka perlindungan WNI/BHI

100% 25% 50% 75% 100%

Sub IKU 3 Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri 80 65 70 75 80Komponen 1 Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam

kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI75% 75% 75% 75% 75%

Komponen 2 Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional

75% 75% 75% 75% 75%

Komponen 3 Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI

75% 75% 75% 75% 75%

Komponen 4 Persentase inovasi kelompok masyarakat yang direalisasikan dalam perlindungan WNI di luar negeri

100% 25% 50% 75% 100%

SS 1.1.7 Monitoring hasil diplomasi yang efektif IKU Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri

10% - - - %

SS 3.1.1.1 SDM yang berkompeten IKU-1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

50% 50% 50% 50% 50%

SS 3.1.1.2 Organisasi dan tata kelola yang baik IKU-1 Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu 60 - - - 60SS 3.1.1.2 Organisasi dan tata kelola yang baik IKU-1 Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu 60 - - - 60SS 3.1.1.3 Lingkungan kerja yang kondusif IKU-1 Indeks kepuasan pegawai 65 - - - 65

IKU-1 Indeks Keamanan Informasi (KAMI) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

IKU-2 Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI) 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35SS 3.1.1.5 Anggaran yang optimal IKU-1 Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja 95% 20% 43% 70% 95%

Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

SS 3.1.1.4

REALISASI RENCANA AKSI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

IKU-1 Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional

89% - - - - - - 89 99.60%

Sub IKU 1 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral

85% 85% 100% 85% 100% 85% 86% 85% 97.14%

Sub IKU 2 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN

90% 75% 98.31% 95% 97.57% 83% 96.50% 90% 96.31%

Sub IKU 3 Indeks peran Indonesia di dunia internasional

91% 91% 38.10% 91% 68.03% 91% 91.55% 91% 110.24%

TW I S.D TW II S.D TW III

67

16

5

S.D TW IV

-

-

-

-

-

- -

-

-

23

IKU-2 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia

25 - -

- - 78

- 25

T 1.1 Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh

T 1.2 Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

IKU-1 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia

78 -

IKU-3 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan

23 - - -

REALISASI RENCANA AKSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2015

NO

TUJUAN (T) /

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET

Tahun

2015

IKU-1 Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri

74% 74% 39.88% 74% 67.09% 74% 103.32% 74% 103.60%

16.52% 58.04%

13.79% 48.28%

Sub IKU 3 Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional

97% 95% 95.65% 84% 96.97% 88% 95.52% 97% 96.94%

Sub IKU 4 Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional

90% 90% 100% 90% 100% 90% 100% 90% 100%

108.33%

102.94%60%60% 60% 60% 60%

70% 70%108.33%

102.94%

SS 2.1.1 Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional

Sub IKU 1 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

70% 70% 70%

Sub IKU 2 Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intra kawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia


TW I S.D TW II S.D TW III S.D TW IV

T 1.1 Kepemimpinan


NO

TUJUAN (T) /

SASARAN

STRATEGIS


TARGET

Tahun

2015

IKU-1 Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik

74% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 74% 72.15%

Sub IKU 1 Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

90% 90% 0% 90% 0% 90% 0% 90% 66.38%

Sub IKU 2 Persentase isu strategis pada Renstra Kemenlu yang mengadopsi masukan publik.

50% - - - - - - 50% 80.82%

IKU-2 Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB

Top 99 Top 99 - Top 99 Top 99 Top 99 Top 99 Top 99 Top 99

SS 1.1.6 Kebijakan luar negeri yang berkualitas

IKU-1 Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan

93% 93% 25.27% 93% 38.00% 93% 97.06% 93% 97.06%

IKU-1 Indeks diplomasi maritim dan perbatasan

86% 86% 69% 86% 70% 86% 87% 86% 111.17%

2 3 8

Sub IKU 2 Persentase perundingan batas wilayah di laut dan darat yang

70% 18% 30% 30% 80% 48% 90% 70% 125%

2 5 8 10 30

SS 2.1.2 Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik

SS 1.1.1 Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat

Sub IKU 1 Jumlah naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim dan perbatasan

10

wilayah di laut dan darat yang berhasil diselenggarakan

100% 100% 100% 100%

0 0 2

SS 1.1.2 Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat

IKU-1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN

90% 75% 98.31% 95% 97.57% 83% 96.31% 90% 96.31%

IKU-1 Indeks peran Indonesia di dunia internasional

91% 91% 38.10% 91% 68.03% 91% 91.55% 91% 110.24%

20.58% 66.17% 91.17%

Sub IKU 2 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

90% 90% 96% 90% 97% 90% 98% 90% 96.35%

90% 132.79%

SS 1.1.3 Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat

Sub IKU 1 Persentase kerja sama bilateral yang disepakati

90% 90% 90% 90%

3 2Sub IKU 4 Jumlah forum kerja sama kemaritiman dengan negara lain yang dibentuk

3 2 2 2

80% 80%Sub IKU 3 Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan.

80% 80% 80%



T 1.1 Kepemimpinan


NO

TUJUAN (T) /

SASARAN

STRATEGIS


TARGET

Tahun

2015

5.90% 41.18% 70.58%

Sub IKU 4 Persentase respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular

90% 90% 0% 90% 67.70% 90% 98.33% 90% 98.33%

Sub IKU 5 Persentase dukungan konstituen internasional dan negara sahabat terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia

90% 20% 19.13% 45% 38.37% 70% 92.17% 90% 92.17%

Sub IKU 6 Jumlah roadmap pencapaian vision 4000 peace keepers

1 - 1 1 1 1 1 1 1

IKU-1 Indeks diplomasi ekonomi 79% 79% 44% 79% 42% 79% 42% 79% 98.32%

7 22 29

66

48

128.0%

66

60- -Sub IKU 2 Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang

60 - - -

SS 1.1.4 Diplomasi ekonomi yang kuat

Sub IKU 1 Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan

48 11 29 38

-

90%Sub IKU 3 Presentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antar kawasan

90% 90% 90% 90%

30

Sub IKU 4 Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi

50% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 61.54%

100% 100% 100%

- 10 17

IKU-1 Indeks pelayanan dan

perlindungan WNI dan BHI

67.69 26.28 - 38.92 72.97% 54.80 83.35% 67.69 83.35%

Sub IKU 1 Indeks Penyelesaian Kasus

WNI dan BHI di luar negeri

58.75 18.50 - 40.25 80.45% 47.00 86.70% 58.75 86.70%

Komponen 1 Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan

50% 15% - 25% 99% 40% 99.48% 50% 99.48%

65

100%

SS 1.1.5 Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima

69Sub IKU 6 Jumlah promosi Trade Tourism Investment and Services (TTIS)

65 10 25 45

Sub IKU 5 Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di forum-forum di tingkat intra dan antar kawasan dan multilateral

80% 80% 80% 80% 80%

- -Sub IKU 3 Jumlah Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi

41 - - - 41-

Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi



T 1.1 Kepemimpinan


NO

TUJUAN (T) /

SASARAN

STRATEGIS


TARGET

Tahun

2015

Komponen 2 Persentase Kasus-kasus Umum yang diselesaikan

75% 25% - 40% 46% 60% 62.97% 75% 62.97%

Sub IKU 2 Indeks Sistem Kelembagaan

Perlindungan WNI dan BHI di

luar negeri

87.50 22.50 - 43.80 48.75% 65.00 67.46% 87.50 67.46%

Komponen 1 Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar negeri

100% 25% - 50% 75% 75% 93.33% 100% 93.33%

Komponen 2 Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

50% 15% - 25% 85% 35% 67.86% 50% 67.86%

Komponen 3 Persentase Perwakilan Citizen Service di luar negeri yang dibentuk

100% 25% - 50% 0 75% 0.00% 100% 0.00%

Komponen 4 Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkan

100% 25% - 50% 0 75% 100% 100% 100%

Komponen 5 Persentase Komunitas WNI yang dibentuk dalam rangka perlindungan WNI/BHI

100% 25% - 50% 50% 75% 75.00% 100% 75.00%

perlindungan WNI/BHISub IKU 3 Indeks Diplomasi Perlindungan

WNI dan BHI di luar negeri

80% 65 - 70 73% 75 90% 80 90%

Komponen 1 Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI

75% 75% - 75% 79.17% 75% 100% 75% 100%

Komponen 2 Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional

75% 75% - 75% 100% 75% 100% 75% 100%

Komponen 3 Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI

75% 75% - 75% 86% 75% 100% 75% 100%

Komponen 4 Persentase inovasi kelompok masyarakat yang direalisasikan dalam perlindungan WNI di luar negeri

100% 25% - 50% 13% 75% 50% 100% 50%

SS 1.1.7 Monitoring hasil diplomasi yang efektif

IKU 1 Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri

10% - - - - - - 10% -2.82%

SS 3.1.1.1 SDM yang berkompeten

IKU-1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

50% 50% - 50% - 50% - 50% 5.56%



T 1.1 Kepemimpinan


NO

TUJUAN (T) /

SASARAN

STRATEGIS


TARGET

Tahun

2015

SS 3.1.1.2 Organisasi dan tata kelola yang baik

IKU-1 Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu

60 - - - - - - 60 68.75

SS 3.1.1.3 Lingkungan kerja yang kondusif

IKU-1 Indeks kepuasan pegawai 65% 65% - 65% 44.8% 65% 44.8% 65% 44.8%

IKU-1 Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

1.5 1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 1.2

IKU-2 Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI)

3.35 3.35 - 3.35 - 3.35 - 3.35 3.32

SS 3.1.1.5 Anggaran yang optimal

IKU-1 Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja

95% 20% - 43% - 70% - 95% 87.11%

SS 3.1.1.4 Sistem informasi manajemen yang

MATRIKS INFORMASI KINERJA

1 Demarche kepada Kepala Perwakilan Negara Anggota FATF di Jakarta dalam Menghadapi Sidang Pleno FATF terkait Isu Pendanaan Terorisme yang diselenggarakan di Jakarta, 6 Februari 2015

✔

2 Ketua "The Regional Table Top Exercise for States Parties of Chemical Weapons Conventions in Asia on Article X Related Issues" yang diselenggarakan di Bali, 24-26 Maret 2015

✔

3 Tuan Rumah Workshop on Capacity Building and Training for the Appropriate Management of Violent Extremist Offenders yang diselenggarakan di Medan, 8-9 April 2015

✔

4 Tuan Rumah The Informal Gathering on Strengthening Solidarity and Cooperation in the Islamic World , di Jakarta, 22 April 2015 ✔

5 Tuan Rumah Pertemuan Konsultasi Bilateral Indonesia-Australia dalam Bidang Penanggulangan Terorisme yang diselenggarakan di Jakarta, 25 Mei 2015

✔

6 Tuan Rumah Workshop on Foreign Terrorist Fighters: Strengthening Legal Framework yang diselenggarakan di Semarang, 27-28 Mei 2015

✔

7 Demarche kepada Kepala Perwakilan Negara Anggota FATF di Jakarta dalam Menghadapi Sidang Pleno FATF terkait Isu Pendanaan Terorisme yang diselenggarakan di Jakarta, 12 Juni 2015

✔

8 Tuan Rumah the Bali Process Initial Meeting of Regional Centresof Excellence di Bali, 7-8 Oktober 2015 ✔

9 Tuan Rumah Jakarta Declaration Roundtable Meeting inAddressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons, di Jakarta, 27-28 November 2015

✔

10 Tuan Rumah International Conference on the Question of Jerusalem di Jakarta, 14-15 Desember 2015 ✔

11 Koordinator Workshop on Market and Trade Policy Intelligence (I), Bogor, 19 - 21 Mei 2015 ✔

12 Koordinator Lokakarya Mengenai Pengembangan Kemampuan Market and Trade Policy Intelligence Pejabat Dinas Luar Negeri, Bogor, 17 - 19 November 2015

✔

13 Ketua Working Group on the Human Rights of Women and Children dalam Sesi Sidang ke-7 IPHRC, Jeddah, 19-23 April 2015

✔

14 Indonesia sebagai tuan rumah Dialog HAM Bilateral Ri-Iran. 3-4 Juni, Jakarta ✔

LAMPIRAN T.1.1 SUB IKU 1KEPEMIMPINAN DAN PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL

YANG BERPENGARUH

No Pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia Terlaksana Tidak

terlaksana

15 Indonesia sebagai tuan rumah Lokakarya " Preserving human dignity by Preventing torture and ill-treatment among ASEAN members', di Bali tgl. 10-11 Agustus 2015.

✔

16 Indonesia sebagai tuan ruman pertemuan lanjutan THT antar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RDTL, Bali, 3 Agustus 2015

✔

17 Indonesia sebagai tuan ruman 7th SOM antar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RDTL, Bali, 4-5 Agustus 2015 ✔

18 Pertemuan Dialog HAM Bilateral RI-Rusia, Moskow, 5-6 November 2015 ✔

19 Indonesia sebagai tuan rumah International Seminar on Human Rights Education, Jakarta 12-13 Oktober 2015. ✔

20 Indonesia sebagai tuan rumah Pertemuan Lanjutan Bilateral Teknis Indonesia - Timor Leste mengenai Tindak Lanjut Pembayaran/Pengembalian Tabungan Hari Tua, Nilai Tunai Iuran Pensiun, Tabungan Perumahan dan Jaminan Hari Tua bagi Warga Eks Provinsi Timot-Timur, Bali 1-2 Desember 2015

✔

21 Anggota Working Group of the Parties to the Montreal Protocol on Substances thet Deplete the Ozone Layer (OEWG-36 Montreal Protocol), Paris, 20-24 Juli 2015

✔

22 Pengiriman 3 (tiga) orang Tim Pengamat Indonesia (TPI) dalam International Monitoring Team (IMT) unsur sipil ke Filipina Selatan untuk periode Januari - Juni 2015

✔

23 Pertemuan Working Group on Information Sharing and Cooperation Development Indonesia-UN Consultative Forum (WG-1 IUNCF) di Jakarta, 15 September 2015

✔

24 Pengiriman 3 (tiga) orang Tim Pengamat Indonesia (TPI) dalam International Monitoring Team (IMT) unsur sipil ke Filipina Selatan untuk periode Juli - Desember 2015.

✔

24 -Jumlah

No Pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia Terlaksana Tidak

terlaksana

1 Terpilihnya Prof. Dr. Rosichon Ubaidillah sebagai anggotaMultidisciplinary Expert Panel pada Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)periode 2015-2017;

✔

2 Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council padaCenter for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture(CAPSA) periode 2015-2018;

✔

3 Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council padaCenter for Sustainable Agricultural Mechanization (CSAM) periode 2015-2018;

✔

4 Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council padaAsian and Pacific Training Center for Information andCommunication Technology for Development (APCICT) periode2015-2018;

✔

5Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Steering Committeepada Open Government Partnership (OGP) periode 2015-2018;

✔

6 Terpilihnya Indonesia sebagai anggota International Coordinating Council (ICC) of the Man and Biosphere (MAB)Programme of the UNESCO periode 2016-2020;

✔

7Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and NaturalHeritage (World Heritage Committee) periode 2015-2019;

✔

8 Terpilihnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RepublikIndonesia sebagai External Auditor pada International AtomicEnergy Agency (IAEA) periode 2016-2017;

✔

9 Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) periode 2016-2017; ✔

10 Terpilihnya Prof. Dr. Edvin Aldrian, B.Eng., MSc. sebagai ViceChair Working Group I of the Intergovernmental Panel onClimate Change (IPCC) periode 2016-2021.

✔

11 Indonesia sebagai anggota executive committee pada CodexAllimentarius Commission (CAC) ✔

10 11

34 35Total Sub IKU-1 T.1.1.1 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral

No Jumlah Pencalonan yang Diusulkan Berhasil Tidak

Jumlah

No Prakarsa Jumlah Prakarsa Diterima Tidak Diterima Keterangan Kegiatan Kodifikasi Data Dukung

1 Indonesia menyarankan agar Myanmar dapat menyelenggarakan workshop kebijakan kompetisi dalam pertemuan ke-9 RCEP TNC dan menawarkan untuk menyediakan ahli dalam kebijakan kompetisi.Myanmar sepakat untuk mengkonsultasikan saran Indonesia kepada instansi terkaitnya.

1 1 Pertemuan ke-7 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) berlangsung di Bangkok, Thailand, tanggal 4-13 Februari 2015

Halaman 2 Paragraf 8 dalam SOD WGETC

2 Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi Permanent ASEAN Healthcare MRA Secretariat

1 1 ASEAN COORDINATING COMMITTEE ON SERVICES (CCS)14 – 16 January 2015, Siem Reap, Cambodia

3 Indonesia menyampaikan permasalahan eksportir Indonesia ke Korea yang akan diselesaikan secara bilateral

1 1 12th ASEAN-Korea FTA Implementing Committee (AKFTA-IC) 12 – 14 May 2015, Seoul, ROK

Halaman 4 Paragraf 19 dalam SOD AKFTA-IC ke-12

4 Indonesia memberikan justifikasi untuk mempertahankan minuman beralkohol (minol) dan tembakau untuk tetap berada di dalam dafar general exception list (GEL)

1 1 18th ASEAN Coordinating Committee on ATIGA (CCA) 20 – 22 May 2015, Siem Reap, Cambodia

Halaman 6 Paragraf 29 dalam Report CCA ke-18

5 Indonesia pada Pertemuan AEM ke-47 telah menyampaikan posisinya terkait non-automatic consent to arbitration dalam klausa Investor-State Dispute Settlement (ISDS) sesuai arahan nasional. Lebih lanjut, dalam Pertemuan AEM-METI Consultations , Indonesia kembali menyampaikan penjelasan terkait posisinya tersebut dan Jepang tidak memberikan tanggapan lebih lanjut, bahkan Singapura menyampaikan agar para pihak dapat lebih fleksibel dan untuk tidak menyampaikan isu baru guna finalisasi perundingan perdagangan jasa dan investasi AJCEP

1 1 Rangkaian Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) ke-47 Tanggal 23-25 Agustus 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia

6 Indonesia mengusulkan pengembangan standarisasi pekerja pariwisata ASEAN sebagai salah satu hal konkrit yang dapat dipertimbangkan parlemen ASEAN

1 1 Pertemuan ke-7 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus di Siem Reap, Kamboja, 27-29 Juli 2015

Laporan Delri Halaman 3, paragraf II.9

7 Indonesia menegaskan pentingnya untuk melaksanakan diskusi yang komprehensif atas perkembangan kerjasama subkawasan pasca 2016 dengan initiatif-initiatif baru yang dapat dipresentasikan pada Pertemuan Tingkat Menteri mendatang.

1 1 IMT-GT Post Summit Senior Officials Meeting, 12-13 Agustus 2015

Report of the meeting, halaman 1 paragraf 3

8 Indonesia mengusulkan beberapa paragraf baru untuk dimasukkan ke dalam Operative Paragraph, yakni mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh anggota Parlemen AIPA dalam mendorong penerapan dan pengembangan tata kelola yang baik pada berbagai lembaga pemerintah dan swasta

1 1 Laporan Delri Halaman 6, paragraf 24

9 Indonesia mengusulkan untuk menambah satu paragraf di paragraf pembuka tentang dokumen ASEAN Framework for Equitable Economic Development (AFEED)

1 1 Laporan Delri, Halaman 7, paragraf 34

10 Indonesia mengusulkan paragraf mengenai apresiasi AIPA terhadap kemajuan ASEAN Credit Transfer System (ACTS), dan perlunya memperluas implementasi ACTS kepada lembaga-lembaga pendidikan lainnya di kawasan ASEAN yang saat ini belum menjadi anggota ASEAN University Network .

1 1 Laporan Delri, Halaman 9 paragraf 44

11 Pertemuan Menteri Pertanian ASEAN ke-47 mengesahkan ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities Into the Supply Chain

1 1 THE ASEAN MINISTERS ON AGRICULTURE AND FORESTRY(37th AMAF)10 September 2015, Makati City, thePhilippines

Summary Record halaman 4 poin 19

12 Indonesia mengusulkan untuk mengembangkan website ASEAN Healthcare Services

1 1 Pertemuan Healthcare Services Sectoral Working Group(HSSWG) ke-38, Singapura tanggal 29 September 2015

Halaman 3, para 13 dan 14

13 Indonesia mengusulkan proposal proyek terkait pemberdayaan petani kecil dalam integrasi proses pengolahan kelapa yang akan dibahas dalam pertemuan BIMP-EAGA dan China. Proyek ini akan dilaksanakan pertama di Sulawesi Utara sebagai pilot project.

1 1 Rangkaian Pertemuan 19th BIMP-EAGA Ministerial Meeting and Related Meetings, Kota Kinabalu-Sabah, Malaysia, tanggal 7-10 Desember 2015

Halaman 3, para 6 d

14 Indonesia mengusulkan untuk megikutsertakan Pulau Sumatra dalam program IMT-GT Rubber City dan inisiatif Indonesia atas proyek konektivitas udara dengan rute Sabang-Phuket/Krabi dan Sabang-Langkawi mendapat tanggapan positif dari negara anggota lainnya.

1 1 Rangkaian Pertemuan 21st IMT-GT Ministerial Meeting, Alor Setar, Kedah, Malaysia, 11-14 November 2015

Laporan Delri halaman 3 poin 6

15 Indonesia dan ASEAN sepakat bahwa pembahasan kerja sama transportasi tidak dilakukan dalam kerangka ASEAN Hongkong FTA namun di bawah kerangka kerja sama transportasi ASEAN atau ASEAN Transport Ministers (ATM)

1 1 40 ASEAN Senior Transport Official (STOM) dan Pertemuan ke-21 ASEAN Transport Minister di Kuala Lumpur, Malaysia, 2 - 6 November

Halama 3 para 10

16 Indonesia menyampaikan non-paper mengenai non-automatic consent untuk ISDS pada WGI RCEP, untuk dibahas pada Pertemuan

1 1 Pertemuan Regional Comprehensive Economic Partnership ke-10 di Busan, Republik Korea, 8 - 16 Oktober 2015

Halaman 8 lampiran Laporan Delri RCEP TNC ke-10

LAMPIRAN T 1.1 SUB IKU 2KEPEMIMPINAN DAN PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL YANG BERPENGARUH

PRAKARSA

Sidang Umum ke-36 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 6-12 September 2015


17 Indonesia menyampaikan perkembangan draft webpage/factsheet pada WGETC RCEP, untuk dapat dibahas oleh Pertemuan

1 1 Pertemuan Regional Comprehensive Economic Partnership ke-10 di Busan, Republik Korea, 8 - 16 Oktober 2015

Halaman 10 lampiran Laporan Delri RCEP TNC ke-10

18 ACCSQ Special Meeting telah mefinalisasi Strategic Plan 2016-2025 beserta template Strategic Plan and Guideline to Accomplish template dimaksud

1 1 Special Meeting on the Finalisation of the ACCSQ Strategic Plan 2016-2025, Kuala Lumpur, Malaysia, 11 Desember 2015

19 Indonesia berhasil memastikan bahwa seluruh kepentingan Indonesia sudah tercantum dalam draft ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint 2025, terutama pada paragraf pending terkait pekerja migran yang tetap menyebutkan referensi dokumen ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers.

1 1 Pertemuan ke-10 High Level Task Force (HLTF) on ASEAN Community’s Post-2015 Vision di Kuala Lumpur

ASEAN 2025 Forging Ahead Together, halaman 110

20 Indonesia menyampaikan pentingnya pemberdayaan masyarakat yang menekankan perlunya pelaksanaan tiga strategi pembangunan yaitu strategi pembangunan yang mengimplementasikan kesetaraan gender, tata pemerintahan yang baik dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan serta pro poor, pro job, pro growth, pro justice dan pro environment

1 1 Pertemuan ke-9 ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication and Related Meetings di Vientiane 13-17 Oktober 2015

21 Pada ACW Work Plan (2016-2020), Indonesia akan menjadi negara koordinator untuk 4 proyek, yaitu: i) Sharing of initiatives and challenges to increase women ’s leadership in the private sector pada tahun 2019: ii) Regional Workshop to Strengthen Capacity to Implement Sex-disaggregated Data and Gender Planning and Budgeting in ASEAN Sectoral Bodies pada tahun 2018; iii) Policy Dialogue of ACW, ACWC, SOMTC and SOMSWD on Gender Responsiveness in the Implementation of ASEAN Convention on Trafficking in Persons, pada tahun 2017 (bersama Filipina); dan iv) Follow-up Project to the Regional Training and Development of Advocacy Tools and Modules to Promote Gender-Responsive Budgeting and/or Regional Training on Social Protection and Gender Budget Analysis pada tahun 2020. (Data dukung: ACW Work Plan 2016-2020)

1 1 Pertemuan ke-14 ASEAN Committee on Women (ACW) and Related Meetings dan Pertemuan Kedua ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) di Manila, 20-23 Oktober 2015

22 Penggunaan istilah yang lebih umum dalam menyebut sourcebook dan textbook menjadi educational materials

1 1

Pertemuan menyepakati usulan Indonesia untuk memasukkan kepemimpinan perempuan pada judiciary level

1 1

Memasukkan jumlah guru dan tenaga pengajar yang telah menerima pelatihan terkait materi pendidikan yang gender-sensitive sebagai salah

1 1

Melakukan penyesuaian tujuan 3 yang semula bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan kesetaraan gender melalui

1 1

26 Pertemuan juga menyepakati usulan Indonesia untuk memasukkan jumlah praktisi media yang telah mendapatkan pelatihan terkait kesetaraan gender dan jumlah gender-responsive policies and guidelines yang telah diadopsi oleh media regulatory bodies sebagai salah satu KPI

1 1

Mengganti usulan tambahan KPI terkait pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, yaitu persentase AWEN Work Plan yang telah diimplementasikan, dengan KPI untuk memperkuat AWEN sebagai mitra kerja ACW

1 1

Pertemuan juga menyepakati pendapat Indonesia untuk mengubah target 4.1 yang semula diusulkan agar AMS dapat mengembangkan national work plan on gender and media, menjadi terbatas pada pengembangan modul pelatihan bagi praktisi media terkait kesetaraan gender, guna menyesuaikan dengan KPI terkait. (Data dukung: ACW Work Plan 2016-2020)

1 1

29 Pertemuan menerima usulan Indonesia dan telah resmi menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC)

1 1 Senior Officials Meeting for the 13th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment, di Hanoi, Vietnam, 26-30 Oktober 2015

30 Pertemuan mempertimbangkan prakarsa Indonesia untuk mengurangi jumlah pertemuan tingkat menteri yang membidangi permasalahan pencemaran asap lintas batas

1 1

31 Indonesia mengusulkan ide penyelenggaraan workshop di Indonesia pada bulan Desember 2015 untuk mengembangkan the new ASOD Work Plan 2016-2025

1 1 Pertemuan ke-4 ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD) di Langkawi, Malaysia, 27-30 Okrober 2015

32 Indonesia mengusulkan ide penyelenggaraan ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF) di Indonesia pada tahun 2016

1 1

33 Indonesia menegaskan kembali posisinya dalam penentuan kawasan taman nasional Kayan Mentarang dan Betung Kerihun sebagai pilot project dari Corridor Project Implementasion

1 1 International Workshop on Heart of Borneo (HoB) Corridor Project Implementation, di Kuching Malaysia

34 mengusulkan rebranding ACCSM dari ASEAN Conference on Civil Service Matters menjadi ASEAN Cooperation on Civil Service Matters

1 1 ASEAN Heads of Civil Service Retreat, ASEAN Civil Service Innovation, Conference dan ASEAN Civil Service Game, 17-19 November 2015

Dalam penyusunan Chairman ’s Statement of the 27th ASEAN Summit, Indonesia berhasil mengupayakan masuknya kepentingan nasional Indonesia dalam paragraf final pada isu mengenai asap lintas batas agar seimbang dan tidak menyudutkan posisi Indonesia

1 1 Pertemuan ke-27 KTT ASEAN dan KTT Terkait lainnya

tercantum dalam dokumen Final Chairman ’s Statement of the 27th ASEAN Summit, paragraf 72 halaman 17 dan Brafaks Nomor: R-00605/Kuala Lumpur/151124 halaman 5

36 Dalam isu mengenai pekerja migran agar ASEAN terus berupaya dalam melakukan finalisasi terhadap pembentukan instrumen ASEAN mengenai perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran

1 1 tercantum dalam dokumen Final Chairman ’s Statement of the 27th ASEAN Summit, paragraf 89 halaman 21

37 Indonesia berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap proses penyusunan dokumen dalam ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), sehingga 10 (sepuluh) dokumen berhasil diadopsi dan 2 (dua) dokumen untuk dicatat oleh para Leaders pada KTT ke-27 ASEAN (tercantum dalam dokumen Final Chairman ’s Statement of the 27th ASEAN Summit)

1 1 tercantum dalam dokumen Final Chairman ’s Statement of the 27th ASEAN Summit

38 Pertemuan menerima 3 usulan proyek Indonesia di bidang kebudayaan, yakni: (i) ASEAN+3 Young Chef Exchange: Celebration of Traditional Cuisine yang akan diadakan di Yogyakarta pada bulan Mei 2016; (ii) Learning from Cultural Experts (SCC) yang direncanakan akan diadakan pada bulan Juli atau Agustus 2016 di Bandung dan Jakarta; dan (iii) kegiatan Workshop on ASEAN Textiles di Indonesia pada bulan Mei 2016.

3 3 Pertemuan 50th ASEAN Committee on Culture and Information pada tanggal 9-11 November 2015 di Surabaya, Indonesia

39 Pertemuan menyetujui proyek usulan Indonesia di bidang informasi untuk tahun 2016 yakni: (i) Public Service Advertising for the 2015 ASEAN Integration; dan (ii) proyek ASEAN Blogger Exchange Programme Phase 1 (SCI)

1 1

40 Indonesia menyampaikan kembali prakarsanya mengenai draft EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation untuk mendapat dukungan negara peserta EAS pada pertemuan EAS SOM yang akan diselenggarakan di Kuching tanggal 9 Juni 2015.1 1 13 th East Asia Forum (EAF), Jeju,

ROK, 20-21 Mei 2015Brafaks 13 th EAF

24

25

27

28

35

23


41 Prakarsa Indonesia mengenai EAS Statement on Enhancing regional Maritime Cooperation mendapatkan dukungan penuh dan terbuka dari negara peserta EAS dan consolidated draft prakarsa tersebut akan disampaikan kepada negara peserta EAS untuk difinalisasi sebagai salah satu outcome document KTT ke-10 Asia Timur.

1 1 Pertemuan ASEAN SOM, Kuching, Malaysia, 9 Juni 2015 Laporan SOM 2 No. 13 b

42 Indonesia menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti prakarsa Indonesia yang diarahkan pada upaya menghasilkan suatu legally binding instrument berdasarkan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan EAS Bali Principles for the wider region (yang selama ini dikenal dengan nama EAS Treaty for Friendship and Cooperation in the Indo-Pacific Region /Indo-Pacific Treaty)

1 1 Pertemuan ASEAN SOM, Kuching, Malaysia, 9 Juni 2015 Laporan SOM 2 No. 4 c . Iii

43 Indonesia memprakarsai suatu konsep pemikiran berdasarkan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan EAS Declaration for Mutually Beneficial Relations (Bali Principles) guna menghadapi berbagai tantangan ke depan sekaligus memperkuat pembentukan Masyarakat ASEAN dan implementasi Visi Masyarakat ASEAN pasca-2015.

1 1 Pertemuan 48th Sesi Retreat, Kuala Lumpur Malaysia, 4 Agustus 2015 Laporan AMM 2/ PMC no. 3

44 Indonesia memprakarsai peningkatan kerja sama EAS di bidang maritim melalui draft EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation in the Asia-Pacific . 1 1 Pertemuan PMC 10+1 Session with East Asia Summit Senior Officials' Meeting Malaysia, 6 Agustus 2015 Laporan AMM 2/ PMC EAS no.9

45 Indonesia akan menyelenggarakan EAS Toolkit Exercise di tingkat nasional pada akhir tahun 2015 dan di tingkat regional dalam konteks kerja sama EAS pada tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari peluncuran EAS Toolkit bulan Juni 2015.1 1 East Asia Summit (EAS) Rapid

Disaster Response: Search and Rescue Lessons Learned Seminar, 21-23 September 2015, Sydney, Australia

Brafaks EAS Sydney46 Indonesia telah memprakarsai EAS Statement on Enhancing

Regional Maritime Cooperation yang bertujuan untuk mendorong implementasi konkret pengembangan ekonomi maritim berkelanjutan, konektivitas kelautan, kerja sama antar lembaga penelitian dan mengatasi tantangan lintas batas, serta pemberantasan IUU Fishing . 1 1 KTT Ke-10 Asia Timur (East Asia

Summit ) di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015 Laporan Delri no. 8.a.

48 47 1TOTAL REKOMENDASI DAN PRAKARSA YANG DITERIMA 758TOTAL REKOMENDASI DAN PRAKARSA YANG DISAMPAIKAN 730Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan 96.31%

SUBTOTAL REKOMENDASI

Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2015Dalam Ribu USD Dalam Ribu USD1 Azerbaijan -2,073,408.90 -1,131,456.30 45,43%2 Bhutan 328.7 533.1 62,17%3 India 6,865,232.60 7,643,189.80 11,33%4 Kazakhstan -14,543.70 -7,555.00 48,05%5 Nepal 14,377.90 23,595.20 64,11%6 Aljazair -150,873.00 -99,922.20 33,77%7 Arab Saudi -3,996,520.00 -1,132,301.30 71,67%8 Bahrain -94,740.20 26,739.60 128,22%9 Irak 55,341.00 77,419.70 39,90%10 Kuwait -1,119,048.50 -473,735.90 57,67%11 Lebanon 59,970.60 68,236.10 13,78%12 Maroko -46,304.10 -38,896.70 16,00%13 Oman 36,079.00 59,208.60 64,11%14 Palestina 602.2 2,381.60 295,46%15 Qatar -1,290,883.50 -525,031.10 59,33%16 Brunei Darussalam -507,199.10 -36,861.60 92,73%17 Kepulauan Marshall -2,062.70 5,014.30 343,09%18 Kerajaan Tonga 2,933.30 3,231.10 10,15%19 Laos -47,861.10 6,102.50 112,75%20 Malaysia -804,241.10 -679,151.60 15,55%21 Mongolia -13,376.70 3,615.00 127,02%22 Papua Nugini 108,457.00 162,134.40 49,49%23 Samoa 3,327.20 5,005.20 50,43%24 Selandia Baru -332,903.40 -166,770.50 49,90%25 Singapura -7,114,448.00 -4,468,967.00 37,18%26 Thailand -3,365,769.00 -2,043,028.20 39,30%27 Viet Nam -816,043.60 -340,058.50 58,33%28 Republik Afrika Tengah -13.890,7 -5.819,5 58,10%29 Burkina Faso -52.009,6 -37.544,0 27,81%30 Burundi 135,7 145,2 7,00%31 Chad -4.683,7 236,8 105,06%32 Ethiopia 17.440,1 29.237,9 67,65%33 Kamerun -3.988,4 563,5 114,13%34 Kenya 149.233,3 163.147,4 9,32%35 Komoro 2.331,2 2.767,8 18,73%36 Lesotho -796,4 -114,5 85,62%37 Mali -48.818,9 -36.685,3 24,85%38 Mozambik 55.788,8 76.928,7 37,89%39 Nigeria -2.156.617,6 -648.496,3 69,93%40 Pantai Gading -95.460,1 -61.250,2 35,84%41 Senegal 59.222,7 71.616,1 20,93%42 Swaziland -1.361,8 223,4 116,41%43 Tanzania 134.181,2 181.607,8 35,35%44 El Salvador 8,325.00 12,723.10 52.83%45 Guatemala 25,983.50 48,226.60 85.60%46 Honduras 5,744.30 8,126.20 41.47%47 Panama 112,167.40 114,643.60 2.21%48 Bahamas 610.4 1,005.00 64.65%49 Bolivia 6,343.70 12,590.60 98.47%

Wilayah Asia Pasifik dan Afrika

Wilayah Amerika dan Eropa

LAMPIRAN T 1.2 IKU-1NILAI MANFAAT EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN YANG OPTIMAL

MELALUI HUBUNGAN LUAR NEGERI

No. Negara Peningkatan

Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2015Dalam Ribu USD Dalam Ribu USDNo. Negara Peningkatan50 Haiti 62,543.60 74,647.10 19.35%51 Kuba 2,783.60 4,667.30 67.67%52 St.Kitts & Nevis 405.6 1,250.00 208.19%53 St.Vincent & The Grenadines 143.1 584 308.11%54 Denmark 297,987.80 313,670.10 5.26%55 Irlandia 119,945.30 122,390.40 2.04%56 Swedia 634,603.40 656,380.80 3.43%57 Vatikan 154.6 166 7.37%58 Belarus 147,860.90 167,655.90 13.39%59 Ceko 22,110.50 49,270.90 122.84%60 Kroasia 29,580.70 32,711.80 10.58%61 Latvia 37,681.30 42,022.00 11.52%62 Lithuania 23,929.10 35,627.70 48.89%63 Moldova 8,360.80 12,507.70 49.60%64 Montenegro 1,591.30 2,067.20 29.91%65 Serbia 9,338.00 12,231.80 30.99%66 Slovakia 21,558.40 33,687.90 56.26%67 Slovenia 63,401.40 77,409.10 22.09%

1 MALAYSIA / Malaysia 102 266.6 206 322.9 101.96% 21.14%2 ARAB SAUDI / Saudi Arabia 3 0.6 9 0.6 200.00% 6.32%3 INDIA / India 41 5.4 63 18.1 53.66% 235.99%4 JEPANG / Japan 238 499.7 399 917.3 67.65% 83.58%5 KOREA SELATAN / South Korea 244 97.2 531 214.8 117.62% 120.91%

6R. R. CHINA / People's Republic of China 150 97.6 300 245.8 100.00% 151.82%

7 AUSTRALIA / Australia 67 19.5 109 32.9 62.69% 69.03%8 KEP. MARSHALL / Marshall Islands 2 1.6 2 12.1 0.00% 651.23%9 SELANDIA BARU / New Zealand 3 0.2 7 2.2 133.33% 804.16%

10 SEYCHEL / Seychelles 3 3.4 8 7.9 166.67% 131.90%11 SOMALIA / Somalia 1 0.2 3 0.4 200.00% 100.00%

12 ITALIA / Italy 8 1 34 91.9 325% 9024%13 LUXEMBOURG / Luxembourg 4 21.7 9 22.6 125% 4%14 PERANCIS / France 36 18.4 51 29 42% 58%15 SPANYOL / Spain 11 1.8 19 25.3 73% 1292%16 SWISS / Switzerland 20 2.3 30 14.7 50% 544%

KAWASAN AMERIKA DAN EROPA

NILAI MANFAAT EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN YANG OPTIMALMELALUI HUBUNGAN LUAR NEGERI

LAMPIRAN T 1.2 IKU-2

KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

Peningkatan (%)

P I P I P INo. Negara

Q3 2014 Q3 2015

No. Kebangsaan 2014 2015 Pertumbuhan (%)

1. RRT 813.642 966.988 18,852. Mesir 6.636 8.128 22,483. Inggris 195.201 225.214 15,384. Amerika Serikat 195.3 206.646 5,185. Jerman 155.162 166.563 7,35

LAMPIRAN T 1.2 IKU-3NILAI MANFAAT EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN YANG OPTIMAL

MELALUI HUBUNGAN LUAR NEGERI

Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Kawasan Amerika dan Eropa

LAMPIRAN SS 1.1.1 DIPLOMASI MARITIM DAN PERBATASAN YANG KUAT

No Nama Dokumen Keterangan

1 MoU Kerja Sama Perikanan RI-Sudan (Februari 2015) 2 Joint Communique Combating IUU Fishing Cooperation RI-

Sudan (Februari 2015)

3 MoU Kerja Sama SARRI-RRT (Maret 2015) 4 MoU Pengakuan atas Pelatihan dan Sertifikasi para Pelaut RI-

Norwegia (April 2015)

5 LoI Kerja Sama SAR RI – Korsel (Mei 2015) 6 MoU Kerja Sama Maritim RI-Inggris (Juli 2015) 7 MoU Kerja Sama Perikanan RI-RDTL (Agustus 2015) 8 MoU Kerja Sama Maritim RI-AS (Oktober 2015) 9 MoU Kerja Sama Maritim RI-Denmark (Oktober 2015)

10 Joint Communique Combating IUU Fishing Cooperation RI-Australia (Oktober 2015)

11 Joint Communique Combating IUU Fishing Cooperation RI-PNG (Desember 2015)

12 Memorandum antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Pertahanan Jepang tentang kerjasama dan pertukaran bidang pertahanan

13 Record of discussion the 7th SOM on the implementation of recommendation of the commission of truth and frendship between the republic of Indonesia and the republic of Indonesia and the democratic republic of Timor Leste 3-5 Agustus 2015

14 Minutes of the working visit dan consolidated draft on the workplan on Indonesia coast Guard-USCG Cooperation yang telah ditanda tangani dan paraf oleh Deputi Directorof the office of the International Relation, US coast Guard, 31 Agustus 2015.

15 Declaration of Ministerial Meeting of The Blue Week 2015, pada pertemuan tingkat Menteri Blue Week di Lisabon, Portugal, 4-6 Juni 2015

16 Joint Statement RI-Filipina mengenai Landas Kontinen (Februari 2015)

Perundingan Batas Maritim

17 RoD Pertemuan Teknis ke-27 Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia (Februari 2015)


18 RoD Pertemuan Teknis ke-6 Penetapan Batas ZEE RI-Vietnam (Maret 2015)


19 RoD Konsultasi Informal Penetapan Batas ZEE RI - Thailand (April 2015)


20 RoD Pertemuan Teknis ke-28 Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia (Juni 2015)


21 RoD Pertemuan Persiapan Pertemuan Teknis ke-5 Penetapan Batas ZEE RI-Palau (Juli 2015)


22 RoD Pertemuan ke-28 TSC-BDR RI-RDTL (Agustus 2015) Perundingan Batas Darat 23 Laporan Pertemuan Informal antara Utusan Khusus Presiden

RI dan Utusan Khusus PM Malaysia mengenai Penetapan Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia di Jakarta(Agustus 2015)


SUB IKU 1



24 RoD Pertemuan Konsultasi Pertama Penetapan Batas Maritim RI-Timor-Leste (September 2015)


25 RoD Pertemuan 3rdSpecial Working Group antara RI-RDTL (Oktober 2015)

Perundingan Batas Darat

26 Laporan Pertemuan ke-1 Utusan Khusus Presiden RI dengan Utusan Khusus PM Malaysia untuk Penetapan Batas Maritim Indonesia-Malaysia (Oktober 2015)


27 RoD Pertemuan Joint Working Group on Outstanding Boundary Problems (JWG-OBP) ke-8


28 RoD Pertemuan Konsultasi Kedua Penetapan Batas Maritim RI-Timor-Leste (Oktober 2015)


29 RoD Pertemuan ke-32 Joint Border Committee RI-PNG di Bandung, Indonesia, 19-20 November 2015


30 RoD Pertemuan Teknis ke-7 Penetapan Batas ZEE RI-Viet Nam (Desember 2015)


SUB IKU 1



1 MoU Kerja Sama Perikanan RI-Sudan (Februari 2015) 2 Joint Communique Combating IUU Fishing Cooperation RI-

Sudan (Februari 2015)

3 MoU Kerja Sama SARRI-RRT (Maret 2015) 4 MoU Pengakuan atas Pelatihan dan Sertifikasi para Pelaut RI-

Norwegia (April 2015)

5 LoI Kerja Sama SAR RI – Korsel (Mei 2015) 6 MoU Kerja Sama Maritim RI-Inggris (Juli 2015) 7 MoU Kerja Sama Perikanan RI-RDTL (Agustus 2015) 8 MoU Kerja Sama Maritim RI-AS (Oktober 2015) 9 MoU Kerja Sama Maritim RI-Denmark (Oktober 2015)

10 Joint Communique Combating IUU Fishing Cooperation RI-Australia (Oktober 2015)

11 Joint Communique Combating IUU Fishing Cooperation RI-PNG (Desember 2015)

12 Memorandum antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Pertahanan Jepang tentang kerjasama dan pertukaran bidang pertahanan

13 Record of discussion the 7th SOM on the implementation of recommendation of the commission of truth and frendship between the republic of Indonesia and the republic of Indonesia and the democratic republic of Timor Leste 3-5 Agustus 2015

14 Minutes of the working visit dan consolidated draft on the workplan on Indonesia coast Guard-USCG Cooperation yang telah ditanda tangani dan paraf oleh Deputi Directorof the office of the International Relation, US coast Guard, 31 Agustus 2015.

15 Declaration of Ministerial Meeting of The Blue Week 2015, pada pertemuan tingkat Menteri Blue Week di Lisabon, Portugal, 4-6 Juni 2015














RI dan Utusan Khusus PM Malaysia mengenai Penetapan Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia di Jakarta(Agustus 2015)






25 RoD Pertemuan 3rdSpecial Working Group antara RI-RDTL (Oktober 2015)



























RI dan Utusan Khusus PM Malaysia mengenai Penetapan Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia di Jakarta (Agustus 2015)




10 RoD Pertemuan 3rd Special Working Group antara RI-RDTL (Oktober 2015)












SUB IKU 2


No Rekomendasi Diterima Tidak

Diterima Keterangan Kegiatan

Kodifikasi Data Dukung

1 Indonesia menyampaikan intensinya untuk mengangkat kembali EAS

Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation. 1 ASEAN - UN Workshop: Regional

Dialogue II on Political - Security Cooperation (AURED II), "ASEAN - UN Collaboration in Support of the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)," Nay Pyi Taw, Myanmar, 25 - 26 Februari 2015

P.I.06 Hal. 8-9

2 Pada pembahasan di tingkat ahli mengenai pembentukan Hotline of Communications on Search and Rescue between ASEAN Member States and China Indonesia mengusulkan pembahasan dan outcome ASEAN Transport and SAR Forum (ATSF) dapat menjadi basis pembentukan hotline tersebut guna menghindari duplikasi dan proliferasi mekanisme

1 Pertemuan ke-13 Joint Working Group on the Implementation of Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, Yangon, Myanmar, 30-31 Maret 2015

P.I.04 Hal. 4

3 Indonesia meminta dimasukannya referensi mengenai ATSF pada Concept Paper RRT terkait pembentukan Hotline Communications on SAR between ASEAN Member States and China.

1 P.I.04 Hal. 4

4 Guna melengkapi update perkembangan kerja sama maritim di kawasan, Indonesia juga menyampaikan tentang keketuaannya pada Indian Ocean Rim Association (IORA) dan mendorong agar ARF dapat membangun kolaborasi dengan IORA, terutama dalam penanganan isu-isu keselamatan dan keamanan laut yang menjadi ancaman bagi sea line of communication and transportation di Samudera Hindia dan Pasifik.

1 7th ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Maritime Security (ARF ISM on MS), Honolulu, Hawaii, tanggal 30 Maret – 2 April 2015

A.I.02 Hal. 5

5 Senada dengan Peserta ARF lainnya, Indonesia menyampaikan himbauan agar semua pihak yang bersengketa di Laut Tiongkok Selatan dapat mengimplementasikan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) secara penuh dan efektif, serta mempercepat pembentukan Code of Conduct in the South China Sea (COC). Digarisbawahi pula pentingnya penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan prinsip dan peraturan hukum internasional, penerapan self restraint, serta tidak melakukan tindakan unilateral yang dapat meningkatkan ketegangan serta berdampak pada stabilitas dan perdamaian.

1 A.I.02 Hal. 5

6 Indonesia menyampaikan tentang pengalaman operasi SAR dalam pencarian pesawat Air Asia QZ 8501 yang telah dihentikan pada

1 A.I.02 Hal. 7

SUB IKU 3





tanggal 17 Maret 2015. Indonesia menekankan bahwa lessons-learned dari operasi ini adalah pentingnya kolaborasi di antara berbagai kementerian/lembaga terkait, termasuk di antara sipil-militer, serta kerja sama internasional.

7 Indonesia juga menyampaikan pandangan bahwa isu Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing merupakan isu yang perlu mendapat perhatian bersama negara-negara di kawasan mengingat kompleksitas dan ancaman yang tidak hanya terkait sumber daya ekonomi dan perlindungan laut tetapi juga keamanan maritim. Dengan demikian, perlunya kerjasama erat di antara negara-negara di kawasan dalam menangani isu ini, termasuk dengan menerapkan market pressure terhadap pelaku IUU Fishing.

1 A.I.02 Hal. 9

8 Indonesia menyampaikan rekomendasi bahwa ASEAN dapat secara penuh melaksanakan langkah aksi dari cetak biru pilat politik dan keamanan melalui implementasi dari Nternational Plan of Action to Prevent, Deter, and eliminate IUU Fishing.

1 ASEAN Foreign Ministers’ Retreat, Kota Kinabalu, Malaysia, 26-29 Januari 2015

P.I.07 Hal. 2

9 Indonesia menyampaikan rekomendasi untuk memperluas kerja sama maritim ASEAN untuk menanggulangi terorisme, kejahatan lintas negara dan transboundary challenges di wilayah laut, termasuk illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, smuggling, trafficking in persons, piracy, hijacking and armed robbery against ships, melalui kegiatan-kegiatan konkret dan praktis.

1 3rd High Level Task Force (HLTF) on ASEAN Community’s Post-2015 Vision

P.II.4.Hal 2

10 Indonesia menyampaikan usulan agar pelaksanaan dari enam area kerja sama dalam ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) Experts’ Working Group (EWGs), yaitu humanitarian assistance and disaster relief, peacekeeping operations, maritime security, military medicine, counter terrorism dan humanitarian mine action dengan memastikan sentralitas ASEAN di dalam prosesnya.

1 P.II.4.Hal 2

11 Indonesia nyampaikan bahwa penting bagi ASEAN untuk menunjukkan sentralitasnya dengan meningkatkan kerja sama dalam hal: Kerja sama maritim, termasuk didalamnya pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing; Penyelesaian sengketa perbatasan ASEAN; Penyusunan Instrumen hukum sebagai implementasi dari ASEAN Declaration on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant.

1 Rangkaian Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN

P.II.1.3. hal. 2

SUB IKU 3





12 Indonesia menekankan pentingnya pembentukan instrumen hukum

bantuan timbale balik dan ekstradisi di ASEAN, peningkatan kerja sama pertahanan dan militer, penanggulangan bencana, kontra-terorisme, pemberantasan IUU Fishing, aksesi Protokol SEANWFZ oleh negara pemilik senjata nuklir dan pembentukan kawasan bebas narkoba di kawasan.

1 P.II.1.4. hal. 2

13 Indonesia merekomendasikan untuk mendorong penguatan kerja sama maritim melalui berbagai mekanisme ASEAN;

1

14 Workshop menyambut baik usulan Indonesia terkait dengan kemungkinan joint cooperation activities di Laut Tiongkok Selatan.

1 Seminar-Workshop on the Implementation of the 2002 ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea

15 Sehubungan dengan penyusunan ARF Work Plan on Maritime Security 2015-2017, Indonesia, antara lain, telah mengajukan IUU Fishing sebagai salah satu isu keamanan maritim yang perlu mendapat perhatian dan diperkuat kerja samanya di dalam kerangka ARF. Selain mengajukan ARF Workshop on IUU Fishing sebagai usulan kegiatan implementasinya, Indonesia juga telah mengajukan diri sebagai lead countries pilar #1 keamanan maritim bersama Jepang.

1 Pertemuan ASEAN Regional Forum Senior Officials’ Meeting (ARF SOM),Kuching, Malaysia, 10 Juni 2015

A.II.04 Hal. 5

16 Dari 18 usulan kegiatan yang akan diselenggarakan di bawah kerangka kerja sama ARF pada tahun intersesi 2015-2016, Indonesia telah mengajukan 3 kegiatan di bawah keketuaannya, yaitu: a. ARF Workshop on IUU Fishing (bersama AS); b. 2nd ARF Workshop on Mediation, Preventive Diplomacy and Conflict Prevention (bersama Uni Eropa); dan c. ARF Workshop on TIP (bersama Uni Eropa).

1 A.II.04 Hal. 5

17 Indonesia menyampaikan usulan untuk memberlakukan 1 tahun masa percobaan untuk pengurangan IUU Fishing mengingat adanya perbedaan pandangan, terutama dari pihak Uni Eropa yang tidak setuju dalam pembahasan isu tersebut.

1 A.II.04 Hal. 6

18 Indonesia mengusulkan untuk memasukkan dalam message Ketua AIPA mengenai kepentingan yang tinggi terhadap keamanan maritime : Given the significance of maritime security to ASEAN Member States, it is imperative to enhance the capacities of the ASEAN Maritime Forum (AMF) and the Expanded ASEAN

1 Pertemuan ASEAN Leaders Meeting with the Representatives of ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), Kuala Lumpur, Malaysia, 25 - 27 April 2015

A.II.09 Hal. 3

SUB IKU 3





19 Indonesia mengusulkan agar ACGF menjadi suatu forum yang

mengedepankan information sharing dan kerja sama praktis antar coast guard dan agensi penegak hukum maritim di ASEAN.

1 Experts’ Group Meeting (EGM) on the ASEAN Coast Guard Forum (ACGF)

K.III.04 Hal 5 No 11 dan Hal 6 No 20

20 Indonesia mengusulkan untuk menjajaki pembentukan ASEAN legal instrument untuk memerangi IUU fishing. Selain itu, untuk membahas masalah ini, Indonesia akan menyelenggarakan ARF Workshop on IUU Fishing sebagai program ARF dalam tahun intersesi 2015-2016.

1 ASEAN Regional Forum Inter-Sessional (ARF) Track 1.5 Symposium on Preventive Diplomacy

A.III.01, Hal. 3

21 Indonesia menyampaikan usulan agar kerjasama teknis terkait SAR dibahas oleh Senior Transport Officials Meeting (STOM) dan ASEAN Transport SAR Forum (ATSF) mengingat kedua mekanisme tersebut yang memiliki kompetensi dalam bidang SAR dimaksud.

1 14th ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (14th JWG on DOC)

P.III.1. hal 4

22 Indonesia mengusulkan untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan 6th ASEAN Maritime Forum (AMF) dan 4th Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian

1 Brafaks dan Laporan pertemuan 21st ASEAN - New Zealand Dialogue

Pertemuan ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM) Retreat (ASEAN SOM, 27 Januari 2015)

23 Indonesia mengharapkan dukungan ASEAN terkait kerja sama maritim dalam kerangka EAS sebagaimana yang dirumuskan dalam draft EAS Statement on Enchancing Regional Maritime Cooperation yang diusulkan Indonesia pada tahun 2014

1 Summary Record, Laporan, Progress Report dan Brafaks

Pertemuan ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM) Retreat (AMM Retreat, 28 Januari 2015)

24 Indonesia mengusulkan agar kerja sama maritim ASEAN dapat dilakukan melalui mekanisme ASEAN dan ASEAN-led menchanisme lainnya antara lain ASEAN Maritime Forum, ASEAN Regional Forum dan EAST Asia Summit, termasuk melalui implementasi Report of the EAS Track II Study Group on Enchancing Food Security and Fisheries Management

1 Summary Record, Laporan, Progress Report dan Brafaks

Pertemuan ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM) Retreat (AMM Retreat, 28 Januari 2015)

25 Terkait prakarsa Indonesia mengenai EAS Statement on Enchancing Regional Maritime Cooperation yang diusulkan tahun 2014, Indonesia mengharapkan dukungan serta masukan negara anggota ASEAN atas proposal dan draft EAS Statement dimaksud

1 Summary Record, Laporan delri, Progress Report dan Brafaks

ASEAN SOM, Kuala Lumpur 10 Maret 2015

26 Indonesia mendorong peningkatan kerja sama maritim melalui berbagai mekanisme ASEAN termasuk kerja sama kemitraan ASEAN India melalui penyusunan Plan of Action of ASEAN India to


Delhi Dialogue VII tanggal 11-12 Maret 2015

SUB IKU 3





Implement the ASEAN India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity 2016-220. Ditekankan pula komitmen Indonesia dalam memprakasai EAS Statement on Enchancing Regional Maritime Cooperation yang diharapkan dapat didukung oleh seluruh negara peserta EAS termasuk India sebagai salah satu deliverables KTT ke 10 Asia Timur (EAS) bulan November 2015

27 Indonesia menekankan kerja sama maritim, dengan mengedepankan isu-isu yang menjadi prioritas bagi Indonesia antara lain SAR maritim, pemberantasan kejahatan lintas negara (IUU fishing, armed robbery against ships, maritime terrorism, dan berbagai bentuk ancaman keamanan maritim lainnya), serta keselamatan pelayaran


Pertemuan 27th ASEAN-Australia Forum, 25-26 Maret 2015

28 Indonesia menyampaikan kembali bahwa pada pertemuan EAS mendatang akan mengajukan kembali prakarsa Indonesia mengenai EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Pertemuan terutama Australia dan Filipina yang dipandang penting dan akan dapat memberikan keuntungan bersama bagi kawasan ASEAN dan sekitarnya. Indonesia dan Australia bekerja sama dengan negara-negara EAS lain akan mengembangkan EAS Rapid Disaster Response Toolkit yang diharapkan dapat difinalisasi pada lokakarya yang akan diselenggarakan di Bali, Juni 2015


27th ASEAN-Australia Forum, 25-26 Maret 2015

29 Indonesia menyatakan akan mengangkat kembali usulannya mengenai draft EAS Statemen on Enchancing Regional Maritime Cooperation pada forum EAS mendatang/


Pertemuan ke-21 ASEAN China Senior Official Consultation (ACSOC), 3-4 Juni 2015

30 Terkait prakarsa RRT mengenai pembentukan the 21 st century maritime silk road, Indonesia menyampaikan pandangan agar hal tersebut dapat disinergikan dengan prakarsa RI mengenai Poros Maritim Dunia, khususnya aspek " connectivity"



31 Indonesia meminta agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan DOC. Ditegaskan pula perlunya mengurangi kesenjangan antara kemajuan pada proses diplomasi dengan keadaan dilapangan. Indonesia juga menyampaikan perlunya ASEAN dan RRT untuk meningkat upaya penyelesaian COC sebagai tanggungjawab bersama ASEAN-RRT



SUB IKU 3





dalam menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan

32 Indonesia mengapresiasi masukan awal ROK pada draft dimaksud dan juga menekankan pentingnya peningkatan kerja sama maritim dalam kemitraan ASEAN-ROK yang dapat diimplementasikan melalui POA 2015-2020.


13th EAST ASIA FORUM (EAF), Jenju, ROK, 20-21 Mei 2015

33 Pada agenda kerja sama maritim, Indonesia menegaskan pentingnya kerja sama yang bersifat tepat guna antara ASEAN dan UE dalam upaya mengamankan laut (to secure oceans). Diharapkan hasil dari Pertemuan ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Cooperation ke-1 di Jakarta dan ke-2 di Kuala Lumpur akan dapat ditindaklanjuti pada Pertemuan yang ke-3 di Filipina pada tahun 2017.


Pertemuan 23rd ASEAN-EU SOM Brussel, Belgia, 1-2 Juli 2015

34 Indonesia menyusun suatu consolidated draft perihal EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation in the Asia-Pacific berdasarkan masukan dari negara peserta EAS.


Pertemuan ASEAN SOM pada rangkaian Pertemuan 48th AMM/PMC/16th APT FMM/5th EAS FMM/22nd ARF, Kuala Lumpur Malaysia, 2 Agustus 2015

35 Indonesia mengharapkan agar draft EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation in the Asia-Pacific dapat disahkan pada KTT ke-10 Asia Timur (10th EAS) pada bulan November 2015.


Pertemuan 48th Sesi Retreat, Kuala Lumpur Malaysia, 4 Agustus 2015

36 Indonesia mendorong peningkatan kerja sama keamanan maritim, terutama terkait IUU fishing melalui program konkret seperti perbaikan regulasi, sistem pencatatan kapal, serta pengaturan trans-boundary fishing dan produk perikanan yang dapat diverifikasi. ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Cooperation juga diusulkan Indonesia untuk dilakukan secara rutin.


Pertemuan PMC 10+1 Session with European, Malaysia, 5 Agustus 2015

37 Indonesia mendorong penguatan mekanisme ASEAN terkait lainnya yang dapat mendukung kerja sama EAS di bidang maritim seperti Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF).


Pertemuan PMC 10+1 Session with East Asia Summit Senior Officials' Meeting Malaysia, 6 Agustus 2015

38 Indonesia menekankan pentingnya penyelesaian segera dari COC dan mendorong adanya timeline bagi penyusunan COC serta


Pertemuan PMC 10+1 Session with East Asia

SUB IKU 3





perlunya memulai pembahasan penyusunan COC yang bersifat substantif.

Summit Senior Officials' Meeting Malaysia, 6 Agustus 2015

39 Indonesia kembali menegaskan perlunya dukungan dari negara anggota ASEAN terkait finalisasi draft EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation in the Asia-Pacific untuk dapat diadopsi pada KTT ke-10 EAS di Kuala Lumpur, 22 November 2015.


Rangkaian Pertemuan ASEAN di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-70 PBB di New York, 25-30 September 2015

40 Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama maritim melalui forum bilateral dan regional, termasuk mendukung penyelesaian draft EAS Statement on Enchancing Regional Maritime Cooperation in the Asia Pacific yang menjadi prakarsa Indonesia untuk diadopsi pada KTT ke-10 EAS di Kuala Lumpur, November 2015. Terkait upaya penanganan IUU Fishing yang telah menimbulkan banyak kerugian, Indonesia sepakat dengan AS yang mengedepankan IUU Fishing sebagai salah satu isu prioritas yang perlu dicarikan solusinya



41 Indonesia memberikan dukungan terhadap tujuan dari proposal mengenai ASEAN-ROK Training Course for the First Responders (Level 1) and Supervisor/On Scene Commanders (Level 2) on Oil Spill Response untuk meningkatkan kapasitas AMS dalam penanganan kasus tumpahan minyak.

1 Pertemuan ASEAN WG on Coastal and Marine Environment (AWGCME), 15-16 Juni 2015 di Singapura

Brafaks No. B-00248/Singapura/ 150617, halaman 3

42 Indonesia menyampaikan harapan agar pelatihan ASEAN-ROK Training Course for the First Responders (Level 1) and Supervisor/On Scene Commanders (Level 2) on Oil Spill Response lebih mengarah kepada pembersihan dan pembuktian tumpahan minyak yang menjadi tugas sektor lingkungan hidup di ASEAN, dibanding dengan penanggulangan tumpahan minyak yang menjadi tanggung jawab sektor perhubungan. Untuk itu, Indonesia meminta ASEC untuk mencari informasi mengenai mandat dan kegiatan relevan yang dilaksanakan oleh ASEAN Maritime Transport Working Group untuk menghindari overlap.

1 Pertemuan ASEAN WG on Coastal and Marine Environment (AWGCME), 15-16 Juni 2015 di Singapura

Brafaks No. B-00248/Singapura/ 150617, halaman 3

43 Pertemuan mendukung inisiatif Indonesia sebagai sekretariat interim ASEAN Public-Private Taskforce on Sustainable Fisheries and Aquaculture. Pertemuan mendukung penuh pendirian sekretariat

1 Rangkaian Pertemuan ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) ke-7 dan ASEAN Sectoral Working Group on

Lapran Delri Paragraf 20 Hal 6

SUB IKU 3





interim Taskforce di Jakarta untuk terus melanjutkan empat kegiatan prioritas Taskforce, yaitu: 1) aquatic Animal Health Management; 2) zonal Aquaculture Sector Planning; 3) development of a Fisheries Improvement Project (FIP) Protocol; dan 4) improving feeding management practices in aquaculture.

Fisheries (ASWGFi) ke-23

44 Pertemuan menyetujui usulan Indonesia dan AMS lainnya untuk mengusulkan pembahasan terkait ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities Into the Supply Chain untuk dibawa pada pertemuan AMAF

1 Pertemuan Special SOM-AMAF ke-36, Special SOM-AMAF+3 ke-14 t berlangsung pada tanggal 12-15 Agustus 2015 di Nay Pyi Taw, Myanmar

SOD Halaman 9 Poin 64

45 Indonesia mengusulkan untuk melakukan joint patrol untuk tujuan perdamaian di LCS (antara ASEAN dan China) dengan pilihan tema HADR atau search and rescue.

1 Pertemuan ADMM Retreat & 3rd ADMM-Plus

K.IV.02 hal 7 no. 14

46 Indonesia mengusulkan agar dalam isu LCS masing-masing pihak dapat memperkecil perbedaan dan memperbesar persamaan karena hasil positif dari pertemuan ini bukan hanya berdampak rakyat di sekitar LCS tapi juga bagi dunia



47 Indonesia menyampaikan usulan upaya bersama ASEAN dalam menangani kejahatan di laut seperti illegal fishing termasuk upaya dalam menjaga stabilitas perairan


K.IV.02 hal 4 no. 6

48 Indonesia menyampaikan usulan untuk melaksanakan patroli terkoordinasi (Joint Patrol) dengan tujuan damai, dengan tetap mengedepankan spirit ASEAN.


K.IV.02 hal 3 no. 6

49 Terkait dengan pembahasan isu-isu keamanan maritim non-tradisional, Indonesia telah mengusulkan untuk memajukan isu IUU Fishing.

1 Pertemuan 10th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) and Its Related Meetings

K.IV.01 hal 6 no. 12e & hal 7 no. 16ii

50 Indonesia pada Pertemuan ini telah melakukan langkah maju terkait inisiatif kerjasama bidang maritim yang diajukan oleh Indonesia pada masa Keketuaan Myanmar ahun 2014. Dalam hal ini, Indonesia telah menyampaikan revised draft EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation in the Asia Pacific as of 8 Oktober 2015 yang telah mengkonsolidasi-kan masukan dari negara anggota ASEAN yang disampaikan baik secara tertulis maupun yang terefleksikan pada Pertemuan ASEAN SOM tanggal 7 Oktober 2015.

1 Brafaks Laporan Pertemuan East Asia Summit Preparatory Senior Officials’ Meeting (EAS Prep-SOM), 9 Oktober 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

Brafaks Laporan Pertemuan East Asia Summit Preparatory Senior Officials’ Meeting (EAS Prep-SOM), 9 Oktober 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

51 Indonesia mengusulkan agar prakarsa High Level Dialogue on Maritime Security yang telah diselenggarakan di Jakarta (2013) dan

1 ASEAN-EU Coordination Meeting Brafaks Laporan ASEAN-EU Coordination Meeting

SUB IKU 3





Kuala Lumpur (2015) agar dapat dilanjutkan penyelenggaraannya secara reguler

halaman 3

52 Dalam kerangka kerja sama ASEAN-RRT khususnya terkait regional architecture dan keamanan kawasan, Indonesia menekankan pentingnya bagi ASEAN untuk memastikan terdapatnya persamaan pemahaman antara ASEAN dan RRT mengenai pentingnya suatu road map atau work plan yang akan mengarah pada penyelesaian COC, dan bukan pembahasan Commonalities atau sejenisnya yang hanya akan memperpanjang pembahasan tanpa ada tujuan akhir.

1 Pertemuan ke-15 ASEAN -China Joint Working Group/ Pertemuan ke-10 Senior Officials' Meeting on the Impelementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC), Chengdu, RRT, 18-21 Oktober 2015

Brafaks Laporan Pertemuan ke-15 ASEAN -China Joint Working Group/ Pertemuan ke-10 Senior Officials' Meeting on the Impelementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC), Chengdu, RRT, 18-21 Oktober 2015

53 Dalam konteks kerja intensifikasi kemitraan ASEAN-RRT untuk menjaga stabilitas kawasan, Indonesia mengusulkan disepakatinya Elements of the Possible Outline of a COC

1 Pertemuan ke-15 ASEAN -China Joint Working Group/ Pertemuan ke-10 Senior Officials' Meeting on the Impelementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC), Chengdu, RRT, 18-21 Oktober 2015

Brafaks Laporan Pertemuan ke-15 ASEAN -China Joint Working Group/ Pertemuan ke-10 Senior Officials' Meeting on the Impelementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC), Chengdu, RRT, 18-21 Oktober 2015

54 Indonesia menyampaikan usulan kerja sama di bidang Illegal, unreported, and undocumented fishing (IUU Fishing) dalam kerangka ASEAN Regional Forum dan legally binding instrument for security framework dalam kerangka East Asia Summit. Indonesia juga memajukan usulan pembentukan Peace Keeping Operations Training Center di dalam kerangka kerja sama ASEAN Defense Ministers Meeting Plus

1 Pertemuan 30th ASEAN-Japan Forum Phnom Penh, Kamboja

Brafaks Laporan hasil Pertemuan 30th ASEAN-Japan Forum Phnom Penh, Kamboja

55 Indonesia menekankan kembali pentingnya kerjasama ASEAN-Jepang untuk juga memanfaatkan berbagai potensi maritim yang ada di kawasan. Indonesia mengharapkan dukungan dari ASEAN-Jepang dalam memfinalisasikan EAS Statement on Enhancing Regional

1 Pertemuan 30th ASEAN-Japan Forum Phnom Penh, Kamboja

Brafaks Laporan hasil Pertemuan 30th ASEAN-Japan Forum Phnom Penh, Kamboja

SUB IKU 3





Maritime Cooperation. Indonesia menganggap penting kerja sama di bidang maritim mengingat cakupan masyarakat pesisir yang dapat terpengaruh dari kerja sama semacam ini di kawasan Asia Timur dan Pasifik

56 Indonesia menyampaikan agar ASEAN dan RRT harus mampu menciptakan perdamaian di kawasan serta menahan diri dari berbagai tindakan unilateral yang dapat mempengaruhi status quo dan meningkatkan ketegangan di LCS. Menghormati hukum internasional termasuk 1982 UNCLOS, penyelesaian masalah secara damai, tanpa ancaman atau penggunaan kekerasan.

1 KTT ke-18 ASEAN-RRT di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015

- Laporan KTT ke-18 ASEAN-RRT di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015 no. 7.a.-

57 Indonesia menekankan pentingnya implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) secara efektif dan menyeluruh serta segera diselesaikannya Code of Conduct in the South China Sea (COC). COC diharapkan akan dapat mendorong trust dan confidence, mencegah insiden, dan mengatasi apabila terjadi insiden, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian masalah.

1 KTT ke-18 ASEAN-RRT di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015

- Laporan KTT ke-18 ASEAN-RRT di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015 no. 7.b.-

58 Indonesia mendorong kerja sama pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing antara ASEAN dan AS.

1 KTT ke-3 ASEAN-Amerika Serikat (AS) di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015

- Laporan KTT ke-3 ASEAN-Amerika Serikat (AS) di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015 no. 7.c.-

59 Indonesia mengusulkan ide penyelenggaraan ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF) di Indonesia pada tahun 2016

1 Pertemuan ke-4 ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD) di Langkawi, Malaysia, 27-30 Okrober 2015

60 Indonesia menyampaikan rekomendasi penyelesaian masalah-masalah ASEAN secara internal untuk menghindari masuknya kepentingan negara-negara lain di luar ASEAN yang mungkin justru akan memperkeruh suasana.


K.IV.02 hal 3 & 4 no. 6

61 Indonesia menyampaikan usulan untuk berbagi pengalaman terkait penanganan bencana alam, khususnya dalam aspek sinergi militer dan sipil, seperti dalam penanganan bencana tsunami 2004.


K.IV.02 hal 4 no. 6

SUB IKU 3





62 Indonesia mengusulkan peningkatan peran penting AHA Center

sebagai pusat koordinasi penanganan bencana alam di ASEAN.


K.IV.02 hal 4 no. 6

63 Indonesia mengusulkan agar dalam isu LCS masing-masing pihak dapat memperkecil perbedaan dan memperbesar persamaan karena hasil positif dari pertemuan ini bukan hanya berdampak rakyat di sekitar LCS tapi juga bagi dunia



64 Sebagai tindak lanjut dari dimulainya pembahasan mengenai elemen COC, Indonesia mengusulkan agar negara-negara ASEAN dan RRT menyepakati Elements of the Possible Outline of a COC yang telah diformulasikan sebelumnya di dalam pertemuan JWG.

1 Pertemuan ke-15 ASEAN-China Joint Working Group (JWG) / Pertemuan ke-10 Senior Officials’ Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC), Chendu, RRT, 18-21 Oktober 2015

P.IV.3.a Hal 4 Poin 10

65 Indonesia menyampaikan usulan untuk menyusun suatu roadmap atau workplan yang spesifik dalam konteks konsultasi COC. Pertemuan menyambut baik usulan ini dan menyepakati dua hal, yakni menambah waktu penyelenggaraan JWG menjadi 2 hari dengan menambah sesi drafting, serta menambah frekuensi pertemuan JWG dan SOM on DOC pada tahun 2016.

1 Pertemuan ke-15 ASEAN-China Joint Working Group (JWG) / Pertemuan ke-10 Senior Officials’ Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC), Chendu, RRT, 18-21 Oktober 2015

P.IV.3.a Hal 4 Poin 12 dan 15

66 Indonesia menyampaikan kembali prakarsanya mengenai draft EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation untuk mendapat dukungan negara peserta EAS pada pertemuan EAS SOM yang akan diselenggarakan di Kuching tanggal 9 Juni 2015.

1

Summary Record, Laporan delri, Progress Report dan Brafaks

13th EAST ASIA FORUM (EAF), Jenju, ROK, 20-21 Mei 2015

67 Prakarsa Indonesia mengenai EAS Statement on Enhancing regional Maritime Cooperation mendapatkan dukungan penuh dan terbuka dari negara peserta EAS dan consolidated draft prakarsa tersebut akan disampaikan kepada negara peserta EAS untuk difinalisasi sebagai salah satu outcome document KTT ke-10 Asia Timur.

1


Pertemuan ASEAN SOM, Kuching, Malaysia, 9 Juni 2015

68 Indonesia memprakarsai peningkatan kerja sama EAS di bidang maritim melalui draft EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation in the Asia-Pacific.

1


Pertemuan PMC 10+1 Session with East Asia Summit Senior Officials' Meeting Malaysia, 6

SUB IKU 3





Agustus 2015

69 Dalam Senior Officials Meeting 1 APEC dan related meeting, Filipina, Februari 2015, Delri berhasil meraih dukungan awal terhadap dua inisiatif Indonesia yaitu: (ii) "Improving connectivity to and from Remote Areas" Beberapa ekonomi menyambut baik dan mendorong Delri untuk mengembangkannya lebih lanjut menjadi suatu concept-note.

1

70 Dalam The 16th IORA Working Group of Head of Missions, 24 Februari 2015, Johannesburg, Afrika Selatan, Wakil Dit KSI Aspasaf menghadiri pertemuan tersebut sebagai vice chair pertemuan mendampingi Australia. - Delri menyampaikan mengenai rencana penyelenggaran

Workshop on Culture and Heritage Tourism yang akan diselenggarakan berdekatan dengan waktu penyelenggaraan rangkaian COMM ke-15 di Indonesia pada Oktober 2015.

- Delri mendorong negara-negara anggota agar kiranya dapat menyampaikan daftar organisasi akademik yang berkaitan dengan rencana pendirian Indian Ocean Study Centre (IOSC).

- Delri menyampaikan mengenai kegiatan outreach kepada mahasiswa Universitas Andalas di Padang sekitar April 2015.

- Dari pertemuan, Delri mengidentifikasi berbagai isu strategis dan pending matters yang menjadi perhatian negara-negara anggota IORA.

- Hasil dari WGHM menjadi bahan bagi Pemri dalam menyusun tema dan prioritas kebijakan sebagai ketua IORA.

Keterlibatan aktif Indonesia pada kegiatan dimaksud sangat penting untuk memberikan pesan kepada negara-negara anggota IORA lainnya mengenai keseriusan Pemri dalam mempersiapkan keketuaannya di IORA.

1

71 Dalam pertemuan Ministers Related to Trade (APEC), di Boracay Island, Filipina, 21-22 Mei 2015, Delegasi RI telah berhasil memasukan concept note usulan Indonesia yaitu mengenai "Promoting Small Scale Fishers and Fisheries Industries to the Global Value Chain"

1

72 Dalam IORA Blue Economy Core Group on Promoting Fisheries & 1

SUB IKU 3





Aquaculture and Maritime Safety & Security Cooperation in Indian Ocean Region, Durban, Afrika Selatan, 4-5 Mei 2015, Indonesia mengusulkan untuk membentuk IORA marine and fisheries capacity building and partnership center di Bungus, Sumatera Barat.

73 Dalam The 5th IORA Bi-annual Committee of Senior Officials, Mauritius, 28-29 Mei 2015 Mei 2015, disampaikan konsep prakarsa Indonesia: Usulan pembuatan concept note on enhancing regionalism in Indian Ocean through IORA Concord

1

74 Dalam The 5th IORA Bi-annual Committee of Senior Officials, Mauritius, 28-29 Mei 2015 Mei 2015, disampaikan konsep prakarsa Indonesia yang dimasukkan dalam Report of the 5th IORA Bi-annual Meeting of Committee of Senior Officials (CSO).

1

75 Dalam the 1st IORA Ministerial Blue Economy Conference, Mauritius, 2 - 4 September 2015, Delri menekankan pentingnya negara-negara IORA untuk mengimplementasikan sustainable fisheries, termasuk pula pemberantasan IUU Fishing dan disepakati sebagai salah satu butir dalam Rekomendasi. Penegasan ini juga didorong oleh Indonesia untuk dimasukkan dalam Deklarasi Blue Economy dan berhasil diterima oleh negara anggota. Disamping itu, disampaikan juga beberapa usulan/rekomendasi Indonesia lainnya, sebagai berikut: a. Mengundang negara-negara IORA untuk melihat pilot project blue economy di Lombok; b. Komitmen Indonesia untuk implementasi rekomendasi-rekomendasi terkait fisheries and aquaculture, termasuk dalam pemberian capacity building di bidang kelautan dan perikanan; c. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan BEC II di tahun 2017 d. Indonesia menawarkan sharing of knowledge and experience kepada negara-negara anggota IORA dalam hal deliniasi batas landas kontinen di luar 200 mil. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan kerjasama erat dengan the International Seabed Authority (ISA). e. Indonesia menekankan perlunya sharing of knowledge dan program pertukaran customs officials guna mempermudah arus

1

SUB IKU 3





perdagangan antar negara anggota;

76 "Dalam Indian Ocean Dialogue, Perth - Australia, 5 - 7 September 2015, Delri menyampaikan posisi sebagai berikut:

1

77 (i) IORA dapat belajar dari Coordinate Patrol antara ASEAN, India, dan Australia dalam upaya meningkatkan kerjasama maritim di perbatasan serta Confidence Building Measures (CBM);

1

78 (ii) menggarisbawahi pentingnya elemen inclusive growth pada pengembangan blue economy di IORA; dan

1

79 Dalam Rangkaian IORA Council of Ministers' Meetings, Padang, 17 - 25 Oktober 2015 dan Indian Ocean Rim - Business Forum, Jakarta, 19 - 21 Oktober 2015 (1) Indonesia secara resmi menerima Keketuaan IORA periode 2015 - 2017 dari ketua sebelumnya, Australia (2) Tema keketuaan Indonesia di IORA adalah “Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean.” (3) Pertemuan the 15th Indian Ocean Rim Association (IORA) Council of Ministers and its related meetings menghasilkan 3 outcome documents, salah satunya yakni Decision on the Establishment of an Ad-hoc Committee on the IORA Concord, yaitu dokumen untuk pembentukan ad-hoc committee untuk penyusunan elemen-elemen IORA Concord.

1

80 Dalam Rangkaian IORA Council of Ministers' Meetings, Padang, 17 - 25 Oktober 2015 dan Indian Ocean Rim - Business Forum, Jakarta, 19 - 21 Oktober 2015 (1) Indonesia secara resmi menerima Keketuaan IORA periode 2015 - 2017 dari ketua sebelumnya, Australia (2) Tema keketuaan Indonesia di IORA adalah “Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean.” (3) Pertemuan the 15th Indian Ocean Rim Association (IORA) Council of Ministers and its related meetings menghasilkan 3 outcome documents, salah satunya yakni Padang Communiqué, yang berisi pokok-pokok hasil persidangan

1

81 Dalam Rangkaian IORA Council of Ministers' Meetings, Padang, 17 - 25 Oktober 2015 dan Indian Ocean Rim - Business Forum, Jakarta, 19 - 21 Oktober 2015 (1) Indonesia secara resmi menerima Keketuaan IORA periode 2015 - 2017 dari ketua sebelumnya, Australia (2) Tema keketuaan Indonesia di IORA adalah “Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean.” (3) Pertemuan

1

SUB IKU 3





the 15th Indian Ocean Rim Association (IORA) Council of Ministers and its related meetings menghasilkan 3 outcome documents, salah satunya yakni IORA Maritime Cooperation Declaration, yakni deklarasi komitmen negara-negara anggota untuk mendorong kerja sama di bidang maritim, sekaligus cerminan dari tema keketuaan Indonesia

82 "Dalam 3rd BIMP-EAGA Transport Cluster Meeting, 9-11 September 2015 di Puerto Princesa, Filipina terdapat hal-hal sebagai berikut :

1

83 Pada isu MoU on Non-Conventional Sized-Ships (NCSS), Indonesia tetap menjaga bahwa MoU tersebut hanya untuk wooden-hull vessel karena Indonesia telah memiliki aturan nasional tersendiri mengenai hal tersebut.

1

84 Prakarsa Indonesia untuk memasukkan konektivitas maritim telah diterima oleh SOM ASEM yang dimasukkan ke dalam Bangkok Initiatives on the Future Direction of ASEM (BIFDA).

1

85 Indonesia menegaskan perlunya memperhatikan kondisi geografis dari masing-masing mitra ASEM dengan memasukan konsep negara kepulauan dalam Deklarasi Riga sebagai hasil pertemuan tingkat Menteri Transportasi ASEM.

1

86 Delri telah memasukan konsep negara kepulauan dalam Deklarasi Riga sebagai hasil pertemuan tingkat Menteri Transportasi ASEM.

1

87 ASEM menyepakati usulan Indonesia atas perlunya disepakati common interests dalam menjabarkan isu connectivity kerja sama maritim.

1

88 Prakarsa RI untuk membentuk forum dialog RI-UE terkait isu perikanan dan maritim telah diterima dalam forum Indonesian-EU High Level Fisheries and Maritime Dialogue, Bali, 9-10 Desember 2015.

1

89 Indonesia juga telah menunjukkan peran aktif serta perhatian dan dedikasi dalam mempromosikan pengembangan kerjasama internasional dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran,

1

SUB IKU 3





termasuk dalam bidang perlindungan lingkungan laut. Dalam hal ini, partisipasi aktif Indonesia di dalam International Maritime Organization (IMO) merupakan upaya penguatan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim. Indonesia menyampaikan komitmen serius dalam hal

perlindungan lingkungan maritim melalui perannya sebagai co-

chair pada Intersessional Consultative Group (ICG) Meeting on

Liability and Compensation Issues Connected with Transboundary

Pollution Damage from Offshore Exploration and Exploitation

Activities yang dilaksanakan di sela-sela pertemuan Komite

Hukum IMO tanggal 13 April 2015

Pada pertemuan IMO Assembly bulan November 2015, Indonesia

menyerahkan instrumen aksesi/ratifikasi Ballast Water

Management Convention kepada Sekjen IMO. Konvensi tersebut

ditujukan untuk mencegah dan mengatasi tersebarnya organisme

berbahaya dari limbah kapal laut.

Indonesia juga berhasil terpilih kembali sebagai anggota Dewan

International Maritime Organization (IMO) kategori C periode

2016-2017 dengan perolehan dukungan suara dari 127 negara.

Kategori C ditujukan bagi Negara yang memiliki kepentingan

khusus di bidang transportasi atau navigasi kelautan.

Indonesia mendukung rencana untuk menjadikan World

Maritime University sebagai institusi pendidikan penting yang

menyediakan policy guidance di bidang maritim untuk menjadi

universitas di bawah naungan PBB serta melibatkan PBB dalam

pengembangan dan pendanaannya.

Indonesia sebagai negara kedua terbesar pemasok pelaut yaitu

sejumlah 575.687 yang terlatih dan memenuhi persyaratan

internasional dengan jumlah 575.687 pelaut.

SUB IKU 3





Indonesia saat ini sedang menyelesaikan proses ratifikasi Maritime Labour Convention 2006.

Jumlah Rekomendasi 89

SUB IKU 3



1 Pertemuan RI–Malaysia tentang "Technical Meeting on Maritime Delimitation”. Hasil forum RI-Malaysia merupakan perundingan kerjasama maritim antara lain menyepakati penunjukan special envoy yang merupakan komitmen Pemri ter hadap upaya akselerasi penyelesaian masalah perbatasan maritime dan darat

2 Forum Indonesia-Vietnam mengenai penetapan batas ZEE kedua Negara. Hasil perundingan akan memberi kejelasan batas hak berdaulat RI untuk pengelolaan perikanan dan riset di kolom air. Pertemuan selanjutnya direncanakan akan dilaksanakan di Indonesia

SUB IKU 4

No RekomendasiJumlah

RekomendasiDiterima Tidak Diterima Keterangan Kegiatan Kodifikasi Data Dukung

1 Indonesia menggarisbawahi kepentingan untuk segera

menuntaskan Chapter VI of the SASOP dari mekanisme ADMM

ke ACDM dan mengharapkan kepemimpinan Malaysia sebagai

Ketua ADMM 2015 untuk mendukung proses ini.

1 1 K.I.01, Hal. 1; K.I.01a; K.I.01b

2 Dalam pembahasan ASEAN Defence Industry Collaboration

(ADIC). Indonesia memberikan masukan agar ADIC dapat

membuat sejenis rencana kerja atau cetak biru pelaksanaan

program-program ADIC ke depan. Malaysia menanggapi bahwa

rencana kerja atau cetak biru tersebut akan dikembangkan lebih

lanjut melalui Consultative Group (CG) of ADIC.

1 1 K.I.01, Hal. 2; K.I.01a; K.I.01b

3 Indonesia menekankan untuk menutup ruang bagi

berkembangnya paham ISIS di Indonesia. Disampaikan bahwa

kerja sama antar negara menjadi kunci bagi penanganan isu ini,

terutama melalui pengumpulan data intelijen dan saling berbagi

informasi

1 1 K.I.01, Hal. 5; K.I.01a; K.I.01b

4 Sehubungan dengan proposal Malaysia mengenai Guidelines to

Respond to the Request for Informal Engagements or Meetings

by the ADMM-Plus Countries, Indonesia menyampaikan

pandangannya bahwa demi mempertahankan sentralitas ASEAN

serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan ASEAN,

pertemuan informal kiranya diselenggarakan di dalam wilayah

ASEAN dan di sela-sela pelaksaanaan Pertemuan ADMM atau

ADMM Retreat.

1 1 K.I.02, Hal. 5; K.I.02a; K.I.02b

5 Indonesia menggarisbawahi kepentingan untuk segera

menuntaskan Chapter VI of the SASOP dari mekanisme ADMM

ke ACDM dan mengharapkan kepemimpinan Malaysia sebagai

Ketua ADMM 2015 untuk mendukung proses ini.

1 1 K.I.02, Hal. 5; K.I.02a; K.I.02b

6 Indonesia mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk

memerangi masuknya paham radikalisme dan ekstrimisme di

kawasan melalui upaya pencegahan, pertukaran informasi, dan

mendukung program sosialisasi peningkatan kesadaran

masyarakat mengenai bahaya dari paham tersebut.

1 1 K.I.03, Hal. 2; K.I.03a

7 Sebagai negara koordinator bersama Singapura dalam proses

penyusunannya, Indonesia mendorong proses pengesahan

Standard Operating Procedures (SOP) for the Utilisation of

Military Assets for HADR under the Framework of AADMER

(ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency

Response) oleh ADMM guna mengisi Chapter VI of the SASOP

(Standard Operating Procedure for Regional Standby

Arrangements and Coordination of Joint Disaster Relief and

Emergency Response Operations). Pengisian Chapter VI of the

SASOP ini dipandang penting sebagai panduan bagi militer

negara-negara di kawasan dalam menjalankan operasi HADR

bersama.

1 1 K.I.03a, Hal. 4; K.I.03b

8 Atas rancangan PKLT 2016-2020, Indonesia merekomendasikan

agar AICHR dapat menjadikan 6 arah institusi AICHR yang

tertuang dalam Cha Am Hua Hin Declaration on the Inauguration

of the AICHR dan menempatkan 14 mandat AICHR dibawah arah

tersebut. Hal tersebut akan berguna dalam mengukur capaian

AICHR lima tahun kedepan dengan lebih tepat. Indonesia akan

menyampaikan masukan tertulis yang akan dibahas pada

pertemuan AICHR berikutnya pada bulan Mei 2015.

1 1 H.I.01, Hal.2

9 Terhadap rancangan PKLT 2016-2020, Indonesia mengusulkan

pemutakhiran butir 3 mandat 4.1. tentang pengarusutamaan HAM

di ketiga pilar ASEAN karena mulai tahun 2016, ASEAN sudah

akan mempunyai visi dan dokumen baru di ketiga pilarnya.

Pertemuan dapat menyepakati usulan Indonesia.

1 1 H.I.01, Hal.2

10 Terhadap rancangan PKLT 2016-2020 Indonesia mengusulkan

implementasi AHRD dapat dipindah pada bagian pendahuluan

atau mandat 4.6. implementasi instrumen ASEAN terkait HAM,

karena mandat 4.2. terkait dengan program pembentukan norma

1 1 H.I.01, Hal.2

11 Dalam Masukan AICHR pada Dokumen ASEAN Community

Vision 2025, Indonesia merekomendasikan agar AICHR

memasukan ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) dan

Pnom Phenh Statement on the Adoption of AHRD sebagai

dokumen rujukan pada paragraf kedua Preambular, mengingat

AHRD adalah dokumen lintas pilar dan visi pemersatu ASEAN

dalam HAM. Brunei dan Kamboja mendukung usulan ini.

1 1 H.I.01, Hal.3

12 Pada visi di Pilar Ekonomi, Indonesia, Filipina dan Thailand

merekomendasikan agar penghormatan atas hak sosial-ekonomi,

kebebasan fundamental dan long-term sustainability dapat

dimasukkan pada bagian chapeau.

1 1 H.I.01, Hal.3

13 Pada visi di Pilar Ekonomi, Indonesia dan Thailand

merekomendasikan agar AICHR menyepakati paragraf 8.4.bis

sebagai alternatif perbaikan paragraf 8.4.

1 1 H.I.01, Hal.3

14 Pada visi Sosial-Budaya, Indonesia merekomendasikan tambahan

“other vulnerable groups” dalam kalimat tersebut

1 1 H.I.01, Hal.3

15 Indonesia menekankan kebali pentingnya penyusunan Visi yang

mencerminkan elemen-elemen utama (consolidated central

elements ) yang telah disepakati oleh para Kepala Negara

Anggota ASEAN dalam dokumen Nay Pyi Taw Declaration on

the ASEAN Community's Post 2015 dan annex -nya.

1 1 P.I.10 Hal. 2; P.I.10a; P.I.10b; P.I.10c

REKOMENDASI

Pertemuan ASEAN Defence

Senior Officials’ Meeting (ADSOM)

dan ASEAN Defence Senior

Officials’ Meeting Plus (ADSOM-

Plus), Kuala Lumpur, Malaysia, 11-

14 Februari 2015

Pertemuan ADSOM WG dan

ADSOM Plus WG, Johor Bahru,

Malaysia, 21-24 Januari 2015

Pertemuan Pertemuan 9th ASEAN

Defence Ministers’ Meeting

(ADMM), Langkawi, Malaysia, 15-

17 Maret 2015

Special Meeting of ASEAN

Intergovernmental Commission on

Human Rights, Kuala Lumpur,

Malaysia, 21-24 Maret 2015

2nd HLTF on ASEAN Community’s

Post-2015 Vision, Bangkok,

Thailand, 16-19 Maret 2015

LAMPIRAN SS 1.1.2 IKU 1PERSENTASE REKOMENDASI DAN PRAKARSA INDONESIA YANG DITERIMA DALAM SETIAP PERTEMUAN



16 Indonesia menyampaikan rekomendasi bahwa proses

penyusunan struktur Visi perlu diseragamkan di ketiga pilar.

1 1 P.I.10 Hal. 2; P.I.10a; P.I.10b; P.I.10c

17 Indonesia menyampaikan rekomendasi pentingnya

menyelaraskan karakteristik APSC AD dengan referensi yang

disepakati dalam AC Vision 2025.

1 1 P.I.10 Hal. 3; P.I.10a; P.I.10b; P.I.10c

18 Dalam penetapan timelines dan outcomes APSC AD, Indonesia

mengusulkan bahwa ASEAN perlu mengambil pelajaran dari

pelaksanaan action lines Cetak Biru Pilar Politik Keamanan yang

sulit untuk diukur pencapaiannya.

1 1 P.I.10 Hal. 3; P.I.10a; P.I.10b; P.I.10c

19 Indonesia menyampaikan rekomendasi pentingnya kerja sama

untuk mengatasi ancaman terhadap integritas teritorial negara

anggota ASEAN.

1 1 P.I.10 Hal. 3; P.I.10a; P.I.10b; P.I.10c

20 Indonesia menekankan kembali usulan untuk menyusun suatu

instrumen yang mengikat secara hukum yang dapat diterapkan

dalam ruang lingkup kawasan yang lebih luas.

1 1 P.I.10 Hal. 3; P.I.10a; P.I.10b; P.I.10c

21 Indonesia menyampaikan usulan untuk mempromosikan prinsip-

prinsip Treaty of Amity and Cooperation (TAC) beyond ASEAN.

1 1 P.I.10 Hal. 3; P.I.10a; P.I.10b; P.I.10c

22 Indonesia menekankan kembali pentingnya mempromosikan

ASEAN studies dan pengembangan Pusat Studi ASEAN di

negara-negara anggota ASEAN.

1 1 P.I.10 Hal. 3; P.I.10a; P.I.10b; P.I.10c

23 Indonesia mengusulkan memasukan Bali Democracy Forum

sebagai wadah bagi ASEAN untuk berbagi pengalaman terkait

pelaksanaan demokrasi.

1 1 P.I.10 Hal. 3; P.I.10a; P.I.10b; P.I.10c

24 Indonesia menyampaikan bahwa secara prinsip siap untuk

menegosiasikan HCA antara AIPR dengan Pemerintah Indonesia

terkait keberadaan Kantor Pusat AIPR di Indonesia

1 1 P.I.01 Hal. 2

25 Sebagai solusi sementara operasionalisasi AIPR, Indonesia

mengusulkan agar Pemerintah Indonesia secara unilateral

menyampaikan nota diplomatik yang memberikan hak-hak

istimewa (privileges ) terbatas yang berlaku sementara hingga

disepakatinya HCA antara Pemri dan AIPR;

1 1 P.I.01 Hal. 2

26 Indonesia mengusulkan agar pertemuan untuk menunjuk Direktur

Eksekutif AIPR sementara (interim ) untuk mewakili AIPR dan

melakukan pembahasan HCA dengan Pemri, serta

mempersiapkan hal-hal lain, termasuk rancangan anggaran

tahunan Sekretariat AIPR dan peraturan internal terkait keuangan

dan staf;

1 1 P.I.01 Hal. 2

27 Indonesia mengusulkan untuk menanggung pembayaran

kontribusi sebesar 50% dari anggaran tahunan AIPR selama 3

tahun, sementara sisanya akan dibagi secara pro-rata kepada

Negara Anggota ASEAN lainnya. Namun demikian, kontribusi

tersebut masih dibahas oleh Pokja Kontribusi dan Keanggotaan

Indonesia dalam Organisasi Internasional

1 1 P.I.01 Hal. 2

28 Pada AIPR Workshop on Strengthening Women's Participation

in Peace Process, perwakilan dari Indonesia bertindak selaku

peserta dan moderator sesi III, “Developing a National and

Regional Agenda to Promote Women’s Participation in the

Peace Process ”. Pada kesempatan tersebut, Indonesia

menyampaikan agar simposium dapat menjadi forum untuk

mendapatkan perkembangan informasi terkait peran wanita

dalam proses penyelesaian konflik internal kawasan di ASEAN

dari para think-tanks , mediator/ fasilitator perdamaian,

pemerintah, dan CSOs, dan forum untuk menjalin jejaring.

1 1 P.I.02 Hal.3

29 Indonesia menekankan pentingnya capacity building bagi

penegak hukum guna mengungkap kejahatan narkotika di

Indonesia dan kawasan.

1 1 ASEAN Regional Forum (ARF)

Workshop on Enhancing Regional

Cooperation to Address

Challenges Posed by Illicit Drugs

dan ARF Workshop on Precursor

Chemicals and Synthetic Drugs,

Bangkok, Thailand, 11-13 Februari

2015

A.I.01 Hal. 3

30 Pada pertemuan dimaksud, Wakil Indonesia dalam Advisory

Board AIPR menyampaikan rekomendasi agar ASEAN dan PBB

bekerja sama untuk mendukung operasionalisasi AIPR. Indonesia

juga menyampaikan bahwa saat ini AIPR sudah memiliki kantor di

Jakarta dan kegiatan para anggota GC dan AB AIPR sudah mulai

berjalan, namun Executive Director (ED) AIPR dan masalah

pendanaan masih perlu diselesaikan bagi operasionalisasi AIPR

sepenuhnya.

1 1 P.I.03 Hal. 2

31 Wakil Indonesia dalam Governing Council AIPR menyampaikan

permintaan dukungan PBB dalam memperkuat kapasitas AIPR

yang berdasarkan pada "knowledge based expertise". Beberapa

usulan konkrit bagi kerjasama ASEAN-UN guna mendorong

operasionalisai AIPR, antara lain adalah pemberian beasiswa/

fellowship dari UNITAR kepada para stakeholders terkait;

pelatihan teknis di bidang penyelesaian konflik; serta beberapa

possible action points. Diharapkan AIPR dapat menjadi pusat

pelatihan dan pakar dalam bidang perdamaian, mediasi,

diplomasi pencegahan dan penyelesaian konflik dunia.

1 1 P.I.03 Hal. 5

32 Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN harus dapat

menunjukkan sentralitasnya dalam menghadapi immediate

challenges dan flash points di kawasan dengan memberikan

respon yang cepat, serta agar ASEAN harus menjadi penentu

dalam setiap keputusan sesuai kepentingan dan prioritas ASEAN.

Indonesia juga mendorong penguatan fungsi CPR.

1 1 P.I.05 Hal. 2

2nd HLTF on ASEAN Community’s

Post-2015 Vision, Bangkok,

Thailand, 16-19 Maret 2015

4th Meeting of the Governing

Council (GC) of the ASEAN

Institute for Peace and

Reconciliation (AIPR) dan AIPR

Workshop on Strengthening

Women's Participation in Peace

Process, Cebu City, Filipina,

tanggal 17-19 Maret 2015

ASEAN - UN Workshop: Regional

Dialogue II on Political - Security

Cooperation (AURED II), "ASEAN -

UN Collaboration in Support of the

ASEAN Institute for Peace and

Reconciliation (AIPR)," Nay Pyi

Taw, Myanmar, 25 - 26 Februari

2015

Joint Preparatory Meeting and

Related Meetings, Kuala Lumpur,




33 Pada Pertemuan SOM, salah satu rekomendasi yang

disampaikan Indonesia adalah agar Sekretariat ASEAN dapat

menyusun daftar kegiatan yang dapat dihadiri oleh Timor-Leste.

1 1 P.I.06 Hal. 4

34 Indonesia menyampaikan agar preliminary report dari studi

independen aplikasi Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN

dan implikasinya terhadap Pilar Politik dan Keamanan dapat

disampaikan kepada negara anggota ASEAN sebelum KTT ke-26

ASEAN

1 1 P.I.06 Hal. 4

35 Indonesia menyampaikan intensinya untuk mengangkat kembali

EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation.

1 1 P.I.06 Hal. 8-9

36 Indonesia menyampaikan perlunya dipertimbangkan peranan

tambahan CPR dalam menentukan beban tugas yang tepat

mengingat beberapa CPR saat ini memiliki tugas rangkap sebagai

Governing Council AIPR, Board Trustees of ASEAN Foundation,

ASEAN Connectivity Coordinating Committee dan Council of

ASEAN-China Center.

1 1 P.I.05 Hal. 3; P.I.05a

37 Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai peningkatan

engagement antara CPR dengan Dubes Negara Mitra Wicara,

Dubes mitra eksternal maupun Dubes mitra eksternal yang

potensial untuk menjadi mitra ASEAN seperti Pacific Alliance di

Jakarta

1 1 P.I.05 Hal. 3; P.I.05a

38 Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai perlunya

pembagian yang jelas terkait agenda pertemuan antara

pertemuan SOM dan Joint Cooperation Committee (JCC).

1 1 P.I.05 Hal. 3; P.I.05a


penguatan dan penambahan sumber daya untuk CPR, termasuk

penempatan pejabat pilar Komunitas Ekonomi dan Sosial Budaya

ASEAN untuk mendukung berbagai tugas.

1 1 P.I.05 Hal. 3; P.I.05a

40 Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai perlu

diadakannya pertemuan antara ASEAN Coordinating Council

Working Group/ACCWG (SOM, SEOM, SOCA) dengan HLTF on

ASEAN Community's Post-2015 Vision

1 1 P.I.05 Hal. 2; P.I.05a


peningkatan pertemuan CPR dengan Duta Besar negara non-

ASEAN yang berkedudukan di Jakarta

1 1 P.I.05 Hal. 2; P.I.05a

42 Indonesia menyampaikan rekomendasinya bahwa ASEAN perlu

tetap menjadi driving force dalam mengembangkan arsitektur

keamanan kawasan.

1 1 P.I.05 Hal. 3; P.I.05a

43 Indonesia menyampaikan rekomendasinya bahwa ASEAN dapat

menghasilkan rekomendasi tindak lanjut pada pertemuan ke-4

EAS Workshop on Regional Security Framework untuk kemudian

dapat dibahas pada pertemuan EAS Foreign Foreign

Ministers'Meeting (EAS FMM) bulan Agustus mendatang.

1 1 P.I.05 Hal. 3; P.I.05a

44 Indonesia menyampaikan rekomendasinya agar ASEAN

seyogyanya menjadi penentu dalam setiap keputusan sesuai

kepentingan dan prioritas ASEAN.

1 1 P.I.05 Hal. 2; P.I.05a

45 Indonesia menyampaikan rekomendasinya bahwa ASEAN harus

dapat memastikan bahwa elemen setralitas ASEAN direfleksikan

dengan jelas dalam ASEAN Community Vision 2025 dan juga

dalam ketiga attendant documents dari visi tersebut.

1 1 P.I.05 Hal. 2; P.I.05a

46 Indonesia menyampaikan rekomendasinya yaitu sekiranya ARF-

ISG dikurangi menjadi 1 kali setahun, harus disusun mekanisme

yang jelas untuk pembahasan inisiatif/proyek baru.

1 1 P.I.06 Hal. 2

47 Indonesia menyampaikan usulan agar pertemuan Working Group

of the Executive Committee of the SEANWFZ Commission dapat

dilanutkan dan dilaksanakan pada tahun 2015 guna dapat

mencari solusi bagi upaya penandatanganan Protokol SEANWFZ

oleh NWS

1 1 P.I.06 Hal. 4

48 Indonesia menyampaikan rekomendasinya bahwa perlu untuk

melihat kembali kepada Bali Concord III Plan of Action terkait

dengan penyusunan APSC Attendant Document dalam ASEAN

Community Vision 2025.

1 1 P.I.06 Hal. 5

49 Indonesia menyampaikan rekomendasinya bahwa perlunya

Review Mechanism dari APSC AD yang komprehensif sehingga

tidak hanya dapat memonitor implementasi kegiatan langkah aksi

tapi juga tindak lanjutnya.

1 1 P.I.06 Hal. 5

50 Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai pentingnya

penyusunan positive and negative list/do's and don’t's list sebagai

interim measures guna mengurangi kesenjangan antara apa yang

telah disetujui oleh ASEAN dan RRT serta keadaaan di lapangan.

1 1 P.I.06 Hal. 3

Joint Preparatory Meeting and

Related Meetings, Kuala Lumpur,




51 Indonesia mengusulkan perlunya ASEAN – RRT melakukan suatu

Joint Development Activities

1 1 P.I.04 Hal. 3

52 Indonesia merekomendasikan agar pada Pertemuan 14th

JWG on

DOC dapat dilakukan drafting session untuk membahas Second

List of Commonalities dan TOR EPEG.

1 1 P.I.04 Hal. 3

53 Pada pembahasan di tingkat ahli mengenai pembentukan Hotline

of Communications on Search and Rescue between ASEAN

Member States and China Indonesia mengusulkan pembahasan

dan outcome ASEAN Transport and SAR Forum (ATSF) dapat

menjadi basis pembentukan hotline tersebut guna menghindari

duplikasi dan proliferasi mekanisme

1 1 P.I.04 Hal. 4

54 Indonesia meminta dimasukannya referensi mengenai ATSF pada

Concept Paper RRT terkait pembentukan Hotline

Communications on SAR between ASEAN Member States and

China.

1 1 P.I.04 Hal. 4

55 Guna melengkapi update perkembangan kerja sama maritim di

kawasan, Indonesia juga menyampaikan tentang keketuaannya

pada Indian Ocean Rim Association (IORA) dan mendorong

agar ARF dapat membangun kolaborasi dengan IORA, terutama

dalam penanganan isu-isu keselamatan dan keamanan laut yang

menjadi ancaman bagi sea line of communication and

transportation di Samudera Hindia dan Pasifik.

1 1 A.I.02 Hal. 5

56 Senada dengan Peserta ARF lainnya, Indonesia menyampaikan

himbauan agar semua pihak yang bersengketa di Laut Tiongkok

Selatan dapat mengimplementasikan Declaration on the Conduct

of Parties in the South China Sea (DOC) secara penuh dan

efektif, serta mempercepat pembentukan Code of Conduct in the

South China Sea (COC). Digarisbawahi pula pentingnya

penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan prinsip dan

peraturan hukum internasional, penerapan self restraint, serta

tidak melakukan tindakan unilateral yang dapat meningkatkan

ketegangan serta berdampak pada stabilitas dan perdamaian.

1 1 A.I.02 Hal. 5

57 Indonesia menyampaikan tentang pengalaman operasi SAR

dalam pencarian pesawat Air Asia QZ 8501 yang telah dihentikan

pada tanggal 17 Maret 2015. Indonesia menekankan bahwa

lessons-learned dari operasi ini adalah pentingnya kolaborasi di

antara berbagai kementerian/lembaga terkait, termasuk di antara

sipil-militer, serta kerja sama internasional.

1 1 A.I.02 Hal. 7

58 Indonesia juga menyampaikan pandangan bahwa isu Illegal,

Unregulated and Unreported (IUU) Fishing merupakan isu yang

perlu mendapat perhatian bersama negara-negara di kawasan

mengingat kompleksitas dan ancaman yang tidak hanya terkait

sumber daya ekonomi dan perlindungan laut tetapi juga

keamanan maritim. Dengan demikian, perlunya kerjasama erat di

antara negara-negara di kawasan dalam menangani isu ini,

termasuk dengan menerapkan market pressure terhadap pelaku

IUU Fishing.

1 1 A.I.02 Hal. 9

59 Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia tidak mendorong

rencana pembentukan working group EEP karena akan

berimplikasi terhadap banyak aspek baik secara birokrasi maupun

keuangan dalam penyelenggaraannya.

1 1 A.I.03 Hal. 3

60 Pertemuan mencatat usulan Indonesia mengenai pembentukan

Indo-Pacific Treaty sebagai kesepakatan hukum mengikat yang

akan mencegah konflik antara seluruh negara di kawasan melalui

kemitraan yang saling menguntungkan.

1 1 A.I.03 Hal. 2 lampiran

61 Indonesia menyampaikan informasi umum dan perkembangan

EAS Rapid Disaster Response Toolkit, yaitu inisiatif Indonesia

bersama Australia untuk menyusun mekanisme pengelolaan

kebutuhan dan pemahaman bersama mengenai pengaturan di

tingkat nasional untuk pemberian dan penerimaan bantuan

penanggulangan bencana asing.

1 1 A.I.04 Hal. 5-6

62 Terkait inisiatif Singapura mengenai pembentukan Changi

Regional HADR Coordinating Centre (RHCC), Indonesia

mengingatkan bahwa mekanisme RHCC tersebut memiliki

kemiripan dengan AHA Centre . Oleh karena itu, perlu untuk

dibahas pembagian tugas antara AHA Centre dengan RHCC,

dan perlu adanya concept paper untuk memastikan sinergi AHA

Centre dan RHCC.

1 1 A.I.04 Hal. 6-7

63 Indonesia merekomendasikan kepada co-chairs bahwa untuk

menarik lebih banyak peserta ARF terlibat dalam setiap sesi

simulasi, kiranya co-chairs dapat menyediakan logistik utamanya

peralatan yang memadai sehingga dapat meringankan

pergerakan peserta ARF.

1 1 ASEAN Regional Forum Disaster

Relief Exercise (ARF DiREx) 2015

Final Planning Conference (FPC),

Alor Setar, Kedah, Malaysia, 3-5

Februari 2015

A.I.05 Hal. 4

Pertemuan ke-13 Joint Working

Group on the Implementation of

Declaration on the Conduct of

Parties in the South China Sea,

Yangon, Myanmar, 30-31 Maret

2015

7th ASEAN Regional Forum Inter-

Sessional Meeting on Maritime

Security (ARF ISM on MS),

Honolulu, Hawaii, tanggal 30 Maret

– 2 April 2015

9th ASEAN Regional Forum (ARF)

Experts and Eminent Persons

(EEP), Helsinki, Finlandia, 11-13

Maret 2015

14th ARF Inter-Sessional Meeting

on Disaster Relief (ISM on DR),

Tokyo, Jepang, tanggal 12-13

Februari 2015



64 Indonesia menyampaikan bahwa perbedaan definisi antara piracy

dan armed robbery perlu di pahami secara baik karena berkaitan

dengan penerapan rezim hukum yang berbeda. Hal ini terutama

untuk menegaskan bahwa di perairan Indonesia, khususnya di

Selat Malaka, hanya terjadi kasus armed robbery yang

penanganan dan proses hukumnya berada di bawah wewenang

Indonesia dan littoral states terkait.

1 1 ASEAN Regional Forum (ARF)

Seminar on Counter Piracy and

Armed Robbery in Asia, Tokyo,

Jepang, tanggal 3-4 Maret 2015

A.I.06 Hal. 4

65 Terkait dengan ASEAN Community’s Post-2015 Vision, Menlu RI

menyampaikan 4 (empat) elemen yang harus menjadi perhatian

ASEAN kedepannya, yaitu (1) persatuan dan kesatuan ASEAN

menjadi lebih penting dari sebelumnya; (2) perlu adanya upaya

mempersempit kesenjangan antara capaian pada Cetak Biru

Komunitas ASEAN yang dilaporkan setiap tahunnya dengan

kondisi sesungguhnya pada masyarakat ASEAN; (3) pentingnya

masyarakat ASEAN dapat merasakan manfaat langsung dari Visi

Komunitas ASEAN Paska-2015, dan; (4) adanya kebutuhan

mendesak untuk mempersempit kesenjangan pembangunan

(Narrowing Development Gap) antar negara anggota ASEAN.

1 1 ASEAN Foreign Ministers’ Retreat,

Kota Kinabalu, Malaysia, 26-29

Januari 2015

P.I.07 Hal. 3

66 Indonesia menyampaikan prakarsanya mengenai pentingnya

masyarakat ASEAN dapat merasakan manfaat langsung dari Visi

Komunitas ASEAN Paska-2015.

1 1 P.I.07 Hal. 3

67 Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai adanya

kebutuhan mendesak untuk mempersempit kesenjangan

pembangunan (Narrowing Development Gap) antar negara

anggota ASEAN.

1 1 P.I.07 Hal. 3

68 Terkait dengan upaya pembentukan arsitektur keamanan di

kawasan, Indonesia menyampaikan rekomendasi untuk

mendorong upaya penyelarasan proposal-proposal terkait

arsitektur keamanan regional dimaksud, serta mengharapkan

agar hasil-hasil dari ketiga Workshop on Regional Security

Framework dapat ditindaklanjuti.

1 1 P.I.07 Hal. 4

69 Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai urgensi

peningkatan kerja sama ASEAN dalam pemberantasan Illegal,

Unreported, Unregulated (IUU) Fishing.

1 1 P.I.07 Hal. 2

70 Indonesia menyampaikan rekomendasi bahwa ASEAN dapat

secara penuh melaksanakan langkah aksi dari cetak biru pilat

politik dan keamanan melalui implementasi dari Nternational Plan

of Action to Prevent, Deter, and eliminate IUU Fishing.

1 1 P.I.07 Hal. 2

71 Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai urgensi agar

studi independen aplikasi Timor Leste pada pilar politik-keamanan

dan pada pilar sosial budaya dapat segera dilaksanakan.

1 1 P.I.08 Hal. 2

72 Indonesia menyampaikan rekomendasi untuk mengundang Timor

Leste dalam pertemuan atau kegiatan ASEAN yang tidak bersifat

strategis (low key) seperti workshop atau seminar guna

meningkatkan capacity building.

1 1 P.I.08 Hal. 3

73 Indonesia menyampaikan rekomendasinya mengenai perlunya

ASEAN untuk menyelesaikan pending application dan terutama

agar ASEAN dapat segera memroses permintaan Maroko

dimana tidak ada violent objection dari negara anggota ASEAN.

1 1 P.I.08 Hal. 3


timeline bagi penyelesaian konsultasi COC.

1 1 P.I.08 Hal. 3

75 Indonesia menyampaikan rekomendasi agar Protokol SEANWFZ

dapat ditandatangani pada tahun 2015 dalam rangka peringatan

20 tahun penandatanganan Traktat SEANWFZ.

1 1 P.I.08 Hal. 3

76 Indonesia mengusulkan pembentukan Working group guna

membahas isi dan traktat Indo Pacific Treaty sekiranya ide

Indonesia mengenai pembentukan dan central elements dari Indo-

Pacific Treaty dapat disepakati dalam pertemuan tingkat Kepala

Negara/Pemerintahan EAS pada November 2015.

1 1 P.I.08 Hal. 4

77 Indonesia menawarkan penggunaan fasilitas IPSC di Sentul

sebagai Regional Multi-National Training Center khususnya

pelatihan de-mining dalam rangka penyiapan misi PBB.

1 1 K.I.04, Hal. 3

78 Indonesia menyampaikan usulan untuk peningkatan kerjasama

khususnya interoperability di bidang de-mining dalam kegiatan

ADMM-Plus EWG on HMA.

1 1 K.I.04, Hal. 4

ASEAN Foreign Ministers’ Retreat,

Kota Kinabalu, Malaysia, 26-29

Januari 2015

Pertemuan ASEAN Defense

Ministers’ Meeting Plus (ADMM-

Plus) Experts’ Working Group on

Peacekeeping Operations;

Workshop on Strenghten

Cooperation through Exchanging

Capabilities in Humanitarian De-

mining, di Siemreap kamboja

tanggal 25-27 Maret 2015



79 Indonesia menekankan bahwa Bali Concord II dan III penting

untuk dirujuk dalam overarching elemen ts mengingat dokumen

tersebut merupakan dokumen pokok pembentukan masyarakat

ASEAN dan platform global ASEAN pasca 2015

1 1 P.I.09 Hal. 5; P.I.09a; P.I.09b; P.I.09c

80 Indonesia memasukkan kembali elemen mengenai keperluan

untuk mengembangkan suatu arsitektur keamanan regional di visi

khusus APSC

1 1 P.I.09 Hal. 5; P.I.09a; P.I.09b; P.I.09c

81 Indonesia mengusulkan agara ASEAN berkontribusi terhadap

berbagai isu global yang menjadi kepentingan bersama ASEAN

sesuai Bali Concord III dan menjajaki mitra eksternal baru yang

potensial

1 1 P.I.09 Hal. 5; P.I.09a; P.I.09b; P.I.09c

82 Indonesia telah membuat draft Guidelines of Alignment between

AICHR and ASEAN Sectoral Bodies sebagai bentuk paper kerja

sama AICHR dengan badan-badan sektoral ASEAN yang terkait

dengan HAM guna mensinkronkan dan memperkuat kerja

ASEAN dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

1 1 Pertemuan ke-17 ASEAN


Human Rights (AICHR), Kuala

Lumpur, 11-14 Februari 2015

H.I.02, Hal.2; H.I.02a

83 Pada Guidelines of AICHR’s Engagement with Civil Society

Organizations , Indonesia mengusulkan untuk mempertahankan

pasal 16a mengenai pemberian agenda pertemuan AICHR

kepada CSOs sebelum pertemuan dengan AICHR.

1 1 H.I.02, Hal.2; H.I.02a

84 Indonesia mengajukan kegiatan AICHR Dialogue with ASEAN

Community Councils on ASEAN Human Rights Declaration and

Phnom Penh Statement on the Adoption of AHRD

1 1 H.I.02, Hal.3; H.I.02a

85 Indonesia sepakat untuk mengadopsi ASEAN Convention

Against Trafficking in Persons Especially Women and Children

(ACTIP) dan ASEAN Plan of Action against Trafficking in

Persons Especially Women and Children (APA), serta

menyetujui usulan kerangka waktu implementasi APA selama 5

(lima) tahun dengan pertimbangan bahwa isu kejahatan lintas

negara berkembang sangat cepat sehingga perlu ditinjau kembali

setelah lima tahun.

1 1 K.II.02. Hal 8 & 12, K.II.03. Hal 5

86 Indonesia berhasil memasukkan frase “based on the principles of

reciprocity” pada paragraf 2.1.c. dari draft New ASEAN-China

Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of

Non-Traditional Security Issues terkait area kerja sama

pertukaran informasi intelijen yang awalnya ditentang oleh

Malaysia dan Kamboja.

1 1 K.II.02. Hal 6, K.II.04. Hal 2

87 Indonesia mengajukan diri menjadi tuan rumah pelaksanaan

Pertemuan ke-16 SOMTC dan Pertemuan Terkait Lainnya pada

tahun 2016 dan sekaligus sebagai Ketua SOMTC periode 2016-

2017.

1 1 K.II.03. Hal 14

88 Indonesia menggarisbawahi bahwa Indonesia tengah menelaah

penggunaan istilah fighters dalam konteks FF/FTF yang merujuk

pada para jihadis supaya tidak terjadi mispersepsi. Bagi

Indonesia, radikalisme merupakan akar dari terorisme. Oleh

karena itu, penanggulangan masalah terorisme perlu menyentuh

akar permasalahannya, yakni radikalisme, agar tercapai solusi

yang tahan lama. Indonesia juga menekankan pentingnya

kesatuan regional untuk bersama-sama mencegah terbentuknya

dan meluasnya jaringan terorisme yang mengklaim diri sebagai

representasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di ASEAN.

1 1 ASEAN Defence Ministers’

Meeting Plus (ADMM-Plus)

Counter-Terrorism (CT) Operators’

Workshop

K.II.05.Hal 6

89 Indonesia menyampaikan rekomendasi untuk memperluas kerja

sama maritim ASEAN untuk menanggulangi terorisme, kejahatan

lintas negara dan transboundary challenges di wilayah laut,

termasuk illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing ,

smuggling, trafficking in persons, piracy, hijacking and armed

robbery against ships , melalui kegiatan-kegiatan konkret dan

praktis.

1 1 P.II.4.Hal 2

90 Indonesia menyampaikan usulan agar pelaksanaan dari enam

area kerja sama dalam ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus

(ADMM-Plus) Experts’ Working Group (EWGs) , yaitu

humanitarian assistance and disaster relief, peacekeeping

operations, maritime security, military medicine, counter

terrorism dan humanitarian mine action dengan memastikan

sentralitas ASEAN di dalam prosesnya.

1 1 P.II.4.Hal 2

91 Indonesia menyampaikan 2 (dua) paragraf alternatif untuk

dipertimbangkan terkait South East Asia Nuclear Weapon-free

Zone , yakni: 1) agar NWS yang tidak memiliki reservasi dapat

menandatangani Protokol Traktat SEANWFZ terlebih dahulu; dan

2) agar terdapat kerangka waktu yang jelas untuk menyelesaikan

isu reservasi antara negara anggota ASEAN dan NWS.

1 1 P.II.4.Hal 2

92 Indonesia menyampaikan usulan untuk memulai kembali proses

penyusunan Traktat ASEAN mengenai ekstradisi yang telah

terhenti selama beberapa tahun mengingat semakin

meningkatnya kejahatan lintas negara.

1 1 P.II.4.Hal 2

93 Indonesia menekankan kembali pentingnya peningkatan status

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004

(MLAT) untuk menjadi sebuah traktat ASEAN.

1 1 P.II.4.Hal 2

94 Indonesia mengusulkan agar mekanisme ASEAN untuk

mengatasi transboundary challenges hanya dapat dilakukan atas

persetujuan negara-negara yang terkait (consent of the countries

concerned ).

1 1 P.II.4.Hal 2

95 Indonesia merekomendasikan untuk memperkuat kerja sama di

dalam dan antar kawasan terkait upaya untuk menghentikan arus

keluar foreign terrorist fighters .

1 1 P.II.4.Hal 2

1st HLTF on ASEAN Community’s

Post-2015 Vision, Kuala Lumpur,

Malaysia 5-7 Februari 2015

Pertemuan ke-15 ASEAN Senior

Officials’ Meeting on Transnational

Crime (SOMTC) and Its Related

Meetings

3rd High Level Task Force (HLTF)

on ASEAN Community’s Post-

2015 Vision



96 Indonesia menyampaikan pentingnya dilakukan lebih banyak

brainstorming session secara terbuka mengenai isu-isu strategis.

1 1 P.II. 5. Hal 2

97 Indonesia menyampaikan usulan untuk terus menjajaki upaya

penyusunan suatu instrumen yang mengikat secara hukum yang

dapat diterapkan dalam ruang lingkup kawasan yang lebih luas.

1 1 P.II. 5. Hal 2

98 Indonesia menyampaikan rekomendasi agar pembahasan dalam

ASEAN Regional Forum (ARF) dapat dilakukan secara lebih

interaktif.

1 1 P.II. 5. Hal 2

99 Indonesia menyampaikan usulan penguatan kerja sama dengan

Mitra Wicara dan meningkatkan engagement dengan pihak

eksternal lainnya untuk membangun kerja sama yang lebih saling

menguntungkan dengan mempertimbangkan bahwa negara

anggota ASEAN bukan lagi hanya merupakan recipient

countries .

1 1 P.II. 5. Hal 2

100 Indonesia menekankan pentingnya bersikap proaktif dan

menjajaki kemitraan dengan negara atau organisasi internasional

yang baru melalui upaya kaji ulang moratorium Mitra Wicara.

1 1 P.II. 5. Hal 2

101 Indonesia merekomendasikan penjajakan pengembangan kriteria

Mitra Wicara di luar kriteria yang telah ditetapkan dalam

Guidelines for ASEAN’s External Relations untuk merespon

keinginan pihak eksternal yang ingin melakukan engagement

formal dengan ASEAN.

1 1 P.II. 5. Hal 2

102 Indonesia menyampaikan rekomendasi peningkatan kerja sama

antara ASEAN dan organisasi multilateral lainnya dalam isu-isu

global yang menjadi kepentingan bersama.

1 1 P.II. 5. Hal 2

103 Indonesia mengusulkan agar rekomendasi HLTF on

Strengthening the ASEAN Secretariat and Reviewing ASEAN

Organs harus dimasukkan kedalam ketiga Attendant Documents

mengingat rekomendasi tersebut bersifat komprehensif dan

mencakup ketiga pilar.

1 1 P.II.5. Hal 3

104 Indonesia menyampaikan rekomendasi bahwa pendirian

badan/pusat ASEAN di Negara angggota untuk memperkuat

kehadiran ASEAN harus sejalan dengan rekomendasi HLTF on

Strengthening the ASEAN Secretariat and Reviewing ASEAN

Organs yang mengedepankan efektifitas dan efisiensi.

1 1 P.II.5. Hal 3

105 Indonesia menekankan pentingnya promosi mengenai Masyarakat

ASEAN (people-centred, people-oriented ) tidak hanya dilakukan

di tingkat negara ASEAN tapi juga di tingkat internasional

sehingga perlu didorong pendirian pusat kajian mengenai ASEAN

di negara bukan anggota ASEAN.

1 1 P.II.5. Hal 3

106 Perlunya peran yang lebih besar bagi CPR mengingat CPR

merupakan implementing body untuk isu-isu yang bersifat cross-

cutting.

1 1 P.II.5. Hal 4

107 Indonesia menggarisbawai pentingnya penyampaian pesan yang

kuat mengenai melaksanakan APSC AD di tingkat nasional untuk

menunjukkan keseriusan negara anggota ASEAN.

1 1 P.II.5. Hal 4

108 Indonesia mengusulkan penghapusan rujukan spesifik mengenai

sumber dana dari pihak eksternal untuk menghindari kesan

ASEAN tergantung pada pendanaan dari sumber di luar ASEAN.

1 1 P.II.5. Hal 4

109 Indonesia mengusulkan agar pencantuman referensi “and in

accordance to domestic laws, regulations and national policies ”

merupakan sebuah kemunduran dari Visi Masyarakat ASEAN

Pasca 2015.

1 1 P.II.5. Hal 4

110 Indonesia mengusulkan adanya pembentukan ASEAN Common

Visa untuk dapat dipertimbangkan menjadi bagian dari program

aksi Visi Masyarakat ASEAN 2025.

1 1 P.II.6. Hal 2

111 Indonesia mengusulkan formulasi langkah aksi “Promote

effective, efficient, coherence and responsive regulations and

good regulatory”

1 1 P.II.6. Hal 2

112 Indonesia menyampaikan bahwa rumusan terkait penyusunan

policy guidance untuk percepatan penyusunan instrumen hukum

perlindungan hak-hak pekerja migran, khususnya referensi legally

binding instrument di dokumen ASEAN Social Cultural

Community (ASCC) masih sangat lemah dan tidak

mencerminkan komitmen untuk menyusun instrumen hukum

terkait pemajuan dan perlindungan hak-hak pekerja migran.

1 1 P.II.6. Hal 3

113 Indonesia menyampaikan usulan untuk menambah bidang kerja

sama penanggulangan kejahatan lintas batas negara yang

mencakup perdagangan kayu dan hewan dilindungi (combating

ilicit wildlife and timber trafficking )

1 1 P.II.6. Hal 3

114 Indonesia mengusulkan untuk memindahkan sub-tema mengenai

EAS dan APT di bawah bagian C mengenai ASEAN Centrality in

A Dynamic and Outward-Looking Region

1 1 P.II.6. Hal 3

115 Indonesia mengusulkan untuk menempatkan paragraf “and in

accordance with domestic laws, regulations and national policies

of the respective Member States ” dalam draft Kuala Lumpur

Declaration on ASEAN Community Vision 2025 di bagian

preambular.

1 1 P.II.6. Hal 3

116 Indonesia mengusulkan paragraf terkait ASEAN Extradition

Treaty

1 1 P.II.6. Hal 3

117 Indonesia menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah DKI Jakarta telah menyetujui secara legal perluasan

Sekretariat ASEAN, sehingga pada prinsipnyaproses perluasan

tersebutdapat segera dilaksanakan

1 1 P.II.1.1. hal. 2

118 Indonesia menegaskan usulan tentang perlunya roadmap dan

timeline aplikasi keanggotaan Timor Leste di ASEAN dan perlu

adanya capacity building bagi Timor Leste untuk memahami

ASEAN secara keseluruhan.

1 1 P.II.1.1. hal. 3

4th High Level Task Force (HLTF)


2015 Vision

5th High Level Task Force (HLTF)


2015 Vision

Rangkaian Pertemuan Konferensi

Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN



119 Indonesia menyampaikan harapan agar ASEAN dapat

menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait

dengan perampingan Pertemuan ASEAN,

1 1 P.II.1.3. hal. 2

120 Indonesia nyampaikan bahwa penting bagi ASEAN untuk

menunjukkan sentralitasnya dengan meningkatkan kerja sama

dalam hal: Kerja sama maritim, termasuk didalamnya

pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)

Fishing; Penyelesaian sengketa perbatasan ASEAN; Penyusunan

Instrumen hukum sebagai implementasi dari ASEAN Declaration

on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant.

1 1

121 Indonesia menyampaikan rekomendasi pembentukan instrumen

hukum untuk bantuan kekonsuleran di negara ketiga saat situasi

krisis.

1 1

122 Indonesia menegaskan pentingnya upaya untuk memajukan

diplomasi preventif sejalan dengan Rencana Kerja ARF yang

disepakati tahun 2011.

1 1 P.II.1.4. hal. 2

123 Indonesia menekankan pentingnya pembentukan instrumen

hukum bantuan timbale balik dan ekstradisi di ASEAN,

peningkatan kerja sama pertahanan dan militer, penanggulangan

bencana, kontra-terorisme, pemberantasan IUU Fishing , aksesi

Protokol SEANWFZ oleh negara pemilik senjata nuklir dan

pembentukan kawasan bebas narkoba di kawasan.

1 1 P.II.1.4. hal. 2

124 Indonesia menyampaikan perlunya semua pihak untuk menahan

diri demi tercapainya stabilitas dan perdamaian di LTS dan

menyampaikan kesiapannya menjadi honest broker .

1 1 P.II.1.5. hal. 3

125 Agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya,

Indonesia menggarisbawahi pentingnya ASEAN untuk mendorong

penyelesaian permasalahan perbatasan untuk menjaga stabilitas

keamanan

1 1

126 Indonesia merekomendasikan untuk mendorong penguatan kerja

sama maritim melalui berbagai mekanisme ASEAN;

1 1

127 Indonesia menekankan pentingnya mendorong agar ASEAN

dapat mengupayakan perjanjian yang dapat melindungi pekerja

migran beserta keluarganya.

1 1

128 Pada KTT ke-26 Sesi Retreat , Indonesia menekankan tiga hal

utama, yaitu: Perlambatan ekonomi akan mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi, standar kehidupan, dan tingkat

pengangguran. Indonesia mengusulkan untuk terus berbicara

bersama tentang bagaimana bisa memperbaiki berbagai

permasalahan hal ini.

1 1 P.II.1.6. hal. 3

129 Kerja sama internasional penting bagi penanggulangan masalah

bencana, sebagaimana terlihat dari bantuan dari berbagai negara

serta upaya rehabilitasi pasca tsunami Aceh tahun 2004.

Indonesia mengusulkan dibentuknya gugus tugas (task force)

ASEAN untuk bekerja sama menangani bencana, seperti yang

baru terjadi di Nepal.

1 1 P.II.1.6. hal. 3


peningkatan kerjasama ASEAN dalam memerangi terorisme dan

radikalisme, serta mengatasi akar masalahnya. Salah satu upaya

untuk memerangi ideologi radikal adalah dengan perbaikan

kesejahteraan dengan pemerintah yang kuat.

1 1 P.II.1.6. hal. 3

131 Workshop menyambut baik usulan Indonesia terkait dengan

kemungkinan joint cooperation activities di Laut Tiongkok Selatan.

1 1 Seminar-Workshop on the

Implementation of the 2002

ASEAN-China Declaration on the

Conduct of Parties in the South

China Sea

132 Pada Pertemuan ASEAN SOM, Indonesia menyampaikan

rencana penyelenggaraan Regional Workshop on the Treaty of

Amity and Cooperation (TAC) sebaai komitmen Indonesia untuk

mengimplementasikan langkah aksi Cetak Biru APSC A.2.2.i.

pada tanggal 10-11 Agustus 2015

1 1 P.II.3.1. hal. 1-2

133 Indonesia menyampaikan rekomendasi untuk mendorong adanya

terobosan dan kemajuan signifikan dalam penyusunan COC,

mengingat pada tahun 2016 ASEAN dan RRT akan merayakan

20 tahun hubungan kemitraannya.

1 1 P.II.3.1. hal. 3

134 Indonesia menekankan kebutuhan untuk menginstitusionalisasi

East Asia Summit (EAS) yang memerlukan pemahaman

bersama dengan memanfaatkan mekanisme yang ada dan tidak

membentuk mekanisme baru serta tetap menjaga format leaders-

led forum.

1 1 P.II.3.1. hal. 4

135 Pada Pertemuan SEANWFZ ExCom WG, Indonesia

menegaskan perlunya ASEAN untuk membahas outstanding

issues terkait penandatanganan Protokol Traktat SEANWFZ.

1 1 P.II.3.2. hal. 2

136 Indonesia menyampaikan agar memberikan kesempatan kepada

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk menandatangani Protokol

Traktat SEANWFZ terlebih dahulu.

1 1 P.II.3.2. hal. 2

137 Indonesia mendukung resolusi Sidang Majelis Umum PBB

mengenai Traktat SEANWFZ untuk dibahas pada Komite

Pertama Sesi ke-70 dari SMU PBB

1 1 P.II.3.2. hal. 4

138 Indonesia merekomendasikan agar ASEAN memperkuat

komitmen atas Non-Proliferation Treaty (NPT), termasuk tindakan

dan posisi kiranya tidak kontradiktif dengan tujuan NPT. Indonesia

juga menekankan bahwa kewajiban perlucutan senjata nuklir

harus menjadi prioritas dan tidak seharusnya ‘kalah’ oleh isu non-

proliferasi, sebab keduanya saling memperkuat sehingga harus

diraih dan diupayakan secara bersama dan seimbang.

1 1 A.II.02 Hal. 4

139 Indonesia, yang bersama dengan Hungaria saat ini merupakan Co-

President Konferensi Artikel XIV Comprehensive Nuclear-Test-

Ban Treaty (CTBT) untuk periode 2013-2015, menghimbau

negara-negara yang berada dalam Annex II untuk segera

meratifikasi CTBT tanpa saling tunggu. Sejumlah negara a.l.

Korsel, Kanada, Selandia Baru dan Malaysia menyampaikan

dukungan atas himbauan Delri terkait entry into force CTBT.

1 1 A.II.02 Hal. 4

P.II.1.3. hal. 2

P.II.1.5. hal. 3

ASEAN Senior Officials' Meeting

(SOM) dan Working Group for the

Executive Committee of the South

East Asia Nuclear Weapons Free

Zone (SEANWFZ ExCom WG)

Pertemuan 7th ASEAN Regional

Forum Inter-Sessional Meeting on

Non-Proliferation and

Disarmament (7th ARF ISM on

NPD) , Kuala Lumpur, Malaysia, 15-

16 Juni 2015

Rangkaian Pertemuan Konferensi

Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN



140 Indonesia menyampaikan tentang perlunya ARF

mengembangkan cakupan kerja samanya di bidang CTTC

dengan mempertimbangkan dinamika dan kompleksitas praktik

kejahatan dan terorisme, khususnya mengenai perlunya memulai

dialog dan kerja sama dalam memberantas kejahatan TIP.

1 1 Pertemuan 13th ASEAN Regional


Counter-Terrorism and

Transnational Crime (ARF ISM on

CTTC), Nanning, Tiongkok, 13-15

Mei 2015

A.II.03 Hal. 3

141 Indonesia juga menyampaikan pandangan dan keprihatinannya

atas isu Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan penggunaan ICT

untuk tujuan terorisme, termasuk dalam perekrutan ISIS. Dalam

hal ini, Indonesia mengusulkan agar ARF membentuk suatu kerja

sama khusus (task force) jangka panjang untuk penanganan isu

ini.

1 1 Pertemuan 13th ASEAN Regional


Counter-Terrorism and

Transnational Crime (ARF ISM on

CTTC), Nanning, Tiongkok, 13-15

Mei 2015

A.II.03 Hal. 4

142 Indonesia dan Uni Eropa telah mengajukan TIP sebagai area

prioritas tambahan dalam kerja sama ARF di bidang CTTC

dengan Indonesia dan UE sebagai lead countries. Dalam kaitan

ini, Indonesia telah mengajukan draft ruang lingkup kerja sama

ARF di area prioritas tambahan ini untuk dicantumkan ke dalam

ARF Work Plan on CTTC 2015-2017 berikut usulan kegiatan

implementasinya, yaitu ARF Workshop on TIP

1 1 A.II.04 Hal. 5

143 Sehubungan dengan penyusunan ARF Work Plan on Maritime

Security 2015-2017, Indonesia, antara lain, telah mengajukan IUU

Fishing sebagai salah satu isu keamanan maritim yang perlu

mendapat perhatian dan diperkuat kerja samanya di dalam

kerangka ARF. Selain mengajukan ARF Workshop on IUU

Fishing sebagai usulan kegiatan implementasinya, Indonesia juga

telah mengajukan diri sebagai lead countries pilar #1 keamanan

maritim bersama Jepang.

1 1 A.II.04 Hal. 5

144 Dari 18 usulan kegiatan yang akan diselenggarakan di bawah

kerangka kerja sama ARF pada tahun intersesi 2015-2016,

Indonesia telah mengajukan 3 kegiatan di bawah keketuaannya,

yaitu: a. ARF Workshop on IUU Fishing (bersama AS); b. 2nd

ARF Workshop on Mediation, Preventive Diplomacy and Conflict

Prevention (bersama Uni Eropa); dan c. ARF Workshop on TIP

1 1 A.II.04 Hal. 5

145 Indonesia menyampaikan usulan untuk memberlakukan 1 tahun

masa percobaan untuk pengurangan IUU Fishing mengingat

adanya perbedaan pandangan, terutama dari pihak Uni Eropa

yang tidak setuju dalam pembahasan isu tersebut.

1 1 A.II.04 Hal. 6

146 Terkait dengan isu streamlining of the ARF DOD meetings,

mengingat usulan pengurangan Pertemuan ARF telah disetujui,

Indonesia mendorong agar ARF DOD ke depan dapat

mendiskusikan hal-hal yang lebih substantif mengenai berbagai

isu pertahanan dan keamanan di kawasan. Indonesia juga dapat

memfasilitasi information sharing antar ARF DOD dan ADMM

Plus demi terciptanya sinergi dari kedua badan sektoral ini.

1 1 A.II.05 Hal. 4

147 Indonesia menyampaikan pandangannya bahwa pertemuan ARF

ISG on CBM PD sangat bermanfaat untuk mendiskusikan

kegiatan ARF yang sangat banyak dalam satu tahun inter-sesi.

Sekiranya ARF menyepakati pertemuan ARF ISG on CBM PD

dilaksanakan dalam satu tahun, diperlukan mekanisme yang lebih

efektif dan efisien. Pelaksanaan ARF ISG on CBM PD juga harus

dapat memberikan waktu yang cukup untuk konsultasi dengan

focal point dalam negeri untuk isu-isu tertentu guna menanggapi

inisiatif baru ARF. Untuk itu, Indonesia mengusulkan agar ARF

ISG on CBM PD diselenggarakan dalam rentang waktu yang

memadai sebelum pelaksanaan ARF Senior Officials Meeting.

1 1 A.II.06 Hal. 4

148 Indonesia juga merekomendasikan ‘Exchange of Views on

Interational Issues’ untuk dihilangkan dari agenda ARF ISM on

CBM PD mendatang karena alasan efisiensi waktu dan agar

peserta lebih dapat fokus pada tujuan pertemuan.

1 1 A.II.06 Hal. 4

149 Indonesia bersama UE mengusulkan menjadi ketua bersama

penyelenggaraan 2nd ARF Workshop on Mediation, Preventive

Diplomacy and Conflict Prevention

1 1 A.II.06 Hal. 6

150 Indonesia menyampaikan sarannya bahwa seyogyanya latihan

penanggulangan bencana dilaksanakan yang serealistik mungkin,

antara lain dengan menyelenggarakan latihan di negara yang

memang rawan bencana dan menggunakan ancaman bencana

nyata sebagai skenario.

1 1 A.II.07 Hal. 8

151 Indonesia menyampaikan pelatihan untuk self evacuation atau

kesiapan masyarakat dalam merespon bencana juga menjadi

salah satu hal yang penting untuk menjadi elemen dalam latihan.

1 1 A.II.07 Hal. 6

152 Indonesia menambahkan usulan mengenai perlunya Sekretariat

AIPA untuk membuat standard format laporan hasil konsultasi

nasional bagi tiap negara, sehingga memberi kemudahan bagi

Sekretariat dalam mengolah laporan yang masuk

1 1 Pertemuan ke-12 AIPA Fact

Finding Committee (AIFOCOM) to

Combat the Drug Menace , Kuala

Lumpur, Malaysia, 8-10 Juni 2015

A.II.08 Hal. 3

153 Indonesia mengusulkan untuk memasukkan dalam message

Ketua AIPA mengenai kepentingan yang tinggi terhadap

keamanan maritime : Given the significance of maritime security

to ASEAN Member States, it is imperative to enhance the

capacities of the ASEAN Maritime Forum (AMF) and the

Expanded ASEAN

1 1 Pertemuan ASEAN Leaders

Meeting with the Representatives

of ASEAN Inter Parliamentary

Assembly (AIPA) , Kuala Lumpur,

Malaysia, 25 - 27 April 2015

A.II.09 Hal. 3

Pertemuan ASEAN Regional

Forum Senior Officials’ Meeting

(ARF SOM) ,Kuching, Malaysia, 10

Juni 2015


Forum Defence Officials’ Dialogue

(ARF DOD) dan ARF Inter

Sesssional Support Group on

Confidence Building Measures

and Preventive Diplomacy (ARF

ISM on CBM PD) , Tokyo, Jepang,

6-8 Mei 2015


Forum (ARF) Humanitarian

Assistance and Disaster Relief

(HADR) Multi-Year Strategic

Exercise Plan Workshop , Kuala

Lumpur, Malaysia, 9-10 April 2015



154 Indonesia mengusulkan agar AICHR melakukan pendekatan

dengan Governing Council AIPR yang dapat diagendakan pada

rencana pertemuan dengan CPR dimana sebagian besar CPR

adalah anggota Governing Council AIPR .

1 1 H.II.01, Hal.1

155 Indonesia mengusulkan agar AICHR dapat mengagendakan

masalah pelaksanaan rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri

dan Pemimpin ASEAN pada pertemuan antara AICHR dan

ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM) pada bulan Agustus

mendatang.

1 1 H.II.01, Hal.1

156 Indonesia mengusulkan dua kegiatan, yaitu: i) Workshop on the

Implementation of Article 22 of AHRD on Freedom of Religion

and Belief, dan ii) Annual Meeting on Trafficking in Persons.

1 1 H.II.01, Hal.2

157 Indonesia memberikan masukan tertulis atas kerangka Rencana

Kerja Lima Tahun (RKLT) 2016-2020. Masukan Indonesia berupa

5 arah kebijakan (thrust ) AICHR yang diambil dari Cha Am Hua

Hin Declaration on the Inauguration of AICHR. Adapun 5 arah

kebijakan AICHR yaitu: a) Strengthen a forward looking regional

cooperation on human rights; b) AIHCR as vehicle for

progressive Social Development and justice, human dignity and

higher quality of life for ASEAN peoples; c) improve adequate

resource by ASEAN member states d) promoting the

contribution of Stakeholders in the promotion and protection of

human rights in ASEAN through engagement and dialogue; e)

strengthen the mandate and function of the AICHR . Selain untuk

memberikan arah, kegiatan tersebut nantinya juga berguna untuk

mengukur capaian AICHR lima tahun ke depan.

1 1 H.II.01, Hal.2

158 Indonesia juga memasukkan strategic objectives dan

kemungkinan aktivitas yang dapat dijalankan oleh AICHR.

Pembuatan dokumen ini dimaksudkan agar perkembangan

AICHR dapat terlihat dari waktu ke waktu dan AICHR tidak akan

terjebak pada pelaksanaan kegiatan tanpa jelas arahnya kemana.

1 1 H.II.01, Hal.2

159 Indonesia mengusulkan agar dibentuk suatu coordination meeting

antara UNICEF dengan institusi di ASEAN yang akan bekerja

sama dengan UNICEF agar tidak terdapat duplikasi kegiatan.

1 1 H.II.01, Hal.3

160 Wakil Indonesia dalam AICHR menyampaikan rekomendasi agar

ASEAN senantiasa memperkuat mekanisme HAM mengingat

ASEAN merupakan satu-satunya regional di Asia yang memiliki

mekanisme HAM, Selain itu, ASEAN diharapkan selalu berupaya

secara bertahap meningkatkan upaya tersebut walaupun

terdapat perbedaan signifikan dalam politik dan perkembangan

demokrasi di negara anggotanya.

1 1 Human Rights Cities Conference,

Gwangju, Korea Selatan, 15 – 18

Mei 2015

H.II.02, Hal.2

161 Indonesia telah mengajukan pembahasan krisis migran ireguler di

kawasan Asia Tenggara sebagai salah satu agenda pertemuan.

Usulan ini sebelumnya telah diajukan kepada Ketua melalui surat

Nomor 07/06/2015/AICHR-INA tanggal 5 Juni 2015

1 1 Special AICHR Meeting , Brunei

Darussalam, 13-15 Juni 2015

H.II.03, Hal. 1

162 Indonesia menyamapaikan usulan agar adanya paragraf tersendiri

yang memaparkan kegiatan pemajuan dan perlindungan HAM

oleh AICHR dan bersinergi dengan badan sektoral lain.



H.II.03, Hal. 22

163 Indonesia menekankan pentingnya pencantuman contoh negara

anggota yang telah mendedikasikan unit dan pendanaan tersendiri

di tingkat nasional untuk membantu pelaksanaan kerja AICHR

sebagai salah satu rekomendasi bagi negara anggota ASEAN

lain.



H.II.03, Hal. 22

164 Indonesia menggarisbawahi pentingnya pemaparan mengenai

kemungkinan perubahan besar yang mempengaruhi kerja AICHR

mulai tahun 2016, sehubungan dengan pergantian mayoritas

Wakil AICHR pada akhir 2015.



H.II.03, Hal. 22

165 Indonesia menyampaikan rekomendasi pentingnya arah dan

tujuan yang jelas dalam program kerja AICHR tertuang dalam

acuan perkembangan AICHR dalam lima tahun mendatang.

Karena itu Indonesia mengusulkan dimasukkannya thrust dari Cha

Am Hua Hin Declaration on the Intergovernmental Commission on

Human Rights yang diikuti bentuk implementasinya ke dalam

chapeau Program Kerja dimaksud.



H.II.03, Hal. 22

166 Indonesia mengusulkan untuk lebih melibatkan pemangku

kepentingan terkait dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM

dan hak-hak dasar dengan menyelenggarakan dialog tahunan.



H.II.03, Hal. 23

167 Indonesia juga memberi masukan agar AICHR membangun

prosedur jalur komunikasi dengan negara anggota ASEAN

mengenai implementasi AHRD melalui pengisian kuesioner.



H.II.03, Hal. 23

168 Indonesia mengusulkan pelaksanaan studi tematis mengenai

kebebasan memeluk agama dan kepercayaan.



H.II.03, Hal. 24

169 Indonesia mengusulkan dilaksanakannya pertemuan mengenai

Humanitarian Mine Action terkait dengan keterlibatan personel

pada Peace Keeping Operation (PKO) dimana mereka

membutuhkan kemampuan teknik penjinakan ranjau.

1 1 ASEAN Defence Ministers’

Meeting – Plus Experts’ Working

Group on Humanitarian Mine

Action Meeting (ADMM-Plus EWG

on HMA Meeting

K.III.02 hal 4 no. 19

170 Indonesia mengusulkan agar ACGF menjadi suatu forum yang

mengedepankan information sharing dan kerja sama praktis antar

coast guard dan agensi penegak hukum maritim di ASEAN.

1 1 Experts’ Group Meeting (EGM) on

the ASEAN Coast Guard Forum

(ACGF)

K.III.04 Hal 5 No 11 dan Hal 6 No 20

171 Indonesia mengusulkan agar ACMM dapat menyesuaikan tugas

fasilitasi dan fungsi koordinasinya sesuai dengan AADMER dan

SASOP serta dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip

umum yang disepakati dalam pelaksanaan HADR, yakni prinsip

penghormatan terhadap hukum dan budaya negara yang terkena

bencana dan prinsip kemanusiaan.

1 1 7th ASEAN Defence Ministers

Meeting-Plus Experts’ Working

Group on Military Medicine

K.III.05 Hal. 4 No 15 dan Hal 3 No 11

18th Meeting of ASEAN


Human Rights (AICHR),

Sekretariat ASEAN, Jakarta, 6 – 9

Mei 2015



172 Indonesia menyampaikan rekomendasi terkait draft SOP HADR

bahwa sebaiknya SOP dimaksud disusun untuk keperluan FTX

dan dalam kerangka EWG saja dan tidak sebagai dokumen baru

yang akan menduplikasi dokumen-dokumen serupa yang sudah

ada.

1 1 K.III.05 Hal 4 nomor 11

173 Indonesia mengusulkan bahwa operasi HADR dan kegiatan tidak

memberikan imunitas kepada personil yang terlibat dalam operasi

HADR.

1 1 K.III.05 Hal 4 nomor 11

174 Indonesia menyampaikan daftar pencalonan Indonesia di badan-

badan PBB dan organisasi internasional lainnya, serta

mengharapkan dukungan Negara Anggota ASEAN lainnya untuk

pencalonan tersebut.

1 1 Informal ASEAN Ministerial

Meeting (IAMM) and Related

Meeting

K.III.06 Hal. 2 No 3 dan K.III.06a

175 Indonesia mengusulkan agar ASEAN meningkatkan engagement

dengan organisasi regional lainnya seperti Gulf Cooperation

Council (GCC), Economic Cooperation Organization (ECO) serta

menjajaki kerja sama dengan African Union.



Meeting

K.III.06 Hal. 3 No. 8

176 Indonesia menyampaikan usulan untuk menyusun ASEAN

Ministerial Statement on the Occasion of the 70th Anniversary of

the United Nations.



Meeting

K.III.06 Hal. 5 No. 17 dan K.III.06b

177 Indonesia mengusulkan untuk menjajaki pembentukan ASEAN

legal instrument untuk memerangi IUU fishing. Selain itu, untuk

membahas masalah ini, Indonesia akan menyelenggarakan ARF

Workshop on IUU Fishing sebagai program ARF dalam tahun

intersesi 2015-2016.

1 1 ASEAN Regional Forum Inter-

Sessional (ARF) Track 1.5

Symposium on Preventive

Diplomacy

A.III.01, Hal. 3

178 Delri merekomendasikan sinergi yang baik di antara badan

legislatif dan eksekutif dalam mendorong implementasi resolusi-

resolusi tersebut sekaligus mendukung pembentukan Komunitas

ASEAN 2015.

1 1 7th ASEAN Inter-Parliamentary

Assembly (AIPA) Caucus

A.III.02, Hal. 2

179 Indonesia menyampaikan usulan agar Parlemen ASEAN dapat

mendorong harmonisasi peraturan dan perundang-undangan

masing-masing negara dengan tujuan dan visi bersama ASEAN,

termasuk dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Delri

dalam hal ini mengusulkan pengembangan standarisasi pekerja

pariwisata ASEAN sebagai salah satu hal konkrit yang dapat

dipertimbangkan parlemen ASEAN.

1 1 A.III.02, Hal. 3

180 Indonesia mengusulkan agar setiap negara memiliki satu poin

kontak yang akan memudahkan semua negara pengguna cyber

untuk bekerja sama mengatasi tantangan maupun ancaman

cyber.

1 1 ARF Workshop on Cyber Security

Capacity Building

A.III.03, Hal. 2

181 Dalam isu LTS, Indonesia merekomendasikan masing-masing

pihak untuk menahan diri dan memperkuat komitmen terhadap

DOC dan penyelesaian COC, serta mengembangkan potensi

kerja sama praktis.

1 1 Pertemuan Tingkat Menteri 22nd

ASEAN Regional Forum (ARF)

A.III.04, Hal. 2 & 4

182 Dalam isu ekstrimisme, Indonesia menyampaikan usulan dan

kesiapannya untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam

mempromosikan nilai-nilai toleransi, rasa saling pengertian, dan

memajukan dialog antar-umat beragama, termasuk dalam

menahan pergerakan Foreign Terrorist Fighters.

1 1 Pertemuan Tingkat Menteri 22nd


A.III.04, Hal. 2 & 4

183 Indonesia menyampaikan usulan menjadikan Universitas

Pertahanan sebagai sarana melting pot antara siswa sipil dan

militer yang bermanfaat dalam menambah bobot lingkungan dan

pengalaman pendidikan.

1 1 ASEAN Regional Forum Head of

Defense Universities, Colleges,

Institutions Meeting (19th ARF-

HDUCIM)

A.III.05, Hal. 4

184 Indonesia mengusulkan agar ASEAN dan P-5 bersama-sama

segera menyelesaikan outstanding issues terkait SEANWFZ yaitu

terkait isu reservasi/deklarasi yang menghambat

penandatanganan Protokol dari Traktat SEANWFZ oleh P-5.

1 1 ARF Workshop on Promoting a

Nuclear-Weapon-Free Status of

Mongolia

A.III.06, Hal. 4

185 Indonesia menyampaikan usulan terkait isu perlindungan hak-hak

perempuan dan hak pekerja migran, termasuk isu kesetaraan

jender dan pemenuhan hak pekerja migran di negara-negara

tujuan pengiriman buruh migran Indonesia.

1 1 Sidang Umum (SIUM) ke-36

ASEAN Inter-Parliamentary

Assembly (AIPA)

A.III.08, Hal. 4

186 Indonesia menyampaikan rekomendasi kebijakan dan langkah

implementasi untuk penanggulangan bencana (seperti disaster

risk map, disaster database, master plan for tsunami, dan

pembangunan Disaster Relief Training Ground), dan

penanggulangan terorisme (program rehabilitasi, reintegrasi,

program media campaign, dan pembentukan Forum Koordinasi

Pencegahan Terorisme di 28 propinsi)

1 1 ASEAN Regional Forum Workshop

for First Response Support for

Victims of Terrorism and Other

Mass Casualty Events

A.III.09, Hal. 4

187 Terkait draft ASEAN Community Vision 2025 , Indonesia

mengusulkan mengenai pengarus-utamaan gender terkait

implementasi program aksi bidang politik keamanan dengan

penambahan frase “including to promote gender-mainstreaming”

pada paragraf 7.3. Usulan ini masih akan dibahas kembali pada

pertemuan berikutnya di Singapura.

1 1 P.III.10 hal 2

188 Indonesia musulan untuk merujuk kepada Piagam ASEAN dan

Treaty of Amity and Cooperation (TAC) sebagai instrument

penyelesaian sengketa ASEAN, disamping rujukan kepada

hukum internasional.

1 1 P.III.10 hal 4

189 Indonesia mengusulkan penyusunan program aksi yang dapat

menunjang terjadinya sinergi antara ARF dan ADMM Plus

mengingat program prioritasnya mencakup isu yang sama.

1 1 P.III.10 hal 4

190 Indonesia menyampaikan usulannya untuk meningkatkan

keterlibatan negara anggota ASEAN dalam pasukan penjaga

perdamaian PBB, khususnya bagi negara-negara yang telah

berpartisipasi.

1 1 P.III.10 hal 4

191 Indonesia mengusulkan formalisasi hubungan ASEAN dengan

International Atomic Energy Agency (IAEA) serta usulan referensi

baru mengenai kerja sama dengan Organisasi Internasional

terkait lainnya selain IAEA.

1 1 P.III.10 hal 4

6TH ADMM Plus EWG on HADR

6th HLTF on ASEAN Community’s

Post-2015 Vision



192 Indonesia mengusulkan adanya penambahan referensi mengenai

kerja sama untuk mencegah pengembangan senjata CBRN

(Chemical, Biological, Radiology and Nuclear ) dalam upaya

mempertahankan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang

damai dan bebas nuklir serta senjata pemusnah massal lainnya.

1 1 P.III.10 hal 4

193 Indonesia mengusulkan penyebutan proses keanggotaan Timor-

Leste di ASEA, melalui formulasi “Work towards Timor-Leste’s

membership in ASEAN taking into consideration of the process

taken”.

1 1 P.III.10 hal 5

194 Indonesia mengusulkan terkait langkah aksi “Review existing

moratorium on new Dialogue Partners taking into account

strategic geopolitical and geo-economic developments impacting

on our region”.

1 1 P.III.10 hal 5

195 Indonesia menyampaikan masukan terhadap draft FAQs yang

dilengkapi dengan data statistik mengenai kemajuan ASEAN di

berbagai bidang.

1 1 P.III.3. hal 3

196 Indonesia mengusulkan penambahan referensi “gender-sensitive”

dalam draft ASEAN Community Vision 2025

1 1 P.III.3. hal 3

197 Indonesia mengusulkan untuk memasukkan gagasan

pembentukan “ASEAN Common Visa” sebagai salah satu

langkah aksi APSC Attendant Document.

1 1 P.III.3. hal 4

198 Indonesia mengusulkan untuk menggunakan formulasi dari Joint

Communiqué ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM) ke-47

dengan sedikit revisi terkait aplikasi keanggotaan Timor-Leste

pada ASEAN.

1 1 P.III.3. hal 4

199 Indonesia mengusulkan untuk melakukan peninjauan kembali

moratorium penambahan mitra wicara ASEAN.

1 1 P.III.3. hal 4

200 Indonesia merekomendasikan agar seluruh paragraf di bawah

program aksi trans-boundary challenges untuk di-bracket. Hal ini

dilakukan mengingat Singapura mengusulkan untuk memasukkan

isu haze di bawah program aksi mengenai trans-boundary

challenges.

1 1 P.III.3. hal 5

201 Terkait penyusunan legally binding instrument untuk pemajuan

dan perlindungan pekerja migran sebagai tindak lanjut Deklarasi

Cebu, Indonesia mengusulkan formulasi tanpa menyebutkan kata

legally binding yang masih akan dikonsultasikan oleh Malaysia

dan Singapura dengan alasan isu tersebut tidak berada di bawah

kewenangan pilar politik-keamanan.

1 1 P.III.6. hal 3

202 Terkait Traktat Ekstradisi, usulan Indonesia yang hanya

menyebutkan penyusunan Traktat tanpa menyebut ekstradisi

masih belum disepakati Singapura meskipun gagasan ini sudah

disepakati dalam dokumen Bali Concord I. Singapura

mengusulkan penggunaan formulasi seperti disepakati di dalam

Joint Communique AMM Kuala Lumpur.

1 1 P.III.6. hal 3

203 Formulasi aksesi Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone

(SEANWFZ) oleh negara yang memiliki senjata nuklir seperti

diusulkan Indonesia, khususnya nuansa untuk mendorong aksesi

oleh Tiongkok yang sepakat tanpa reservasi belumdisepakati

Singapura. Usulan Indonesia ini dinilai Singapura sebagai upaya

untuk menekan ASEAN, khususnya Singapura untuk menyepakati

aksesi agar tidak dilakukan bersamaan oleh negara P5 yang

mash memiliki reservasi.

1 1 P.III.6. hal 3

204 Indonesia menyampaikan usulan formulasi paragraf terkait

ekstradisi yaitu “Continue the work of ASEAN Law Ministers’

Meeting to enhance cooperation on the issue of extradition”

pada pertemuan ke-9 HLTF. Usulan Indonesia tersebut disetujui

oleh Singapura dan disampaikan melalui surat tertanggal 14

September 2015.

1 1 P.III.7.b hal 3

P.III.7.c

205 Indonesia telah menyampaikan usulan formulasi paragraf terkait

SEANWFZ yaitu: Intensify the ongoing efforts of the State

Parties to the SEANWFZ Treaty and the Nuclear Weapon

States to resolve all outstanding issues in accordance with

the objectives and principles of the SEAWNFZ Treaty

pertaining to the signing and ratifying of the Protocol to that

Treaty at the earliest ” pada pertemuan ke-9 HLTF. Usulan

Indonesia tersebut disetujui oleh Singapura dan disampaikan

melalui surat tertanggal 14 September 2015.

1 1 P.III.7.b hal 3

P.III.7.c

206 Indonesia mengusulkan agar pernyataan RRT bahwa perundingan

COC telah memasuki next phase of consultations dibarengi

dengan adanya timeline pembahasan COC yang jelas.

1 1 P.III.4. hal 2

207 Indonesia menyampaikan rekomendasi dilakukannya self-

restraint di kalangan negara-negara claimant di LTS untuk

mencapai implementasi DOC secara penuh dan efektif sesuai

pasal 5 DOC.

1 1 P.III.4. hal 3

208 Terkait early harvest measures , utamanya operasionalisasi

Hotlines Communication between ASEAN and China Foreign

Ministries in Response to Emergencies at Sea , Indonesia

mengusulkan agar segera diselesaikan.

1 1 P.III.4. hal 4

209 Indonesia merekomendasikan agar ASEAN-RRT fokus pada isu

utama, yaitu penyelesaian COC. Usulan-usulan RRT terkait

dengan kluster dan working toward the COC tidak menyentuh

masalah utama dan dapat memperlambat proses penyelesaian

COC.

1 1 P.III.4. hal 5

210 Dalam coordination meeting, Indonesia menyampaikan bahwa

dalam upaya menghindari pembahasan mengalami jalan buntu,

perlunya penyusunan draft struktur dan elemen COC dilakukan

bersama-sama dengan RRT sejak awal serta pentingnya

pembahasan timeline pembentukan COC bersama dengan RRT

1 1 P.III.1. hal 2

211 Indonesia mengusulkan agar penyelesaian commonalities

dipercepat sehingga JWG on DOC dapat fokus kepada

pembahasan struktur dan elemen COC pada pertemuan

berikutnya.

1 1 P.III.1. hal 2 dan 3


Post-2015 Vision


Post-2015 Vision

9th Senior Officials’ Meeting on

the Implementation of the

Declaration on the Conduct of

Parties in the South China Sea

(9th SOM on DOC)

14th ASEAN-China Joint Working


the Declaration on the Conduct of


(14th JWG on DOC)


Post-2015 Vision


Post-2015 Vision



212 Indonesia menyampaikan usulan agar kerjasama teknis terkait

SAR dibahas oleh Senior Transport Officials Meeting (STOM)

dan ASEAN Transport SAR Forum (ATSF) mengingat kedua

mekanisme tersebut yang memiliki kompetensi dalam bidang

SAR dimaksud.

1 1 P.III.1. hal 4

213 Indonesia mengusulkan agar Eminent Person Expert Group

(EPEG) dapat memberikan non-binding recommendation kepada

JWG dan SOM on DOC terkait COC maupun kerja sama praktis.

Selain itu, agar EPEG akan melakukan pekerjaannya

berdasarkan permintaan dari SOM on DOC atas rekomendasi

dari JWG on DOC.

1 1 P.III.1. hal 2

214 Indonesia melalui paparan Duta Besar Ngurah Swajaya

merekomendasikan adanya penyelenggaraan pertemuan rutin

antar High Contracting Parties (Conference of High Contracting

Parties) sebagaimana tertuang dalam Bab 3 TAC.

1 1 P.III.8.hal 3

215 Indonesia melalui paparan Duta Besar Rahmat Pramono

menyampaikan kembali usulan Indonesia mengenai “EAS Treaty

of Friendship and Cooperation yang didasarkan pada prinsip-

prinsip TAC dan Bali Principles. Traktat ini ditujukan untuk

menghubungkan dan mengikat kerja sama antar negara Mitra

Wicara yang saat ini belum terikat oleh TAC.

1 1 P.III.8. hal 4

216 Indonesia mengusulkan penyusunan ASEAN Foreign Ministers’

Statement on the Promotion and Protection of the Rights of

Migrant Workers sebagai strategic guidance untuk melanjutkan

kerja ACMW menyelesaikan instrumen hukum tersebut.

1 1 P.III.5.a. Hal 2

217 Indonesia mengusulkan concept paper mengenai keuntungan

bagi ASEAN apabila RRT menandatangani Protokol dari Traktat

SEANWFZ terlebih dahulu.

1 1 P.III.5.c. Hal 2

218 Indonesia mengusulkan draft paragraf mengenai penyelesaian

pending issues yang sesuai dengan maksud dan tujuan Traktat

SEANWFZ

1 1 P.III.5.e. Hal 2

219 Indonesia mengusulkan agar negara anggota ASEAN

mengundang Timor-Leste dalam kegiatan yang bersifat teknis dan

untuk meningkatkan capacity building Timor-Leste.

1 1 P.III.5.F. Hal 3

220 Indonesia merekomendasikan agar review TOR AICHR lebih baik

didasarkan pada rekomendasi yang diberikan AICHR kepada

AMM bulan Oktober 2014 karena draft tersebut telah dibahas oleh

AICHR yang juga adalah perwakilan negara. Namun demikian,

Review TOR AICHR hanya salah satu cara untuk memperkuat

peran AICHR. Bagi Indonesia, AICHR tetap harus membahas dan

memberikan masukan atas permasalahan HAM di kawasan. Hal

ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan mandat dalam TOR

AICHR secara lebih progresif.

1 1 Dialogue between the ASEAN and

Civil Society Organisations on the

Development of a Regional

Human Rights Mechanisms ,

Bangkok, 19 - 20 Agustus 2015

H.III.05, Hal 7

221 Indonesia mengusulkan agar proses pemilihan Wakil Indonesia

untuk AICHR dapat dijadikan best practice bagi negara lain

1 1

222 Indonesia merekomendasikan agar AICHR memberi perhatian

lebih pada isu buruh migran dan mencegah perdagangan manusia

dengan mengadvokasi instrumen perlindungan buruh migran

kepada negara yang belum meratifikasi

1 1 H.III.01, Hal 2

223 Indonesia menyampaikan usulan agar AICHR perlu

mengadvokasi ASEAN Regional Plan of Actions on Violence

against Children agar dapat diimplementasikan di tingkat nasional

1 1 H.III.01, Hal 2

224 Menlu RI mengusulkan kepada Sekretariat ASEAN dan CPR

untuk dapat mewujudkan pembentukan Human Rights Division

seperti yang diusulkan oleh AICHR.

1 1 H.III.03b, Hal 2

225 Menlu RI menyampaikan usulan untuk memperkuat mandat

AICHR, serta menggarisbawahi pentingnya mandat perlindungan

untuk terus diperkuat. Terkait hal tersebut, Menlu RI mengusulkan

agar rekomendasi AICHR dapat diinkorporasi oleh AICHR ke

dalam TOR AICHR yang saat ini berlaku.

1 1 H.III.03b, Hal 3

226 Pada agenda pembahasan Program Kerja Dua Tahunan ASEAN

Network for Witness and Victim Protection , Indonesia

mengajukan usulan 3 (tiga) kegiatan pelatihan bagi para pejabat

badan perlindungan saksi dan korban di ASEAN dan

pembangunan standar perlindungan saksi dan korban di ASEAN.

1 1 Inaugural Meeting of the ASEAN

Network for Witness and Victim

Protection, Yogyakarta, 24 – 26

Agustus 2015

H.III.06, Hal 2

227 Indonesia mengusulkan agar Sekretariat memasukan

pembahasan mengenai hasil dari Emergency ASEAN Ministerial

Meeting on Transnational Crimes (EAMMTC ), khususnya tentang

rekomendasi EAMMTC untuk badan sektoral ASEAN terkait

pembentukan Task Force khusus untuk membahas isu irregular

migration.

1 1 H.III.09, hal 2

228 Indonesia mengusulkan agar AICHR dan badan sektoral ASEAN

dapat bertemu terlebih dahulu untuk membahas kemungkinan

posisi yang sama dalam Dialog HAM antara ASEAN dan EU.

1 1 H.III.09, hal 2

Drafting Committee of the SOM/

ASEAN Senior Officials'

Meeting/Executive Committee of

the South East Asia Nuclear

Weapons Free Zone

(SEANWFZ)/SEANWFZ

Commission/ 48th ASEAN Foreign

Ministers' Meeting

Konsultasi Nasional AICHR,

Jakarta, 9 Juli 2015

Special Meeting AICHR , Kuala

Lumpur, 2-5 Agustus 2015

Special Meeting of AICHR,

Manila, 16 - 17 September 2015

14th ASEAN-China Joint Working




(14th JWG on DOC)

Regional Workshop on the Treaty

of Amity and Cooperation



229 Wakil Indonesia menyampaikan usulan Concept Paper Thematic

Study on the Right to Life.

1 1 H.III.09, hal 4

230 Indonesia menyampaikan Concept Paper on the Juvenile Justice

in ASEAN.

1 1 H.III.09, hal 4

231 Indonesia selaku anggota tim Screening Panel akreditasi CSO

pada AICHR mengusulkan untuk menetapkan kerangka waktu

sebagai informasi kepada CSO terkait kapan Screening Panel

akan melakukan pertemuan.

1 1 H.III.09, hal 5

232 Indonesia mengusulkan untuk menggabungkan rujukan mengenai

ASEAN Declaration on Combating Transnational Crime tahun

1997 dan ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime

tahun 1999 pada paragraf pembukaan Declaration on

Transnational Crime.

1 1 K.IV.01 hal 4 no. 6

233 Indonesia mengusulkan untuk meningkatan Mutual Legal

Assistance Treaty menjadi Traktat ASEAN dan mengesahkan

kejahatan penyelundupan manusia sebagai salah satu area kerja

sama di bawah SOMTC/AMMTC

1 1 K.IV.01 hal 4 no. 6

234 Terkait dengan pembahasan isu-isu keamanan maritim non-

tradisional, Indonesia telah mengusulkan untuk memajukan isu

IUU Fishing.

1 1 K.IV.01 hal 6 no. 12e & hal 7 no. 16ii

235 Indonesia mengusulkan proyek Comparative Research on Muslim

Youth’s Social Identity and Their Attitude on Caliphate dalam

Japan ASEAN Integration Fund (“JAIF”)

1 1 K.IV.01 hal 8 no.1 9

236 Indonesia mengusulkan untuk meningkatkan dukungan terhadap

peningkatan kapasitas aparat penegak hukum maupun sarana

dan prasarana dalam menanggulangi kejahatan dunia maya

dalam ker ja sama ASEAN – Jepang di bidang pemberantasan

kejahatan dunia maya (cybercrime),

1 1 K.IV.01 hal 8 no. 19

237 Indonesia menyampaikan usulan untuk melaksanakan patroli

terkoordinasi (Joint Patrol) dengan tujuan damai, dengan tetap

mengedepankan spirit ASEAN.

1 1 K.IV.02 hal 3 no. 6

238 Indonesia menyampaikan rekomendasi penyelesaian masalah-

masalah ASEAN secara internal untuk menghindari masuknya

kepentingan negara-negara lain di luar ASEAN yang mungkin

justru akan memperkeruh suasana.

1 1 K.IV.02 hal 3 & 4 no. 6

239 Indonesia menyampaikan usulan upaya bersama ASEAN dalam

menangani kejahatan di laut seperti illegal fishing termasuk upaya

dalam menjaga stabilitas perairan

1 1 K.IV.02 hal 4 no. 6

240 Indonesia menyampaikan usulan untuk berbagi pengalaman

terkait penanganan bencana alam, khususnya dalam aspek

sinergi militer dan sipil, seperti dalam penanganan bencana

tsunami 2004.

1 1 K.IV.02 hal 4 no. 6

241 Indonesia mengusulkan peningkatan peran penting AHA Center

sebagai pusat koordinasi penanganan bencana alam di ASEAN.

1 1 K.IV.02 hal 4 no. 6

242 Terkait ISIS, Indonesia menyampaikan usulan upaya-upaya

bersama dalam pencegahan dan penanganan terorisme seperti

melalui pertukaran informasi/intelijen, penegakan hukum, dialog

sosial dan perlindungan kegiatan di perbatasan, sehingga tidak

akan memberikan celah bagi ISIS untuk berkembang di

Indonesia.

1 1 K.IV.02 hal 4 no. 6

243 Indonesia mengusulkan untuk melakukan joint patrol untuk tujuan

perdamaian di LCS (antara ASEAN dan China) dengan pilihan

tema HADR atau search and rescue.

1 1 K.IV.02 hal 7 no. 14

244 Indonesia mengusulkan agar dalam isu LCS masing-masing pihak

dapat memperkecil perbedaan dan memperbesar persamaan

karena hasil positif dari pertemuan ini bukan hanya berdampak

rakyat di sekitar LCS tapi juga bagi dunia

1 1 K.IV.02 hal 7 no. 14

245 Indonesia mengusulkan agar ACMM dapat menyesuaikan tugas

fasilitasi dan fungsi koordinasinya sesuai dengan AADMER dan

SASOP dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip

umum yang disepakati dalam pelaksanaan HADR, yakni prinsip

penghormatan terhadap hukum dan budaya negara yang terkena

bencana dan prinsip kemanusiaan.

1 1 7th ASEAN Defence Ministers

Meeting-Plus Experts’ Working

Group on Military Medicine

(Vladivostok)

K.IV.05 hal 3 no. 11 & hal 4 no 15

246 Indonesia menyampaikan usulan pendirian Cooperation on Cyber

Incident Response Teams (C-CIRTs), dimulai dalam kerangka

internal ASEAN ataupun dengan mitra wicaranya. Jika pendirian

kerjasama ini menunjukkan hasil yang siginifikan, dapat

diupayakan untuk ditingkatkan menjadi level ARF.

1 1 A.IV.01, Hal. 5

247 Indonesia menggusulkan pertemuan merujuk kembali ARF Work

Plan on ICTs yang memandatkan untuk membentuk open ended

study group on CBMs . Study group ini diharapkan dapat

mengembangkan proses dan prosedur sharing informatio n di

antara point of contact negara Peserta ARF untuk mencegah

krisis ICT. Rusia turut mendukung pembentukan segera study

group tersebut.

1 1 A.IV.01, Hal. 5

248Indonesia mengusulkan peningkatan MLAT menjadi Treaty

ASEAN sebagai pelaksanaan mandat APSC Blueprint. Selain itu,

juga disampaikan bahwa peningkatan MLAT akan berdampak

pada dapat diterapkannya ASEAN Dispute Settlement

Mechanism dan terbentuknya mekanisme pelaporan badan

sektoral MLAT kepada suatu Ministerial Sectoral Bodies.

1 1 H.IV.01 Hal 3

249

Indonesia menyampaikan usulan proposal “Establishment of a

Working Group to Study the Legal Instrument on the Protection

of Migrant Workers ” sebagai agenda tetap ASLOM untuk

menanggapi proposal Singapura mengenai kabuut asap.

1 1 H.IV.01 Hal 5

250

Indonesia mengusulkan pembentukan suatu instrumen hukum

ekstradisi yang mengikat berdasarkan: (i) alasan politis bahwa

mandat untuk memiliki instrumen hukum ekstradisi yang mengikat

telah dimuat dalam 1976 Declaration of ASEAN Concord Plan

dan Vientianne Action Programme serta (ii) alasan teknis bahwa

model law tidak akan memberikan manfaat banyak bagi

perkembangan di kawasan.

1 1 H.IV.01 Hal 3

Special Meeting of AICHR,

Manila, 16 - 17 September 2015

Pertemuan 10th ASEAN Ministerial

Meeting on Transnational Crime

(AMMTC) and Its Related Meetings

Pertemuan ADMM Retreat & 3rd

ADMM-Plus


Seminar on Operationalizing

Cyber Confidence-Building

Measures in the ARF , Singapura,

21-22 Oktober 2015

ASEAN Senior Law Offcials Meeting

(ASLOM) ke-16 dan ASEAN Law

Ministers Meeting (ALAWMM) ke-9,

Bali, 18 - 22 Oktober 2015



251 Indonesia menyampaikan usulan perbaikan concept paper on

Thematic Study of Juvenile Justice System di ASEAN dengan

menekankan studi pada upaya negara anggota ASEAN

memperbaiki Juvenile Justice System serta pengembangan

regional guidelines on juvenile justice yang dapat dirujuk oleh

negara anggota ASEAN

1 1 H.IV.02 Hal 2

252

Indonesia mengusulkan agar AICHR dapat mengakreditasi semua

CSO yang telah mendaftar dan tidak melanggar Guidelines.

Walaupun ada beberapa CSO yang kritis terhadap negara,

Indonesia meyakini bahwa kritik CSO harus dilihat sebagai suatu

motiviasi bagi AICHR. Oleh karena itu, Indonesia tidak

mendukung penolakan AICHR untuk International Commission of

Jurist (ICJ). Indonesia menyatakan lebih baik memberikan waktu

sambil melihat engagement yang dibangun oleh ICJ dengan

AICHR setahun kedepan.

1 1 H.IV.02 Hal 5

253

Indonesia mengusulkan agar Laporan Tahunan AICHR dapat

dibuka kepada publik melalui laman AICHR. Hal ini mengingat

bahwa badan HAM dimanapun perlu untuk memberikan

transaparansi kerja kepada publik untuk menjaga kredibilitas

1 1 H.IV.02 Hal 2

254 Indonesia menyampaikan usulan agar pertemuan dapat

memberikan masukan terkait kegiatan dan pertemuan ASEAN

yang dapat dihadiri oleh Timor Leste sebagai bentuk peningkatan

kapasitas.

1 1 P.IV.2.b Hal 4 Poin 17

255 Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai streamlining

ASEAN Meetings dalam penyusunan Joint Proposal Non-paper

Streamlining of ASEAN Meetings yang disusun bersama dengan

Singapura.

1 1 P.IV.2.b Hal 3 Poin 13, 14 dan 15

256 Dalam mendorong perkembangan terkait penandatanganan dan

ratifikasi Nuclear Weapon State terhadap Protokol Traktat

SEANWFZ, Indonesia merekomendasikan untuk melaksanakan

pertemuan untuk dapat belajar dari Kawasan Bebas Senjata

Nuklir lainnya seperti Traktat Raratonga.

1 1 P.IV.2.b Hal 4 Poin 18, 19, dan 20

257 Dalam pertemuan drafting commission, Indonesia

menyampaikan usulan terkait deklarasi ASEAN yang mencakup:

(a) rujukan kepada Piagam ASEAN secara keseluruhan, (b)

rujukan mengenai the Treaty of Amity and Cooperation (TAC), (c)

unsur “outward-looking” , dan (d) unsur yang merujuk pada

kesinambungan proses pembentukan Masyarakat ASEAN pasca

2015.

1 1 P.IV.2.d Hal 2 Poin 4 dan 5

258 Sebagai tindak lanjut dari dimulainya pembahasan mengenai

elemen COC, Indonesia mengusulkan agar negara-negara

ASEAN dan RRT menyepakati Elements of the Possible Outline

of a COC yang telah diformulasikan sebelumnya di dalam

pertemuan JWG.

1 1 P.IV.3.a Hal 4 Poin 10

259Indonesia menyampaikan usulan untuk menyusun suatu roadmap

atau workplan yang spesifik dalam konteks konsultasi COC.

Pertemuan menyambut baik usulan ini dan menyepakati dua hal,

yakni menambah waktu penyelenggaraan JWG menjadi 2 hari

dengan menambah sesi drafting , serta menambah frekuensi

pertemuan JWG dan SOM on DOC pada tahun 2016.

1 1 P.IV.3.a Hal 4 Poin 12 dan 15

260 Menuju ASEAN 2025, Indonesia menyampaikan usulan agar

ASEAN tetap menjaga kesatuan dan sentralitas, menjadi

organisasi yang lentur dan efisien melalui efisiensi pertemuan, dan

memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah dunia.

1 1 P.IV.9.a Hal 3 Poin 4g

261 Sebagai upaya menjadi problem solver, Indonesia

menyampaikan rekomendasi agar ASEAN dapat mendorong: (1)

Perlunya penguatan kerja sama regional dan internasional dalam

memerangi terorisme dan radikalisme, serta mengatasi akar

masalahnya. Salah satunya dengan memanfaatkan adanya

ASEAN Convention on Counter Terrorism secara optimal, dan (2)

Pembentukan mekanisme regional ASEAN sebagai solusi

penanganan masalah kemanusiaan akibat irregular migrants, baik

untuk menangani akar permasalahan maupun faktor penyebab

lainnya.

1 1 P.IV.9.e Hal 3

262Indonesia menyampaikan usulan agar negara-negara ASEAN

menjaga dan memastikan Laut Tiongkok Selatan (LTS) sebagai

wilayah yang damai dan stabil, serta tidak dijadikan wilayah

perebutan kekuasaan oleh kekuatan-kekuatan besar.


263 Indonesia menyampaikan usulan formulasi paragraf asap lintas

batas dalam Chairman’s Statement of the 27th

ASEAN Summit


264 Indonesia menyampaikan usulan terkait isu-isu irregular

movement of persons, ASEAN Maritime Forum (AMF),

penanggulangan terorisme, mainstream prinsip-prinsip hak asasi

manusia dalam ketiga pilar ASEAN, dan kemungkinan untuk

membentuk suatu ASEAN Extradition Treaty yang mengikat

secara hukum untuk dimasukan dalam Chairman’s Statement.

1 1 P.IV.9.f Hal 6 Poin 21, Hal 7 Poin 25, Hal 8

Poin 27 dan 28

P.IV.9.g

KTT ASEAN ke-27 dan KTT terkait

lainnya, Kuala Lumpur, 18-23

November 2015

19th ASEAN Intergovernmental

Commission on Human Rights

(AICHR) Meeting, Kuala Lumpur,

27 -29 November 2015

ASEAN Senior Officials Meeting

(SOM), Joint Preparatory Meeting

(JPM) KTT ke-27 ASEAN,

Pertemuan ASEAN Coordinating

Council Working Group ke-6, dan

Drafting Commission of 2015

Kuala Lumpur Declaration on the

Establishment of the ASEAN

Community, Kuala Lumpur,

Malaysia, 6-9 Oktober 2015

Pertemuan ke-15 ASEAN-China

Joint Working Group (JWG) /

Pertemuan ke-10 Senior Officials’

Meeting on the Implementation of



(SOM on DOC), Chendu, RRT, 18-

21 Oktober 2015



265 Indonesia menyampaikan usulan anggaran sekretariat AIPR

sebesar USD 289,547 per tahun, dan Indonesia berkomitmen

untuk mmenanggung 50 persen dari jumlah anggaran tersebut

selama 3 tahun pertama, sementara 50 persen sisa kontribusi

ditanggung oleh negara anggota ASEAN lainnya secara equal

(pro-rata).

1 1 P.IV.10 Hal 2 Poin 7 dan 8

266 Dalam agenda pembahasan Roles of Procedures dari AB AIPR,

Indonesia mengusulkan adanya penguatan peran Advisory Board

yang lebih substantif dan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan

penelitian, contohnya melalui pemberian masukan sesuai dengan

elemen-elemen dalam ToR pada poin 4.2.

1 1 P.IV.10 Hal 2 Poin 15

267 Indonesia menyampaikan rekomendasi peningkatan gerakan

moderat global serta peningkatan peran pemangku kepentingan

lainnya terkait isu violent extremism dalam rangka menyelesaikan

akar permasalahan kekerasan radikal.

1 1 P.IV.11 Hal 1 Poin2

268 Indonesia menyampaikan rekomendasi kebijakan terkait formulasi

strategi nasional dalam menangani Islamophobia, penguatan

penegakan hukum, peningkatan koordinasi dan sinergi antar

seluruh program deradikalisasi, penyelenggaraan interfaith

dialogues, serta peningkatan mekanisme pemantauan, intervensi,

dan program pemberdayaan untuk meminimalisir dampak aksi-

aksi radikalisasi dan menanggulangi terorisme.

1 1 P.IV.11 Hal 1 Poin 3

269 Indonesia berhasil menyampaikan keberatannya atas proposal ASEAN-

US Joint Statement on Shared Principles for International Investment

dan tidak dapat melanjutkan pembahasan

1 1 Report of 65th CCI Pertemuan 65th Coordinating

Committee on Investment (CCI) pada

20—21 Januari 2015 di Kuala Lumpur,

Malaysia

Report of 65th CCI, halaman 4, poin 6.2.2 nomor

23

270 Indonesia dan negara ASEAN sepakat untuk mengganti penamaan

ASEAN-Australia Plan of Action dari Comprehensive Partnership

menjadi Strategic Partnership, guna menyamakan nomenklatur sesuai

dengan dokumen Joint ASEAN-Australia Leader Statement on the 40th

Anniversary of ASEAN-Australia Dialogue Relations, yang telah

diadopsi pada bulan Desember 2014 di Nay Pyi Taw.

1 Brafaks Laporan

Pertemuan ke-27

ASEAN-Australia

Forum

Pertemuan 27th ASEAN-Australia

Forum telah dilaksanakan di Manila,

Filipina, pada tanggal 25-26 Maret

2015

Brafaks Laporan Pertemuan ke-27 ASEAN-

Australia Forum halaman 7 Paragraf 1

271 Indonesia menyampaikan keberatannya untuk meneruskan usulan

Malaysia untuk menerapkan WTO Trade Facilitation Agreement 1 1 SOD SEOM 1/46 The First Meeting of The ASEAN

Senior Economic Officials for the Forty-

Six ASEAN Economic Ministers

Meeting (SEOM 1/46) and Related

Meetings tanggal 17-24 Januari 2015,

di Kuala Lumpur, Malaysia

Summary of Discussion (SOD) SEOM 1/46

Halaman ke-7 Paragraf ke-25

272 Terkait dengan Joint Statement, Indonesia berhasil menuangkan

kepentingan Nasional pada Paragraf ke-8, dan menghilangkan istilah-

istilah WTO terkait dengan fasilitasi perdagangan dan hambatan teknis

perdagangan

1 1 Pertemuan 9th IMT-GT

SummitSpecial Senior Officials

Preparatory Meeting dan 11th BIMP-

EAGA Summit Special Senior official

Meeting Preparatory Meeting, 22-24

Maret 2015 di Langkawi, Malaysia

273 ASEAN dan Australia menekankan pentingnya integrasi ekonomi,

mendorong penyelesaian negosiasi RCEP pada akhir tahun 2015 dan

komitmen kedua pihak pada kerja sama AANZFTA

1 1 Lap Delri Pertemuan

ke-27 ASEAN-

Australia Forum

Pertemuan ke-27 ASEAN-Australia

Forum, Manila, 25-26 Maret 2015

Lap Delri Pertemuan ke-27 ASEAN-Australia

Forum Halaman 5 No. 17 perihal kerja sama

bidang Ekonomi

274 Memasukan isu pajak pada pasal work programme di perjanjian

investasi 1 1 SOD 18th ASEAN-

Japan

Comprehensive

Economic Partnership

Sub Committee on

Investment (AJCEP

SCI)

18th ASEAN-Japan Comprehensive

Economic Partnership Sub Committee

on Investment (AJCEP SCI)

SOD AJCEP SCI 18th halaman 2, agenda item

3, paragraf 7(d)

275 Pertemuan telah mencatat ASEAN's counter proposal mengenai

penurunan tariff dalam perdagangan barang bagi ASEAN . Pertemuan

telah menerima reservasi Indonesia pada usulan modalitas penurunan

tariff dalam perdagangan barang bagi ASEAN 6.

1 1 SOD dan Laporan

Delri Pertemuan ke-3

ASEAN Hong Kong,

China Trade

Negotiation

Committee (AHKTNC)

Hong

Halaman 1 Paragraf 5 dalam SOD dan Halaman

2 Para 7 dalam Laporan Delri

276 Hong Kong menerima ASEAN's proposed text for the ECOTECTH

Chapter dan akan memberikan tanggapannya setelah melakukan

internal konsultasi

1 1 Halaman 2 Paragraf 15 dalam SOD dan halaman

3 Paragraf 12 dalam Laporan Delri

277 Pertemuan mencatat hasil dari Workshop on "Sharing of Best

Experience and Knowledge on Policy Making Process in Optimising the

Negotiation and Implementation of RCEP for SME" telah terlaksana

pada tanggal 8 Februari 2015

1 1 SOD dan Laporan

Delri RCEP TNC

Pertemuan ke-7 Regional

Comprehensive Economic Partnership

(RCEP) Bangkok, Thailand, tanggal 4-

13 Februari 2015

Halaman 6 Paragraf 29 dalam SOD RCEP TNC

dan Halaman 3 Paragraf 3 huruf m dalam laporan

Delri

278 Pertemuan menyepakati untuk melakukan penyesuaian terhadap draft

ASEAN Community Vision 2025 dan membuat rumusan yang lebih

ringkas, padat, berpandangan ke depan dan strategis. Bahasa yang

dipergunakan juga harus jelas, progresif dan tidak memuat repetisi

antara bagian overarching dengan karakteristik masing-masing pilar.

Draft Vision harus berupa living document yang dapat diperbarui dan

konsisten dengan esensi ketiga pilar. Selain itu, pertemuan juga

sepakat bahwa action lines harus mencerminkan elemen-elemen yang

ada di dalam Vision dan memilik added value. Selanjutnya pertemuan

juga setuju untuk melakukan penyesuaian pada bagian characteristics

Pilar Polkam yang sejalan dengan proses penyusunan bagian

characteristics Pilar Ekonomi oleh HLTF EI WG yang telah

menghasilkan rumusan yang lebih padat, singkat dan umum.

1 1 SOD Pertemuan

Kedua HLTF on

ASEAN Community's

Post 2015 Vision,

Bangkok, Maret 2015

Pertemuan Kedua HLTF on ASEAN

Community's Post 2015 Vision,

Bangkok, Maret 2015

Paragraf 5 halaman 2 SOD Pertemuan Kedua

HLTF on ASEAN Community's Post 2015 Vision

279 Pertemuan menyepakati hasil Mid Term Review atas Implementation

Blueprint 2012-2016 yang dilakukan oleh ADB. Pertemuan juga

sepakat untuk meneruskan dan menindaklanjuti hasil laporan/update

dari masing-masing working group atas implementasi proyek-proyek

yang ada.

1 1 Report of the Meeting

dan Laporan

Delri/Memorandum

Pertemuan IMT-GT Strategic Planning

Meeting (SPM), Jakarta, Maret 2015

Paragraf 2 halaman 1 Report of the Meeting

Pertemuan IMT-GT Strategic Planning Meeting

(SPM)

Pertemuan ke-3 ASEAN Hong Kong,

China Trade Negotiation Committee

(AHKTNC) Hong Kong, RRT 10-12

Maret 2015

Pertemuan 5th Meeting of the

Governing Council (GC) of the


Reconciliation (AIPR) dan 3rd

Meeting of the Advisory Board of

the AIPR, Yogyakarta, 26

November 2015

AIPR Symposium on

Repercussion of Violent

Extremism Towards Moderates,

Yogyakarta, 27-28 November

2015



280 Pertemuan menyepakati agar jangka waktu AMCAP yang semula 5

tahun menjadi 10 tahun untuk AMCAP 2016-2025, menyesuaikan

dengan ASEAN Post-2015 Vision

1 1 Laporan Delri Joint

Working Group (JWG)

Meeting on the

Drafting of ASEAN

Mineral Cooperation

Action Plan (AMCAP)

Joint Working Group (JWG) Meeting

on the Drafting of ASEAN Mineral

Cooperation Action Plan (AMCAP),

Sekretariat ASEAN, Jakarta, 25-26

Februari 2015

Halaman 1 No. 3 point pertama Laporan Delri

Joint Working Group (JWG) Meeting on the

Drafting of ASEAN Mineral Cooperation Action

Plan (AMCAP)

281 Mengingatkan AMS tentang posisi ASEAN terkait tawaran kerjasama

oleh Energy Charter, Sidang akhirnya memutuskan bahwa engagement

kiranya dapat dilakukan melalui mekanisme bilateral. Tercermin dalam

laporan Delri (para 6) dan Report of the Meeting

1 1 Laporan Delri dan

report of the Meeting

Special Senior

Officials Meeting on

Energy (SOME) dan

Pertemuan ke-7

ASEAN Centre for

Energy (ACE)

Governing Council

Pertemuan ASEAN Special Senior

Officials Meeting on Energy (SOME)

dan Pertemuan ke-7 ASEAN Centre

for Energy (ACE) Governing Council,

di Vientianne, 12-13 Januari 2015

laporan Delri (para 6) dan Report of the Meeting

(para 76 dan 77)

282 Indonesia mendukung proposal Tiongkok tentang Establishing China-

ASEAN

Computer Emergency Response Teams (CERT) Cooperative

Mechanism.

Bagi Indonesia dan ASEAN, hal ini dianggap penting mengingat

Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap bencana

alam.

Dengan meningkatkan kerja sama tersebut, ASEAN dapat lebih mudah

mengembangkan sistem penanggulangan bencana berbasis teknologi

informasi.

1 1 Laporan Delri

Pertemuan ASEAN

TELSOM/TELMIN,

Bangkok, 19-23

Januari 2015

Laporan Delri Halaman 5, Nomor 22

283 Indonesia menyampaikan proposal mengenai

ASEAN Sign Language Computer Application for Hearing Impaired yang

telah didukung oleh Jepang. Selanjutnya pertemuan akan segera

menindaklanjutinya dengan Implementimng Agency agar pelaksanaan

kegiatan

tersebut bisa difinalisasikan pada tahun 2015 sehingga dapat menjadi

bagian dari

deliverables ASEAN TELMIN le-15 di Viet Nam.

1 1 Laporan Delri

Pertemuan ASEAN

TELSOM/TELMIN,

Bangkok, 19-23

Januari 2015

Laporan Delri Halaman 7, nomor 30

284 Indonesia menyampaikan the Programme of Action for the period 2015-

2020, yang terdiri dari activities, objectives, strategic goals dan timeline

of implementation.

1 1 Summary of

Discussion (SOD)

Pertemuan ASEAN

Transport SAR

Forum, Singapura 17-

19 Maret 2015

SOD Halaman 4, nomor 15

285 Indonesia menyampaikan proposal the outline of ASEAN SAR

Standards and Procedures1 1 Summary of

Discussion (SOD)

Pertemuan ASEAN

Transport SAR

Forum, Singapura 17-

19 Mei 2015

SOD Halaman 7, Nomor 21

286 Indonesia menyampaikan buku “Lemon Grass, a Taste of ASEAN”

mengenai masakan tradisional ASEAN 1 1 Joint Ministerial

Statement Pertemuan

ASEAN Tourism

Ministers Meeting, 25

Januari 2015

Pertemuan ASEAN Tourism Ministers

Meeting, 25 Januari 2015

Joint Ministerial Statement Halaman 3, Nomor 15

287 Indonesia menegaskan sebagai Pihak Perjanjian AJCEP kepada

Jepang. Indonesia juga menjelaskan kesiapan untuk

mengelaborasi solusi alternatif terkait berlarutnya negosiasi

transposisi tarif AJCEP Chapter Trade in Goods, yaitu penerbitan

PMK atas sekitar 9800 pos tarif yang telah disepakati

sebelumnya.

1 1 Laporan Delri SEOM

2/46 Isu Eksternal

Pertemuan SEOM 2/46, 28-30 Mei

2014, Makati City, Filipina

Laporan Delri SEOM 2/46 Isu Eksternal, Halaman

3, Nomor 9 - 10

288 Pertemuan HLTF ini mereview masukan dari AEC Sectoral

Bodies terhadap draft AEC Attendant Document. Mengingat draft

yang disampaikan kepada sectoral bodies masih terdiri dari 5

(lima) pilar, maka WG akan meminta masukan sectoral bodies

untuk pilar tambahan yaitu Enhancing Connectivity untuk

selanjutnya difinalisasi pada pertemuan yang akan datang.

1 1 Decision Points dan

Laporan Delri

Pertemuan HLTF EI WG on Post-2015

Vision , 27 Mei 2015 di Makati City

Decision Points halaman 1 dan 2

Laporan Delri halaman 2

289 Indonesia bersama dengan ASEAN lainnya menyepakati akan

menyampaikan surat kepada badan sektoral guna menanyakan

apakah measure dalam Master Plan on ASEAN Connectivity

(MPAC) Scorecard yang sampai saat ini belum terlaksana masih

menjadi prioritas badan sektoral tertentu.

1 1 Laporan dari DELRI Pertemuan The 2/2015 ASEAN

Connectivity Coordinating Committee

(ACCC),Prapat, Indonesia, 8 Juni

2015

Laporan DELRI (para 4 halaman 2)

290 Indonesia bersama dengan beberapa AMS lainnya berhasil

menyampaikan bahwa ASEAN Member States (AMS) yang tidak

mengenal status Permanent Resident (PR) dalam rezim

investasinya tidak diwajibkan untuk memperlakukan PR dari

AMS lainnya sebagai investor dari AMS tersebut.

1 1 Laporan dari SOD

dan Laporan DELRI

Pertemuan ke-66 CCI dilaksanakan di

Da Nang City, Vietnam pada 1-3 Juni

2015

Laporan SOD (para 10, halaman 2) dan Laporan

DELRI (para 3 b halaman 3)

291 Indonesia menegaskan pentingnya kerja sama BIMP-EAGA dan

IMT-GT sebagai building blocks bagi Masyarakat Ekonomi

ASEAN.

1 1 Laporan Pendahuluan

Delri Pelaksanaan

Rangkaian

Pertemuan KTT IMT-

GT ke-9 dan BIMP-

EAGA ke-11, 25-28

April 2015.

Rangkaian Pertemuan KTT IMT-GT ke-

9 dan BIMP-EAGA ke-11, 25-28 April

2015, Kuala Lumpur, Malaysia

Laporan Delri, Halaman 3, Nomor 18 dan

Halaman 4 Nomor 22.

292 Dalam pertemuan Working Group on Economic Cooperation Indonesia

mengusulkan perubahan berkaitan text TOR working group on

economic and techinal cooperation dan diterima dalam text TOR

dimaksud

1 1 Draft TOR working

group on Economic

and Technical

Cooperation

Pertemuan ACFTA Working Group on

Economic Cooperation tanggal 22-24

Juni 2015 di Bangkok, Thailand

TOR Working Group on Economic Cooperation

paragraf Function poin (i)

293 Indonesia menyetujui draft Protocol ASEAN-ROK Trade in Goods

Agreement 1 1 SOD AKFTA-IC ke-12 Pertemuan ASEAN-Korea FTA Joint

Committee tanggal 12-14 Mei 2015 di

Seoul, Korea Selatan

SOD AKFTA-IC ke-12, paragraf 10

294 Indonesia mengusulkan draft content dari website RCEP di bawah

kerangka kerja sama Economic and Technical Cooperation RCEP1 1 SOD Working Group

on Economic and

Technical

Cooperation

Pertemuan RCEP Working Group on

Economic and Technical Cooperation

SOD RCEP WGETC ke-5 paragraf 10

295 Pertemuan sepakat agar AMS segera menyerahkan komitmen AFAS ke-

10 dan akan dilakukan review pada bulan Agustus 2015.1 1 Laporan Delri Pertemuan 13th AEC Council

(Rangkaian Pertemuan KTT ke-26)

Laporan Delri Paragraf ke-12 Halaman 4

296 Pertemuan menyepakati agar pengambilan keputusan terkait dengan

TOR ATF JCC akan dimintakan kepada SEOM. (Indonesia perlu

menekankan posisinya baik di tingkat teknis maupun di tingkat politis

ASEAN untuk tidak memberikan mandat bagi ATF JCC untuk

merumuskan ASEAN Trade Facilitation Agreement.)

1 1 SOD The 5th ASEAN Trade Facilitation

Joint Consultative Meeting

SOD, paragraf ke7 Halaman 2

Pertemuan ASEAN TELSOM/TELMIN,

Bangkok, 19-23 Januari 2015

Pertemuan ASEAN Transport SAR

Forum, Singapura 17-19 Maret 2015



297 Pertemuan menyepakati outstanding issues penyusunan dokumen

perjanjian pembentukan AFoCO terkait dengan mekanisme

pengambilan keputusan (Artikel 8), sehingga perjanjian pembentukan

AFoCO telah selesai secara substansi.

1 1 SOD (Recor of

Discussion)

Pertemuan ke-5 Dialogue for the

establishment of Asian Forest

Cooperation Organization (Dialogue-

AFoCO) April 2015

Record of Discussion Paragraf 7 Hal 2

298 Pertemuan mendukung inisiasiatif Indonesia sebagai sekretariat interim

ASEAN Public-Private Taskforce on Sustainable Fisheries and

Aquaculture. Pertemuan mendukung penuh pendirian sekretariat interim

Taskforce di Jakarta untuk terus melanjutkan empat kegiatan prioritas

Taskforce, yaitu: 1) aquatic Animal Health Management; 2) zonal

Aquaculture Sector Planning; 3) development of a Fisheries

Improvement Project (FIP) Protocol; dan 4) improving feeding

management practices in aquaculture.

1 1 Laporan Delri Rangkaian Pertemuan ASEAN

Fisheries Consultative Forum (AFCF)

ke-7 dan ASEAN Sectoral Working

Group on Fisheries (ASWGFi) ke-23

Lapran Delri Paragraf 20 Hal 6

299 Pertemuan menyepakati perlunya me-review ASEAN Petroleum

Security Agreement (APSA) mengingat bahwa perjanjian tersebut

belum dapat diejawantahkan implementasinya.

1 1 Laporan Delri Pertemuan 32nd SOME and

Associated Meetings, Kota Kinabalu,

Mei 2015

300 Pertemuan menerima masukan Indonesia mengenai program inisiatif

Project Credit Rating System, dan sepakat untuk menyebarluaskan

masukan tersebut kepada AMS lainnya

1 1 Laporan Delri dan

SOD

Pertemuan ke 34 ASEAN SME WG,

,Thailand, Meii 2015

Laporan Delri Paragraf ke-13 d Halaman 5 dan

SOD paragraf ke-18 Halaman 4

301 Indonesia mengusulkan agar pending issue mengenai ISDS dan

pengakuan Indonesia sebagai Party AJCEP dibahas di level SEOM 1 1 SOD AJCEP JC dan

Laporan Pertemuan

AJCEP JC ke-13

Pertemuan ASEAN-Japan


Joint Committee ke-13

SOD AJCEP JC ke-13 paragraf 14 dan Laporan

Pertemuan AJCEP JC ke-13 paragraf 4

302

Pertemuan sepakat membahas usulan Indonesia terkait (i) plan

for the amendment of the Ministerial Decree No. 9/2001 to

accommodate the new nomenclature of related ministries and

stakeholders; (ii) formulation of the Letter of Notification to

ASEAN Secretariat with regard to the delay of ratification of

AFAFGIT Protocol 6; dan (iii) the draft text of ASEAN CBTP.

1 1 Summary of

Discussion (SOD)

Pertemuan ke-29

ASEAN Transport

Facilitation Working

Group Meeting

(TFWG)

Pertemuan ke-29 ASEAN Transport

Facilitation Working Group Meeting

(TFWG), di Surabaya, Indonesia

tanggal 22-23 April 2015

Laporan SOD halaman 8, poin 33.C

303 Indonesia berhasil ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan ke-17

Meeting of the Special Working Group on the Singapore-

Kunming Rail Link yang akan diselenggarakan pada bulan

Agustus 2015 di Medan.

1 1

304 Indonesia mendapatkan dukungan terhadap usulan interpretasi

terkait suspensi dari MOU OSRAP. Negara ASEAN setuju untuk

mendapatkan pendapat hukum lebih lanjut mengenai masa

bermula dan durasi dari suspensi.

1 1

305Pertemuan mencatat masukan Indonesia yang berpandangan

bahwa draft Agreement on TMHS akan lebih tepat

diimplementasikan dalam format Guidelines,hal ini mengingat

bahwa (i) mayoritas isi dari draft tersebut memiliki banyak

reservasi yang bersifat country specific;(ii) terdapat beberapa

pasal yang sifatnya tidak mengikat (binding); (iii) untuk efisiensi

waktu mengingat panjangnya proses untuk melakukan ratifikasi

suatu Agreement, khususnya di Indonesia

1 1 Laporan Delri The

Third Meeting of The

ASEAN Senior

Economic Officials for

the Forty-Six ASEAN

Economic Ministers

Meeting (SEOM 3/46)

and Related

Meetings,

The Third Meeting of The ASEAN Senior Economic Officials for the

Forty-Six ASEAN Economic Ministers Meeting (SEOM 3/46) and Related Meetings, tanggal 9-11Juli 2015, di

Kuala Lumpur, Malaysia

Laporan Delri Halaman 5 Paragaraf 13

306Indonesia menyampaikan bahwa pengembangan kerja sama

dalam rangka penguatan industri sektor kesehatan juga harus

memperhatikan perlindungan pengetahuan tradisional, sumber

daya genetika dan ekspresi budaya tradisional (SDGPTEBT).

Setelah bertukar pandangan, Pertemuan sepakat untuk merevisi

para tersebut dengan tetap mencantumkan traditional knowledge

and medicine dengan tetap memperhatikan

perlindunganSDGPTEBT

1 1 Summary of

Discussion (SOD)

Pertemuan ke-13High

Level Task Force on

Economic

Cooperation Working

Group (HLTF-EI WG)

on Post 2015 Vision

Pertemuan ke-13High Level Task

Force on Economic Cooperation

Working Group (HLTF-EI WG) on

Post 2015 Vision tanggal8 Juli

2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.

307 Indonesia menyepakati langkah-langkah yang akan diambil

dalam rangka melakukan streamlining mekanisme kerja sama di

sektor Pertanian dan akan dilaksanakan pada periode pasca

2015

1 1 SOD Halaaman 15 Paragraf 106-108

308 Pertemuan menyetujui untuk mengusulkan pembahasan terkait

ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery

Products from IUU Fishing Activities Into the Supply Chain untuk

dibawa pada pertemuan AMAF

1 1 SOD Halaman 9 Poin64

309Menanggapi template restrukturisasi badan-badan di bawah

ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry (AMAF) yang

disampaikan oleh Sekretariat ASEAN Indonesia sepakat bahwa

struktur sektor kehutanan di ASEAN akan mengunakan struktur

sesuai dengan hasil kesepakatan ASOF 18.

1 1 Summary of

Discussion (SOD)

Rangkaian

Pertemuan ke-18

ASEAN Senior Official

on Forrestry (ASOF)

Rangkaian Pertemuan ke-18 ASEAN

Senior Official on Forrestry (ASOF), di

Yogyakarta, 3-8 Agustus 2015

SOD Pargraf 22 dan 23 hal 5 dan 6

310

Indonesia menyepakati format Strategic Action Plan (SAP) yang

akan dipergunakan oleh Badan-badan sektoral dalam

mengimplementasikan AEC Blueprint 2025 yang terdirin dari: (i)

action line; (ii) key performance indicators; (iii) time line; dan (iv)

responsible ASEAN bodies

1 1 Laporan Delri

Pertemuan ke-14

High Level Task

Force on Economic

Cooperation Working

Group (HLTF-EI WG)

on Post 2015 Vision

Pertemuan ke-14 High Level Task

Force on Economic Cooperation

Working Group (HLTF-EI WG) on Post

2015 Vision tangga 20 Agustus 2015

di Kuala Lumpur, Malaysia.

Laporan Delri paragraf 4 Halaman 3

311Indonesia menekankan bahwa sinergi yang baik di antara badan

legislatif dan eksekutif memiliki peran penting dalam mendorong

implementasi resolusi-resolusi tersebut sekaligus mendukung

pembentukan Masyarakat ASEAN 2015

1 1 Laporan Delri Pertemuan ke-7 ASEAN Inter-

Parliamentary Assembly (AIPA)

Caucus di Siem Reap, Kamboja, 27-

29 Juli 2015

Laporan Delri halaman 2 para II.4

312 Pertemuan membahas kemungkinan pembahasan elemen-

elemen draft proposal RRT terkait Protocol Upgrading ACFTA

agar dilakukan masing-masing Working Group (Indonesia perlu

menekankan posisi tersebut)

1 1 Laporan Delri Pertemuan ke-8 ACFTA-JC di Bandar

Seri Begawan Brunei Darussalam, 28 -

30 Juli 2015

Laporan Delri Lampiran Halaman 1 Poin A1

Summary of

Discussion (SOD)

Pertemuan ke-39

ASEAN Senior

Transport Officials

Meeting (STOM)

Pertemuan ke-39 ASEAN Senior

Transport Officials Meeting (STOM) di

Malaka Malaysia, 12-14 Mei 2015

Summary of

Discussion of SPECIAL

SENIOR OFFICIALS

MEETING OF THE 36th

MEETING OF

THE ASEAN MINISTERS

ON AGRICULTURE AND

FORESTRY

(SPECIAL SOM-36th

AMAF

Laporan Delri

Pertemuan Special SOM-AMAF ke-

36, Special SOM-AMAF+3 ke-14 t

berlangsung pada tanggal 12-15

Agustus 2015 di Nay Pyi Taw,

Myanmar



313

Pada working group on Investment, Indonesia menyampaikan

dua usulan, yang pertama terkait dengan mekanisme prudential

seasures. Mayoritas negara menyampaikan akan menunggu

perkembangan pembahasan isu tersebut dalam subworking

group on financial services, sedangkan Myanmar sejalan dengan

usulan Indonesia. Sehubungan dengan perundingan isu Investor-

State Dispute Settlement, hingga saat ini mayoritas AMS dapat

menerima usulan rumusan teks dari Indonesia terkait dengan

kebijakan "non-automatic consent to international arbritation".

1 1 Laporan Delri Pertemuan ke-9 RCEP di Nay Pyi Taw

Myanmar, 1 - 7 Agustus 2015

Laporan Ketua Delri RCEP-TNC (berita nomor B-

00361/Yangon/150811)

314Pertemuan sepakat penamaan 3 Attendant Documents menjadi

Blueprint (Cetak Biru) untuk menunjukkan keberlanjutan proses

pembentukan Masyarakat ASEAN 2015

1 1

315Untuk menunjukkan keberlanjutan proses dalam pembentukan

Masyarakat ASEAN, Pertemuan sepakat untuk mempergunakan

nama Kuala Lumpur Declaration on The ASEAN Community

Vision 2025 yang merangkum ketiga pilar

1 1

316 Indonesia menyampaikan hasil konsultasi nasional agar

perjanjian terkait Traditional Medicines and Health Supplements(TM HS) sebaiknya berbentuk "guidelines" dan bukan

"agreement"

1 1 REPORT ACCSQ ke-44 Paragraf 7c

317Indonesia menyampaikan kembali keberatan untuk menyetujui

draft Additional Guidelines karena tidak sesuai dengan ATIGA

1 1 REPORT ACCSQ ke-44 Paragraf 25-26

318

Pertemuan menyepakati the ASEAN Mineral Action Plan (AMCAP)-III

(2016-2025) Phase 1 (2016-2020). AMCAP–III Phase 1 bertujuan

meningkatkan sektor mineral ASEAN secara dinamis melalui

revitalisasi strategi dan inisiatif baru untuk mendorong perdagangan

dan investasi; kerja sama yang lebih erat; dan memperkuat kapasitas

dalam pengembangan mineral yang berkesinambungan demi ASEAN

yang lebih sejahtera dan integritas ASEAN

1 1

REPORT OF THE FIFTH

ASEAN MINISTERIAL

MEETING ON

MINERALS (5TH

AMMIN)

Laporan Delri

Pertemuan 15th ASOMM, 8th

ASOMM+3, Pertemuan ke-5 ASEAN

Ministerial Meeting on Minerals

(AMMIN) telah diselenggarakan pada

tanggal 8-11 September 2015 di

Vientiane, Laos.

319Indonesia mendorong peran AIPA untuk memajukan peran

komisi-komisi yang menangani HAM di ASEAN dalam

meningkatkan koordinasi, utamanya terkait dengan perlindungan

perempuan dan anak

1 1 Laporan Delri Sidang Umum ke-36 ASEAN Inter-

Parliamentary Assembly (AIPA) di

Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 6-

12 September 2015

Laporan Delri, halaman 4, paragraf ke 8

320 Indonesia menyampaikan usulan mengenai driving license yang

diperlukan untuk pengguna cross border transport operation.1 1 SOD Pertemuan ke-30 ASEAN

Transport Facilitation Working

Group, di Yogyakarta, 26-27

Agustus 2015

SOD, paragraf 29, Halaman 8

321 Indonesia mengusulkan amandemen protokol pelaksana dari

persetujuan Multilateral Agreement on Air Services (MAAS)

untuk meredefenisi dari 5th Freedom Traffic Rights.

1 1 Laporan Delri Pertemuan ke-32 ASEAN Air

Transport Working Group Meeting

di Yangon, 14-18 September 2015

Laporan Delri, halaman 6, paragraf 2

322 Dalam isu peningkatan kapasitas 47 pelabuhan, Indonesia dalam

hal ini telah menyampaikan perkembangan pembangunan di 3

(tiga) pelabuhan yaitu: Belawan, Tanjung Priok dan Tanjung

Penang.

1 1

323 Terkait dengan rute Melaka dan Dumai, Sementara Indonesia

menyampaikan bahwa pengembangan infrastruktur di pelabuhan

Dumai sudah rampung dan siap untuk mengoperasionalisasikan

rute tersebut.

1 1

324 Indonesia dan negara anggota BIMP EAGA lainnya

menyampaikan masukannya pada kerangka acuan/ guiding

framework kerja sama BIMP EAGA pasca 2016 yang diusulkan

oleh Asian Development Bank. Masukan tersebut akan menjadi

referensi dalam melakukan revisi lebih lanjut sebelum konsep

guiding framework tersebut disampaikan kepada Senior Official

Meeting BIMP EAGA.

1 1 Laporan Delri Pertemuan Brunei Darussalam-

Indonesia-Malaysia-Philipines East

ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)

Post 2016 Agenda Task Force

Meeting, tanggal 28-29 Oktober 2015

di Kota Kinabalu, Malaysia

Laporan Delri, halaman 5, paragraf 17

325Indonesia menyampaikan bahwa pertemuan Joint Business

Council (JBC) mendatang bisa digunakan sebagai momentum

untuk merevitalisasi kelembagaan JBC sehingga bisa

memanfaatkan kerja sama IMT-GT sesuai dengan tujuan

pembentukannya

1 1 Laporan Delri Rangkaian Persiapan Pertemuan

Tingkat Menteri ke-21 IMT-GT, di

Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 19-

20 Oktober 2015

Laporan Delri, halaman 3, paragraf 9 a

326Indonesia menyampaikan bahwa kontribusi dapat diberikan

dengan syarat BIMP-FC sudah mempunyai status hukum,

sehingga apabila belum selesai proses legalisasi BIMP-FC maka

Indonesia mengalami kesulitan untuk memberikan kontribusi.

1 1

327 Indonesia dan negara anggota BIMP EAGA menyepakati

Framework BIMP-EAGA Vision 2025, dan diharapkan dalam

menyusun Strategic Framework memperhatikan dokumen

perencanaan dan prioritas nasional di masing-masing negara

sehingga proyek-proyek yang diusulkan akan dapat

dilaksanakan.

1 1

328Indonesia menyampaikan bahwa prospek kerjasama dengan NT

sangat sesuai dengan kepentingan Indonesia dimana wilayah

timur Indonesia (BIMP-EAGA) telah menjadi wilayah prospek

pengembangan pusat peternakan, perikanan, dan perkebunan.

Selain itu, kerjasama dengan NT juga dapat dikembangkan pada

isu pariwisata, sosial budaya serta pendidikan, terutama dalam

bidang capacity building.

1 1

Laporan Delri Rangkaian Pertemuan 19th BIMP-

EAGA Ministerial Meeting and Related

Meetings, Kota Kinabalu-Sabah,

Malaysia, tanggal 7-10 Desember

2015

Laporan Delri, halaman 8 (paragraf 32), halaman

7 (paragraf 30), dan halaman 9 (paragraf 43)

Pertemuan ke-44 ACCSQ, Bangkok,

Thailand, 9 - 11 September 2015

Pertemuan ke-30 ASEAN

Maritime Transportation Working

Group, Phnom Penh, Kamboja ,

tanggal 2-4 September 2015.

Report of 30th MTWG Meeting, halaman 6, para

27 dan halaman 8, para 30 c


Force (HLTF) on ASEAN Community's

Post-2015 Vision, Bandar Seri

Begawan, 13-16 Agustus 2015

Laporan Delri, halaman 2 paragraf ke 4a (poin

4a) dan 4c

Laporan Delri

REPORT OF THE

FORTY FOURTH

MEETING OF THE

ASEAN

CONSULTATIVE

COMMITTEE FOR

STANDARDS AND

QUALITY (ACCSQ)

Report of the Thirtieth

ASEAN Maritime

Transport Working

Group Meeting (30th

MTWG Meeting)



329 Indonesia menekan kembali kesiapannya agar RegionalSecretariat untuk ASEAN Tourism Professionals dapat berlokasi

di Jakarta.

1 1 Laporan DELRI The 5th Task Force Meeting on

ASEAN Tourism Strategic Plan

(ATSP) 2016-2025 and ASEAN

Tourism Working Group and

Committee Meetings (ATWG), 29

Agustus – 4 September 2015 di

Chiang Mai, Thailand.

Laporan Delri, Halaman 2, Para 3 c

330 Indonesia mempertahankan Minol di dalam GEL dengan

pertimbangan kesehatan, bahaya moral dan dampak sosial dari

produk tsb.

1 1 Laporan Delri Pertemuan CCA ke-19, Hanoi, 26-

30 Oktober 2015

Laporan Delri, halaman 3 poin 6

331Khusus untuk target aspirasi RE, AMS akhirnya menyepakati

target sebesar 23% tahun 2025 pada bauran energi ASEAN,

dimana sebelumnya mayoritas AMS mendukung target 20%

tahun 2020, bahkan Malaysia mendorong target 25% tahun

2025. Indonesia mengusulkan target sebesar 18% pada tahun

2020 karena hal ini sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional

(KEN) yang ditetapkan melalui PP No. 79 tahun 2014 mengenai

Kebijakan Energi Nasional dan guna pemanfaatan batubara di

dalam negeri dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi

nasional.

1 1 Laporan Delri Rangkaian Pertemuan the 33rd

AMEM & Associated Meetings,

Kuala Lumpur, 5-9 Oktober 2015

Laporan Delri halaman 2, paragraf 4

332 Pada pembahasan Action Plan for implementing the ASEAN-

China CERTs Cooperative Mechanism, terdapat diskusi yang

intens terhadap keinginan RRT melibatkan China CERT

(CNCERT) dalam membangun Web Defacemen Detection

System, yang akan digunakan untuk CERT negara-negara

ASEAN. Dalam ASEAN Caucus, Indonesia menyampaikan

keengganannya untuk menunjukkan ketergantungan terhadap

CNCERT pada dokumen tertulis dan saat pertemuan TELSOM

dengan RRT, disepakati bahwa klausa yang menyebutkan

CNCERT akan dihapus.

1 1 Laporan Delri Pertemuan the 16th ASEAN

Telecommunication and

Information Technology Senior

Officials Meeting (TELSOM-16) /

the 15th ASEAN

Telecommunication and

Information Technology Ministerial

Meeting (TELMIN-15)

Berita Faksimil Delri halaman 3, paragraf 1/ Nota

Dinas Laporan Delri halaman 4, paragraf 3

333 Indonesia dan AMS lainnya berhasil mengesahkan AQRF yang

merupakan flagship proyek kerja sama di bidang jasa penting

untuk menjembatani perbedaan kualifikasi pendidikan di AMS

yang menjadi landasan fasilitasi Movement of Natural in Person ,

terutama yang telah diatur dalam Mutual Recognition

Arrangements (MRAs).

1 1 Laporan Delri The Seventh Meeting of the

AANZFTA FTA Joint Committe,

29 June – 3 July 2015, Bandung,

Indonesia

SOD halaman 5 paragraf 8 / halaman 6 paragraf

1

334 Indonesia dan AMS lainnya berhasil menyetujui untuk melakukan

transformasi dan merubah nama SMEWG menjadi ASEAN

Coordinating Committee on Small and Medium Enterprises

(ACCSME), dengan anggota tetapnya adalah Ketua Badan UKM

di ASEAN atau wakilnya, dan anggota ad-hoc dari negara-negara

ASEAN dan pihak swasta sebaiknya diundang pada saat

dibutuhkan

1 1 Lapora Delri The 37th Meeting of the ASEAN

Small and Medium Enterprise

Agencies Working Group (37th

SME WG Meeting), Yogyakarta, 4-

6 November 2015

SOD halaman 6 paragraf 4

335 Indonesia menyampaikan rationale pentingnya footnote on non-

automatic consent under Investor-State Dispute Settlement

(ISDS) Article bagi Indonesia.

1 1 Laporan Delri Pertemuan ke-14 AJCEP Joint

Committee, Kusatsu, 19-23

Oktober 2015

Nota Laporan halaman 2

336 Indonesia telah menyampaikan kondisi domestik yang saat ini

tengah mengalami deregulasi dan debirokratisasi peraturan

perdagangan untuk dapat disesuaikan bagi negara-negara

anggota ASEAN.

1 1 Report Pertemuan ke-19 Coordinating

Committee on the Implementation

of the ATIGA, Hanoi, 28-30

Oktober 2015

Report, halaman 4, poin 8,1

337 Pertemuan sepakat untuk mengubah judul dari "Protocol to

Upgrade" menjadi "Protocol to Amend" dengan pertimbangan

agar tidak memberikan ekspektasi tinggi terhadap isi protokol

dan mengingat perubahan yang dilakukan belum menunjukkan

kemajuan dibandingkan perjanjian sebelumnya.

1 1 Laporan Delri Pertemuan ke-9 ACFTA Joint

Committee, Beijing, 26-30 Oktober

2015

Nota Laporan Halaman 2, poin 6

338 Indonesia telah menyampaikan usulan modalitas pada ASEAN

dan Hong Kong menyetujui usulan tersebut

1 1 Laporan Delri Pertemuan ke-5 ASEAN-Hong

Kong Trade Negotiating

Committee, 1 - 3 Desember 2015

Nota Laporan, halaman 1,

339 Terkait dengan konektivitas ASEAN, Pertemuan menerima

pandangan Indonesia bahwa konektivitas ASEAN merupakan

sebuah proses berkelanjutan pasca 2015, oleh karena itu

ASEAN kiranya dapat mengambil pelajaran dari implementasi

MPAC guna mengatasi berbagai tantangan dalam pencapaian

konektivitas ASEAN pasca 2015

1 1 Laporan Delri Pertemuan Joint Preparatory

Meeting (JPM) KTT ASEAN ke-27,

8 Oktober 2015, Kuala Lumpur

Malaysia

Laporan Delri, halaman 4, paragraf ke 15

340 Indonessia bersama AMS lainnya dan RRT berhasil

memfinalisasi Protocol to Amend the Framework Agreement on

Comprehensive Economic Co-operation and Certain

Agreements thereunder between the Association of Southeast

Asian Nations and the People’s Republic of China (Protocol to

Amend ACFTA) dan menandatanganinya pada tanggal 22

November 2015 dengan disaksikan oleh Kepala

Negara/Pemerintahan ASEAN dan RRT

1 1 Laporan Delri Pertemuan AEC Council ke-14, 19-

20 November 2015 di Kuala

Lumpur, Malaysia

Laporan Delri , Halaman 3, paragraf 6

341 Indonesia mengusulkan agar ASEAN dapat menindaklanjuti hasil workshop arsitektur regional termasuk 3rd EAS Workshop on Regional Security Framework di Jakarta, Oktober 2014, khususnya mengenai East Asia Summit Treaty of Friendship and Cooperation in the Indo-Pacific Oceans (Indo Pacific Treaty)

1 1 Brafaks Laporan ASEAN Senior Officials' Meeting (SOM)

ASEAN Senior Officials' Meeting (SOM), Kota Kinabalu, Malaysia, 27 Januari 2015

Laporan SOM I halaman 4

342 Indonesia menyampaikan pandangan pentingnya peran Sekretariat ASEAN dalam mendukung penguatan kerja sama EAS, mendorong pendanaan kegiatan EAS tidak hanya bergantung pada negara yang mengajukan proposal kegiatan, dan menekankan bahwa kebutuhan untuk menginstitusionalisasi EAS memerlukan pemahaman bersama melalui pemanfaatan mekanisme yang ada dengan tetap menjaga format Leadersled forum




343 Indonesia menekankan kembali pentingnya upaya tindak lanjut dan implementasi berbagai komitmen para Pemimpin dalam KTT Peringatan dimaksud untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama kemitraan ASEAN-ROK yang setara dan saling menguntungkan




344 Terkait rencana Pertemuan 19th ASEAN-ROK Dialogue yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia menyampaikan usulan tanggal yang baru yaitu 28-29 Mei 2015 untuk menggantikan usulan sebelumnya pada tanggal 9-10 April 2015






345 Indonesia mengusulkan agar Brunei Darussalam dapat melakukan koordinasi lebih lanjut terkait usulan tanggal pelaksanaan 17th ASEAN-India SOM di New Delhi, 13-14 Maret 2015, secara back-to-back dengan 7th Delhi Dialogue, 11-12 Maret 2015 yang berdekatan dengan rencana pelaksanaan ASEAN SOM dan Joint Preparatory Meeting (JPM) di Kuala Lumpur, 9-12 Maret 2015




346 Indonesia mengusulkan untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan 6th ASEAN Maritime Forum (AMF) dan 4th Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian




347 Indonesia mendukung dan memberikan masukan atas ASEAN Foreign Ministers' Statement on the Violence and Brutality Commited by Extremist Organizations in Iraq anda Syria " sebagai salah satu outcome documen AMM Retreat yang disampaikan Malaysia




348 Terkait ASEAN Common Time Zone, Indonesia akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait di Indonesia mengingat adanya tantangan khusus karena Indonesia masih menerapkan tiga time zone untuk wilayahnya




349 Mengenai aplikasi Norwegia untuk menjadi mitra wicara ASEAN, Indonesia menyampaikan pandangan bahwa pemberian status dimaksud perlu memperhatikan Guidelines for ASEAN's External Relations dan terutama upaya penghapusan/pencabutan moratorium yang berlaku sejak tahun 1999. Pembahasan terkait permintaan Norwegia dimaksud harus senantiasa dikaitkan dengan penghapusan moratorium mitra wicara ASEAN dan perlu dibahas secara komprehensif




350 Indonesia mengusulkan agar ASEAN SOM dapat memberikan rekomendasi terkait perampingan pertemuan ASEAN kepada para Menlu ASEAN agar ASEAN SOM dapat diberikan mandat untuk menindaklanjuti pembahasanya




351 Indonesia juga menyampaikan non paper Streamlining on ASEAN Meetings yang berisi usulan perampingan pertemuan ASEAN antara lain : (i) penyelenggaraan KTT ASEAN menjadi satu kali dalam satu tahun (ii) penyelenggaraan KTT ASEAN+1 dan Post Ministerial Conference (PMC) + 1 dua tahun sekali, (iii) penyelenggaraan KTT ASEAN Plus Three (APT) dan KTT Asia Timur tetap setiap tahun




352 Indonesia mengharapkan dukungan ASEAN terkait kerja sama maritim dalam kerangka EAS sebagaimana yang dirumuskan dalam draft EAS Statement on Enchancing Regional Maritime Cooperation yang diusulkan Indonesia pada tahun 2014

1 1 Brafaks Laporan ASEAN Foreign Ministers' Meeting Retreat (AMM Retreat)

ASEAN Foreign Ministers' Meeting Retreat (AMM Retreat), Kota Kinabalu, Malaysia, 28 Januari 2015

Laporan AMM I hal. 2

353 Indonesia mengusulkan agar kerja sama maritim ASEAN dapat dilakukan melalui mekanisme ASEAN dan ASEAN-led menchanisme lainnya antara lain ASEAN Maritime Forum, ASEAN Regional Forum dan EAST Asia Summit, termasuk melalui implementasi Report of the EAS Track II Study Group on Enchancing Food Security and Fisheries Management




354 Mengenai perlindungan buruh migran di luar negeri, Indonesia menegaskan pentingnya ASEAN untuk memiliki suatu instrumen hukum yang mengikat sebagai tindak lanjut dari ASEAN Declaration on the Protection anda the Promotion of the Rights of Migrant Workers guna melindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak buruh migran dan keluarganya semasa bekerja di luar negeri




355 Indonesia mendorong upaya penyelarasan proposal-proposal terkait arsitektur keamanan regional yang disampaikan Indonesia, RRT, India dan Rusia serta mengharapkan agar hasil-hasil dari ketiga Workshop on Regional Security Framework dapat ditindaklanjuti




356 Pertemuan mencatat harapan Indonesia terkait penyelenggaraan product Development Workshop dapat diselenggarakan pada awal April 2015 guna mensinergikan dengan Designer Dispatch Services Program Indonesia

1 1 Brafaks Laporan the 7th Annual Joint Council Meeting ASEAN-Korea Centre

The 7th Annual Joint Council Meeting ASEAN-Korea Centre , Seoul, ROK, 5-6 Februari 2015

Laporan hal. 4

357 Pertemuan mencatat saran Indonesia terkait usulan topik utama Investment and Business Environment Conference tersebut yaitu bidang Infrastruktur, Maritim, Industri Manufaktur dan Pariwisata



laporan delri/d no.15

358 Pertemuan mencatat pandangan Indonesia agar AKC dapat memulai merencanakan berbagai program dalam mensukseskan the year of ASEAN-ROK Culture Exchange seperti yang dimuat dalam Joint Statement of the ASEAN-ROK Commemorative Summit on the 25th Anniversary of the ASEAN-ROK Dialogue Relations




359 Pertemuan mencatat saran Indonesia terkait materi dan foto dalam Tourism Leaflet yang dihasilkan oleh AKC, dapat terlebih dahulu dikonsultasikan kepada AMS, guna menghindari kesalahan atau ketidak akuratan materi dalam leaflet tersebut




360 Pertemuan mencatat usulan Indonesia terkait Korean Language Training Course, Indonesia mengusulkan agar AKC dapat memberikan reward kepada 3 lulusan terbaik pada program tersebut




361 Indonesia menegaskan agar visi umum politik keamanan teramsuk didalamnya masyarakat yang mengedepankan prinsip-prinsip keamanan komprehensif, masyarakat yang kuat dan aktif dalam menjawab tantangan yang muncul untuk kebaikan bersama, dan menjunjung sentralitas ASEAN dalam perkembangan arsitektur kawasan.

1 1 Summary Record, Laporan delri, Progress Report dan Brafaks

Pertemuan Pertama High-Level Task Force (HLTF) on ASEAN Community’s Post-2015 Vision , Kuala Lumpur, Malaysia, 5-8 Februari 2015

Laporan Delri hal 3



362 Indonesia menekankan pandangan Menteri Luar Negeri RI yang disampaikan pada ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) Retreat di Kota Kinabalu, Malaysia, tanggal 27-28 Januari 2015 yakni Visi Masyarakat ASEAN 2025 harus membawa kesejahteraan dan memberikan manfaat langsung bagi seluruh masyarakat ASEAN.



Laporan Delri hal 3

363 Indonesia menekankan bahwa Bali Concord II dan III penting untuk dirujuk mengingat dokumen tersebut merupakan dokumen pokok pembentukan masyarakat ASEAN dan platform global ASEAN pasca 2015.



Laporan Delri hal 5

364 Pertemuan menyepakati bahwa sebagai langkah selanjutnya Sekretariat ASEAN menyusun rencana aksi, dengan merujuk antara lain, pada APSC Blueprint dan Bali Concord III dan Plan of Action (PoA)-nya (2013 – 2017) sebagaimana diusulkan Indonesia.



Laporan Delri hal 5

365 Meminta dukungan PBB dalam memperkuat kapasitas AIPR yang berdasarkan pada "knowledge based expertise"

1 1 Laporan Delri ASEAN–UN Workshop: Regional Dialogue II on Political-Security Cooperation : “ASEAN-UN Collaboration in Support of the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation ”, Nay Pyi Taw, Myanmar, 25-26 Februari 2015

366 Mengusulkan beberapa hal konkret bagi kerja sama ASEAN-UN guna mendorong operasionalisasi AIPR, antara lain pemberian beasiswa/fellowship dari UNITAE, kepada para stakeholders terkait; pelatihan teknis di bidang penyelesaian konflik'serta beberapa possible action points


367 Mendorong AIPR untuk menjadi pusat pelatihan dan pakar dalam bidang perdamaian, mediasi, diplomasi pencegahan dan penyelesaian konflik dunia


368 Terkait permintaan Selandia Baru untuk peningkatan status kerja sama kemitraan dengan ASEAN menjadi Strategic Partnership yang disampaikan melalui surat Menteri Luar Negeri Selandia Baru tertanggal 19 Februari 2015 kepada Menteri Luar Negeri Laos, Indonesia mendorong agar usulan Selandia Baru untuk secara prinsip dapat dipertimbangkan secara positif oleh ASEAN dengan beberapa catatan yakni:a) ASEAN telah menyetujui usulan Australia bagi peningkatan kerja sama kemitraan Australia dari Comprehensive Partnership menjadi Strategic Partnership pada tahun 2014 dalam KTT Peringatan Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Australia ke-40 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-Selandia Baru pada tahun 2015 ini juga akan berusia 40 tahun.b) Sampai dengan saat ini belum terdapat guidelines mengenai klasifikasi kerjasama kemitraan ASEAN dengan negara Mitra Wicara. Karena itu, negara anggota ASEAN perlu mempertimbangkan implikasinya terhadap kerja sama kemitraan ASEAN lainnya, mengingat sampai saat ini belum ada kriteria tertulis untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan.c) Permintaan Selandia Baru adalah logis merujuk pada apa yang telah terjadi dengan Australia pada tahun 2014. Karena itu, perlu juga dipertimbangkan oleh negara anggota ASEAN untuk menghindari perlakuan yang berbeda antara Australia dan


The 22 nd ASEAN-New Zealand Dialogue , Auckland, Selandia Baru, 25-26 Februari 2015

(Laporan A-NZ, poin 4, a-c)

369 Terkait counter-terrorism and transnational crimes, Indonesia sebagai lead discussant telah menyampaikan beberapa hal yaitu, a) komitmen ASEAN dengan membuat suatu legally-binding instrument yaitu The ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) yang telah diratifikasi oleh semua Negara Anggota ASEAN; b) ASEAN juga dalam proses finalisasi the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Childrean (ACTIP) dan The Regional Plan of Action (RPA), yang akan menjadi suatu instrumen yang bersifat mengikat terhadap isu trafficking in persons (TIPs), yang merupakan bentuk komitmen ASEAN dalam memerangi isu perdagangan manusia.


Pertemuan the 22 nd ASEAN-New Zealand Dialogue, 25-26 Februari 2015

Laporan A-NZ, poin 9)

370 Indonesia menyampaikan perlunya ASEAN dan Selandia Baru terus bekerjasama untuk mengembangkan inisiatif dalam upaya mengatasi terorisme dan kejahatan lintas negara. Indonesia juga mengharapkan dukungan Selandia Baru untuk TIPs sebagai salah satu prioritas pembahasan dalam ARF Workplan on CTTC.



Laporan A-NZ, poin 11).

371 Dalam penyusunan Joint ASEAN-New Zealand Leader’s Statement

on the 40 th Anniversary of ASEAN-New Zealand Commemorative Summit yang akan disampaikan di Kuala Lumpur November 2015 nanti, Indonesia menyatakan dukungan penyelenggaraan kegiatan commemorative activities dan mengusulkan agar Plan of Action ASEAN-New Zealand 2016-2020 dapat segera disusun untuk disahkan pada KTT Peringatan ASEAN-Selandia Baru. Hal tersebut dipandang penting mengingat pada akhir 2015, Masyarakat ASEAN akan terbentuk sehingga program-program dalam PoA harus mencerminkan jenis program second generation kemitraan ASEAN-Selandia Baru yang setara dan saling menguntungkan.



Laporan A-NZ, poin 14)



372 Indonesia menekankan pentingnya diadakan berbagai kegiatan untuk pengembangan kapasitas guna mendorong nilai perdagangan, investasi dan pariwisata

1 1 Laporan Delri The 34th Annual Meeting of the Council of the ASEAN-Japan Centre , Tokyo, Japan, 5-6 Maret 2015

Laporan Delri No. 10

373 Indonesia menyampaikan agar ASEAN-Japan Centre mengupayakan mengirim perusahaan dari Indonesia ke Jepang dan mendatangkan buyers dari Jepang ke Indonesia

1 1 The 34th Annual Meeting of the Council of the ASEAN-Japan Centre , Tokyo, Japan, 5-6 Maret 2015


374 Indonesia menekankan pentingnya sinergi antara ASEAN-Japan Centre, AEAN-Korea Centre dan ASEAN-China Centre


Laporan Delri No. 15, 16

375 Indonesia mengusulkan agar ASEAN-Japan Centre menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan investasi di bidang maritim dan infrastruktur



376 Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN harus dapat menunjukkan sentralitasnya dalam menghadapi immediate challenge dan flash points di kawasan dengan memberikan respon yang cepat


Special ASEAN SOM on ASEAN Centrality , Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Maret 2015

Laporan SPSOM, halaman 2

377 Indonesia menekankan agar ASEAN seyogyanya menjadi penentu dalam setiap keputusan sesuai kepentingan dan prioritas ASEAN




378 Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya ASEAN untuk dapat memastikan bahwa elemen sentralitas ASEAN direfleksikan dengan jelas dalam ASEAN Community Vision 2025 dan ketiga attendant documentnya




379 Indonesia memandang perlu diadakannya pertemuan antara ASEAN Coordinating Council Working Group dengan HLTF on ASEAN Community's Post 2015 vision




380 Indonesia juga mengaris bawahi perlunya peningkatan pertemuan CPR dengan Dubes negara non ASEAN di Jakarta




381 Indonesia telah menyampaikan masukan atas non paper Delineation of Roles between SOM and CPR dan mendapat apresiasi positif dari negara anggota ASEAN karena memberikan implementasi praktis dan komprehensif




382 Indonesia menekankan perlunya 4th EAS Workshop on Regional Security Framework di Kamboja menghasilkan rekomendasi tindak lanjut untuk dapat dibahas pada EAS Foreign Ministers' Meeting pada Agustus 2015




383 Terkait 6 prioritas kerja sama EAS, Indonesia menyampaikan perlunya perluasan prioritas bidang kerja sama dengan menambahkan isu maritimn yang yang bersifat lintas sektoral dan menjadi kepentingan bersama




384 Indonesia menyampaikan bahwa (1) penentuan waktu EAS review sangat krusial mengingat pada tahun 2015 visi masyarakat ASEAN 2025 akan diadopsiu (2) pendekatan kerja sama EAS harus bersinergi dan merupakan penguatan dari mekanisme ASEAN lainnya (3) duplikasi isu dapat dihindari dengan memfokuskan kerja sama EAS pada isu-isu yang sesuai dengan karakteristiknya (4) peran Sekretaria ASEAN penting dalam memberikan rekomendasi atas fokus kerja sama EAS (5) ASEAN Committee in Third Countries perlu di manfaatkan untuk mendorong implementasi PoA dan tindak lanjut keputusan EAS melalui koordinasi dengan CPR (6) pendanaan kegiatan EAS tidak hanya bergantung pada negara yang mengajukan proposal kegiatan




385 Terkait usulan pembentukan Sherpa/Co Sherpherd dalam EAS, Indonesia menyampaikan perlunya pembahasan internal terlebih dahulu guna memastikan kesamaan pandangan terkait mekanisme, tugas, dan fungsi sherpa




386 Terkait rekomendasi HLTF untuk mengurangi pertemuan ASEAN Regional Forum Inter sessional Support Group dari dua menjadi satu kali setahun, Indonesia menyampaikan pandangan perlu disusunnya mekanisme yang jelas untuk pembahasan inisiatif/proyek baru.


ASEAN SOM , Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Maret 2015

Laporan SOM 2, hal. 2

387 Terkait implementasi DOC dan konsultasi COC, Indonesia menyampaikan agar Second List of Commonalities tidak menghambat negosiasi COC dan penyusunan positive and negative list/do's and don’t's list sebagai interim measures penting dilakukan guna mengurangi kesenjangan antara apa yang telah disetujui oleh ASEAN dan RRT serta keadaan di lapangan




388 Indonesia menyampaikan perlunya pembahasan internal terkait inisiatif Common Time Zone for ASEAN Capitals. Berdasarkan studi awal penyatuan waktu di Indonesia, tidak terdapat korelasi signifikan antara penyatuan zona waktu dengan efisiensi energi dan produktivitas sumber daya manusia




389 Terkait streamlining ASEAN meetings, Indonesia berharap KTT ke 26 ASEAN dapat menghasilkan immediate deliverables yaitu kesepakatan bahwa pada tahun 2016 KTT ASEAN dapat diselenggarakan 1 kali saja




390 Indonesia menekankan hingga saat ini belum terdapat clear guidelines mengenai level klasifikasi kerja sama kemitraabn ASEAN dengan mitra wicara. Tanpa clear guidelines ASEAN perlu mempertimbangkan implikasinya terhadap kemungkinan adanya permintaan serupa dari mitra wicara ASEAN lainya seperti AS




391 Indonesia menggarisbawahi perlunya ASEAN menghindari perlakuan dan proses yg berbeda terhadap keinginan maupun aplikasi Australia dan Selandia Baru untuk meningkatkan status kerja sama kemitraan dengan ASEAN menjadi strategic partnership






392 Terkait aplikasi Norwegia untuk menjadi mitra wicara ASEAN, Indonesia menekankan kembali posisinya bahwa untuk merespon berbagai permintaan pihak eksternal yg ingin menjalin kemitraan dgn ASEAN, ASEAN perlu mempertimbangkan pencabutan moratorium mitra wicara yg telah diberlakukan sejak 1999. Dengan adanya permohonan untuk menjalin kemitraan formal dgn ASEAN dari Norwegia, Ekuador dan Republik Demokratik Rakyat Korea,hal ini dapat menjadi momentum yg tepat untuk membahas kemungkinan upaya pencabutan moratorium




393 Terkait assessment atas aplikasi Norwegia untuk menjadi mitra ASEAN, Indonesia berharap kiranya assessment dimaksud dapat mencakup pembahasan mengenai konsekuensi pencabutan moratorium




394 Indonesia sebagai country coordinator kerja sama kemitraan ASEAN-ROK menyampaikan rencana penyelenggaran pertemuan 19th ASEAN-ROK Dialogue di Bali, 28-29 Mei 2015




395 Terkait kerja sama maritim Indonesia menekankan pentingnya kerja sama maritim yang komprehensif termasuk kerja sama pemberantasan illegal, Unreported, Unregulated Fishing dalam kerangka ASEAN dan ASEAN Led Mechanisms




396 Terkait prakarsa Indonesia mengenai EAS Statement on Enchancing Regional Maritime Cooperation yang diusulkan tahun 2014, Indonesia mengharapkan dukungan serta masukan negara anggota ASEAN atas proposal dan draft EAS Statement dimaksud




397 Indonesia memandang isu keamanan maritim secara holistik dan perlu menghindari penanganan secara parsial serta masalah natural resources related crimes seperti IUU Fishing merupakan salah satu bentuk maritime trans organized crimes. Indonesia meminta dukungan komunitas internasional untuk mengupayakan IUU Fishing dimasukkan dalam kategori kejahatan trans national dalam UNTOC serta agar ASEAN dapat membentuk suatu mekanisme untuk meningkatkan kerja sama terkait pemberantasan IUU Fishing




398 Terkait ASEAN National Calendar 2015, Indonesia menyampaikan akan menyelenggarakan 22nd Network of East Asia Think-Tanks Country Coordinators' Meeting di Yogyakarta tanggal 4-5 Mei 2015 dan 23nd NEAT CCM/13th Annual Conference pada bulan Agustus/September 2015




399 Terkait konektivitas ASEAN pasca 2015, Indonesia menyampaikan perlunya dilakukan kajian komprehensif dengan mempertimbangkan capaian Master Plan on ASEAN Connectivity


Joint Preparatory Meeting , Kuala Lumpur, Malaysia, 11 Maret 2015

Laporan JPM, halaman 3

400 Indonesia menegaskan pentingnya kerja sama maritim sesuai dengan Nawacita dan konsep Poros Maritim Dunia dengan 5 piular agenda pembangunannya dalam mekanisme kerja sama ASEAN dan juga kerja sama kemitraan ASEAN dan India. Ditekankan pula berbagai area kerja sama maritim, antara lain Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing , konektivitas, keamanan, bantuan kemanusiaan, penanganan bencana, search of navigation,pembangunan ekonomi maritim berkelanjutan dan marine tourism


The 7th Delhi Dialogue (DD VII), New Delhi, India, 11-12 Maret 2015

Lap. DDVII

401 Indonesia mendorong peningkatan kerja sama maritim melalui berbagai mekanisme ASEAN termasuk melalui kerja sama kemitraan ASEAN-India. Ditekankan pula komitmen Indonesia dalam memprakasai EAS Statement on Enchancing Regional Maritime Cooperation yang diharapkan dapat didukung oleh seluruh negara peserta EAS termasuk India sebagai salah satu deliverables pada KTT ke 10 Asia Timur (EAS) bulan November 2015



Lap. DDVII

402 Sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association periode 2015-2017, Indonesia mendorong peran India dalam mengembangkan dan memperluas kerja sama tidak hanya pada bidang perdagangan tetapi juga sumber daya laut melalui kerja sama di bidang teknologi informasi dan pariwisata



Lap. DDVII

403 Indonesia mengusulkan untuk melakukan review komprehensif terhadap penggunaan dana dimaksud. Pertemuan sepakat agar selain midterm review Plan of Action to Implementasi the ASEAN India Partnership for Peace, Progress for Peace, Progress and Shared Prosperity (2015-2017) yang dilakukan setiap 2.5 tahun, Committee of Permanent Representatives of ASEAN di Jakarta juga perlu melakukan review secara lebih reguler untuk memonitor implementasi POA yang lebih efektif.


ASEAN Coordination Meeting sebelum penyelenggaraan the 17th ASEAN-India Senior Officials’ Meeting (SOM), New Delhi, India, 11-12 Maret 2015

Lap. A-IND

404 Di bidang politik keamanan, Indonesia mengusulkan peningkatan kerja sama di bidang maritim sesuai dengan Vision Statement of the ASEAN India Commemorative Summit yang disahkan pada tahun 2012 melalui berbagai mekanisme ASEAN termasuk EAMF


The 17th ASEAN-India Senior Officials’ Meeting (SOM), New Delhi, India, 14 Maret 2015

Lap. A-IND

405 Indonesia menekankan agar kerja sama maritim dapat dilakukan secara komprehensif yang mencakup area, antara lain Search and Rescue, keamanan maritim seperti Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Armed robbery against ships, terrorism, safety of navigation dan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup



Lap. A-IND

406 Indonesia menyambut baik pembentukan ASEAN Coast Guard Forum untuk meningkatkan kerja sama perbatasan di laut dan isu isu maritim lainnya



Lap. A-IND

407 Indonesia menyampaikan perkembangan operasional AIPR di Jakarta dan tingginya minat berbagai institusi/lembaga untuk bekerja sama dalam memperkuat AIPR. Dalam kaitan ini Indonesia mendorong India untuk dapat turut serta mendukung AIPR.



Lap. A-IND

408 Indonesia menyepakati pendirian ASEAN-India Center dan ASEAN India Trade Investment Center serta ASEAN hanya akan memberikan kontribusi pada AIC



Lap. A-IND

409 Indonesia menekankan pentingnya sinergi proyek konektivitas ASEAN dengan proyek konektivitas sub regional guna mendukung konektivitas di kawasan secara keseluruhan



Lap. A-IND



410 Indonesia menyepakati POA tersebut dapat disahkan pada PMC+1 dengan India pada bulan Agustus 2015



Lap. A-IND

411 Dalam menyusun RCEP, Indonesia menyampaikan mengenai perlunya pemahaman mengenai perbedaan level pembangunan antar negara



Lap. A-IND

412 Indonesia menyampaikan perkembangan pertemuan terakhir negosiasi RCEP dan kemajuan dari 8 area kerja sama RCEP, yaitu trade in goods, trade in services, investment, economic and technical cooperation, intellectual property, competition and legal and institutional issues



Lap. A-IND

413 Indonesia sebagai lead discussant menekankan pentingnya tindak lanjut dari 3 workhsop dalam kerangka kerja sama EAS di Brunei Darussalam (2013), Rusia (2014) dan Indonesia (2015)



Lap. A-IND

414 Indonesia menyampaikan usulan konsep Indonesia yakni East Asia Summit Treaty of Friendship and Cooperation in the Indian and Pacific Ocean (Indo Pacific Treaty) mengambil konsep keberhasilan The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia



Lap. A-IND

415 Indonesia menegaskan komitmen ASEAN untuk melanjutkan pembahasan mengenai visi bersama arsitektur keamanan regional sesuai dengan kesepakatan KTT ke-9 EAS tahun 2014 di Myanmar dan rencana penyelenggaraan 4th EAS Workshop di Kamboja sebelum EAS FMM bulan Agustus 2015 untuk melakukan konsilidasi dan menyusun rekomendasi pembahasan lebih lanjut oleh para Menlu ASEAN dan EAS



Lap. A-IND

416 Indonesia menyampaikan pandangan bahwa sentralisasi ASEAN dan upaya memperkuat kerja sama EAS melalui EAS Review, sangat fundamental dan vital



Lap. A-IND

417 Dalam konteks kerja sama EAS, Indonesia melalui Ketua SOM Indonesia dan Ketua SOM India telah menandatangani MoU of the Establishment of Nalanda University setelah pertemuan 17th ASEAN India SOM



Lap. A-IND

418 Indonesia menyampaikan pentingnya mempromosikan ASEAN studies dan pengembangan Pusat Studi ASEAN di negara-negara anggota ASEAN.


Pertemuan ke-2 High Level Task Force (HLTF) on the ASEAN Community’s Post-2015 Vision , Bangkok, Thailand, 16-19 Maret 2015

Laporan D No.11

419 Indonesia menyampaikan perlunya untuk melakukan konsultasi antara ASEAN dengan RRT selain konsultasi di antara negara-negara anggota ASEAN terkait isu Laut Tiongkok Selatan (LTS).



Laporan D No.11

420 Indonesia menyampaikan perlunya instrumen regional pemajuan dan perlindungan HAM yang terkait dengan hak-hak pekerja migran, wanita, anak-anak, serta penyandang disabilitas.



Laporan Di No. 13, 23

421 Indonesia menyampaikan perlunya ditetapkan guidance kebijakan yang akan mempercepat kinerja ASEAN Committee on the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers dalam mengembangkan instrumen yang mengikat secara hukum (legally binding instrument).



Laporan D No. 13, 23

422 Indonesia menyampaikan perlu memperkuat peran ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children .



Laporan D No. 13, 23

423 Indonesia menyampaikan keperluan untuk menyusun suatu instrumen yang mengikat secara hukum yang dapat diterapkan dalam ruang lingkup kawasan yang lebih berubah



Laporan Di No. 11

424 Indonesia menekankan kerja sama maritim, dengan mengedepankan isu-isu yang menjadi prioritas bagi Indonesia antara lain SAR maritim, pemberantasan kejahatan lintas negara (IUU fishing, armed robbery against ships, maritime terrorism , dan berbagai bentuk ancaman keamanan maritim lainnya), serta keselamatan pelayaran


The 27th ASEAN-Australia Forum , Manila, Filipina, 25-26 Maret 2015

Brafaks KBRI Manila, halaman 5

425 Indonesia menggarisbawahi nilai penting forum AMF dan EAMF sebagai forum dialog yang dapat memberikan kesempatan seimbang bagi pembahasan isu-isu maritim non-tradisional, termasuk isu-isu yang berdimensi ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, sumber daya kelautan dan lingkungan




426 Indonesia menyampaikan kembali bahwa pada pertemuan EAS mendatang akan mengajukan kembali prakarsa Indonesia mengenai EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation . Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Pertemuan terutama Australia dan Filipina yang dipandang penting dan akan dapat memberikan keuntungan bersama bagi kawasan ASEAN dan sekitarnya. Indonesia dan Australia bekerja sama dengan negara-negara EAS lain akan mengembangkan EAS Rapid Disaster Response Toolkit yang diharapkan dapat difinalisasi pada lokakarya yang akan diselenggarakan di Bali, Juni 2015




427 Terkait ASEAN-Australia Strategic Partnership, Indonesia menyampaikan kiranya penguatan dilakukan di tiga pilar ASEAN:politik keamanan, ekonomi dan sosial budaya, Sementara Viet Nam mengajukan usulan pembentukan Eminent Persons Group (EPG) ASEAN-Australia Strategic Partnership yang dapat dibahas pada pertemuan Post Ministerial Meeting bulan Agustus mendatang.






428 Terkait Frequency ASEAN-Australia Summits, AMS berpandangan usulan tersebut perlu dibahas lagi oleh ASEAN karena terkait dengan upaya streamlining yang saat ini tengah dikaji oleh ASEAN. Indonesia menyampaikan bahwa isu streamlining ini perlu dilihat dalam 3 paket isu: (1) semakin banyaknya mitra dialog yang mengajukan status strategic partnership (2) kemungkinan bertambahnya mitra dialog yang meminta regular summit (3) keterkaitan dengan upaya penghapusan moratorium dialogue partnership




429 Indonesia mengusulkan AMM untuk menugaskan Sekretariat ASEAN berkerja sama dengan Committee of Permanent Representatives untuk membuat kajian mengenai permohonan Ekuador, Democrative People Republic of Korea dan Mongolia yang ingin menjalin kemitraan formal dengan ASEAN


Rangkaian Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ke-26 ASEAN, Kuala Lumpur, 24-28 April 2015

Laporan KTT 1 No. 7

430 Indonesia mendukung penguatan sentralitas ASEAN dan menunjukkannya melalui tindakan nyata. Indonesia juga mendukung AMM untuk menugaskan SOM membahas lebih lanjut paper yang disusun Thailand mengenai sentralitas ASEAN



Laporan KTT 1 No. 5

431 Indonesia mengusulkan dilakukannya upaya perampingan pertemuan-pertemuan ASEAN guna meningkatkan efisiensi



Laporan KTT 1 no. 5b

432 Indonesia menekankan pentingnya peningkatan kerja sama dengan Mitra Wicara yang telah ada serta membuka kesempatan kerja sama dengan pihak eksternal lain yang potensial. Sementara itu kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara juga harus dapat memperkuat sentralitas ASEN



Laporan KTT 1 no. 8

433 Usulan Delri agar memperkuat kerja sama East Asia Summit sebagai Leaders-led forum untuk dialog strategis di berbagai bidang


Pertemuan ke-4 High Level Task Force on the ASEAN Community's Post 2015 Vision , 11-14 Mei 015

HLTF 2 hal.

434 Usulan Delri agar memperkuat proses ASEAN plus Three (APT) termasuk dalam melaksanakan berbagai inisiatif terkait APT lainnya selain rekomendasi East Asia Vision Group (EAVG II) Report


Pertemuan ke-4 High Level Task Force on the ASEAN Community's Post 2015 Vision, 11-14 Mei 015

HLTF 2 hal.

435 Usulan Delri agar meningkatkan tukar informasi dan sinery antar mekanisme ASEAN seperti ASEAN Plus One, APT, EAS, ARF dan ADMM plus


Pertemuan ke-4 High Level Task Force on the ASEAN Community's Post 2015 Vision, 11-14 Mei 015

HLTF 2 hal.

436 Terkait isu Laut Tiongkok Selatan, Indonesia menyampaikan kembali komitmennya untuk mempercepat proses negosiasi COC sehingga pada prinsipnya dapat menyetujui inisiatif Malaysia untuk menyelenggarakan JWG berikutnya pada Juni 2015


Pertemuan ke-12 ASEAN-Canada Dialogue , Vancouver, Kanada, 11-12 Mei 2015

Brafaks no. R-00072/Vancouver/150513 halaman 2

437 Indonesia meminta Thailand untuk dapat melakukan pendekat kepada RRT terlebih dahulu terkait pengajuan outline COC dikarenakan RRT belum pernah memberikan respon positif atas kesiapan RRT untuk membahas outline COC




438 Indonesia juga menegaskan komitmen Indonesia akan pentingnya implementasi DOC secara penuh dan efektif, penyelesaian secara dini COC di LTS, perlunya seluruh pihak untuk menahan diri dan kesiapan Indonesia untuk terus berperan secara proaktif dalam menangani isu LTS antara lain dengan menjadi " honest broker"




439 Berkaitan dengan kerja sama penanganan penyakit menular dan bencana alam, Indonesia menekankan bahwa isu ini menjadi prioritas bersama ASEAN dan Kanada yang perlu ditingkatkan lagi




440 Indonesia mengusulkan : 1. mekanisme komprehensif dan terencana meliputi proses mitigasi, contigency dan rehabilitasi. 2.Peningkatan kapasitas. 3. Implementasi konkret meliputi pelatihan bersama, pertukaran informasi serta teknik belajar jarak jauh mengenai pembangunan masyarakat tahan bencana




441 Terkait EAS Treaty of Friendship and Cooperation in the Indian and Pacific Ocean, Indonesia berpandangan perlunya suatu legally binding instrument seperti TAC bagi kawasan yang lebih luas




442 Terkait paper the ASEAN-US Strategic Partnership yang disusun AS untuk meningkatkan kerja sama kemitraan ASEAN AS pada level strategic partnership, Indoneisa menekankan bahwa ASEAN perlu memiliki counter draft atas paper tersebut serta perl menyusun kriteria klasifikasi level kerja sama kemitraan ASEAN dengan mitra wicara, yaitu enhanced, comprehensive dan strategic partnership untuk menjadi panduan ASEAN. Indonesia juga mengingatkan kembali bahwa panduan dimaksud akan bermanfaat karena adanya permintaan serupa dari Australia, Selandia Baru dan Uni Eropa yang telah disampaikan dalam berbagai kesempatan.


Pertemuan ke-28 ASEAN-US Dialogue , Washington D.C., Amerika Serikat, 14-15 Mei 2015

Brafaks no. R-00191/Washington/150517 halaman 2

443 Berkaitan dengan isu Laut Tiongkok Selatan, Indonesia menegaskan kembali komitmennya mengenai implementasi DOC secara penuh dan efektif dan pencapaian early conslusion COC






444 Indonesia mendorong ASEAN untuk konsisten dalam memperkuat unity serta menunjukkan posisi yang jelas dan tegas terhadap berbagai perkembangan situasi di LTS yang menganggu stabilitas, keamanan dan perdamaian. Kesepakatan dan keprihatinan ASEAN yang direfleksikan dalam Chairman's Statement KTT ke-26 ASEAN di Malaysia merupakan bentuk nyata dari unity dan ketegasan ASEAN dalam menanggapi perkembangan di LTS




445 Indonesia mendukung usulan Brunei agar claimt states dapat mulai duduk bersama melakukan pembahasan. Indonesia akan terus mendorong ASEAN dan RRT dapat mempercepat proses pembahasan COC terutama menyakinkan RRT agar menyetujui untuk memulai pembahasan outline/struktur dari COC




446 Indonesia juga menekankan signifikasi dari pertemuan tingkat Menlu EAS dan ARF pada bulan Agustus yang akan datang dalam upaya membahas lebih lanjut perkembangan situasi di LTS




447 Dalam menanggapi isu pencari suaka Rohingya yang berada di perairan beberapa negara anggota ASEAN, Indonesia menyampaikan upaya yang telah dilakukan serta kebijakan Pemerintah Indonesia seperti telah dilakukan sebelumnya terhadap para pencari suaka dari Iran, Irak dan Afghanistan




448 Indonesia menyampaikan beberapa isu yang menjadi prioritas Indonesia untuk dapat direklesikan ke dalam PoA ASEAN-AS yang baru, yaitu terorisme, ketahanan pangan dan energi, cyber crime, perdagangan manusia, anti korupsi dan utamanya perdagangan manusia, anti korupsi dan utamanya perdagangan narkotika. Bagi Indonesia, kerja sama internasional merupakan kunci dari penanganan kejahatan lintas negara. Indonesia mengharapkan adanya dukungan dari pihak AS terkait penanganan isu-isu dimaksud




449 Indonesia menyambut baik upaya memperluas ikatan perdagangan dan investasi antara ASEAN dengan AS, namun Indonesia mengusulkan agar kerja sama dapat juga dikembangkan pada bidang lain selain perdagangan dan investasi termasuk pemerataan pembangunan, konektivitas dan pemberdayaan




450 Berkaitan dengan isu perikanan dan konservasi laut, Indonesia menekankan : 1. pentingnya konservasi keanekaragaman hayati laut melalui partisipasi aktif negara anggota ASEAN dan AS dalam ASEAN led forum maupun organisasi regional seperti CTI-CFF dan IORA. 2. Perlunya kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan sumber daya kelautan global, food security dan perlindungan potensi sumber daya kelautan/perikanan nasional yang sering berhadapan dengan tantangan illegal fishing dan . 3. Pentingnya peningkatan kerja sama dengan AS dalam mengembangkan mekanisme trans-boundary fishing untuk memerangi IUU Fishing



Brafaks no. R-00191/Washington/150517 halaman 6-7

451 Ketua Delri meminta pertemuan memperhatikan perkembangan usulan Russia mengenai pembentukan ASEAN Russia Eminent Persons Group. Malaysia sbg Country Coordinator menyampaikan bahwa sejauh ini sdh terdpat concept paper on the Establishment AREPG dan timeline mengenai pelaksanaan AREPG, jadi diharapkan concept paper tsb dpt diadopsi pada AAM/PMC bulan Agustus 2015. Pencalonan wakil EPG dapat dilakukan bulan November 2015, sehingga AREPG dapat memulai tugasnya pada bulan Desember 2015 dan menyampaikan laporannya kepada para pemimpin ASEAN-Russia pada ASEAN Russia Commemorative Summit 2016


Pertemuan ke-12 ASEAN-Russia Senior Officials’ Meeting (SOM), Kuala Lumpur, Malaysia, 19-20 Mei 2015

Lap. A-Rus

452 Menanggapi usulan Vietnam mengenai kemungkinan pembahasan pembentukan FTA ASEAN- Russia pada agenda kerja sama Ekonomi, Ketua Delri menyampaikan hal tsb terlalu dini mengingat Russia saat ini masih fokus thdp implementasi Custom Union Russia dgn Belarusia dan kerja sama ekonomi Eurasia Economic Union. Namun beberapa AMS cenderung untuk tidak menyampaikan usulan tersebut pada SOM kali ini



Lap. A-Rus

453 Pada pembahasan mengenai isu regional architecture di Asia Pasifik, Ketua Delri menyampaikan pentingya regional architecture di Asia Pasifik, spt halnya yang telah dibahas pada EAS Workshop. Treaty of Amity and Cooperation telah mengubah ASEAN dari kawasan yang penuh persaingan menjadi kawasan yang damai dan stabil. Untuk itu diharapkan dukungan Russia terhadap implementasi serta optimalisasi TAC dan Bali Principles agar dapat menjadi suatu legally binding document mengenai regional security architecture. Menanggapi hal tsb Russia setuju dengan usulan RI terkait optimalisasi TAC dan upaya merumuskan regional architecture di kawasan



Lap. A-Rus

454 Pada pembahasan isu Semananjung Korea, Rusia mengusulkan agar dapat diterapkan military and political detante seperti pada era Perang Dingin dengan pengakuan dan fleksibilitas dari AS, Korea Selatan , Jepang dan Korea Utara. Menanggapi hal tersebut, Indonesia sebagau penanggap menekankan pentingnya Six Party Talks dalam isu Semananjung Korea, meskipun ASEAN tidak terlibat dalam isu tersebut, namun ASEAN tetap menghormati kedaulatan DPRK. Disamping itu ASEAN mendorong pencapaian solusi melalui mekanisme Six Party Talks dan perlunya penciptaan dialog lainya. Terkait program nuklir Iran, ASEAN menghargai tercapainya kesepakatan yang diraih pada bulan April 2015 antara P5 dan Iran



Lap. A-Rus



455 Pada isu SEANWFZ, Indonesia mengharapkan peran Russia sebagai P5 untuk mendorong Nuclear Weapon menandatangani protokol SEANWFZ. Russia menanggapi hal tersebut menyatakan siap menandatangani protokol SEANWFZ, namun tetap dengan reservasi, hal tersebut ditanggapi oleh Singgapura yang menyatakan bahwa ASEAN kan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai SEANWFZ pada Juni 2015



Lap. A-Rus

456 Terkait ancaman teroris di Irak dan Suriah, Islamic State serta perkembangan proses damai di Timur Tengah, Ketua Delri menegaskan bahwa IS tidak merepresentasikan Islam serta perlu diupayakan untuk pemberantasan ISIS sebagai kelompok terlarang. Indonesia juga menyampaikan dukungan berdirinya Palestina sebagai negara berdaulat khususnya pada Deklarasi KAA Asia Afrika ke 60 di Bandung pada bulan April 2015 lalu. Lebih lanjut disampaikan bahwa tidak tercapainya Resolusi mengenai Palestina di Dewan Keamanan PBB dipandang sebagai lost opportunity. Pertemuan menyatakan keperhatinan mendalam atas kejahatan yang dilakukan oleh IS dengan mengatasnamakan Islam. ASEAN percaya pemberantasan terorisme dapat diatasi dengan diplomasi dan tidak hanya semata dengan kekerasan. Pertemuan juga menyepakati atas penyelesaian secara damai konflik di Suriah dengan mendorong semua pihak terkait untuk kembali melakukan dialog dalam kerangka PBB. Menanggapi perkembangan terkait proses damai di Timur Tengah, Pertemuan mencatat semakin banyak negara yang mengakuai Palestina sebagai negara berdaulat. Sementara dalam Isu Afghanistan, Pertemuan memandang ASEAN-Russia dapat berkontribusi pada agenda pembangunan Afghanistan tahun 2020-2025 dengan memberikan



Lap. A-Rus

457 Indonesia menyampaikan upaya Indonesia dalam memberantas terorisme melalui dua cara, yaitu hard approach melalui upaya penegakan hukum termasuk kerja sama dengan negara-negara terkait di bidang intelligence sharing; dan soft approach sebagai upaya preventif.

1 1 Brafaks 13th

EAF The 13th East Asia Forum (EAF), Jeju, ROK, 20-21 Mei 2015

458 Indonesia menegaskan pentingnya pemberantasan terorisme dengan menyelenggarakan konferensi/ workshop regional dan internasional mengenai FTF; merangkul para pemuka agama islam dan masyarakat serta media; dan menghentikan propaganda radikalisme di media sosial.

1 1 Brafaks 13th


459 Indonesia menyampaikan bahwa Pemri telah meluncurkan blueprint deradikalisasi guna mengintegrasikan seluruh kegiatan deradikalisasi di Indonesia

1 1 Brafaks 13 th EAF The 13th East Asia Forum (EAF), Jeju, ROK, 20-21 Mei 2015

460 Indonesia mengusulkan untuk meningkatkan kerja sama regional dan internasional dalam mencegah peningkatan aksi terorisme di kawasan.


461 Indonesia menekankan komitmen dalam mengimplentasikan ASEAN Convention on Counter Terrorisme (ACCT) dan ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorisme, kerja sama melalui ASEANAPOL/Interpol, dan mekanisme kerja sama kemitraan dengan mitra wicara ASEAN.

1 1 Brafaks 13th


462 Indonesia menyampaikan pandangan perlunya Asia Timur memiliki kesepakatan yang bersifat mengikat secara hukum yang memungkinkan secara efektif mengurangi dampak climate change untuk mencapai masyarakat dan ekonomi yang rendah karbon.


463 Indonesia menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama secara bilateral dan regional dengan berbagai pihak dalam hal penanggulangan dampak buruk dari climate change melalui berbagai kerjasama di bidang pengembangan dan alih teknologi serta pengembangan kapasitas.

1 1 Brafaks 13th


464 Indonesia menggarisbawahi perlunya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan untuk mengatasi climate change serta mendukung AIPR.


465 Indonesia menyampaikan pandangan perlunya komitmen yang kuat untuk melawan berbagai kejahatan lintas batas yang memberikan dampak terhadap climate change seperti penyelundupan manusia dan perdagangan barang illegal yang dapat merusak lingkungan.


466 Indonesia menegaskan kembali berbagai upaya untuk memberantas Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dan melindungi biota laut dan pesisir.

1 1 Brafaks 13th


467 Indonesia mendorong upaya adaptasi terhadap climate change . 1 1 Brafaks 13 th EAF The 13th East Asia Forum (EAF), Jeju, ROK, 20-21 Mei 2015

468 Indonesia menekankan pentingnya kerja sama regional dalam mengatasi irregular movement of persons sebagai bagian dari kerja sama di bidang keamanan non-tradisional


469 Indonesia menekankan perlunya political will untuk menyelesaikan irregular movement of persons secara bersama-sama dan komprehensif guna menghindari krisis kemanusiaan yang lebih buruk, termasuk bekerjasama dengan UNHCR dan IOM.


470 Indonesia mengapresiasi masukan awal ROK pada draft dimaksud dan juga menekankan pentingnya peningkatan kerja sama maritim dalam kemitraan ASEAN-ROK yang dapat diimplementasikan melalui POA 2015-2020.


471 Indonesia menyampaikan perlu atau tidaknya pembentukan working group dapat diputuskan setelah hasil pembahasan 4th EAS Workshop on Regional Security Architecture yang akan dilaksanakan di Kamboja bulan Juli 2015.

1 1 Brafaks Laporan Pertemuan ke-21 ASEAN China Senior Official Consultation


Laporan 21st ACSOC no. 4 a

472 Indonesia menyatakan akan mengangkat kembali usulannya mengenai draft EAS Statemen on Enchancing Regional Maritime Cooperation pada forum EAS mendatang/



Laporan 21st ACSOC no. 4 e

473 Terkait prakarsa RRT mengenai pembentukan the 21 st century maritime silk road, Indonesia menyampaikan pandangan agar hal tersebut dapat disinergikan dengan prakarsa RI mengenai Poros Maritim Dunia, khususnya aspek " connectivity"



Laporan no. 8 dan 11 d

474 Indonesia meminta agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan DOC. Ditegaskan pula perlunya mengurangi kesenjangan antara kemajuan pada proses diplomasi dengan keadaan dilapangan. Indonesia juga menyampaikan perlunya ASEAN dan RRT untuk meningkat upaya penyelesaian COC sebagai tanggungjawab bersama ASEAN-RRT dalam menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan



LaporanC no. 25 f



475 Indonesia menekankan pentingnya upaya streamlining terhadap frekuensi dan format pertemuan mekanisme ASEAN+1 (yang terkait dengan Mitra Wicara).

1 1 Brafaks Laporan Pertemuan ASEAN SOM


LaporanSOM 2 No. 12

476 Indonesia menyampaikan bahwa penting untuk melibatkan Dubes negara Mitra Wicara di Jakarta dalam implementasi sejumlah Plan of Action (PoA) dengan Mitra Wicara dan isu lain yang berkaitan dengan kerja sama kemitraan ASEAN dengan Mitra Wicara.



Laporan SOM 2 No. 14

477 Indonesia menekankan bahwa kebutuhan untuk menginstitusionalisasi EAS memerlukan pemahaman bersama dengan memanfaatkan mekanisme yang ada dan tidak membentuk mekanisme baru, serta tetap menjaga format Leaders-led Forum .




478 Indonesia mengusulkan agar para Menlu negara anggota ASEAN memberikan mandat kepada CPR untuk melakukan studi dan pembahasan mengenai permintaan external partners untuk menjalin kemitraan formal dengan ASEAN.




479 Indonesia mengusulkan perlunya meningkatkan kerja sama APT dalam pilar politik-keamanan APT Cooperation Work Plan (2013-2017) agar seimbang dengan peningkatan kerja sama pada pilar sosial-budaya dan ekonomi.



Laporan SOM 2 No. 4

480 Indonesia mendorong perlunya melaksanakan Trilateral Summit pada kesempatan pertama guna meningkatkan kerja sama antara Negara Plus Three (RRT, Jepang, dan Republik Korea).



Laporan SOM 2 No. 8a

481 Indonesia mendukung kelanjutan proses dialog pembahasan isu nuklir di Semenanjung Korea melalui Six Party Talks .



Laporan SOM 2 No. 8f

482 Indonesia mengusulkan agar Pertemuan Annual Meetings of Deans and Directors of Diplomatic Training Institutions of ASEAN+3 dapat secara resmi diakui sebagai bagian integral dari mekanisme APT dan sebagai satu acuan dalam meningkatkan kerja sama APT.




483 Indonesia menyarankan agar Pertemuan dimaksud dicatat dalam

Joint Communique of the 48 th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting

(FMM), Chairman’s Statement of the 16 th APT FMM , dan

Chairman’s Statement of the 18 th APT Summit .




484 Indonesia menggarisbawahi pentingnya pertemuan CPR dengan para Dubes negara anggota EAS non-ASEAN di Jakarta dapat dilakukan secara reguler dalam rangka mendukung dan memonitor implementasi kerja sama EAS khususnya implementasi PoA termasuk koordinasi dengan badan sektoral ASEAN.



Laporan SOM 2 No. 4 a . Iii

485 Indonesia menekankan pentingnya sentralitas ASEAN dalam mengembangkan kerja sama EAS dan upaya memperkuat EAS harus senantiasa mendukung Masyarakat ASEAN 2015 dan sejalan dengan visi dan tujuan Masyarakat ASEAN 2025.



Laporan SOM 2 No. 6

486 Indonesia menyampaikan perlunya tindak lanjut atas beberapa kesepakatan ekonomi yang telah dicapai pada KTT ke 17 ASEAN-Jepang, khususnya mengenai peningkatan kapasitas dan kerja sama ekonomi di antara kedua kekuatan ekonomi besar di Asia. Beberapa cara utama adalah melalui kerja sama konektivitas, utilisasi potensi sumber daya maritim, dan promosi pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private partneship untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan

1 1 Brafaks Laporan hasil Pertemuan 30th ASEAN-Japan Forum Phnom Penh, Kamboja

Pertemuan 30th ASEAN-Japan Forum Phnom Penh, Kamboja

487 Indonesia menekankan bahwa perdamaian dan kestabilan merupakan pilar utama dari pencapaian kesejahteraan. ASEAN mengapresiasi dukungan Jepang sebagai Partner for Peace and Stability dan mengharapkan dapat ditingkatkan kerja sama antara ASEAN-Jepang yang berkontribusi aktif dalam menjaga dan menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan, termasuk dalam bidfang non proliferasi dan pelucutan senjata, transnational crimes, counter terrorism, cyber crime, keamanan maritim, serta HAM



488 Indonesia menyampaikan usulan kerja sama di bidang Illegal, unreported, and undocumented fishing (IUU Fishing) dalam kerangka ASEAN Regional Forum dan legally binding instrument for security framework dalam kerangka East Asia Summit. Indonesia juga memajukan usulan pembentukan Peace Keeping Operations Training Center di dalam kerangka kerja sama ASEAN Defense Ministers Meeting Plus



489 Indonesia menekankan kembali pentingnya kerjasama ASEAN-Jepang untuk juga memanfaatkan berbagai potensi maritim yang ada di kawasan. Indonesia mengharapkan dukungan dari ASEAN-Jepang dalam memfinalisasikan EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation. Indonesia menganggap penting kerja sama di bidang maritim mengingat cakupan masyarakat pesisir yang dapat terpengaruh dari kerja sama semacam ini di kawasan Asia Timur dan Pasifik



490 Indonesia menyepakati reformulai introduction/chapeau dari bagian C mengenai ASEAN Centrality in a Dynamic and Outward Looking Region dengan mengedepankan pada pentingnya mempertahankan dan memperkuat persatuan, kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam pengembangan arsitektur regional melalui mekanisme yang dibentuk ASEAN


Pertemuan ke-6 High Level Task Force on ASEAN Community's Post-2015 Vision, Seim Reap, Kamboja, 22-25 Juni 2015

Brafaks no. R-00104/PHNOM PENH/150629

491 Indonesia mengusulkan elemen kemitraan baru dengan negara dan mitra potensial lainnya atas dasar manfaat timbal balik untuk mendukung proses integrasi Masyarakat ASEAN pada paragraf program aksi terkait hubungan eksternal pada APSC AD


Pertemuan ke-6 High Level Task Force on ASEAN Community's Post-2015 Vision, Seim Reap, Kamboja, 22-25 Juni 2015

Brafaks laporan no. R-00104/PHNOM PENH/150629

492 Indonesia menyambut baik keinginan UE untuk meningkatkan kemitraan ASEAN-UE menjadi strategic partnership maupun berbagai usulan kerja sama dalam Joint Communication. Namun, Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut masih memerlukan pembahasan dan konsensus lebih lanjut dari ASEAN. Indonesia pun masih memerlukan pengkajian lebih lanjut terhadap Joint Communication .


Pertemuan 23 rd ASEAN-EU SOM Brussel, Belgia, 1-2 Juli 2015

Brafaks hal. 2



493 Terkait keinginan UE untuk menjadi anggota peserta EAS, Indonesia menekankan bahwa hubungan ASEAN dengan Mitra Eksternal harus bersifat terbuka, inklusif dan outward looking. Untuk itu, Indonesia mendukung pengangkatan moratorium Mitra Wicara sebagai refleksi dari implementasi Bali Concord III. Namun untuk EAS, prioritas ASEAN saat ini adalah menyelesaikan review untuk penguatan EAS sebagai suatu leaders-led mechanism hingga November 2015. ASEAN menyepakati bahwa untuk sementara waktu belum dapat mempertimbangkan penambahan anggota peserta baru EAS.


Pertemuan 23rd

ASEAN-EU SOM Brussel, Belgia, 1-2 Juli 2015

Brafaks hal. 2

494 Indonesia menegaskan dukungan terhadap Viet Nam untuk menyelesaikan draft press release bersama UE dengan tidak mempersoalkan format namun lebih menekankan keberatan pada isi dan substansi draft dimaksud. Hal ini terutama terkait dengan keinginan UE untuk dapat hadir pada seluruh ASEAN-led Mechanisms , khususnya EAS, serta pernyataan bahwa ASEAN harus menyambut baik kedua dokumen UE, yaitu Joint Communication “The EU and ASEAN: a Partnership with a Strategic Purpose” dan Council Conclusions on EU-ASEAN Relations.



Brafaks hal. 3

495 Sebagai penanggap pada agenda Developments in the EU, Indonesia menyampaikan bahwa penunjukan PM Polandia sebagai Presiden European Council yang baru dipercaya dapat membawa UE menjadi lebih kuat dan terintegrasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang tengah dihadapi. Selain itu, penunjukkan Jean-Claude Juncker sebagai Presiden European Commission serta Federica Mogherini sebagai High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security/Vice President baru juga diharapkan dapat meningkatkan kerja sama UE dengan berbagai pihak eksternal, termasuk ASEAN.



Brafaks hal. 5

496 Indonesia menyambut baik perkembangan positif ekonomi UE hingga pertengahan tahun 2015 dan proyeksi ekonomi di tahun-tahun mendatang. Terkait isu keluarnya Yunani dari UE, Indonesia berpandangan bahwa hal tersebut akan berdampak pada hubungan perdagangan ASEAN dengan UE dan berharap agar Yunani dan UE dapat segera menyepakati sebuah penyelesaian yang terbaik untuk kedua belah pihak.


Pertemuan 23rd


Brafaks hal. 5

497 Indonesia menegaskan kembali pentingnya people-to-people contact sebagai elemen yang signifikan dalam kerja sama kemitraan ASEAN-UE. Indonesia juga menghargai berbagai upaya UE untuk meningkatkan hubungan kemitraan dengan ASEAN dan mendorong peningkatan kerja sama people-to-people contact.



Brafaks hal. 5

498 Indonesia menggarisbawahi bahwa penunjukan Dubes UE untuk ASEAN di Jakarta secara terpisah dari Dubes bilateral UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam serta pembukaan Misi UE untuk ASEAN akan berkontribusi pada kemajuan kerja sama kemitraan ASEAN dengan UE.


Pertemuan 23rd


Brafaks hal. 2

499 Pada agenda kerja sama maritim, Indonesia menegaskan pentingnya kerja sama yang bersifat tepat guna antara ASEAN dan UE dalam upaya mengamankan laut (to secure oceans). Diharapkan hasil dari Pertemuan ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Cooperation ke-1 di Jakarta dan ke-2 di Kuala Lumpur akan dapat ditindaklanjuti pada Pertemuan yang ke-3 di Filipina pada tahun 2017.



Brafaks hal. 5

500 Menjawab ketertarikan UE untuk membentuk kerja sama human trafficking dan irreguler migration , Indonesia menyampaikan kemungkinan UE untuk melakukan kerja sama dimaksud dalam konteks Bali Process.



Brafaks hal. 6

501 Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan Declaration of the EAS on Principles for Mutually Beneficial Relations (Bali Principles ) merupakan prinsip-prinsip yang sangat penting guna mengatasi berbagai tantangan sehingga perlu membawa kesuksesan TAC ke kawasan yang lebih besar dan mentransformasi komitmen politik yang terdapat pada Bali Principles ke dalam traktat yang mengikat secara hukum (legally binding treaty ).


Pertemuan ke-4 EAS Workshop and Dialogue on Regional Security Architecture in the Asia-Pacific Region, 20-21 Juli 2015 di Phnom Penh

Brafaks Phonm Penh

502 Mengusulkan penyusunan paper yang mensinergikan berbagai proposal dari Indonesia, Rusia, RRT, Brunei, dan India, serta non-paper on Strengthening the EAS oleh Malaysia.



Brafaks Phonm Penh

503 Menekankan bahwa mekanisme arsitektur keamanan kawasan yang akan dibentuk merupakan sebuah proses dan mencakup tatanan yang diambil dari prinsip-prinsip yang sudah ada sebelumnya, seperti TAC, Bali Principles , Piagam ASEAN, dan Piagam PBB, serta kerangka kerja sama yang ada baik multilateral maupun bilateral, sehingga bukan merupakan suatu tatanan yang sama sekali baru.



Brafaks Phonm Penh

504 Mengidentifikasi 5 elemen yang memiliki kesamaan dari berbagai prakarsa mengenai arsitektur keamanan regional, yakni: (i) Tujuan untuk mengatasi tantangan di kawasan dan meningkatkan kerja sama di kawasan Asia Pasifik, (ii) prinsip-prinsip yang didasarkan pada TAC dan Bali Principles, (iii) amity, (iv) kerja sama, serta (v) pacific settlement of disputes.



Brafaks Phonm Penh

505 Untuk ke depannya, berbagai elemen tersebut perlu disinergikan ke dalam sebuah draft paper untuk menjadi rekomendasi bagi para Menlu EAS, dan selanjutnya dilaporkan kepada para Pemimpin EAS pada saat KTT EAS bulan November 2015 atau pun pada KTT EAS tahun 2016.



Brafaks Phonm Penh

506 Mengusulkan agar terdapat referensi mengenai proses penguatan arsitektur keamanan kawasan dalam Chairman’s Statement of the

5 th EAS FMM dan Chairman’s Statement of the 10 th EAS .



Brafaks Phonm Penh

507 Indonesia mendukung peningkatan status kerja sama kemitraan ASEAN-Uni Eropa menjadi strategic partnership.



Laporan AMM 2/ PMC no. 16



508 Indonesia terus mendorong agar ASEAN melakukan assessment atas berbagai aplikasi kerja sama formal dengan ASEAN yang telah diajukan oleh pihak eksternal ASEAN.




509 Indonesia menyusun suatu consolidated draft perihal EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation in the Asia-Pacific berdasarkan masukan dari negara peserta EAS.




510 Indonesia menyusun suatu unified paper berdasarkan concept paper Indonesia beserta inisiatif atau pemikiran lainnya dari negara peserta EAS terkait arsitektur keamanan regional.




511 Indonesia menyarankan agar dapat dilakukan tindak lanjut dari paper yang telah disampaikan oleh Indonesia, Singapura, dan Sekretariat ASEAN terkait upaya streamlining pertemuan ASEAN.


Pertemuan 48th Sesi Pleno, Kuala Lumpur Malaysia, 4 Agustus 2015


512 Indonesia menekankan pentingnya memperkuat EAS dan mengharapkan mitra wicara ASEAN dapat terus mendukung penguatan berbagai ASEAN-led forums.




513 Indonesia mendorong agar ASEAN dapat lebih meningkatkan engagement dengan regional groupings yang telah ada seperti Pacific Alliance ataupun menjajaki kemungkinan engagement dengan regional groupings yang potensial seperti Uni Afrika sesuai dengan mandate dalam Bali Concord III.




514 Indonesia menekankan perlunya suatu review formal terhadap implementasi ASEAN-UN Comprehensive Partnership selama ini pada Pertemuan ASEAN dengan Sekjen PBB dan Presiden Majelis Umum PBB, serta menegaskan kembali pentingnya upaya meningkatkan profil ASEAN di PBB dengan menghasilkan joint statements pada berbagai common issues of interest .




515 Indonesia menyampaikan pandangan bahwa ASEAN harus tetap relevan dan efektif sebagai motor penggerak dari perkembangan arsitektur regional dan dalam berbagai mekanisme ASEAN.




516 Indonesia mendorong negara anggota ASEAN dapat memberikan dukungan atas unified paper dari berbagai inisiatif mengenai arsitektur keamanan regional dari beberapa negara peserta EAS dan akan disusun Indonesia berdasarkan konsep pemikiran Indonesia.




517 Indonesia menekankan pentingnya kerja sama maritim di EAS dan berpandangan bawa ASEAN harus memegang peranan dalam menentukan arah kerja sama maritim di kawasan.




518 Indonesia mengharapkan agar draft EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation in the Asia-Pacific dapat disahkan

pada KTT ke-10 Asia Timur (10 th EAS ) pada bulan November 2015.




519 Indonesia mendorong penyelesaian segera Plan of Action to Implement ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity periode 2016-2020.


Pertemuan PMC 10+1 Session with China , Kuala Lumpur, Malaysia, 5 Agustus 2015

Laporan AMM 2/ PMC China no. 7a

520 Indonesia mendukung peningkatan kerja sama bagi integrasi kawasan, antara lain melalui kerja sama konektivitas dan infrastruktur maritim.



Laporan AMM 2/ PMC no. 7b

521 Indonesia menekankan pemanfaatan secara maksimal ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) bagi kemakmuran masyarakat.



Laporan AMM 2/ PMC China no. 7d

522 Indonesia mendorong pemanfaatan penuh ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership sebagai upaya untuk menggandakan nilai perdagangan dua arah antara ASEAN dan Jepang pada tahun 2022.


Pertemuan PMC 10+1 Session with Japan , Kuala Lumpur, Malaysia, 5 Agustus 2015

Laporan AMM 2/ PMC Japan no. 8b

523 Indonesia mendorong peningkatan upaya pencapaian target perdagangan sebesar USD 150 miliar untuk tahun 2015 dan USD 200 miliar untuk tahun 2020 dengan memanfaatkan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) secara optimal.


Pertemuan PMC 10+1 Session with ROK , Kuala Lumpur, Malaysia, 5 Agustus 2015

Laporan AMM 2/ PMC ROK no. 7a

524 Indonesia menekankan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan pemanfaatan ASEAN-ROK Business Council .



Laporan AMM 2/ PMC ROK no. 7b

525 Indonesia terus mendorong dialog di bidang politik-keamanan, disinergikan dengan pembahasan pada mekanisme ASEAN lainnya seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM)-Plus .



Laporan AMM 2/ PMC ROK no. 7d

526 Indonesia menggarisbawahi upaya menciptakan rasa saling percaya dan penyelesaian masalah secara damai melalui dialog serta pencapaian denuklirisasi Semenanjung Korea melalui pelaksanaan kembali Six-Party Talks .



Laporan AMM 2/ PMC ROK no. 7e

527 Indonesia meminta semua pihak untuk menjalankan ketentuan-ketentuan pada Declaration on the Conduct of Parties (DOC) secara penuh dan efektif, termasuk seruan untuk menahan diri (self-restraint) dari kegiatan yang dapat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.


Pertemuan PMC 10+1 Session with Australia, Kuala Lumpur, Malaysia, 5 Agustus 2015

Laporan AMM 2/ PMC Australia no. 8b

528 Indonesia mengusulkan upaya intensifikasi kerja sama dalam penanggulangan terorisme melalui berbagai mekanisme yang ada seperti Senior Officials’ Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Plus, ADMM Plus, dan ARF.


Pertemuan PMC 10+1 Session with Australia , Kuala Lumpur, Malaysia, 5 Agustus 2015

Laporan AMM 2/ PMC Australia no. 8c

529 Indonesia mendorong finalisasi PoA ASEAN-Selandia Baru 2016-2020 yang memuat isu-isu utama seperti Sentralitas ASEAN, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan, konektivitas dan pertanian.


Pertemuan PMC 10+1 Session withNew Zealand , Kuala Lumpur, Malaysia, 5 Agustus 2015

Laporan AMM 2/ PMC NZ no. 10a

530 Indonesia mengusulkan agar Selandia Baru dapat menjembatani upaya ASEAN untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara Pasifik Selatan, Pacific Islands Forum (PIF), serta Melanesian Spearhead Group (MSG) pada bidang kerja sama maritim, perikanan, dan pariwisata.


Pertemuan PMC 10+1 Session withNew Zealand , Kuala Lumpur, Malaysia, 5 Agustus 2015

Laporan AMM 2/ PMCNZ no. 10c



531 Indonesia menekankan implementasi penuh Memorandum of Understanding (MoU) between ASEAN and India on Strengthening Tourism Cooperation guna meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata.


Pertemuan PMC 10+1 Session with India , Kuala Lumpur, Malaysia, 5 Agustus 2015

Laporan AMM 2/ PMCIndia no. 8e

532 Indonesia memandang penting peningkatan kerja sama maritim khususnya konektivitas guna mendorong produktivitas dan kegiatan perekonomian, serta upaya memerangi kegiatan IUU fishing melalui perbaikan peraturan, pembangunan kapasitas, dan sistem registrasi kapal.


Pertemuan PMC 10+1 Session with the United States , Kuala Lumpur, Malaysia, 5 Agustus 2015

Laporan AMM 2/ PMC US no. 8a

533 Indonesia menekankan perlunya peningkatan kerja sama di bidang pengembangan UKM dan konektivitas guna mendukung pembangunan ekonomi yang sejajar dan bermanfaat.



Laporan AMM 2/ PMCUS no. 8b

534 Indonesia menggarisbawahi pentingnya upaya mempererat hubungan antar masyarakat di kedua kawasan, antara lain melalui pendidikan, program pertukaran, serta pemberdayaan pemuda.



Laporan AMM 2/ PMC US no. 8c

535 Indonesia menggarisbawahi upaya bersama kawasan untuk membentuk instrumen hukum yang efektif bagi perlindungan hak buruh migran dan mendorong kerja sama ASEAN-Kanada untuk mengimplementasikan berbagai kegiatan terkait perlindungan hak buruh migran.


Pertemuan PMC 10+1 Session with Canada , Malaysia, 5 Agustus 2015

Laporan AMM 2/ PMCCanada no. 8c

536 Indonesia mendorong rencana pembentukan ASEAN-Russia Eminent Persons Group (AREPG) sebagai langkah untuk memperluas dan memperdalam kerja sama yang telah terjalin serta memberikan kajian dan rekomendasi mengenai arah masa depan kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia.


Pertemuan PMC 10+1 Session with Russia , Malaysia, 5 Agustus 2015

Laporan AMM 2/ PMC Russia no. 8b

537 Indonesia mengundang Rusia untuk secara aktif berkolaborasi dalam mengimplementasikan Master Plan on ASEAN Connectivity , baik konektivitas fisik, institusional, maupun antar masyarakat, termasuk melalui skema public-private partnership .



Laporan AMM 2/ PMC Russia no. 8c

538 Indonesia menekankan pemanfaatan peran ASEAN Centre di MGIMO University, Rusia, secara optimal untuk mempererat kerja sama kemitraan serta mendekatkan hubungan tingkat track 2 termasuk meningkatkan awareness masyarakat ASEAN dan Rusia.



Laporan AMM 2/ PMC Russia no. 8d

539 Indonesia mendorong penyelesaian segera PoA ASEAN-Rusia 2016-2020 untuk memperkuat kemitraan yang sejajar dan saling menguntungkan antara ASEAn dan Rusia.



Laporan AMM 2/ PMC Russia no. 8e

540 Indonesia mendorong Rusia untuk melakukan finalisasi aksesi terhadap Protokol Traktat SEANWFZ sesegera mungkin.



Laporan AMM 2/ PMC Russia no. 8f

541 Indonesia mendorong peningkatan kerja sama keamanan maritim, terutama terkait IUU fishing melalui program konkret seperti perbaikan regulasi, sistem pencatatan kapal, serta pengaturan trans-boundary fishing dan produk perikanan yang dapat diverifikasi. ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Cooperation juga diusulkan Indonesia untuk dilakukan secara rutin.


Pertemuan PMC 10+1 Session with EU , Malaysia, 5 Agustus 2015

Laporan AMM 2/ PMC EU no. 8b

542 Indonesia menyambut baik peningkatan kerja sama penanganan bencana alam dan penyakit menular melalui penguatan jejaring operasional, mekanisme pencegahan yang komprehensif, dan perluasan kegiatan pelatihan.



Laporan AMM 2/ PMC EU no. 8d

543 Indonesia mengusulkan agar UE mempertimbangkan pemberian kebijakan bebas visa secara resiprokal kepada negara anggota ASEAN guna mendekatkan hubungan antar masyarakat sekaligus meningkatkan kegiatan ekonomi maupun pariwisata.



Laporan AMM 2/ PMC EU no. 8e

544 Indonesia mengusulkan agar Deans and Dirctors of Diplomatic Training Institution Meeting dapat direfleksikan pada Joint

Communique of the 48th

ASEAN Foreign Ministers’ Meeting,

Chairman’s Statement of the 16 th APT Foreign Ministers’ Meeting,

dan Chairman’s Statement of the 18 th APT Summit .


Pertemuan APT FMM , Malaysia, 6 Agustus 2015

Laporan AMM 2/ PMC APT no. 14

545 Indonesia menekankan pentingnya upaya memperkuat kerja sama dalam pembangunan infrastruktur dan mendukung implementasi program Master Plan of ASEAN Connectivity (MPAC).



Laporan AMM 2/ PMC APT no.7

546 Indonesia menyampaikan dukungannya atas finalisasi ASEAN Strategic Action Plan for SME Development Post-2015 yang terfokus antara lain pada akses keuangan, inovasi dan teknologi, dan pengembangan SDM.




547 Indonesia menegaskan kembali pentingnya peran NEAT dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada Leaders untuk memperkuat kerja sama APT.




548 Indonesia mengusulkan agar Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) dapat membahas PoA yang diperpanjang berdasarkan PoA (2014-2015) bersama dengan para Dubes EAS non-ASEAN di Jakarta sehingga dokumen tersebut dapat teap relevan dan berkesinambungan.


Pertemuan East Asia Summit FMM, Malaysia, 6 Agustus 2015

Laporan AMM 2/ PMC EAS no.4

549 Indonesia mendukung penguatan kerja sama EAS melalui kerja sama fungsional, memperkuat mekanisme di bawah EAS termasuk pembentukan unit khusus di Sekretariat ASEAN dan juga interaksi CPR dengan Dubes EAS non-ASEAN di Jakarta.




550 Indonesia mendorong penguatan mekanisme ASEAN terkait lainnya yang dapat mendukung kerja sama EAS di bidang maritim seperti Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF).




551 Indonesia menggarisbawahi pentingnya kelanjutan pembahasan mengenai visi arsitektur keamanan regional. Indonesia menegaskan bahwa Sentralitas ASEAN dalam mekanisme kerja sama EAS dapat ditunjukkan dengan mengembangkan visi tersebut berdasarkan konsep Indonesia mengenai EAS Treaty of Frienship and Cooperation yang disinergikan dengan berbagai inisiatif dari negara peserta EAS.






552 Indonesia menekankan pentingnya penyelesaian segera dari COC dan mendorong adanya timeline bagi penyusunan COC serta perlunya memulai pembahasan penyusunan COC yang bersifat substantif.




553 Indonesia mendesak agar pihak-pihak yang terkait menahan diri terhadap tindakan provokasi di wilayah Semenanjung Korea, menaati Resolusi DK PBB dan Joint Statement tanggal 19 September 2005 terkait Six Party Talks , serta melaksanakan kembali Six Party Talks .




554 Indonesia menegaskan one command system merupakan faktor penting keberhasilan penanganan kasus Air Asia QZ 8501.


East Asia Summit (EAS) Rapid Disaster Response: Search and Rescue Lessons Learned Seminar , Sydney, Australia, 21-23 September 2015

Brafaks EAS Sydney

555 Indonesia mengusulkan perlunya meningkatkan kerja sama di tingkat regional melalui pembentukan SAR Regional Standby Force



Brafaks EAS Sydney

556 Indonesia mengusulkan pengembangan Joint Standard Operating Procedure on the Regional SAR



Brafaks EAS Sydney

557 Indonesia mengusulkan untuk meningkatkan kapasitas kawasan melalui pelaksanaan SAR Exercise yang rutin



Brafaks EAS Sydney

558 Indonesia menyampaikan usulan tentang berbagai upaya meningkatkan kapasitas nasional dalam penanggulangan bencana termasuk menyusun berbagai informasi/data terkait bencana



Brafaks EAS Sydney

559 Terkait draft Joint Statement between ASEAN-China on Production Capacity Cooperation yang diinginkan RRT untuk dibahas oleh ASEAN SOM dan disetujui pada KTT ASEAN-RRT bulan November 2015, Indonesia merekomendasikan agar dokumen dimaksud dibahas oleh Senior Economic Officials Meeting (SEOM) consultation with China sebagai focal point isu-isu kerja sama ekonomi.



Brafaks hal.4

560 Indonesia juga merekomendasikan agar draft Joint Statement between ASEAN-China on Production Capacity Cooperation dimaksud dapat menjadi outcome document pada KTT Peringatan ASEAN-RRT pada tahun 2016 mengingat tahun 2016 akan diperingati sebagai 25th Anniversary of ASEAN-China Dialogue Relations.



Brafaks hal.4

561 Indonesia kembali menegaskan perlunya dukungan dari negara anggota ASEAN terkait finalisasi draft EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation in the Asia-Pacific untuk dapat diadopsi pada KTT ke-10 EAS di Kuala Lumpur, 22 November 2015.



Brafaks hal.4

562 Indonesia merekomendasikan hal-hal berikut untuk dapat meningkatkan kerja sama ASEAN-PBB: a. penyusunan Work Plan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun sebagai landasan kerja sama ASEAN dengan Badan-Badan PBB;b. penyusunan ASEAN-UN Work Plan harus merujuk serta mendukung implementasi ASEAN Vision 2025 serta Sustainable Development Goals 2030.



Brafaks hal.3

563 Indonesia merekomendasikan pentingnya review dari ASEAN-UN Comprehensive Partnership untuk mengevaluasi kerja sama ASEAN-PBB serta mengidentifikasi area kerja sama yang belum dikembangkan dengan maksimal, termasuk penanganan isu irregular migration .



Brafaks hal.3

564 Indonesia menegaskan pentingnya keberadaan UN Liaison Officers di Jakarta untuk memfasilitasi koordinasi yang baik antara PBB dengan Sekretariat ASEAN serta dengan berbagai Badan Sektoral ASEAN.



Brafaks hal.3

565 Indonesia mengusulkan agar kerja sama ASEAN-Pacific Alliance (PA) mengambil pendekatan yang praktis dan pragmatis.



Brafaks hal.4

566 Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama people-to-people contact sebagai landasan kerja sama ASEAN-PA. Area kerja sama yang dapat mengawali antara lain pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan olah raga.



Brafaks hal.4

567 Indonesia merekomendasikan perlunya engagement CPR dengan para Dubes PA yang berkedudukan di Jakarta dilakukan secara reguler guna membahas kerja sama konkret antar kedua kawasan.



Brafaks hal.4

568 Indonesia mendorong adanya keterwakilan negara anggota ASEAN pada badan-badan internasional yang strategis dengan:a. mengidentifikasi organisasi internasional yang strategis; b. menyusun daftar seluruh kandidat negara anggota ASEAN pada badan-badan organisasi internasional. Daftar tersebut juga dapat dipakai untuk menilai kesuksesan kandidat-kandidat ASEAN.



Brafaks hal.2

569 Terkait penyusunan ASEAN-UN Work Plan 2016 – 2020 , Indonesia menekankan pentingnya ASEAN Vision 2025 beserta ketiga Cetak Birunya menjadi rujukan utama dalam mengembangkan berbagai program dan kegiatan konkrit yang memberikan manfaat langsung bagi Masyarakat.



Brafaks hal.2

570 Indonesia merekomendasikan agar tiap negara anggota ASEAN dapat mengangkat satu isu terkait agenda PBB yang menjadi perhatian/kepentingan ASEAN pada pertemuan AUMM untuk dapat memaksimalkan waktu yang terbatas dalam membahas beragam isu yang menjadi kepentingan bersama.



Brafaks hal.2

571 Indonesia merekomendasikan perlunya ASEAN kembali mendorong engagement dengan organisasi regional lainnya seperti Gulf Cooperation Council (GCC), Economic Cooperation Organization (ECO) serta menjajaki kerja sama dengan African Union.



Brafaks hal.3



572 Indonesia merekomendasikan perlunya ASEAN melibatkan para Duta Besar yang terakreditasi untuk ASEAN di Jakarta, terutama dalam menjajaki berbagai program dan kegiatan kerja sama yang praktis dan konkret, dan memberikan dampak langsung kepada Masyarakat.



Brafaks hal.3

573 Indonesia mendorong dimulainya penyusunan ASEAN-UN Work Plan untuk periode lima tahun (2016-2020).



Brafaks hal.3

574 Indonesia mengusulkan adanya penyelarasan ASEAN Community Vision 2025 dan Agenda 2030 for Sustainable Development. Hal ini akan membawa manfaat bagi terciptanya masyarakat yang lebih kuat dan kohesif, antara lain, dengan peningkatan kerja sama antara Badan-Badan PBB dengan berbagai institusi dalam ASEAN-led mechanisms.



Brafaks hal.3

575 Indonesia merekomendasikan pentingnya peningkatan kerja sama ASEAN-PBB dalam menghadapi situasi kemanusiaan, terutama dalam mengidentifikasi sumber masalah dan solusi yang tepat, melalui pendekatan yang seimbang, shared responsibility dan principles of burden-sharing antara penegak hukum dan tanggap darurat kemanusiaan.



Brafaks hal.4

576 Indonesia juga mengusulkan pentingnya pendekatan soft power melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, psikolog, dan masyarakat sipil, yang didukung dengan penyebaran nilai-nilai toleransi dan moderation bagi generasi muda guna menghadapi violent extremism.



Brafaks hal.4

577 Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama maritim melalui forum bilateral dan regional, termasuk mendukung penyelesaian draft EAS Statement on Enchancing Regional Maritime Cooperation in the Asia Pacific yang menjadi prakarsa Indonesia untuk diadopsi pada KTT ke-10 EAS di Kuala Lumpur, November 2015. Terkait upaya penanganan IUU Fishing yang telah menimbulkan banyak kerugian, Indonesia sepakat dengan AS yang mengedepankan IUU Fishing sebagai salah satu isu prioritas yang perlu dicarikan solusinya



Brafaks hal.4

578 Terkait isu irregular movement of persons, Indonesia merekomendasikan perlu dilakukannya upaya preventif dengan menciptakan kondisi yang kondusif, meningkatkan kesejahteraan, serta memerangi upaya penyelundupan manusia guna menjawab root causes dari persoalan ini. Indonesia berpandangan bahwa akar permasalahan terletak pada isu ekonomi, kesetaraan hak bagi setiap warga negara, dan kejahatan transnasional.



Brafaks hal.4

579 Mengenai keterkaitan United Nation 2030 Agenda for the Sustainable Development dan ASEAN Community Vision 2025 dalam draft ASEAN Community Vision 2025 , Indonesia menyampaikan bahwa pada Sidang Umum PBB bulan September 2015 telah menyampaikan komitmen untuk mendukung ASEAN Community Vision 2025.

1 1 TheTenth Meeting of High Level Task Force (HLTF) on ASEAN Community Post 2015 Vision, Kuala Lumpur 2-4 Oktober 2015

(Laporan nomor 4)

580 Pertemuan menyepakati revisi paper ASEAN 2025 at a Glance . Indonesia menyampaikan pada bagian terkait Mitra Wicara ASEAN, Indonesia menyampaikan penambahan “mutual benefit and interest ”.


(Halaman 2, nomor 5)

581 Dalam paper ASEAN 2025 at a Glance . Indonesia juga menyampaikan penambahan “share best practices” dan “capacity building by external partners ”


(Halaman 4, nomor 7)

582 Indonesia menekankan pentingnya bagi ASEAN untuk memastikan terdapatnya persamaan pemahaman antara ASEAN dan RRT mengenai “New phase of consultation of the COC ” yakni dimulainya pembahasan mengenai struktur dan elemen COC, dan bukan pembahasan Commonalities atau sejenisnya yang hanya akan memperpanjang pembahasan

1 1 Brafaks Laporan Pertemuan ASEAN SOM, 7 Oktober 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

Pertemuan ASEAN Senior Officials Meeting (ASEAN SOM), 7 Oktober 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

583 Indonesia mengharapkan agar ASEAN dapat mencapai kesepakatan terhadap upaya streamlining pertemuan ASEAN pada Pertemuan ASEAN Foreign Ministers’ Retreat bulan Februari 2016 di Laos

1 1 Brafaks Laporan Pertemuan ASEAN SOM, 7 Oktober 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

Pertemuan ASEAN Senior Officials Meeting (ASEAN SOM), 7 Oktober 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

584 Indonesia menyampaikan bahwa sebagai lead countries rekomendasi no. (7), (19), (24), Indonesia telah melakukan koordinasi internal dengan pihak-pihak terkait guna menyusun Action Plan on the Recommendation in the EAVG II Report . Untuk Rekomendasi No. 19 Indonesia telah memberikan masukan pada draft action plan yang diusulkan Jepang dan menyetujui draft action plan usulan ROK. Indonesia juga telah menyusun draft action plan terkait rekomendasi no. 7 dan no. 24 serta telah menyampaikan usulan Indonesia terkait draft action plan dimaksud kepada Sekretariat ASEAN.

1 1 Brafaks Laporan APT Prep-SOM, 9 Oktober 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

Pertemuan ASEAN Plus Three Preparatory Senior Officials’ Meeting (APT Prep-SOM), 9 Oktober 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

585 Indonesia mengusulkan agar Deans and Directors of Diplomatic Training Institution’ Meeting dapat direfleksikan pada Chairman’s

Statement of the 18 th APT Summit. Indonesia berpandangan bahwa Pertemuan tersebut merupakan bagian integral dari mekanisme APT, khususnya dalam kerja sama untuk meningkatkan kualitas SDM di negara anggota APT.

1 1 Brafaks Laporan APT Prep-SOM, 9 Oktober 2015, Kuala Lumpur, Malaysia


586 Dr. Evi Fitriani dari Pusat Studi ASEAN Universitas Indonesia sebagai Country Coordinator NEAT-Indonesia menyampaikan informasi terkait Memorandum NEAT yang akan menjadi salah satu outcome document dalam KTT Ke-18 APT pada bulan November 2015 mendatang serta kegiatan/pertemuan NEAT sepanjang tahun 2015 yaitu 22nd Country Coordinators’ Meeting of NEAT (22nd NEAT CCM) di Yogyakarta, 4-5 Mei 2015; 23rd NEAT CCM/ 13th Annual Conference di Bandung, 7-8 September 2015, serta 4 (empat) Working Group yang disponsori oleh NEAT Thailand, Singapura, Jepang dan RRT.

1 1 Brafaks Laporan Pertemuan ASEAN Plus Three Preparatory Senior Officials’ Meeting (APT Prep-SOM), 9 Oktober 2015, Kuala Lumpur, Malaysia




587 Indonesia pada Pertemuan ini telah melakukan langkah maju terkait inisiatif kerjasama bidang maritim yang diajukan oleh Indonesia pada masa Keketuaan Myanmar ahun 2014. Dalam hal ini, Indonesia telah menyampaikan revised draft EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation in the Asia Pacific as of 8 Oktober 2015 yang telah mengkonsolidasikan masukan dari negara anggota ASEAN yang disampaikan baik secara tertulis maupun yang terefleksikan pada Pertemuan ASEAN SOM tanggal 7 Oktober 2015.

1 1 Brafaks Laporan Pertemuan East Asia Summit Preparatory Senior Officials’ Meeting (EAS Prep-SOM), 9 Oktober 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

Brafaks Laporan Pertemuan East Asia Summit Preparatory Senior Officials’ Meeting (EAS Prep-SOM), 9 Oktober 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

588 Terkait Functional Cooperation, Indonesia menegaskan keputusan untuk mengurangi atau menambah (review) area prioritas, hendaknya dilakukan sesuai prosedur. Dalam kaitan ini, perlu adanya suatu kesepakatan antara negara anggota ASEAN, sebelum meminta persetujuan negara peserta EAS non-ASEAN. Selanjutnya hal tersebut dapat dibahas oleh CPR bersama Duta Besar EAS non-ASEAN. Review atas kerja sama fungsional ini hendaknya dilakukan selaras dengan dokumen-dokumen ASEAN yang relevan, seperti ASEAN Community Vision 2025.

1 1 Brafaks Laporan Pertemuan Special East Asia Summit Senior Officials’ Meeting (Special EAS SOM

Pertemuan Special East Asia Summit Senior Officials’ Meeting (Special EAS SOM), 9 Oktober 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

589 Menyangkut review dan upaya streamlining prioritas bidang kerja sama EAS, Indonesia ingin memperoleh penjelasan terhadap dasar pemikiran untuk menggabungkan isu energy, environment and climate change menjadi 1 (satu) kelompok bidang kerja sama. Hal ini dipandang akan menghadapi kendala terutama terkait implementasinya, mengingat isu tersebut akan melibatkan lebih dari 1 (satu) sectoral bodies.

1 1 Brafaks Laporan Pertemuan Special East Asia Summit Senior Officials’ Meeting (Special EAS SOM)

Pertemuan Special East Asia Summit Senior Officials’ Meeting (Special EAS SOM), 9 Oktober 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

590 Indonesia mengusulkan agar prakarsa High Level Dialogue on Maritime Security yang telah diselenggarakan di Jakarta (2013) dan Kuala Lumpur (2015) agar dapat dilanjutkan penyelenggaraannya secara reguler

1 1 Brafaks Laporan ASEAN-EU Coordination Meeting

ASEAN-EU Coordinating Meeting “Approaches Regarding a Roadmap for Elevating the ASEAN-EU Enhanced Partnership to a Strategic Level ”, Bangkok, Thailand, 12-13 Oktober 2015

Brafaks Laporan halaman 3

591 Indonesia menyampaikan bidang kerja sama dalam PoA 2013-2017 yang perlu ditingkatkan implementasinya seperti maritime cooperation; kelanjutan perundingan FTA ASEAN-EU atau region-to-region; pembangunan infrastruktur dan konektivitas; pembangunan kapasitas UKM; penyakit pandemik dan tantangan kesehatan lainnya; perubahan iklim; isu lingkungan hidup dan disaster management melalui penguatan AHA Centre di Jakarta serta illegal migration




592 Indonesia juga mengusulkan isu prioritas nasional Indonesia yang perlu dimasukkan ke dalam roadmap ataupun Plan of Action (PoA) yang baru pasca 2017, antara lain kerja sama maritim, konektivitas, pemberdayaan UKM, penyakit pendemik, dan disaster management




593 Indonesia menekankan bahwa momentum 40 tahun peringatan kerja sama kemitraan ASEAN-UE tahun 2017 perlu dimanfaatkan bagi peningkatan status kemitraan UE menjadi mitra strategis, termasuk kemungkinan diadakannya suatu KTT Peringatan ASEAN-UE




594 Indonesia menegaskan bahwa keanggotaan dalam EAS bukan merupakan sesuatu yang otomatis diberikan kepada negara mitra strategis ASEAN




595 Dalam kerangka kerja sama ASEAN-RRT khususnya terkait regional architecture dan keamanan kawasan, Indonesia menekankan pentingnya bagi ASEAN untuk memastikan terdapatnya persamaan pemahaman antara ASEAN dan RRT mengenai pentingnya suatu road map atau work plan yang akan mengarah pada penyelesaian COC, dan bukan pembahasan Commonalities atau sejenisnya yang hanya akan memperpanjang pembahasan tanpa ada tujuan akhir.

1 1 Brafaks Laporan Delri

Pertemuan ke-15 ASEAN -China Joint Working Group/ Pertemuan ke-10 Senior Officials' Meeting on the Impelementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC), Chengdu, RRT, 18-21 Oktober 2015

596 Dalam konteks kerja intensifikasi kemitraan ASEAN-RRT untuk menjaga stabilitas kawasan, Indonesia mengusulkan disepakatinya Elements of the Possible Outline of a COC



597 Untuk menjaga ASEAN Centrality serta praktek yang selama ini dijalankan dalam KTT ASEAN dengan Mitra Wicara, Indonesia mengusulkan untuk tidak menerima inisiatif RRT dikeluarkannya Joint Press Communique ASEAN-RRT pada KTT ASEAN-RRT ke 18



598 Indonesia mengusulkan untuk mempertimbangkan kembali usulan AS mengenai penyelenggaraan Special ASEAN-US Summit di Sunnylands, California, 15-16 Februari 2015 karena dipandang terlalu pendek jangka waktunya dari KTT ke-3 ASEAN-AS dan tidak sejalan dengan upaya streamlining pertemuan ASEAN.

1 1 Laporan Pertemuan ASEAN Senior Officials’ Preparatory Meeting

Pertemuan ASEAN Senior Officials’ Preparatory Meeting di Kuala Lumpur, Malaysia, 19 November 2015

Laporan Pertemuan ASEAN Senior Officials’ Preparatory Meeting no. 44.a&b



599 Indonesia menyampaikan agar engagement CPR dengan negara Mitra Wicara/Eksternal dapat ditingkatkan, menindaklanjuti preseden sebelumnya, termasuk untuk proses drafting dokumen hasil KTT dan Rencana Aksi ASEAN dengan Mitra Wicara.

1 1 Laporan Pertemuan ke-17 ASEAN Coordinating Council (ACC)

Pertemuan ke-17 ASEAN Coordinating Council (ACC) di Kuala Lumpur, Malaysia, 20 November 2015

Laporan Pertemuan ke-17 ASEAN Coordinating Council (ACC) no. 8

600 Indonesia menyampaikan agar ASEAN dan RRT harus mampu menciptakan perdamaian di kawasan serta menahan diri dari berbagai tindakan unilateral yang dapat mempengaruhi status quo dan meningkatkan ketegangan di LCS. Menghormati hukum internasional termasuk 1982 UNCLOS, penyelesaian masalah secara damai, tanpa ancaman atau penggunaan kekerasan.

1 1 Laporan KTT ke-18 ASEAN-RRT

KTT ke-18 ASEAN-RRT di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015

Laporan KTT ke-18 ASEAN-RRT no. 7.a.

601 Indonesia menekankan pentingnya implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) secara efektif dan menyeluruh serta segera diselesaikannya Code of Conduct in the South China Sea (COC). COC diharapkan akan dapat mendorong trust dan confidence, mencegah insiden, dan mengatasi apabila terjadi insiden, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian masalah.

1 1 Laporan KTT ke-18 ASEAN-RRT

KTT ke-18 ASEAN-RRT di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015

Laporan KTT ke-18 ASEAN-RRT no. 7.b.-

602 Indonesia mendorong ASEAN dan India komitmen untuk meningkatkan volume perdagangan hingga mencapai USD 200 milyar pada tahun 2020 melalui keterlibatan aktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1 1 Laporan KTT ke-13 ASEAN-India

KTT ke-13 ASEAN-India di Kuala Lumpur, Malaysia, 22 November 2015

Laporan KTT ke-13 ASEAN-India no. 7.b.-

603 Indonesia mendorong pencapaian target kerja sama pariwisata negara APT untuk mencapai USD 3,5 triliun pada tahun 2024 melalui berbagai kegiatan kerja sama, termasuk finalisasi APT Memorandum of Cooperation for Tourism tahun depan.

1 1 Laporan KTT ke-18 ASEAN Plus Three

KTT ke-18 ASEAN Plus Three di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015

Laporan KTT ke-18 ASEAN Plus Three no. 6.b.

604 Indonesia mendorong kerja sama pendidikan tinggi melalui pembangunan jejaring universitas di Asia Timur serta mendorong pertukaran antar kalangan akademisi antara negara APT guna mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan.

1 1 Laporan KTT ke-18 ASEAN Plus Three

KTT ke-18 ASEAN Plus Three di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015

Laporan KTT ke-18 ASEAN Plus Three no. 6.c.

605 Indonesia mengusulkan peningkatan kerja sama penanganan perubahan iklim melalui Pertemuan COP ke-21 di Paris dengan tetap menghormati prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR).

1 1 Laporan KTT ke-3 ASEAN-Amerika Serikat (AS)

KTT ke-3 ASEAN-Amerika Serikat (AS) di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 201

Laporan KTT ke-3 ASEAN-Amerika Serikat no. 7.b.-

606 Indonesia mendorong kerja sama pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing antara ASEAN dan AS.

1 1 Laporan KTT ke-3 ASEAN-Amerika Serikat (AS)

KTT ke-3 ASEAN-Amerika Serikat (AS) di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015

Laporan KTT ke-3 ASEAN-Amerika Serikat no. 7.c.-

607 Sebagai Country Coordinator , Indonesia memastikan agar implementasi Plan of Action to Implement the Joint Statement for ASEAN-New Zealand Strategic Partnership 2016-2020 yang telah disepakati di KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Selandia Baru dapat membawa hasil konkret bagi kesejahteraan masyarakat.

1 1 Laporan KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Selandia Baru

KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Selandia Baru di Kuala Lumpur, Malaysia, 22 November 2015

Laporan KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Selandia Baru no. 6.a.

608 Indonesia menekankan pentingnya kerja sama memberantas terorisme, radikalisme dan ekstremisme, serta mengajak negara peserta EAS untuk bekerja sama memastikan berkembangnya demokrasi dan toleransi, serta pembangunan yang inklusif, merata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat

1 1 Laporan KTT Ke-10 Asia Timur (East Asia Summit)

KTT Ke-10 Asia Timur (East Asia Summit) di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015

Laporan KTT Ke-10 Asia Timur no. 8.a.

609 Indonesia mendorong peningkatan konektivitas kawasan dan pembangunan infrastruktur melalui implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) dan penguatan kerja sama kemitraan public-private dan kemaritiman. Presiden RI juga menyambut baik inisiatif Jepang “high quality infrastructure” untuk mendorong kawasan yang semakin terhubung dan terintegrasi.

1 1 Laporan KTT ke-18 ASEAN-Jepang di Kuala Lumpur, Malaysia, 22 November 2015 no. 5.a.-

KTT ke-18 ASEAN-Jepang di Kuala Lumpur, Malaysia, 22 November 2015

Laporan KTT ke-18 ASEAN-Jepang no. 5.a.

610 Indonesia mendorong ASEAN dan Jepang untuk meningkatkan kerja sama dalam penanganan bencana. Indonesia juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dan peran Jepang di ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre ) di Jakarta. Indonesia juga mengapresiasi Jepang atas kerja sama di bidang bencana, diantaranya melalui saling tukar pengalaman dan keahlian, riset dan studi bersama ataupun pengembangan sistem pencegahan bencana.

1 1 Laporan KTT ke-18 ASEAN-Jepang

KTT ke-18 ASEAN-Jepang di Kuala Lumpur, Malaysia, 22 November 2015

Laporan KTT ke-18 ASEAN-Jepang no. 5.c.

611 Indonesia menekankan kembali komitmen bersama untuk mencapai target perdagangan ASEAN-ROK sebesar USD 200 miliar pada tahun 2020. Target tersebut dapat dicapai antara lain melalui pemanfaatan penuh AKFTA dan ASEAN-ROK innovation centre untuk mendorong peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

1 1 Laporan KTT ke-17 ASEAN-ROK

KTT ke-17 ASEAN-ROK di Kuala Lumpur, Malaysia, 22 November 2015

Laporan KTT ke-17 ASEAN-ROK no. 8.a.-

612 Indonesia mendorong agar terciptanya normalisasi antara Korea Selatan dan Korea Utara melalui dialog inter-Korea dan “Six Party Talks ”

1 1 Laporan KTT ke-17 ASEAN-ROK

KTT ke-17 ASEAN-ROK di Kuala Lumpur, Malaysia, 22 November

Laporan KTT ke-17 ASEAN-ROK no. 8.e.

613 Indonesia mendorong implementasi Rencana Kerja ASEAN-PBB tahun 2016-2020 khusunya di sektor UMKM, maritim, ketahanan pangan, dan penanganan migrasi ilegal.

1 1 Laporan KTT ke-7 ASEAN-PBB

KTT ke-7 ASEAN-PBB di Kuala Lumpur, Malaysia, 22 November 2015

Laporan KTT ke-7 ASEAN-PBB no. 7.a.

614 Indonesia mendorong upaya ASEAN-PBB untuk menyelesaikan berbagai kesepakatan internasional seperti Agenda Pembangunan Doha, komitmen pengurangan emisi pasca Protokol Kyoto, pemusnahan senjata nuklir, dan reformasi keuangan global.

1 1 Laporan KTT ke-7 ASEAN-PBB

KTT ke-7 ASEAN-PBB di Kuala Lumpur, Malaysia, 22 November 2015

Laporan KTT ke-7 ASEAN-PBB no. 7.d.

615 Indonesia menyampaikan pentingnya mendukung rekomendasi Joint Executive Board untuk menyetujui Work Progmme and Budget of Operational Expenditure of the ACC in the Year 2015

1 1 Brafaks Laporan 5th ACCJC

5th Meeting of the Joint Council Meeting of the ASEAN-China Centre (ACC JC Meeting), Kunming, RRT, 2 Desember 2015

616 Indonesia menegaskan pentingnya merevisi Annual Report of the ACC 2015, khususnya referensi berbagai inisiatif yang mengandung nuasa politis untuk menghindari politisasi ACC



617 Indonesia menyampaikan dukungannya kepada Sekretariat ACC untuk menyusun Executive Summary yang memuat penjelasan singkat berisi capaian utama, data statistika, dan proyek-proyek utamta dari ACC selama 1 tahun terakhir





618 Indonesia menekankan pentingnya kontribusi anggaran sebesar USD 23.861,01 untuk negara anggota ASEAN sesuai kesepakatan



619 Indonesia menyampaikan pentingnya elaborasi perencanaan/persiapan aktivitas ACC dapat berkoordinasi erat dengan Joint Executive Board di Beijing sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien



620 Indonesia menekankan pentingnya pengesahan Comprehensive Report for ACC Mid-term Review 2012-2014 untuk mengupayakan implementasi maksimal dari berbagai rekomendasi yang tercantum dalam laporan, terutama penyusunan matriks rekomendasi



621 Indonesia menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pembahasan Revised MoU on Establishing the ACC between the Governments of the Member States of ASEAN and the Government of the People's Republic of China yang dapa dilakukan di Jakarta



622 Indonesia (dan Myanmar) selaku co-chairs ACDM Working Group on

Recovery mengusulkan untuk menambah anggota baru Working Group

yang saat ini hanya beranggotakan Brunei Darussalam dan Filipina.

Usulan ini disambut baik oleh Laos dan Thailand.

1 1 ACDM WG Meeting on Recovery :

Focal Points ASEAN Guidelines on

Recovery Planning, Nay Pyi Taw,

Myanmar tanggal 5-6 Februari 2015

623 pertemuan menyepakati usulan Indonesia bahwa ASEAN Member

States (AMS) bebas menentukan pejabat dan level pejabat yang akan

mewakili AMS pada pertemuan HLTF-WG mengingat pejabat yang

memahami isu Post-2015 di masing-masing AMS berada pada level

yang berbeda-beda. Perwakilan HLTF-ASCC masing-masing AMS

tersebut dapat dibantu oleh satu orang wakil/delegasi.

1 1 HLTF for ASCC WG Meeting and

Special SOCA Meeting for ASCC

Council di Penang, Malaysia tanggal 8-

12 Februari 2015

624 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia untuk membuka kesempatan

bagi AMS melakukan konsultasi nasional dengan stakeholders

(Kementerian/Lembaga, LSM dan akademisi).

1 1

625 Pertemuan mencatat masukan Indonesia untuk memasukkan pasal

mengenai perlindungan hak-hak wanita, anak dan pekerja migran, upaya

anti-korupsi, isu perdagangan manusia dan isu pemberantasan narkoba.

1 1

626 Pertemuan mencatat laporan Sekretariat ASEAN mengenai hasil

penelitian ASEC-ERIA Joint Project : Framing the ASCC Post-2015 dan

mendukung usulan Indonesia untuk mempertimbangkan untuk

menggunakan hasil penelitian tersebut sebagai salah satu sumber bahan

konsultasi dan diskusi dengan berbagai badan sektoral dan LSM dalam

mengembangkan ASCC Attendant Documents.

1 1

627 Indonesia mengusulkan pentingnya penerapan capacity building bagi

penegak hukum guna mengungkap kejahatan narkotika di Indonesia dan

kawasan.

1 1

628 Indonesia mengusulkan penggunaan precursor chemicals yang telah

diatur dalam peraturan nasional. Diharapkan dengan penggunaan

precursor chemicals dapat mencegah penyalahgunaan kejahatan

narkotika.

1 1

629 Indonesia tidak dapat memenuhi permintaan AMS untuk berbagi data

mengenai informasi peta konsesi. Berdasarkan hukum yang berlaku di

Indonesia, jenis data yang dapat dibagi oleh Indonesia hanyalah

mencakup informasi koordinat kebakaran hutan dan lahan serta langkah

penanggulangan dan pencegahan berulangnya kebakaran tersebut.

1 1 Meeting of Ministerial Steering

Committee (MSC) for Transboundary

Haze Polution Technical Task Force

(MTTF) di Singapura tanggal 13-14

Februari 2015

Brafask No. R-00030/Singapura/ 140214,

halaman 1

630 Terkait dengan rumusan guidelines, definisi dan mekanisme

pelaksanaan HMS, mengingat adanya Pemerintahan baru dan

digabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia

memerlukan waktu untuk koordinasi internal terlebih dahulu dengan

pihak terkait di dalam negeri.

1 1

631 Indonesia mengusulkan ASEAN untuk mempertimbangkan secara positif

permintaan Selandia Baru untuk meningkatkan status kerja sama dari

Comprehensive Partnership menjadi Strategic Partnership .

1 1

632 Indonesia mengusulkan dapat segera disusun Plan of Action ASEAN-NZ

2016-2020 agar dapat disahkan dalam the 40th Anniversary of ASEAN-

NZ Commemorative Summit di Kuala Lumpur bulan November 2015

1 1

633 Indonesia meyampaikan perlunya ASEAN dan Selandia Baru untuk terus

bekerja sama mengembangkan inisiatif dalam upaya mengatasi

terorisme dan kejahatan lintas negara.

1 1

634 Mengenai ASEAN Community’s Post-2015 Vision, Indonesia

menggarisbawahi bahwa Visi dimaksud dapat menjadi dasar bagi

Masyarakat ASEAN yang responsif dan tetap relevan di abad ke-21 ini.

Ditekankan pula mengenai pentingnya Sentralitas ASEAN dalam kerja

sama hubungan eksternal baik dengan negara-negara mitra wicara

ASEAN maupun negara dan kawasan lain.

1 1

635 Terkait kerja sama maritim, Indonesia kembali menekankan pentingnya

kerja sama maritim yang komprehensif, termasuk kerja sama

pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing

dalam kerangka ASEAN maupun ASEAN-led mechanisms.

1 1

636 Indonesia merkomendasikan agar : - membentuk program pertukaran

ASEAN-China, 1 1

637 Intensifikasi ASEAN-China Center dengan menambah Youth Chapter 1 1

638 Mengadakan joint-festival 1 1

639 Mengadakan pertukaran profesional dan sekolah kejuruan pariwisata 1 1

640 Indonesia merekomendasikan bahwa dalam pengembangan draft

ASEAN Strategic Plan on for Information and Media (2016-2025)

diperlukan pembahasan di tingkat nasional maupun antar AMS.

1 1

641 Indonesia merekomendasikan partisipasi aktif para stakeholders

termasuk non-state actors dalam memperkaya ASEAN Strategic Plan

on for Information and Media (2016-2025)

1 1

ARF Workshop on Enhancing

Regional Cooperation to address

Challenges Posed by Illicit Drug dan

ARF Workshop on Precursor

Chemicals and Synthetic Drugs di

Bangkok tanggal 11-13 Februari 2015



642 Pada sesi diskusi, Indonesia menyampaikan bahwa perlu menggunakan

nilai-nilai dalam instrumen PBB atau internasional lainnya yang telah ada

sebagai dasar pembentukan kerja sama di bidang manajemen dan

perlindungan migrasi di kawasan ASEAN; (ii) Indonesia menyampaikan

bahwa sejalan dengan upaya ASEAN meningkatkan koordinasi di antara

tiga pilar ASEAN, maka koordinasi tersebut juga perlu dilakukan dalam

pembahasan terkait migrasi yang bersifat cross-pillar

1 1

1

643

644

645

646

647

648

649

650

Pertemuan KTT ke 26 ASEAN dan

KTT terkait lainnya, 24-28 April 2015 di

Kuala Lumpur dan Langkawi, Malaysia

Brafaks No. R-00217/KUALA LUMPUR/150430,

hal.2 dan 3

Dalam pembahasan Kuala Lumpur Declarationon a People-oriented and

People-centered ASEAN, Indonesia berhasil memasukkan hal-hal

sebagai berikut:

a. Penambahan subheading mengenai kerja sama eksternal dan

paragraf terhadap pentingnya penguatan kerja sama dengan mitra

wicara dan pihak eksternal terkait guna mendukung upaya mewujudkan

people-centred dan people-oriented ASEAN.

b. Rujukan mengenai kerja sama dengan ASEAN Institute of Peace and

Reconciliation (AIPR) dalam konteks perdamaian dan rekonsiliasi.

c. Rujukan terhadap Bali Concord III on ASEAN Community in a Global

Community of Nations

d. Rujukan mengenai pentingnya peningkatan peran badan-badan

sektoral dalam merangkul civil society organisation dalam perlindungan

terhadap hak asasi manusia dan fundamental freedoms, sesuai dengan

ASEAN Human Rights Declaration.

e. Penghapusan rujukan Transboundary Haze Pollution.

1

1

1

Pertemuan mendukung masukan Indonesia terkait scoping paper yang

diajukan Australia untuk menyelenggarakan Seminar tentang

‘International Search and Rescue Lessons Learned’ pada bulan

September 2015 di Australia. Indonesia menyampaikan bahwa

pembahasan isu SAR di ASEAN saat ini berada pada sektor transportasi

pada pilar ekonomi, meskipun demikian, Pertemuan juga mencatat

bahwa isu SAR juga terkait dengan penanggulangan bencana.

1

Dalam pembahasan Langkawi Declaration on Global Movement on

Moderates, Indonesia berhasil mengupayakan masuknya kepentingan

nasional Indonesia dalam final teks deklarasi tersebut sebagai berikut:

a. Rujukan mengenai penguatan kerja sama mendorong moderasi

dalam berbagai ASEAN-led mechanisms dapat terefleksikan dalam

deklarasi dimaksud;

b. Referensi terhadap Bali Democracy Forum sebagai kegiatan yang

mendorong moderation;

c. Rujukan terhadap toleransi mengingat moderasi dan toleransi

merupakan nilai yang saling melengkapi dan menguatkan satu sama

lain;

d. Rujukan mengenai komitmen terhadap rule of law, human rights and

fundamental freedoms, equitable and inclusive economic growth dapat

disepakati untuk memberantas terorisme, ekstrimisme dan radikalisme

serta mengatasi akar permasalahannya;

e. Rujukan mengenai interfaith dialogue yang disepakati sebagai salah

satu bentuk kegiatan dalam memajukan moderasi;

1

Pertemuan menyepakati usulan Indonesia agar AHA Centre menyusun

dan menyiapkan berbagai skenario terkait kenaikan iuran wajib AMS. Hal

tersebut diperlukan sebagai bahan pertimbangan AMS dalam mengambil

keputusan mengenai pola kenaikan iuran tersebut.

1

Pertemuan mendukung rencana Indonesia untuk menyelenggarakan

workshop bidang recovery bekerja sama dengan Selandia Baru

mengenai lessons learned dari pengalaman recovery gempa

Christchurch, Selandia Baru. Workshop tersebut akan diselenggarakan

pada tanggal 12 Juni 2015 di Bali, Indonesia, back-to-back dengan

rencana penyelenggaraan workshop tentang Rapid Disaster Response

Toolkit.

1

1

1

1

Indonesia menggarisbawahi perlunya pembentukan ASEAN Militaries

Ready Group (AMRD) mengingat hal ini merupakan bentuk kontribusi

kepada AADMER tentang collective response. Usulan tersebut belum

disepakati secara konsensus

1

ARF Workshop on Multi Year Strategic

Exercise Plan 9-10 April 2015 di Kuala

Lumpur

Brafaks No. R-00169/KUALA LUMPUR/150414,

halaman 9

Pertemuan menyepakati usulan Indonesia agar pembahasan mengenai

pembentukan Ministerial task force juga dibahas pada mekanisme gugus

tugas, mengingat kedua mekanisme tersebut pada dasarnya memiliki

maksud yang sama, hanya beda tingkatannya.

1

Pertemuan 26th Meeting of the

ASEAN Committee on Disaster

Management (ACDM), 2nd Meeting of

the Governing Board of the AHA

Center, 3rd Joint Task Force to

Promote Synergy with Other Relevant

ASEAN Bodies on HADR, dan ACDM

Session on East Asia Summit (EAS)

Cooperation on Disaster

Management, 21-23 April 2015 di

Phnom Penh, Kamboja

Brafaks No. R-00069/PHNOM PENH/150424,

halaman 3, 4, dan 5.

1

Indonesia mengusulkan perlunya dimasukkan isu buruh migran dalam

dokumen pertemuan. Usulan dimaksud masih belum berhasil mengingat

Singapura, Malaysia dan Brunei masih belum sependapat

1 HLTF ASCC Meeting, Senior Officials

Committee for the ASCC Meeting,

ASCC Council Meeting di Malaka,

Malaysia, tanggal 22-27 Maret 2015

Brafaks No. R-00138/Kuala Lumpur/ 1503281



Brafaks No.R-00141/BANGKOK/150617

657

658

Pertemuan Consultation Workshop on

Labour Situations and Migration

Frameworks among ASEAN Member

States, 11 Juni 2015 di Bangkok

11Berkenaan dengan ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA),

khususnya mengenai profesi surveyor, Indonesia meminta tambahan

waktu untuk mengkoordinasikannya secara internal. Usulan Indonesia

tersebut disetujui.

Indonesia menambahkan terms "people-oriented" pada judul Draft

Resolution on Making A Drug-Free ASEAN Post-2015 Through A

People-Oriented and People-Centered Approach . Hal ini merujuk pada

istilah yang digunakan dalam "Kuala Lumpur Declaration on A People-

Oriented, People-Centered ASEAN", yang telah diadopsi pada KTT

ASEAN ke-26 bulan April 2015.

Pertemuan ke-12 ASEAN Inter-

Parlementary Assembly Fact Finding

Committee (AIFOCOM), 7-11 Juni

2015 di Kuala Lumpur

Brafaks No. B-00599/Kuala Lumpur/ 150612

663

664

1

650

651

652

653

654

655

656

659

660

661

662

Terkait isu perlindungan, Indonesia menyampaikan bahwa berdasarkan

data dan diskusi dalam workshop, 80% pekerja migran intra-ASEAN

adalah unskilled labour yang jauh lebih rentan dibandingkan skilled labour

dengan pendidikan ataupun leverage yang lebih tinggi sehingga

memerlukan perhatian khusus. Sehubungan dengan itu Indonesia

menyampaikan bahwa diperlukan adanya instrumen hukum di ASEAN

yang melindungi hak-hak unskilled migrant workers dan anggota

keluarganya.

11

1

1

1Pertemuan mencatat usulan Indonesia mengenai perlunya Sekretariat

AIPA untuk membuat standard format laporan konslutasi nasional tiap

negara AMS untuk dilaporkan pada Sekretariat AIPA sebelum

Pertemuan AIFOCOM.

1

1

Pada pembahasan Draft Resolution , Indonesia menekankan perlunya

diseminasi informasi terkait New Psychoactive Substances (NPS)

kepada masyarakat melalui media massa.

Pertemuan ke 16 ASEAN Committee

on Culture and Information (COCI),

Sub Committee on Culture, 3-6 Juni

2015 di Singapura

Brafaks No. B-00220/ SINGAPURA/150606

Delri menyampaikan status perkembangan Regional Selection of Citation

of Excellent Architectural Designs Reflecting East Asian Identity -

Expression of Culture Identity: Emergent Architecture in East Asia,

bahwa dari seleksi 26-28 February 2015, dihasilkan 3 pemenang design

arsitektur terbaik (pemenang pertama dan ketiga dari Indonesia,

sedangkan pemenang kedua adalah dari Myanmar). Disampaikan juga

bahwa ketiga pemenang itu diundang ke Surabaya untuk menerima

hadiah pada saat Pertemuan ke-50 ASEAN COCI di Surabaya pada

bulan Nopember 2015.

1

Indonesia mengusulkan agar ASEAN dapat membentuk gugus tugas

khusus untuk menyusun ASEAN Youth Development Index. Indonesia

menyampaikan bahwa Indonesia tengah dalam proses menyusun

Indonesian Youth Development Index.

1

Pertemuan ke 9 ASEAN Ministerial

Meeting on Youth (9th AMMY) 2-5 Juni

2015, di Siem Reap, Kamboja

Brafaks No. R-00092/PHNOM PENH/150608,

halaman2

Indonesia menyampaikan komitmen untuk memenuhi kontribusi kepada

ASEAN Youth Fund pada kesempatan pertama

1

1

1

1

1

Indonesia mengusulkan proyek untuk tahun 2016 yakni Learning from

Cultural Experts, dengan mengundang pemuda/pelajar dari ASEAN (2

orang dari masing-masing negara ASEAN) untuk belajar kegiatan

budaya Indonesia, yakni membuat kain “Batik” dan belajar bermain

“Angklung”.

1

Indonesia memimpin sidang COST ke-69 dan merekomendasikan

percepatan penyelesaian dokumen ASEAN Plan of Action on Science,

Technology and Innovation (APASTI) 2016-2025

1 Pertemuan ke 69 ASEAN COST 21-30

Mei 2015 di Phuket Thailand

Brafaks No. B-00298/Bangkok/150603

Delegasi RI mengusulkan agar ASEAN mengikuti langkah/prosedur di

Indonesia dalam pengelolaan bantuan internasional, termasuk

pengiriman dan penerimaan bantuan. Usulan Indonesia tersebut

ditanggapi positif dan akan dipertimbangkan.

1

ARF Disaster Relief Exercises (ARF

DiREx) 24-29 Mei 2015 di Kedah,

Kuala Lumpur

Brafaks No. R-00066/PENANG/150531, halaman

3

1

1

Terkait aplikasi ASEAN CSR Network untuk menjadi organisasi yagn

diakui ASEAN, Indonesia menyampaikan agar SLOM tidak perlu

menyusun guideline baru untuk setiap pendaftaran yang masuk, dan

cukup menggunakan guideline yang telah ada. Ditekankan agar

Sekretariat ASEAN membuat assessment apakah ASEAN CSR Network

telah memenuhi kriteria yang digariskan oleh guideline tersebut.

Pertemuan dapat menerima usulan tersebut.

1

Pertemuan 11th ASEAN Senior Labor

Official Meeting (SLOM), dan

Pertemuan terkait lainnya 6-8 Mei

2015di Manila Filipina

Brafaks No. R-0171/MANILA/150509, halaman 3

dan 4.

Indonesia berhasil mem-blok pembahasan mengenai ACMW Workplan

periode berikutnya, dengan mengaitkan ACMW Workplan dengan

pembahasan instrumen migrant workers.

1

Dalam pembahasan Kuala Lumpur Declarationon a People-oriented and

People-centered ASEAN, Indonesia berhasil memasukkan hal-hal

sebagai berikut:

a. Penambahan subheading mengenai kerja sama eksternal dan

paragraf terhadap pentingnya penguatan kerja sama dengan mitra

wicara dan pihak eksternal terkait guna mendukung upaya mewujudkan

people-centred dan people-oriented ASEAN.

b. Rujukan mengenai kerja sama dengan ASEAN Institute of Peace and

Reconciliation (AIPR) dalam konteks perdamaian dan rekonsiliasi.

c. Rujukan terhadap Bali Concord III on ASEAN Community in a Global

Community of Nations

d. Rujukan mengenai pentingnya peningkatan peran badan-badan

sektoral dalam merangkul civil society organisation dalam perlindungan

terhadap hak asasi manusia dan fundamental freedoms, sesuai dengan

ASEAN Human Rights Declaration.

e. Penghapusan rujukan Transboundary Haze Pollution.

1

Indonesia berhasil mempertahankan rujukan mengenai Pekerja Migran

dalam Chair's Statement of the 26th ASEAN Summit.

1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

672

673

674

675

676

677

678

665

666

667

668

669

670

671

The 9th HLTF on ASEAN

Community’s Post-2015 Vision 4-7

September 2015 di Bali

The 48th ASEAN Ministerial Meeting

(AMM)/Post Ministerial Conference

(PMC)/16th ASEAN Plus Three

Foreign Ministers’ Meeting (APT

FMM)/5th East Asia Summit Foreign

Ministers’ Meeting (EAS FMM) dan

22nd ASEAN Regional Forum (ARF) 1-

6 Agustus 2015 di Kuala Lumpur,

Malaysia

The 16th Meeting of the ASEAN COCI

Sub Committee on Information (SCI)

Meeting 27-30 Juli 2015 di Nusa Dua,

Bali

Nota Dinas No. 03480/KA/09/2015/42/05 tanggal

11 September 2015

Pada pilar sosial budaya, Indonesia berhasil mempertahankan

pentingnya rujukan terkait buruh migran untuk dapat termasuk dalam

Cetak Biru Masyarakat Politik dan Keamanan 2025.

1

The 5th Senior Official Meeting on

Sports (SOMS) 11-14 Agustus 2015 di

Kuala Lumpur, MalaysiaBrafaks No. B-00829/Kuala Lumpur/150814,

halaman 2 dan 3

Terkait proposal Malaysia yang mengusulkan penyelenggaraan SEA

Games untuk atlet junior setiap tahun genap, Indonesia menyampaikan

perlunya definisi atlet junior yang lebih jelas.

1

1

Indonesia berhasil merekomendasikan paragraf mengenai Haze

Monitoring System pada saat pembahasan pada pasal 70 terkait kabut

asap sehubungan dengan keinginan Singapura untuk mempertahankan

rumusan paragraf mengenai Haze Monitoring System dengan

memasukkan tambahan kalimat ”difficulties in sharing the land use and

concession maps by Sub-Regional Ministerial Steering

1

Pertemuan juga telah menyepakati usulan Indonesia untuk menghapus

rujukan transboundary haze pollution pada bagian promoting

environmental sustainability in Southeast Asia mengingat adanya usulan

terkait paragraf terpisah mengenai isu kabut asap

1

Indonesia setuju untuk bertindak sebagai salah satu negara koordinator

dalam aspek inklusifitas pada olahraga, termasuk permainan dan

olahraga tradisional serta terkait IPTEK Olahraga dalam ASEAN 5-Year

Work Plan on Sports (2016-2022).

1

Brafaks : R-00369/KL/150807

Terkait Climate Change dan Environment. Indonesia menyampaikan

rumusan pencantuman ASEAN Joint Statement on Climate Change

2015 sebagai acuan posisi bersama ASEAN dalam negosiasi UNFCCC

pada tahun 2015 mengingat masing-masing negara anggota memiliki

posisi dan kepentingan yang berbeda terkait isu ini. Pertemuan akhirnya

menyepakati usulan Indonesia untuk menggunakan quantifier “where

appropriate” terkait posisi ASEAN.

1

Indonesia menyampaikan usulan tambahan paragraf baru (Pasal 70)

terkait isu buruh migran. Usulan ini mendapatkan dukungan dari

Kamboja dan Filipina. Pertemuan SOM selanjutnya menyepakati

masuknya rumusan Indonesia tersebut sebagai tambahan bagian dari

paragraf 69

1

Terkait Migrant Worker. Pertemuan dapat menyepakati rumusan

Indonesia dan Filipina yang menekankan perlunya Menteri Luar Negeri

ASEAN untuk mendorong (urge) ACMW untuk mengambil langkah-

langkah yang diperlukan menyelesaikan instrumen dengan tepat waktu

(paragraf 69)

1

Nota Dinas No.27586/KA/08/2015/44 tanggal 10

Agustus 2015 (butir 5.i; 8; dan 9.a)

Berkenaan dengan rencana kegiatan yang yang jauh melampaui

anggaran. Indonesia mengusulkan untuk melakukan inventarisasi

kegiatan untuk kemudian ditentukan pelaksanaan, penundaan, ataupun

penggantian dengan kegiatan lain.

1

Untuk kegiatan tahun 2016, Indonesia mengajukan proposal kegiatan

ASEAN Blogger Exchange Programme Phase 1 senilai USD 25.340.

1

1Indonesia berpendapat bahwa Public Service Advertising for the 2015

ASEAN Integration (fiscal year 2015 ) tidak diperuntukkan bagi

masyarakat umum. Untuk itu diusulkan versi baru yang dapat

menjangkau kaum muda dan masyarakat luas. Usulan dimaksud akan

dibahas lebih lanjut oleh sidang.

Brafaks No. B-00248/Singapura/ 150617,

halaman 3

Indonesia menyampaikan harapan agar pelatihan ASEAN-ROK Training

Course for the First Responders (Level 1) and Supervisor/On Scene

Commanders (Level 2) on Oil Spill Response lebih mengarah kepada

pembersihan dan pembuktian tumpahan minyak yang menjadi tugas

sektor lingkungan hidup di ASEAN, dibanding dengan penanggulangan

tumpahan minyak yang menjadi tanggung jawab sektor perhubungan.

Untuk itu, Indonesia meminta ASEC untuk mencari informasi mengenai

mandat dan kegiatan relevan yang dilaksanakan oleh ASEAN Maritime

Transport Working Group untuk menghindari overlap .

1

Memenuhi permintaan Sidang, Delri setuju untuk menyediakan

narasumber dalam pengimplementasian proposal yang diajukan

Thailand tentang Petroleum Hydrocarbon Fingerprinting of Spilled Oil

Found in ASEAN Countrie s.

1

Indonesia memberikan dukungan terhadap tujuan dari proposal

mengenai ASEAN-ROK Training Course for the First Responders

(Level 1) and Supervisor/On Scene Commanders (Level 2) on Oil Spill

Response untuk meningkatkan kapasitas AMS dalam penanganan

kasus tumpahan minyak.

1 Pertemuan ASEAN WG on Coastal

and Marine Environment (AWGCME),

15-16 Juni 2015 di Singapura

1

1

1



1

1

1

1

1

1

1

1690

681

682

683

684

685

686

687

688

689

679

680

Pertemuan ke 11 ASEAN Senior

Officials Meeting on Social Welfare and

Development (SOMSWD) 7-11

September 2015 di Kuala Lumpur

Sidang Umum ke-36 AIPA , 6-12

September 2015 di Kuala Lumpur

Indonesia menyampaikan perlunya SOMSWD untuk mempertimbangkan

masukan dari Forum dan juga dari ASEAN Sectoral Bodies terkait.

Usulan Indonesia ini diterima oleh Forum, dan membentuk drafting

committee untuk memfinalisasi draft Kuala Lumpur Declaration on

Ageing: Empowering Older Persons in ASEAN.

1

1

Indonesia menyampaikan bahwa terkait pengembangan Emergency

Operation Center Network yang ditujukan untuk menangani isu Global

Health Security di ASEAN, kiranya perlu dikembangkan guna

memperkuat sistem surveilans yang selama ini dikembangkan dalam

Working Group on Communicable Diseases (AEGCD) serta untuk

memperkuat capacity building di masing-masing AMS dalam

mengimplementasikan IHR (2005)

1

Mengusulkan penandatanganan MOU ASEAN-UNFPA dapat dilakukan

oleh masing-masing Menteri Kesehatan negara ASEAN dan bukan oleh

Sekjen ASEAN mewakili negara ASEAN

1

Brafaks No. R-00452/Kuala Lumpur/150914. Hal

2

Posisi Indonesia terhadap draft yang telah disetujui pada pertemuan

khusus SOMSWD di Vung Tau, Vietnam pada tanggal 18-19 Juni 2015

lalu, mendapatkan dukungan dari AMS lainnya.

11

Brafaks No.B-00951/Kuala Lumpur/150912,

Halaman 2 dan 3.

Laporan Indonesia mengenai ASEAN Cooperation on Environmentally

Sound Technologies (EST) and Sustainable Consumption and

Production (SCP) diterima oleh sidang.

1

Laporan Indonesia mengenai progress kerja sama ASEAN-New Zealand

(dalam kapasitas sebagai Country Coordinator) diterima oleh sidang.

1

Laporan Indonesia mengenai 17th Meeting of Sub-regional Ministerial

Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution yang telah

berlangsung di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2015 disambut dengan baik

oleh sidang.

1 The 26th ASEAN Senior Officials on

Environment (ASOEN) 7-11

September 2015 di Kuala Lumpur,

Malaysia

1

1

1

Brafaks No. R-00454/Kuala Lumpur/150914

Indonesia menyampaikan penegasan kembali nominasi Taman Nasional

Way Kambas untuk menjadi ASEAN Heritage Park.

1

Indonesia menyampaikan penyelesaian agar proses ratifikasi

Establishment Agreement (EA) ACB secepatnya.

1

Delri telah berhasil memasukkan beberapa masukan sesuai kepentingan

Indonesia. Dalam isu perlindungan hak-hak perempuan, Indonesia telah

menyampaikan pentingnya isu perlindungan bagi para tenaga kerja

migran melalui paragraf terkait peran AIPA untuk mendesak dan

mendorong komisi-komisi yang menangani isu HAM di ASEAN untuk

memperkuat koordinasi dalam isu-isu perlindungan hak-hak wanita dan

kesetaraan jender.

1

Indonesia mengusulkan Non-Communicable Diseases (NCD) masuk

sebagai area prioritas kerja sama ASEAN-RRT di bidang kesehatan

pada 2016-2017

Pertemuan SOMHD , 14-17

September 2015 di Da-Lat, Vietnam

Brafaks No. B-00238/HOCHIMINHCITY/

150921

Dokumen operasionalisasi ASEAN Risk Assessment Centre (ARAC)

kiranya harus memperhatikan sentralitas SOMHD sebagai forum

pengambilan keputusan tertinggi pada sektor kesehatan, setelah forum

Menkes ASEAN (AHMM)

1



1

1

699

700

701

702

703

704

691

692

693

694

695

696

697

698

Pertemuan ke-14 ASEAN Committee

on Women (ACW) and Related

Meetings dan Pertemuan Kedua

ASEAN Ministerial Meeting on Women

(AMMW) di Manila

Pertemuan EAS Rapid Disaster

Response: Search and Rescue

Lesson Learned Seminar 21-23

September 2015 di Sydney

Pertemuan the 27th ASEAN

Committee on Disaster Management

(ACDM), The 3rd Meeting of the

Governing Board of AHA Centre, the

4th Joint Task Force Meeting to


ASEAN Bodies on Humanitarian

Assistance and Disaster Relief (JTF-

HADR), the 3rd ASEAN Ministerial

Meeting on Disaster Management

(AMMDM) dan the 4th Meeting of the

Conference of the Parties (COP) to the

ASEAN Agreement on Disaster

Management and Emergency

Response (AADMER), Phnom Penh,

Kamboja, 14-16 Desember 2015

International Workshop on Heart of

Borneo (HoB) Corridor Project

Implementation, di Kuching Malaysia

Senior Officials Meeting for the 13th

ASEAN Ministerial Meeting on the

Environment, di Hanoi, Vietnam

Joint Preparatory Meeting (JPM) and

Related Meetings di Kuala lumpur

Indonesia mendukung pembentukan koridor dikawasan HoB dan

sekitarnya, namun pembentukannya perlu dilakukan secara bertahap

dengan mempertimbangkan kebijakan/peraturan nasional masing-

masing Negara

Indonesia menyatakan mendukung penggabungan paket wisata 1

Pertemuan ke-4 ASEAN Ministerial

Meeting on Drug Matters (AMMD) di

Langkawi, Malaysia, 27-30 Okrober

2015

a. Pertemuan menyepakati usulan Indonesia untuk terlebih dahulu

melakukan validasi atau uji coba Standard Operating Procedure for

Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster

Relief and Emergency Response Operations (SASOP) Chapter VI

melalui table-top-exercise (TTX) sebelum diadopsi oleh ACDM dan

Indonesia menyampaikan ketertarikan untuk terlibat dalam tim

perencanaan TTX untuk menguji SASOP Chapter VI;

1

Pertemuan menyepakati Putrajaya Joint Declaration on ASEAN Post-

2015 Priorities Towards An ASEAN Citizen-Centric Civil Service

1 ASEAN Heads of Civil Service Retreat,

ASEAN Civil Service Innovation,

Conference dan ASEAN Civil Service

Game, 17-19 November 2015

Indonesia mendukung dan turut memberikan masukan dalam

penyusunan ASEAN Position Statement yang akan disampaikan pada

United Nations General Assembly Special Session 2016 (UNGASS

2016) on the World Drug Problem

1

1

1

1

1

menyepakati usulan Indonesia untuk tetap menugaskan ACW

mengembangkan strategi tersebut tanpa perlu menyebutkan detil

mengenai pembentukan working group

1

Untuk kegiatan/proyek 7, “Conduct of national campaign to raise

awareness of gender equality among the general public through mass

and social media and in schools and communities”, Indonesia

berpendapat bahwa national campaign akan lebih baik diubah menjadi

national programmes supaya dapat mengakomodasi berbagai jenis

bentuk kegiatan yang dapat dilakukan

1

Indonesia telah menegaskan kembali posisi nasionalnya bahwa dalam

rangka memberikan perlindungan yang efektif dan komprehensif kepada

pekerja migran di ASEAN, draft instrumen dimaksud wajib memenuhi 3

hal prinsip yaitu bersifat legally binding, memberikan perlindungan bagi

seluruh pekerja migran tanpa membedakan status keimigrasiannya dan

menghormati hak-hak anggota keluarga pekerja migran sebagaimana

tercantum dalam ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of

the Rights of Migrant Workers (2007), ASEAN Human rights Declaration

(2012), International Convention on the Protection of the Rights of All

Migrant Workers and members of Their Famillies (1990)

1 Pertemuan ke-8 ASEAN Forum on

Migrant Labour, The Special meeting

on Drafting of the ASEAN Instrument

on the Protection and Promotion of the

Right of the Migrant Workers meeting,

di Kuala Lumpur

Pertemuan menetapkan Taman Nasional Way Kambas (Indonesia)

sebagai ASEAN Heritage Parks

1

1

1

Laporan Indonesia mengenai pengalaman dalam menanggulangi

bencana tsunami tahun 2004 mendapat sambutan positif dari sidang

1

Pada pembahasan draft Joint Statement of the 2nd AMMW, Indonesia

berperan aktif dan berhasil menyampaikan beberapa usulan yang

disepakati oleh Pertemuan, antara lain dengan memasukkan referensi

terkait SDGs dan konsistensi penggunaan istilah “promote, protect and

fulfill the human rights of women”.

1

(Brafaks R-00514/Kuala Lumpur/151010 hal. 4)

Pertemuan mencatat masukan Indonesia agar ACCC dapat mendorong

percepatan implementasi MPAC pada tiga pilar Masyarakat ASEAN baik

secara fisik, kelembagaan, maupun people-to-people. (Brafaks R-

00514/Kuala Lumpur/151010 hal. 4)

1

Pertemuan mencatat masukan Indonesia mengenai upaya ASEAN

Connectivity Coordinating Committee (ACCC) dalam melakukan

monitoring dan evaluasi atas implementasi Master Plan of ASEAN

Connectivyty (MPAC).

1

1

1

1

1

1

Brafaks No. B-00243/SYDNEY/150929, Halaman

5 da 6.

Laporan Indonesia mengenai lessons learned dalam menangani kasus

hilangnya pesawat Air Asia QZ 8501 mendapatkan apresiasi dari sidang.

11

1



SUBTOTAL REKOMENDASI 710 682

705 b. Peran aktif Indonesia dalam pengesahan Deklarasi One ASEAN One

Response: ASEAN Responding to Disasters as One in the Region and

Outside the Region dengan membuat masukan dalam fourth draft yang

banyak diakomodasi dalam final version Deklarasi tersebut

708

709

710

1

1

Proses pengusulan keanggotaan baru pada AUN harus dibuka setiap

tahun

Kantor Sekretariat AUN berlokasi di Bangkok, sedangkan National

Secretariat Network berlokasi di negara anggota ASEAN lainnya

Executive Director AUN harus dicalonkan dan disetujui oleh Kementerian

Pendidikan Tinggi negara-negara anggota ASEAN

Executive Director harus dirotasi setiap dua tahun berdasarkan urutan

alfabet

1 1

706

707 Rangkaian pertemuan 10th Senior

Official Meeting (SOM-ED), 6th Senior

Official Meeting on Education Plus

Three (SOM-ED+3), Special East Asia

Summit (EAS) SOM-ED, 1-2

Desember 2015 di Bangkok

1

Pertemuan the 27th ASEAN

Committee on Disaster Management

(ACDM), The 3rd Meeting of the

Governing Board of AHA Centre, the

4th Joint Task Force Meeting to


ASEAN Bodies on Humanitarian

Assistance and Disaster Relief (JTF-

HADR), the 3rd ASEAN Ministerial

Meeting on Disaster Management

(AMMDM) dan the 4th Meeting of the

Conference of the Parties (COP) to the

ASEAN Agreement on Disaster

Management and Emergency

Response (AADMER), Phnom Penh,

Kamboja, 14-16 Desember 2015

1

c. Indonesia dan AHA Centre berhasil menyepakati final draft Host

Country Agreement yang selama ini terkendala semenjak pendiriannya di

tahun 2011

1 1

1 1

1 1



PRAKARSA

No Prakarsa Jumlah Prakarsa Diterima Tidak Diterima Data Dukung Keterangan Kegiatan Kodifikasi Data Dukung

1

Indonesia menyarankan agar Myanmar dapat menyelenggarakan

workshop kebijakan kompetisi dalam pertemuan ke-9 RCEP TNC dan

menawarkan untuk menyediakan ahli dalam kebijakan

kompetisi.Myanmar sepakat untuk mengkonsultasikan saran Indonesia

kepada instansi terkaitnya.

1 1

SOD WGETC Pertemuan ke-7 Regional


(RCEP) berlangsung di Bangkok,

Thailand, tanggal 4-13 Februari 2015

Halaman 2 Paragraf 8 dalam SOD WGETC

2

Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi Permanent ASEAN

Healthcare MRA Secretariat

1 1

REPORT OF THE

80TH MEETING OF

THE

ASEAN

COORDINATING

COMMITTEE ON

SERVICES (CCS)

ASEAN COORDINATING

COMMITTEE ON SERVICES (CCS)

14 – 16 January 2015, Siem Reap,

Cambodia

3

Indonesia menyampaikan permasalahan eksportir Indonesia ke Korea

yang akan diselesaikan secara bilateral

1 1

SUMMARY OF

DISCUSSIONS 12th

MEETING OF THE

ASEAN–KOREA FTA

IMPLEMENTING

COMMITTEE

12th ASEAN-Korea FTA Implementing

Committee (AKFTA-IC) 12 – 14 May

2015, Seoul, ROK

Halaman 4 Paragraf 19 dalam SOD AKFTA-IC ke-

12

4

Indonesia memberikan justifikasi untuk mempertahankan minuman

beralkohol (minol) dan tembakau untuk tetap berada di dalam dafar

general exception list (GEL)

1 1

REPORT OF

THE EIGHTEENTH

MEETING OF THE

COORDINATING

COMMITTEE ON

THE

IMPLEMENTATION

OF THE ATIGA

REPORT OF

THE EIGHTEENTH

MEETING OF THE

COORDINATING

COMMITTEE ON

THE

IMPLEMENTATION

OF THE ATIGA

18th ASEAN Coordinating Committee

on ATIGA (CCA) 20 – 22 May 2015,

Siem Reap, Cambodia

Halaman 6 Paragraf 29 dalam Report CCA ke-18

5

Indonesia pada Pertemuan AEM ke-47 telah menyampaikan

posisinya terkait non-automatic consent to arbitration dalam klausa

Investor-State Dispute Settlement (ISDS) sesuai arahan nasional.

Lebih lanjut, dalam Pertemuan AEM-METI Consultations ,

Indonesia kembali menyampaikan penjelasan terkait posisinya

tersebut dan Jepang tidak memberikan tanggapan lebih lanjut,

bahkan Singapura menyampaikan agar para pihak dapat lebih

fleksibel dan untuk tidak menyampaikan isu baru guna finalisasi

perundingan perdagangan jasa dan investasi AJCEP

1 1

Laporan Delri

Rangkaian

Pertemuan ASEAN

Economic Ministers

(AEM) ke-47 Tanggal

23-25 Agustus 2015

di Kuala Lumpur,

Malaysia

Rangkaian Pertemuan ASEAN

Economic Ministers (AEM) ke-47

Tanggal 23-25 Agustus 2015 di Kuala

Lumpur, Malaysia

6

Indonesia mengusulkan pengembangan standarisasi pekerja pariwisata

ASEAN sebagai salah satu hal konkrit yang dapat dipertimbangkan

parlemen ASEAN 1 1

Laporan Delri Pertemuan ke-7 ASEAN Inter-

Parliamentary Assembly (AIPA)

Caucus di Siem Reap, Kamboja, 27-

29 Juli 2015

Laporan Delri Halaman 3, paragraf II.9

7

Indonesia menegaskan pentingnya untuk melaksanakan diskusi yang

komprehensif atas perkembangan kerjasama subkawasan pasca 2016

dengan initiatif-initiatif baru yang dapat dipresentasikan pada

Pertemuan Tingkat Menteri mendatang.

1 1

Report of the Meeting IMT-GT Post Summit Senior Officials

Meeting, 12-13 Agustus 2015

Report of the meeting, halaman 1 paragraf 3

8

Indonesia mengusulkan beberapa paragraf baru untuk

dimasukkan ke dalam Operative Paragraph, yakni mengenai

upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh anggota Parlemen AIPA

dalam mendorong penerapan dan pengembangan tata kelola

yang baik pada berbagai lembaga pemerintah dan swasta

1 1

Laporan Delri Halaman 6, paragraf 24

9Indonesia mengusulkan untuk menambah satu paragraf di

paragraf pembuka tentang dokumen ASEAN Framework for

Equitable Economic Development (AFEED)

1 1

Laporan Delri, Halaman 7, paragraf 34

10

Indonesia mengusulkan paragraf mengenai apresiasi AIPA

terhadap kemajuan ASEAN Credit Transfer System (ACTS), dan

perlunya memperluas implementasi ACTS kepada lembaga-

lembaga pendidikan lainnya di kawasan ASEAN yang saat ini

belum menjadi anggota ASEAN University Network .

1 1

Laporan Delri, Halaman 9 paragraf 44

11

Pertemuan Menteri Pertanian ASEAN ke-47 mengesahkan

ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery

Products from IUU Fishing Activities Into the Supply Chain

1 1

SUMMARY RECORD

OF THE THIRTY

SEVENTH MEETING

OF

THE ASEAN

MINISTERS ON

AGRICULTURE AND

FORESTRY

(37th AMAF)

THE ASEAN MINISTERS ON

AGRICULTURE AND FORESTRY

(37th AMAF)

10 September 2015, Makati City,

thePhilippines

Summary Record halaman 4 poin 19

12

Indonesia mengusulkan untuk mengembangkan website ASEAN

Healthcare Services

1 1

Report of the 38th

Meeting of the

Healthcare Services

Sectoral Working

Group(HSSWG)

Pertemuan Healthcare Services

Sectoral Working Group(HSSWG)

ke-38, Singapura tanggal 29

September 2015

Halaman 3, para 13 dan 14

13

Indonesia mengusulkan proposal proyek terkait pemberdayaan

petani kecil dalam integrasi proses pengolahan kelapa yang akan

dibahas dalam pertemuan BIMP-EAGA dan China. Proyek ini

akan dilaksanakan pertama di Sulawesi Utara sebagai pilot

project.

1 1

Laporan Delri Rangkaian Pertemuan 19th BIMP-

EAGA Ministerial Meeting and Related

Meetings, Kota Kinabalu-Sabah,

Malaysia, tanggal 7-10 Desember

2015

Halaman 3, para 6 d

14

Indonesia mengusulkan untuk megikutsertakan Pulau Sumatra

dalam program IMT-GT Rubber City dan inisiatif Indonesia atas

proyek konektivitas udara dengan rute Sabang-Phuket/Krabi dan

Sabang-Langkawi mendapat tanggapan positif dari negara

anggota lainnya.

1 1

Laporan DelriRangkaian Pertemuan 21st IMT-

GT Ministerial Meeting, Alor Setar,

Kedah, Malaysia, 11-14 November

2015

Laporan Delri halaman 3 poin 6

15

Indonesia dan ASEAN sepakat bahwa pembahasan kerja sama

transportasi tidak dilakukan dalam kerangka ASEAN Hongkong

FTA namun di bawah kerangka kerja sama transportasi ASEAN

atau ASEAN Transport Ministers (ATM) 1 1

Laporan Delri brafaks

No B-01180/Kuala

Lumpur/15111140 ASEAN Senior Transport

Official (STOM) dan Pertemuan ke-

21 ASEAN Transport Minister di

Kuala Lumpur, Malaysia, 2 - 6

November

Halama 3 para 10

Sidang Umum ke-36 ASEAN Inter-

Parliamentary Assembly (AIPA) di

Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 6-

12 September 2015

Laporan Delri



16

Indonesia menyampaikan non-paper mengenai non-automatic

consent untuk ISDS pada WGI RCEP, untuk dibahas pada

Pertemuan 1 1

Laporan Delri RCEP

TNC ke-10Pertemuan Regional

Comprehensive Economic

Partnership ke-10 di Busan,

Republik Korea, 8 - 16 Oktober

2015

Halaman 8 lampiran Laporan Delri RCEP TNC ke-

10

17

Indonesia menyampaikan perkembangan draft

webpage/factsheet pada WGETC RCEP, untuk dapat dibahas

oleh Pertemuan 1 1

Laporan Delri RCEP

TNC ke-10 dan

Summary of

Discussion RCEP

WGETC

Pertemuan Regional

Comprehensive Economic

Partnership ke-10 di Busan,

Republik Korea, 8 - 16 Oktober

2015

Halaman 10 lampiran Laporan Delri RCEP TNC

ke-10

18

ACCSQ Special Meeting telah mefinalisasi Strategic Plan 2016-

2025 beserta template Strategic Plan and Guideline to

Accomplish template dimaksud 1 1

[Summary of

Discussion final

belum keluar]

Special Meeting on the Finalisation

of the ACCSQ Strategic Plan 2016-

2025, Kuala Lumpur, Malaysia, 11

Desember 2015

1 1


Meeting on Drug Matters (AMMD) di

Langkawi, Malaysia, 27-30 Okrober

201531

Indonesia mengusulkan ide penyelenggaraan workshop di Indonesia

pada bulan Desember 2015 untuk mengembangkan the new ASOD

Work Plan 2016-2025

24

23

22

21

20

19

1

1

1

33

32

30

29

28

27

26

25

34

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

Indonesia berhasil memastikan bahwa seluruh kepentingan Indonesia

sudah tercantum dalam draft ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)

Blueprint 2025, terutama pada paragraf pending terkait pekerja migran

yang tetap menyebutkan referensi dokumen ASEAN Declaration on the

Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers.1

Indonesia mengusulkan ide penyelenggaraan ASEAN Seaport

Interdiction Task Force (ASITF) di Indonesia pada tahun 2016 1

Pertemuan menerima usulan Indonesia dan telah resmi menetapkan

Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Coordinating Centre for

Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) 1

1

Pertemuan mempertimbangkan prakarsa Indonesia untuk mengurangi

jumlah pertemuan tingkat menteri yang membidangi permasalahan

pencemaran asap lintas batas

Indonesia menegaskan kembali posisinya dalam penentuan kawasan

taman nasional Kayan Mentarang dan Betung Kerihun sebagai pilot

project dari Corridor Project Implementasion

Pertemuan juga menyepakati pendapat Indonesia untuk mengubah

target 4.1 yang semula diusulkan agar AMS dapat mengembangkan

national work plan on gender and media, menjadi terbatas pada

pengembangan modul pelatihan bagi praktisi media terkait kesetaraan

gender, guna menyesuaikan dengan KPI terkait. (Data dukung: ACW

Work Plan 2016-2020)

ASEAN Heads of Civil Service Retreat,

ASEAN Civil Service Innovation,

Conference dan ASEAN Civil Service

Game, 17-19 November 2015

1

Melakukan penyesuaian tujuan 3 yang semula bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran publik akan kesetaraan gender melalui

perubahan perilaku berkomunikasi, menjadi difokuskan untuk

meningkatkan pemahaman dan kesadaran praktisi media1

Pertemuan juga menyepakati usulan Indonesia untuk memasukkan

jumlah praktisi media yang telah mendapatkan pelatihan terkait

kesetaraan gender dan jumlah gender-responsive policies and guidelines

yang telah diadopsi oleh media regulatory bodies sebagai salah satu KPI1

Mengganti usulan tambahan KPI terkait pemberdayaan perempuan

dalam bidang ekonomi, yaitu persentase AWEN Work Plan yang telah

diimplementasikan, dengan KPI untuk memperkuat AWEN sebagai mitra

kerja ACW

1

Senior Officials Meeting for the 13th

ASEAN Ministerial Meeting on the

Environment, di Hanoi, Vietnam, 26-30

Oktober 2015

International Workshop on Heart of

Borneo (HoB) Corridor Project

Implementation, di Kuching Malaysia

mengusulkan rebranding ACCSM dari ASEAN Conference on Civil

Service Matters menjadi ASEAN Cooperation on Civil Service Matters

Pertemuan ke-14 ASEAN Committee

on Women (ACW) and Related

Meetings dan Pertemuan Kedua

ASEAN Ministerial Meeting on Women

(AMMW) di Manila, 20-23 Oktober

2015

Penggunaan istilah yang lebih umum dalam menyebut sourcebook dan

textbook menjadi educational materials 1

ASEAN 2025 Forging Ahead Together, halaman

110

Indonesia menyampaikan pentingnya pemberdayaan masyarakat yang

menekankan perlunya pelaksanaan tiga strategi pembangunan yaitu

strategi pembangunan yang mengimplementasikan kesetaraan gender,

tata pemerintahan yang baik dan pembangunan lingkungan yang

berkelanjutan serta pro poor, pro job, pro growth, pro justice dan pro

environment

1


Meeting on Rural Development and

Poverty Eradication and Related

Meetings di Vientiane 13-17 Oktober

2015


Force (HLTF) on ASEAN Community’s

Post-2015 Vision di Kuala Lumpur

1

Pertemuan menyepakati usulan Indonesia untuk memasukkan

kepemimpinan perempuan pada judiciary level 1

Memasukkan jumlah guru dan tenaga pengajar yang telah menerima

pelatihan terkait materi pendidikan yang gender-sensitive sebagai salah

satu KPI1

Pada ACW Work Plan (2016-2020), Indonesia akan menjadi negara

koordinator untuk 4 proyek, yaitu: i) Sharing of initiatives and challenges

to increase women’s leadership in the private sector pada tahun 2019: ii)

Regional Workshop to Strengthen Capacity to Implement Sex-

disaggregated Data and Gender Planning and Budgeting in ASEAN

Sectoral Bodies pada tahun 2018; iii) Policy Dialogue of ACW, ACWC,

SOMTC and SOMSWD on Gender Responsiveness in the

Implementation of ASEAN Convention on Trafficking in Persons, pada

tahun 2017 (bersama Filipina); dan iv) Follow-up Project to the Regional

Training and Development of Advocacy Tools and Modules to Promote

Gender-Responsive Budgeting and/or Regional Training on Social

Protection and Gender Budget Analysis pada tahun 2020. (Data dukung:

ACW Work Plan 2016-2020)

1



40

Indonesia menyampaikan kembali prakarsanya mengenai draft EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation untuk mendapat dukungan negara peserta EAS pada pertemuan EAS SOM yang akan diselenggarakan di Kuching tanggal 9 Juni 2015.

1 0 1


13th

East Asia Forum (EAF), Jeju, ROK, 20-21 Mei 2015

Brafaks 13th

EAF

41

Prakarsa Indonesia mengenai EAS Statement on Enhancing regional Maritime Cooperation mendapatkan dukungan penuh dan terbuka dari negara peserta EAS dan consolidated draft prakarsa tersebut akan disampaikan kepada negara peserta EAS untuk difinalisasi sebagai salah satu outcome document KTT ke-10 Asia Timur.

1 1



Laporan SOM 2 No. 13 b

42

Indonesia menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti prakarsa Indonesia yang diarahkan pada upaya menghasilkan suatu legally binding instrument berdasarkan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan EAS Bali Principles for the wider region (yang selama ini dikenal dengan nama EAS Treaty for Friendship and Cooperation in the Indo-Pacific Region /Indo-Pacific Treaty)

1 1



Laporan SOM 2 No. 4 c . Iii

43

Indonesia memprakarsai suatu konsep pemikiran berdasarkan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan EAS Declaration for Mutually Beneficial Relations (Bali Principles) guna menghadapi berbagai tantangan ke depan sekaligus memperkuat pembentukan Masyarakat ASEAN dan implementasi Visi Masyarakat ASEAN pasca-2015.

1 1




44

Indonesia memprakarsai peningkatan kerja sama EAS di bidang maritim melalui draft EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation in the Asia-Pacific .

1 1


Pertemuan PMC 10+1 Session with East Asia Summit Senior Officials' Meeting Malaysia, 6 Agustus 2015


45

Indonesia akan menyelenggarakan EAS Toolkit Exercise di tingkat nasional pada akhir tahun 2015 dan di tingkat regional dalam konteks kerja sama EAS pada tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari peluncuran EAS Toolkit bulan Juni 2015.

1 1


East Asia Summit (EAS) Rapid Disaster Response: Search and Rescue Lessons Learned Seminar, 21-23 September 2015, Sydney, Australia

Brafaks EAS Sydney

46

Indonesia telah memprakarsai EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation yang bertujuan untuk mendorong implementasi konkret pengembangan ekonomi maritim berkelanjutan, konektivitas kelautan, kerja sama antar lembaga penelitian dan mengatasi tantangan lintas batas, serta pemberantasan IUU Fishing .

1 1

Laporan Delri KTT Ke-10 Asia Timur (East Asia Summit ) di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015

Laporan Delri no. 8.a.

48 47 1

TOTAL REKOMENDASI DAN PRAKARSA YANG DITERIMA 758TOTAL REKOMENDASI DAN PRAKARSA YANG

DISAMPAIKAN 730

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang

diterima dalam setiap pertemuan 96.31%

39

38

37

36

35

tercantum dalam dokumen Final Chairman’s

Statement of the 27th ASEAN Summit, paragraf

89 halaman 21

Indonesia berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap proses

penyusunan dokumen dalam ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC),

sehingga 10 (sepuluh) dokumen berhasil diadopsi dan 2 (dua) dokumen

untuk dicatat oleh para Leaders pada KTT ke-27 ASEAN (tercantum

dalam dokumen Final Chairman’s Statement of the 27th ASEAN

Summit)

1

Pertemuan 50th ASEAN Committee on

Culture and Information pada tanggal 9-

11 November 2015 di Surabaya,

Indonesia

Pertemuan menyetujui proyek usulan Indonesia di bidang informasi untuk

tahun 2016 yakni: (i) Public Service Advertising for the 2015 ASEAN

Integration; dan (ii) proyek ASEAN Blogger Exchange Programme Phase

1 (SCI)1

1

Pertemuan ke-27 KTT ASEAN dan

KTT Terkait lainnya


Statement of the 27th ASEAN Summit, paragraf

72 halaman 17 dan Brafaks Nomor: R-

00605/Kuala Lumpur/151124 halaman 5

Dalam isu mengenai pekerja migran agar ASEAN terus berupaya dalam

melakukan finalisasi terhadap pembentukan instrumen ASEAN

mengenai perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran1


Statement of the 27th ASEAN Summit

Dalam penyusunan Chairman’s Statement of the 27th ASEAN Summit,

Indonesia berhasil mengupayakan masuknya kepentingan nasional

Indonesia dalam paragraf final pada isu mengenai asap lintas batas agar

seimbang dan tidak menyudutkan posisi Indonesia1

1

1

3

1

3

Pertemuan menerima 3 usulan proyek Indonesia di bidang kebudayaan,

yakni: (i) ASEAN+3 Young Chef Exchange: Celebration of Traditional

Cuisine yang akan diadakan di Yogyakarta pada bulan Mei 2016; (ii)

Learning from Cultural Experts (SCC) yang direncanakan akan diadakan

pada bulan Juli atau Agustus 2016 di Bandung dan Jakarta; dan (iii)

kegiatan Workshop on ASEAN Textiles di Indonesia pada bulan Mei

2016.

SUBTOTAL REKOMENDASI

NO URAIAN KESEPAKATAN KETERANGAN

1 Record of Discussion tentang JCM RI-AS 2015 pada Mid Term Review Joint Commission Meeting Indonesia - United States di Jakarta, 24 Februari 2015

2 Disepakati capaian Rencana Kunjungan Presiden ke AS, Joint Statement, Joint Vission Statement of Denfense dan Memorandum of Understanding dalam bidang Maritim pada Kunjungan Dr. Evan Medeiros ke Jakarta, Special Assistant to US President and National Security Council Senior Direction for Asian Affairs 22-24 Maret 2014

3 Kesepakatan dalam Forum Konsulatsi Bilateral (FKB) RI-Kosta Rika , dilaksanakan back to back dengan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) FEALAC di Kosta Rika, bulan Agustus 2015 pada Kunjungan Wakil Menlu Kosta Rika ke Indonesia, tanggal 9-10 Maret 2015

4 Memorandum of Agreement between United States Department of Defense and The Ministry of Defense of the Republic of Indonesia on Cooperation in Communications Interoperability and Security pada Kegiatan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) RI-AS terkait Alutsista (CISMOA)

5 Draft East Summit (EAS) Statement on Transnational Cyber Issues, Draft ASEAN Regional Forum (ARF) Ministerial Statement on Strengthened Cooperation on Marine Environmental Protection and Conservation, the ASEAN-US Strategic Partnership pada Pertemuan 28th ASEAN-U.S. Dialogue di Washingto n, D.C, AS, 14-15 Mei 2015

6 Record of Discussion of The First Bilateral Consultation between Nicaragua and Indonesia, 4 Juni 2015 pada Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI-Nikaragua, 3-4 Juni 2015

7 Penandatanganan MoU Pembentukan Forum Konsulatsi Bilateral RI-Panama pada Kunjungan kerja Direktur Jenderal Amerika dan Eropa ke Panama City, 5-6 Juni 2015

8 Penandatanganan Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas, Konsuler dan Khusus (PBV) RI-Panama pada Kunjungan kerja Direktur Jenderal Amerika dan Eropa ke Panama City, 5-6 Juni 2015

9 Persetujuan Kerangka Kerja Sama antara RI-Kosta Rika pada Pertemuan Bilateral RI-Kosta Rika, tanggal 22 Agustus 2015

10 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik El Salvador tentang Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas pada Pertemuan Bilateral RI-El Salvador, tanggal 21 Agustus 2015

11 United States-Indonesia Joint Statement pada Kunjungan Menlu RI dan Pertemuan Bilateral RI-AS, 21-22 September 2015

12 Pernyataan Bersama tentang Kerja Sama Ppertahanan Komprehensif antara Kementerian Pertahanan RI dan Departemen Pertahanan AS pada Kunjungan Presiden RI dan Rombongan ke AS, 21-30 Oktober 2015

13 Joint Statement by the United States of America anda the Republic of Indonesia pada Pertemuan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden AS, Barack Obama di Gedung Putih, Washington,DC

14 Joint Statement United States - Indonesia Bilateral Defense Discussions America anda the Republic of Indonesia pada Pertemuan US-Indonesia Bilateral Defense Discussion (USIBDD) di Jakarta, 17- 18 November 2015

15 Laporan Pertemuan Bilateral pada Pertemuan Bilateral Direktur Jenderal Amerika dan Eropa dengan Wamenlu Venezuela di Jakarta tanggal 13 Maret 2015

LAMPIRAN SS 1.1.3 SUB IKU 1PERSENTASE KERJA SAMA BILATERAL YANG DISEPAKATI


16 Kunjungan Menlu RI ke Bogota, 5-11 Juli 2015 dengan kesepakatan yang dicapai mengenai:1). Indonesia akan berbagi pengalaman dalam penyelesaian konflik Aceh terutama terkait aspek DDR dan manajemen keuangan.2) Peningkatan kerjasama pertanian dengan fokus tanaman karet, coklat dan sawit.3) Menjadwalkan pertemuan SKB ke-2 di Jakarta dan penandatanganan beberapa MoU

17 Pendampingan kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Havana, 1-7 Agustus 2015. Kesepakatan yang dicapai mengenai:1) Mendorong pembentukan roadmap bagi kepentingan Indonesia di masing-masing negara akreditasi yang akan menjadi blueprint bagi para dubes dalam pelaksanaan misi perwakilan.2) Mendorong peningkatan hubungan bilateral dengan negara-negara akreditasi dengan memaksimalkan potensi negara akreditasi untuk kepentingan Indonsia.

18 Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Uruguay di sela-sela PTM VII FEALAC di San Jose, tanggal 21 Agustus 2015. Kesepakatan yang dicapai mengenai:1) Mendorong penyelenggaraan pertemuan FKB I RI-Uruguay,2) peningkatan perdagangan bilateral,3) mengusulkan pembentukan MCN,4) penyelesaian pending kerja sama/agreements/MoU

19 Plan of Action mencakup hasil-hasil FKB dan kesepakatan kerjasama yang perlu ditindaklanjuti antara lain meneruskan perundingan IC-CEPA (Indonesia Chile Comprehensive Economic Partnership) dan pembahasan MOU kerjasama Indonesia-Chile di bidang kelautan dan perikanan pada Forum Konsultasi Bilateral ke-4 RI-Chile di Santiago, 28 September 2015

20 Kunjungan Wakil Ketua MPR RI ke Suriname tanggal 28 September - 1 oktober 2015. Kesepakatan yang dicapai mengenai:a. Kunjungan delegasi bertujuan untuk peningkatan hubungan kedua negara khususnya antar parlemen, serta sosialisasi 4 pilar MPR RI kepada masyarakat Indonesia di Suriname.b. Melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Suriname, Wakil Presiden Suriname dan Menteri Luar Negeri ad interim Suriname.c. Mendorong terbentuknya kerja sama antar parlemen Indonesia-Suriname.

21 Kunjungan Direktur Amerika Selatan dan Karibia di Suriname tanggal 1 - 2 Oktober 2015. Kesepakatan yang dicapai dalam bentuk Records of Discussion, mengenai: a. Peningkatan kerja sama bilateral RI-Suriname, khususnya isu-isu pending matters yang dapat dibahas pada SKB V RI-Suriname; b. Menyelenggarakan SKB V RI-Suriname dalam waktu dekat; c. Peningkatan kerjasama bidang olahraga dan pemuda melalui pengiriman pelatih pencak silat dan dalang Indonesia ke Suriname dalam waktu dekat;

22 Pertemuan Bilateral Wakil Presiden RI dengan Presiden Kolombia, Manila, 19 November 2015. Kesepakatan yang dicapai dalam bentuk laporan, mengenai: a. Dukungan Pemerintah Indonesia dalam proses penciptaan perdamaian di Kolombia; b. Kolombia akan mengirimkan delegasi ke Indonesia untuk saling tukar menukar pengalaman terkait resolusi konflik dan paska konflik.

23 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Finlandia di Bidang Pendidikan pada Perundingan Kerjasama RI - Finlandia di bidang Pendidikan, di Jakarta Maret 2015


24 Kesepakatan Memulai Perundingan Kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) pada Pertemuan Menlu RI dan Menlu Swiss di Jakarta tanggal 15-16 Maret 2015

25 Membentuk kolaborasi Forum Infrastruktur, Pengembangan Triangular melibatkan negara Melanesian Spearhead Group serta interfaith dan intermedia dialog pada Pertemuan Bilateral Steering Committee RI - Jerman di Berlin tanggal 18-19 Maret 2015

26 Komitmen untuk menyusun matriks implementasi JDCP serta menyepakati pelaksanaan Infrastructure Forum III di Den Haag pada Pertemuan Tingkat SOM RI - Belanda di Den Haag tanggal 14-15 Maret 2015

27 Joint Statement Kesepakatan Kerjasama Triangular Indonesia-Swedia-Palestina

28 Kesepakatan untuk meningkatkan nilai invetasi mendorong perwakilan Badan Investasi Swedia dan Kementerian Keuangan Swedia untuk bertemu dan membahas mengenai Perpajakan Berganda. Kedua Delegasi juga membahas mengenai rencana kerjasama triangular Indonesia-Swedia-Palestina pada Pertemuan Forum Konsulatasi Bilateral RI-Swedia di Jakarta, 6 April 2015

29 Joint Statement Kesepakatan Kerjasama Triangular Indonesia-Norwegia-Afghanistan (

30 Kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama di segala bidang antara kedua negara pada Pertemuan Bilateral Presiden RI dengan PM Norwegia di Jakarta, 14-16 April 2015

31 Kesepakatan untuk memulai Negosiasi Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas, Meningkatkan Kerjasama Maritim dan Perikanan serta Peningkatan Efisiensi Mekanisme Dialog Bilateral pada Pertemuan Joint Commission on Bilateral Cooperation RI-Norwegia di Oslo, 16-17 Juni 2015

32 Kesepakatan Berbagai Peluang Kerja sama di Forum Konsultasi Bilateral RI - Austria, Yogyakarta, 4-6 Juli 2015

33 Joint Declaration between Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and Minister for Foreign Affairs of The Kingdom of Denmark on An Innovative Partnership for the 21st Century pada Kunjungan Ratu Denmark ke Indonesia, Jakarta, 21-25 Oktober 2015

34 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Kerajaan Denmark tentang Kerja Sama Bidang Kebudayaan pada Kunjungan Ratu Denmark ke Indonesia, Jakarta, 21-25 Oktober 2015

35 Persetujuan antara Pemerintah RI dan Republik Italia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

36 Perundingan Bilateral RI-Rusia di Jakarta, Februari 2015 yang menyepakati Plan of Action (PoA) guna mengidentifikasi isu-isu kerja sama bilateral kedua negara, permasalahan dan tindak lanjutnya, Kesepakatan untuk mengidentifikasi kembali dan finalisasi perjanjian bilateral pending yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang pendidikan,penanggulangan bencana, pemberantasan narkoba, pertahanan, standarisasi, usaha kecil dan menengah dan IUU Fishing. dan Kesepakatan untuk menyatakan ISIS sebagai organisasi terlarang yang harus diperangi bersama.

37 Minutes of the first meeting Working Group on Legal Basis Indonesia-Russia, 7 April 2015 pada Sidang Komisi Bersama (SKB) X RI-Rusia, Kazan, 6-9 April 2015

38 Summary of Meeting between the delegation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Parliament of Romania pada Kunjungan Wakil Ketua DPR RI ke Bucharest, Romania 19-23 April 2015


39 Record of Discussion on the 4th Session of Indonesia-Slovakia Bilateral Consultation pada Forum Konsulatsi Bilateral (FKB) IV RI-Slowakia, 27 April 2015

40 Perundingan Pemerintah RI dan Pemerintah Romania mengenai Persetujuan Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik da Dinas RI-Romania, 27-28 Mei 2015

41 Kesepakatan Kerja sama Politik Ekonomi dan Sosial Budaya RI-Polandia pada Forum Konsulatsi Bilateral (FKB) IV RI-Polandia, 15-17 Juni 2015

42 Record of Discussion on the 6th Bilateral Consultation Forum between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of Romania pada Forum Konsulatsi Bilateral (FKB) VI RI-Romania, 18 Juni 2015

43 MoU Konsultasi Bilateral RI-Romania 44 Record of Discussion on the 2nd Bilateral Consultation Forum between the

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Moldova pada Forum Konsulatsi Bilateral (FKB) II RI-Moldova, 19 Juni 2015

45 Agreed Minutes of the Fifth Session of Intergovernmental Indonesia-Belarus Joint Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation pada Sidang Komisi Bersama (SKB) V RI-Belarus bidang Ekonomi, Perdagangan dan IPTEK, di Minsk, 21-22 Juni 2015

46 Penandatanganan MoU Konsultasi Bilateral antara Kemenko Polhukam dengan Sekretariat Dewan Keamanan Federasi Rusia, di Moskow, 22 Juni 2015

47 Persetujuan Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (KSET) RI-Lithuania, MoU Konsultasi Bilateral RI-Lithuania, Persetujuan Bebas Visa (PBV) Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas RI-Lithuania pada Kunjungan Menlu Lithuania ke Indonesia, 26-28 Agustus 2015

48 MoU Konsultasi Bilateral RI-Albania dan PBV RI Albania pada Pertemuan Bilateral Menlu RI -Menlu Albania dan Menlu RI -Menlu Romania di sela-sela Sidang Umum PBB ke 70 di New York, 26 September 2015

49 Persetujuan Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas RI-Romania

50 MoU Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik RI-Georgia pada Forum Konsultasi Bilateral RI-Georgia, 25-26 November 2015

51 Agreed Minutes of The Seventh Meeting of the Joint Ministerial Commissionbetween the Republic of Indonesia and New Zealand, Auckland, 3 March,2015

52 Memorandum Kerja Sama antara Badan Nasional Penanggulangan BencanaRepublik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan SelandiaBaru dalam Kerjasama di Bidang Penanggulangan Bencana, April 2015

53 Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan RepublikRakyat Tiongkok Tentang Kerjasama Pendidikan Tinggi, Jakarta, 27 Mei 2015

54 Agreed Minutes of The Second Meeting of the Joint Ministerial Commissionbetween the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam,Jakarta, 25 June 2015

55 Pernyataan Kehendak Antara Kementerian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi, Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik RakyatTiongkok Tentang Gelar dan Kualifikasi Akademik Dalam Pendidikan Tinggi,27 Mei 2015


56 Memorandum saling pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia danPemerintah Republik Singapura dalam rangka kerjasama pemuda danolahraga, 28 Juli 2015

57 Memorandum saling pengertian antara Badan Narkotika Nasional RepublikIndonesia dan Kepolisian Republik Fiji tentang kerja sama dalam memerangiperdagangan gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya, 2September 2015

58 Memorandum of understanding between the Jakarta Capital City GovernmentRepublic of Indonesia and The Government of The State of New South WalesCommonwealth of Australia Concering Sister State- Province Cooperation, 29Oktober 2015

59 MoU Konsultasi Bilateral RI-Sudan di Jakarta, 16 Februari 201560 Minutes of Meeting between the Delegation of the Government of the Republic

of Indonesia and the Delegation of the National Committee to Combat HumanTrafficking , Abu Dhabi, 16 Juni 2015

61 Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia danKerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan DanYang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Mengenai Kerja Sama Di BidangKesehatan

62 MoU between the Constitutional Court of the Republic of Indonesia and theConstitutional Council of People's Democratic Republic of Algeria , Jakarta, 16Agustus 2015

63 MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Governmentof United Arab Emirates on Cooperation in Combating Trafficking in Personsand Protection of Victims of Trafficking , Abu Dhabi, 13 September 2015

64 Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and theGovernment of the Arab Republic of Egypt on Visa Exemption for Holders ofDiplomatic, Service, and Special Passports , Jakarta, 4 September 2015

65 MoU between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia andthe Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt on DiplomaticEducation and Training , Jakarta, 4 September 2015

66 Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Qatar on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service, and Special Passports , Doha, 14 September 2015

67 Memorandum of Understanding between the Government Of the Republic OfIndonesia and The government Of The Republic Of south Africa On TheEstablishmeent Of A Joint Commision For Bilateral Cooperation.

68 Memorandum of Understanding between the Government Of the Republic OfIndonesia and The government Of The Republic Of Zimbabwe On TheEstablishmeent Of A Joint Commision For Bilateral Cooperation

69 Memorandum of Understanding between the Government of the Republic ofIndonesia and the Government of the Republic of Ghana on the Establishmentof a Joint Commission for Bilateral Cooperation (SKB RI-Ghana).

70 Memorandum of Understanding between the Government of the Republic ofIndonesia and the Government of the Federal Democratic Republic ofEthiopia on the Establishment of a Bilateral Consultative Forum (SKB RI-Ethiopia), 29 Januari 2015

71 Exchange of Letters Pembukaan Kedutaan Besar Ethiopia di Jakarta

72 Exchange of Letters Pembukaan Kedutaan BesarSierra Leone di Jakarta


73 Joint Statement on the Meeting between H.E. Mr. Joko Widodo, President ofthe Republic of Indonesia, and H.E. Sheikh Hasina, Prime Minister of thePeople's Republic of Bangladesh, on 23 April 2015 at Jakarta, Indonesia

74 Joint Statement: Bilateral Meeting between the Minister of Foreign Affairs ofthe Islamic Republic of Iran and the Minister of Foreign Affairs of theRepublic of Indonesia, Tehran, 14 October 2015

75 Memorandum of Understanding between the Ministry of Youth and Sports ofthe Republic of Indonesia and the Minstry of Youth and Sports of the IslamicRepublic of Iran on Youth and Sports Cooperation, 12 September, Tehran

76 Memorandum of Understanding between the Centre for Education andTraining of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia andADA University of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic ofAzerbaijan on Diplomatic Education and Training Cooperation, 24 September2015, Warsawa

77 Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs ofthe Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the IslamicRepublic of Iran on Mutual Cooperation on Policy Research and Development,14 October 2015, Tehran

78 Arrangement between the Ministry of Education and Culture of the Republicof Indonesia and the Ministry of Culture of the Republic of India concerningCultural Exchange Programme for the Years 2015 - 2018, 2 November 2015,Jakarta

79 Summary Records of the First Committee on Bilateral Consultation betweenthe Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministryof Foreign Affairs of the Republic of Kyrgyzstan, 6 November 2015, Bishkek

80 Memorandum of Understanding between the Centre for Education andTraining of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia andDiplomatic Academy Named After Kazy Dikambayeva of the Ministry ofForeign Affairs of the Kyrgyz Republic on Diplomatic Education and TrainingCooperation, 6 November 2015, Bishkek

81 Agreed Minutes of the Third Foreign Office Consultation between The Ministry of Foreign Office of the Republic of Indonesia and the Ministry of External Affairs of the Republic of India, Jakarta, 17 December 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung1 Indonesia menyambut baik draft deklarasi Hak Petani yang dibahas dan menyatakan bahwa perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk nelayan dan mereka yang tinggal di pedesaan √

Open Ended Intergovernmental Working Group on A United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, Jenewa, 2-6 Februari 2015Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Open Ended Intergovernmental Working Group on A United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, Jenewa, 2-6 Februari 20152 Delri selaku moderator pada pembahasan sesi V mengenai hak perempuan menyampaikan mengenai disparitas kesetaraan gender yang masih terjadi. khususnya dari segi ekonomi, politik dan sosial budaya √

Seminar for Asia Pacific Parliaments about Human Rights Council, Manila, 26-27 Februari 2015Brafaks KBRI Manila mengenai laporan Seminar for Asia Pacific Parliaments about Human Rights Council, Manila, 26-27 Februari 20153 co-sponsor Ranres Enhancement of international cooperation in the field of human rights √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 20154 Mendukung Ranres Ensuring use of remotely piloted aircraft or armed drones in counterterrorism and military operation in accordance with international law, including international human rights and humanitarian law

√Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015

5 Co-sponsor Ranres Human rights in the occupied Syrian Golan √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 20156 Co-sponsor Ranres Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence againts, persons bases on religion and belief√ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015

7 Co-sponsor Ranres The rights of persons with disabilities √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 20158 Mendukung Ranres The continuing grave deteriotitation in the human rights and humanitarian situation in the Syrian Arab Republic √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 20159 Mendukung Ranres Technical Assistance and capacity building to improve human rights in Libya √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201510 Mendukung Ranres The negative impact of the non-repatriation on funds of illicit origin to the countires of origin on the enjoyment of human rightsm and the importance of improving international cooperation√

Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201511 Co-sponsor Ranres Assistance technique et reinforcement des capacities en maitiera de droits de l'homme en Republique du Mali √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015

LAMPIRAN SS 1.1.3 SUB IKU-2PERAN INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL YANG MENINGKAT

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung12 Mendukung Ranres Independent expert on the enjoyment of human rights of persons with albinism √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201513 Mendukung Ranres Renewal of the mandate of the open-ended intergovernmental working group to consider the possibility of elaborating an international regulatory framework on the regulation, monitoring and oversight of the acivities of private military and security companies

√Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015

14 Mendukung Ranres Freedom of religion or belief √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201515 Co-sponsor Ranres Composition of staff of the Office of the United Nations High Commisioner for Human Rights √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201516 Co-sponsor Ranres The effect of foreign debt and other related international financial obligations of states on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights√

Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201517 Co-sponsor Ranres Mandate of the special rapporteur in the filed of cultural rights √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201518 Mendukung Ranres The rights to food √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201519 Menolak Ranres Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201520 Abstain Ranres Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201521 Human rights and the environment √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201522 Mendukung Ranres Question of the realization in all countries of economic, social and cultural rights √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201523 Mendukung Ranres Situation of human rights in Myanmar √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung24 Mendukung Ranres Contribution of the human rights council to the United Nations General Assembly Special Session on th World Drug Problems of 2016 √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015

25 Mendukung Ranres Birth registration and the right of everyone to recognition everywhere as a person before the law √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201526 Mendukung Ranres Human Rights, democracy and the rule of law √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201527 Mendukung Ranres Prevention of genocide √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201528 Co-sponsor Ranres the Rights to work √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201529 Co-sponsor RanresThe right to privacy in the digital age √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201530 Mendukung Ranres the rights of the child: toowards better investment in the rights of the child √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201531 Mendukung Ranres Technical Assistance and capacity in strengthening human rights in Iraq in lightt of the abuses committed by ISIL and associated groups √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201532 Mendukung Ranres Effect on terrorism on the enjoyment of human rights √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201533 Co-sponsor Ranres Reinforcement de la cooperation technique et des services consultatifs en Guinee √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201534 Co-sponsor Ranres Right of the Palestinian people to sefl determination √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201535 Co-sponsor Ranres Israeli settlement in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem and in the occupied Syrian Golan √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201536 Co-sponsor Ranres Human rights situation in Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung37 Co-sponsor PRST on the Twentieth Anniversary of the Fourth World Conference on Women and Adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201538 Mendukung PRST on situation des droits de l'homme en Haiti √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201539 CO-sponsor PRST on promoting right to health through enhancing capacity-building in global public health √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201540 Mendukung PRST on 70th anniversary of the end of the second world war √ Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-28 Dewan HAM PBB, Jenewa, 2-27 Maret 201541 Indonesia mendukung Ranres Future Organization and methods of work of the Commissioon on the Status of Women √ Sidang Sesi ke-59 CSW, New York. 9-20 Maret 2015 Brafaks PTRI New York mengenai laporan Sidang Sesi ke-59 CSW, New York. 9-20 Maret 201542 Indonesia mendukung Ranres Situation of and Assistance to Palestinian Women √ Sidang Sesi ke-59 CSW, New York. 9-20 Maret 2015 Brafaks PTRI New York mengenai laporan Sidang Sesi ke-59 CSW, New York. 9-20 Maret 201543 Delri menyampaikan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pemenuhan hak asasinya √ Sidang Sesi ke-59 CSW, New York. 9-20 Maret 2015 Brafaks PTRI New York mengenai laporan Sidang Sesi ke-59 CSW, New York. 9-20 Maret 201544 Delri menyampaikan pentingnya penyusunan framework DRR untuk tidak dipolitisasi terlalu jauh mengingat dokumen tersebut pada prinsipnya bersifat tidak legally binding dan merupakan sebuah dokumen yang merupakan technical guidelines

√ The Third World Conference on Disaster Risk Reduction, Sendai Jepang, 14-18 Maret 2015 Brafaks KBRI Tokyo mengenai laporan The Third World Conference on Disaster Risk Reduction, Sendai Jepang, 14-18 Maret 2015

45 Indonesia menyampaikan posisi terkait rujukan pengakuan terhadap "disaster-prone countries with specific characteristic, such as archipelagic states, as well as countries with extensive coastline"√

The Third World Conference on Disaster Risk Reduction, Sendai Jepang, 14-18 Maret 2015 Brafaks KBRI Tokyo mengenai laporan The Third World Conference on Disaster Risk Reduction, Sendai Jepang, 14-18 Maret 201546 Delri menyampaikan pentingnya pengembangan kapasitas lokal dalam menghadapi bencana dan penttingnya pengakuan serta pengembangan traditional knowledge di dalam kegiatan DRR√

The Third World Conference on Disaster Risk Reduction, Sendai Jepang, 14-18 Maret 2015 Brafaks KBRI Tokyo mengenai laporan The Third World Conference on Disaster Risk Reduction, Sendai Jepang, 14-18 Maret 201547 Indonesia menyampaikan posisi terkait penanganan isu bencana serta sejumlah program dan kegiatan di tingkat regional guna meningkatkan kapasitas dari para pemangku kepentingan terkait√

ARF Inter Sessional Meeting on Disaster Relief, Tokyo, 12-13 Februari 2015 Brafaks KBRI Tokyo mengenai laporan 14th ARF Inter Sessional Meeting on Disaster Relief, Tokyo, 12-13 Februari 201548 Paper Indonesia mengenai Guidelines on Alignment between AICHR dan ASEAN Sectoral Bodies √ Pertemuan Reguler ke-17 ASEAN Intergovernemtal Commission on Human Rights (AICHR), Malaysia, 11-14 Februari 2015

Brafaks KBRI Kuala Lumpur mengenai laporan Pertemuan Reguler ke-17 ASEAN Intergovernemtal Commission on Human Rights (AICHR), Malaysia, 11-14 Februari 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung49 Delri menyampaikan presentasi terkait kebijakan pengurangan resiko bencana di tingkat nasional, regional, internasional dan multilateral dan sejumlah hambatan yang ada dalam penangana isu migran

√The First Migrants in Countries in Crisis (MICIC) Initiative Regional Consultation, Manila, 23-24 Maret 2015

Brafaks KBRI Manila mengenai laporan The First Migrants in Countries in Crisis (MICIC) Initiative Regional Consultation, Manila, 23-24 Maret 201550 Delri mengharapkan agar proses pembahasan ICPD sesuai dengan PoA yang diadopsi pada tahun 1994, dan tidak menyimpang jauh dari pembahasan awal serta mampu mengakomodir kepentingan dan menghormati prinsip-prinsip nasional yang berlaku di negara masing-masing, termasuk mengenai isu-isu sensitif seperti LGBT, SOGI dsb.√

Brafaks PTRI New York mengenai laporan Sidang Sesi ke-48 the Commission on Population and Development, New York, 13-17 April 2015 Brafaks PTRI New York mengenai laporan Sidang Sesi ke-48 the Commission on Population and Development, New York, 13-17 April 2015

51 Delri menyampaikan bahwa keluarga berperan dalam proses tumbuh kembang dan pendidikan anak yang menjadi harapan bagi masa depan generasi mendatang √ Sesi Sidang ke-7 IPHRC, Jeddah, 19-23 April 2015 Brafaks KJRI Jeddah mengenai laporan Sesi Sidang ke-7 IPHRC, Jeddah, 19-23 April 201552 Perlunya pengakuan keluarga yang dikepalai oleh perempyan, terutama disebabkan oleh perceraian masuk dalam kategorisasi keluarga, termasuk pola relasi dalam keluarga yang timpang gender.√

Sesi Sidang ke-7 IPHRC, Jeddah, 19-23 April 2015 Brafaks KJRI Jeddah mengenai laporan Sesi Sidang ke-7 IPHRC, Jeddah, 19-23 April 201553 Delri menyampaikan bahwa ada upaya internasional menyebarkan kampanye negatif terhadap produk dari negara berkembang, terutama negara OKI, seperti kampanye negatif terhadap "minyak kelapa sawit" sebagai bentuk hambatan terhadap kesetaraan hak pembangunan (right to development)

√Sesi Sidang ke-7 IPHRC, Jeddah, 19-23 April 2015 Brafaks KJRI Jeddah mengenai laporan Sesi Sidang ke-7 IPHRC, Jeddah, 19-23 April 2015

54 Rekomendasi Delri agar Pemerintah Belarusia meratifikasi CRPD √Sesi ke-22 Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM di Jenewa tgl. 4-15 Mei 2015

Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan sesi ke-22 Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM di Jenewa tgl. 4-15 Mei 201555 Rekomendasi Delri agar Pemerintah Malawi membentuk National Human Rights Action Plan dan melanjutkan upaya untuk memperkuat kerangka HAM internasional √Sesi ke-22 Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM di Jenewa tgl. 4-15 Mei 2015

Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan sesi ke-22 Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM di Jenewa tgl. 4-15 Mei 201556 Rekomendasi Delri agar Pemerintah Panama terus berupaya mengimplementasikan secara penuh Konvensi Anti Penyiksaan √Sesi ke-22 Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM di Jenewa tgl. 4-15 Mei 2015

Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan sesi ke-22 Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM di Jenewa tgl. 4-15 Mei 201557 Rekomendasi Delri agar Pemerintah Maladewa membentuk Komnas HAM yang sejalan dengan Paris Principles √Sesi ke-22 Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM di Jenewa tgl. 4-15 Mei 2015

Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan sesi ke-22 Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM di Jenewa tgl. 4-15 Mei 201558 Rekomendasi Delri agar Pemerintah Honduras untuk memperkuat CONADEH sebagai institusi HAM nasional yang sejalan dengan Paris Principles dan memberikan pendidikan gratis yang wajib.√

Sesi ke-22 Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM di Jenewa tgl. 4-15 Mei 2015Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan sesi ke-22 Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM di Jenewa tgl. 4-15 Mei 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung59 Rekomendasi Delri agar Pemerintah Jamaika membentuk Lembaga Nasional HAM √

Sesi ke-22 Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM di Jenewa tgl. 4-15 Mei 2015Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan sesi ke-22 Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM di Jenewa tgl. 4-15 Mei 201560 Delri menyampaikan pentingnya solusi komprehensif terhadap isu migrasi ireguler yang kompleks dan multidimensional. Konteks kemanusiaan dan penegakan hukum dalam migrasi ireguler kiranya dapat ditangani bersama baik melalui ASEAN, maupun Bali Process. pentingnya upaya yang lebih (extra mile) dalam penanganan migran ireguler atas dasar kemanusiaan

√Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean, Bangkok. 29 Mei 2015 Brafaks KBRI Bangkok mengenai laporan Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean, Bangkok. 29 Mei 2015

61 Delri menyampaikan bahwa pelaksanaan operasi SAR dan identifikasi titik pendaratan serta pengaturan penerimaan migran di Indonesia berkaitan dengan identifikai kapal-kapal migran ireguler√

Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean, Bangkok. 29 Mei 2015 Brafaks KBRI Bangkok mengenai laporan Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean, Bangkok. 29 Mei 201562 Delri menggarisbawahi telah terjalinnya kerjasama antara Bali Process dan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) guna merancang program peningkatan kapasitas bagi penegak hukum dalam upaya penanggulangan penyelundupan manusia dan perdagangan orang√

Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean, Bangkok. 29 Mei 2015 Brafaks KBRI Bangkok mengenai laporan Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean, Bangkok. 29 Mei 201563 Best practices dan pengalaman yang disampaikan oleg Indonesia dalam penanganan root causes and pentingny bantuan kepada masyarakat terdampak telah mendorong negara dan organisasi internasional untuk berkontribusi dan mempercepat penyelesaian masalah secara komprehensif

√Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean, Bangkok. 29 Mei 2015 Brafaks KBRI Bangkok mengenai laporan Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean, Bangkok. 29 Mei 2015

64 Masukan Delri terefleski dalam Joint Statement hasil pertemuan trilateral Indonesia, Malaysia dan Thailand, yaitu: a) menegaska kembali bahwa Indonesia, Thailand dan Myanmar telah melakukan banyak hal dan berupaya sangat keras (goes extra mile) dalam membantuk pencari suaka dan pengungsi b) Indonesi siap ready to do more melalui kerjasama dengan masyarakat internasional c) mencari akar permasalahan melalui kerjasama dengan negara-negara sumber migran ireguler dan penindakan terhadap penyelundup manusia dan pedagang orang d) peningkatan kerjasama kawasan dalam penanggulangan kejahatan transnasional terorganisir, khususnya penyelundupan manusia dan perdagangan orang

√

Pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Thailand terkait penanganan migran ireguler di laut, khususnya dari Myanmar dan Bangladesh, Kuala Lumpur, 20 Mei 2015Brafaks KBRI Kuala Lumpur mengenai hasi pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Thailand terkait penanganan migran ireguler di laut, khususnya dari Myanmar dan Bangladesh, Kuala Lumpur, 20 Mei 2015

65 Delri menyampaikan agar SOM KKP ke-7 Indonesia-Timor Leste dan tindak lanjut THT, NTIP dan Taperum dan JHT untuk dapat dilakukan secara bersamaan sekitar bulan Agustus 2015 √ Pertemuan dengan Pejabat Kemlu Timor Leste terkait Rencana Kegiatan KKP tahun 2015Brafaks KBRI Dili mengenai hasil laporan Pertemuan dengan Pejabat Kemlu Timor Leste terkait Rencana Kegiatan KKP tahun 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung66 Delri menyampaikan agar pada saat SOM KKP ke-7 tersebut membahas mengenai isu aset terutama aset sejumlah K/L Indonesia di Timor Leste dan rencana pembentukan Forum Persahabatan Indonesia - Timor Leste √

Pertemuan dengan Pejabat Kemlu Timor Leste terkait Rencana Kegiatan KKP tahun 2015Brafaks KBRI Dili mengenai hasil laporan Pertemuan dengan Pejabat Kemlu Timor Leste terkait Rencana Kegiatan KKP tahun 2015

67 Delri mendukung ranres incompability between Democracy and Racism √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201568 Mendukung ranres the 50th anniversary of adoption and the 40th anniversary of entry into forece of the International Covenants on Human Rights √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201569 Mendukung ranres protection of human right of migrants √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201570 Abstain ranres mengenai Syria √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201571 Mendukung ranres social forum √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201572 Mendukung ranres human rights and international solidarity √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201573 Mendukung ranres elimination of discrimination againts women √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201574 abstain ranres mengenai South Sudan √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201575 abstain ranres mengenai Ukraina √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201576 Mendukung ranres mengenai leprosy √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201577 Mendukung ranres indepedence and impartiality of judiciary, jurors and assessors and the independence of lawyers √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201578 Abstain ranres mengenai Belarusi √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung79 Mendukung ranres mengenai Cote d'Ivoire √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201580 Mendukung ranres right to education √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201581 Mendukung ranres amendment to L.14 √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201582 Mendukung ranres mengenai penghapusan child, early and forced marriage √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201583 Mendukung ranres to eliminate violence against women, eliminating domestic violence √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201584 Mendukung ranres Amendment to L.16 √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201585 Mendukung ranres Amendment to L.16 √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201586 Mendukung ranres Amendment to L.16 √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201587 Mendukung ranres Amendment to L.16 √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201588 Mendukung ranres mengenai countering terrorism √ √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201589 Mendukung ranres mengenai firearms √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201590 Mendukung ranres mengenai korupsi √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201591 Mendukung ranres mengenai climate change √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201592 Mendukung ranres menegnai migrant children √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201593 Mendukung ranres mengenai Eritrea √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung94 Mendukung ranres mengenai Rohingya √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201595 Mendukung ranres mengenai protection of family √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201596 Mendukung ranres Amendment to L.25 √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201597 Menolak ranres Amendment to L.25 √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201598 Mendukung ranres Amendment to L.25 √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 201599 Menolak ranres Amendment to L.25 √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015100 Mendukung ranres mengenai Palestina √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015101 Mendukung PRST mengenai Dewan HAM √ Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-29 Dewan HAM PBB, Jenewa, 15 Juni-3 Juli 2015102 Delri menyampaikan antisipasi mengenai Human Rights Division di Sekretariat ASEAN perlu diperjelas √

Workshop on the Development of ASEAN Legal Instrument on Human Rights, Manila, 14-15 September 2015Brafaks KBRI Manila mengenai laporan Workshop on the Development of ASEAN Legal Instrument on Human Rights, Manila, 14-15 September 2015103 Delri menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kepentingan dalam bidang perdamaian dan pembangunan, termasuk perikanan da perubahan iklim √

46th Pacific Island Forum (PIF) di Port Moresby, Papua Nugini, 7-11 September 2015 Brafaks KBRI Port Moresby mengenai laporan pertemuan 46th Pacific Island Forum (PIF) di Port Moresby, Papua Nugini, 7-11 September 2015104 Delri menyampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kerjasama teknis dan peningkatakn kapasitas di berbagai sektor √46th Pacific Island Forum (PIF) di Port Moresby, Papua Nugini, 7-11 September 2015 Brafaks KBRI Port Moresby mengenai laporan pertemuan 46th Pacific Island Forum (PIF) di Port Moresby, Papua Nugini, 7-11 September 2015105 Delri menyampaikan agar negara lain tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, termasuk mengenai Papua √46th Pacific Island Forum (PIF) di Port Moresby, Papua Nugini, 7-11 September 2015 Brafaks KBRI Port Moresby mengenai laporan pertemuan 46th Pacific Island Forum (PIF) di Port Moresby, Papua Nugini, 7-11 September 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung106 Delri menyampaikan masukan mengeani bentuk draft outcome document pertemuan √

Emergency ASEAN MM on Transnational Crime concerning irregular movement of persons in southeast asia region, Kuala lumpur, Malaysia, 2 Juli 2015Brafaks KBRI Kualalumpur mengenai laporan Emergency ASEAN MM on Transnational Crime concerning irregular movement of persons in southeast asia region, Kuala lumpur, Malaysia, 2 Juli 2015107 Delri menyampaikan usulan pembentuka task force ataui head of specialist unit on irregular movement of person di bawah DGCIM √

Emergency ASEAN MM on Transnational Crime concerning irregular movement of persons in southeast asia region, Kuala lumpur, Malaysia, 2 Juli 2015Brafaks KBRI Kualalumpur mengenai laporan Emergency ASEAN MM on Transnational Crime concerning irregular movement of persons in southeast asia region, Kuala lumpur, Malaysia, 2 Juli 2015108 Delri mengusulan agar menugaskan SOMTC untuk mempertimbangkan isu people smuggling sebagai kejahatan lintas negara √

Emergency ASEAN MM on Transnational Crime concerning irregular movement of persons in southeast asia region, Kuala lumpur, Malaysia, 2 Juli 2015Brafaks KBRI Kualalumpur mengenai laporan Emergency ASEAN MM on Transnational Crime concerning irregular movement of persons in southeast asia region, Kuala lumpur, Malaysia, 2 Juli 2015109 Delri menyampaikan agar hubungan dan peluang kerjasama kedua negara untuk terus dijajaki dan dikembangkan √

Brafaks KBRI Dili mengenai laporan the 8th sOM scorecard of the Joint Misterial Commission on Bilateral coopertion Indonesia- TL.Dili 12-13 Agustus 2015Brafaks KBRI Dili mengenai laporan the 8th sOM scorecard of the Joint Misterial Commission on Bilateral coopertion Indonesia- TL.Dili 12-13 Agustus 2015110 Delri menyampaikan adanya program bridging course bagi mahasiswa Timor Leste guna memenuhi standarpendidikan tinggi di Indonesia √

The 8th sOM scorecard of the Joint Misterial Commission on Bilateral coopertion Indonesia- TL.Dili 12-13 Agustus 2015Brafaks KBRI Dili mengenai laporan the 8th sOM scorecard of the Joint Misterial Commission on Bilateral coopertion Indonesia- TL.Dili 12-13 Agustus 2015111 Delri mendukung ranres Follow-up to PRST 29/1 √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015112 Delri mendukung ranres PRST on reports of Advisory Committee (HRC AC) √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015113 Delri mendukung PRST on promoting the right to everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health through enhancing capacity building in public health againts pandemics

√Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015114 Delri mendukung ranres promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015115 Delri mendukung ranres human rights and unilateral coercive measures (UCM) √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung116 Delri mendukung ranres regional arrangements for the promotion and protection of human rights √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015117 Delri mendukung ranres human rights and indigenous people √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015118 Delri menolak ranres the question of death penalty √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015119 Delri mendukung ranres right to development √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015120 Delri mendukung ranres promotion of a democratic and equitable international order √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015121 Dleri mendukung ranres the use of mercenaries as a means of violating human rights and impending the exercies of the right of peoples to self determination √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015122 Delri mendukung ranres human rights in the administration of justice, including juvenile justice √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015123 Delri mendukung ranres the contribution of the human rights council to high level meeting on HIV/AIDS in 2016 √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015124 Delri mendukung ranres human rights and preventing and countering violent extremism √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015125 Delri mendukung ranres equal participation in political and public affairs √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015126 Delri abstain ranres grave and deteriorating human rights and humanitarian situation in the Syrian Arab Republic √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015127 Delri mendukung ranres review of the mandate of the Expert Mechanism on the rights of Indigenous People √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015128 Delri mendukung ranres promotioon of the right to peace √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung129 Delri mendukung ranres promotion and protection of the human rights of peasants and other people working in rural areas √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015130 Delri mendukung ranres contributio of parliament to the Work of HRC and its UPR √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015131 Delri mendukung ranres Forum on People of African Descent in the Diaspora √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015132 Delri mendukung ranres from rhetoric to reality: a global call for concrete action againts racism, racial discrmination, xenophobia and related intolerance √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015133 Delri mendukung ranres technical assistance and capacity building for Yemen in the field of human rights √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015134 Delri mendukung ranres promoting international cooperation to support the implementation of the national follwop up systems and process √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015135 Delri mendukung technical assistance and capacity building in the field of human rights in the central African Republic √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015136 Delri mendukung ranres assistance to somalia in the field of human rights √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015137 Delri mendukung ranres enhancement of technical cooperation and capacity building in the field of human rights √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015138 Delri mendukung ranres technical assistance and capacity building to improve human rights in Sudan √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015139 Delri mendukung ranres advisory services and technical assistance fo Cambodia √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015140 Delri mendukung ranres national policies and human rights √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015141 Delri mendukung ranres technical assistance and capacity building in the field of human rights in the Democratic Republic of congo √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung142 Delri mendukung ranres Human rights situation in burundi √ Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Sesi ke-30 Dewan HAM PBB, Jenewa, 7 September -2 Oktober 2015143 Delri menyampaikan masukan substantif mengenai pembahasan Agenda for Protection of Cross Border Displaced Persons in the Context of Disaster and Climate Change √

Nansen Initiative dan World Humanitarian Summit Global Consultation di Jenewa tgl. 10 s/d 17 Oktober 2015Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Nansen Initiative dan World Humanitarian Summit Global Consultation di Jenewa tgl. 10 s/d 17 Oktober 2015144 Delri menyampaikan dukungan terhadap KT HAM dalam menjalankan mandatnya, menekankan pentingnya universaliras, impartialitas, non selektivitas dan transparansi √ UNGA ke-70 di New York tgl. 11 s/d 19 Oktober 2015 dan 17-24 Oktober 2015 Brafaks PTRI New York mengenai laporan UNGA ke-70 di New York tgl. 11 s/d 19 Oktober 2015 dan 17-24 Oktober 2015145 Delri menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak atas perumahan yang layak √ UNGA ke-70 di New York tgl. 11 s/d 19 Oktober 2015 dan 17-24 Oktober 2015 Brafaks PTRI New York mengenai laporan UNGA ke-70 di New York tgl. 11 s/d 19 Oktober 2015 dan 17-24 Oktober 2015146 Delri menyampaikan best practices mengenai perlindunga pekerja migran baik di Indonesia maupun di luar negeri, serta upaya menjalin kemitraan antar pemerintah, penurunan biaya remitansi, serta kebijakan bina keluarga TKI

√Global Forum on Migration and Development 2015 di Istanbul Turki tgl. 14 - 16 Oktober 2015 Brafaks KBRI Ankara mengenai laporan Global Forum on Migration and Development 2015 di Istanbul Turki tgl. 14 - 16 Oktober 2015147 Indonesia secara konsisten memperjuangkan 3 prinsip utama perlindungan pekerja migran untuk diterima dalam dokumen yang akan dibahas, yaitu perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya, legal binding dan mencakup pekerja migran undocumented

√The Special Meeting on Drafting of the ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of the Migrant Workers, Kuala Lumpur, 27-31 Oktober 2015

Brafaks KBRI Kuala Lumpur mengenai laporan The Special Meeting on Drafting of the ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of the Migrant Workers, Kuala Lumpur, 27-31 Oktober 2015148 Rekomendasi Delri agar pemerintah Micronesia meratifikasi ICCPR dan ICESCR serta mendirikan NHRI yang sesuai dengan Paris Principles √Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Riview (UPR) Dewan HAM PBB, Jenewa, 31 Oktober-7 November 2015

Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Riview (UPR) Dewan HAM PBB, Jenewa, 31 Oktober-7 November 2015149 Rekomendasi Delri agar pemerintah Lebanon mengharmonisasikan kebijakan HAM dengan RANHAM serta pembentukan NHRI √Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Riview (UPR) Dewan HAM PBB, Jenewa, 31 Oktober-7 November 2015

Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Riview (UPR) Dewan HAM PBB, Jenewa, 31 Oktober-7 November 2015150 Rekomendasi Delri agar Pemerintah Mauritania membentuk NHRI dan RANHAM √Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Riview (UPR) Dewan HAM PBB, Jenewa, 31 Oktober-7 November 2015

Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Riview (UPR) Dewan HAM PBB, Jenewa, 31 Oktober-7 November 2015151 Rekomendasi Delri agar Pemerintah Nauru membentuk NHRI dan menjalankan Nauru Framework for Climate Change and Disaster Risk Reduction √Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Riview (UPR) Dewan HAM PBB, Jenewa, 31 Oktober-7 November 2015

Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Riview (UPR) Dewan HAM PBB, Jenewa, 31 Oktober-7 November 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung152 Rekomendasi Delri agar Pemerintah Rwanda membentuk RANHAM dan menguatkan regulasi media √

Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Riview (UPR) Dewan HAM PBB, Jenewa, 31 Oktober-7 November 2015Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Riview (UPR) Dewan HAM PBB, Jenewa, 31 Oktober-7 November 2015153 Rekomendasi Delri agar Pemerintah Nepal meratffikasi ICMW dan meningkatkan akses terhadap pendidikan √

Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Riview (UPR) Dewan HAM PBB, Jenewa, 31 Oktober-7 November 2015Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Riview (UPR) Dewan HAM PBB, Jenewa, 31 Oktober-7 November 2015154 Delri menyampaikan isu isu HAM yang menjadi concern bersama kedua negara. Pertemuan selanjutnya disepakati untuk dilaksanakan di Indonesia √ Dialog HAM RI-Rusia ke-6 di Moskow Rusia tgl. 5-6 November 2015 Brafaks KBRI Moskow mengenai laporan Dialog HAM RI-Rusia ke-6 di Moskow Rusia tgl. 5-6 November 2015155 Delri menyampaikan pentingnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang berada di detensi √

Regional Expert Roundtable on Alternatives to Immigration Detention for Children, Bangkok tgl. 18 s/d 21 Nov 2015 Brafaks KBRI Bangkok mengenai laporan Regional Expert Roundtable on Alternatives to Immigration Detention for Children, Bangkok tgl. 18 s/d 21 Nov 2015 156 Delri menyampaikan posisi mengenai kemajuan perkembangan isu bisnis dan HAM di Indonesia serta di ASEAN √

4th Annual UN Forum on Business and Humna Rights, Jenewa, 16-18 November 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan 4th Annual UN Forum on Business and Humna Rights, Jenewa, 16-18 November 2015157 Delri menyampaikan untuk mendorong OKI dan negara anggota untuk memanfaatkan peran media dalam menyampaikan nilai Islam sebagai Rahmatan Lil’Alamin. Dalam konteks ini, kebutuhan untuk menghidupkan kembali diadakannya dialog media global dengan partisipasi pemimpin agama dan intelektual. √

Pertemuan Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) OKI ke-8, Jeddah tgl. 20 s/d 27 November 2015 Brafaks KJRI Jeddah mengenai laporan Pertemuan Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) OKI ke-8, Jeddah tgl. 20 s/d 27 November 2015

158 Delri menyampaikan perlunya upaya bersama mengatasi berbagai akar permasalahan dari suatu situasi kemanusiaan, penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional, serta pergantian pola pikir di dalam berbagai aksi kemanusiaan dari pendekatan response menjadi prevention√

Pertemuan International Conference of the Red Cross and Red Crescent (ICRCRC) ke-32 di Jenewa tgl. 7 s/d 10 Desember 2015 Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Pertemuan International Conference of the Red Cross and Red Crescent (ICRCRC) ke-32 di Jenewa tgl. 7 s/d 10 Desember 2015

159 Terkait ranres Detention, Pemri masih belum menerima sepenuhnya adanya rujukan yang terlalu kuat mengenai pengaturan isu penahanan/detensi di dalam konflik yang dikategorikan non-international armed conflict (NIAC) √Pertemuan International Conference of the Red Cross and Red Crescent (ICRCRC) ke-32 di Jenewa tgl. 7 s/d 10 Desember 2015

Brafaks PTRI Jenewa mengenai laporan Pertemuan International Conference of the Red Cross and Red Crescent (ICRCRC) ke-32 di Jenewa tgl. 7 s/d 10 Desember 2015 160 Delri menyampaikan catatan bahwa MENA Workshop dipandang sukses dalam mendiskusikan secara konstruktif berbagai permasalahan terkait oenyiksaan, termasuk dalam tahanan pilisi di kawasan √Pertemuan Forum Convention Against Torture Initiiative (CTI) ke-2, Marrakech, Maroko tgl. 12 s/d 17 Desember 2015

Brafaks KBRI Rabat mengenai Laporan menghadiri Pertemuan Forum Convention Against Torture Initiiative (CTI) ke-2, Marrakech, Maroko tgl. 12 s/d 17 Desember 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung161 Menyampaikan apresiasi kepada Interpol atas penyelenggaraan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemerintah tentang ancaman yang muncul akibat penyelundupan dan penyalahgunaan material nuklir dan bahan radioaktif

√The 4th Interpol Counter Nuclear Smuggling Workshop" di Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-14 Januari 2015

Laporan Sidang

162 Menyampaikan sambutan baik atas penawaran bantuan kerjasama kepada Indonesia dalam hal penguatan kapasitas nasional penanggulangan penyelundupan material nuklir dan bahan radioaktif dalam bentuk-bentuk kerjasama a.l. legislative assistance, penyusunan national policy plan, capacity building workshop, maupun bentuk lain yang disepakati bersama. Hal tersebut akan dilaporkan ke Pusat untuk mendapat pertimbangan√

The 4th Interpol Counter Nuclear Smuggling Workshop" di Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-14 Januari 2015Laporan Sidang

163 Menyampaikan usulan agar pelatihan atau workshop yang akan diselenggarakan Interpol di masa datang juga dapat mempertimbangkan pengintegrasian materi-materi terkait penanggulangan nuclear smuggling di kawasan perairan, sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang cukup luas.√

The 4th Interpol Counter Nuclear Smuggling Workshop" di Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-14 Januari 2015Laporan Sidang

164 Menyampaikan seluruh individu dan entitas dalam Al Qaeda Sanctions List (AQSL) telah mendapatkan penetapan pengadilan untuk dicantumkan dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan ditindaklanjuti dengan pemblokiran dana.√

Face to Face Meeting dengan Regional Review Group, Financial Action Task Force (FATF) dan Pertemuan Konsultasi dengan Asia Pacific Group (APG), di Sydney, Australia, 14-16 Januari 2015

Laporan Sidang

165 Menyampaikan bahwa Pemri telah membentuk draft Peraturan Bersama Ketua MA, Menlu, Kapolri, Kepala BNPT, dan Kepala PPATK untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas koordinasi antar K/L serta mengatur secara teknis implementasi dari UU No. 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.√

Face to Face Meeting dengan Regional Review Group, Financial Action Task Force (FATF) dan Pertemuan Konsultasi dengan Asia Pacific Group (APG), di Sydney, Australia, 14-16 Januari 2015

Laporan Sidang

166 Menyampaikan bahwa tugas utama para Sherpa dalam pertemuan ini adalah mempersiapkan NSS 2016. Mengingat banyaknya perbedaan pandangan negara peserta NSS dalam pertemuan Sherpa yang lalu, pertemuan kali ini diharapkan dapat mengantisipasi hal tersebut dengan memberi perhatian yang cukup dan berimbang terhadap pembahasan substantif dan prosedural√

Pertemuan keamanan Nuklir/Nuclear Security Summit (NSS) 2016 di Hua Hin, Thailand, 12-13 Februari 2015Laporan Sidang

167 Menyampaikan kiranya komunike NSS bersifat singkat dan padat (concise), konkrit, memuat komitmen dan capaian NSS, serta hal-hal yang disepakati untuk dilakukan pasca 2016 √ Pertemuan keamanan Nuklir/Nuclear Security Summit (NSS) 2016 di Hua Hin, Thailand, 12-13 Februari 2015Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung168 Mendukung usulan negara-negara peserta untuk merujuk kepada 3 pilar NPT. Delri mengusulkan pula kiranya ditambahkan kalimat yang menegaskan bahwa NSS 2016 adalah KTT terakhir serta penekanan pada peran penting IAEA pasca NSS 2016

√Pertemuan keamanan Nuklir/Nuclear Security Summit (NSS) 2016 di Hua Hin, Thailand, 12-13 Februari 2015

Laporan Sidang

169 Menambahkan bahwa perlu dipikirkan pula pentingnya memahami keterkaitan (nexus) antara nuclear security dengan nuclear safety. Dalam kaitan ini, Indonesia berpandangan bahwa kedua hal tersebut perlu dibahas secara berimbang dan sinergis√


170 Menyampaikan bahwa kapasitas dalam hal kesiapsiagaan, respon dan mitigasi untuk menghadapi kondisi darurat nuklir perlu ditingkatkan. Sejalan dengan semangat tersebut, diakui adanya kaitan yang erat antara sistim respon nuklir internasional dan sistem koordinasi kemanusiaan internasional√


171 Mendorong negara peserta untuk mempertimbangkan pembentukan rencana pengelolaan limbah nuklir dan radioaktif yang lebih baik, sesuai dengan standar keamanan nuklir internasional. Sebagai catatan, beberapa negara seperti Italia menyambut baik usulan Delri terkait pengelolaan limbah nuklir dan radioaktif√


172 Menyampaikan disembarkasi dalam perspektif Indonesia: kewajiban kapal untuk memberikan pertolongan dalam keadaan distress at sea sesuai UNCLOS. Indonesia sedang memfinalisasi peraturan yang mengatur proses disembarkasi dan pasca disembarkasi. Mengenai pulau penampungan pengungsi, saat ini belum ada konsensus nasional mengenai hal tersebut√

Workshop on Comprehensive Approach for Addressing Irregular Movements by Sea: International Obligations, Standards and Good Practice, Bangkok, 19-22 Januari 2015Laporan Sidang

173 Menyampaikan mekanisme kerja sama maritim komprehensif di Selat Malaka dan Singapura. Penanggulangan penyelundupan manusia dan perdagangan orang sudah menjadi bagian threat assessment kerja sama tripartit tersebut. Untuk mengatasi tindak pidana di laut tersebut, ketiga negara menyepakati Comprehensive Solution yang terdiri dari elemen pertemuan rutin di tingkat menteri, pejabat senior dan pakar, untuk menetapkan prioritas; peningkatan kerja sama antar-lembaga dan antar-pemerintah; peningkatan kemampuan terresterial intelligence dan penegakan hukum; pembangunan coastal surveillance di sepanjang Selat Malaka; serta pelaksanaan coordinated patrols

√

Workshop on Comprehensive Approach for Addressing Irregular Movements by Sea: International Obligations, Standards and Good Practice, Bangkok, 19-22 Januari 2015Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung174 Telah dikeluarkan dari public statement (black list) FATF. √ International Cooperation Review Group (ICRG) Financial Action Task Force (FATF) dan Sidang Pleno FATF, di Paris, tanggal 23-28 Februari 2015

Laporan Sidang175 Menyampaikan mengenai upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yang meliputi upaya di dalam lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan, serta terdiri dari tahapan reedukasi, rehabilitasi, dan reintegrasi.

√Dalam pertemuan Workshop on Raising Community Awareness in Response to the Foreign Terrorist Fighters Phenomenon, di Washington, DC, tanggal 23-24 Februari 2015

Laporan Sidang

176 Menyampaikan persetujuan untuk memasukkan mephedrone ke dalam Schedule 2 melalui proses voting √ Sesi Reguler ke-58 Commission on Narcotic Drugs di Wina, tanggal 13-17 Maret 2015 Laporan Sidang177 Menyampaikan persetujuan untuk memasukkan 25B-NBOMe, 25C-NBOMe, dan 25I-NBOMe pada Schedule 1 Konvensi 1971 melalui voting √ Sesi Reguler ke-58 Commission on Narcotic Drugs di Wina, tanggal 13-17 Maret 2015 Laporan Sidang178 Menyampaikan persetujuan memasukkan N-Benzylpiperazine, JWH-018, AM-2201, 3,4 methylenedioxpyrivalerone, methylone dan mephedrone untuk ditempatkan pada Schedule 2 Konvensi 1971 √

Sesi Reguler ke-58 Commission on Narcotic Drugs di Wina, tanggal 13-17 Maret 2015 Laporan Sidang

179 Menyampaikan bahwa terkait hukuman mati untuk tindak pidana narkoba, penilaian terhadap implementasi hukum nasional masing-masing negara berada di luar mandat INCB. Lebih jauh, setiap negara memiliki masalah yang berbeda-beda dan pemberlakuan hukum pidana di Indonesia tidak diarahkan kepada individu tertentu, namun terhadap tindak pidananya. Terkait hal tersebut, sebagai upaya penanggulangan, Indonesia akan senantiasa menyeimbangkan upaya-upaya demand reduction dan supply reduction

√


180 Menyampaikan bahwa Indonesia menyambut agenda terkait komposisi staf UNODC sebagai mata agenda tetap pertemuan CND dan agenda tersebut penting guna memberikan kesempatan pada Negara Anggota membahas komposisi kepegawaian dan pola rekrutmen UNODC di kantor pusat dan field office, terutama untuk posisi senior dan pengambil kebijakan. Indonesia menekankan komposisi pegawai UNODC di Wina maupun di field office kiranya memperhatikan keterwakilan geografis, khususnya yang berasal dari negara berkembang, serta pertimbangan gender

√


No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung181 Menyampaikan Indonesia menjadi Co-sponsor untuk resolusi Promoting the Implementation of the United Nations Guiding Principles on Alternative Development untuk mendukung kebijakan nasional terkait upaya menawarkan alternatif yang lebih ekonomis bagi petani, ketimbang menanam pohon ganja.

√Pertemuan Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Resolusi dan Keputusan pada Sidang Komisi Narkoba (CND) Sesi ke-58 di Wina, 9-17 Maret 2015

Laporan Sidang

182 Menyampaikan bahwa policy guides yang disusun sangat bermanfaat bagi pedoman penanggulangan human trafficking √Pertemuan ke Empat Bali Process Drafting Committee for Policy Guide on Victim Identification and Protection, 20 Maret 2015 dan Bali Process Consultation Workshop on Identifying and Protecting Victims of Trafficking,

Laporan Sidang

183 Menyampaikan dukungan rekomendasi untuk menerapkan standar yang rendah dalam proses identifikasi human trafficking sebagai kebijakan yang pro-korban √Pertemuan ke Empat Bali Process Drafting Committee for Policy Guide on Victim Identification and Protection, 20 Maret 2015 dan Bali Process Consultation Workshop on Identifying and Protecting Victims of Trafficking, 23-24 Maret 2015, di Bangkok, Thailand

Laporan Sidang

184 Menyampaikan pentingnya upaya sosialisasi policy guide ke seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional √Pertemuan ke Empat Bali Process Drafting Committee for Policy Guide on Victim Identification and Protection, 20 Maret 2015 dan Bali Process Consultation Workshop on Identifying and Protecting Victims of Trafficking, 23-24 Maret 2015, di Bangkok, Thailand

Laporan Sidang

185 Menyampaikan upaya-upaya Indonesia dalam menangani tindak pidana perdagangan orang beserta tantangan yang dihadapi dengan pokok-pokok: (i) Indonesia telah membentuk Gugus Tugas TPPO (ii) melakukan pelatihan identifikasi korban TPPO yang diikuti petugas konsuler RI di luar negeri (iii) penegakan hukum daripada rezim yang sudah ada lebih penting ketimbang membentuk hukum baru√

Pertemuan Bali Process Working Group on Trafficking in Persons di Bangkok, Thailand, 25-27 Maret 2015Laporan Sidang

186 Menyampaikan prioritas Indonesia dalam penanggulangan TPPO adalah: menjadi negara pihak pada UNTOC (ii) berpartisipasi aktif dalam kerja sama Bali Process (iii) membentuk forum-forum trafficking in persons dengan ASEAN dan penyusunan ACTIP (iii) sebagai prioritas nasional, Indonesia juga mengedepankan perlindungan WNI dari kejahatan trafficking in persons√

Pertemuan Bali Process Working Group on Trafficking in Persons di Bangkok, Thailand, 25-27 Maret 2015Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung187 Menyerukan bahwa untuk isu perlucutan senjata nuklir, sikap tiap negara seharusnya independen sekalipun masih memiliki ketergantungan dengan NWS , tidak perlu pesimis dengan keengganan NWS karena hampir semua regulasi internasional yang ada tidak pernah diawali dengan konsensus. Di samping itu, Indonesia menyerukan agar semua pihak harus terus menjaga momentum negosiasi perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi secara seimbang, dan tidak terpancing dengan situasi keamanan regional

√

"Regional Roundtable on Humanitarian Impact of Nuclear Weapons and the Prospects for a Ban Treaty di Bangkok", Thailand, 26-27 Maret 2015, Indonesia: Laporan Sidang

188 Menyampaikan langkah-langkah yang ditempuh Indonesia dalam menghadapi kejahatan melalui penguatan sistem hukum dan peradilan pidana yaitu (i) menjadi pihak UNTOC dan Protocols. Bagi Indonesia, penguatan kerja sama Indonesia sangant penting bagi upaya mencegah dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan kejahatan transnasional; (ii) pada tingkat nasional, Indonesia telah mengambil langkah-langkah komprehensif guna menghadapi kejahatan luar biasa melalui penguatan aturan dan prosedur operasional dalam legislasi terkait anti korupsi, anti terorisme, perdagangan orang, obat-obatan terlarang dan pencurian ikan. langkah-langkah tersebut dilakukan guna menjamin pelaksanaan penegakan hukum guna mengadili pelaku tindak pidana sesuai perbuatannya; (iii) Indonesia juga mengarusutamakan peran wanita dalam pemberantasan korupsi, sebagai contoh adalah the International Conference on Women Fighting Corruption yang telah dilaksanakan Indonesia bekerja sama dengan UNODC pada Maret 2013

√

Pertemuan Sesi Ke-13 United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Crime Congress), Doha, 12-19 April 2015Laporan Sidang

189 Menyampaikan pentingya penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan negara dalam pelaksanaan peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum sebagai hak mutlak suatu negara√


No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung190 Menyampaikan bahwa pandangan Indonesia terkait kerja sama internasional dan regional dalam mencegah dan memerangi perdagangan orang dan penyelundupan manusia adalah sebagai: (i) masyarakat sipil, NGO, IGO memberikan kontribusi positif mendukung langkah pemerintah; (ii) pentingnya mengatasi keterkaitan pemberantasan perdagangan orang dengan korupsi serta perlindungan terhadap korban; (iii) dalam perlindungan, Indonesia telah berperan aktif dalam Bali Process, utamanya dengan menggagas WG TIP dan Policy Guides on Protecting Victims of Trafficking dan Criminalization of TIP; (iv) Indonesia telah menjabarkan UN Global Plan of Action to Combat TIP dalam national plan of action; (v) peningkatan public awareness dan kriminalisasi penyelundupan manusia dengan fokus pada pelakunya.

√


191 Menyampaikan bahwa Indonesia menegaskan kembali sikap Indonesia terhadap kejahatan non-tradisional yang perlu mendapatkan perhatian Kongres, yaitu illegal fishing dan pentingnya kerja sama internasional dalam mencegah dan memerangi perdagangan gelap satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi√


192 Menyampaikan pandangan indonesia mengenai pentingnya partisipasi publik dalam mendukung peran dan tugas penegak hukum guna mencegah dan menangani tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam kaitan ini, peran Polri dalam menggandeng elemen-elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan kejahatan dan penegakan hukum sangat penting. √


193 Menyampaikan bahwa Pemri mendorong dunia internasional agar melakukan berbagai upaya guna memastikan hak-hak individu di dunia nyata juga dapat dilindungi di dunia maya, serta guna mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tersebut.√

Global Conference on Cyberspace, di Den Haag, Belanda, 16-17 April 2015 Laporan Sidang

194 Menyampaikan bahwa Pemri menggarisbawahi bahwa dalam rangka menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari penggunaan dan penyalahgunaan infrastruktur internet global oleh multistakeholders users, dunia internasional perlu mengembangkan dan menyepakati common principles of ethics dengan tetap menghormati prinsip kedaulatan negara dan keberagaman bangsa-bangsa sebagai landasan untuk mendorong perilaku bertanggung jawab dari negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

√

Global Conference on Cyberspace, di Den Haag, Belanda, 16-17 April 2015 Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung195 Menyampaikan bahwa Pemri memandang perlunya membahas lebih lanjut mengenai pembentukan arsitektur global terkait cyberspace dalam forum PBB, yang juga melibatkan tidak hanya negara, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat sipil.

√Global Conference on Cyberspace, di Den Haag, Belanda, 16-17 April 2015 Laporan Sidang

196 Menyampaikan bahwa Pemri telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan proses penegakan hukum, menutup situs radikal dan melarang peredaran buku radikal, rehabilitasi narapidana teroris serta melakukan upaya kontra naratif melalui film edukasi.√

East Asia Summit Symposium on Religious Rehabilitation and Social Reintegration, Singapore, 16-17 April 2015Laporan Sidang

197 Pelaksanaan Third Conference of States Parties and Signatories to Treaty which Establish Nuclear Weapon Free Zones and Mongolia (CNWFZ III) pada 24 April 2015 di bawah Presidensi Indonesia tidak dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini disebabkan sikap Aljazair yang menyandera persidangan dengan cara mengeksploitir isu Sahara Barat yang menyudutkan pihak Maroko. Deadlock yang terjadi menghambat pengadopsian agenda persidangan.√

Third Conference of States Parties and Signatories that Establish Nuclear Weapon Free Zone and Mongolia (CNWFZ III), tanggal 24 April 2015 di New YorkLaporan Sidang

198 Menyerukan partisipasi aktif seluruh negara anggota NAM dalam mengawal dan mengkondisikan proses negosiasi dan drafting di Main Committee I dan II, sambil terus memelihara unity di antara negara-negara anggota NAM; mendorong posisi NAM dan pengadopsian berbagai masukan berdasarkan kertas kerja NAM Working Papers pada masing-masing organ; terus mendukung dan mendorong realisasi penzelenggaraan dan pembentukan MEWMDFZ; menghindari skenario yang membuat NAM rentan dituding sebagai ihak yang merintangi kemajuan proses dalam NPT; mengembangkan jejaring melalui reachout kepada berbagai grup regional dan kepentingan, semisal CELAC, New Agenda Coalition (NAC), dan lain sebagainya; mengembangkan upaya yang serupa dengan kalangan civil society dan media. Di samping itu, Indonesia juga menekankan bahwa pendekonstruksian kembali Pilar Pertama NPT sebagai sesuatu yang secara prinsipil tidak dapat diterima oleh NAM.

√

NPT Review Conference 2015, di New York, 27 April-22 Mei 2015 Laporan Sidang

199 Menyampaikan bahwa Indonesia mendukung inisiatif Joint Period of Action dan Port Intelligence unit dalam kerangka kerja sama Bali Process √ Bali Process 29th Steering Group Meeting dan 9th Ad Hoc Group Senior Officials Meeting, Wellington, Selandia Baru, 5-6 Mei 2015Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung200 Menyampaikan bahwa hasil pertemuan akan disampaikan kepada pertemuan para Menteri yang direncanakan akan diadakan di Bali, pada kuartal keempat 2015, untuk dimintakan persetujuan √ Bali Process 29th Steering Group Meeting dan 9th Ad Hoc Group Senior Officials Meeting, Wellington, Selandia Baru, 5-6 Mei 2015

Laporan Sidang

201 Menyampaikan bahwa Indonesia sebagai Drafting Committee Policy Guides on Identifying and Protecting Victims of Trafficking mendukung endorsement policy guides sebagai panduan bagi negara-negara anggota √Bali Process 29th Steering Group Meeting dan 9th Ad Hoc Group Senior Officials Meeting, Wellington, Selandia Baru, 5-6 Mei 2015

Laporan Sidang

202 Menyampaikan bahwa Indonesia telah menyelenggarakan Regional Information Campaign Workshop bersama dengan Selandia Baru, RSO dan IOM, dan telah menyusun handbook yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota utuk melakukan information campaign di negaranya masing-masing. diharapkan tindak lanjut dari kegiatan ini, akan dibentuk information campaign pilot activity bagi negara asal, transit dan tujuan√

Bali Process 29th Steering Group Meeting dan 9th Ad Hoc Group Senior Officials Meeting, Wellington, Selandia Baru, 5-6 Mei 2015Laporan Sidang

203 Menyampaikan berbagai kegiatan yang telah dilakukan di bawah DRWG seperti pertemuan Inaugural Meeting di Bali bulan Agustus 2014, Workshop di Abuja bulan November 2014, serta Workshop di Medan bulan April 2015. √Pertemuan ke-7 GCTF Coordinating Committee Plenary di Doha, Qatar, 6-7 Mei 2015 Laporan Sidang

204 Menyampaikan harapan agar DRWG dapat menghasilkan "memorandum good practices" khusus terkait pengelolaan lapas dan mencegah penyebaran radikalisasi di dalam lapas. √ Pertemuan ke-7 GCTF Coordinating Committee Plenary di Doha, Qatar, 6-7 Mei 2015 Laporan Sidang

205 Menyampaikan bahwa Indonesia mendukung penambahan anggota baru dari Kawasan Asia Tenggara karena Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota GCTF dari Kawasan Asia Tenggara√

Pertemuan ke-7 GCTF Coordinating Committee Plenary di Doha, Qatar, 6-7 Mei 2015 Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung206 Menyampaikan bahwa: (i) penekanan kedaulatan hukum negara dalam mengatasi tindak kejahatan yang semakin berkembang, termasuk illegal fishing. Untuk itu negara-negara perlu mengadopsi pendekatan-pendekatan baru; (ii) Indonesia mendukung pernyataan Ketua G77 dan RRT yang memasukkan illegal fishing sebagai salah satu jenis kejahatan yang menjadi persoalan dan ancaman bagi banyak negara dan perlunya masyarakat internasional untuk memberikan perhatian serius terhadap fenomena global illegal fishing tersebut, utamanya dengan menempatkannya ke dalam manifestasi kejahatan transnasional terorganisir; (iii) setiap negara memiliki hak berdaulat untuk melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum guna menjamin penghormatan hukum, serta mengadili para pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (sebagai respon beberapa negara yang menyerukan penghapusan hukuman mati)

√

Pertemuan Sesi Ke-24 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana/Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ), Wina, Austria, 18-22 Mei 2015Laporan Sidang

207 Menyampaikan intervensi mata agenda Ratification and Implementation of the UNTOC dan UNCAC yakni: (i) mendukung review mechanism UNTOC; (ii) membuka kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi, terutama pembangunan kapasitas dan bantuan teknis dalam penelusuran aset dan pemulihan aset; (iii) mendorong para negara anggota yang belum melakukan, untuk meratifikasi dan mengimplementasi UNCAC dan UNTOC√


208 Menyampaikan intervensi terhadap sub mata agenda ratifikasi dan implementasi UN Convention to prevent and combat terrorism yakni: (i) penanggulangan terorisme harus dilakukan pada semua tingkat sesuai dengan supremasi hukum, penghormatan HAM dan hukum internasional; (ii) penanggulangan terorisme harus dilakukan secara komprehensif termasuk kepada keadaan yang mendukung penyebaran terorisme; (iii) perlunya pemberdayaan kaum moderat dalam membantu upaya penanggulangan terorisme; (iv) penanggulangan terorisme harus didukung seluruh pemangku kepentingan pada tingkat nasional, regional maupun multilateral

√


209 Menyampaikan intervensi pada sub mata agenda other crimes and criminal justice matters bahwa: (i) menyambut baik masuknya UNODC sebagai anggota √ Pertemuan Sesi Ke-24 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana/Commission on Crime Prevention and Criminal Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung210 Menyampaikan bahwa (i) Indonesia konsisten memperkuat upaya pencegahan kejahatan dan peradilan pidana sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019; (ii) Indonesia meminta agar UNODC Country programme yang baru disesuaikan dengan RPJMN 2015-2019 dan Regional Programme Souteast Asia; (iii) aplikasi UN Standards and norms pada pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus menghormati sepenuhnya prinsip non-intervensi, integritas wilayah, dan kedaulatan negara yang merupakan komponen utama dalam setiap sistem peradilan pidana; (iv) setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan kejahatan dan peradilan pidana di negara masing-masing

√


211 Menyampaikan bahwa (i) Indonesia mendorong UNODC bersama dengan negara anggota untuk mengembangkan tools analisa dan studi tentang tren kejahatan, khususya new and emerging crimes; (ii) mendorong UNODC untuk mengembangkan studinya yang berjudul Transnational Organized Crime in Fishing Industries; (iii) menekankan bahwa illegal fishing merupakan transnational organized crime dan merupakan hambatan bagi manajemen perikanan yang berkelanjutan; (iv) menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang menyeluruh dalam penanganan illegal fishing, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan keamanan.

√


212 Berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan dan mendukung upaya penanggulangan terorisme baik di tingkat nasional, regional, dan internasional, melalui pelaksanaan pilar-pilar United Nations Global Counter Terrorism Strategy serta melaksanakan √

South East Asia Counterterrorism Lessons Learned Workshop, di Kuala Lumpur, Malaysia, 19-21 Mei 2015Laporan Sidang

213 Menyampaikan bahwa strategi penanggulangan terorisme di Indonesia mengkombinasikan pendekatan hard approach yang menekankan pada penegakan hukum serta pendekatan soft approach yang bersifat preventif dan berfokus untuk meredam ideologi radikal yang menjadi akar dari tindakan terorisme.√


No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung214 Menyampaikan bahwa kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia dengan BNPT sebagai leading sector yang melakukan koordinasi dan menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui program deradikalisasi dengan tetap meningkatkan upaya penindakan yang memperhatikan ketentuan proses hukum dan memperhatikan HAM, serta meningkatkan kerjasama internasional dengan pertukaran informasi intelijen, kerjasama operasional, kerjasama pelatihan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dengan menyusun Standard Operational Procedure yang sesuai dengan konvensi internasional dalam penanggulangan terorisme.

√


215 Menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dari aparat penegak hukum untuk mencegah dan melakukan penindakan aksi terorisme. Pemri melalui BNPT juga telah berupaya meningkatkan keamanan di fasilitas-fasilitas vital dan publik, √


216 Menyampaikan bahwa selain menyeimbangkan upaya penindakan dan pencegahan, BNPT tengah melaksanakan program deradikalisasi bagi para narapidana kasus terorisme di penjara saat ini dengan mendatangkan tiga ulama dari Timur Tengah untuk menyampaikan counter narrative kepada para tokoh tersebut.√


217 Menyampaikan beberapa perkembangan dan pencapaian terkini yang telah dicapai Indonesia yang terkait dengan penanggulangan terorisme, yaitu antara lain telah menetralkan salah satu aktor kunci dari jaringan kelompok teroris Santoso serta telah dikeluarkannya Indonesia dari black list Financial Action Task Force (FATF)√


218 Menyampaikan bahwa masalah migran ireguler yang saat ini berada di laut adalah utamanya masalah kemanusiaan, yaitu untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan pertolongan bagi korban. Untuk itu, perlu diambil langkah-langkah darurat dan sesegera mungkin dari affected countries. √

Pertemuan Trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Thailand terkait penanganan migran ireguler di laut, khususnya dari Myanmar dan Bangladesh, di Kuala Lumpur, tanggal 20 Mei 2015

Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung219 Menyampaikan empat elemen yang harus terefleksi dalam Joint Statement sebagai hasil pertemuan trilateral, yaitu (i) bahwa ketiga negara telah goes extra mile untuk membantu, walaupun ketiga negara bukan merupakan Pihak dalam Konvensi PBB mengenai pengungsi; (ii) dalam menanggapi situasi darurat, Indonesia siap berbuat lebih jauh melalui kerja sama masyarakat internasional dengan tenggat waktu penyelesaian masalah yang jelas; (iii) mencari pemecahan akar maslaah melalui kerja sama dengan negara-negara sumber migran ireguler dan penindakan terhadap penyelundupan manusia dan perdagangan orang; (iv) dibutuhkan peningkatan kerja sama kawasan dalam penanggulangan kejahatan transnasional terorganisir, khususnya penyelundupan manusia dan perdagangan orang.

√

Pertemuan Trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Thailand terkait penanganan migran ireguler di laut, khususnya dari Myanmar dan Bangladesh, di Kuala Lumpur, tanggal 20 Mei 2015

Laporan Sidang

220 Menyampaikan bahwa pertemuan harus menghasilkan keputusan dan langkah konkret untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan penampungan sementara untuk sekitar 7000 migran ireguler √Pertemuan Trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Thailand terkait penanganan migran ireguler di laut, khususnya dari Myanmar dan Bangladesh, di Kuala Lumpur, tanggal 20 Mei 2015

Laporan Sidang

221 Menekankan pentingnya meningkatkan transparansi dan aksesibilitas DK PBB kepada negara anggota PBB secara umum melalui pertemuan terbuka dan mendorong konsultasi yang tulus (genuine consultations) dengan seluruh negara anggota PBB, terutama dengan negara-negara yang terkait dengan isu yang sedang dibahas√

Senior Official Meetings on UNSC Reform: Pathways For a More Inclusive and Accountable Security Council", di Roma, tanggal 21-22 Mei 2015Laporan Sidang

222 Menegaskan perlunya mekanisme check and balances dalam proses pengambilan keputusan di DK PBB, melalui harmoni hubungan antara DK PBB dan Majelis Umum √ Senior Official Meetings on UNSC Reform: Pathways For a More Inclusive and Accountable Security Council", di Roma, tanggal 21-22 Mei 2015Laporan Sidang

223 Menyampaikan bahwa telah terjalin kerja sama antara Bali Process dengan JCLEC guna merancang program peningkatan kapasitas bagi penegak hukum dalam upaya penanggulangan penyelundupan manusia dan perdagangan orang√

Pertemuan Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean di Bangkok, tanggal 29 Mei 2015Laporan Sidang

224 Menyampaikan bahwa dibutuhkan komitmen dan upaya yang lebih (Extra mile) dalam penanganan migran iregular atas dasar kemanusiaan. Selain itu, Indonesia secara tegas mendorong masyarakat internasional untuk memberikan dukungan dan kerja sama dalam mempercepat proses mencari solusi untuk mengurangi beban pemerintah dan rakyat Indonesia. √

Pertemuan Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean di Bangkok, tanggal 29 Mei 2015Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung225 Menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan kaum moderat dan LSM untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan toleransi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah aktif dalam menggandeng LSM, pemimpin komunitas dan keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia serta Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama sebagai 2 (dua) organisasi Islam terbesar di Indonesia, untuk mengembangkan kontra narasi.

√Pertemuan Regional Countering Violent Extremism: Challenging Terrorist Propaganda, di Sydney, Australia, 12-12 Juni 2015

Laporan Sidang

226 Menyampaikan pentingnya keterlibatan media sebagai salah satu partner untuk melakukan kontra propaganda. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada media mengenai ancaman propaganda teroris yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman untuk mencegah dan menanggulangi propaganda kelompok radikal.√

Pertemuan Regional Countering Violent Extremism: Challenging Terrorist Propaganda, di Sydney, Australia, 12-12 Juni 2015Laporan Sidang

227 Menyampaikan pentingnya mengkombinasikan pendekatan hard power dan soft power dalam upaya penanggulangan terorisme. Disampaikan bahwa BNPT telah memiliki Blueprint Deradikalisasi dan Blueprint Pencegahan yang dapat dijadikan pedoman bagi program Deradikalisasi dan Pencegahan di Indonesia.√

Pertemuan Regional Countering Violent Extremism: Challenging Terrorist Propaganda, di Sydney, Australia, 12-12 Juni 2015Laporan Sidang

228 Menyampaikan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah propaganda yang dilakukan oleh ISIS melalui internet. Hal ini menjadi salah satu penyebab WNI yang pergi ke Suriah dan juga penyebab utama dari “home-grown” teroris. Terkait hal ini, Indonesia menekankan pentingnya peningkatan kerja sama internasional, upaya yang dapat dilakukan yang berorientasi hasil, serta upaya yang difokuskan untuk memenangkan hati dan pikiran dari individu.

√Pertemuan Regional Countering Violent Extremism: Challenging Terrorist Propaganda, di Sydney, Australia, 12-12 Juni 2015

Laporan Sidang

229 Menyampaikan bahwa keterlambatan pemblokiran rekening HASI disebabkan adanya perbedaan nama dan logo antara yang tercantum dalam AQSL dengan nama dan logo yang tercantum sebagai nasabah, sehingga menimbulkan kehati-hatian pihak bank. Namun demikian, PPATK telah menerbitkan surat kepada seluruh bank untuk memblokir seluruh rekening terkait HASI. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dan saat ini terdapat 8 (delapan) rekening dengan nama Hilal Ahmar yang sedang dalam proses pemblokirannya, melebih jumlah rekening yang diidentifikasi sebelumnya.

√

Pertemuan ICRG FATF di Brisbane, Australia, 22-23 Juni 2015 Laporan Sidang

230 Menyampaikan bahwa pledge bantuan oleh Anggota DPR diberikan kepada FIPS dan tidak kepada HASI secara langsung. Secara kebetulan anggota HASI juga merupakan anggota FIPS. √ Pertemuan ICRG FATF di Brisbane, Australia, 22-23 Juni 2015 Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung231 Menyampaikan bahwa Indonesia juga memastikan melalui Penyedia Jasa Keuangan (PJK) bahwa tidak ada dana sebagaimana diberitakan, yang telah disetor ke rekening HASI. √ Pertemuan ICRG FATF di Brisbane, Australia, 22-23 Juni 2015 Laporan Sidang

232 Menyampaikan bahwa perlu dipahami bahwa rejim pemblokiran aset terhadap individu/organisasi dalam Daftar PBB ini masih cukup baru di Indonesia. Banyak pihak, termasuk pejabat pemerintah, DPR, ormas, dan lain-lain yang belum memahami sepenuhnya rejim tersebut, khususnya nama-nama yang tercantum dalam daftar PBB. Sehingga, peristiwa yang terjadi lebih disebabkan karena ketidaktahuan, dan bukan kesengajaan. Dalam kaitan ini, memang pada saatnya diperlukan diseminasi secara lebih luas mengenai “Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik” yang telah dikeluarkan oleh Kapolri, secara lebih luas.

√

Pertemuan ICRG FATF di Brisbane, Australia, 22-23 Juni 2015 Laporan Sidang

233 Menyampaikan Indonesia telah memenuhi semua rekomendasi dan persyaratan teknis FATF. Peraturan dan sistem koordinasi telah tersedia. √ Pertemuan ICRG FATF di Brisbane, Australia, 22-23 Juni 2015 Laporan Sidang234 Telah resmi keluar dari daftar review FATF. Dengan ini, Indonesia telah keluar dari agenda pembahasan ICRG pada pertemuan ICRG maupun Pleno FATF. √ Sidang Pleno FATF di Brisbane, Australia, 24-26 Juni 2015 Laporan Sidang235 Menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman Indonesia terkait fenomena FTF dalam Perang Afghanistan pada tahun 1989, returnee FTF yang kembali yang akhirnya menjadi aktor-aktor utama dari serangkaian serangan terorisme yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2000-an. Berangkat dari pengalaman tersebut, negara-negara di Kawasan harus melakukan langkah antisipatif dalam menangani returnees FTF dari Irak dan Suriah.

√Regional Conference on Effective Response to the Phenomenon of Foreign Terrorist Fighters in Southeast Asia, di Bangkok, Thailand, tanggal 23-25 Juni 2015

Laporan Sidang

236 Menyampaikan bahwa Indonesia juga telah menyampaikan upaya-upaya penanggulanganyang telah dilakukan, termasuk upaya hard approach dan soft approach. √Regional Conference on Effective Response to the Phenomenon of Foreign Terrorist Fighters in Southeast Asia, di Bangkok, Thailand, tanggal 23-25 Juni 2015

Laporan Sidang

237 Menyampaikan bahwa saat ini telah memiliki beberapa legislasi nasional terkait terorisme, yaitu UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

√

Regional Conference on Effective Response to the Phenomenon of Foreign Terrorist Fighters in Southeast Asia, di Bangkok, Thailand, tanggal 23-25 Juni 2015Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung238 Menyampaikan bahwa Indonesia belum memiliki legislasi khusus yang terkait dengan penanggulangan fenomena FTF, dan beberapa tindakan terkait terorisme dan FTF seperti yang terdapat dalam Resolusi 2178 (2014) belum dapat dipidanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Delri telah menyampaikan bahwa Pemri telah melakukan pembahasan untuk memperkuat legislasi nasional dengan melakukan revisi UU No. 15 Tahun 2003 guna menyediakan dasar hukum untuk memidanakan dan mencegah individu untuk bergabung dengan FTF, khususnya ISIS.

√


239 Menyampaikan bahwa saat ini dengan menggunakan legislasi nasional yang ada, pihak Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung telah melakukan penuntutan terhadap 2 (dua) WNI yang diduga bergabung dengan ISIS dengan didukung oleh adanya pernyataan resmi/tertulis dari otoritas Pemerintah Suriah dan masih menyidik 12 (dua belas) WNI lainnya.√


240 Menyampaikan rekomendasi mengenai pembuatan mekanisme khusus bagi aparat penegak hukum di berbagai negara dapat lebih mudah mengakses data-data yang dibutuhkan dari penyedia layanan media sosial di AS untuk dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penuntutan terkait individu FTF.√


241 Menyampaikan perlunya menyepakati rancangan Action Plan (AP) yang dapat menjembatani perbedaan keanggotaan peserta pada inisiatif/organisasi internasional yang berbeda-beda, menegaskan kembali bahwa summit process tidak bersifat direktif tetapi voluntary√

Pertemuan III Sherpa KTT Keamanan Nuklir/Nuclear Security Summit (NSS) 2016 di Vilnius, Lithuania, 29 Juni – 2 Juli 2015Laporan Sidang

242 Menyampaikan keberatan atas sejumlah paragraf yang secara eksplisit membedakan kewajiban antara negara-negara peserta NSS dengan negara-negara non-peserta NSS. √ Pertemuan III Sherpa KTT Keamanan Nuklir/Nuclear Security Summit (NSS) 2016 di Vilnius, Lithuania, 29 Juni – 2 Juli 2015Laporan Sidang

243 Menyampaikan keberatan atas penetapan batas waktu (deadline) dalam beberapa paragraf AP, mengingat dalam Resolusi 1540 tidak mengatur penetapan tenggat waktu bagi implementasi berbagai ketentuan dalam resolusi tersebut;√


244 Menyampaikan pandangan bahwa pencantuman paragraf terkait targeted demarches kepada negara-negara non-peserta NSS untuk mendorong ratifikasi ICSANT perlu dipertimbangkan kembali karena masih terdapat 13 (tiga belas) negara peserta NSS yang belum meratifikasi ICSANT. √


No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung245 Mengusulkan untuk mempertimbangkan kembali paragraf tentang penyelenggaraan high-level meeting dalam rangka melakukan review terhadap implementasi ICSANT pada 2017. Delri menyampaikan perlunya mempertahankan rumusan “central and coordinating role of IAEA” dalam AP.

√Pertemuan III Sherpa KTT Keamanan Nuklir/Nuclear Security Summit (NSS) 2016 di Vilnius, Lithuania, 29 Juni – 2 Juli 2015

Laporan Sidang

246 Menyampaikan harapan agar teks AP tidak tumpang tindih dengan dokumen IAEA Nuclear Security Plan, serta semaksimal mungkin menggunakan agreed language terkait nuclear security sebagaimana disepakati negara-negara anggota IAEA√


247 Menyampaikan perlunya merefleksikan bahwa penanganan keamanan nuklir merupakan “primary responsibility of a State”; √ Pertemuan III Sherpa KTT Keamanan Nuklir/Nuclear Security Summit (NSS) 2016 di Vilnius, Lithuania, 29 Juni – 2 Juli 2015Laporan Sidang

248 Mengusulkan tambahan rujukan terkait cakupan nuclear security culture pada tingkat regional. √ Pertemuan III Sherpa KTT Keamanan Nuklir/Nuclear Security Summit (NSS) 2016 di Vilnius, Lithuania, 29 Juni – 2 Juli 2015Laporan Sidang

249 Memandang penting revitalisasi dan reformasi Sekretariat PBB, khususnya berkenaan dengan kurangnya keterwakilan WNI pada Sekretariat PBB, serta penguatan peran Sekjen PBB dalam hal pencegahan konflik√

UN70: A New Agenda,New York, 29 September 2015 Laporan Sidang

250 Menegaskan dukungan Indonesia terhadap upaya-upaya untuk mereformasi PBB yang antara lain didasarkan pada dukungan Pemerintah RI terhadap diplomasi multilateral dan peran PBB dalam penyelesaian berbagai isu global√


251 Menegaskan posisi Indonesia bahwa hak veto harus dihapuskan karena tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan Piagam PBB, tidak mencerminkan realitas geopolitik saat ini, serta berdampak negatif terhadap efektivitas kerja dan kredibilitas DK PBB√

High-Level Ministerial Event on Restraining the Use of Veto in the Face of Massive Crimes, New York, 30 September 2015Laporan Sidang

252 Menyampaikan dukungan Indonesia terhadap upaya pembatasan penggunaan hak veto, serta meminta anggota tetap DK PBB untuk secara sukarela mengikatkan diri terhadap inisiatif tersebut√


253 Menyampaikan dukungan terhadap political statement terkait pembatasan penggunaan hak veto di hadapan massive crimes √ High-Level Ministerial Event on Restraining the Use of Veto in the Face of Massive Crimes, New York, 30 September 2015Laporan Sidang

254 Menegaskan bahwa diplomasi merupakan satu-satunya cari untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta pentingnya proses politik dan rekonsiliasi yang inklusif√

Open-Debate Tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB "Maintenance of Peace and Security: Settlements of Conflicts in the Middle East and North Africa and Countering Terrorist Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung255 Menegaskan pentingnya penyelesaian akar masalah dari konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk melalui pemberdayaa kalangan perempuan, kelompok moderat dan masyarakat madani √

Open-Debate Tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB "Maintenance of Peace and Security: Settlements of Conflicts in the Middle East and North Africa and Countering Terrorist Threat in the Region", New York, 30 September 2015

Laporan Sidang

256 Menyampaikan pentingnya penguatan peran PBB melalui peningkatan koordinasi antara lembaga penanggulangan terorisme dan melalui sinergi dengan sejumlah inisiatif di luar kerangka PBB √Open-Debate Tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB "Maintenance of Peace and Security: Settlements of Conflicts in the Middle East and North Africa and Countering Terrorist Threat in the Region", New York, 30 September 2015

Laporan Sidang

257 Menjelaskan dukungan terhadap upaya penyelesaian isu nuklir Iran secara damai melalui implementasi kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) antara Iran dengan negara-negara E3+3, Resolusi DK PBB Nomor 2231, serta kesepakatan Roadmap for the clarification of past and present outstanding issues antara Iran dan IAEA. √

General Conference International Atomic Energy Agency ke-59, di Wina, Austria, tanggal 14-18 September 2015Laporan Sidang

258 Menyampaikan keprihatinan atas gagalnya Sidang Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) Review Conference yang diselenggarakan pada bulan Mei 2015 di New York yang tidak berhasil mengadopsi draft Dokumen Akhir. √


259 Menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama Selatan-Selatan melalui pemberian bantuan teknis di bidang aplikasi sains dan teknologi nuklir bagi negara-negara berkembang, yaitu Program IAEA Peaceful Uses Initiative (PUI), dan pemanfaatan laboratorium BATAN sebagai collaborating centre yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal IAEA pada Januari 2015.√


260 Menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu negara-negara berkembang khususnya di kawasan Pasifik untuk mengembangkan pemuliaan tanaman menggunakan teknologi irradiasi yang telah mendapatkan penghargaan outsanding achievement dari IAEA dan FAO.√


261 Menyampaikan capaian Indonesia terkait aplikasi sains dan teknologi nuklir di bidang kesehatan, industri dan lingkungan, serta sejumlah rencana strategis nasional termasuk pembangunan reaktor nuklir skala kecil dan menengah, termasuk multipurpose power reactor (MPR) berkapasitas 30 MW, guna memicu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional.√


No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung262 Menyampaikan dukungan penuh upaya IAEA dalam memastikan ketersediaan sumber finansial yang cukup bagi realisasi program-program kerjasama teknis IAEA karena selama 25 tahun terakhir, kerjasama teknis di bidang teknologi dan aplikasi nuklir tersebut terbukti telah berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia.

√General Conference International Atomic Energy Agency ke-59, di Wina, Austria, tanggal 14-18 September 2015

Laporan Sidang

263 Menyampaikan dukungan atas penandatanganan Deklarasi Wina tentang keselamatan nuklir pada Konferensi Diplomatik tanggal 9 Februari 2015 yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan standar keselamatan nuklir Internasional.√


264 Menyampaikan dukungan terhadap pengintegrasian aspek ancaman senjata nuklir terhadap kemanusiaan ke dalam pembahasan mengenai konvensi komprehensif tentang perlucutan dan non-proliferasi senjata nuklir. √General Conference International Atomic Energy Agency ke-59, di Wina, Austria, tanggal 14-18 September 2015

Laporan Sidang

265 Menyampaikan perlunya membahas lebih lanjut rencana kerjasama regional EP&R dimaksud pada forum ASEANTOM guna mendapatkan political endorsement dari ASEANTOM yang dalam waktu dekat akan segera menjadi badan formal ASEAN. Sekiranya disepakati di ASEANTOM, proyek UE dimaksud dapat menjadi proyek pertama ASEANTOM setelah menjadi badan resmi ASEAN. √

Workshop on Regional Cooperation on Emergency Preparedness and Response in South East Asia, di Chiang Mai, Thailand, 21-25 September 2015Laporan Sidang

266 Menyampaikan perlunya melakukan assessment terkait kapasitas teknis masing-masing negara guna terkait ER&P guna mengetahui secara tepat perbedaan kapasitas dalam hal tersebut di kawasan. ASEANTOM dapat berperan karena telah melakukan dua kali technical meeting dan menghasilkan kesepakatan untuk menyeragamkan kapasitas dalam hal radiation monitoring system. Pertemuan terakhir menekankan pentingnya untuk saling memberikan bantuan teknis.

√


267 Menyampaikan perlunya memberikan technical support/capacity building guna memperkuat pusat data pada tingkat nasional dan mengatasi kendala-kendala yang saat ini masih dihadapi dalam hal pengelolaan data pada tingkat nasional, sebelum melakukan integrasi data pada tingkat regional.√


268 Menyampaikan perlunya mendapatkan dukungan politis dari negara-negara di kawasan yang dilaksanakan melalui pendekatan yang sejalan dengan Asean Way, yaitu bersifat encouraging, bukan memaksa/mendesak. √Workshop on Regional Cooperation on Emergency Preparedness and Response in South East Asia, di Chiang Mai, Thailand, 21-25 September 2015

Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung269 Menyampaikan perlunya membahas lebih lanjut sejumlah opsi terkait lokasi pusat data regional. Dalam kaitan ini, sejumlah negara mengusulkan agar pusat data dapat ditempatkan di lokasi yang netral dan independen, seperti di Sekretariat ASEAN

√Workshop on Regional Cooperation on Emergency Preparedness and Response in South East Asia, di Chiang Mai, Thailand, 21-25 September 2015

Laporan Sidang

270 Menyampaikan perlunya mendapat masukan dari UE terkait pengalaman dalam hal harmonisasi sistem, pengelolaan pusat data, dan pengelolaan anggaran operasional. √ Workshop on Regional Cooperation on Emergency Preparedness and Response in South East Asia, di Chiang Mai, Thailand, 21-25 September 2015Laporan Sidang

271 Menyampaikan perlunya memperkuat koordinasi antar lembaga pada tingkat nasional yang terkait terutama dalam hal penyediaan data seperti data metrologi dan geofisika (cuaca), kependudukan, dan data lainnya yang diperlukan untuk mendukung kinerja Decision Support system/DSS.√


272 Menyampaikan perlunya ditelusuri kemungkinan untuk mengidentifikasi elemen-elemen terkait kerjasama EP&R dengan sejumlah proyek yang ditawarkan Uni Eropa dalam kerangka CBRN Centre of Excellence (CoE), mengingat besarnya jumlah dana yang dialokasikan oleh KE untuk CBRN CoE di Asia Tenggara.√


273 Menugaskan SOMTC untuk mempertimbangkan isu people smuggling sebagai kejahatan lintas negara di bawah tanggung jawab SOMTC dan AMMTC √Emergency ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (EAMMTC) Concerning Irregular Movement of Persons in Southeast Asia Region di Kuala Lumpur, Malaysia, 2 Juli 2015

Laporan Sidang

274 Menugaskan ASEAN Directors-General of Immigration and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministers of Foreign Affairs (DGICM) untuk menjajagi kemungkinan pembentukan Task Force atau Heads of Specialist Unit on Irregular Movement of Persons√

Emergency ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (EAMMTC) Concerning Irregular Movement of Persons in Southeast Asia Region di Kuala Lumpur, Malaysia, 2 Juli 2015Laporan Sidang

275 Merekomendasikan para pemimpin ASEAN untuk menugaskan badan sektoral ASEAN yang relevan untuk menjajagi pembentukan sebuah mekanisme regional tanggap krisis dan situasi dadurat sebagai dampak dari irregular movement of persons yang dapat menjadi upaya preventif bencana kemanusiaan di kawasan, dan merupakan bentuk konkrit dari prinsip burden sharing, dan collective responsibility di antara negara-negara ASEAN dalam penanganan irregular migration.

√

Emergency ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (EAMMTC) Concerning Irregular Movement of Persons in Southeast Asia Region di Kuala Lumpur, Malaysia, 2 Juli 2015Laporan Sidang

276 Pentingnya penyelesaian akar permasalahan irregular migration yang langgeng dan komprehensif di negara asal, yaitu Myanmar. √Emergency ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (EAMMTC) Concerning Irregular Movement of Persons in Southeast Asia Region di Kuala Lumpur, Malaysia, 2 Juli 2015

Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung277 Terkait perdebatan mengenai perlunya memuat elemen FATF dan Egmont secara khusus sebagai dua organisasi yang hendaknya ditingkatkan koordinasinya oleh negara-negara, Indonesia telah mengusulkan untuk mengambil jalan tengah yaitu language yang lebih umum dan hanya merujuk pada relevant international initiatives and organizations dealing with anti-money laundering, as appropriate.

√6th Intersessional Meeting of the Open-Ended Intergovernmental Working Group on the Prevention of Corruption (WG Prevention) dan 9th Intersessional Meeting of the Open Intergovernmental Working Group on Asset Recovery (EG Asset Recovery) di Wina, 31 Agustus 2015 - 4 September 2015

Laporan Sidang

278 Menyampaikan uapaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam pencegahan pencucian uang, yakni melalui: penguatan peran PPATK, pembentukan OJK, pembebanan kewajiban pada bank dan lembaga non-bank untuk melakukan identifikasi nasabah dan beneficial ownership, penerbitan pedoman umum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan oleh PPATK

√6th Intersessional Meeting of the Open-Ended Intergovernmental Working Group on the Prevention of Corruption (WG Prevention) dan 9th Intersessional Meeting of the Open Intergovernmental Working Group on Asset Recovery (EG Asset Recovery) di Wina, 31 Agustus 2015 - 4 September 2015

Laporan Sidang

279 Menyampaikan pandangan yaitu: 1) bahwa pembentukan Perpres No. 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai dasar hukum yang mengatur kebijakan pengadaan telah mencakup prinsip-prinsip transparansi, kompetisi dan obyektifitas yang dimandatkan oleh UNCAC; 2) Indonesia telah mempercepat implementasi sistem pengadaan e-procurement, e-purchasing, dan e-catalogue serta pembentukan LPSE pada instansi-instansi pemerintah guna peningkatan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara; 3) dan Indonesia telah membentuk prosedur keberatan terhadap tender, menyusun dan mengumumkan daftar hitam, serta menerapkan whistle-blowing system dalam pencegahan korupsi

√

6th Intersessional Meeting of the Open-Ended Intergovernmental Working Group on the Prevention of Corruption (WG Prevention) dan 9th Intersessional Meeting of the Open Intergovernmental Working Group on Asset Recovery (EG Asset Recovery) di Wina, 31 Agustus 2015 - 4 September 2015

Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung280 Menyampaikan kendala dan hal penting yang selama ini dihadapi dalam proses pengembalian aset, yaitu: 1) indonesia menghadapi ketidakseragaman kebijakan dan praktik requested states; 2) belum ada perkembangan berarti dari upaya peningkatan kapasita dan fasilitasi engagement dengan requested states, termasuk melalui stolen asset recovery (StAR Initiative); 3) requested states tertentu selalu meminta disampaikan bukti adanya nexus antara tindak pidana dengan asset; 4) tidak adanya good will dari requested states berupa sulitnya komunikasi, dalam bentuk casework meeting sebelum requested states menolak permintaan bantuan Indonesia, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip utama UNCAC; 5) Pokja Asset Recovery diharapkan tidak hanya membahas kepatuhan negara terhadap UNCAC secara umum, namun harus menyentuh sisi operasional

√

6th Intersessional Meeting of the Open-Ended Intergovernmental Working Group on the Prevention of Corruption (WG Prevention) dan 9th Intersessional Meeting of the Open Intergovernmental Working Group on Asset Recovery (EG Asset Recovery) di Wina, 31 Agustus 2015 - 4 September 2015

Laporan Sidang

281 Menekankan bahw goodwill dan political will merupakan elemen krusial keberhasilan asset recovery dalam menghadapi upaya tersangka/terdakwa/terpidana menghindari eksekusi terhadap asetnya sebagaimana yang dihadapi Indonesia pada kasus Century. √6th Intersessional Meeting of the Open-Ended Intergovernmental Working Group on the Prevention of Corruption (WG Prevention) dan 9th Intersessional Meeting of the Open Intergovernmental Working Group on Asset Recovery (EG Asset Recovery) di Wina, 31 Agustus 2015 - 4 September 2015

Laporan Sidang

282 Indonesia telah menyampaikan usulan bahwa sehubungan dengan isu forced migration merupakan masalah global dan regional, maka diperlukan upaya komprehensif melalui solusi global dan regional, dan bukan upaya unilateral, serta menyelesaikan masalah hingga ke akarnya (root causes). Sebagai contoh, upaya Indonesia tidak hanya pada Bali Process, Jakarta Declaration dan ASEAN, tetapi juga membantu memperbaiki situasi sosial dan ekonomi di Myanmar

√

Track II Dialogue on Forced Migration in the Asia-Pacific di Melbourne, Australia, 25-25 Agustus 2015Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung283 Menyampaikan posisi Indonesia sebagai berikut: 1) menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi proses mekanisme review UNTOC dan protokolnya; 2) mekanisme review harus jadi alat yang membantu negara-negara pihak untuk mengidentifikasi kebutuhan akan bantuan teknis dalam mengimplementasikan UNTOC dan protokolnya serta menjadikannya sebagai ajang bagi good practices dan tantangan dalam implementasi UNTOC; 3) menekankan pentingnya mekanisme review yang transparan, efisien, non-intrusive, inclusive dan tidak memihak, serta tidak menciptakan suatu kalisifikasi/rangking; 4) terkait pendanaan dan partisipasi masyarakat madani, agar negara-negara pihak juga mempertimbangkan pengalaman dan lesson-learned dari mekanisme review yang telah ada, khususnya UNCAC; 5) mendorong adanya suatu Roadmap yang memuat rencana kerja yang kelas bagi pembahasan mekanisme review selanjutnya

√

Open-ended Intergovernmental Meeting to Explore All Options Regarding an Appropriate and Effective Review Mechanism for UNTOCLaporan Sidang

284 Menyampaikan apresiasi peran serta NGO dalam pelaksanaan UNTOC dan protokolnya, meskipun demikian, juga disampaikan kiranya perlibatan NGO dalam proses review merupakan suatu hal yang berbeda dan untuk itu mendorong agar pembahasan perlibatan NGO dalam proses review juga memperlihatkan pengalaman proses review UNCAC dan rules of procedures yang berlaku√

Open-ended Intergovernmental Meeting to Explore All Options Regarding an Appropriate and Effective Review Mechanism for UNTOCLaporan Sidang

285 Memandang penting revitalisasi dan reformasi Sekretariat PBB, khususnya berkenaan dengan kurangnya keterwakilan WNI pada Sekretariat PBB, serta penguatan peran Sekjen PBB dalam hal pencegahan konflik√


286 Menegaskan dukungan Indonesia terhadap upaya-upaya untuk mereformasi PBB yang antara lain didasarkan pada dukungan Pemerintah RI terhadap diplomasi multilateral dan peran PBB dalam penyelesaian berbagai isu global√


287 Menegaskan posisi Indonesia bahwa hak veto harus dihapuskan karena tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan Piagam PBB, tidak mencerminkan realitas geopolitik saat ini, serta berdampak negatif terhadap efektivitas kerja dan kredibilitas DK PBB√


288 Menyampaikan dukungan Indonesia terhadap upaya pembatasan penggunaan hak veto, serta meminta anggota tetap DK PBB untuk secara sukarela mengikatkan diri terhadap inisiatif tersebut√ High-Level Ministerial Event on Restraining the Use of Veto in the Face of Massive Crimes, New York, 30 September 2015

Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung289 Menyampaikan dukungan terhadap political statement terkait pembatasan penggunaan hak veto di hadapan massive crimes √ High-Level Ministerial Event on Restraining the Use of Veto in the Face of Massive Crimes, New York, 30 September 2015

Laporan Sidang290 Menegaskan bahwa diplomasi merupakan satu-satunya cari untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta pentingnya proses politik dan rekonsiliasi yang inklusif √

Dalam Open-Debate Tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB "Maintenance of Peace and Security: Settlements of Conflicts in the Middle East and North Africa and Countering Terrorist Threat in the Region", New York, 30 September 2015

Laporan Sidang

291 Menegaskan pentingnya penyelesaian akar masalah dari konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk melalui pemberdayaa kalangan perempuan, kelompok moderat dan masyarakat madani √Dalam Open-Debate Tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB "Maintenance of Peace and Security: Settlements of Conflicts in the Middle East and North Africa and Countering Terrorist Threat in the Region", New York, 30 September 2015

Laporan Sidang

292 Menyampaikan pentingnya penguatan peran PBB melalui peningkatan koordinasi antara lembaga penanggulangan terorisme dan melalui sinergi dengan sejumlah inisiatif di luar kerangka PBB √Dalam Open-Debate Tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB "Maintenance of Peace and Security: Settlements of Conflicts in the Middle East and North Africa and Countering Terrorist Threat in the Region", New York, 30 September 2015

Laporan Sidang

293 Menggarisbawahi pentingnya peran pendidikan terkait CVE. Pendidikan dianggap penting karena saat ini generasi muda telah menjadi target penyebaran paham radikal dan violent extremism, bahkan telah dimanfaatkan sebagai target rekrutmen FTF√

Pertemuan Senior Officials' Check-In Meeting on Countering Violent Extremism, di Roma, 29 Juli 2015Laporan Sidang

294 Menyampaikan bahwa Pemri telah melakukan pencegahan dengan membangun kemitraan dengan dunia pendidikan untuk memuat content civic education dalam kurikulum sekolah yang diharapkan akan membangun rasa kepemilikan terhadap bangsa dan negara, dan mempromosikan pendidikan moderat.√


295 Menyadari pentingnya menyelenggarakan Dialog Lintas Agama dan Lintas Budaya. √ Pertemuan Senior Officials' Check-In Meeting on Countering Violent Extremism, di Roma, 29 Juli 2015Laporan Sidang

296 Menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan kaum moderat dan LSM untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan toleransi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah aktif dalam menggandeng LSM, pemimpin komunitas dan keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia serta Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai 2 (dua) organisasi Islam terbesar di Indonesia, untuk mengembangkan kontra narasi.

√Pertemuan Senior Officials' Check-In Meeting on Countering Violent Extremism, di Roma, 29 Juli 2015

Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung297 Menyampaikan pentingnya melibatkan media sebagai salah satu mitra untuk melakukan kontra propaganda. Hal ini dilakukan dengan membangun portal yang dapat menyebarkan pesan kontra naratif terkait ancaman propaganda teroris yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman untuk mencegah dan menanggulangi propaganda kelompok radikal. Portal-portal tersebut saat ini dikelola oleh generasi muda agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh generasi muda lainnya.

√


298 Menyampaikan faktor penyebab berkembangnya terorisme di Indonesia yaitu kurangnya kerangka hukum, tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan, serta faktor geografis. Namun disampaikan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memuat kerangka hukum untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana terorisme. √

Pertemuan Regional Technical Workshop on Responding to the Threat of Returning Foreign Terrorist Fighters, di Manila, tanggal 3-5 Agustus 2015Laporan Sidang

299 Menyampaikan pentingnya kerjasama semua instansi terkait baik di tingkat nasional, maupun internasional dalam menghadapi kembalinya FTF dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid yang dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat mendukung proses penyidikan dan penuntutan.√

Pertemuan Regional Technical Workshop on Responding to the Threat of Returning Foreign Terrorist Fighters, di Manila, tanggal 3-5 Agustus 2015Laporan Sidang

300 Menyampaikan bahwa terkait dengan kegiatan GCTF DRWG, untuk tahun 2015 ini akan diselenggarakan Workshop on Education, Life Skill Courses and Vocational Training for Incarcerated Violent Extremist Offenders, di Nairobi, Kenya, tanggal 7-8 Oktober 2015 yang akan berfokus untuk negara-negara di kawasan Afrika, serta Pertemuan Pleno Kedua GCTF DRWG di Sydney, Australia, pada tanggal 2-3 November 2015.

√Pertemuan De-Radicalisation Initiative Planning Meeting, di Den Haag, Belanda, tanggal 3 September 2015

Laporan Sidang

301 Dalam pembahasan mengenai Planning Paper for GCTF De-radicalisation Initiative Meeting: Outcomes of White House CVE Summit Process, disampaikan bahwa GCTF DRWG kiranya dapat mendukung pentingnya kerja sama antara Pemerintah dan LSM. Namun juga ditekankan pentingnya penyesuaian program yang dijalankan oleh LSM dengan kebutuhan di masing-masing negara serta dengan program Pemerintah.√

Pertemuan De-Radicalisation Initiative Planning Meeting, di Den Haag, Belanda, tanggal 3 September 2015Laporan Sidang

302 Terkait inisiatif pembentukan International Counter-Terrorism and Countering Violent Extremism Capacity-Building Clearing House Mechanism (ICCM), telah disampaikan bahwa Indonesia akan melihat perkembangan dari pembentukan ICCM.√

Pertemuan De-Radicalisation Initiative Planning Meeting, di Den Haag, Belanda, tanggal 3 September 2015Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung303 Menyampaikan bahwa sebagai titik awal penanganan narapidana di lembaga pemasyarakatan, terutama narapidana teroris, perlu dilakukan assessment, yang mencakup tidak hanya assessment terhadap resiko yang ditimbulkan narapidana, tetapi juga assessment terhadap kebutuhan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Assessment kebutuhan ini menjadi dasar penentuan penempatan narapidana, program dan tingkat pengamanan yang diberikan, yang berpengaruh terhadap fasilitas, pendanaan, dan sumber daya manusia yang harus dipersiapkan. Assessment dilakukan dengan melibatkan psikolog dan aparat penegak hukum lain guna mendapatkan informasi mengenai rekam jejak tindak kriminal narapidana dan informasi penting lainnya.

√

Pertemuan Pembahasan Recommendations to Counter and Address Prison Radicalisation Worldwide, di Valletta, Malta, 10 September 2015Laporan Sidang

304 Menyampaikan perlunya untuk menghindari penyebutan agama, budaya, ras, atau bangsa tertentu dalam dokumen rekomendasi mengingat hal tersebut merupakan isu yang sensitif. Lebih lanjut, kami juga mengusulkan agar ditambahkan rekomendasi baru mengenai aspek perlindungan petugas lembaga pemasyarakatan dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait yang berinteraksi langsung dengan narapidana, seperti psikolog dan tokoh agama.

√


305 Menyampaikan perlunya membangun database intelijen internal di lembaga pemasyarakatan guna mempermudah pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi terkait narapidana teroris. Lebih lanjut, perlu juga dibentuk sistem jaringan intelijen antar instansi terkait dalam rangka penanganan narapidana teroris khususnya, dan penanganan terorisme secara umum.√


306 Menyampaikan bahwa radikalisme dan ekstrimisme tidak hanya disebabkan oleh pandangan radikal terhadap agama, melainkan juga dapat disebabkan oleh pandangan radikal terhadap politik. Dalam kaitan ini, kami menyampaikan bahwa perlunya dilakukan perluasan ruang lingkup program yang diberikan terhadap narapidana teroris, tidak hanya dibatasi pada faktor keagamaan, tetapi juga faktor politik. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi potensi ancaman di masa mendatang, terutama jika dikaitkan dengan isu anti-pendatang yang sering kali memicu terjadinya tindakan kekerasan.

√


No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung307 Mengusulkan adanya mekanisme yang menghubungkan para pemangku kepentingan terkait, seperti lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sebagai bentuk upaya menjaga keberlangsungan program reintegrasi narapidana teroris di dalam lembaga pemasyarakatan dan pasca narapidana teroris selesai menjalani hukuman.

√Pertemuan Pembahasan Recommendations to Counter and Address Prison Radicalisation Worldwide, di Valletta, Malta, 10 September 2015

Laporan Sidang

308 Menyampaikan bahwa GCTF perlu memaksimalkan Working Groups yang telah ada untuk melaksanakan Initiative to Address the Life Cycle of Radicalisation to Violence, yaitu Countering Violent Extremism WG dan Foreign Terrorist Fighters WG mengingat inisiatif tersebut akan fokus pada upaya CVE dan penanggulangan FTF.√

Pertemuan The 8th Global Counter-Terrorism Forum Coordinating Committee Meeting, di New York, 27 September 2015Laporan Sidang

309 Berpandangan bahwa“International Counter-Terrorism and Countering Violent Extremism Capacity Building Clearinghouse Mechanism” (ICCM) dapat dilakukan oleh GCTF Administrative Unit dengan melakukan penguatan kapasitas untuk GCTF Administrative Unit, ketimbang membuat suatu inisiatif baru.√

Pertemuan The 8th Global Counter-Terrorism Forum Coordinating Committee Meeting, di New York, 27 September 2015Laporan Sidang

310 Menyampaikan bahwa pengembangan pendekatan soft power, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan khususnya generasi muda, serta penguatan kerja sama praktis melalui kerja sama intelijen, penguatan kerangka hukum, promosi toleransi dan moderasi, serta penguatan keamanan perbatasan dalam upaya penanggulangan terorisme dipandang merupakan hal yang krusial. Dalam kaitan ini juga disampaikan bahwa Indonesia mendukung diadopsinya dokumen yang berisi Good Practices dalam mengatasi ancaman penculikan yang bertujuan untuk memperoleh tebusan.

√

Pertemuan The Sixth GCTF Ministerial Meeting, di New York, 27 September 2015 Laporan Sidang

311 Menyampaikan bahwa kontribusi komunitas internasional dapat disalurkan melalui pendanaan untuk membantu negara-negara mengembangkan kesejahteraan sosial, bukan disalurkan untuk intervensi militer.√

Pertemuan Leaders’ Summit on Countering ISIL and Violent Extremism, di New York, 29 September 2015Laporan Sidang

312 Menyampaikan bahwa kerja sama internasional dipandang sebagai elemen kunci dalam upaya bersama menanggulangi tindak kekerasan ekstremisme dan terorisme. √ Pertemuan Leaders’ Summit on Countering ISIL and Violent Extremism, di New York, 29 September 2015Laporan Sidang

313 Menyampaikan bahwa pentingnya pengembangan soft approach melalui program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. √ Pertemuan Leaders’ Summit on Countering ISIL and Violent Extremism, di New York, 29 September 2015Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung314 Mendukung implementasi resolusi 69/58 berjudul "Follow-up to the 2013 high-level meeting of the General Assembly on nuclear disarmament √ First Committee Meeting – 70th Session of the UNGA, Oktober 2015 Laporan Sidang

315 Perlunya membangun momentum positif untuk memperkuat arsitektur nuklir internasional terutama setelah NPT RevCon 2015 tidak berhasil menghasilkan komitmen konkrit untuk memajukan perlucutan senjata nuklir √First Committee Meeting – 70th Session of the UNGA, Oktober 2015 Laporan Sidang

316 Humanitarian dimension of nuclear weapons harus menjadi dasar dari upaya-upaya untuk mewujudkan dunia yang bebas senjata nuklir. √ First Committee Meeting – 70th Session of the UNGA, Oktober 2015 Laporan Sidang317 Mendorong negara-negara Annex II untuk segera menandatangani dan meratifikasi CTBT √ First Committee Meeting – 70th Session of the UNGA, Oktober 2015 Laporan Sidang318 Menyampaikan dukungan atas usulan agar rancangan Communiqué dapat secara eksplisit memuat komitmen terkait 3 (tiga) pilar Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), yaitu perlucutan senjata nuklir, non-proliferasi senjata nuklir, dan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai;

√Pertemuan IV Sherpa menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Keamanan Nuklir/Nuclear Security Summit (NSS) 2016 di Almaty, Kazakhstan, 8-10 Desember 2015

Laporan Sidang

319 Menyampaikan perlunya di dalam Communique dicantumkan referensi mengenai cakupan upaya penguatan keamanan nuklir pada seluruh level, yaitu nasional, regional, dan global melalui penguatan instrumen hukum terkait keamanan nuklir, membangun kapasitas nasional, dan memperkuat aktivitas terkait nuclear security culture; √

Pertemuan IV Sherpa menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Keamanan Nuklir/Nuclear Security Summit (NSS) 2016 di Almaty, Kazakhstan, 8-10 Desember 2015Laporan Sidang

320 Mengusulkan agar di dalam rancanagan Action Plan IAEA ditambahan rujukan terkait cakupan nuclear security culture pada tingkat regional. Hal ini sesuai dengan perkembangan dimana Indonesia melalui kerjasama dengan IAEA, telah menyelenggarakan Regional School on Nuclear Security yang juga melibatkan negara-negara peserta NSS dan membahas secara khusus nuclear security culture;√


321 Menekankan perlunya menyepakati rancangan AP yang dapat menjembatani perbedaan keanggotaan peserta pada inisiatif/organisasi internasional yang berbeda-beda, menegaskan kembali bahwa proses NSS tidak bersifat direktif tetapi voluntary, serta pentingnya merinci dan mengidentifikasi langkah-langkah yang akan dilakukan secara individual oleh negara serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh institusi/organisasi terkait penguatan arsitektur keamanan nuklir global

√


No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung322 Menyampaikan pentingnya peran OPCW dalam menjaga keamanan internasional melalui universalisasi dan implementasi nasional KSK √ The 20th Conference of the State Parties of the Chemical Weapons Convention (CSP-20), Den Haag, Belanda, 30 November – 4 Desember

Laporan Sidang323 Mendorong agar negara pemilik senjata kimia segera menyelesaikan proses penghancuran senjata kimia √ The 20th Conference of the State Parties of the Chemical Weapons Convention (CSP-20), Den Haag, Belanda, 30 November – 4 Desember

Laporan Sidang324 Mendorong agar OPCW dapat memfasilitasi kerja sama antar negara, khususnya antar industri kimia, terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi √ The 20th Conference of the State Parties of the Chemical Weapons Convention (CSP-20), Den Haag, Belanda, 30 November – 4 Desember

Laporan Sidang325 Menyampaikan statement yang pada intinya menekankan bahwa meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai di bawah kerangka konvensi RDAP, namun pekerjaan belum selesai dan kerja sama antar negara tetap dilakukan. Salah satu poin yang disampaikan Delri kali ini adalah mengenai capaian Indonesia dalam kerangka konvensi RDAP, dimana Indonesia telah menghancurkan stok RDAP berjumlah 14.127 pada tahun 2009

√14th Meeting of States Parties to the Mine-Ban Convention, Jenewa, Swiss, 30 November – 4 Desember

Laporan Sidang

326 Selaku Ketua Komite terkait Enhancement of Cooperation and Assistance, Indonesia menyampaikan laporan Komite kepada Negara Pihak dalam Sidang Pleno yang berisi mandat, tujuan, pekerjaan yang telah dilakukan oleh Komite selama satu tahun, kesimpulan dan rekomendasi.√

14th Meeting of States Parties to the Mine-Ban Convention, Jenewa, Swiss, 30 November – 4 DesemberLaporan Sidang

327 Menyampaikan pentingnya peran OPCW dalam menjaga keamanan internasional melalui universalisasi dan implementasi nasional KSK √ The 20th Conference of the State Parties of the Chemical Weapons Convention (CSP-20), Den Haag, Belanda, 30 November – 4 DesemberLaporan Sidang

328 Mendorong agar negara pemilik senjata kimia segera menyelesaikan proses penghancuran senjata kimia √ The 20th Conference of the State Parties of the Chemical Weapons Convention (CSP-20), Den Haag, Belanda, 30 November – 4 DesemberLaporan Sidang

329 Mendorong agar OPCW dapat memfasilitasi kerja sama antar negara, khususnya antar industri kimia, terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi √ The 20th Conference of the State Parties of the Chemical Weapons Convention (CSP-20), Den Haag, Belanda, 30 November – 4 DesemberLaporan Sidang

330 Pentingnya bantuan teknis dalam penanggulangan kejahatan keuangan, penelusuran aset dan pemulihan aset √ Sesi Ke-6 Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption (CoSP UNCAC Ke-6) di St. Petersburg, Rusia, 2-6 November 2015Laporan Sidang

331 Pentingnya dialog konstruktif antara otoritas sentral dan juga otoritas terkait lainnya guna memastikan permintaan kerja sama yang bona fide dapat dilaksanakan secepatnya √ Sesi Ke-6 Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption (CoSP UNCAC Ke-6) di St. Petersburg, Rusia, 2-6 November 2015Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung332 Kendala dalam pemulihan aset terutama kurangnya kepercayaan, komunikasi, kemauan politik, serta perbedaan sistem hukum antara negara peminta (requesting states) maupun negara diminta (requested states). Indonesia mendorong negara pihak untuk memperkuat kemauan politiknya dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam pemulihan aset

√Sesi Ke-6 Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption (CoSP UNCAC Ke-6) di St. Petersburg, Rusia, 2-6 November 2015

Laporan Sidang

333 Indonesia menyambut baik inisiatif Thailand untuk mendorong langkah-langkah konkrit dalam mengatasi arus migrasi ireguler di kawasan namun concern yang siampaikan antara lain rekomendasi dan aktivitas yang termuat dalam rancangan Regional Plan of Action berpotensi tumpang tindih dan duplikasi dari berbagai aktivitas yang selama ini telah dilakukan, khususnya dalam kerangka Bali Process. untuk itu diharapkan rancangan tersebut dapat memuat terobosan-terobosan atau hal baru yang dapat lebih mendorong penanganan migrasi ireguler di kawasan dan melengkapi kerja sama Bali Process. berbagai rekomendasi yang termuat dalam rancangan Regional Plan of Action masih dianggap belum menyentuh penanganan dan permasalahan yang selama ini dihadapi masing-masing negara antara lain resettlement dan root causes. pembetukan informal WG juga dirasakan belum perlu

√

Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean, Bangkok, 3-4 Desember 2015 Laporan Sidang

334 Indonesia telah menyampaikan best practice penanganan returns bagi kelompok rentan dan telah melakukan pemulangn bagi 2.199 migran ireguler di Indonesia sepanjang tahun 2015 serta pemulangan 746 warga Bangladesh yang memasuki wilayah Aceh pada Mei 2015√

Bali Process Roundtable on returns and Reintegration di Manila, Filipina, 3-4 Desember 2015Laporan Sidang

335 Meskipun saat ini belum menjadi Negara Pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, namun Indonesia tetap melaksanakan kewajiban perlindungan hak asasi manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip non-refoulement, non-penalization, dan non-discrimination√

Bali Process Roundtable on returns and Reintegration di Manila, Filipina, 3-4 Desember 2015Laporan Sidang

336 Indonesia masih dalam tahap konsultasi nasional meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 √ Bali Process Roundtable on returns and Reintegration di Manila, Filipina, 3-4 Desember 2015Laporan Sidang

337 Penanggulangan korupsi memerlukan pendekatan komprehensif yang terdiri dari aspek pencegahan dan pemberantasan. Sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi, Indonesia memandang pendidikan anti korupsi merupakan salah satu instrumen utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi√

4th assembly of the parties of the international anti-corruption academy, di Wina, Austria, tanggal 9-11 Desember 2015Laporan Sidang

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung338 Guna memastikan kinerja IACA sejalan dengan kepentingan nasional, Indonesia mendorong 4 usulan utama untuk program kerja IACA ke depan √ 4th assembly of the parties of the international anti-corruption academy, di Wina, Austria, tanggal 9-11 Desember 2015

Laporan Sidang339 Indonesia menekankan bahwa penting bagi anggota BoG IACA untuk dapat merefleksikan kebutuhan dan prioritas dari negara berkembang, khususnya melalui programmes and activities IACA. Anggota BoG IACA diharapkan memiliki kualifikasi dan pengalaman yang mumpuni dalam bidang penanggulangan korupsi. Selain itu, pemilihan anggota BoG juga diharapkan sesuai dengan prinsip equitable geographical distribution sesuai dengn Psal VI Perjanjian Pendirian IACA

√

4th assembly of the parties of the international anti-corruption academy, di Wina, Austria, tanggal 9-11 Desember 2015Laporan Sidang

340 Merekomendasikan agar IOM bekerja sama dengan UNHCR untuk menyusun suatu kompilasi best practices seluruh RCPs yang dapat digunakan sebagai model dan referensi oleh RCPs √ Fifth global meeting of Chairs and Secretariats of Regional Consultative Processes on Migration (RCPs) di Kairo, Mesir, 21-22 Oktober 2015Laporan Sidang

341 Bahwa berdasarkan UU No.6 Th 2011 tentang Keimigrasian, tindakan denial of entry mungkin dilakukan sepanjang ada permintaan (by request). Namun demikian disampaikan pula bahwa sejauh ini Indonesia belum ada kasus penerapan denial of entry yang terkait dengan tindak pidana korupsi. umumnya permintaan yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia adalah terkait deportasi dan ekstradisi

√G20 Anti Corruption Working Group dan Pertemuan G20 Denial of Entry Experts Network di Paris, Perancis, 14-17 Oktober 2015

Laporan Sidang

342 Menyampaikan concern perlunya mempelajari dokumen High Level Principles on Private Sector Transparency and Integrity secara lebih seksama dan melakukan koordinasi internal √ G20 Anti Corruption Working Group dan Pertemuan G20 Denial of Entry Experts Network di Paris, Perancis, 14-17 Oktober 2015

Laporan Sidang

343 Menyampaikan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata dalam sebuah misi pemeliharaan perdamaian PBB membutuhkan konsultasi lebih lanjut dengan negara anggota PBB, khususnya di bawah kerangka C-34. Dalam kaitan ini, telah ditekankan bahwa mandat yang semakin robust di sejumlah misi pemeliharaan perdamaian PBB telah menyulitkan sejumlah negara penyumbang personel untuk memenuhi permintaan kontribusi dari PBB. Untuk itu, DPKO diharapkan dapat memahami concerns negara-negara tersebut dan mengambil pendekatan yang lebih akomodatif terhadap mereka.

√

Pertemuan Konsultasi Regional Negara-Negara Asia-Pasifik dengan High-Level Independent Panel on Peace Operations di Dhaka, Bangladesh, 20-21 Januari 2015

344 Menyampaikan bahwa pelaksanaan mandat Protection of Civilians oleh sebuah misi pemeliharaan perdamaian PBB kiranya hanya merupakan komplemen dari upaya serupa yang dilakukan oleh host country selaku pengemban tanggung jawab utama perlindungan warga sipil.√


No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung345 Menegaskan komitmen Pemerintah RI terhadap implementasi penuh Resolusi DK PBB 1325 (2000) dan peningkatan jumlah personel wanita dari Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.

√ Pertemuan Konsultasi Regional Negara-Negara Asia-Pasifik dengan High-Level Independent Panel on Peace Operations di Dhaka, Bangladesh, 20-21 Januari 2015346 Menegaskan komitmen Pemerintah RI untuk meningkatkan kualitas peacekeepers Indonesia dan mendukung peningkatan kualitas peacekeepers negara-negara sahabat, khususnya guna melaksanakan mandat yang semakin robust dan multidimensional. Dalam kaitan ini, telah didirikan PMPP di Sentul sebagai bagian dari IPSC yang diharapkan dapat pula menjadi pusat pelatihan bagi peacekeepers pada tingkat regional.√


347 Menggarisbawahi peran penting C-34 sebagai the most widely represented inter-governmental forum untuk mengkaji dan menyusun kebijakan terkait UNPKOs. √"Designing Mandates and Capabilities for Future Peace Operations" serta Challenges Forum Partners' Meeting and Workshop di New York, Amerika Serikat, 26-28 Januari 2015348 Menyampaikan harapan agar peluncuran Laporan CF dan rangkaian pertemuan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tugas HLPPO, maupun persiapan pelaksanaan sesi substantif C-34 dan rangkaian pertemuan regional terkait peacekeeping pada tahun 2015, termasuk yang akan diselenggarakan di Indonesia.

√"Designing Mandates and Capabilities for Future Peace Operations" serta Challenges Forum Partners' Meeting and Workshop di New York, Amerika Serikat, 26-28 Januari 2015

349 Menyampaikan pentingnya PBB untuk meningkatkan upaya-upaya untuk menjamin keamanan dan keselamatan para peacekeepers, khususnya berkenaan dengan insiden pembajakan peralatan kontingen Indonesia di UNAMID pada bulan Januari 2015.√

European Regional Conference in Support of UN Peace Operations di Amsterdam, Belanda, 17 Februari 2015350 Menegaskan perlunya pemberian premium risk award sejalan dengan Resolusi MU PBB 67/261 kepada personel Satgas Kizi TNI MINUSCA yang merupakan bagian dari start-up mission dan beroperasi di wilayah yang berbahaya tanpa pengawalan Force Protection di awal masa penugasan

√European Regional Conference in Support of UN Peace Operations di Amsterdam, Belanda, 17 Februari 2015

351 Menyampaikan selaku koordinator GNB untuk pembahasan isu Protection of Civilians bahwa pelaksanaan mandat Protection of Civilians oleh sebuah misi pemeliharaan perdamaian PBB kiranya hanya merupakan komplemen dari upaya serupa yang dilakukan oleh host country selaku pengemban tanggung jawab utama perlindungan warga sipil.√

Sesi Negosiasi Penyusunan Laporan Tahunan C-34 di New York, Amerika Serikat, 9-13 Maret 2015

352 Menggarisbawahi peran penting C-34 sebagai the most widely represented inter-governmental forum untuk mengkaji dan menyusun kebijakan terkait UNPKOs. √ Sesi Negosiasi Penyusunan Laporan Tahunan C-34 di New York, Amerika Serikat, 9-13 Maret 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung353 Menegaskan perlunya kejelasan terkait mekanisme pemberian premium risk award sebagaimana telah didukung dalam Resolusi MU PBB 67/261. Dalam kaitan ini, telah disampaikan agar hal ini dapat terefleksikan dalam Laporan Tahunan C-34 tahun 2015.

√Sesi Negosiasi Penyusunan Laporan Tahunan C-34 di New York, Amerika Serikat, 9-13 Maret 2015

354 Menekankan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB √ Regional Conference of the Americas on Peacekeeping Operations, di Montevideo, Uruguay, pada tanggal 6-7 Mei 2015355 Mendukung partisipasi penuh perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, peacekeeping dan peacebuilding √ Regional Conference of the Americas on Peacekeeping Operations, di Montevideo, Uruguay, pada tanggal 6-7 Mei 2015356 Menyampaikan penjelasan mengenai landasan konstitusional dan operasional keterlibatan Indonesia di misi pemeliharaan perdamaian PBB, serta sejarah dan upaya penguatan partisipasi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB, termasuk melalui pembentukan TKMPP dan pencanangan Vision 4,000 Peacekeepers√

Kunjungan ke Markas Besar UNIFIL di Lebanon, 27 Mei 2015

357 Menyampaikan penjelasan terkait manfaat keikutsertaan Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB dalam konteks nasional dan internasional, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah RI dalam hal pengiriman pasukan dan peralatan, termasuk kendala peralatan√

Kunjungan ke Markas Besar UNIFIL di Lebanon, 27 Mei 2015

358 Menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memberikan kontribusi terhadap upaya pemeliharaan perdamaian dunia melalui partisipasi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB. Dalam kaitan ini, telah dicanangkan Vision 4,000 Peacekeepers dan didirikan PMPP TNI√

Pertemuan Leaders' Summit on Peacekeeping, New York, 28 September 2015

359 Menyampaikan rencana kontribusi Pemerintah RI untuk mengirimkan Satgas Yonsit TNI, Satgas FPU POLRI , dan 100 personel polisi, termasuk 40 polisi wanita, pada tahun 2016, serta komitmen Pemerintah RI untuk terus mengupayakan pengiriman pakar-pakar sipilnya ke misi-misi PBB sejalan dengan Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers√


360 Menyampaikan sejumlah rekomendasi yang mengemuka dari The Asia-Pacific Regional Meeting on Peacekeeping di Jakarta, 27-28 Juli 2015, termasuk pentingnya mendorong institusionalisasi kerja sama triangular antara DK PBB, Sekretariat dan T/PCCs dalam penyusunan mandat misi pemeliharaan perdamaian PBB, dan perlunya penyusunan mandat misi yang jelas, khususnya terkait perbedaan antara peacekeeping dan peace-enforcement

√


No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung361 Menyampaikan apresiasi terhadap HLPPO yang telah mengidentifikasi sejumlah rekomendasi penting guna mendukung kesuksesan misi pemeliharaan perdamaian PBB √ Ministerial Peacekeeping Dinner, 29 September 2015

362 Menegaskan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar penggelaran misi pemeliharaan perdamaian, termasuk dalam hal perlindungan warga sipil √ Ministerial Peacekeeping Dinner, 29 September 2015363 Menyampaikan peran penting ASEAN dalam mengembangkan kapasitas kawasan dalam pemajuan perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk melalui pembentukan AIPR, serta kesiapan ASEAN untuk terus menjajaki berbagai kesempatan untuk meningkatkan kerja sama dalam pencegahan konflik dan diplomasi preventif

√Ministerial Peacekeeping Dinner, 29 September 2015

364 Menyampaikan komitmen Indonesia untuk menyelenggarakan Seminar CF pada Bulan Oktober atau November 2016 √ Pertemuan Challenges Annual Forum 2015,tanggal 4-6 Oktober 2015 di Yerevan, Armenia365 Mendukung pendirian Standard Review Mechanism guna memastikan penerapan standar-standar ketenagakerjaan yang sesuai dengan perkembangan isu-isu ketenagakerjaan; √ Sidang Governing Body International Labour Organization (ILO) ke-323 di Jenewa, 16-27 Maret 2015.366 Mencatat itikad baik Pemerintah Qatar dalam meningkatkan standar-standar ketenagakerjaan di negara tersebut dan mendorong Qatar untuk terus melaporkan kemajuan yang dicapai serta senantiasa memperbaiki standar-standar dimaksud serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasilnya;

√Sidang Governing Body International Labour Organization (ILO) ke-323 di Jenewa, 16-27 Maret 2015.

367 Menyambut baik kemajuan situasi ketenagakerjaan di Myanmar, termasuk dalam hal implementasi kebebasan berserikat bagi kelompok pekerja di negara tersebut; √ Sidang Governing Body International Labour Organization (ILO) ke-323 di Jenewa, 16-27 Maret 2015.368 Menyampaikan kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia dalam isu jaminan sosial terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dilaksanakan melalui Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) dan mendukung kegiatan ILO dalam meningkatkan penerapan jaminan sosial;√

Sidang Governing Body International Labour Organization (ILO) ke-323 di Jenewa, 16-27 Maret 2015.369 Menyampaikan dukungan Indonesia bagi peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja, dan menyampaikan agar penanganan non-standard forms of employment (NSFE) kiranya dapat disesuaikan dengan situasi nasional masing-masing negara;


370 Menyambut baik standardisasi dokumen identitas bagi pelaut dalam rangka memastikan keselamatan dan pemenuhan hak-hak pelaut, serta meminta waktu bagi negara-negara untuk dapat menyesuaikan standar penerbitan dokumen pelaut dengan standar ILO;√

Sidang Governing Body International Labour Organization (ILO) ke-323 di Jenewa, 16-27 Maret 2015.

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung371 Mendukung rencana anggaran ILO yang sejalan dengan kepentingan Indonesia, khususnya terkait perlindungan pekerja migrant, penanganan pekerja anak, perlindungan sosial, serta pembangunan ekonomi pedesaan. Indonesia juga menyambut baik dukungan ILO bagi pemajuan isu ketenagakerjaan di negara-negara Asia Pasifik.


372 Pertemuan menerima masukan posisi dan kepentingan Pemri dalam pembahasan ranres. √ Pertemuan 38th Session on the Islamic Commission for Economic, Cultural and Social Affairs (ICECS) OKI di Jeddah, 31 Maret 2 April 2015373 Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Duta Besar Hotmangaradja Pandjaitan, menekankan beberapa hal, diantaranya: tekad dan komitmen Indonesia untuk menyediakan akses bagi pendididikan, terutama bagi anak usia sekolah, sejalan dengan program pendidikan bagi semua (Education for All/EFA). Indonesia juga mengingatkan konstitusi UNESCO yang dibuat 70 tahun lalu yang menginginkan UNESCO berkontribusi bagi penciptaan perdamaian dunia melalui kerjasama internasional di bidang-bidang kompetensi UNESCO.

√

Sesi ke-196 Executive Board United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (EB-UNESCO) di Paris, 11-17 April 2015

374 Delegasi Indonesia membacakan statement bersama ASEAN yang berisikan informasi bahwa ASEAN akan membentuk sebuah ASEAN Community pada akhir 2015 dan kesiapan untuk bekerjasama lebih erat dengan UNESCO, menindaklanjuti Framework Agreement for Cooperation yang telah ditandatangani oleh Sekjen ASEAN dan Dirjen UNESCO pada tanggal 17 Desember 2013.√

Sesi ke-196 Executive Board United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (EB-UNESCO) di Paris, 11-17 April 2015

375 Isu kependudukan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan Sustainable Development Agenda. Peran serta multistakeholder termasuk pemuda dipandang penting untuk terus dikembangkan serta perlunya terus didorong pemenuhan, pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak.√

Sidang ke-48 Commission on Population and Development (CPD) di New York, 13-17 April 2015

376 Chair drafts yang disampaikan tidak dapat diterima dan Chair akhirnya memutuskan menarik draft tersebut dan tidak mengadopsi outcome document karena banyaknya isu sensitif yang kontroversial dan banyak menyimpang dari pembahasan PoA ICPD Kairo 94 yang coba didominasi atau dipaksanakn oleh Negara-negara atau kelempok tertentu antara lain terkait isu LGBT, SRHR, dan bentuk keluarga.√

Sidang ke-48 Commission on Population and Development (CPD) di New York, 13-17 April 2015

377 Pembahasan harus mampu mengakomodir kepentingan dan menghormati prinsip-prinsip nasional yang berlaku di Negara masing-masing. √ Sidang ke-48 Commission on Population and Development (CPD) di New York, 13-17 April 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung378 Delri menyampaikan posisi Indonesia yang mendorong dunia internasional untuk memastikan hak-hak di dunia nyata untuk juga dilindungi di dunia maya, mendorong disepakatinya common principles of ethics dalam cyberspace, serta pentingnya keterlibatan multistakeholder dalam pembentukan arsitektur global terkait cyberspace dalam forum PBB.

√Pertemuan Global Conference of Cyberspace (GCCS) di Den Haag, 16-17 April 2015

379 Secara umum posisi Pemri dapat diterima oleh Konferensi yang memandang penting norma global dan hukum internasional yang menjadi panduan dalam penanganan isu cyberspace, serta pentingnya upaya untuk menciptakan keseimbangan antara freedom, growth, dan security dalam konteks cyberspace.√

Pertemuan Global Conference of Cyberspace (GCCS) di Den Haag, 16-17 April 2015

380 Delri mengupayakan agar draft International Code of Conduct for Outer Space Activities (ICoC) dibahas dalam kerangka PBB di bawah forum PBB dan mendapatkan mandat PBB, sebagaimana dimaklumi bahwa pembahasan rancangan ICoC merupakan Europe-driven. D34√

Pertemuan 54th Session of the Legal Subcommittee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) di Wina, 19-24 April 2015 381 Mempertanyakan dan mengkritisi proposal Jerman (Germany’s Proposal for renewal the structure of the agenda and the organization of work of the Legal Subcommitte) yang mengubah pengaturan sidang berdasarkan pembagian agenda item menjadi permanen dan non-permanen dan mengelompokkannya berdasarkan kelompok kerja/ Working Group. Pemberlakuan proposal tersebut juga berpotensi menghilangkan isu yang menjadi kepentingan Indonesia seperti definisi dan delimitasi.

√

Pertemuan 54th Session of the Legal Subcommittee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) di Wina, 19-24 April 2015

382 Forum mencatat apa yang disampaikan Pemri, sebagai catatan, negara berkembang lainnya juga menyuarakan perlunya kelanjutan pembahasan definisi dan delimitasi. Belum diputuskan apakah agenda ini akan dihilangkan secara permanen. √

Pertemuan 54th Session of the Legal Subcommittee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) di Wina, 19-24 April 2015 383 Mendukung pengesahan Global Action Plan on Anti-Microbial Resistance √ Sidang ke-68 World Health Assembly (WHA) di Jenewa, 18-26 Mei 2015.384 Mendukung pengesahan resolusi malaria √ Sidang ke-68 World Health Assembly (WHA) di Jenewa, 18-26 Mei 2015.385 Mendukung pengesahan resolusi mengenai Health and environment √ Sidang ke-68 World Health Assembly (WHA) di Jenewa, 18-26 Mei 2015.386 Mendukung keputusan terkait kondisi kesehatan di Palestina. √ Sidang ke-68 World Health Assembly (WHA) di Jenewa, 18-26 Mei 2015.387 Mendukung pencalonan Filipina sebagai external auditor WHO √ Sidang ke-68 World Health Assembly (WHA) di Jenewa, 18-26 Mei 2015.

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung388 Delri menyampaikan posisi Indonesia dalam memaksimalkan pemanfaatan ICT untuk pembangunan dan implementasi SDGs serta dukungan untuk turut serta mewujudkan arsitektur internet global melalui pendekatan multistakeholders yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika di dunia maya

√World Summit on the Information Society (WSIS) di Jenewa, 25-29 Mei 2015

389 Secara umum, posisi Pemri terkait peningkatan peran negara dalam menyeimbangkan keterbukaan informasi dengan dimensi etis dalam pemanfaatan internet didukung oleh negara-negara berkembang. Forum juga sepakat dalam memandang penggunaan ICT sebagai critical enabler dalam mendukung pembangunan dan implementasi SDGs.√

World Summit on the Information Society (WSIS) di Jenewa, 25-29 Mei 2015

390 OKI harus mengambil langkah kongkret dalam meningkatkan toleransi dan mengatasi violent extremism dengan mengedepankan konsep Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (Rahmatan ‘lil Alamin) dan mendorong terus interfaith dialogue. √

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-42 Organisasi Kerasama Islama (OKI) di Kuwait City, 27-28 Mei 2015391 Indonesia juga mendorong dilanjutkannya negosiasi Israel-Palestina dan menyambut semua inisiatif untuk perdamaian dan stabilitas di Yaman. √ Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-42 Organisasi Kerasama Islama (OKI) di Kuwait City, 27-28 Mei 2015392 Sebagai tindak lanjut pertemuan Presiden RI dengan negara-negara Dunia Islam di sela-sela Konferensi Asia Afrika 2015, Menlu mengusulkan pembentukan sebuah Contact Group untuk isu radikalisasi, ekstremisme dan resolusi konflik. Indonesia bersedia untuk menjadi tuan rumah pertama dari pertemuan Contact Group ini sekiranya disepakati.

√Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-42 Organisasi Kerasama Islama (OKI) di Kuwait City, 27-28 Mei 2015

393 Terkait isu irregular movement of people di kawasan Asia Tenggara. Menlu menyampaikan bahwa ini adalah isu global dan isu regional yang memerlukan kerja sama dari negara-negara di dunia. Indonesia dan Malaysia, telah sepakat untuk menyediakan temporary shelter dan untuk menyiapkan repatriasi dan resettlement dalam jangka waktu satu tahun. Indonesia menghimbau dan negara-negara OKI untuk membantu penyelesaian masalah ini, khususnya terkait infrastruktur, resettlement, dan repatriasi, penyelesaian akar masalahnya dan peningkatan kerjasama dalam isu human trafficking. Menlu menyerukan negara OKI untuk menunjukkan solidaritasnya dalam mengatasi masalah kemanusiaan ini.

√

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-42 Organisasi Kerasama Islama (OKI) di Kuwait City, 27-28 Mei 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung394 OKI menegaskan kembali bahwa pemberantasan terorisme dan ekstrisme religius, tidak dilakukan dengan terlibat dalam konflik dengan agama Islam, atau dengan menyebarkan konsep Islamophobia, melainkan melalui kerjasama, dialog, komunikasi dengan masyarakat lain, dan penolakan pada gagasan destruktif yang memacu kekerasan dan kebencian, dan menakan bahwa keterbukaan dan toelransi antara manusia adalah keutamaan dalam agama. (Kuwait Declaration).

√


395 OKI mengulangi kembali dukungan pada isu Palestina dan Al-Quds Ash-Shareef dan untuk hak-hak yang sah dari rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak kembali. OKI mengulangi kembali dukungan untuk keamanan dan stabilitas Yaman. (Kuwait Declaration).√


396 Mengapresiasi upaya Malaysia dan Indonesia dalam menangani arus pengungsi Rohingya, namun ditegaskan bahwa akar masalah ini harus juga dituntaskan; Menegaskan bahwa masalah ini bukanlah masalah kawasan semata, OKI harus berbagi beban dengan Indonesia, Malaysia dan Thailand; √


397 (Rekomendasi Special Envoy Sekjen OKI untuk Rohingya yang disepakati dalam pertemuan OIC Contact Group on Rohingya, di sela-sela KTM ke-42 OKI) √ Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-42 Organisasi Kerasama Islama (OKI) di Kuwait City, 27-28 Mei 2015398 Pemri menyampaikan dukungan terhadap draft Rekomendasi Transitions from the Informal to Formal Economy dan menekankan pentingnya untuk memastikan proses transisi memperhatikan kondisi nasional. √Sidang ke-104 International Labour Conference (ILC) di Jenewa, 1-13 Juni 2015

399 Mencatat itikad baik Pemerintah Filipina dalam meningkatkan standar-standar kesehatan dan keselamatan kerja di negara tersebut dan mendorong Filipina untuk terus melaporkan kemajuan yang dicapai serta senantiasa memperbaiki standar-standar dimaksud serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasilnya;√

Sidang ke-104 International Labour Conference (ILC) di Jenewa, 1-13 Juni 2015

400 Mengapresiasi komitmen pemerintah Bangladesh, termasuk dalam hal implementasi kebebasan berserikat bagi kelompok pekerja di negara tersebut; √ Sidang ke-104 International Labour Conference (ILC) di Jenewa, 1-13 Juni 2015401 Memberikan suara dukungan dalam voting kepada aplikasi Cook Islands untuk menjadi anggota ILO; √ Sidang ke-104 International Labour Conference (ILC) di Jenewa, 1-13 Juni 2015402 Memberikan suara dukungan dalam voting adopsi Rekomendasi Transitions from the Informal to Formal Economy; √ Sidang ke-104 International Labour Conference (ILC) di Jenewa, 1-13 Juni 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung403 Memberikan suara dukungan kepada Uzbekistan dalam voting untuk dapat memberikan suara dalam voting terkait tunggakan kontribusi Uzbekistan; √ Sidang ke-104 International Labour Conference (ILC) di Jenewa, 1-13 Juni 2015

404 Memberikan dukungan terhadap adopsi Resolution concerning the adoption of the programme and budget. √ Sidang ke-104 International Labour Conference (ILC) di Jenewa, 1-13 Juni 2015405 Pentingnya penyelenggaraan KTT D-8 ke-9 mendatang sesuai dengan D-8 Charter dan mekanisme yang ada. Dalam hal ini, Turki sebagai penerima giliran diharapkan dapat memulai proses persiapan serah terima keketuaan dari Pakistan.√

Pertemuan Komisi D-8 ke-36 di Islamabad, Pakistan, 4-5 Juni 2015 406 Pentingnya D-8 kembali fokus pada pemberian dukungan dan dorongan terhadap 5 (lima) bidang prioritas. √ Pertemuan Komisi D-8 ke-36 di Islamabad, Pakistan, 4-5 Juni 2015 407 Delri menyampaikan posisi Indonesia bahwa faktor kunci guna menunjang pemanfaatan antariksa untuk tujuan damai secara berkelanjutan adalah itikat baik para pemangku kepentingan di bidang keantariksaan untuk mentaati aturan main sesuai prinsip-prinsip Perjanjian Internasional Luar Angkasa (Outter Space Treaties).

√Sidang ke-58 the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) di Wina, 10-19 Juni 2015

408 Posisi Pemri terkait keberatan terhadap usulan untuk memasukkan keenam negara dalam satu paket pencalonan, mengingat secara prosedur hal tersebut tidak sesuai dengan praktek umum yang selama ini dilakanakan oleh PBB dalam mereview dan menentukan pencalonan negara-negara anggota, OOSA kiranya dapat menghindari berbagai hambatan khususnya isu sensitif seperti Israel dalam pelaksanaan mandatnya didukung oleh negara-negara Liga Arab. Pertemuan menyepakati COPOUS sebagai suatu unique common platform untuk memajukan kerja sama internasional dalam penggnan antariksa untuk tujuan damai di tingkat global.

√

Sidang ke-58 the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) di Wina, 10-19 Juni 2015

409 Penyampaian posisi Indonesia yang menyatakan bahwa solusi militer bukan suatu pilihan yang baik selain tidak dapat selesaikan konflik juga dapat timbulkan collateral damage. √ Pertemuan Darurat Tingkat Menteri OKI mengenai Yaman di Jeddah, 16 Juni 2015 410 Menekankan bahwa solusi terbaik bagi rakyat Yaman dan stabilitas kawasan adalah dilakukannya dialog dan negosisasi dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dan bukan melalui pendekatan cara-cara militer;

√Pertemuan Darurat Tingkat Menteri OKI mengenai Yaman di Jeddah, 16 Juni 2015

411 Mendukung berbagai inisiatif yang dilakukan oleh organisasi regional maupun internasional serta negara-negara di kawasan untuk menyelanggarakan all inclusive political dialogue yang melibatkan seluruh lapisan rakyat Yaman; √

Pertemuan Darurat Tingkat Menteri OKI mengenai Yaman di Jeddah, 16 Juni 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung412 Menghimbau kepada seluruh negara untuk terus mendukung jeda kemanusiaan (humanitarian pause) guna memberikan akses bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi rakyat Yaman serta proses evakuasi bagi warga negara asing keluar dari Yaman;

√Pertemuan Darurat Tingkat Menteri OKI mengenai Yaman di Jeddah, 16 Juni 2015

413 Mengusulkan kiranya OKI dapat menyambut baik pertemuan konsultasi inklusif antar Yaman yang tengah berlangsung di Jenewa dapat dimasukkan dalam draft FC √ Pertemuan Darurat Tingkat Menteri OKI mengenai Yaman di Jeddah, 16 Juni 2015 414 Pemri menyampaikan posisi terkait draft Framework of engagement with non-state actors a.l. rationale, due diligence, transparency, registration, secondment, resources, dan oversight terkait kerja sama antara WHO dengan non-state actors.

√Intersessional Meeting WHO South East Asia Region (SEAR) di Colombo, Sri Lanka, 24-25 Agustus 2015

415 Mengupayakan agar draft International Code of Conduct for Outer Space Activities (ICoC) dibahas dalam kerangka PBB di bawah forum PBB dan mendapatkan mandat PBB, sebagaimana dimaklumi bahwa pembahasan rancangan ICoC merupakan Europe-driven. √

Pertemuan Multilateral Negotiations on an International Code of Conduct for Outer Space Activities di New York, AS, 27 – 31 Juli 2015416 Indonesia menginginkan agar ICoC mengatur kegiatan antariksa untuk kepentingan damai dan pelarangan penempatan senjata di antariksa. Namun hal ini tidak menggantikan perlunya pengaturan antariksa yang bersifat komprehensif dan legally binding.

√Pertemuan Multilateral Negotiations on an International Code of Conduct for Outer Space Activities di New York, AS, 27 – 31 Juli 2015

417 Draft dimaksud seyogyanya dapat meningkatkan kerjasama internasional, tidak bersifat diskriminatif terhadap negara berkembang dan memungkinkan adanya transfer of technology√

Pertemuan Multilateral Negotiations on an International Code of Conduct for Outer Space Activities di New York, AS, 27 – 31 Juli 2015418 Negara yang hadir setuju bahwa draft dimaksud harus dapat meningkatkan kerjasama internasional, namun demikian ketentuan adanya transfer of technology belum disepakati/belum dikomentari oleh negara maju tetapi telah masuk dalam posisi yang disepakati bersama oleh GNB sebagaimana yang diusulkan oleh Indonesia. √

Pertemuan Multilateral Negotiations on an International Code of Conduct for Outer Space Activities di New York, AS, 27 – 31 Juli 2015

419 Pentingnya komitmen, aksi, dan kemitraan global serta mobilisasi pendanaan inovatif dalam pencapaian SDGs. √Pertemuan High-level Multi-stakeholders Strategic Forum (HLM SF) on “Scaling-up Global Support for South-South and Triangular in the Context of the Post-2015 Development Agenda” di Macao, Republik Rakyat Tiongkok, 25-26 Agustus 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung420 Kerja sama triangular sebagai salah satu mekanisme inovatif pendanaan KSS dimana Indonesia selama ini telah melaksanakan kerja sama trianguar dengan berbagai mitra pembangunan sejalan dengan prinsip-prinsip KSS. √

Pertemuan High-level Multi-stakeholders Strategic Forum (HLM SF) on “Scaling-up Global Support for South-South and Triangular in the Context of the Post-2015 Development Agenda” di Macao, Republik Rakyat Tiongkok, 25-26 Agustus 2015421 Komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam pencapaian target SDGs melalui penguatan KSS di tingkat global, termasuk penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika tahun 2015 serta rencana pendirian Asian-African Center. √Pertemuan High-level Multi-stakeholders Strategic Forum (HLM SF) on “Scaling-up Global Support for South-South and Triangular in the Context of the Post-2015 Development Agenda” di Macao, Republik Rakyat Tiongkok, 25-26 Agustus 2015422 Perlunya peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, filantropi dan LSM dalam pencapaian SDGs melalui KSS. Terkait hal ini, diperlukan mekanisme insentif yang tepat guna mendorong keterlibatan sektor swasta dalam KSS. √Pertemuan High-level Multi-stakeholders Strategic Forum (HLM SF) on “Scaling-up Global Support for South-South and Triangular in the Context of the Post-2015 Development Agenda” di Macao, Republik Rakyat Tiongkok, 25-26 Agustus 2015423 Dalam pertemuan tingkat menteri, Menteri Kesehatan RI menyampaikan pentingnya kerja sama multisektoral dalam mendukung upaya pemajuan keamanan kesehatan global, dengan berkaca pada kasus epidemi seperti Ebola dan H1N1. Menkes RI menyampaikan bahwa kerja sama multisektoral perlu dipimpin oleh pihak pemerintah yang juga bertanggung jawab menyusun suatu roadmap bagi seluruh pihak terkait. Di Indonesia, hal ini diperlihatkan oleh Kemenko PMK yang antara lain mengkoordinasikan Komisi Nasional Penanganan AIDS dan Komisi Nasional Penanggulangan Zoonosis (Komnas Zoonosis). Indonesia juga tengah memperbarui Komisi Nasional IHR 2005.

√

Global Health Security Agenda Ministerial Meeting 2015 di Seoul, 7-9 September 2015.

424 Dalam pertemuan Steering Group, bertalian dengan External GHSA Country Assessment, Indonesia telah menyampaikan saran agar external assessment tetap bersifat sukarela/voluntary dan dilaksanakan sebagai pelengkap bagi internal assessment yang dilaksanakan oleh negara. Indonesia juga menyampaikan saran agar pelaksanaan assessment berdasar pada standar International Health Regulations (IHR) 2005;

√Global Health Security Agenda Ministerial Meeting 2015 di Seoul, 7-9 September 2015.

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung425 Dalam pertemuan Steering Group, Indonesia telah menyampaikan rencana kerja 2016 bagi GHSA di bawah keketuaan Indonesia pada Steering Group GHSA. Indonesia telah menyampaikan rencana pertemuan di sela-sela Executive Board WHO Januari 2016 dan World Health Assembly (WHA) ke-69 Mei 2016. Indonesia juga merencanakan mengadakan satu pertemuan GHSA di Bali atau Yogyakarta. Di samping itu, Indonesia juga mengusulkan pertukaran informasi dalam bentuk teleconference atau mailing system/mailing list.

√


426 Dalam GHSA, Indonesia merupakan leading country dalam Action Package Prevent: Zoonotic Diseases bersama dengan Vietnam. Sehubungan dengan itu, Indonesia telah menyampaikan paparan terkait capaian Indonesia dalam penanganan zoonosis, antara lain pembentukan Komisi Nasional Penanggulangan Zoonosis yang merupakan wujud nyata kerja sama multisektoral yang dikoordinasikan oleh Pemerintah.

√Global Health Security Agenda Ministerial Meeting 2015 di Seoul, 7-9 September 2015.

427 Dalam pertemuan Pre-Troika, Indonesia menyampaikan keinginan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional pada konsep global health security. Untuk itu, antara lain akan dimanfaatkan forum-forum internasional dan global untuk menyampaikan arti penting isu tersebut. GHSA juga kiranya dapat terus digunakan untuk saling berbagi best practices dalam isu-isu terkait GHSA. √


428 Dalam pertemuan Troika, Indonesia kembali menegaskan bahwa GHSA bukan merupakan organisasi formal, dan dalam kerjanya bersifat komplementer dan bukan substitutif terhadap WHO. GHSA juga kiranya tetap mengedepankan aspek public health.√


429 Pemri menyampaikan posisi terkait berbagai isu kesehatan a.l. sebagai berikut:- Patient safety contributing to sustainable UHC, - Cancer Prevention and Control-The Way Forward- Antimicrobial resistance,- Strengthening community-based health services- Response to emergencies and outbreaks- Dili Declaration on Tobacco Control

√

Sidang Regional Committee WHO South East Asia Region (RC WHO SEAR) ke-68 di Dili, Timor Leste, 7-11 september 2015

430 Mundur dari pencalonan sebagai anggota Executive Council UNWTO untuk periode 2015-2019; √ 21st Session of the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) General Assembly di Medellin, Kolombia, tanggal 12 – 17 September 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung431 Mundur dari pencalonan sebagai Ketua Komisi Asia Timur-Pasifik untuk periode 2016-2017; √ Sidang Regional Committee WHO South East Asia Region (RC WHO SEAR) ke-68 di Dili, Timor Leste, 7-11 september 2015432 Menyampaikan memberikan kesempatan kepada negara anggota Komisi Asia Timur-Pasifik lainnya untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden GA Ke-21; √ Sidang Regional Committee WHO South East Asia Region (RC WHO SEAR) ke-68 di Dili, Timor Leste, 7-11 september 2015433 Memberikan suara dukungan dalam voting kepada aplikasi Cook Islands untuk menjadi anggota ILO; √ Sidang Regional Committee WHO South East Asia Region (RC WHO SEAR) ke-68 di Dili, Timor Leste, 7-11 september 2015434 Menyampaikan apresiasi kepada UNWTO terhadap terlaksananya proyek STREAM (Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures) yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2014 di Pangandaran;

√Sidang Regional Committee WHO South East Asia Region (RC WHO SEAR) ke-68 di Dili, Timor Leste, 7-11 september 2015

435 Menyampaikan intervensi mengenai pentingnya pariwisata berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan serta menyampaikan bahwa Indonesia telah memasukkan Global Code of Ethics for Toursim (GCET) ke dalam perundang-undangan nasional dan mendorong agar negara anggota lainnya juga melakukan hal yang sama. Menekankan pentingnya untuk menggabungkan ‘competitiveness dan sustainability’ dan ‘security dan travel facilitation’ sebagai syarat pembangunan pariwisata yang kompetitif, sustainable, responsible, dan universally accessible sehingga dibutuhkan penguatan kerja sama internasional terutama dalam kerangka UNWTO.

√

Sidang Regional Committee WHO South East Asia Region (RC WHO SEAR) ke-68 di Dili, Timor Leste, 7-11 september 2015

436 Meminta G77 dan China memastikan terlaksananya Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan secara penuh. √ Pertemuan ke-39 Menteri Luar Negeri Group of 77 (G77) dan China di New York, Amerika Serikat, 24 September 2015437 Perlunya komitmen yang kuat untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tetap mempertimbangkan kapasitas, tingkat dan prioritas pembangunan tiap-tiap negara. √ Pertemuan ke-39 Menteri Luar Negeri Group of 77 (G77) dan China di New York, Amerika Serikat, 24 September 2015438 G77 dan China juga perlu mendorong pembentukan sistem pemerintahan global (global governance) yang lebih mengakomodasi suara dan keterwakilan negara berkembang, khususnya dalam proses pengambilan keputusan pada organisasi keuangan internasional.

√Pertemuan ke-39 Menteri Luar Negeri Group of 77 (G77) dan China di New York, Amerika Serikat, 24 September 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung439 G77 hendaknya memanfaatkan solidaritas dan komitmen negara anggotanya untuk mendorong kemajuan pada berbagai perundingan global yang berlangsung, seperti perundingan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Paris, 30 November - 11 Desember 2015.

√Pertemuan ke-39 Menteri Luar Negeri Group of 77 (G77) dan China di New York, Amerika Serikat, 24 September 2015

440 KSS merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan saling dukung di antara negara-negara berkembang dalam berbagai negosiasi internasional. √ High-level Roundtable on South-South Cooperation di New York, Amerika Serikat, 26 September 2015441 Indonesia telah melaksanakan lebih dari 400 program pengembangan kapasitas bagi negara-negara berkembang di Asia, Pasifik., Afrika dan Amerika Latin. √ High-level Roundtable on South-South Cooperation di New York, Amerika Serikat, 26 September 2015442 Menekankan peran penting dalam menjembatani kerja sama berbagai pemangku kepentingan dari berbagai negara berkembang dalam bentuk kemitraan global. √ High-level Roundtable on South-South Cooperation di New York, Amerika Serikat, 26 September 2015443 Menekankan kembali bahwa KSS merupakan salah satu mandat dari KAA 1955 sebagai manifestasi solidaritas di antara negara-negara berkembang. √ High-level Roundtable on South-South Cooperation di New York, Amerika Serikat, 26 September 2015444 Rencana Indonesia untuk mendirikan Asian African Center sebagai tindak lanjut New Asian-African Strategic Partnership (NAASP). √ High-level Roundtable on South-South Cooperation di New York, Amerika Serikat, 26 September 2015445 FPGH perlu terus mendorong pentingnya manajemen kesehatan yang efektif serta peningkatan kapasitas negara dalam pencegahan, deteksi dan tanggap sesuai WHO-International Health Regulations/IHR 2005. √Foreign Policy and Global Health (FPGH) Initiative di New York, Amerika Serikat, 26 September 2015

446 Peran penting FPGH sebagai suatu forum konektivitas kebijakan luar negeri terkait kesehatan global. √ Foreign Policy and Global Health (FPGH) Initiative di New York, Amerika Serikat, 26 September 2015447 FPGH perlu mendukung implementasi penuh Pandemic Influenza Preparedness /PIP Framework untuk kepentingan masyarakat umum dalam memperoleh akses terhadap obat yang murah dan jumlah yang cukup√

Foreign Policy and Global Health (FPGH) Initiative di New York, Amerika Serikat, 26 September 2015448 Perlunya global health partnership yang efektiif guna mendukung implementasi Agenda Pembangunan Pasca 2015. √ Foreign Policy and Global Health (FPGH) Initiative di New York, Amerika Serikat, 26 September 2015449 Dukungan atas proses transformasi Myanmar menuju demokrasi. √ OIC Contact Group for the Rohingya Muslim Minority di New York, Amerika Serikat, tanggal 29 September 2015450 Seruan kepada Pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kekerasan, membangun rasa percaya dan menyelesaikan persoalan secara damai. √ OIC Contact Group for the Rohingya Muslim Minority di New York, Amerika Serikat, tanggal 29 September 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung451 Dorongan kepada negara-negara OKI untuk melanjutkan pemberian bantuan di bidang kemanusiaan, ekonomi dan pembangunan. √ OIC Contact Group for the Rohingya Muslim Minority di New York, Amerika Serikat, tanggal 29 September 2015452 Perlunya penguatan aksi OKI untuk mendukung penyelesaian krisis, antara lain melalui sinergi upaya-upaya OKI dengan aktor regional seperti ASEAN. √ OIC Contact Group for the Rohingya Muslim Minority di New York, Amerika Serikat, tanggal 29 September 2015453 Apresiasi Sekjen OKI dan Special Envoy for Myanmar on Situation of Rohingya atas upaya Indonesia yang telah menerima dan memberi bantuan kepada pengungsi Rohingya, serta menyusun Blue Book on Indonesia-Myanmar Capacity Building Partnership 2013-2015 guna memfasilitasi sharing of knowledge and experience di bidang demokrasi dan hak asasi manusia.

√OIC Contact Group for the Rohingya Muslim Minority di New York, Amerika Serikat, tanggal 29 September 2015

454 Dorongan Indonesia untuk mendukung proses transisi demokrasi, meneruskan pemberian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat muslim di Myanmar, dan mendesak Pemerintah Myanmar agar mengembalikan hak dan status kewarganegaraan Kelompok Muslim Rohingya, berikut mengembangkan kebijakan yang transparan bagi berbagai komunitas etnis dan agama. √

OIC Contact Group for the Rohingya Muslim Minority di New York, Amerika Serikat, tanggal 29 September 2015

455 Perlunya penguatan upaya G-15 dalam KSS dan agar G-15 lebih memfokuskan diri pada penguatan kerjasama pembangunan kapasitas antara negara-negara berkembang. √ Pertemuan Tingkat Menteri ke-38 Group of 15 (G-15) di New York, Amerika Serikat, 1 Oktober 2015456 Indonesia memandang pentingnya G-15 terus memiliki pernyataan bersama dalam berbagai forum guna meningkatkan visibilitas dan profil G-15 di mata internasional. √ Pertemuan Tingkat Menteri ke-38 Group of 15 (G-15) di New York, Amerika Serikat, 1 Oktober 2015457 Terkait prosedur KTT, Indonesia memandang aturan kuorum harus lebih fleksibel guna menghindari penundaan KTT yang berdampak pada tertundanya serah terima Keketuaan. √ Pertemuan Tingkat Menteri ke-38 Group of 15 (G-15) di New York, Amerika Serikat, 1 Oktober 2015458 Pentingnya terus mendorong proses revitalisasi G-15 termasuk melalui pelaksanaan berbagai rekomendasi dalam Concept Paper Value Addition to the G-15. √ Pertemuan Tingkat Menteri ke-38 Group of 15 (G-15) di New York, Amerika Serikat, 1 Oktober 2015459 Adopsi atas rancangan resolusi: Resolution of the Extraordinary Meeting of the Council of Foreign Ministers of Member States of the Organization of Islamic Cooperation on Israeli Attacks against the Blessed Al-Aqsa Mosque, yang pada pokoknya memuat:

√Extraordinary Meeting of the Council of Foreign Ministers of the OIC Member States on Al-Qods di New York, Amerika Serikat, tanggal 1 Oktober 2015

460 a. Dukungan penuh terhadap kedaulatan wilayah Palestina, termasuk Al-Qods Al-Sharif dan terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat Muslim untuk beribadah. √ Extraordinary Meeting of the Council of Foreign Ministers of the OIC Member States on Al-Qods di New York, Amerika Serikat, tanggal 1 Oktober 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung461 b. Kecaman keras terhadap agresi Israel di Al Aqsa dan upaya Israel dalam menetapkan waktu dan ruang beribadah terpisah di kompleks Masjid Al Aqsa sesuai skema yang telah direncanakan dalam beberapa tahun terakhir.

√Extraordinary Meeting of the Council of Foreign Ministers of the OIC Member States on Al-Qods di New York, Amerika Serikat, tanggal 1 Oktober 2015

462 c.Mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan efektif dalam menghentikan agresi Israel. √ Extraordinary Meeting of the Council of Foreign Ministers of the OIC Member States on Al-Qods di New York, Amerika Serikat, tanggal 1 Oktober 2015463 d.Dukungan atas Kerajaan Yordania dalam melestarikan situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem, termasuk Al-Haram al-Sharif dan apresiasi atas upaya Yordania dalam mendukung perlindungan kota Al Qods.√

Extraordinary Meeting of the Council of Foreign Ministers of the OIC Member States on Al-Qods di New York, Amerika Serikat, tanggal 1 Oktober 2015464 e. Ajakan kepada negara-negara anggota OKI untuk meningkatkan kontribusi Al-Qods Fund dan Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif Agency. √ Extraordinary Meeting of the Council of Foreign Ministers of the OIC Member States on Al-Qods di New York, Amerika Serikat, tanggal 1 Oktober 2015465 Penguatan koordinasi OKI sehingga dapat menjadi platform dalam menindaklanjuti agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Dalam hal ini, diangkat pula mengenai perlunya pengembangan kemitraan yang inlusif dan multi-sektoral dalam kerangka OKI untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan tersebut.√

Annual Coordination Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the OIC Member States di New York, Amerika Serikat, tanggal 1 Oktober 2015466 Apresiasi atas pengibaran bendera Palestina di kantor PBB sebagai bentuk pencapaian nyata upaya internasional dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. √ Annual Coordination Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the OIC Member States di New York, Amerika Serikat, tanggal 1 Oktober 2015467 Seruan agar perolehan hak-hak dasar Palestina sebagai suatu bangsa dan penyelesaian konflik Israel-Palestina tetap menjadi prioritas kerja OKI. √ Annual Coordination Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the OIC Member States di New York, Amerika Serikat, tanggal 1 Oktober 2015468 Dorongan Pemri untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel, serta mendukung implementasi OIC-2015 Ten Year Program of Action yang sejalan dengan agenda pembangunan pasca 2015.

√Annual Coordination Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the OIC Member States di New York, Amerika Serikat, tanggal 1 Oktober 2015

469 Apresiasi atas pengibaran bendera Palestina di markas besar PBB yang merupakan langkah besar menuju pemenuhan kedaulatan bangsa Palestina. √ Annual Coordination Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the OIC Member States di New York, Amerika Serikat, tanggal 1 Oktober 2015470 Dukungan terhadap upaya-upaya Palestina untuk menjadi pihak dalam perjanjian-perjanjian internasional dan bergabung dalam sejumlah organisasi internasional. √ Annual Coordination Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the OIC Member States di New York, Amerika Serikat, tanggal 1 Oktober 2015471 Delri akan menginformasikan pembukaan posisi Program Officer di Sekretariat D-8. √ Pertemuan Special Session of the D-8Commission di Istanbul, Turki, 9-12 Oktober 2015472 Delri akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pembiayaan kepulangan D-8 Officials √ Pertemuan Special Session of the D-8Commission di Istanbul, Turki, 9-12 Oktober 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung473 Best Practices Indonesia yang mencakup Grand Design Perlindungan WNI dan TKI dengan prinsip prevention, early detection, dan immediate response. Pemri telah membuka Citizen Service di 24 kantor perwakilan dengan penambahan lima pos pada tahun 2015. Delri juga menyampaikan upaya menjalin kemitraan antarpemerintah guna menjamin decent work bagi TKI, yang antara lain telah terbangun dengan Jepang dan Korea Selatan.

√

Pertemuan Global Forum on Migration and Development (GFMD) di Istanbul, Turki, 14-16 Oktober 2015

474 Best Practices Indonesia berupa kemitraan antara Pemerintah dengan pihak perbankan untuk menurunkan biaya remitansi bagi TKI, antara lain kerja sama antara Bank Mandiri dengan Seven Eleven di Hong Kong. Pemri juga tengah mengupayakan kemitraan serupa dengan lembaga-lembaga perbankan lainnya√


475 Delri selaku salah satu lead discussant telah menyampaikan best practices terkait kebijakan Bina Keluarga TKI. Pada tahun 2013, remitansi Indonesia mencapai USD 7,61 miliar dan pada tahun 2014 mencapai USD 8,44 miliar, namun diperlukan pengelolaan yang lebih baik . Untuk itu, dilakukan pembinaan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan umum bagi keluarga TKI di Indonesia.√


476 Indonesia menyampaikan intervensi mengenai peranan penting parlemen dalam politik yang dapat mendorong gender equality dalam meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan. Di samping itu, disampaikan pula bahwa parlemen dapat menyuarakan kepentingan perempuan terkait dengan kesehatan alat reproduksi, kesehatan keluarga dan pendidikan sebagai bagian dari bentuk kiprah anggota parlemen perempuan.√

The 133rd Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, 19-23 Oktober 2015

477 Indonesia menyampaikan untuk melaksanakan komitmen internasional mengenai penanganan perubahan iklim yang akan disepakati pada COP 21 UNFCCC, diperlukan kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Parlemen.√

The 133rd Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, 19-23 Oktober 2015

478 Indonesia menyampaikan bahwa Parlemen dapat pula berperan dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai isu perubahan iklim melalui berbagai metode komunikasi publik dan diseminasi informasi.√ The 133rd Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, 19-23 Oktober 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung479 Delri juga berkontribusi dalam pembahasan Standing Committee on United Nations Affairs dan Committee on the Middle East Questions, dimana Indonesia sebagai salah satu anggota biro Komite tersebut.

√The 133rd Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, 19-23 Oktober 2015

480 Dukungan atas insiatif Tongkok dalam Establishment of UNESCO Prize on Girls' and Women's Education. √ Pertemuan 197th Session of the Executive Board of UNESCO di Paris, 17-23 Oktober 2015481 Dukungan atas UNESCO's Role in Promoting Education as a Tool to Precent Violent Extremsm yang diusulkan oleh Amerika Serikat. √ Pertemuan 197th Session of the Executive Board of UNESCO di Paris, 17-23 Oktober 2015482 Dukungan (in favour) dalam voting pada agenda item nomir 32 tentang Occupied Palestine. √ Pertemuan 197th Session of the Executive Board of UNESCO di Paris, 17-23 Oktober 2015483 Dukungan (in favour) pada pembahasan Educational and Cultural institutution in the Occupied Arab Terrritories (Item 33). √ Pertemuan 197th Session of the Executive Board of UNESCO di Paris, 17-23 Oktober 2015484 Abstain pada pembahasan Educational and Cultural Institutions in the Occupied Arab Territories (Item 33) √ Pertemuan 197th Session of the Executive Board of UNESCO di Paris, 17-23 Oktober 2015485 Delri menyampaikan posisi dan kemajuan yang dicapai Indonesia terkait Post-2015 Development Agenda and Development Challenges of the Islamic Ummah: Improving Basic Services Delivery. √

31st Session of the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC) di Istanbul, Turki, 22-27 November 2015 486 Ketua Delri menyampaikan pula mengenai situasi dan keadaan perkapalan, peran dan kontribusi Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia kepada IMO, serta komitmen serius Indonesia dalam hal perlindungan lingkungan maritim.√

Pertemuan the Twenty-Ninth Session of the Assembly of the International Maritime Organization (IMO) di London, 23-29 November 2015487 Ketua Delri menyerahkan instrument aksesi/ratifikasi Balast Water Management Convetion kepada Sekjen IMO, Koji Sekimizu √ Pertemuan the Twenty-Ninth Session of the Assembly of the International Maritime Organization (IMO) di London, 23-29 November 2015488 Delri berupaya mempertahankan istilah violent extremism usulan Indonesia dalam OIC-2025. Delegasi Mesir berpandangan agar menggunakan istilah extremism saja yang bersifat lebih umum. Hal ini didukung oleh delegasi Uni Emirat Arab dan beberapa negara Arab;

√The Third Integovernmental Experts Group Meeting (IEGM) on the OIC-2025 Program Action di Jeddah, 29 November - 2 Desember 2015

489 Delri menyampaikan perlunya rujukan terkait pertemuan COP-21 yang sedang berlangsung di Paris √ The Third Integovernmental Experts Group Meeting (IEGM) on the OIC-2025 Program Action di Jeddah, 29 November - 2 Desember 2015490 Delri menyampaikan pentingnya peran dari keempat Standing Committee sebagai badan sektoral yang dipimpin pada tingkat kepala negara atau pemerintahan. √ The Third Integovernmental Experts Group Meeting (IEGM) on the OIC-2025 Program Action di Jeddah, 29 November - 2 Desember 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung491 Delri mempertanyakan definisi peace-keeping operation OKI. Delri menyampaikan bahwa peacekeeping harus diletakkan pada kerangka UN Peace Keeping Operation dan menyampaikan kembali usulan Indonesia untuk membangun kerjasama antara negara-negara OKI yang memiliki peace-keeping center, dalam upaya untuk lebih berkontribusi pada UN PeaceKeeping Operation.

√The Third Integovernmental Experts Group Meeting (IEGM) on the OIC-2025 Program Action di Jeddah, 29 November - 2 Desember 2015

492 Delri menyampaikan agar rumusan terkait isu Siprus tidak perlu menampilkan rujukan pada Turkish Cypriot sebagai “state” dan namun cukup berfokus pada penyelesaian damai antar pemimpin Turkish-Cypriot dan Greek -Cypriot. Namun demikian, Pimpinan Sidang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang telah disepakati di OKI. √

The Third Integovernmental Experts Group Meeting (IEGM) on the OIC-2025 Program Action di Jeddah, 29 November - 2 Desember 2015

493 Usulan Indonesia terkait diskriminasi gender dalam bidang pendidikan dan perlunya pemberdayaan keluarga, pemuda dan hak-hak kelompok rentan √ The Third Integovernmental Experts Group Meeting (IEGM) on the OIC-2025 Program Action di Jeddah, 29 November - 2 Desember 2015494 Usulan Indonesia mengenai sektor maritim dan pengembangan Science, Technology and Innovation. √ The Third Integovernmental Experts Group Meeting (IEGM) on the OIC-2025 Program Action di Jeddah, 29 November - 2 Desember 2015495 Usulan Indonesia terkait kontribusi SMEs pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. √ The Third Integovernmental Experts Group Meeting (IEGM) on the OIC-2025 Program Action di Jeddah, 29 November - 2 Desember 2015496 Usulan Indonesia mengenai comprehensive media engagement √ The Third Integovernmental Experts Group Meeting (IEGM) on the OIC-2025 Program Action di Jeddah, 29 November - 2 Desember 2015497 Elemen usulan Indonesia terkait paradigma baru untuk dialog toleransi antar agama dan pendayagunaan ICT untuk mengatasi penyalahgunaan cyberspace untuk tujuan terorisme. √ The Third Integovernmental Experts Group Meeting (IEGM) on the OIC-2025 Program Action di Jeddah, 29 November - 2 Desember 2015498 Pemri mengawal inskripsi Sembilan Golongan Tati Tradisional Bali ke dalam Representative List of the ICH of Humanity UNESCO. √10th Session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Windhoek, Namibia, 30 Nov - 4 Des 2015499 Nominasi tersebut di atas diterima dan resmi diinskripsi pada tanggal 2 Desember 2015. √10th Session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Windhoek, Namibia, 30 Nov - 4 Des 2015500 Pemri menyampaikan posisi terkait draft Framework of engagement with non-state terkait kerja sama antara WHO dengan non-state actors. √Open Ended Intergovernmental Meeting to Finalze the Draft Framework of Engagement with Non-State Actors (FENSA) di Jenewa, Swiss, 6-10 Desember 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung501 Indonesia memandang penting pembentukan dan operasionalisasi IPBES dan menghargai upaya kerja keras IPBES, serta kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. √

Pertemuan The Third Session of the Plenary of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES-3), Bonn, Jerman, 12-17 Januari 2015502 Indonesia meyakini IPBES akan memberikan prioritas tinggi dalam memastikan tersedianya bantuan keuangan, pengembangan kapasitas dan dukungan teknologi untuk negara-negara yang membutuhan, guna meningkatkan partisipasi penuh dan aktif negara-negara berkembang√

Pertemuan The Third Session of the Plenary of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES-3), Bonn, Jerman, 12-17 Januari 2015503 Terkait prinsip pengelolaan pengetahuan, informasi dan data dalam platform, Indonesia memandang bahwa kualitas dan keamanan data merupakan aspek yang perlu perhitungkan secara seksama.

√Pertemuan The Third Session of the Plenary of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES-3), Bonn, Jerman, 12-17 Januari 2015504 Terpilihnya Pakar Kehati Indonesia, Prof. Dr. Rosichon Ubaidillah, Kepala Zoologi, Pusat Penelitian Biologi LIPI, sebagai anggota MEP IPBES, sebagai dewan pakar bertanggung jawab mengawasi perkembangan ilmiah dan teknis, serta implementasi program kerja IPBES.

√Pertemuan The Third Session of the Plenary of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES-3), Bonn, Jerman, 12-17 Januari 2015

505 Pentingnya means of implementations untuk lebih efektifnya aksi pengendalian perubahan iklim negara berkembang; √ Sidang UNFCCC Ad Hoc Working Group on Durban Platform for Enhanced Action (ADP), Jenewa,, 8-13 Februari 2015506 Dukungan agar ambisi dan aksi yang dilakukan Negara Pihak dalam Agreement 2015 tidak lebih rendah dari upaya yang dilakukan selama ini; √ Sidang UNFCCC Ad Hoc Working Group on Durban Platform for Enhanced Action (ADP), Jenewa,, 8-13 Februari 2015507 Pentingnya pelaksanaan komitmen negara-negara di bawah Protokol Kyoto dan di bawah Konvensi hingga tahun 2020, mengingat rezim perubahan iklim yang baru akan dibangun berdasarkan sistem yang saat ini berlaku; √Sidang UNFCCC Ad Hoc Working Group on Durban Platform for Enhanced Action (ADP), Jenewa,, 8-13 Februari 2015

508 Pentingnya pertemuan selanjutnya untuk langsung memasuki tahap negosiasi dan streamlining text, serta tidak melupakan pembahasan upaya pengendalian perubahan iklim sebelum tahun 2020. √Sidang UNFCCC Ad Hoc Working Group on Durban Platform for Enhanced Action (ADP), Jenewa,, 8-13 Februari 2015

509 Diterimanya Indonesia sebagai tuan rumah a). Regional Preparatory Meeting for Habitat III, September 2015; dan b). The 3rd Burea Preparatory Committee Meeting for Habitat III, Juli 2016√

Pertemuan 2nd Prepcom Habitat III, Nairobi, Kenya, 14-16 April 2015 dan Pertemuan GC UN Habitat ke-25 di Nairobi, Kenya, 17-23 April 2015510 Diterimanya Seluruh masukan Indonesia pada berbagai resolusi yang diajukan pada Governing Council Habitat ke-25 dan telah diadopsi. √ Pertemuan 2nd Prepcom Habitat III, Nairobi, Kenya, 14-16 April 2015 dan Pertemuan GC UN Habitat ke-25 di Nairobi, Kenya, 17-23 April 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung511 Direimanya posisi Indonesia terkait Implementasi penghapusan HCFC di sektor manufaktru AC, refrigerant dan foam dan berdasarkan strategi nasional pada tahun 2030 pelarangan penggunaan HCFC secara menyeluruh mengenai: Tantangan dan hambatan negara berkembang perlu diperhatikan secara menyeluruh dalam mencari alternative HFC dan perlunya menyediakan lingkungan yang kondusif dan pelatihan sumber daya secara komprehensif.

√Sidang 35th Meeting the Open-Ended Working Group of the Parties to the Parties Montreal Protocol, Bangkok, 20-24 April 2015

512 Penundaan pembahasan amandemen Protokol Montreal terkait phase down HFC dengan melakukan pembahasan terlebih dahulu terhadap tantangan dan hambatan penggunaan alternative HFC. √ Sidang 35th Meeting the Open-Ended Working Group of the Parties to the Parties Montreal Protocol, Bangkok, 20-24 April 2015513 Diterima penundaan dimasukkannya bahan bahan kimia paraquat dichloride formulation pada Annex III Konvensi Rotterdam. √ Pertemuan Triple COPs : Basel Convention COP 12, Rotterdam Convention COP 7, dan Stockholm Convention COP 7, Jenewa, 4-15 Mei 2015514 Diterima keputusan mengenai penguatan regional centre BRS Convention. √ Pertemuan Triple COPs : Basel Convention COP 12, Rotterdam Convention COP 7, dan Stockholm Convention COP 7, Jenewa, 4-15 Mei 2015515 Indonesia menyampaikan statement yang menegaskan bahwa UNFF11 memberi peluang tidak hanya memperbaharui komitmen politik impplementasi Sustainable Forests Management (SFM) namun juga memastikan bahwa komitmen tersebut sifatnya berkelanjutan.√

The Eleven Session of the United Nations Forum on Forest (UNFF), New York, 4-15 Mei 2015

516 Indonesia secara khusus diminta oleh Biro UNFF11 untuk menjadi salah satu fasilitator contact group pembahasan resolusi bersama wakil EU. Peran aktif Indonesia dalam proses perundingan outcome document tercermin dalam rangkaian konsultasi intensif Friends of the Chair (yang terdiri dari Kelompok 77 dan China, Amerika Serikat, EU, Jepang, Norwegia dan Swiss) terkait isu-isu divergen dalam perundingan, antara lain penguatan Facilitative Process dan means of implementation (MoI).√

The Eleven Session of the United Nations Forum on Forest (UNFF), New York, 4-15 Mei 2015

517 Diterimanya posisi Indonesia adopsi resolusi mengenai "Maritime Transport Conectivity for Sustainable Development" dan High-Level Consultation on Financing for Development for Asia and the Pacific.√ Sidang ke-71 Komisi UNESCAP, Bangkok, 25-29 Mei 2015

518 Diteimanya Indonesia menjadi anggota Governing Council pada tiga institusi regional UNESCAP yaitu: APCICT; CAPSA; dan CSAM. √ Sidang ke-71 Komisi UNESCAP, Bangkok, 25-29 Mei 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung519 Bagian Pembukaan (Preamble) singkat dan padat dan memuat acuan yang diperlukan untuk Agreement 2015, seperti prinsip Konvensi yaitu common but differentiated responsibilities (CBDR) dan respective capabilities (RC).

√Pertemuan Bonn Climate Change Conference, Bonn, Jerman, 1-11 Juni 2015

520 Perlunya membangun Agreement 2015 yang berlaku bagi semua negara pihak (applicable to all) namun tetap memperhatikan perbedaan kondisi masing-masing negara. √ Pertemuan Bonn Climate Change Conference, Bonn, Jerman, 1-11 Juni 2015521 Negara maju harus menunjukkan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan perubahan iklim dan negara berkembang juga harus melakukan tindakan nyata yang berkontribusi bagi penurunan emisi. √

Pertemuan Bonn Climate Change Conference, Bonn, Jerman, 1-11 Juni 2015522 Penyusunan intended nationally determined contributions (INDC) dengan memperhatikan fleksibilitas, kondisi, kapabilitas dan prioritas pembangunan negara berkembang. √ Pertemuan Bonn Climate Change Conference, Bonn, Jerman, 1-11 Juni 2015523 Negara maju diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinan dalam penurunan emisi dengan memberikan dukungan pendanaan, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.


524 Kontribusi atau komitmen pengendalian perubahan iklim negara pihak yang dilakukan setelah tahun 2020 setidaknya tidak lebih rendah dari komitmen selama ini (no backsliding). √Pertemuan Bonn Climate Change Conference, Bonn, Jerman, 1-11 Juni 2015

525 Adaptasi terhadap dampak perubahan iklim merupakan hal yang sama pentingnya dengan upaya mitigasi perubahan iklim. √ Pertemuan Bonn Climate Change Conference, Bonn, Jerman, 1-11 Juni 2015526 Perlunya tujuan global jangka panjang (long-term global goal) mengenai adaptasi yang terkait dengan upaya membangun ketananan dan mengurangi kerentanan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. √

Pertemuan Bonn Climate Change Conference, Bonn, Jerman, 1-11 Juni 2015527 Public funding merupakan sumber utama dukungan pendanaan bagi negara-negara berkembang. Namun demikian dibuka pula kemungkinan pendanaan tambahan yang berasal dari sektor swasta, mekanisme pasar karbon dan pendanaan dari institusi keuangan global.


528 Pendanaan untuk adaptasi perubahan iklim mendapatkan prioritas yang sama dengan mitigasi. √ Pertemuan Bonn Climate Change Conference, Bonn, Jerman, 1-11 Juni 2015529 Preamble bersifat concise, dengan menggarisbawi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan √ Sidang Bonn Climate Change Conference UNFCCC, Bonn, Jerman, tanggal, 31 Agustus- 4 September 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung530 Dalam draft agreement telah termuat adanya elemen objective/pupose yang diantaranya mencakup referensi pada tujuan global menjaga suhu bumi di bawah dua derajat √ Sidang Bonn Climate Change Conference UNFCCC, Bonn, Jerman, tanggal, 31 Agustus- 4 September 2015531 Adanya pengakuan pada prinsip CBDR √ Sidang Bonn Climate Change Conference UNFCCC, Bonn, Jerman, tanggal, 31 Agustus- 4 September 2015532 Kelembagaan yang telah ada di bawah Konvensi dapat dilanjutkan perannya pasca 2020; √ Sidang Bonn Climate Change Conference UNFCCC, Bonn, Jerman, tanggal, 31 Agustus- 4 September 2015533 NDC disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC bukan kepada Depository Perjanjian (Sekjen PBB); √ Sidang Bonn Climate Change Conference UNFCCC, Bonn, Jerman, tanggal, 31 Agustus- 4 September 2015534 Transparansi merupakan elemen penting agreement 2015 √ Sidang Bonn Climate Change Conference UNFCCC, Bonn, Jerman, tanggal, 31 Agustus- 4 September 2015535 Adanya opsi untuk penguatan mekanisme yang sudah ada dan kemungkinan pembuatan mekanisme baru capacity building √ Sidang Bonn Climate Change Conference UNFCCC, Bonn, Jerman, tanggal, 31 Agustus- 4 September 2015536 Dalam draft keputusan telah tercakup elemen ratifikasi amandemen doha, perwujudan pendanaan bagi negara berkembang, upaya peningkatkan komitmen dan aksi negara –negara sebelum 2020

√Sidang Bonn Climate Change Conference UNFCCC, Bonn, Jerman, tanggal, 31 Agustus- 4 September 2015

537 Dalam draft COP decision telah termuat pentingnya high level engagement dalam pertemuan para pihak UNFCCC. √ Sidang Bonn Climate Change Conference UNFCCC, Bonn, Jerman, tanggal, 31 Agustus- 4 September 2015538 Adanya keseimbangan perjanjian baru yang berlaku untuk semua negara pihak (applicable to all) dengan prinsip CBDR yang tetap memperhatikan perbedaan kondisi masing-masing negara √ Pertemuan Bonn Climate Change Confrence UNFCCC di Bonn, Jerman, 19-23 Oktober 2015539 Adanya keseimbangan pembahasan elemen mitigasi, adaptasi, dan dukungan implementasinya. Indonesia mengharapkan adanya komitmen nyata pendanaan, alih teknologi, serta pengembangan kapasitas dari negara maju ke negara berkembang.

√Pertemuan Bonn Climate Change Confrence UNFCCC di Bonn, Jerman, 19-23 Oktober 2015

540 Adanya pengaturan mengenai isu REDD+ dalam Agreement 2015. √ Pertemuan Bonn Climate Change Confrence UNFCCC di Bonn, Jerman, 19-23 Oktober 2015541 Pengakuan terhadap local communities dalam upaya pengendalian perubahan iklim. √ Pertemuan Bonn Climate Change Confrence UNFCCC di Bonn, Jerman, 19-23 Oktober 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung542 Pada pertemuan tersebut, Delri juga memberikan presentasi intended nationally determined contributions (INDC). Target penurunan emisi Indonesia pada tahun 2030 adalah sebesar 29% di bawah business as usual (BAU) dengan upaya sendiri, dan sebesar 41% dengan bantuan internasional. INDC mencakup sektor energi, transportasi, industri, pertanian, lahan, dan limbah

√Pertemuan Bonn Climate Change Confrence UNFCCC di Bonn, Jerman, 19-23 Oktober 2015

543 Partisipasi pada Sidang 12th Conference of the Parties to the UN Convention to the Commbat Dsertification (NCCD) di Ankara, Turki √ Sidang 12th Conference of the Parties to the UN Convention to the Commbat Dsertification (NCCD) di Ankara, Turki, 19-23 Oktober 2015 544 Pengkajian Pemerintah Indonesia terhadap peluang untuk melakukan aksesi terhadap Konvensi CMS. √ Pertemuan Conservation of Migratory Species of Wild Animal (CMS) Capacity Building Workshop in South East Asia, Manila, 27-29 Oktober 2015545 Program Pemri yang menaruh perhatian yang besar terhadap isu pemeliharaan lingkungan hidup. √ Pertemuan Conservation of Migratory Species of Wild Animal (CMS) Capacity Building Workshop in South East Asia, Manila, 27-29 Oktober 2015546 Penjelasan tentang pencapaian Indonesia dalam melaksanakan kewajiban sebagai negara pihak Montreal Protocol terkait penghapusan BPO. √ Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the ozone Layer, Dubai, 29 Oktober-5 November 2015 547 Penjelasan tentang status tingkat kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban pelaporan dan pengendalian konsumsi BPO, utamanya HCFCs dan Methil Bromida untuk digunakan pada kegiatan karantina dan pra-pengapalan (Quarantine and Pre-Shipment / QPS).√

Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the ozone Layer, Dubai, 29 Oktober-5 November 2015 548 Penjelasan tentang tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan program penghapusan HCFCs di Indonesia (HCFCs Phase-out Management Plan / HPMP) dan masukan terkait solusi dalam menghadapi tantangan tersebut.

√Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the ozone Layer, Dubai, 29 Oktober-5 November 2015

549 Posisi Pemerintah Indonesia dalam menyikapi usulan amandemen Montreal Protocol untuk mengendalikan produksi dan konsumsi HFCs melalui Montreal Protocol. √ Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the ozone Layer, Dubai, 29 Oktober-5 November 2015 550 Indonesia sedang melakukan pemutakhiran Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2011-2020 yang mencantumkan 22 target nasional dan 4 rencana aksi. Indonesia juga telah merepakan teknologi DNA Barcoding pada skala kecil dan meminta Sekretariat untuk mengadakan program peningkatan kapasitas melalui DNA Barcoding of Life. √

Pertemuan Convention on Biological Diversity (CBD) terkait pemanfaatan dan access and benefit sharing atas keanekaragaman hayati dan traditional knowledge, di Montreal, Kanada, 2-7 November 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung551 Indikator yang dipakai dalam IBSAP 2011-2020 telah sesuai dengan Aichi Targets dan meminta beberapa indikator operasional dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara serta meminta diadakannya regional workshop untuk pengembangan indikator.

√Pertemuan Convention on Biological Diversity (CBD) terkait pemanfaatan dan access and benefit sharing atas keanekaragaman hayati dan traditional knowledge, di Montreal, Kanada, 2-7 November 2015 552 Indonesia menekankan bahwa penurunan kualitas air merupakan salah satu pendorong terjadinya penurunan keanekaragaman hayati serta kesehatan manusia dan mendorong kerjasama regional terutama dalam hal berbagi best practices pencegahan dampak yang diakibatkan oleh penurunan kualitas air. Indonesia juga mengusulkan penggantian istilah “disease organism” dengan istilah yang lebih umum digunakan yaitu “infectious agents” , dan telah diadopsi di dalam butir keputusan dan lampiran SBSTTA 19

√

Pertemuan Convention on Biological Diversity (CBD) terkait pemanfaatan dan access and benefit sharing atas keanekaragaman hayati dan traditional knowledge, di Montreal, Kanada, 2-7 November 2015

553 Partisipasi pada Regional Preparatory Workshop for UNFCCC COP-21di Bangkok √ Regional Preparatory Workshop for UNFCCC COP-21, Bangkok, Thailand, 2-3 November 2015554 Partisipasi pada Pertemuan Twelfth Annual UNEP-University of Eastern Finland (UEF) Course on Multilateral Environmental Agreements, Shanghai, Chin √ Pertemuan Twelfth Annual UNEP-University of Eastern Finland (UEF) Course on Multilateral Environmental Agreements, Shanghai, China, 2-12 November 2015555 Bagian Pembukaan (Preamble) singkat dan padat dan memuat acuan yang diperlukan untuk Agreement 2015, seperti prinsip Konvensi yaitu common but differentiated responsibilities (CBDR) dan respective capabilities (RC). √

Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015556 Perlunya membangun Agreement 2015 yang berlaku bagi semua negara pihak (applicable to all) namun tetap memperhatikan perbedaan kondisi masing-masing negara. √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015557 Negara maju harus menunjukkan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan perubahan iklim dan negara berkembang juga harus melakukan tindakan nyata yang berkontribusi bagi penurunan emisi.

√Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015

558 Penyusunan intended nationally determined contributions (INDC) dengan memperhatikan fleksibilitas, kondisi, kapabilitas dan prioritas pembangunan negara berkembang. √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015559 Negara maju diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinan dalam penurunan emisi dengan memberikan dukungan pendanaan, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.

√ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015560 Kontribusi atau komitmen pengendalian perubahan iklim negara pihak yang dilakukan setelah tahun 2020 setidaknya tidak lebih rendah dari komitmen selama ini (no backsliding). √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung561 Adaptasi terhadap dampak perubahan iklim merupakan hal yang sama pentingnya dengan upaya mitigasi perubahan iklim. √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015562 Perlunya tujuan global jangka panjang (long-term global goal) mengenai adaptasi yang terkait dengan upaya membangun ketananan dan mengurangi kerentanan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

√Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015

563 Public funding merupakan sumber utama dukungan pendanaan bagi negara-negara berkembang. Namun demikian dibuka pula kemungkinan pendanaan tambahan yang berasal dari sektor swasta, mekanisme pasar karbon dan pendanaan dari institusi keuangan global. √

Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015

564 Pendanaan untuk adaptasi perubahan iklim mendapatkan prioritas yang sama dengan mitigasi. √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015565 Agreement hanya mencakup prinsip-prinsip umum mengenai INDC. Sementara hal-hal detail terkait INDC dapat dimasukkan dalam COP decision. √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015566 Adanya elemen mengenai transfer teknologi dalam Agreement. √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015567 Adanya elemen loss and damage dalam Agreement √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015568 Adanya pengakuan keterkaitan antara upaya pengendalian perubahan iklim dengan upaya pengentasan kemiskinan √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015569 Kelembagaan dan institusi transfer teknologi pasca tahun 2020 dibangun dari mekanisme sebelumnya. √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015570 Perlu ada elemen mengenai capacity building dalam Agreement. √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015571 Adanya dukungan dari negara maju ke negara berkembang serta Kerjasama Selatan Selatan untuk peningkatan capacity building di bidang pengendalian perubahan iklim. √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015572 Transparansi tidak hanya mencakup transparansi dalam upaya aksi adaptasi, namun juga transparansi dukungan (support). √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015573 Kontribusi dalam INDC negara disampaikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sebelum periode ini berakhir, dapat disampaikan INDC untuk 5 (lima) tahun berikutnya. √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015574 Common transparansi system dengan fleksibilitas bagi negara berkembang, format pelaporan dibangun berdasarkan metode yang sudah ada selama ini (NatCom/BUR). √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015575 Perlunya keterkaita antara upaya mitigasi dengan dukungan yang diterima. √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015

No Posisi yang Disampaikan Diterima Tidak Diterima Nama Sidang Data Dukung576 Pengalokasian 50% dari pendanaan (GCF) ditujukan untuk adaptasi semua negara (tidak ada diferensiasi untuk negara berkembang). √ Pertemuan COP UNFCCC 21 Paris, 30 November – 12 Desember 2015

555 21Realisasi Tahun 2015 (%) 96.35

Jumlah

No Uraian Prakarsa/Rekomendasi Diterima Tidak Diterima Keterangan1 Diadopsinya rancangan resolusi dalam Pertemuan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-23 ,11-14 Januari 2015, Jakarta yaitu Resolution on Cyber Security and Right on Privacy √2 Diadopsinya rancangan resolusi dalam Pertemuan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-23 ,11-14 Januari 2015, Jakarta yaitu Resolution on Education, Science, Culture and Technology √3 Draft Resolution on Building an Intrparliementary Network diusulkan untuk dibahas kembali dan diterima pada AM-24 Pertemuan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) √4 Dalam Pertemuan Asia Parliamentary Assembly, Standing Committee on Poltical Affairs 19-20 Maret 2015 di Ankara, Turki, Indonesia menyampaikan Rancangan Resolusi tentang peningkatan demokrasi di Asia/Improving Democracy in Asia. Dalam paragraf preamble, Rancangan usulan Indonesia dimaksud menggarisbawahi pentingnya kesamaan kedudukan masing-masing negara-negara, penjunjungan terhadap prinsip-prinsip HAM dan kebebasan berekspresi. Rancangan dimaksud merujuk Deklarasi Universal yang menyatakan kesamaan perlakuan hukum dan perlindungan untuk perempuan dan pria tanpa disriminasi dan Prinsip APA mengenai saling menghormati terhadap kedaulatan masing-masing negara dan mengedepankan prinsip-prinsip non-interference.Dalam operating paragraph, Rancangan Indonesia mengedapankan non-diskriminasi, jaminan pemberian hak politik, penguatan institusi demokrasi dan mendorong peran pers dalam menjaga perkembangan demokrasi di masing-masing negara. Atas pertimbangan pembatasan jumlah resolusi, sidang sepakat untuk mengintegrasikan usulan Indonesia tersebut dalam Draft Resolution on Advancing Principles of Friendship and Cooperation in Asia, dalam paragraf ke-3 (tiga) preamble.

√

5 Pertemuan 11th Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipinnes East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Summit Senior Officials’ Preparatory Meeting, dalam pembahasan substansi dalam Joint Statement, pertemuan menyepakati antara laindalam pembahasan logistik, Indonesia menyampaikan permintaan penambahan delegasi untuk 1 (satu) orang interpreter yang disetujui oleh pihak Malaysia selaku penyelenggara KTT BIMP-EAGA √6 Dalam pertemuan APEC HLPD (High Level Policy Dialogue) on HCB (Human Capacity Building), di Port Moresby, PNG, pada 6-7 Mei 2015, Delegasi RI berhasil mengusulkan paragraf yang terkait dengan vocational skills development and skills training for youth √7 Dalam pertemuan APEC HLPD (High Level Policy Dialogue) on HCB (Human Capacity Building), di Port Moresby, PNG, pada 6-7 Mei 2015, Delegasi RI berhasil mengusulkan paragraf yang mengakui APEC Community Blueprint 2015-2025 dengan menggarisbawahi pentingnya people to people connectivity dan role of cross border education cooperation. √8 Pada pertemuan APEC 41st Transportation Working Group (TPTWG), di Jeju Island, Korsel, pada 26-29 Mei 2015, Delegasi RI berhasil mendapatkan persetujuan / endorsement terhadap concept note usulan Indonesia mengenai "Improving Connectivity to and from Remote Areas" dari TPTWG serta dukungan co-sponsor tambahan dari Amerika Serikat dan PNG. √9 Pada pertemuan MSG leaders Meeting ke-20 di Honiara 24-26 Juni 2015,

permohonan Indonesia untuk menjadi associate member MSG telah diterima

√10 Dalam rangkaian KTT BIMP-EAGA di Kuala Lumpur dan Langkawi, Malaysia, 26 - 28 April 2015, Delri telah menyampaikan usulan penyelenggaraan KTT BIMP-EAGA untuk diselenggarakan selama dua tahun sekali guna melakukan efisiensi √

LAMPIRAN SS 1.1.3 SUB IKU 3PERAN INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL YANG MENINGKAT

No Uraian Prakarsa/Rekomendasi Diterima Tidak Diterima Keterangan11 Dalam rangkaian KTT IMT-GT di Kuala Lumpur dan Langkawi, Malaysia, 26 - 28 April 2015, telah disampaikan usulan/rekomendasi Indonesia, yakni: Usulan penyelenggaraan KTT IMT-GT untuk diselenggarakan selama dua tahun sekali guna melakukan efisiensi √

12 Dalam rangkaian KTT IMT-GT di Kuala Lumpur dan Langkawi, Malaysia, 26 - 28 April 2015, usulan Delri telah diterima terkait Penyelenggaraan 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Fair and Business Conference tahun 2016 di Makassar, Sulawesi Selatan. √13 Dalam BIMP-EAGA Post Summit Senior Officials and Cluster Heads Meeting, tanggal 25-26 Mei 2015 di Puerto Princesa, Filipina Indonesia turut mengusulkan/memprakarsai usulan penyelenggaraan KTT BIMP-EAGA untuk dilakukan selama dua tahun sekali. Usulan tersebut disepakati oleh SOM untuk dibahas pada PTM berikutnya. √14 Dalam MSG Leaders Summit 2015, Honiara, 24 - 26 Juli 2015, didapatkan capaian sebagai berikut:Aplikasi peningkatan status Indonesia dari Observer menjadi Associate Member telah berhasil diterima oleh para MSG Leaders melalui Joint Communique 20th MSG Leaders' Summit √15 Dalam 13th SwPD Ministerial Meeting, Kuala Lumpur Malaysia, 5 Agustus 2015 , Delri berhasil mendorong pembentukan SwPD Working Group on Connectivity Development, dengan diadopsinya Terms of Reference (ToR) pembentukan working group dimaksud dalam pertemuan ini. √16 Dalam Pertemuan Heart of Borneo pada 11 - 13 Agustus 2015, Delegasi RI telah menginisiasi dan memprakarsai hal-hal sebagai berikut:1. Penguatan kerjasama negara-negara anggota bersama International Tropical Timber Organization (ITTO) melalui peningkatan kemitraan dengan NGO dan inisiatif lainnya, program outreach dan transboundary management.2. Indonesia telah berada pada kesiapan REDD+ dan telah melakukan beberapa proyek percontohan.3. Indonesia berhasil mendorong pembentukan Technical Committee on Geographic Information System (GIS) yang awalnya pihak Malaysia mengindikasikan untuk membatalkan pembentukan komite tersebut. 4. Menginisiasi pembentukan forum komunikasi komunitas dimana wakil masyarakat lokal dapat berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan HoB.

√

17 Dalam IORA Event on Women Economic Empowerment, Seychelles, 24 - 26 Agustus 2015, Dit. KSI Aspasaf telah memberikan masukan kepada Delri mengenai perkembangan isu Women Economic Empowerment pada IORA, dan diterima hingga melahirkan "Mahe Consensus" yang akan dibawa dalam Pertemuan 15th COM IORA di Padang, Indonesia (Indonesia sebagai pemrakarsa) √18 Dalam PIDF, Fiji, 2 - 4 September 2015, usulan-usulan yang disampaikan dalam intervensi Menlu RI mengenai blue economy, green economy dan climate change telah diakomodir dalam outcome document pertemuan tersebut (deklarasi suva) √19 Dalam MSG 11th Sub-Committee on Legal and Institutional Issues Meeting, 3 - 4 September 2015, statement dan non-paper yang diajukan Indonesia yang berisi usulan peningkatan kerja sama ekonomi, konektivitas, dan people-to-people contacst antara Indonesia-MSG, termasuk tawaran menjadi host salah satu pertemuan MSG, telah diterima pada pertemuan tersebut. √20 Dalam APEC Women and the Economy Forum, Filipina, 16 - 18 September 2015, Usulan Indonesia terkait pentingnya untuk mengedepankan unsur keseteraan gender di berbagai sektor guna memperkuat partisipasi perempuan dalam perekonomian; serta mengedepankan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan menekankan unsur fleksibilitas dalam melakukan reformasi kebijakan nasional terkait peningkatan peran perempuan, telah diadopsi melalui WEF Statement √21 Dalam Asian Cooperation Dialogue (ACD) Breakfast Meeting, NY, 24 - 26 September 2015, Indonesia turut memprakarsai dan mendukung keanggotaan Nepal dalam forum kerja sama ACD. Pertemuan Senior Officials' ACD tanggal 30 September 2015 di sela-sela pertemuan SU PBB menyepakati Nepal sebagai anggota ACD ke-34. √

No Uraian Prakarsa/Rekomendasi Diterima Tidak Diterima Keterangan22 Dalam APEC Transportation Ministerial Meeting, Cebu, 8 - 10 Oktober 2015, usulan Indonesia dalam APEC terkait peningkatan konektivitas dari dan ke daerah terpencil telah diterima oleh Ekonomi APEC √23 Dalam APEC Transportation Ministerial Meeting, Cebu, 8 - 10 Oktober 2015, usulan Indonesia dalam APEC terkait peningkatan kesadaran keselamatan kerja di kawasan Asia Pasifik, telah diakomodir oleh Ekonomi APEC √

24 Dalam Rangkaian SOM & PTM CTI CFF, Manado, 2 - 6 November 2015, Dit. KSI Aspasaf dan Dit. PI Polkamwil (Delegasi Indonesia) turut memrakarsai ditandatanganinya Host Country Agreement (HCA) antara Pemerintah RI dan Sekretariat Regional CTI CFF. √

25 Dalam 8th APA Plenary Session, Kamboja, 7 - 12 Desember 2015, Kemlu berhasil mendorong Indonesia c.q. DPR RI untuk mendorong resolusi woman parliamentarian, demokrasi, pelaksanaan SDG dan aristektur keuangan dunia sehingga usulan dapat diterima pada pertemuan tersebut √26 Delri menyampaikan rekomendasi komitmen Indonesia terhadap FEALAC yang ditunjukkan melalui berbagai proyek nasional dan menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap Deklarasi Uluwatu yang telah disepakati pada PTM ke-6 di Bali, Indonesia. √27 Usulan Indonesia untuk melakukan Kolaborasi Riset Bersama ASEM (ASEM Joint Research Collaboration) telah diterima mitra ASEM dan terefleksi dalam dokumen akhir ASEMME5. Kolaborasi riset tersebut ditujukan untuk mendorong institusi pendidikan, pusat riset, dan kalangan industri di Asia dan Eropa untuk bekerja sama di bidang-bidang yang menjadi prioritas dan kepentingan bersama, seperti energi, pertanian, dan kesehatan. Indonesia, Australia, Finlandia, dan Romania akan berpartisipasi dalam pilot scheme, serta membentuk sebuah Kelompok Kerja untuk riset ini.

√28 Delri mengusulkan agar ASEF memberikan kesempatan kepada Kroasia dan Kazakhstan selaku anggota terbaru ASEM untuk berkontribusi baik secara finansial atau menjadi tuan rumah pada suatu proyek √29 Pada SOM Brussel, Indonesia mengusulkan tambahan rumusan prinsip common

but differentiated responsibilities and respective capabilities . Usulan ini didukung oleh Malaysia, India, Brunei, dan Myanmar √30 - Delri menyampaikan kembali komitmen Indonesia terhadap FEALAC yang ditunjukkan melalui berbagai proyek nasional dan menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap kesepakatan Deklarasi Uluwatu pada FMM VI di Bali, Indonesia. - Delri menekankan pentingnya untuk memperkuat proses dan mekanisme FEALAC guna menanggapi tantangan global dan peluang. - Delri menyampaikan usulan pembentukan jejaring di 2 bidang yang telah diterima dalam forum, yaitu FEALAC Networking for Drug Law Enforcement Officials dan FEALAC Youth Council. √

31 Dalam pertemuan dengan HRVP/Menlu UE, dibahas hal-hal terkait peningkatan hubungan bilateral RI-UE, antara lain: 1. Pembebasan visa Schengen bagi Warga Negara Indonesia kepada Uni Eropa. 2. Secara prinsip sepakat untuk dapat segera dilakukan “full fledge” bilateral consultation pada tingkat Menteri. Menlu RI dan Menlu UE sepakat untuk menggunakan pertemuan internasional untuk lakukan pertemuan. √32 Pertemuan Senior Officials Meeting ASEAN-Uni Eropa (UE) di Brussel, 1-2 Juli 2015. Dalam pertemuan dibahas review dan arah masa depan kerja sama kemitraan ASEAN-UE khususnya terkait peningkatan kerja sama kemitraan ASEAN-UE pada level strategis, kerja sama keamanan maritim, isu terorisme dan kejahatan lintas batas, isu HAM, investasi dan perdagangan, konektivitas dan perubahan iklim serta isu-isu regional dan internasional lainnya. Indonesia atas nama ASEAN merespon positif Agenda 3.7 mengenai Climate Change, Environment and Disaster Management dan forum menerima secara positif respon tersebut.

√

No Bantuan KSST Kuesioner Jumlah Respon Positif 1 International Training on Agriculture for CLM and Timor Leste 12 12

2 Dispatch Expert on Seashell Crafting for Melanesian Spearhead Group (MSG) Countries 123 122

3 International Workshop on Disaster Risk Management for IORA Countries 12 12

4 International Training Workshop on Agriculture for African and Middle East Countries 13 13

5 Capacity Building on Law Enforcement and Corruption Eradication for African and Middle East Countries, Democracy and Innovation in Good Governance

20 206 International Training Workshop on Tourism for

Palestine Economic Development 17 177 Dispatch Expert on Coconut Shell Product Development

for Palau 22 208 Training for Trainer di bidang bahasa Inggris untuk

implementing agencies 20 199 Penguatan Koordinasi Kerjasama Teknik Melalui Pengenalan Protap KST: Pemuktahiran Mapping dan Prioritas Bantuan Kerja Sama 0 0

10 Dukungan Bagi Kerja Sama Bilateral di Bidang Peningkatan Kapasitas (Capacity Building ) 0 011 Penguatan dan penjajakan triangular dengan sejumlah donor potensial 0 012 Dukungan bagi Penyusunan Perjanjian di Bidang Kerja Sama Teknik 0 013 Indonesia’s South-South Cooperation Forum 0 0239 235

PERAN INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL YANG MENINGKATLAMPIRAN SS 1.1.3 SUB IKU 4

JUMLAH

No Kegiatan Informasi Kinerja KeteranganIndonesia-Belanda 1Indonesia-Jerman 1Indonesia-Austria 1Indonesia-Serbia 1

2 Bali Democracy Forum

89 negara + 3 organisasi internasional: Afghanistan, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Fiji, Georgia, India, Iran, Iraq, Japan, Jordan, Republic of Korea, Kazakhstan, Kuwait, Lao PDR, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, New Zealand, Oman, Pakistan, Palestine, Papua New Guinea, Philippines, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Turkey, Uzbekistan, Vietnam, Algeria, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, Finland, France, Germany, Ghana, Hungary, Ireland, Italy, Libya, Mauritius, Mexico, Morocco, Mozambique, Namibia, Netherlands, Nigeria, Norway, Peru, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sudan, Sweden, Swiss , Tunisia, Ukraine, United Kingdom, United States of America, Zimbabwe, IDEA, European Union, ICRC, Nepal, Solomon Islands, Yemen, Serbia

92

3 International Conference of Islamic Scholars

65 orang dari 11 negara: Amerika Serikat, Belgia, Brunei Darussalam, Lebanon, Malaysia, Spanyol, Tunisia, Turki, Suriah, Yaman 65Indonesia-Belanda 1Indonesia-Jerman 1

5 Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia70 orang dari 40 negara: Filipina (3), Indonesia (6), PNG (2), New Zealand, Timor Leste (2), Fiji (4), Solomon Islands, Kiribati (2), Vanuatu (2), Brunei, China (2), Kamboja (2), Korsel (2), Laos, Malaysia (2), Myanmar, Thailand (4), Vietnam (4), Austria, India (2), Azerbaijan, AS, Belanda (2), Perancis, Rusia, Jerman (2), Suriname, Spanyol (2), Hongaria, Polandia (2), Ceko, Turki, Serbia, Kroasia, Kazakhstan, Yunani, Mongolia, Kaledonia Baru (2), Kanada, Slovakia

70Colombo, Srilanka 1Male, Maladewa 1New Delhi, India 1Mumbai, India 1Beograd, Serbia 1Myanmar 1Belanda 1Sumatera Barat, 29-31 Mei 2015 (peserta: 30 orang)Jawa Barat, 11 Juni 2015 (17 orang)Gorontalo, 8-10 September 2015 (8 orang)Sulawesi Tengah, 17-19 September 2015 (31 orang)Jawa Timur, 2-4 Oktober 2015 (23 orang)Sumatera Selatan, 15-17 Oktober 2015 (22 orang)Sulawesi Selatan 6-10 November 2015 (22 orang)

LAMPIRAN SS 1.1.3 SUB IKU 5PERAN INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL YANG MENINGKAT

Diplomatic Tour8

Public Lecture6

Bilateral Interfaith Dialogue1

Public Diplomacy Campaign7

154

Bilateral Intermedia Dialogue4

No Kegiatan Informasi Kinerja KeteranganPropinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo, 5 Mei 2015 (35 orang)Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, 22 september 2015 (42 orang)JUMLAH 471

77Promosi TTI dan Updates from the Region

9

Kegiatan Informasi Kinerja Jumlah Data DukungJumlah Roadmap pencapaian Vision 4000 Peacekeepers

Jumlah Roadmap pencapaian Vision 4000 Peacekeepers yang berhasil disusun

1(100%) Kementerian Luar Negeri sebagai Ketua Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Kabinet, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Intelijen Negara telah berhasil menyusun Roadmap Visi 4.000 Peacekeepers yang ditetapkan dengan Permenlu No. 5 Tahun 2015 tentang Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers.

LAMPIRAN SS 1.1.3 SUB IKU-6PERAN INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL YANG MENINGKAT

NO KESEPAKATAN KETERANGAN1 Nota Kesepahaman Antara Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik

Rakyat Tiongkok dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesiadalam Rangka Kerja Sama Dalam Proyek Kereta Api Berkecepatan Tinggi Jakarta-Bandung, 26 Maret 2015

2 Nota Kesepahaman Antara Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia dan Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi RepublikRakyat Tiongkok Atas Pelaksanaan Kerja Sama Ekonomi

3 Nota Kesepahaman Antara Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesiadan Japan External Trade Organization (JETRO) tentang Kerja Sama PromosiPenanaman Modal

4 Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Perdagangan RepublikIndonesia dan Japan External Trade Organization (JETRO) pada Kerja SamaPerdagangan

5 Arrangement Kerangka Kerjasama Antara Kementerian Negara Badan Usaha MilikNegara Republik Indonesia dan Komisi Pembangunan Nasional dan ReformasiRepublik Rakyat Tiongkok Mengenai Kerjasama Kereta Api Berkecepatan TinggiJakarta - Bandung, 22 April 2015

6 Arrangement Pelaksanaan Tentang Pembentukan Bersama Pusat Alih TeknologiIndonesia - Tiongkok antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RepublikRakyat Tiongkok

7 Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia dan Departemen Perminyakan dan Energi NegaraMerdeka Papua Nugini Tentang Kerjasama di Bidang Pengembangan Sumber DayaManusia Perminyakan dan Sumber Daya Energi

8 Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan KementerianKomunikasi dan Informatika Republik Singapura dalam rangka kerjasama electronicGovernment, 28 Juli 2015

9 Records of Discussion The 8th SOM scorecard of the joint ministerial commission onbilareral cooperation between the democratic republic of Timor - Leste and therepublic of Indonesia , 12 - 13 Agustus 2015

10 Agreed Minutes The first meeting of the joint ministerial commision between therepublic of Fiji and the republic of Indonesia, 1 September 2015

11 Agreed Minutes the first meeting of the joint commission for bilateral cooperationbetween the republic of Indonesia and Mongolia, 21 october 2015

12 Perjanjian Kerja Sama antara Kadinda Provinsi Batna, Aljazair dengan KadindaProvinsi DIY, 17 April 2015

13 Declaration of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and theSecretariat of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf , Jeddah, 12September 2015

14 Addendum to the Memorandum of Understansing between the Government of theRepublic of Indonesia and Qatar Investment Authority concerning the Establishment ofJoint Investment Company , Doha, 14 September 2015

15 Agreement between PT. PLN and Nebras Power, Doha, 14 September 201516 Agreed Minutes of the 11th Session of the Joint Commission on Economic and Trade

Cooperation between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran, 23-24 May 2015, Tehran)

17 Joint Statement on the visit of H.E. Mr. Sudirman Said, Minister of Energy andMineral Resources of Indonesia, 5 June 2015, Baku, Azerbaijan

18 Memorandum of Understanding between the Ministry of Trade of the Government of the Republic of Indonesia and the Ministry of Commerce of the Government of theIslamic Republic of Pakistan on Rice Trade, 8 December 2015, Jakarta

LAMPIRAN SS 1.1.4 SUB IKU 1DIPLOMASI EKONOMI YANG KUAT

NO KESEPAKATAN KETERANGAN19 Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral

Resources of the Republic of Indonesia and the Ministry of New and RenewableEnergy of the Republic of India on New and Renewable Energy Cooperation, 2November 2015, Jakarta

20 MoU antara Kadin RI-Kadin Djibouti21 MoU antara Kadin RI – Kadin Afrika Selatan22 MoU antara Kadin RI- Kadin Mozambik23 Penandatanganan MoU Kerjasama di Bidang Pertanian RI-Kolombia dilakukan

secara circular oleh Menteri Pertanian RI di Indonesia, 13 Desember 2014 dan Menteri Pertanian Kolombia di Bogota, 17 Februari 2015

24 Penandatanganan MoU Kerjasama di Bidang Pertanian RI-Kuba dilaksanakan di Kementerian Pertanian tanggal 18 Maret 2015

25 Penandatanganan MoU Kerja Sama antara KADIN RI dengan KADIN Venezuela yang dilakukan secara cirkular

26 Penandatanganan Tax Information Exchange Agreement RI-Bahama27 Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Venezuela di sela-sela PTM VII FEALAC di San

Jose, tanggal 21 Agustus 2015 yang menyepakati:1) Menjajaki Counter Trade antara minyak bumi Venezuela dengan produk ekspor unggulan RI. 2). Mendorong penyelesaian pending MoU Pariwisata, Energi dan penanggulangan Illicit Drugs. 3) Mendorong peningkatan perdagangan bilateral

28 Pembaharuan Kontrak Total (pasca 2017) untuk menentukan pengelolaan Blok Mahakam yang dilakukan pada Fasilitasi Kerjasama Menteri Keuangan dan Akun Publik Perancis ke Indonesia, tanggal 16 Januari 2015

29 Kesepakatan antara Lion Air dengan Rolls Royce pada Perundingan Kerjasama Transportasi antara Indonesia - Inggris, di Jakarta tanggal 4-5 Februari 2015

30 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Negara Perancis mengenai Energi dan Listrik pada Perundingan Kerjasama Indonesia - Perancis bidang Energi dan Listrik, di Jakarta Februari 2015

31 Kesepakatan untuk meningkatkan nilai perdagangan serta investasi dalam proyek-proyek kerjasama pemetintah-swasta di bidang infrastruktur pada Pertemuan Presiden RI dengan Kepala Pemerintahan negara-negara Eropa Barat di Boao Forum, Hainan - RRT tanggal 29 Maret 2015

32 MoU antara DEIK dan KADIN Indonesia tentang Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Teknologi pada Kunjungan Presiden Turki, Jakarta, 31 Juli - 1 Agustus 2015

33 MoU antara BKPM dan ITA tentang Kerjasama Promosi Penanaman Modal pada TTI World Expo Milano, Milan, 5-9 September 2015

34 Penandatanganan MoU (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) P3B RI-Belanda,Jakarta,

35 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Kerajaan Denmark mengenai Kerja Sama dalam Bidang Transportasi pada Kunjungan Ratu Denmark ke Indonesia, Jakarta, 21-25 Oktober 2015

36 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Kerajaan Denmark mengenai Kerja Sama Bidang Energi Bersih dan Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kunjungan Ratu Denmark ke Indonesia, Jakarta, 21-25 Oktober 2015

37 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Republik Finlandia tentang Kerja Sama Bidang Energi Berkelanjutan, Bersih dan Terbarukan serta Efisiensi Energi pada Kunjungan Presiden Finlandia ke Indonesia, Jakarta, 2-4 November 2015

38 Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pariwisata RI dan Kementerian Kegiatan dan Warisan Budaya Republik Italia tentang Kerja Sama Pariwisata pada Kunjungan Presiden Italia ke Indonesia, Jakarta, 8-10 November 2015

NO KESEPAKATAN KETERANGAN39 Agreed Minutes on the Tenth Session Indonesia-Russia Joint Commission on Trade,

Economic and Technical Cooperation pada Sidang Komisi Bersama (SKB) X RI-Rusia, Kazan, 6-9 April 2015

40 Minutes of First Meeting of Working Group on Transportation and Infrastructure Indonesia-Russia pada Sidang Komisi Bersama (SKB) X RI-Rusia, Kazan, 6-9 April 2015

41 Penandatanganan MoU Kerja Sama Antara Kementerian Keuangan RI dengan Kementerian Keuangan Belarus, 13 April 2015

42 Agreed Minutes of the Fifth Session of Intergovernmental Indonesia-Belarus Joint Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation pada Sidang Komisi Bersama (SKB) V RI-Belarus bidang Ekonomi, Perdagangan dan IPTEK, di Minsk, 21-22 Juni 2015

43 Persetujuan Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (KSET) RI-Lithuania, MoU Konsultasi Bilateral RI-Lithuania, Persetujuan Bebas Visa (PBV) Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas RI-Lithuania Kunjungan Menlu Lithuania ke Indonesia, 26-28 Agustus 2015

44 Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubugan RI dan Federal Aviation Administrastion Department of Transportation United States of America tentang Penggalakan Bahan Bakar Penerbangan Alternatif Berkelanjutan dan Energi Terbarukan pada Kunjungan Presiden RI dan Rombongan ke AS, 21-30 Oktober 2015

45 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai Kerja Sama Energi pada Kunjungan Presiden RI dan Rombongan ke AS, 21-30 Oktober 2015

46 Pertemuan Kelompok Kerja G20 Investment and Infrastructure Working Meeting dan Development Working Group Meeting, Ankara, Turki, 28 Januari - 4 Februari 2015 yang menyepakati posisi yang disampaikan Delri yaitu:

-Indonesia menguraikan bahwa IIWG akan terus fokus pada pengembangan pengaturan hukum dan kelembagaan yang tepat, untuk membantu anggota dalam memfasilitasi alokasi sumber daya yang efisien melalui keputusan yang lebih baik; Indonesia mengusulkan untuk melakukan penilaian dan identifikasi masing-masing negara oleh lembaga sektor publik yang bertanggung jawab untuk memegang fungsi dan bagaimana mereka bertindak dalam kerangka hukumnya.

- Indonesia memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dalam IIWG antara lain dalam membangun common practices untuk public sector institutional setting guna mendukung infrastructure investment. Melalui peran ini, Indonesia dapat menarik pengalaman dari berbagai negara, yang tentunya akan bermanfaat sebagai pembanding dalam mengembangkan public sector institutional setting di Indonesia yang merupakan salah satu prioritas nasional saat ini.

NO KESEPAKATAN KETERANGAN47 Pertemuan Penyusunan Rancangan Deklarasi Agenda Pembangunan Pasca 2015,

New York, 17-20 Februari 2015 yang menyepakati:

-Prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) menjadi landasan dalam pengembangan agenda pembangunan pasca-2015 (tercermin pada paragraf 11 outcome document sebagai salah satu prinsip P2015DA).

-Deklarasi (outcome document) harus memasukkan/mengakui hasil-hasil Third International Conference on Financing for Development (FfD) (paragraf 31).

-Deklarasi harus menekankan pentingnya sustainable consumption and production (SCP) serta bahwa negara maju harus mengambil kepemimpinan dalam memastikan SCP (paragraf 25 dan Goal 12).

48 Pertemuan 1st MIKTA Senior Official Meeting, Seoul, Korea Selatan, 26-27 Februari 2015 dengan naskah kesepakatan:

- Indonesia menyampaikan bahwa dalam house keeping issues, para Menteri Luar Negeri MIKTA sepakat untuk membagi fokus kepada 3 (tiga) pertemuan pertemuan tahunan, yaitu pertemuan retreat yang difokuskan untuk membahas mengenai housekeeping dan aktivitas MIKTA; Indonesia mengusulkan untuk dapat dibuat 2 dokumen yaitu yang bersifat internal berupa term of reference atau modalities mengenai MIKTA, dan vision statement yang perlu dibahas lebih detail dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan eksternal.

-Semua posisi pemri yang disampaikan pada pertemuan tersebut diterima oleh negara – negara MIKTA lainnya

49 Pertemuan First G20 Energy Sustainablity Working Group Meeting (ESWG) dan First G20 Emplyment Working Group Meeting (EWG), Antalya, Turki, 24-28 Februari 2015 yang menyepakati naskah terkait:

-Penyelenggaraan peer review terhadap pencabutan subsidi bahan bakar minyak; pengakuan terhadap kompetensi standar profesi keluaran otoritas Indonesia.

-Peer review telah disambut baik oleh Jerman dan Turki yang masing – masing akan melakukan sendiri; gagasan pengakuan antar peserta G20 telah diterima dan tindak lanjut masih perlu dinegosiasikan

50 Pertemuan Sesi Perundingan Ketiga Agenda Pembangunan Pasca 2015, New York, 23-27 Maret 2015 dengan naskah kesepakatan terkait:

-Pemenuhan/realisasi pembangunan dengan kesetaraan (sustainable growth with equity) (paragraf 15).

-Isu means of implementation (MoI) tidak hanya meliputi strategi pendanaan sehingga tidak bisa dibahas secara silo approach. Isu MoI tidak dapat terlepas atau dipisahkan dari negosiasi P2015DA (paragraf 30).

-Pencapaian target mempertimbangkan tingkat pembangunan dan kondisi spesifik masing-masing negara serta didukung oleh MoI yang sustainable serta kemitraan global (paragraf 19 dan pada bagian II mengenai MoI).

NO KESEPAKATAN KETERANGAN51 Pertemuan G20 Sherpa Meeting 2, di Izmir, Turki, 25-28 Maret 2015 yang

menyepakati:

-Indonesia sebagai salah satu co-chairIIWG telah menyampaikan bahwa Strategi penilaian investasi harus mencakup tindakan dan kebijakan yang mempengaruhi sistem investasi keseluruhan dan lintas sektor dalam perekonomian untuk mendukung perbaikan infrastruktur; menyampaikan dukungan bagi koherensi antara berbagai workstream G20 yang terkait isu pembangunan karena isu pembangunan merupakan isu cross cutting.

-Indonesia menyampaikan perlunya suatu kerangka kerja yang lebih fokus untuk menyiapkan outcome KTT G20 mendatang. Dalam hal ini prioritas perlu diberikan pada implementasi comprehensive growth strategy, dan keterkaitannya dengan berbagai workstream G20 seperti ketenagakerjaan, investasi, perpajakan dan perdagangan. Dengan koordinasi program yang koheren diharapkan agenda pertumbuhan G20 tersebut dapat dicapai dan menjadi outcome KTT 2015.

52 Pertemuan Kedua G20 Development Working Group, di Ankara, Turki, 9-10 April 2015 dengan naskah kesepakatan:

-Indonesia menyampaikan dukungannya atas draft Implementation Plan of the FSN Framework yang disampaikan pada sesi FSN, namun mengingat banyaknya jumlah rancangan aksi yang telah dijabarkan dalam draft tersebut (12 aksi), maka Indonesia meminta agar kiranya dapat dilakukan prioritas terkait pelaksanaan rencana aksi. Adapun rencana aksi yang dipandang perlu mendapatkan prioritas adalah terkait pengurangan FLW—terutama di LIDCs, serta terkait Responsible Investment in FoodSystems

-Indonesia juga menyampaikan perlunya memasukkan knowledge sharing dalam setiap rancangan aksi dan menekankan pentingnya bekerjasama dengan LIDCs dalam bidang FSN. Kerjasama dengan LIDCs antara lain dapat dilakukan melalui kerangka kerjasama South-South and Triangular Cooperation.

53 Sidang 35th Meeting the Open-Ended Working Group of the Parties to the Parties Montreal Protocol, Bangkok, 20-24 April 2015 dengan naskah kesepakatan terkait:

-Direimanya posisi Indonesia terkait Implementasi penghapusan HCFC di sektor manufaktru AC, refrigerant dan foam dan berdasarkan strategi nasional pada tahun 2030 pelarangan penggunaan HCFC secara menyeluruh mengenai: Tantangan dan hambatan negara berkembang perlu diperhatikan secara menyeluruh dalam mencari alternative HFC dan perlunya menyediakan lingkungan yang kondusif dan pelatihan sumber daya secara komprehensif.

-Penundaan pembahasan amandemen Protokol Montreal terkait phase down HFC dengan melakukan pembahasan terlebih dahulu terhadap tantangan dan hambatan penggunaan alternative HFC.

54 Pertemuan Fifth MIKTA Foreign Ministers Meeting, Seoul, 21-22 Mei 2015 dengan naskah kesepakatan yaitu Indonesia secara khusus mengusulkan agar negara-negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia (MIKTA) dapat bekerjasama dalam implementasi SDGs, Hal ini mendapat dukungan oleh keempat negara MIKTA

55 Naskah kesepakatan hasil Pertemuan Sherpa G20, Bodrum, Turki, 11-12 Juni 2015 --> Indonesia menyampaikan bahawa tingkat kebutuhan energi setiap negara tidak sama dan masing-masing berhak untuk menentukan sumber energi berdasarkan teknologi yang diinginkan dan akses terhadap pendanaan. Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan penggunaan biofuel domestik dari 10% menjadi 15%

NO KESEPAKATAN KETERANGAN56 Naskah kesepakatan hasil Konferensi Internasional Financing for Development,

Addis Ababa, Ethiopia, 13-16 Juli 2015:-Perlunya diadakan reformasi pada tatanan perekonomian global, khususnya terkait keanggotaan pada jajaran pimpinan institusi global seperti IMF dan Bank Dunia, guna dapat mewujudkan aspirasi negara-negara berkembang.-Perlunya dibuat mekanisme baru dan inovatif guna menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur yang merupakan kepentingan bagi Pemerintah Indonesia.

57 Naskah kesepakatan hasil Pertemuan OGP Steering Committee, Capetown, Afsel, 22-23 Juli 2015:- Indonesia berpandangan bahwa diperlukan kejelasan mengenai beberapa hal, khususnya terkait kerangka Trust Fund yang akan dikembangkan di World Bank; tipe beneficiaries yang dapat mengakses OGP Trust Fund World Bank, terutama terkait akses masyarakat sipil terhadap pendanaan; -Skema dukungan finansial yang dapat disediakan oleh World Bank, terutama terkait grant dan bantuan teknis; mekanisme koordinasi antar-lembaga donor OGP; -Posisi pada OGP SC dan OGP Support Unit dalam kerangka Trust Fund yang akan dikembangkan, termasuk status 65 negara OGP sebagai kontributor.

58 Naskah kesepakatan hasil Sidang Sesi Perundingan ke-7 Perumusan Agenda Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015, New York, 27-31 Juli 2015. Pertemuan menghasilkan Outcome Documen yang akan diadopsi dalam KTT PBB Adopsi Post 2015 Development Agenda pada bulan September 2015. Sebagian besar posisi Indoensia yang disampaiakn telah diterima dalam pertemuan, sbb:-Perlunya bagian Preamble dipersingkat-Pencantuman prinsip common but differentiated responsibility/CBDR dalam dokumen dan paragraf mengenai perubahan iklim. -Addis Ababa Action Agenda bersifat melengkapi dan tidak menggantikan means of implementation post-2015 development agenda. -Review hendaknya bersifat sukarela, serta fasilitatif dan tidak punitif. -Dipersingkatnya preamble dan ditegaskan keterkaitan dengan pilar pembangunan berkelanjutan. -Prinsip CBDR dimasukkan dalam paragraf 12-Penambahan kata ‘learning’ dalam ‘review’ sehingga review lebih bersifat sukarela dan fasilitatif. -Diakui bahwa Addis Ababa Action Agenda bersifat melengkapi dan tidak menggantikan means of implementation post-2015 development agenda.

59 Naskah kesepakatan hasil Pertemuan ke-16 the Cartagena Dialogue for Progressive Action, di Banjul, Gambia, 23-25 Agustus 2015

60 Sidang High-Level Multi-stakeholders Strategic Forum (HLM SF) on "Scaling-up Global Support for South-south and Triangular Cooperation in Contec of the Post-2015 Development Agenda", Macao, 25-26 Agustus 2015. Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Jenderal Multilateral. Pada kesempatan ini Pemri menyampaikan beberapa posisi sebagai berikut:-Pentingnya komitmen, aksi, dan kemitraan global serta mobilisasi pendanaan inovatif dalam pencapaian SDGs.-Perlunya peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, filantropi dan LSM dalam pencapaian SDGs melalui KSS. Terkait hal ini, diperlukan mekanisme insentif yang tepat guna mendorong keterlibatan sektor swasta dalam KSS.-Kerja sama triangular sebagai salah satu mekanisme inovatif pendanaan KSS dimana Indonesia selama ini telah melaksanakan kerja sama trianguar dengan berbagai mitra pembangunan sejalan dengan prinsip-prinsip KSS.-Komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam pencapaian target SDGs melalui penguatan KSS di tingkat global, termasuk penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika tahun 2015 serta rencana pendirian Asian-African Center.

NO KESEPAKATAN KETERANGAN61 Pertemuan G20 Energy Sustainablity Working Group ke-3 di Izmir, Turki, 1-3

September 2015. Posisi Indonesia yang disampaikan, sbb:-Masukan terhadap rancangan G20 Energy Ministers Communiqué.-Mendorong penyediaan akses terhadap energi modern bagi semua (for all).-Mendorong upaya pengembangan dan penggunaan energi terbarukan oleh negara anggota G20.-Program Pemri dalam upaya penghapusan subsidi BBM secara bertahap dan pemberian subsidi listrik bagi rumah tangga miskin.-Masukan terhadap rancangan G20 Energy Ministers Communiqué.-Upaya mendorong penyediaan akses terhadap energi modern bagi semua (for all).-Usulan untuk mendorong upaya pengembangan dan penggunaan energi terbarukan oleh negara anggota G20.-Program Pemri dalam upaya penghapusan subsidi BBM secara bertahap dan pemberian subsidi listrik bagi rumah tangga miskin.

62 Pertemuan G20 Employment Working Group (EWG) di Ankara, Turki, 2-4 September 2015 dengan naskah kesepakatan terkait:

-Indonesia menyampaikan intervensi yang menggarisbawahi upaya pemulihan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta rencana aksi nasional untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja, terutama kaum muda.-Indonesia menyampaikan pembentukan lembaga Jaminan Sosial yang akan memberikan jaminan kepada pekerja, baik sektor formal maupun informal-Indonesia juga menyampaikan intervensi yang menyoroti du aprogram Jaminan Sosial dalam upaya mengurangi tingkat kesenjangan/inequalities.

63 Pertemuan ke-4 G20 Development Working Group, 14-16 September 2015 di Antalya, Turki dengan kesepakatan:Posisi Indonesia terkait peningkatan keterlibatan negara berkembang dalam capacity building untuk otoritas pajak diterima. Indonesia juga secara aktif terlibat dalam beberapa forum, working party, dan program capacity building yang diselenggarakan oleh OECD. Indonesia juga pada tahun ini berkesempatan untuk menjadi host Asia-Pacific BEPS Technical Meeting di bawah koordinasi OECD yang akan diselenggarakan pada tanggal 11-12 November 2015 di Yogyakarta-Indonesia.

NO KESEPAKATAN KETERANGAN64 Pertemuan ICCM-4, di Jenewa, Swiss, 28 September-2 Oktober 2015. Penyampaian

Posisi-posisi Pemri dan memperjuangkan agar posisi Pemri tersebut diterima dan tercermin dalam outcomes dokumen pertemuan:-Menyambut baik diadopsinya SDGs yang mendukung upaya global Sound Management of Chemicals (SCM) and Waste, dengan 3 (tiga) dimensi utama: ekonomi – sosial – lingkungan hidup, serta keterkaitan antara ketiganya. Indonesia menggarisbawahi keunikan setiap negara sesuai kondisi nasional, kapasitas dan prioritas pembangunan masing-masing. Implementasi agenda pembangunan nasional dan pencapaian SDGs dapat terwujud jika terdapat means of implementation yang jelas dan tepat, dengan kemitraan global dan partisipasi penuh seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, CSOs/NGOs, dan individu-individu yang terlibat dalam pengelolaan bahan kimia di tingkat lokal, nasional dan global).-Indonesia berpandangan bahwa SCM merupakan elemen penting pencapaian target SDGs, dan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan penyakit, peningkatan dan perbaikan kesehatan manusia, penciptaan lingkungan yang aman, serta kestabilan dan peningkatan kualitas hidup dan pembangunan sosial di seluruh tingkatan. -Mengangkat upaya kolaboratif sukarela dalam penghapusan HHPs sebagai kerangka kerja sama saling menguntungkan, dan memungkinkan pertukaran informasi, serta best practices. Indonesia berpadangan bahwa pengelolaan HHPs akan berkontribusi pada pencapain Goal 2 SDGs, khususnya terkait ketahanan pangan dan akses pangan bagi kelompok rentan. -Indonesia menekankan perlunya bantuan teknis dan pembangunan kapasitas, serta tersedianya modalitas konkrit atas bahan alternatif yang aman, terbukti secara teknis dan ilmiah, ramah lingkungan, ekonomis, mudah diperoleh, serta tepat guna dalam sistem pertanian masing-masing negara.

65 Pertemuan Open Government Partnership Global Summit 2015, di Mexico City, Meksiko, 26-29 Oktober 2015. Posisi Indonesia yang telah disampaikan dan diterima pada pertemuan tersebut adalah:-Mendorong peran OGP dalam rangka pencapaian SDGs/Agenda 2030.-Keputusan OGP Steering Committee: menyetujui resolusi untuk mendukung pelaksanaan Pilot Program Open Government untuk pemerintah daerah.-Indonesia menerima OGP Awards 2015 dengan meraih Juara Kedua melalui inisiatif “Pencerah Nusantara” yang bertujuan memperkuat layanan kesehatan primer di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

66 Pertemuan KTT G20, Antalya, Turki 2015. Posisi Indonesia yang telah disampaikan dan diterima pada pertemuan tersebut adalah: -Tetap komitmen untuk mencapai pertambahan pertumbuhan sebesar 2,1 persen pada tahun 2018. Reformasi struktural dan penyesuaian growth strategies, sebagaimana tercantum dalam Antalya Action Plan, akan mendukung implementasi komitmen ini.-Meningkatkan stabilisasi ekonomi global melalui koordinasi dalam implementasi kebijakan makroekonomi untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. -Mendorong reformasi sistem perpajakan internasional melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).-Mendorong reformasi sistem perpajakan internasional melalui Automatic Exchange of Information (AEoI), yang akan meningkatkan efektivitas dan transparansi sistem perpajakan.-Dilanjutkannya proses reformasi kuota IMF, khususnya agar Pemerintah AS segera meratifikasi konsep reformasi yang telah disetujui bersama pada tahun 2010.-Mendorong agar tercapai kesepakatan COP-21 Paris yang ambisius, mencakup bidang mitigasi, adaptasi, pendanaan, dan pengembangan teknologi;

NO KESEPAKATAN KETERANGAN67 Pertemuan Sesi ke- 116 Executive Board International Fund for Agricultural

Development (IFAD), Roma, Italia, 16-17 Desember 2015:Posisi Indonesia yang telah disampaikan dan diterima pada pertemuan tersebut adalah:-Menyetujui laporan terkait IFAD’s 2016 results-based programme of work and regular and capital budgets, and the Independent Office of Evaluation of IFAD’s results-based work programme and budget for 2016 and indicative plan for 2017-2018, and the HIPC and PBAS progress report;-Menyetujui IFAD Strategic Framework 2016-2025 – Enabling Inclusive and Sustainable Rural Transformation;-Menyetujui revisi IFAD Evaluation Policy;-Menyetujui komitmen pendanaan;-Menyetujui proposal projek/program untuk pertimbangan Executive Board;-Menyetujui review tahunan IFAD’s Investment Policy Statement;-Menyetujui proposal for debt rescheduling and arrears settlement: the Republic of Zimbabwe;-Menyetujui country visits of the IFAD Executive Board 2017-2018;-Menyetujui laporan IFAD’s hosting of the Global Mechanism of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD);-Menyetujui revised provisional agenda for the thirty-ninth session of the Governing Council-Menyetujui pendirian Emoluments Committee;-Menyetujui pengajuan tanggal untuk sesi Executive Board tahun 2017;-Menyetujui tindak lanjut Executive Board Retreat April 2015

No. Perwakilan RI Keterangan1 Dubai2 Teheran3 Maputo4 Dili5 Manila6 Tokyo7 Canberra8 Karachi9 Riyadh10 Pyong Yang11 Kota Kinabalu12 Phnom Penh13 Darwin14 Ho Chi Minh City15 Colombo16 Nairobi17 Kuala Lumpur18 Yangon19 Kuwait20 Astana21 Bandar Sri Begawan22 Tashkent23 Manama24 Bangkok25 Noumea26 Penang27 Islamabad28 Alger29 Abuja30 Windhoek31 Dar Es Salaam32 Dakar33 Harare34 Singapore35 Kuching36 Sydney37 Shanghai38 Osaka39 Hanoi40 Suva41 Beijing42 Vientiane

DIPLOMASI EKONOMI YANG KUATLAMPIRAN SS 1.1.4 SUB IKU 2

No. Perwakilan RI Keterangan43 Tunis44 Tripoli45 Cairo46 Damaskus47 Abu Dhabi48 Amman49 Jeddah50 Rabat51 Khartoum52 Muscat53 Dhaka54 New Delhi55 Beirut56 Mumbai57 Seoul58 Davao City59 Johor Bahru60 Antananarivo61 Sana'a62 Addis Ababa63 Perth64 Guangzhou65 Doha66 Ankara

No. Perwakilan RI Keterangan1 Havana2 Bratislava3 Athena4 Berlin5 Oslo6 Ottawa7 Bucharest8 Budapest9 Helsinki10 Hamburg11 Buenos Aires12 Frankfurt13 Bogota14 Vancouver15 Kyiv16 Marseille17 Kopenhagen18 Paramaribo19 Toronto20 Lima21 Zagreb22 Lisabon23 Mexico24 Bern25 Sofia26 Chicago27 Quito28 Praha29 Madrid30 Brussel

DIPLOMASI EKONOMI YANG KUATLAMPIRAN SS 1.1.4 SUB IKU 3

No Kegiatan Memberikan Peluang Ekonomi

1 International Training on Agriculture for CLM and Timor Leste √

2 Dispatch Expert on Seashell Crafting for Melanesian Spearhead Group (MSG) Countries

√

3 International Workshop on Disaster Risk Management for IORA Countries

√

4 International Training Workshop on Agriculture for African and Middle East Countries

√

5 Capacity Building on Law Enforcement and Corruption Eradication for African and Middle East Countries, Democracy and Innovation in Good Governance

√

6 International Training Workshop on Tourism for Palestine Economic Development

√

7 Dispatch Expert on Coconut Shell Product Development for Palau √

8 Training for Trainer di Bidang Bahasa Inggris untuk Implementing agencies

√

9 Penguatan koordinasi Kerja Sama Teknik melalui Pengenalan Protap KST: Pemutakhiran Mapping dan Prioritas Bantuan Kerja Sama

X

10 Dukungan bagi Kerja Sama Bilateral di Bidang Peningkatan Kapasitas (Capacity Building)

X

11 Penguatan dan Penjajakan Triangular dengan Sejumlah Donor Potensial

X

12 Dukungan bagi Penyusunan Perjanjian di Bidang Kerja Sama Teknik

X

13 Indonesia's South South Cooperation Forum X

JUMLAH 8

LAMPIRAN SS 1.1.4 SUB IKU 4DIPLOMASI EKONOMI YANG KUAT

No Uraian Prakarsa/RekomendasiPrakarsa/ Inisiatif/

RekomendasiDiterima

Tidak

Diterima

1 Dalam SOM ABAC Meeting, Hongkong, RRT, 27 - 30 Januari 2015, konsep prakarsa

Indonesia untuk tahun 2015 khususnya sebagai tindak lanjut "APEC Framework

on Connectivity" dan "Multi Year Plan on Infrastructure Development and

Investment", yaitu tentang pembahasan konektivitas ke daerah terpencil

(Improving Connectivity to and From Remote Areas) secara prinsip diterima dan

sejalan dengan program kerja ABAC dan dicatat sebagai salah satu kemungkinan

workstream.

Prakarsa √

2 Dalam SOM ABAC Meeting, Hongkong, RRT, 27 - 30 Januari 2015, konsep prakarsa

Indonesia untuk tahun 2015 khususnya dukungan terhadap UKM di bidang

perikanan untuk memasuki Global Value Chain (Promoting Small Scale Fishers to

the global value chain) secara prinsip diterima dan sejalan dengan program kerja

ABAC dan dicatat sebagai salah satu kemungkinan workstream.

Prakarsa √

3 Dalam BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting dan Senior Officials' Retreat, 15-18

Februari 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia dibahas hal-hal terkait perkembangan

berbagai proyek kerja sama termasuk proyek inisiatif Indonesia. Proyek dan

program kerja sama Indonesia yang mengalami perkembangan positif

diantaranya:

• Dalam pembahasan Air Linkages Working Group (ALWG), pertemuan

menyepakati untuk memfinalisasi draft Amendment of the Protocol of the MoU on

Air Linkages dan dapat ditandatangani pada akhir tahun 2015.

• Proyek Trans Borneo Power Grid Sarawak-West Kalimantan Power

Interconnection disepakati untuk diselesaikan pada awal tahun 2016.

• Proyek kerja sama Indonesia, Malaysia dan Filipina yaitu Borneo-Mindanao

Power Interconnection telah menyelesaikan tahap feasibility study.

• Malaysia mengusulkan pembentukan Project Assessment Committee untuk

meningkatkan implementasi proyek kegiatan dalam Implementation Blueprint

2012-2016. Indonesia berpandangan bahwa pembentukan komite tersebut belum

diperlukan mengingat mekanisme pengawasan yang ada sudah cukup memadai

saat ini. Pandangan Indonesia mendapat dukungan dari Brunei Darussalam.

Negara-negara BIMP-EAGA menyepakati untuk membahas lebih lanjut.

Rekomendasi √

4 Dalam IMT-GT Strategic Planning Meeting & Special National Secretariat Meeting,

tanggal 3-6 Maret 2015, di Jakarta, Indonesia mengusulkan proyek Sabang

International Marine Festival untuk dimasukkan ke dalam salah satu program

utama working group on tourism. Pertemuan menyepakati untuk memasukkan

usulan Indonesia dalam IMT-GT Calender of Activities.

√

5 Dalam Senior Officials Meeting 1 APEC dan related meeting, Filipina, Februari

2015, Delri berhasil meraih dukungan awal terhadap dua inisiatif Indonesia yaitu:

"Promoting Small Scale -Fisheries and Fisheries Industries to the Global Value

Chain"

Beberapa ekonomi menyambut baik dan mendorong Delri untuk

mengembangkannya lebih lanjut menjadi suatu concept-note.

Inisiatif √

6 Dalam Senior Officials Meeting 2 APEC dan related meetings, di Boracay Island,

Filipina, pada 20-21 Mei 2015, Delegasi RI telah berhasil mengusulkan

kepentingan Indonesia terkait Pengembangan perdagangan jasa pada konsep

dokumen APEC Services Cooperation Framework, yang akan disahkan pada KTT

APEC 2015.

Prakarsa √


Filipina, pada 20-21 Mei 2015, usulan Delegasi RI untuk menjadi anggota core

drafting group Collective Strategic Study untuk membentuk suatu Free Trade Area

di Asia Pasifik diterima Ekonomi APEC.

Prakarsa √

DIPLOMASI EKONOMI YANG KUAT

LAMPIRAN SS 1.1.4 SUB IKU 5

No Uraian Prakarsa/RekomendasiPrakarsa/ Inisiatif/

RekomendasiDiterima

Tidak

Diterima


Filipina, pada 20-21 Mei 2015, rencana implementasi usulan Delegasi RI mengenai

penurunan tarif pada 54 produk dalam Environmental Goods List yang jatuh

tempo tahun 2015 telah diterima oleh Ekonomi APEC.

Prakarsa √


Filipina, pada 20-21 Mei 2015, inisiatif yang diusung oleh Delegasi RI mengenai

"Promoting Small Scale Fisheries and Fisheries Industries to the Global Value

Chain" untuk mengembangkan kapasistas nelayan kecil dan UKM agar dapat

masuk dalam Global Value Chain, diterima oleh Ekonomi APEC dan mendapatkan

co-sponsor dari Viet Nam dan PNG.

Inisiatif √


Filipina, pada 20-21 Mei 2015, inisiatif yang diusung oleh Delegasi RI mengenai

"Improving Connectivity to and from Remote Areas" diterima oleh Ekonomi APEC

dan mendapatkan co-sponsor tambahan dari RRT, Amerika Serikat dan PNG selain

dari Viet Nam dan Jepang sebelumnya.

Inisiatif √

11 Dalam pertemuan Ministers Related to Trade (APEC), di Boracay Island, Filipina,

21-22 Mei 2015, Delegasi RI telah berhasil memasukan inisiatif Indonesia yaitu

mengenai "Improving Connectivity to and from Remote Areas" ke dalam dokumen

pernyataan bersama para Menteri Perdagangan APEC.

Inisiatif √

12 Dalam 40th Meeting of APEC Small and Medium Enterprises Working Group, di

Atlanta, Amerika Serikat, pada 8-11 Juni 2015, inisiatif Delegasi RI mengenai

pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk memfasilitasi kemudahaan akses

terhadap keuangan diterima Ekonomi APEC. Selain itu, usulan Delegasi RI

mengenai implementasi isu non-tariff measures pada rantai pasok global

khususnya pada produk pertanian dan perikanan diterima Ekonomi APEC.

Inisiatif √

13 Pada rangkaian KTT BIMP-EAGA di Kuala Lumpur dan Langkawi, Malaysia, 26-28

April 2015, Indonesia menyampaikan usulan penyelenggaraan 3rd BIMP-EAGA

and IMT-GT Trade Fair and Business Conference tahun 2016 di Makassar, Sulawesi

Selatan yang disambut positif oleh negara anggota BIMP-EAGA lainnya. Negara

anggota BIMP-EAGA menyampaikan dukungannya dan meminta Indonesia untuk

memberikan informasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur

keikutsertaan dalam kegiatan tersebut. Diterimanya usulan Indonesia tersebut

termuat dalam Joint Statement KTT BIMP-EAGA.

Prakarsa √

14 Pada rangkaian KTT IMT-GT di Kuala Lumpur dan Langkawi, Malaysia, 26-28 April

2015, Indonesia mengusulkan untuk mengikutsertakan kota Medan dan Batam

dalam program Green Cities Initiative dan mendapat tanggapan positif dari negara

anggota IMT-GT. Disepakatinya usulan Indonesia tersebut termuat dalam

Joint Statement KTT IMT-GT ke-9.

Prakarsa √

15 Dalam Asia Cooperation Dialogue (ACD) Forum on One Belt and One Road, tanggal

17-19 Mei 2015 di Fuzhou (RRT) Indonesia selaku co-prime movers sektor energi

berhasil memasukkan Workshop on Best Practices of Micro-hydro Power Plant

for Rural Electrification yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 dalam

program kegiatan implementasi Energy Plan of Action dalam Chairs Note

Inisiatif √

16 Dalam APA Standing Committee on Economic and Sustainable Development

Affairs, 19 - 20 Agustus 2015, dari 5 rosolusi yang dibahas dalam forum, Delegasi

Indonesia berhasil mengusulkan/memprakarsai 2 resolusi mengenai Financial

Architecture dan Sustainable Development Goals.

Prakarsa √

17 Dalam APEC Third Senior Officials' Meeting and Related Meetings (SOM3), Cebu

Filipina, 22 Agustus 2015 - 6 September 2015, Inisiatif/Rekomendasi Delegasi RI

terkait development products dan perdagangan jasa pada pembahasan tingkat

Pejabat Tinggi APEC telah diterima

Inisiatif √

No Uraian Prakarsa/RekomendasiPrakarsa/Inisiatif/

RekomendasiDiterima

Tidak

Diterima

18 Dalam APEC Structural Reform Ministerial Meeting , Filipina, 7 - 8 September 2015,

Usulan Indonesia terkait reformasi regulasi sektor jasa diterima oleh Ekonomi

anggota APEC lainnya

Prakarsa √

19 Dalam 3rd BIMP-EAGA Transport Cluster Meeting, Puerto Princesa, Filipina, 9 - 11

September 2015, Delri berhasil memprakarsai hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan Bandara dan Infrastruktur Transportasi Udara: Bandara Juwata

di Tarakan dan Bandara Supadio di Pontianak sebagai deliverables pada

Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Perhubungan BIMP-EAGA ke-10

2. proyek Tahuna (Indonesia) - Glan (Filipina) masuk dalam salah satu proyek Sea

Linkages Working Group (SLWG) BIMP-EAGA

Prakarsa √

20 Dalam APEC Finance Ministerial Meeting, Filipina, 10 - 12 September 2015,

Indonesia telah berhasil mendorong dibentuknya regulasi terhadap kemudahan

akses dana bagi UKM serta fasilitasi jaminan/asuransi bisnis UMKM (dokumen

Cebu Action Plan)

Rekomendasi √

21 Dalam APEC SME Ministerial Meeting, Filipina, 23 - 25 September 2015, Usulan

Indonesia terkait fasilitasi UMKM dalam perdagangan lintas batas dan perluasan

jaringan UMKM di pasar global disetujui melalui Iloilo Initiatives

Prakarsa √

22 Dalam High Level Policy Dialogue on Food Security and the Blue Economy Related

Meetings, Iloilo, 29 September - 6 Oktober 2015, usulan Indonesia mengenai

pentingnya asas "fair", tidak hanya "free" dan "open" dalam konteks ketahanan

pangan dan perikanan diterima oleh Ekonomi APEC, dan terefleksi pada outcome

document pertemuan.

Prakarsa √

23 Dalam APEC 3rd Minister Responsible for Forestry Meeting, PNG, 28 - 29 Oktober

2015, Alor Setar, Kedah, Malaysia, 28-29 Oktober 2015, Usulan Indonesia terkait

penanggulangan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal berhasil diterima

pada Joint Ministerial Statement

Prakarsa √

24 Dalam Pertemuan International Workshop on Heart of Borneo (HoB) Corridor

Project Implementation, Kuching, Serawak, 3-4 November 2015, Usulan Indonesia

berhasil diterima dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memasukkan kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang dan Betung Kerihun

sebagai tahap awal Corridor Project Implementation.

2. Proyek HoB Eco-Tourism untuk tidak melakukan penggabungan lanskap atau

wilayah, tapi hanya dalam bentuk penggabungan paket wisata. Isu kewilayahan

tersebut dipandang memiliki sensitivitas tinggi.

Prakarsa √

25 Dalam Rangkaian 22nd IMT-GT SOM, 12th CMGF, 21st MM and Related Meetings,

Alor Setar, Kedah, Malaysia, 11-14 November 2015, Delri berhasil dalam hal-hal

sebagai berikut :

1. Diterimanya usulan Indonesia untuk mengikutsertakan Pulau Sumatera dalam

program IMT-GT Rubber City;

2. Inisiatif Indonesia atas proyek konektivitas udara dengan rute Sabang-

Phuket/Krabi dan Sabang-Langkawi mendapat tanggapan positif dari negara

anggota IMT-GT dan dimuat dalam Joint Media Statement;

Inisiatif √

3. Proyek Melaka-Pekanbaru Power Interconnection sebagai bagian dari Master

Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) ditargetkan akan mulai beroperasi pada

bulan Maret 2021;

4. Rencana Indonesia untuk menyelenggarakan the 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT

Trade Expo, Conference and Business Matching tanggal 21-23 Oktober 2016 di

Makassar, Sulawesi Selatan mendapat dukungan dari negara-negara IMT-GT.

26 Dalam International Conference on the Heart of Borneo (HoB) : Bridging Heart of

Borneo Landscapes and Beyond through Healthy Watershed Corridors dan Sabah’s

RAMSAR Conference, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, 11-12 November 2015, telah

ditandangani kesepakatan para pihak untuk mendukung pelaksanaan HoB antara

lain dengan: Carnegi Institution of Washington USA, WWF-Malaysia, Roundtable

on Sustainable Palm Oil (RSPO), Kinabatangan-Corridor of Life Tourism Operators

Association Sabah (KITA), The Rhino and Forest Fund E.V., dan TSH Resources

Berhad.

Rekomendasi √


RekomendasiDiterima

Tidak

Diterima

27 Dalam Rangkaian APEC APEC Economic Leaders' Week (AELW), Filipina, 13 - 20

November 2015, Usulan Indonesia terkait pembahasan development product telah

berhasil diterima

Prakarsa √


November 2015, Usulan Indonesia terkait implementasi Cetakbiru Konektivitas

2025telah berhasil diterima

Prakarsa √


November 2015, Usulan Indonesia terkait pengarusutamaan isu-isu kelautan telah

berhasil diterima

Prakarsa √

30 Dalam PTM ke-19 BIMP-EAGA, Kota Kinabalu, 7 - 11 Desember 2015, Delri telah

berhasil dalam :

1. Finalisasi the Protocol to Amend the MoU on the Expansion of Air Linkages. MoU

tersebut akan mendorong konektivitas udara di kawasan Indonesia Timur

(Kalimantan-Sulawesi).

2. Penyelesaian Travel by Bus Information Pack. Paket informasi tersebut akan

mendorong peningkatan pengguna angkutan bis jalur Pontianak - Kuching -

Brunei Darussalam - Kota Kinabalu.

3. Sarawak – West Kalimantan Power Interconnection telah selesai tahap

pembangunan fasilitas fisik dan akan mulai melakukan power exchange pada

kuartal pertama 2016.

4. Pengusulan proyek pemberdayaan usaha kecil pengolahan kelapa pada

pertemuan 9th BIMP-EAGA + China SOM.

5. Penguatan kembali kerjasama dengan mitra pembangunan yakni Jepang, RRT

dan Northern Territory of Australia.

Prakarsa √

31 Dalam APEC Symposium and Informal SOM, Peru, 10 - 11 Desember 2015, Sesuai

dengan prioritas APEC Peru 2016, Usulan Indonesia dapat diterima oleh Ekonomi

APEC, antara lain sebagai berikut: (1) implementasi Dedicated Arrangement pada

Cetakbiru Konektivitas APEC 2025, (2) Pengembangan development products

dalam pasar APEC, (3) peningkatan peranan UMKM, serta (4) mengembangkan

sekolah kejuruan dan kerja sama cross-border education

Prakarsa √

32 Pada ASEM SOM, Bangkok, 31 Maret-1 April 2015, Indonesia menyampaikan

prakarsa untuk mengadakan kegiatan ASEM Goes to Campus dalam rangka

promosi ASEM. Indonesia juga tengah menyiapkan penyelenggaraan ASEM SMEs

Promotion Network ; ASEM Seminar on Social Dialogue ; ASEM Journalist on

Tourism; dan ASEM Youth Tele-Conference .

Prakarsa √

33 Pada Pertemuan Otoritas Penerbangan RI dengan European Union Air Safety

Committee (ASC), Brussel 25 November 2015, Rekomendasi untuk mengangkat

larangan terbang terhadap maskapai penerbangan RI di wilayah Uni Eropa telah

diterima.

Rekomendasi √

34 Dalam High-level Meeting RI-UE tentang FLEGT-VPA dan Sistem Verifikasi

Legalitas Kayu (SVLK), Brussel, Belgia,18-21 November 2015, rekomendasi untuk

pembahasan lebih lanjut peluncuran FLEGT-License sebagai implementasi Forest-

Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement

(FLEGT-VPA) RI-Uni Eropa telah diterima.

Rekomendasi √

35 Pada ASEM Labour and Employment Minister Conference, Sofia, Bulgaria 3-4

Desember 2015, prakarsa RI untuk menyelenggarakan kegiatan dengan tema

Pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan (Private Sector Worksplace

Compliance) dalam kerangka SEM telah diterima

Prakarsa √

36 Pada Pertemuan ke-7 Working Group on Trade and Investment RI-Uni Eropa Bali,

10-11 September 2015, prakarsa RI untuk membahas mengenai isu perdagangan

dan investasi bilateral RI-UE telah diterima.

Prakarsa √

37 Pertemuan Kelompok Kerja G20 Investment and Infrastructure Working Meeting

dan Development Working Group Meeting, Ankara, Turki, 28 Januari - 4 Februari

2015 yang menyepakati posisi yang disampaikan Delri yaitu:

-Indonesia menguraikan bahwa IIWG akan terus fokus pada pengembangan

pengaturan hukum dan kelembagaan yang tepat, untuk membantu anggota

Rekomendasi √


RekomendasiDiterima

Tidak

Diterima

dalam memfasilitasi alokasi sumber daya yang efisien melalui keputusan yang

lebih baik; Indonesia mengusulkan untuk melakukan penilaian dan identifikasi

masing-masing negara oleh lembaga sektor publik yang bertanggung jawab untuk

memegang fungsi dan bagaimana mereka bertindak dalam kerangka hukumnya.

- Indonesia memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dalam IIWG antara

lain dalam membangun common practices untuk public sector institutional setting

guna mendukung infrastructure investment. Melalui peran ini, Indonesia dapat

menarik pengalaman dari berbagai negara, yang tentunya akan bermanfaat

sebagai pembanding dalam mengembangkan public sector institutional setting di

Indonesia yang merupakan salah satu prioritas nasional saat ini.

38 Pertemuan Penyusunan Rancangan Deklarasi Agenda Pembangunan Pasca 2015,

New York, 17-20 Februari 2015 yang menyepakati:

-Prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) menjadi landasan

dalam pengembangan agenda pembangunan pasca-2015 (tercermin pada paragraf

11 outcome document sebagai salah satu prinsip P2015DA).

-Deklarasi (outcome document) harus memasukkan/mengakui hasil-hasil Third

International Conference on Financing for Development (FfD) (paragraf 31).

-Deklarasi harus menekankan pentingnya sustainable consumption and

production (SCP) serta bahwa negara maju harus mengambil kepemimpinan

dalam memastikan SCP (paragraf 25 dan Goal 12).

Rekomendasi √

39 Pertemuan 1st MIKTA Senior Official Meeting, Seoul, Korea Selatan, 26-27 Februari

2015 dengan naskah kesepakatan:

- Indonesia menyampaikan bahwa dalam house keeping issues, para Menteri Luar

Negeri MIKTA sepakat untuk membagi fokus kepada 3 (tiga) pertemuan

pertemuan tahunan, yaitu pertemuan retreat yang difokuskan untuk membahas

mengenai housekeeping dan aktivitas MIKTA; Indonesia mengusulkan untuk

dapat dibuat 2 dokumen yaitu yang bersifat internal berupa term of reference atau

modalities mengenai MIKTA, dan vision statement yang perlu dibahas lebih detail

dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan eksternal.

-Semua posisi pemri yang disampaikan pada pertemuan tersebut diterima oleh

negara – negara MIKTA lainnya

Rekomendasi √

40 Pertemuan First G20 Energy Sustainablity Working Group Meeting (ESWG) dan

First G20 Emplyment Working Group Meeting (EWG), Antalya, Turki, 24-28

Februari 2015 yang menyepakati naskah terkait:

-Penyelenggaraan peer review terhadap pencabutan subsidi bahan bakar minyak;

pengakuan terhadap kompetensi standar profesi keluaran otoritas Indonesia.

-Peer review telah disambut baik oleh Jerman dan Turki yang masing – masing

akan melakukan sendiri; gagasan pengakuan antar peserta G20 telah diterima dan

tindak lanjut masih perlu dinegosiasikan

Rekomendasi √

41 Pertemuan Sesi Perundingan Ketiga Agenda Pembangunan Pasca 2015, New York,

23-27 Maret 2015 dengan naskah kesepakatan terkait:

-Pemenuhan/realisasi pembangunan dengan kesetaraan (sustainable growth with

equity) (paragraf 15).

-Isu means of implementation (MoI) tidak hanya meliputi strategi pendanaan

sehingga tidak bisa dibahas secara silo approach. Isu MoI tidak dapat terlepas atau

dipisahkan dari negosiasi P2015DA (paragraf 30).

-Pencapaian target mempertimbangkan tingkat pembangunan dan kondisi spesifik

masing-masing negara serta didukung oleh MoI yang sustainable serta kemitraan

global (paragraf 19 dan pada bagian II mengenai MoI).

Rekomendasi √

42 Pertemuan G20 Sherpa Meeting 2, di Izmir, Turki, 25-28 Maret 2015 yang

menyepakati:

Rekomendasi √


RekomendasiDiterima

Tidak

Diterima

Indonesia sebagai salah satu co-chairIIWG telah menyampaikan bahwa Strategi

penilaian investasi harus mencakup tindakan dan kebijakan yang mempengaruhi

sistem investasi keseluruhan dan lintas sektor dalam perekonomian untuk

mendukung perbaikan infrastruktur; menyampaikan dukungan bagi koherensi

antara berbagai workstream G20 yang terkait isu pembangunan karena isu

pembangunan merupakan isu cross cutting.

-Indonesia menyampaikan perlunya suatu kerangka kerja yang lebih fokus untuk

menyiapkan outcome KTT G20 mendatang. Dalam hal ini prioritas perlu diberikan

pada implementasi comprehensive growth strategy, dan keterkaitannya dengan

berbagai workstream G20 seperti ketenagakerjaan, investasi, perpajakan dan

perdagangan. Dengan koordinasi program yang koheren diharapkan agenda

pertumbuhan G20 tersebut dapat dicapai dan menjadi outcome KTT 2015.

43 Pertemuan Kedua G20 Development Working Group, di Ankara, Turki, 9-10 April

2015 dengan naskah kesepakatan:

-Indonesia menyampaikan dukungannya atas draft Implementation Plan of the

FSN Framework yang disampaikan pada sesi FSN, namun mengingat banyaknya

jumlah rancangan aksi yang telah dijabarkan dalam draft tersebut (12 aksi), maka

Indonesia meminta agar kiranya dapat dilakukan prioritas terkait pelaksanaan

rencana aksi. Adapun rencana aksi yang dipandang perlu mendapatkan prioritas

adalah terkait pengurangan FLW—terutama di LIDCs, serta terkait Responsible

Investment in Food

Systems

-Indonesia juga menyampaikan perlunya memasukkan knowledge sharing dalam

setiap rancangan aksi dan menekankan pentingnya bekerjasama dengan LIDCs

dalam bidang FSN. Kerjasama dengan LIDCs antara lain dapat dilakukan melalui

kerangka kerjasama South-South and Triangular Cooperation.

Rekomendasi √

44 Sidang 35th Meeting the Open-Ended Working Group of the Parties to the Parties

Montreal Protocol, Bangkok, 20-24 April 2015 dengan naskah kesepakatan

terkait:

-Direimanya posisi Indonesia terkait Implementasi penghapusan HCFC di sektor

manufaktru AC, refrigerant dan foam dan berdasarkan strategi nasional pada

tahun 2030 pelarangan penggunaan HCFC secara menyeluruh mengenai:

Tantangan dan hambatan negara berkembang perlu diperhatikan secara

menyeluruh dalam mencari alternative HFC dan perlunya menyediakan

lingkungan yang kondusif dan pelatihan sumber daya secara komprehensif.

-Penundaan pembahasan amandemen Protokol Montreal terkait phase down HFC

dengan melakukan pembahasan terlebih dahulu terhadap tantangan dan

hambatan penggunaan alternative HFC.

Rekomendasi √

45 Pertemuan Fifth MIKTA Foreign Ministers Meeting, Seoul, 21-22 Mei 2015 dengan

naskah kesepakatan yaitu Indonesia secara khusus mengusulkan agar negara-

negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia (MIKTA) dapat

bekerjasama dalam implementasi SDGs, Hal ini mendapat dukungan oleh keempat

negara MIKTA

Rekomendasi √

46 Naskah kesepakatan hasil Pertemuan Sherpa G20, Bodrum, Turki, 11-12 Juni 2015 -

-> Indonesia menyampaikan bahawa tingkat kebutuhan energi setiap negara tidak

sama dan masing-masing berhak untuk menentukan sumber energi berdasarkan

teknologi yang diinginkan dan akses terhadap pendanaan. Pemerintah Indonesia

mendorong peningkatan penggunaan biofuel domestik dari 10% menjadi 15%

Rekomendasi √


RekomendasiDiterima

Tidak

Diterima

47 Naskah kesepakatan hasil Konferensi Internasional Financing for Development,

Addis Ababa, Ethiopia, 13-16 Juli 2015:

-Perlunya diadakan reformasi pada tatanan perekonomian global, khususnya

terkait keanggotaan pada jajaran pimpinan institusi global seperti IMF dan Bank

Dunia, guna dapat mewujudkan aspirasi negara-negara berkembang.

-Perlunya dibuat mekanisme baru dan inovatif guna menopang pembiayaan

pembangunan infrastruktur yang merupakan kepentingan bagi Pemerintah

Indonesia.

Rekomendasi √

48 Naskah kesepakatan hasil Pertemuan OGP Steering Committee, Capetown, Afsel,

22-23 Juli 2015:

- Indonesia berpandangan bahwa diperlukan kejelasan mengenai beberapa hal,

khususnya terkait kerangka Trust Fund yang akan dikembangkan di World Bank;

tipe beneficiaries yang dapat mengakses OGP Trust Fund World Bank, terutama

terkait akses masyarakat sipil terhadap pendanaan;

-Skema dukungan finansial yang dapat disediakan oleh World Bank, terutama

terkait grant dan bantuan teknis; mekanisme koordinasi antar-lembaga donor

OGP;

-Posisi pada OGP SC dan OGP Support Unit dalam kerangka Trust Fund yang akan

dikembangkan, termasuk status 65 negara OGP sebagai kontributor.

Rekomendasi √

49 Naskah kesepakatan hasil Sidang Sesi Perundingan ke-7 Perumusan Agenda

Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015, New York, 27-31 Juli 2015. Pertemuan

menghasilkan Outcome Documen yang akan diadopsi dalam KTT PBB Adopsi Post

2015 Development Agenda pada bulan September 2015. Sebagian besar posisi

Indoensia yang disampaiakn telah diterima dalam pertemuan, sbb:

Rekomendasi √

*Perlunya bagian Preamble dipersingkat

*Pencantuman prinsip common but differentiated responsibility/CBDR dalam

dokumen dan paragraf mengenai perubahan iklim.

*Addis Ababa Action Agenda bersifat melengkapi dan tidak menggantikan means

of implementation post-2015 development agenda.

*Review hendaknya bersifat sukarela, serta fasilitatif dan tidak punitif.

*Dipersingkatnya preamble dan ditegaskan keterkaitan dengan pilar

pembangunan berkelanjutan.

*Prinsip CBDR dimasukkan dalam paragraf 12

*Penambahan kata ‘learning’ dalam ‘review’ sehingga review lebih bersifat

sukarela dan fasilitatif.

*Diakui bahwa Addis Ababa Action Agenda bersifat melengkapi dan tidak

menggantikan means of implementation post-2015 development agenda.

50 Naskah kesepakatan hasil Pertemuan ke-16 the Cartagena Dialogue for

Progressive Action, di Banjul, Gambia, 23-25 Agustus 2015

Rekomendasi √

51 Sidang High-Level Multi-stakeholders Strategic Forum (HLM SF) on "Scaling-up

Global Support for South-south and Triangular Cooperation in Contec of the Post-

2015 Development Agenda", Macao, 25-26 Agustus 2015. Delegasi RI dipimpin

oleh Direktur Jenderal Multilateral. Pada kesempatan ini Pemri menyampaikan

beberapa posisi sebagai berikut:

Rekomendasi √

*Pentingnya komitmen, aksi, dan kemitraan global serta mobilisasi pendanaan

inovatif dalam pencapaian SDGs.

-Perlunya peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta,

filantropi dan LSM dalam pencapaian SDGs melalui KSS. Terkait hal ini, diperlukan

mekanisme insentif yang tepat guna mendorong keterlibatan sektor swasta dalam

KSS.

-Kerja sama triangular sebagai salah satu mekanisme inovatif pendanaan KSS

dimana Indonesia selama ini telah melaksanakan kerja sama trianguar dengan

berbagai mitra pembangunan sejalan dengan prinsip-prinsip KSS.


RekomendasiDiterima

Tidak

Diterima

*Komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam pencapaian target SDGs

melalui penguatan KSS di tingkat global, termasuk penyelenggaraan Konferensi

Asia-Afrika tahun 2015 serta rencana pendirian Asian-African Center.

52 Pertemuan G20 Energy Sustainablity Working Group ke-3 di Izmir, Turki, 1-3

September 2015. Posisi Indonesia yang disampaikan, sbb:

-Masukan terhadap rancangan G20 Energy Ministers Communiqué.

-Mendorong penyediaan akses terhadap energi modern bagi semua (for all).

-Mendorong upaya pengembangan dan penggunaan energi terbarukan oleh negara

anggota G20.

-Program Pemri dalam upaya penghapusan subsidi BBM secara bertahap dan

pemberian subsidi listrik bagi rumah tangga miskin.

-Masukan terhadap rancangan G20 Energy Ministers Communiqué.

-Upaya mendorong penyediaan akses terhadap energi modern bagi semua (for all).

-Usulan untuk mendorong upaya pengembangan dan penggunaan energi

terbarukan oleh negara anggota G20.

-Program Pemri dalam upaya penghapusan subsidi BBM secara bertahap dan

pemberian subsidi listrik bagi rumah tangga miskin.

Rekomendasi √

53 Pertemuan G20 Employment Working Group (EWG) di Ankara, Turki, 2-4

September 2015 dengan naskah kesepakatan terkait:

-Indonesia menyampaikan intervensi yang menggarisbawahi upaya pemulihan

ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta rencana aksi nasional untuk

meningkatkan daya serap tenaga kerja, terutama kaum muda.

-Indonesia menyampaikan pembentukan lembaga Jaminan Sosial yang akan

memberikan jaminan kepada pekerja, baik sektor formal maupun informal

-Indonesia juga menyampaikan intervensi yang menyoroti du aprogram Jaminan

Sosial dalam upaya mengurangi tingkat kesenjangan/inequalities.

Rekomendasi √

54 Pertemuan ke-4 G20 Development Working Group, 14-16 September 2015 di

Antalya, Turki dengan kesepakatan:

Posisi Indonesia terkait peningkatan keterlibatan negara berkembang dalam

capacity building untuk otoritas pajak diterima. Indonesia juga secara aktif terlibat

dalam beberapa forum, working party, dan program capacity building yang

diselenggarakan oleh OECD. Indonesia juga pada tahun ini berkesempatan untuk

menjadi host Asia-Pacific BEPS Technical Meeting di bawah koordinasi OECD yang

akan diselenggarakan pada tanggal 11-12 November 2015 di Yogyakarta-

Indonesia.

Rekomendasi √

55 Pertemuan ICCM-4, di Jenewa, Swiss, 28 September-2 Oktober 2015. Penyampaian

Posisi-posisi Pemri dan memperjuangkan agar posisi Pemri tersebut diterima dan

tercermin dalam outcomes dokumen pertemuan:

-Menyambut baik diadopsinya SDGs yang mendukung upaya global Sound

Management of Chemicals (SCM) and Waste, dengan 3 (tiga) dimensi utama:

ekonomi – sosial – lingkungan hidup, serta keterkaitan antara ketiganya. Indonesia

menggarisbawahi keunikan setiap negara sesuai kondisi nasional, kapasitas dan

prioritas pembangunan masing-masing. Implementasi agenda pembangunan

nasional dan pencapaian SDGs dapat terwujud jika terdapat means of

implementation yang jelas dan tepat, dengan kemitraan global dan partisipasi

penuh seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, CSOs/NGOs, dan individu-

individu yang terlibat dalam pengelolaan bahan kimia di tingkat lokal, nasional

dan global).

Rekomendasi √

Indonesia berpandangan bahwa SCM merupakan elemen penting pencapaian

target SDGs, dan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan

penyakit, peningkatan dan perbaikan kesehatan manusia, penciptaan lingkungan

yang aman, serta kestabilan dan peningkatan kualitas hidup dan pembangunan

sosial di seluruh tingkatan.

-Mengangkat upaya kolaboratif sukarela dalam penghapusan HHPs sebagai

kerangka kerja sama saling menguntungkan, dan memungkinkan pertukaran

informasi, serta best practices. Indonesia berpadangan bahwa pengelolaan HHPs

akan berkontribusi pada pencapain Goal 2 SDGs, khususnya terkait ketahanan

pangan dan akses pangan bagi kelompok rentan.


RekomendasiDiterima

Tidak

Diterima

*Indonesia menekankan perlunya bantuan teknis dan pembangunan kapasitas,

serta tersedianya modalitas konkrit atas bahan alternatif yang aman, terbukti

secara teknis dan ilmiah, ramah lingkungan, ekonomis, mudah diperoleh, serta

tepat guna dalam sistem pertanian masing-masing negara.

56 Pertemuan Open Government Partnership Global Summit 2015, di Mexico City,

Meksiko, 26-29 Oktober 2015. Posisi Indonesia yang telah disampaikan dan

diterima pada pertemuan tersebut adalah:

-Mendorong peran OGP dalam rangka pencapaian SDGs/Agenda 2030.

-Keputusan OGP Steering Committee: menyetujui resolusi untuk mendukung

pelaksanaan Pilot Program Open Government untuk pemerintah daerah.

-Indonesia menerima OGP Awards 2015 dengan meraih Juara Kedua melalui

inisiatif “Pencerah Nusantara” yang bertujuan memperkuat layanan kesehatan

primer di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Rekomendasi √

57 Pertemuan KTT G20, Antalya, Turki 2015. Posisi Indonesia yang telah disampaikan

dan diterima pada pertemuan tersebut adalah:

-Tetap komitmen untuk mencapai pertambahan pertumbuhan sebesar 2,1 persen

pada tahun 2018. Reformasi struktural dan penyesuaian growth strategies,

sebagaimana tercantum dalam Antalya Action Plan, akan mendukung

implementasi komitmen ini.

-Meningkatkan stabilisasi ekonomi global melalui koordinasi dalam implementasi

kebijakan makroekonomi untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang kuat,

berkelanjutan, dan seimbang.

-Mendorong reformasi sistem perpajakan internasional melalui Base Erosion and

Profit Shifting (BEPS).

-Mendorong reformasi sistem perpajakan internasional melalui Automatic

Exchange of Information (AEoI), yang akan meningkatkan efektivitas dan

transparansi sistem perpajakan.

-Dilanjutkannya proses reformasi kuota IMF, khususnya agar Pemerintah AS

segera meratifikasi konsep reformasi yang telah disetujui bersama pada tahun

2010.

-Mendorong agar tercapai kesepakatan COP-21 Paris yang ambisius, mencakup

bidang mitigasi, adaptasi, pendanaan, dan pengembangan teknologi;

Rekomendasi √

58 Pertemuan Sesi ke- 116 Executive Board International Fund for Agricultural

Development (IFAD), Roma, Italia, 16-17 Desember 2015:

Posisi Indonesia yang telah disampaikan dan diterima pada pertemuan tersebut

adalah:

-Menyetujui laporan terkait IFAD’s 2016 results-based programme of work and

regular and capital budgets, and the Independent Office of Evaluation of IFAD’s

results-based work programme and budget for 2016 and indicative plan for 2017-

2018, and the HIPC and PBAS progress report;

-Menyetujui IFAD Strategic Framework 2016-2025 – Enabling Inclusive and

Sustainable Rural Transformation;

-Menyetujui revisi IFAD Evaluation Policy;

-Menyetujui komitmen pendanaan;

-Menyetujui proposal projek/program untuk pertimbangan Executive Board;

-Menyetujui review tahunan IFAD’s Investment Policy Statement;

-Menyetujui proposal for debt rescheduling and arrears settlement: the Republic of

Zimbabwe;

-Menyetujui country visits of the IFAD Executive Board 2017-2018;

-Menyetujui laporan IFAD’s hosting of the Global Mechanism of the United Nations

Convention to Combat Desertification (UNCCD);

-Menyetujui revised provisional agenda for the thirty-ninth session of the

Governing Council

-Menyetujui pendirian Emoluments Committee;

-Menyetujui pengajuan tanggal untuk sesi Executive Board tahun 2017;

-Menyetujui tindak lanjut Executive Board Retreat April 2015

Rekomendasi √

NO NAMA PROMOSI TTI KETERANGAN1 Business Dialogue dengan para pengusaha RI yang potensial

tentang potensi pasar Meksiko dan Amerika Tengah, 9 Pebruari 2015

2 Partisipasi Indonesia dalam pameran Kopi: The 27th Annual Specialty Coffee Association of America (SCAA) Exposition di Seattle, Washington States, 9-12 April 2015

3 Partisipasi Indonesia sebagai Country of honor pada pameran dagang Salon International de I'Alimentation 2015 (Sial Toronto 2015), 28-30 April 2015 di Toronto, Kanada

4 Promosi Investasi Indonesia BKPM dengan Perusahaan AS dan Bank Dunia di New York dan Washington DC tanggal 2-4 Juni 2015

5 Simposium Potensi Kerjasama pengembangan wisata bahari di Tanjung Pandan, Belitung, 10-13 Juni 2015

6 Pameran Summer Fancy Food Show (SFFS) dan Indonesia Investment Forum (IIPF), New York, AS, 27 Juni s/d 3 Juli 2015

7 Penggalangan Pengusaha dan Tindak Lanjut Kunjungan Pemerintah Kabupaten Bantul ke Suriname tahun 2014 di Bantul, tanggal 7 April 2015

10 Temu Pengusaha Jawa Timur serta Memperingati Hubungan Diplomatik Indonesia-Chile ke-50 di Surabaya, 27 Mei 2015

11 Keikutsertaan Dit. Amselkar dan KBRI pada Pameran Peru Moda di Lima, Peru tanggal 27-29 Mei 2015

12 Temu Pengusaha Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Peningkatan Hubungan Ekonomi Indonesia dengan Argentina serta Negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia

13 Expo Alimentaria di Lima, Peru, 26-28 Agustus 2015

14 Kunjungan Ahli Pertanian dan Peternakan Sapi Argentina ke Kupang, 1-3 September 2015 dan ke Lembang, 3-5 September 2015

15 Promosi Terpadu Indonesia (Indofair) di Paramaribo, 28 September - 3 Oktober 2015

16 Seminar TTI dalam rangka peringatan 50 tahun hubungan diplomatic RI-Chile di santiago, Chile, 29 September 2015

17 TTI Specialty Coffee di Paris, Perancis, 11-12 Juni 2015

18 TTI World of Coffee Goes to Nordic di Gothenburg, Swedia, 16-18 Juni 2015

19 TTI Sister City Padang-Hildesheim, Jerman, 19-22 Juni 2015

9 Penggalangan Pengusaha di Semarang tanggal 19 Mei 2015

LAMPIRAN SS 1.1.4 SUB IKU 6

8 Penggalangan Pengusaha di Surabaya tanggal 10 April 2015

DIPLOMASI EKONOMI YANG KUAT

NO NAMA PROMOSI TTI KETERANGAN20 TTI Izmir International Fair di Turki 29 Ags - 2 Sept 2015

21 TTI World Expo Milano, Milan, 5-9 September 2015. Penyelenggaraan TTI World Expo Milano yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Kerjasama Pemerintah RI-Italia dalam bidang ekonomi

22 TTI Fankfurt Book Fair, Jerman, Oktober 2015

23 TTI World Travel Mart, London, 1-4 Nov 2015

24 TTI "Indonesian Night" di Paris, 27-29 Sept 2015

25 TTI di Marseille, 18-19 Nov 2015

26 Sosialisasi ISPO di Belanda-Belgia, 14-18 Okt 2015

27 Sosialisasi ISPO di Paris, Perancis, 3-4 Sept 2015

28 Showcase Indonesian Pavilion pada Pameran COP 21 di Paris, 29 Nov - 3 Des 2015

29 Dialog Bisnis Pariwisata "Potensi Wisatawan Eropa Tengah dan Timur untuk Indonesia di Bali, tanggal 20 Februari 2015

30 Dialog Bisnis dengan Pengusaha Swasta Nasional KomoditasEkspor untuk Kawasan ETT, khususnya Rusia, Hongaria, Ceko danSerbia, di Jakarta

31 Diplomasi Ekonomi Penetrasi Pasar ETT dan Business Gathering Sentra Produksi Unggulan di Jawa Timur, 7-9 April

32 Pelaksanaan Pertemuan Bisnis Pengusaha Indonesia dengan Pengusaha Rusia di Kazan, bersamaan dengan penyelenggaraan SKB X RI-Rusia, 6-9 April 2015

33 Diplomasi Ekonomi-Penetrasi Pasar ETT , Promosi Peluang Pasar dan Kerja Sama di Kawasan ETT di Gorontalo, 10 April 2015

34 Peningkatan Peluang Ekspor Hasil Tambang dan komoditas lainnya di Kalimantan Timur

35 Misi Dagang ke Hongaria, 7 Mei 2015

36 Misi Dagang Ke Bulgaria, 4-5 Mei 2015

37 Windows to Indonesia/Pameran Indoglobus di Kyiv, Ukraina, 14-17 Mei 2015

38 Misi pertemuan bisnis dengan Pengusaha Kopi Semarang dan pelaksanaan diplomasi ekonomi di UKSW Salatiga, 11-12 Juni 2015

39 Pertemuan Bisnis Pengusaha Indonesia dan Belarus bersamaan dengan SKB V RI-Belarus, 21-22 Juni 2015

40 World Food Expo , Moscow , 14-17 September 2015

41 Otdykh Leisure , 15-18 September 2015

42 Partisipasi pada Pameran Polagra Food Fair , Poznan, Polandia, 21-24 September 2015

43 Rangkaian Misi Bisnis ke Ceko dan Slowakia, 25-28 September 2015

NO NAMA PROMOSI TTI KETERANGAN44 Pelaksanaan Program Business Gathering dan Diskusi terbuka

Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Kawasan Eropa Tengah dan Timur , Medan 27-29 September 2015

45 Lokakarya Duta Besar "Menggali Selera Desain untuk Pasar Ekspor", dalam rangka PPKI 2015 di Jakarta, 28 Oktober 2015

46 Economic Field Trip, di Surabaya, 25-27 Oktober 201547 Acara Dialog Interaktif Ekonomi "Peningkatan Diplomasi Ekonomi

dan Peluang Menembus Pasar Non-Tradisional di Kawasan Amerika dan Eropa", di Semarang, 15 Desember 2015

48 Partisipasi pada Mandalay Investment Fair, Mandalay, Myanmar, 30 September 2015

49 Partisipasi pada China-ASEAN Expo (CAEXPO) di Nanning, RRT, 18-21 September 2015

50 Partisipasi pada Indonesia Trade and Tourism Promotion (ITTP), Phnom Penh, Kamboja, 18-20 September 2015

51 Partisipasi pada China Xi’an Silk Road Tourism Expo, Xi’an, RRT, 10-13 September 2015

52 Partisipasi produk Indonesia di Halal Expo Korea 2015, 7-9 Agustus 2015, 3 perusahaan dari Indonesia, CV Andhika Halal Indonesia, HQ Corpora Putra, PT. Adasakti Daya Asoka.

53 Roundtable Discussion dengan perwakilan Jepang di Makassar, 1-3 Juli 2015 dalam rangka penguatan diplomasi ekonomi Indonesia dengan negara-negara di kawasan Astimpas untuk Perluasan Akses Pasar, Upaya Peningkatan Hubungan Antar-Pebisnis serta Pengenalan Potensi Daerah-Daerah di Indonesia

54 Penyelenggaraan kegiatan penguatan diplomasi ekonomi Indonesiadengan negara-negara di kawasan Astimpas untuk Perluasan AksesPasar, Upaya Peningkatan Hubungan Antar-Pebisnis sertaPengenalan Potensi Daerah-Daerah di Indonesia melaluiRoundtable Discussion dengan perwakilan Korea Selatan di Medanpada 9-11 September 2015.

55 Penyelenggaraan Roundtable Discussion tentang KerjasamaTrilateral Indonesia-Australia-Timor Leste : Peluang dan manfaatkerjasama trilateral bagi pembangunan Kawasan Timur Indonesia(KTI) di Yogyakarta, pada 2 Oktober 2015, dengan mengundangKADIN dan Pengusaha Daerah (DKI Jakarta, Jawa Barat, JawaTengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Maluku, Sulawesi Selatan,NTT, dan NTB, Para pengurus APINDO, serta akademisi danmahasiswa perguruan tinggi di KTI.

56 "Indonesia-Dubai Economic Business Meeting ", Jakarta, 2-4 Februari2015

57 Kunjungan Wali Daerah (Gubernur) dan Kadinda Provinsi Batna,Aljazair ke Provinsi DIY, 16-20 April 2015 denganpenandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kadinda ProvinsiBatna, Aljazair dengan Kadinda Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta pada 17 April 2015

58 Strengthening Economic Cooperation between Asia Africa Countries(SECAAC) di Banda Aceh, Provinsi Aceh, 17-20 Oktober 2015

59 Rapat Persiapan Partisipasi Indonesia dalam Expo Kazakhstan2017, 6 Februari 2015 dan 16 Juni 2015

60 Round Table Discussion dan Peluang Bisnis bagi Furniture dan KayuIndonesia di Kawasan Asia Tengah, di Cirebon, 23-25 Agustus 2015

61 Kunjungan Delegasi Bisnis Asia Tengah ke Cirebon, 22 & 24Oktober 2015

NO NAMA PROMOSI TTI KETERANGAN62 Temu Usaha dalam rangka Peningkatan Kerja Sama Ekonomi RI-

Kyrgyzstan, di Jakarta, 9-10 Desember 201563 Partisipasi RI pada promosi perdagangan internasional “Africa Big

Seven 2015,” Johannesburg, 20-24 Juni 201564 Partisipasi dalam Pameran The Gateway Show di dan Sales Mission

di Afrika Selatan tgl 28 Agustus - 3 september 201565 Roundtable Discussion Optimalisasi Peluang Pasar Furnitur di

kawasan Afrika Sub-Sahara, 2 September 201566 Pertemuan koordinasi dengan Pertamina dalam rangka ekspansi

usaha Pertamina ke Afrika Sub-Sahara, 12 agustus 2015

67 Partisipasi Indonesia sebagai delegasi pada Pameran Lagos International Trade Fair, November 2015

68 Seminar Investasi Indonesia, Tokyo dan Hiroshima, 28-29 Juli 2015, di hadiri Kepala BKPM RI, Bupati Bantaeng, beberapa perusahaan Indonesia dan Jepang.

69 Indonesia - India Business Forum , 3 November 2015

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/569460-lindungi-buruh-migran--kemlu-dan-bnp2tki-luncurkan-e-perlindungan

Lindungi Buruh Migran, Kemlu danBNP2TKI Luncurkan e-PerlindunganDi dalamnya terdapat jutaan data WNI, termasuk buruh migran.

VIVAnews - Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri dalammemberikan perlindungan bagi WNI di luar Indonesia, yakni kurang akuratnya data. Olehsebab itu, Kemlu dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) padaRabu, 17 Desember 2014, meluncurkan sistem e-Perlindungan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, yang ditemui diGedung Kemlu pada hari ini. Retno menyampaikan, salah satu realisasi e-Perlindungan ituyaitu data mengenai informasi WNI di luar negeri. Termasuk di dalamnya buruh migran."Saat ini sudah ada 2,7 juta WNI yang masuk ke dalam database ini. Namun, kami berusahaterus untuk mengembangkan datanya," ujar mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belandaitu. Retno menyebut data ini sangat penting. Sebab, jika tidak sinkron maka akanmenyulitkan institusi yang dia pimpin ketika memberikan perlindungan.

"Oleh sebab itu, dengan adanya data yang diperoleh dari BNP2TKI, sudah menjadi sebuahlangkah maju," ucapnya. Langkah ini, lanjut dia, turut menjadi pembuktian tidak ada lagi egosektoral di antara institusi.

Pelayanan

Dalam kesempatan itu, dia turut menyampaikan bahwa semua diplomat RI yang sedangbertugas di luar wajib melayani dan melindungi WNI. Kepedulian itu, kata Retno,ditunjukkan dengan empat sikap nyata yakni sikap ramah, cepat dan tepat dalam memberikanpelayanan, mudah untuk diakses oleh WNI dan akuntabel.

Terkait dengan kemudahan dalam pemberian akses, Retno menyebut, telah menyampaikankepada seluruh perwakilan RI di luar negeri, agar layanan hotline selalu aktif setiap saat.

"Jangan sampai justru ketika dalam keadaan darurat sedang terjadi, nomor tersebut tidakaktif. Hotline harus benar-benar dimanfaatkan," kata dia.

Sementara, dalam hal akuntabilitas, Retno menegaskan tidak akan menoleransi sedikit punterhadap para diplomat yang berbuat korupsi. Dia memberi contoh, jika ada pegawainya yangmencoba mengambil keuntungan dari pembuatan paspor, maka dia akan memberikanhukuman berat kepada oknum tersebut.

"Saya tidak ingin menerima adanya laporan dana tertentu yang tidak masuk ke dalam kasnegara. Jika biaya pembuatan paspor adalah Rp10, maka nominal itu yang disampaikan keWNI dan angka itu pula yang dimasukkan ke dalam kas negara," ujar Retno.

Sub IKU 2 SS.1.1.5 Persentase Integrasi Perwakilan RI (IPW)Daftar 24 Perwakilan Pelayanan Warga/ Citizen Service

No Nama Perwakilan Integrasi Data Dengan Database e-Perlindungan

1 Amman Sudah2 Perth Sudah3 Damascus Sudah4 Doha Sudah5 Seoul Sudah6 Singapore Sudah7 Abu Dhabi Sudah8 Kuala Lumpur Sudah9 Kuwait City Sudah10 Riyadh Sudah11 Dubai Sudah12 Hong Kong Sudah13 Jeddah Sudah14 Johor Bahru Sudah15 Kota Kinabalu Sudah16 Tokyo Sudah17 Osaka Sudah18 Penang Sudah19 Kuching Sudah20 Darwin Sudah21 Los Angeles Belum Terintegrasi22 Sydney Belum Terintegrasi23 Brunei Darussalam Belum Terintegrasi24 New York Belum Terintegrasi

LAMPIRANKOMPONEN 1 SUB IKU-3 SS.1.1.5.

Rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang Diterima dalam Kebijakan/Regulasi Nasional Terkait Perlindungan WNI-BHINo. Forum/Kegiatan Rekomendasi1 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) 2015-2019Meningkatkan pencegahan TPPO

2 Meningkatkan pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korbanTPPO

3 Mewujudkan harmonisasi produk-produk hukum terkait TPPO4 Meningkatkan pelayanan pemulangan bagi korban5 Meningkatkan pelayanan reintegrasi sosial6 Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO7 Meningkatkan penegakan hukum bagi kasus TPPO8 Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemangku

kepentingan di tingkat nasional9 Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemangku

kepentingan di tingkat internasional10 Melaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan gugus tugas11 Sosialisasi Diplomasi RI Penanganan Perdagangan Orang di

Kawasan dan Bali Process Guide on Identifying and ProtectingVictims of Trafficking

Pelibatan aktif organisasi internasional terkait, khususnya IOM,UNHCR, dan ASEAN dalam menangani fenomena irregularmigrants di kawasan Asia Tenggara

12 Penyelesaian ASEAN Convention on Trafficking in Persons13 Mendorong implementasi empat pilar penanganan irregular

migrants sebagaimana tertuang dalam Jakarta Declaration14 Rencana penyelenggaraan regional roundtable meeting sebagai

tindak lanjut Special Conference, November 201515 Pertemuan di tingkat AOM16 Difokuskan kepada aspek TOC dari fenomena irregular migrants

yang selama ini belum banyak di bahas di Bali Process17 Implementasi UNTOC dan protokol-protokolnya18 Implementasi UU TPPO No. 21 Tahun 200719 Koordinasi di tingkat nasional (Gugus Tugas Pemberantasan

TPPO dan Desk Penanganan Penyelundupan Manusia,

Pengungsi dan Pencari Suaka), khususnya dalam update dansharing data terkini mengenai penyelundupan manusia danperdagangan orang di Indonesia.

20 Penguatan kapasitas nasional (peraturan dan SDM) untukmengatasi tantangan irregular migration yang dinamis dan terusberkembang

21 FGD tentang Penyempurnaan Tata Kelola Penempatan danPerlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di KapalPenangkap Ikan Asing di Luar Negeri

Perlunya koordinasi erat antar Kementerian/Lembaga Pemerintahterkait untuk menentukan focal point dalam tata kelola perekrutandan penempatan awak kapal di kapal penangkap ikan di luarnegeri

22 Peningkatan kualitas awak kapal ikan melalui pendidikan,pelatihan dan sertifikasi

23 Sinkronisasi database pelaut secara online dengan memadukandatabase system yang dimiliki Kementerian Perhubungan denganBNP2TKI

24 Pemerintah melakukan pengawasan secara lebih intensifterhadap izin operasional dan pembinaan agen perekrutan danpenempatan awak kapal ikan di luar negeri sesuai denganketentuan yang berlaku

25 Mengusulkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untukmenjalankan Pasal 28 UU No. 39 Tahun 2004 denganmenjadikan Peraturan Menteri Perhubungan No. 84 Tahun 2013sebagai Peraturan Pemerintah

26 Ratifikasi The International Convention on Standards of Training,Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personneltahun 1995

27 Pelaksanaan dan pengawasan Perjanjian Kerja Bersama danPerjanjian Kerja Laut yang sesuai dengan ketentuan nasional daninternasional

28 Memastikan isi Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian KerjaLaut yang sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional

29 Ratifikasi MLC tahun 200630 Ratifikasi Work in Fishing Convention (No. 188) dan

Recommendation (No. 199) Tahun 2007 terkait perlindunganawak kapal ikan di luar negeri

31 Perlunya harmonisasi dan sosialisasi peraturan nasiona di bidangrekrutmen dan penempatan awak kapal penangkap ikan di luarnegeri

32 Mengusulkan definisi yang jelas terkait tenaga kerja yang bekerjadi atas kapal ikan yang disepakati seluruh instansi terkait

33 Pembahasan Penanganan TPPO dengan Kemsos, BNP2TKI danBareskrim

Direktorat PWNI dan BHI berinisiatif memulai suatu pilot projectpenanganan TPPO dari hilir ke hulu dimana personil Bareskrimdikirim ke Perwakilan RI guna melakukan proses BAP terhadappara TKI korban TPPO di shelter. Setelah proses BAP selesai,data tersebut kemudian disampaikan kepada Kemensos danBNP2TKI untuk disusun langkah-langkah penanganan yang tepat,termasuk penyembuhan trauma dan reintegrasi sosial, ketika paraTKI tersebut dipulangkan ke Indonesia.

34 FGD Strategi Efektivitas Penanganan WNI Bermasalah di LuarNegeri Melalui Aplikasi SMS Broadcast, pada e-Perlindungan

Disarankan agar SOP SMS Broadcast harus dibuat mengingatmutasi pejabat Kemlu sangat tinggi. Dengan demikian, pejabatdan staf yang menanganinya memiliki pedoman tetap dalampengoperasian aplikasi tersebut. Selain itu, tata bahasa SMSBroadcast perlu diatur secara khusus

35 Disarankan agar ditetapkan definisi penerima SMS Broadcastapakah itu keluarga korban atau perwakilan keluarga korban.Selanjutnya, keluarga korban perlu diminta untuk membuat suratpernyataan resmi yang didalamnya menyatakan informasi nomorkontak yang dapat dikirimkan SMS Broadcast. Surat pernyataantersebut merupakan dasar hukum bagi Kementerian Luar Negeriuntuk memastikan informasi diterima pihak yang tepat

36 Rapat Koordinasi Penempatan TKI ABK Pelaut di Luar Negeri Perwakilan RI akan memfasilitasi keperluan endorsementtersebut setelah pembahasan mengenai kewenangan, tugas, danfungsi terkait penempatan dan perlindungan ABK di luar negeritelah tuntas di dalam negeri

37 Rapat Evaluasi Kegiatan Pencatatan Pernikahan Pasangan WNINon-Muslim di Luar Negeri

Perlunya menyiapkan payung komitmen antar pimpinan Kemludan Kemendagri dalam bentuk MoU guna menegaskan rencanapembentukan Peraturan Bersama, pembagian kewenangan danmekanisme kerja serta anggaran terkait.

38 Seminar Penggalangan Masyarakat dan PencegahanRadikalisasi WNI di Kayseri, Turki

Pendekatan kreatif perlu mendapatkan dukungan sebagai salahsatu cara pencegahan paham radikal bagi para WNI di luar negeri

seperti penyebaran film “Jihad Selfie” melalui berbagai festivalfilm seperti Istanbul Film Festival di Turki atau Busan InternationalFilm Festival di Korea Selatan.

39 Mekanisme koordinasi antara Pusat dan Perwakilan RI harusdilakukan melalui satu pintu

40 Engagement WNI melalui berbagai kegiatan positif yang dapatmenjalin ikatan antara satu WNI dengan WNI lainnya dan WNIdengan Perwakilan RI

41 FGD Peningkatan Kerjasama Ketenagakerjaan dan PerlindunganWNI di Tiongkok-Taipei, Bandung

Tidak perlu adanya pengiriman pejabat Kemlu karena akanmencederai prinsip One China Policy

42 Menempatkan pejabat Kemlu di Taipei namun dalam kerangkasebagai pejabat KBRI Beijing dengan perlindungan WNI diwilayah Tiongkok Taipei sebagai sinyal bahwa Tiongkok Taipeimerupakan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok

43 Tetap perlu mengembangkan hubungan Tiongkok-Taipei denganIndonesia karena Indonesia banyak mendapatkan benefit dengancara memperluas interpretasi terhadap One China Policy danMoU 1992 dengan tafsiran yang menguntungkan kepentinganIndonesia

44 Pencegahan dan Penanganan WNI dalam Pergerakan ISIS diLuar Negeri

Diperlukan upaya pencegahan dan deteksi dini dari PemerintahRI di dalam negeri

45 Perlu tindakan antisipatif bagi para WNI yang sudah berada diwilayah-wilayah kekuasaan ISIS, ketika nantinya mereka kembalike Indonesia

46 Penanganan Evakuasi WNI dari Yaman Dit. PWNI dan BHI melakukan koordinasi dengan KementerianAgama untuk membantu kelanjutan pembelajaran di Indonesiabagi para mahasiswa/pelajar yang dipulangkan dari Mesir

47 Penetapan langkah-langkah antisipasi terhadap kondisi yangmemburuk terutama bila ekskalasi konflik semakin signifikan dantidak kondusif, dengan terlebih dahulu menetapkan parameterterhadap kondisi tersebut.

48 Perlunya notifikasi awal dari KBRI Sana’a kepada WNI yang akandievakuasi perihal batasan berat bagasi yang diperbolehkanuntuk penerbangan domestik

49 Rapat Koordinasi Tingkat Eselon II Revisi UU No. 37 Tahun 1999 Revisi penambahan atau penyusunan UU No.37/1999 yang baru

tentang Hubungan Luar Negeri di Bandung, Jawa Barat tidak hanya mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini, tapijuga harus berorientasi ke masa depan

50 Travel advisory perlu dimasukkan dan diatur dalam UU sehinggaKementerian Luar Negeri dapat memiliki kewenangan dalampenetapan status suatu negara tujuan WNI

51 Perwakilan pelayanan warga negara (citizen service) perlu untukdimasukkan dalam UU yang baru

52 Definisi perlindungan WNI dan BHI beserta cakupan danbatasannya haruslah jelas, termasuk perlindungan WNI dalamkeadaan normal dan dalam keadaan darurat

53 Rapat Koordinasi Mengenai 16 WNI Hilang di Turki dan Isu terkaitlainnya

Memulangkan 16 WNI yang ditangkap di Gaziantep stelah adakeputusan deportasi oleh Pemerintah Turki

54 Pendekatan Pemerintah RI kepada Pemerintah Turki danYordania untuk sementara waktu menghentikan pemberian visaon arrival atas dasar pertimbangan politik dan keamanan

55 Pembuatan payung hukum terkait penanganan terhadap ISIS56 Rapat Koordinasi mengenai Alternatif Bantuan Penyelesaian

Pembiayaan Perawatan Sdr. Djoko Sarono, Pegawai SetempatKBRI Canberra

Berdasarkan Permenlu tentang Pegawa Setempat No.07/KP/X/2006/01 tahun 2006, Perwakilan berkewajibanmembayarkan asuransi kesehatan kepada pegawai setempat.

57 Pada DIPA Ditjen Protokol dan Konsuler TA 2015, output yangada adalah Penanganan WNI/TKI Bermasalah. Sehingga untukHomestaff/Localstaff merupakan ranah Sekretariat Jenderal

58 Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan bahwauntuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkanproduktivitas kerja yang optimal, maka perusahaan wajibmenyediakan dan menyelenggarakan upaya dan skemakeselamatan dan kesehatan kerja

59 Pelaksanaan Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola TKI Tahun2014 untuk periode Desember 2014

Penguatan peran PPTKIS dalam penyediaan layanan danperlindungan TKI di luar negeri

60 Memperkuat komunitas TKI dalam meningkatkan edukasi danakses informasi terkait hak dan kewajiban TKI

61 Pengkajian ulang negara tujuan penempatan oleh clearing houselintas lembaga

62 Roundtable Discussion mengenai Pencegahan Keadaan tanpa Instansi Pemerintah yang terkait dengan pencatatan kelahiran

Kewarganegaraan melalui Pencatatan Kehadiran sesuai denganHukum Ketatanegaraan tanggal 15 Januari 2015

harus bekerjasama agar tidak ada lagi orang di Indonesia yangtidak memiliki kewarganegaraan akibat tidak memiliki catatankelahiran dan target UNHCR di tahun 2024 tercapai

63 Bahan Masukan Pidato Kenegaraan Presiden, 16 Agustus 2015:Isu Perlindungan WNI di Luar Negeri

Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Tenaga KerjaIndonesia Tahun 2014

64 Penyediaan layanan infrastruktur pengaduan TKI secara online65 Memperkuat peran komunitas TKI dalam meningkatkan edukasi

dan akses informasi terkait hak dan kewajiban TKI66 Pengkajian ulang negara tujuan penempatan oleh clearing house

lintas lembaga67 Penguatan peraturan/kerjasama bilateral dengan negara tujuan

penempatan untuk penerbita visa bagi calok TKI68 Perbaikan layanan hukum terhadap TKI bermasalah melalui

proses yang transparan69 Penguatan peran PPTKIS dalam penyediaan layanan dan

perlindungan TKI di luar negeri70 Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI yang

diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Jawa Barat

Pembekalan mengenai hukum, budaya dan adat istiadatsetempat kepada calon TKI sehingga tidak melakukan hal-halyang melanggar hukum setempat

71 Pentingnya kelengkapan dokumen WNI/TKI dan menghimbaukeluarga WNI/TKI yang ditinggalkan di Indonesia dapatmemegang salinan dokumen tersebut

72 Bahan Masukan dalam rangka Persiapan Pertemuan BilateralPresiden RI pada saat kunjungan Presiden Mesir ke Indonesiapada tanggal 4-6 September 2015

Moratorium penempatan TKI sektor formal ke Timur Tengah

73 Perlindungan WNI pelajar di Mesir74 Pemulangan TKI ke Indonesia75 Rapat Terkait Penetapan Batas Akhir Evakuasi WNI dari Yaman

ke IndonesiaPenerapan cut off date untuk memberikan efek “jera” bagimahasiswa/pelajar dan memaksa WNI segera dievakuasidirasakan kurang tepat untuk dijadikan alasan

76 Bahan Masukan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI TerkaitKebijakan Pemerintah Indonesia dan Perkembangan Kerja SamaPenanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diIndonesia dan di Luar Negeri

Implementasi MoU on Cooperation in Combating Trafficking inPersons and Protection of Victims of Trafficking dapatmenekankan pada aspek perlindungan korban dan akses korbanpada keadilan

77 Rapat Review Perwakilan Pelayanan Warga (CitizensService/CS) di Bandung

Revisi Permenlu terkait dapat dilakukan secara berkala

78 Konsep Surat Menteri Luar Negeri kepada Presiden RI mengenaiRencana Evakuasi WNI di Yaman

Melanjutkan uoaya evakuasi yang telah dilakukan selama ini dan terusmendorong WNI, khususnya para pelajar di berbagai lokasi di Yaman,untuk mengikuti program evakuasi yang difasilitasi Pemerintah

79 Melakukan evakuasi sesegera mungkin terhadap sekitar 180 orang WNIyang saat ini sudah berada di Al-Hudaidah

80 Mengirimkan dua Tim Intensifikasi Evakuasi yang akanmengkoordinasikan proses evakuasi dari dua titik yaitu Kota Sana’a danKota Salalah

81 Mengirimkan pesawat TNI AU untuk melakukan evakuasi dari airportyang memungkinkan di Yaman ke Airport Salalah (Oman).

82 Menjaga komunikasi dengan sejumlah negara di sekitar Yaman gunamengantisipasi kemungkinan kebutuhan dukungan logistik, transportasidan lainnya dalam rangka evakuasi WNI dari Yaman

83 Kegiatan Edukasi Advokasi bagi Paralegal Angktan III tahun 2015 Kewajiban lapor diri ke Perwakilan RI terdekat84 Pentingnya mencatat alamat dan nomor kontak Perwakilan sebagai

pihak yang dapat dihubungi setiap saat apabila membutuhkanpertolongan di luar negeri

85 Keikutsertaan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI pada FGDPenempatan dan Perlindungan ABK Pelaut Perikanan di KabupatenCirebon

Pembagian kewenangan antara Kementerian/Lembaga pemerintahterkait

86 Disepakatinya penggunaan terminologi mengenai orang bekerja di ataskapal

87 Pembuatan standar Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian Kerja Laut(PKB/PKL)

88 Urgensi keperluan database ABK kapal ikan yang dapat diakses olehseluruh K/L terkait

89 Peran aktif K/L terkait untuk lebih ditingkatkan dalam prosesharmonisasi kebijakan

90 Dukungan atas Usulan Penetapan Moratorium TKI/ABK Program G to GSektor Perikanan ke Korea Selatan

Keputusan penghentian sementara (moratorium) penempatan ABKsektor perikanan ke Korea Selatan dapat diambil sebagai kesepakatanbersama dan disampaikan ke publik secara bersama-sama

91 Mengkaji ulang MoU dan bila perlu menegoisasikan sebuah MoU baruyang mengakomodir sejumlah perkembangan di tanah air

92 Mengimplementasikan pembentukan Joint Working Group sesuaimandat MoU dimana diperlukan sebagai sarana monitoringpelaksanaan MoU atas berbagai permasalahan yang timbul

93 Rencana moratorium penempatan ABK sektor perikanan ke KoreaSelatan dapat dijadikan momentum baru untuk mendorong kembalipenyelesaian roadmap, sehingga dapat segera dihasilkan sebuah tatakelola yang lebih terkoordinasi, efektif dan terpadu

94 Bahan Masukan Dit. PWNI dan BHI mengenai Strategi NasionalPencegahan Kejahatan

Melakukan Public Awareness Campaign dan Majalan Peduli sebagaitindakan pencegahan

95 Melakukan pelatihan Basic Training on Victim’s Identification sebagaitindakan pencegahan

96 Melakukan peningkatan kapasitas sebagai tindakan pencegahan97 Mengimplementasikan citizen service di 24 Perwakilan RI yang menjadi

konsentrasi penyebaran WNI di luar negeri sebagai tindakanperlindungan

98 Integrasi database melalui e-Perlindungan sebagai tindakanperlindungan

99 Pilot Project: Joint Identification and investigation on victims oftrafficking di Perwakilan RI di luar negeri, bekerja sama denganKepolisian RI guna mendukung investigasi dan prosekusi kasus TPPO,Kemsos RI, guna mendukung identifikasi dan penanganan awal korbanTPPO

100 Melakukan Joint field inspection101 Diplomasi negosiasi melalui kerjasama bilateral terkait perlindungan

WNI dan BHI102 Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Other

Related Trans National Organized Crime sebagai regional consultativeprocess yang spesifik menangani isu migrasi irregular termasuk TPPO

103 Berpartisipasi sebagai anggota Delegasi RI dalam UN Crime Congress diDoha, Qatar yang diorganisir oleh United Nations Office on Drugs andCrimes (UNODC)

104 Secara rutin mengikuti perkembangan pembahasan isu di bidangpemajuan dan perlindungan hak-hak pekerja migran di tingkatInternational melalui Global Forum on Migration and Development(GFMD)

KOMPONEN 2 SUB IKU-2 S.S.1.1.5

Presentase Pejabat/Staf yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di Luar NegeriJumlah Pejabat dan staf yang memiliki SertifikatNo Nama Kegiatan Pelatihan Nama Pejabat Yang Memperoleh Pelatihan dan

Sertifikat Unit Kerja1 11th International Migration LawCourse, ILO

Joneri Alimin Dit. PWNI dan BHI2 Devi Melissa Silalahi Dit. PWNI dan BHI3 International Humanitarian Protection

Training, UNHCRRahmat Aming Lasim Dit. PWNI dan BHI

4 Training on Identifying andInvestigating Cases of Forced Labor andTrafficking, ILO

Nurfika Wijayanti Dit. PWNI dan BHI5 Safety in the Field: Operating Complex

Security Environment Exercise, UNHCRRahmat Hindiarta Dit. PWNI dan BHI

6. Academy on Labour Migration, ILO Fajar Nuradi Dit. PWNI dan BHI7 Bonifasius Agung Nugroho Dit. PWNI dan BHI8 Decent Works for Migrant Workers, ILO M. Ramdhan Dit. PWNI dan BHI9 Herman Munthe Dit. PWNI dan BHI10 Peserta Pelatihan Dan Sertifikasi StafPDDN Kementerian Luar Negeri CarakaLoka terkait penanganan kasus WNI, 7- Binti Salbiah Dit. PWNI dan BHI

8 Februari 201511 Muhammad Sudrajat Dit. PWNI dan BHI12 Sugiarta Dit. PWNI dan BHI13 Fitri Sulasih Dit. PWNI dan BHI14 Erna Kartika Sari Dit. PWNI dan BHI15 Lya Mariyana Dit. PWNI dan BHI16 Sujud Hosis S. Dit. PWNI dan BHI17 Agung Septiawanto Dit. PWNI dan BHI18 Puji Lestari Dit. PWNI dan BHI19 Triana Dessianti Dit. PWNI dan BHI20 Camrin Iskandar M Dit. PWNI dan BHI21 Mastuti Dit. PWNI dan BHI22 Pelatihan Dan Sertifikasi Staf PDDNKementerian Luar Negeri Bogor, 21 - 23Agustus 2015 Binti Salbiah Dit. PWNI dan BHI23 Muhammad Sudrajat Dit. PWNI dan BHI24 Sugiarta Dit. PWNI dan BHI25 Fitri Sulasih Dit. PWNI dan BHI26 Erna Kartika Sari Dit. PWNI dan BHI27 Lya Mariyana Dit. PWNI dan BHI28 Sujud Hosis S. Dit. PWNI dan BHI29 Agung Septiawanto Dit. PWNI dan BHI30 Puji Lestari Dit. PWNI dan BHI31 Triana Dessianti Dit. PWNI dan BHI32 Camrin Iskandar M Dit. PWNI dan BHI33 Mastuti Dit. PWNI dan BHI34 Integrated Basic Training on Victim

Identification and Forensic for ConsularOfficers and Staffs di Yogyakarta, 31 Mei– 5Juni 2015

Bramantya Dewabrata KBRI BSB35 Riza H. Wardhana KBRI Seoul36 Dhany Rachmat Mulia KBRI Amman37 Shita Hayu Lukitanindyah KBRI Ankara

38 Chandra Hanitya G KBRI Beijing39 Ernawati KBRI Canberra40 M. Siradj Perwito KBRI Caracas41 Dewi Avilia KBRI Den Haag42 Ferry Iswandy KBRI Manama43 Kiki T Kusprabowo KBRI Moscow44 Martamba Tobing KBRI POM45 Arief Ilham Ramadhan KBRI Riyadh46 Agus Heryana KBRI Tokyo47 Erwin Rudyanto KBRI Fiji48 Tri Aryadi KJRI Dubai49 Monamaria Bonifasia KJRI Guangzhou50 Andry Indrady KJRI Hongkong51 Danur Lientara KJRI Hongkong52 Ida Humaidah KJRI Istanbul53 Ahmad Syafuddin KJRI Jeddah54 Edi Kahayanto KJRI Penang55 Nidya Kartikasari KJRI Shanghai56 Herfino KJRI Sydney57 Prakoso Wicaksono KJRI Tawau58 Hari Yulianto KJRI Vanimo59 Salahuddin Nasaruddin KBRI Amman60 Fatony S. Ambary KBRI BSB61 Mia Sundary KBRI Beijing62 Yudhi Pramono KBRI Canberra63 Ricky Jul Erson KBRI Caracas64 Ratih Indah Lestari KBRI Doha65 Bambang P. Sadono KBRI Manama66 Rachmat Tursino KBRI Moscow67 Ibda Cholil KBRI Riyadh68 Dicky Wahyu Maulana KBRI Tokyo69 Heru Wibowo KBRI Seoul70 Aung Soe Moe KBRI Yangoon

71 Erlangga B.A. Tambas KJRI Dubai72 Ade Irwansyah KJRI Istanbul73 Rofik Rakip KJRI Jeddah74 Elly S. Sadaman KJRI Sydney75 Subehan Tenrisau KJRI Dubai76 Amir Hakim KJRI PenangTotal Jumlah Pejabat dan staf di Perwakilan Citizen Service dan Direktorat PWNI BHI

NO UNIT JUMLAH1. Jumlah staf PWNI 552. Jumlah Staf Konsuler di 24 Perwakilan Citizen Service 57TOTAL 112

KOMPONEN 4 SUB IKU-2 SS.1.1.5.Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkan:No. Keterangan SOP Diterapkan Disahkan1. SOP mengenai Pengelolaan InformasiKasus High Profile Cases melalui Sistem

SMS Broadcast

v v

2. SOP mengenai Penanganan WNI/TKITerancam Hukuman Mati v v3. SOP Pengurusan AsuransiKematian/Kecelakaan/Sakit WNI/TKIdalam Bentuk Uang Tunai atau CekKepada Ahli Warisv v

4. SOP Pengurusan AsuransiKematian/Kecelakaan/Sakit WNI/TKIyang Ditransfer Perwakilan RI v v

5. SOP Penanganan Evakuasi WNI/TKI dariLuar Negeri v v6. SOP Penanganan WNI/TKI Kasus Narkoba v v7. SOP Penanganan WNI/TKI KorbanPembunuhan v v8. SOP Penanganan WNI/TKI KorbanPerdagangan Manusia (HumanTrafficking) v v

9. SOP Penanganan WNI/TKI Korban TindakKekerasan v v10. SOP Pengaturan Pemulangan Jenazah keDaerah Asal v v11. SOP Penjemputan WNI/TKI yangDipulangkan (Repatriasi) dari Luar Negeri v v12. SOP Penyelenggaraan Public AwarenessCampaign (PAC) secara Terpadu v v13. SOP Desiminasi Informasi Pelayanan danPerlindungan WNI/TKI di PerguruanTinggi/Pesantren v v

14. SOP Penerimaan Pengaduan Langsung v v15. SOP Mutasi Pejabat ke Perwakilan RI diLuar Negeri v v

KOMPONEN 4 SUB IKU-3 S.S.1.1.5

Presentase inovasi kelompok masyarakat yang direalisasikan dalam Perlindungan WNI di luar negeriJumlah kegiatan atau inovasi perlindungan WNI oleh kelompok masyarakat yang dilaksanakanNo Perwakilan Kegiatan Inovasi dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Yang Mendukung Perlindungan WNI di

Luar Negeri

1 KDEI Taipei 26 April 2015 Edukasi dan Sosialisasi Keuangan oleh OJK Bagi BMI dalam forum swadaya pertemuan masyarakat2 KBRI Tokyo 24 Mei 2015 Edukasi dan Sosialisasi Keuangan oleh OJK Bagi BMI dalam forum swadaya pertemuan masyarakat3 KBRI Kuala Lumpur 9 Agustus

2015Edukasi dan Sosialisasi Keuangan oleh OJK Bagi BMI dalam forum swadaya pertemuan masyarakat

4 KJRI Hong Kong 22-23 Agustus2015

Edukasi dan Sosialisasi Keuangan oleh OJK Bagi BMI dalam forum swadaya pertemuan masyarakat

5 KJRI Jeddah 17 Agustus 2015 Temu Masyarakat dan Dukungan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelompok Masyarakat6 KJRI Dubai Sosialisasi bahaya WNIO/TKIU dengan tema “Ayo Kejar Awal Baru di Indonesia” dan dukungan

kegiatan inovasi masyarakat melalui Kejuaraan Futsal antar WNI7 KJRI Dubai Dukungan kegiatan Bazaar, pentas seni dan perlombaan bagi kelompok-kelompok masyarakat di

Dubai8 KJRI Dubai Sosialisasi dan dukungan bagi acara masyarakat di wilayah Ras Al Kaimah9 KJRI Dubai Sosialisasi dan dukungan bagi acara masyarakat di wilayah Fujairah10 KJRI Hongkong Workshop Mandiri Sahabatku bagi WNI/TKI di Hongkong11 KJRI Hongkong Dukungan Pelatihan Peluang Usaha Busana Muslim12 KBRI Singapura Mendukung inovasi masyarakat dalam kegiatan hackathon Indonesia 2015

(http://hackathonmerdeka.id/)

Komponen 5 SUB IKU-2 SS-1.1.5Jumlah Komunitas WNI yang dibentuk dari target 24 Komunitas WNI di 24 Perwakilan RI di Luar Negeri

No. Negara Komunitas1 KBRI Seoul KOMAWA(PaguyubanAnakWonosobo)2 KOSMIS(KomunitasAnak Sulawesi Selatan)3 KOMBES (KomunitasBrebes)4 Indonesia Community Center5 Komunitas Muslim Indomesia6 Persekutuan Gereja Indonesia di Korea7 KJRI Jeddah Formida (Forum Masyarakat Indonesia Jeddah)8 Posper-TKI9 BMI-SA10 Kompak11 KBRI Doha Paguyuban Pasundan Doha12 KJRI Hong Kong Koalisi Organisasi TKI Hong Kong13 BMI Hong Kong14 Himpunan Masyarakat Peduli Indonesia15 KBRI Kuala Lumpur PERMAI (Perhimpunan Masyarakat Indonesia)16 Persatuan Minang Saiyo Padang Pariaman17 KJRI Penang (Malaysia) (IPMI) Ikatan Pekerja Muslim Indonesia18 (IKMA) Ikatan Keluarga Madura

KOMPONEN 2 SUB IKU-3 S.S. 1.1.5

Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterimadalam isu Perlindungan WNI dan BHI pada forum perundingan internasional

No Forum/ Kegiatan Perundingan Internasional Rekomendasi Yang Diberikan dan Diterima

1 1st Working Group Meeting between theGovernment of the Republic of Indonesia andthe Government of Malaysia on theMemorandum of Understanding on theRecruitment of Indonesian Workers 2004

Memberikan kesempatan bagi anak-anak TKI untuk mendapatkan akses pendidikan melaluiCommunity Learning Center (CLC) baik di ladang maupun non ladang.

2 Pertemuan Delri dengan Kemlu Filipina, 13 Juli2015 di Manila

a) Saran perlu adanya pembahasan antara Indonesia dengan Filipina guna membuatsebuah common guideline yang dapat dijadikan rujukan praktis bersama perwakilankedua negara;

3 b) Usulan dalam draft common guideline yang pernah atau dapat dilakukan Perwakilan RIdengan Perwakilan lain dalam isu perlindungan migran dan pekerja migran. Drafttersebut membagi kerjasama ke dalam 3 kategori yaitu kerjasama antar Pemerintah,kerjasama antar Perwakilan dan kerjasama khusus di wilayah rawan bencana/konflik.

4 Open Government Partnership (OGP) GlobalSummit 2015, Mexico City, 26-29 Oktober2015

a) Mengajukan prinsip transparansi sebagai salah satu metode terbaik untuk mewujudkanpemerintah yang bersih dan akuntabel

5 b) Mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipiluntuk mewujudkan transparansi tersebut

6 c) Menawarkan model best practices di Indonesia dimana saat ini Indonesia memilikiorganisasi masyarakat sipil yang maju dan kuat, yang telah menjadi mitra Pemerintahdalam upaya mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

7 d) Pelibatan komunitas bisnis untuk memperkuat jalannya komitmen akan keterbukaan.8 Special Retreat on Irregular Migration in the

Indian Ocean, Bali Process 30th SteeringGroup Meeting dan 10th Ad-Hoc Group SeniorOfficials’ Meeting, Bangkok, Thailand

Masukan terhadap draft Action Agenda agar berbagai usulan kerjasama dimaksud dapatdiarahkan dan disinergikan pada berbagai inisiatif di Bali Process dan juga melibatkan negara-negara lain.

9 3rd Working Group on Smuggling of Migrantsdi Wina, Austria

a) Meningkatkan kerjasama antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan dalamrangka memberantas permasalahan smuggling of migrants dengan didasarkan pada

prinsip shared responsibilities10 b) Memperkuat peran dan kotribusi organisasi internasional dan mekanisme regional untuk

mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyelundupan migran11 c) Membangun mekanisme untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum pihak-pihak

yang terlibat dalam penyelundupan migran, perdagangan manusia, serta kejahatantransnasional terkait lainnya. Dalam hal ini, sharing informasi dan kerjasama internasionalantar negara terkait perlu semakin dikembangkan dan diperkuat.

12 5th Session of Working Group on Trafficking inPersonsdi Wina

Mendorong mekanisme kerjasama regional dalam memerangi penyelundupan manusia.

13 Konsultasi Kekonsuleran k-2 Indonesia-BruneiDarussalam di Bandung

a) Usulan kerjasama penanggulangan perdagangan narkoba

14 b) Kerjasama pertukaran informasi di bidang keimigrasian

15 Bali Process Drafting Committee for PolicyGuide on Victim Identification and Protection diThailand

Usulan agar penanganan korban perdagangan orang juga mempertimbangkan aspekkompensasi keuangan bagi para korban.

16 5th Joint Task Force (JTF) dan Pertemuan ke-10 Joint Working Group (JWG) RI-Malaysiatentang Perekrutan dan Penempatan TKISektor Domestik di Putrajaya

a) Usulan Penetapan Cost Structure

16 b) Masukan mengenai standar pemeriksaan kesehatan17 c) Usulan mengenai One Channel Policy dalam manajemen arus pekerja migran Indonesia di

Malaysia18 d) Saran mengenai Visa dengan rujukan19 e) Poin mengenai pembayaran gaji melalui akun bank20 f) Penetapan asuransi secara transparan21 g) Pembayaran gaji melalui akun bank22 Migrants in Countries in Crisis (MICIC)

Initiative, South East, South and East AsiaRegional Consultation di Manila

a) Usulan penggunaan teknologi informasi dalam perlindungan pekerja migran

23 b) Masukan keterlibatan aktif negara penerima dalam forum regional dan multilateral terkaitperlindungan pekerja migran

24 c) Perlunya dibangun mekanisme untuk mengupgrade keahlian para pekerja migran

25 ARF Workshop on Security, Stability andInternational Migration in the ASEAN Region diNay Pyi Taw, 10-11 Maret 2015

Mendorong kerjasama regional untuk repatriasi pengungsi

LAMPIRAN SS 1.1.6 IKU 1 KEBIJAKAN LUAR NEGERI YANG BERKUALITAS

No Isu Rekomendasi Tidak

Direspon Respon Positif

1 Policy Planning Dialogue RI-Polandia ke-1, Warsawam 26 Maret 2015

1 Peningkatan Kerjasama dalam intercultural-interfaith dialogue sebagai upaya mendorong people-to-people contact saling pengertian, melalui student exchanges, program Dharmasiswa.

√

2 Menindaklanjuti permintaan Polandia akan Kerja Sama di Bidang Penanggulangan Terorisme antar BNPT dan PPATK dengan mitra di Polandia.

√

3 Melanjutkan kesepakatan Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pendidikan Tinggi RI-Polandia. √

2 Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri "Geopolitik dan Geoekonomi Krisis Ukraina: Perspektif Indonesia", Bandung 28 Februari 2015

4 Mengantisipasi mentalitas perang dingin dalam hubungan antar negara √

5 Meningkatkan market intelligence untuk penetrasi pasar Rusia dan Ukraina

√

3 Policy Planning Dialogue RI-Rusia ke 5, di Moskow 13 Juni 2015

6 Perlunya kewaspadaan Pemerintah RI untuk tidak larut dalam persaingan Geopolitik di kawasan Eropa Timur / Rusia

√

7 Penyelenggaraan reguler PPD RI-Rusia √

4 Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri "Diplomasi Ekonomi Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa: Tantangan dan Strategi", Denpasar 28 Mei 2015

8 Mempertahankan pasar Tradisional Indonesia di kawasan Amerop, dengan memfokuskan pada penyelesaian hambatan perdagangan non tarif

√

9 Perlunya Perumusan Grand Strategy Diplomasi Ekonomi yang meliputi: Peningkatakan Kapasitas Diplomasi dan Negosiasi; Peningkatan dan penguatan partisipasi dan koodinasi semua stakeholders.

√

10 Perlunya Pemetaan Potensi Nasional untuk penyesuaian dengan peluang pasar. √

5 Policy Dialogue and Discussion di AS tanggal, 8 - 11 Juni 2015

11 Perlunya penyusunan program yang sistematis dalam memfasilitasi kunjungan dan program kerja sama sebagai contoh guest lecture akademisi AS / Indonesia.

√

12 Agar Pemerintah RI mempelihatkan bahwa RI tidak memiliki kebijakan yang lebih inward looking dalam hubungan internasional.

√

13 Mendorong pembentukan pusat studi Indonesia di perguruan tinggi terkemuka di AS. √

6 Seminar Nasional Pemanfaatan Potensi dan Peluang Kerja Sama Bidang Pertanian (Policy Dialogue and Discussion - PDD), tanggal 3 Juli 2015

14 Perlunya mengoptimalkan peluang yang ada dari MoU yang belum ditindaklanjuti √

15 Mengoptimalkan Capacity Building untuk mendorong peningkatan ekspor Indonesia √

16 Mengurangi fokus terhadap komoditas utama agar komoditas ekspor lain dapat ditingkatkan √




7 Policy Dialogue and Discussion (PDD) di Belanda tanggal, 6 - 8 Juli 2015

17 Restrukturisasi Kemlu dan Kemdag untuk mengintegrasikan kebijakan diplomasi dan diplomasi ekonomi.

√

18 Perlunya dibentuk sebuah model diplomasi yang menjadi acuan dalam diplomasi ekonomi dan maritim

√

19 Perlunya meningkatkan peran masyarakat dalam melakukan diplomasi maritim dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim

√

8 Policy Dialogue and Discussion (PDD) di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 2 - 4 September 2015

20 Rekomendasi Diplomasi Ekonomi sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan daerah agar dapat memaksimalkan potensi yang sudah ada.

√

21 Perlunya Strategi Nasional yang melibatkan semua stakeholders untuk membangun identitas maritim √

9 Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) di Palembang, tanggal 18 September 2015

22 Penyesuaian bentuk diplomasi ekonomi di kawasan Amerika dan Eropa dengan dinamika Global yang lebih pragmatis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi

√

23 Meningkatkan akses informasi pasar bagi UKM √

24 Sinergi antara UKM dan Pengusaha Besar untuk pemodalan dan peningkatkan kualitas produk √

25 Intensifikasi diplomasi untuk penetrasi ke pasar global dan pengembangan jaringan √

26 Sinergi program promosi ekspor antar seluruh stakeholders √

10 Policy Dialogue and Discussion (PDD) di Praha, Ceko, tanggal 20 - 25 September 2015

27 Meningkatan People to People contact antara Indonesia dengan Ceko, melalui penambahan beasiswa darmasiswa dan beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI)

√

28 Melakukan diseminasi dan seminar mengenai Indonesia di berbagai Universitas di wilayah akreditasi KBRI untuk meningkatkan awareness akan Indonesia

√

29 Perlunya guidance sebagai dasar dan tolak ukur pelaksanaan diplomasi ekonomi √

30 Menunda permintaan bebas visa schengen bagi WNI akibat dari sentimen anti pengungsi yang meningkat

√

11 Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) "Prospek Transpasifik Partnership dan Strategi Perdagangan Bebas Indonesia: Perspektif Strategis Kebijakan", di Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2015

31 Reformasi struktural dalam bentuk deregulasi birokratisasi dan harmonisasi regulasi ekonomi yang ada agar dapat selaras dan sesuai.

√

32 Membentuk suatu otoritas seperti United States Trade Representatives (USTR) untuk mengatur kebijakan perdagangan internasional

√

33 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif serta revitalisasi perekonomian domestik.

√




12 Policy Dialogue and Discussion (PDD) di Turki, pada tanggal 19 - 21 Oktober 2015

34 Mempercepat respon untuk peningkatan status kerja sama dengan Turki melalui cara sistematis seperti melakukan Policy Planning Dialogue ditingkat Kepala BPPK

√

35 Mengembangkan kerja sama dengan think tank dan akademisi di Turki untuk mendukung second track diplomacy untuk memahami potensi dan meningkatkan hubungan sebagai sesama emerging market dan negara middle power di masing-masing kawasan

√

13 "Seminar Nasional Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim" dan Policy Dialogue and Discussion, Solo - Semarang 17 - 19 November 2015

36 Penjajakan potensi ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) ke kawasan Eropa Timur √

37 Peninjauan ulang MoU BPPK dengan pusat studi agar kemudian hari tidak membebani anggaran

√

14 Laporan Hasil Akhir Kajian Universitas Tahun 2015 "UMKM Menembus Pasar Dunia: Strategi dan Diplomasi Ekonomi Kerakyatan"

38 Sinergi dukungan yang serius (political will) pemerintah pusat dan daerah kepada produk-produk UMKM yang berpotensi diekspor.

√

15 Kajian Mandiri "Proyeksi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa : Strategi"

39 Melakukan prioritas terhadap studi komprehensif akan manfaat Trans Pacific Partnership (TPP) √

40 Membentengi Indonesia agar tidak terseret dalam upaya Rusia maupun AS untuk medapatkan dukungan, berpegang dalam politik bebas aktif.

√

41 Memperkuat sinergi antar stakeholdersdalam negeri untuk menembus pasar non-tradisional √

16 The 3rd Consultative Policy Dialogue (CPD) Republic of Indonesia – Republic of Fiji, di Suva, 17 November 2015

42 Meningkatkan intensitas kerja sama antar kedua negara, khususnya di bidang maritime-based serta climate change yang menjadi aspirasi kedua negara.

√

43 Diperlukan peningkatan people-to-people contact bagi peningkatan hubungan kedua negara melalui upaya pendekatan kaum madani seperti gereja methodis dan akademisi. Hal lainnya yang dapat dijajaki adalah didatangkannya akademisi dari Fiji untuk memberikan Foreign Policy Lecture pada tahun 2016. Upaya pendekatan sosial-budaya antara kedua negara juga perlu ditingkatkan di antaranya dengan mengadakan Pacific Culinary Festival.

√

44 Peningkatan bantuan capacity building bagi pejabat yang menangani perlindungan warga negara.

√

45 Perlu ditanggapi secara positif permohonan PIDF agar Indonesia dapat memberikan kontribusi finansial untuk pembentukan trust fund PIDF sebagai bentuk komitment Indonesia dalam mengembangkan kerja sama dengan negara di kawasan.

√




46 Perlu dijajaki secara serius pembelian properti untuk KBRI dan Wisma Indonesia di Suva sebagai representasi keseriusan Indonesia untuk hadir dan bekerja sama di kawasan

√

17 “The 7th South China Sea International Conference: Cooperation for Regional Security and Development”, 23-24 November 2015 dan Roundtable on Confidence Building and Cooperation in the South China Sea, 25 November 2015, di Vung Tau City, Vietnam

47 Perlu dilakukan kegiatan joint development sebagai salah satu ide kerja sama meskipun telah banyak proposal joint development yang dicetuskan dalam Konferensi seperti joint development on fisheries, oil and gas, marine protection and climate change

√

18 The 5th Policy Planning Dialogue (PPD) RI – Republik Korea, Belitung, 3 Desember 2015

48 Terkait posisi Indonesia sebagai honest broker antara kedua Korea, kiranya hal ini perlu ditindaklanjuti dengan cermat, karena keberhasilan Indonesia dalam menjembatani kedua negara tersebut akan menumbuhkembangan potensi yang menguntungkan bagi kepentingan nasional dan kawasan Asia Timur.

√

49 Perlunya langkah persiapan penandatanganan MoU mengenai kerja sama antara BPPK Kemlu RI dengan Policy Planning Bureau Kemlu ROK guna semakin meningkatkan intensitas komunikasi dan kerja sama di antara keduanya. MoU tersebut kiranya dapat ditandatangani oleh kedua Menteri Luar Negeri pada pertemuan pada tahun 2016.

√

50 Diusulkan sekiranya forum kerja sama yang telah terjalin antara BPPK dengan Policy Planning Bureau Kemlu ROK melalui pertemuan PPD dapat disebutkan pada pertemuan JCM ke-2 RI-ROK pertengahan Desember 2016 ini.

√

51 Indonesia perlu segera mengantisipasi peluang kerja sama bilateral di bidang ekonomi dengan Iran serta peluang yang timbul pasca kesepakatan JCPOA, meskipun implementasi kesepakatan tersebut masih memerlukan waktu yang cukup lama.

√

19 FKKLN Middle East Update and Indonesia’s Foreign Policy, di Jakarta, 16 Desember 2015

52 Untuk menggarap potensi Timur Tengah, Indonesia perlu terus meningkatkan promosi ekonomi secara terintegrasi, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan baru ekonomi pemerintahan Jokowi, membangun eco-tourism dan mempromosikan skilled labor Indonesia di Timteng serta memperkuat kerja sama antar kalangan bisnis.

√




53 Perlu ada kerja sama atau koalisi internasional yang tidak hanya menggunakan hard power, tetapi juga soft power, seperti ideologi, pendidikan dan nilai toleransi.

√

54 Indonesia dapat memanfaatkan modalitas sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia dan pluralisme untuk berbagi pengalaman proses demokratisasi guna membantu perdamaian di Timur Tengah.

√

20 Kajian Kerja Sama dengan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara-Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) dengan tema kajian "Telaah Non First Track Diplomacy Dalam Pengelolaan Potensi Konflik Laut Tiongkok Selatan"

55 Perlunya redefinisi peran Indonesia dalam sengketa LCS melalui keterlibatan sikap Indonesia di semua level diplomasi. Dengan kata lain, Indonesia perlu memiliki sikap yang koheren terhadap 1) upaya penyelesaian sengketa di level bilateral negara-negara yang bersengketa, 2) upaya di level regional ASEAN, 3) upaya second track diplomacy yang dilaksanakannya sendiri, 4) upaya second track diplomacy oleh negara dan pihak lain.

√

56 Dalam melihat posisi negara-negara yang bersengketa dan dalam merancang diplomasinya, Indonesia perlu mempertimbangkan legitimasi rezim yang berkuasa di hadapan masyarakat negara-negara claimants.

√

57 Perlu dipertimbangkan spesialisasi WMP-SCS untuk mendorong penyelesaian sengketa LTS, sehingga jika diakumulasi, upaya-upaya ini tidak tumpang tindih dan bahkan saling bersinergi satu sama lain.

√

58 Perlu adanya institusionalisasi penyelenggaraan workshop baik itu dalam bentuk kesekretariatan terpisah atau model-model yang pada dasarnya dikhususkan untuk mengelola ‘institusi WMPC-SCS’ ini secara kontinu.

√

21 Kajian Kerja Sama dengan Pusat Kajian Asia Afrika Universitas Padjadjaran Bandung, "Revitalisasi Semangat Bandung dan Peran Kepemimpinan Indonesia"

59 Penting bagi Indonesia untuk segera menindaklanjuti pembentukan Asian African Academic Forum dan Network of Asian-African Think-Tanks sebagai entry point bagi masuknya kepemimpinan Indonesia di Asia dan Afrika.

√

60 Perkuatan kerjasama antara Indonesia dan Afrika Selatan melalui rancangan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC)

√

61 Indonesia perlu memaksimalkan peranannya di kawasan Samudra Hindia. Untuk itu, Kemenlu pun didorong untuk menyuarakan kepemimpinan Indonesia dalam IORA sebagai bentuk tindakan nyata dengan merealisasikan poros maritim dunia dan juga untuk mendorong kemitraan Asia dan Afrika.

√




62 Perlu dibentuk Asian-African Center sebagai lembaga yang menjadi cikal bakal kerjasama pada tahap integrasi selanjutnya – yang sulit terjuwud apabila antara negara-negara Asia-Afrika belum terbentuk landasan yang yang kuat. Melalui Asian-African Center, penguatan kelembagaan dapat dilakukan secara bertahap dan konsisten sehingga mampu menjadi landasan bagi institusionalisasi kerjasama antara Asia-Afrika.

√

22 Kajian Mandiri P3K2 Aspasaf I dengan tema "Peningkatan Kerja Sama dengan Tiongkok Taipei dalam Kerangka One China Policy"

63 Membentuk desk informal Taiwan di Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Kemenlu (seperti adanya desk informal Israel di Direktorat Timur Tengah)

√

64 Keikutsertaan Kemenlu pada Desk Peningkatan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Indonesia – Taiwan

√

65 Menempatkan staf Kemenlu di KDEI

√

66 Evaluasi Keppres No. 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei

√

67 Evaluasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) One China Policy, sehingga Indonesia sebagai negara berdaulat dapat meningkatkan kerja sama dengan Taiwan di bidang ekonomi, sosial budaya dan perlindungan WNI/BHI demi kepentingan nasional

√

68 Pembuatan berbagai peraturan mengenai tata cara dan prosedur penempatan pejabat Indonesia di kantor “perwakilan” Indonesia di Taipei serta berbagai peraturan yang berhubungan dengan penempatan pejabat Taiwan di kantor TETO di Indonesia (termasuk privileges yang diterima)

√

69 Perlunya pemetaan berbagai bidang kerja sama yang dapat dilaksanakan dengan Taiwan, sejauh mana hubungan antara Indonesia dan Taiwan dapat dikembangkan

√

70 Mendirikan “Indonesia Office” yang merupakan representasi Indonesia di Taiwan untuk melaksanakan prioritas kebijakan luar negeri RI di bidang diplomasi ekonomi dan perlindungan WNI/BHI

√

71 Perlunya melakukan pendekatan kepada pihak RRT agar hubungan antara Indonesia dan Taiwan dapat dilakukan secara unofficial dan bukan non-governmental.

√

23 Kajian Mandiri P3K2 Aspasaf II dengan tema "Mainstreaming Diplomasi Ekonomi untuk mendorong Pembangunan Indonesia Timur"

72 Peningkatan koordinasi pelaksanaan diplomasi ekonomi dengan memperkuat peran Kemlu

√

73 Penyusunan strategi promosi Trade, Tourism and Investment (TTI) untuk KTI

√




74 Pengembangan kerja sama sub-regional dengan negara-negara tetangga di kawasan

√

75 Peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan kerja sama internasional

√

76 Mendorong pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur

√

24 Diskusi Terbatas “Diplomasi Poros Maritim: Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Diplomasi”Jakarta 16 Januari 2015

77 Buku Diplomasi Maritim merupakan upaya menerjemahkan visi-misi Pemerintah 2014-2019 yang memuat visi Indonesia sebagai Poros Maritim. Kajian dianggap memuat banyak ide menarik terkait pelaksanaan diplomasi kelautan, dan telah menggarisbawahi peran Kemlu secara umum terkait promosi, negosiasi, opportunity seeking, dan mainstreaming isu-isu kelautan dalam berbagai fora internasional.

√

78 Pelibatan aktor-aktor terkait pembangunan kelautan Indonesia diharapkan dapat memperkuat upaya diplomasi kelautan. Pelibatan aktor-aktor terkait pembangunan kelautan Indonesia diharapkan dapat memperkuat upaya diplomasi kelautan. Kemlu diharapkan untuk dapat terus berkoordinasi dekat dengan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.

√

79 Diperlukan pembahasan terkait isu kelautan di APEC yang lebih detail dan mendalam seperti pembahasan ASEAN dan IORA di dalam kajian. Selama keketuaan RI di APEC pada tahun 2013, Indonesia telah melaksanakan upaya-upaya terkait agenda kemaritiman seperti visi connectivity dan infrastruktur serta memprakarsai Mainstreaming Ocean Related Issues yang saat ini Indonesia berperan sebagi koordinator Steering Committee.

√

80 Gagasan penyelenggaraan Indonesia International Maritime Forum (IIMF) disambut baik sesuai dengan yang termuat pada visi misi pemerintah untuk mengedepankan identitas bangsa sebagai bangsa maritim.

√

25 Diskusi Terbatas “Sinergitas Agenda Pembangunan Nasional dengan Agenda Pembangunan Global Pasca-2015: Peran Diplomasi dalam Perumusan dan Implementasi Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs)” Jakarta 17 Februari 2015

81 Tahun 2015 dipandang sebagai tahun yang tepat untuk membahas Agenda Pembangunan karena secara beriringan negosiasi antar pemerintah di tingkat PBB sedang berlangsung dan Pemerintah secara nasional sedang merumuskan RPJMN dan Renstra K/L. RPJMN dan Renstra K/L menjadi acuan utama bagi Pemerintah dalam implementasi Agenda Pembangunan √




82 Pemerintah bersama stakeholdersjuga perlu memperkuat sistem data dan monitoring yang masih menjadi kelemahan utama dalam implementasi Agenda Pembangunan Global. Pemerintah juga perlu mendorong diseminasi targets dan goals Agenda Pembangunan Global Pasca-2015 sampai ke tingkat daerah.

√

83 Muncul pandangan perlunya memperkuat Global Partnership dan Means of Implementation Agenda Pembangunan Global Pasca-2105. Untuk Menghindari eksploitasi korporasi, Pemerintah perlu menyusun peraturan yang jelas terkait mekanisme public-private partnership di Indonesia agar sesuai dengan kepentingan nasional maupun agenda Pembangunan.

√

26 Diskusi Terbatas “Peran Diplomasi dalam Mendukung Cyberspace Indonesia sebagai Modalitas Perekonomian Nasional” Jakarta 20 Maret 2015

84 Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar harus mampu memaksimalkan potensi dan peluang cyberspace yang dimiliki. Untuk itu perlu dipersiapkan posisi dasar Indonesia terkait diskursus global cyberlibertarian atau cyberpaternalis.

√

85 Pentingnya pengarusutamaan keamanan cyber di Indonesia baik oleh pemerintah, institusi maupun pribadi. Tercatat pada tahun 2012, potensi kerugian ekonomi oleh serangan cyber mencapai US$ 450,000. Angka ini masih berdasarkan aduan kepada CERT, belum kepada institusi lain yang jumlahnya dapat mencapai puluhan kali lipat.

√

86 besarnya nilai ekonomi e-commerce mendorong Pemerintah untuk segera menyusun regulasi ini dan ditambah dengan optimalisasi peran pengamanan cyber diharapkan dapat memaksimalkan potensi ekonomi cyberspace di Indonesia.

√

87 Beberapa tantangan yang mendapat perhatian adalah pemanfaatan cyberspace untuk perekrutan anggota kelompok separatis dan teroris. Selain itu disampaikan juga pentingnya pendidikan IT bagi para kaum muda karena nilai dan pengaruh yang dibawa oleh internet sangat besar.

√

27 Penyelenggaraan FGD “Kemitraan Global dan Means of Implementation Agenda Pembangunan Global Pasca-2015 (SDGs)”Jakarta 1 April 2015

88 Diperlukan mekanisme akuntabilitas sosial untuk memastikan bahwa agenda pembangunan bersifat transformatif dan didukung dengan technical proofing, terutama untuk menjaga keselarasan antara target dan indikator pembangunan global dengan target dan indikator pembangunan nasional

√

89 Penyelarasan agenda Pembangunan Global dengan agenda pembangunan nasional harus berpegang pada pandangan kemanfaatan ekonomi, yang dijabarkan dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan MP3EI.

√




90 Terkait mekanisme Means of Implementation, Indonesia berkepentingan untuk memastikan tersedianya mekanisme pendanaan (financing), teknologi, dan pengembangan kapasitas yang bersifat new dan additional, adequate, predictable, dan sustainable.

√

91 Perubahan transformatif dan perluasan Kemitraan Global perlu diwujudkan dalam upaya memaksimalkan capaian dan partisipasi dari pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan Agenda Pembangunan Pasca-2015.

√

92 CSOs juga berperan penting dalam menggiring perumusan target dan indikator pembangunan pasca-2015 agar technical proofing dapat tercipta untuk mendukung agenda transformatif tersebut.

√

28 Pelaksanaan Seminar dan Peluncuran Buku "Diplomasi Poros Maritim: Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Politik Luar Negeri" Jakarta, 13 April 2015

93 Buku Diplomasi Maritim disusun untuk menerjemahkan peran Kementerian Luar Negeri dalam perwujudan visi Poros Maritim. Dari 5 (lima) pilar poros maritim yang secara resmi diluncurkan Presiden Jokowi pada KTT Asia Timur ke-9, peran Kemlu sebagai aktor utama terlihat jelas pada pilar ke-4 yaitu "kerja sama maritim melalui diplomasi". Dalam melaksanakan kerja sama maritim melalui diplomasi, Kemlu diharapkan dapat berperan mendukung tegaknya pilar lain dalam perwujudan Poros Maritim.

√

94 Diplomasi maritim dioperasionalisasikan melalui 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi kedaulatan, dan dimensi keamanan. Buku ini difokuskan pada dimensi kesejahteraan, yang mencakup tujuan-tujuan untuk mendukung agenda pembangunan kelautan nasional yang berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat.

√

95 Kerja sama maritim dalam rangka operasionalisasi dimensi kesejahteraan rakyat dilakukan baik pada taran bilateral, multilateral, maupun regional. Pada tataran bilateral, Indonesia dapat mengembangkan mekanisme kerja sama kebijakan maritim dengan kemitraan bersama negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, RRT, Korea Selatan, Norwegia, dan negara lainnya yang memiliki pengalaman dalam pengembangan potensi maritim. Sedangkan pada tataran regional dan multilateral Indonesia diharapkan terus berkomitmen dalam menyukseskan program ASEAN Connectivity dan berpartisipasi aktif dalam forum multilateral seperti IORA, APEC, ADB, PBB, G-20, IMO, dan forum-forum lainnya.

√




29 Pelaksanaan FKKLN "Peran Diplomasi dalam Mendukung Cyberspace Indonesia sebagai Modalitas Perekonomian Nasional" Bandung 15 April 2015

96 Kemlu berperan penting untuk mengkoordinasikan diplomasi total dalam upaya mendukung cyberspace Indonesia sebagai modalitas perekonomian. Pelibatan second track tentunya penting guna meningkatkan nilai perdagangan dalam cyberspaceserta mendorong investasi dalam industri dan pengembangan TIK. Upaya diplomasi total juga ditujukan untuk mendorong research and development dalam bidang TIK di tingkat nasional.

√

97 Upaya penguatan diplomasi terkait isu cyberspacedipandang penting dalam interkonektivitas global masa kini. Oleh sebab itu, diperlukan pembekalan dan pengetahuan khusus mengenai pemanfaatan teknologi TIK bagi para diplomat. Di lain pihak, Kemlu dapat mempertimbangkan untuk merekrut diplomat dengan latar belakang ilmu TIK.

√

98 Kemlu perlu mengamati dan mengawal pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) agar tetap inklusif dan partisipatif. Kemlu dapat mendukung proses tersebut dengan memanfaatkan perwakilan RI untuk talent scouting diaspora Indonesia yang memiliki keahlian bidang TIK dan cyberspace. Peran Kemlu dalam badan tersebut menjadi penting, khususnya untuk menindaklanjuti indikasi serangan cyber dari entitas di luar negeri maupun dalam upaya perlindungan warga negara dan badan hukum Indonesia di negara akreditasi.

√

30 Pelaksanaan Policy Dialogue and Discussion Kajian Mandiri Pusat P2K-OI tahun 2015 "Sinergitas Agenda Pembangunan Nasional dan Global Pasca-2015: Peran Diplomasi dalam Formulasi dan Implementasi SDGs" di New York, 26 April - 2 Mei 2015

99 Kementerian Luar Negeri memiliki peran untuk memastikan kepentingan nasional terefleksikan dalam agenda pembangunan global pasca-2015; aktif membangun awareness kementerian, lembaga, dan institusi nasional terkait kesepakatan yang dicapai dalam agenda pembangunan global; memfasilitasi implementasi pendekatan multistakeholders pada tingkat nasional untuk mendukung posisi Pemri terkait mekanisme follow up dan review di tingkat regional dan global.

√

## Kemlu juga memiliki peran untuk terus mengkomunikasikan informasi dan lessons learned dari mekanisme-mekanisme follow up dan review implementasi agenda pembangunan di tingkat regional dan global kepada seluruh stakeholders pada tingkat nasional. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan baik bagi sekretariat/badan nasional SDGs serta kementerian/lembaga terkait. Diplomasi Indonesia dapat terus memanfaatkan narasi dan pembahasan agenda pembangunan di tingkat regional dan global untuk meningkatkan pengaruh Indonesia serta memajukan kepantingan nasional dan rakyat Indonesia secara komprehensif.

√




## Pada bulan Mei 2015, pertemuan intergovernmental negotiations akan dilanjutkan dengan fokus pada follow up dan review agenda pembangunan pasca-2015. Pembahasan isu-isu tersebut perlu untuk terus dipantau untuk memperkaya substansi kajian mandiri.

√

31 Penyelenggaraan FGD bertema "Multistakeholder Partnership dalam Pencapaian Agenda Pembangunan dan Global Pasca-2015" Bandung 6 Mei 2015

## Kemlu diharapkan dapat berperan dalam pengembangan MSPs, diantaranya dengan: (i) secara aktif terlibat dalam seleksi dan pengkajian terhadap inisiatif-inisiatif MSPs yang selaras dengan kepentingan dan prioritas nasional; (ii) membantu mengurangi potensi hubungan asimetris serta konflik kepentingan antara negara-negara besar maupun aktor-aktor lainnya dalam forum-forum MSPs; (iii) melakukan diplomasi publik untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan non-negara di luar negeri dalam pencapaian tujuan pembangunan global; dan (iv) mengembangkan berbagai metode diplomasi baru dengan melibatkan aktor-aktor non-negara melalui mekanisme Government to People, Government to Business, dan Government to Government.

√

## Kemlu dapat mendukung dengan membantu mengelola aktor global yang akan berpartisipasi dalam proses MSP nasional. Kemlu dalam hal ini juga perlu terus memastikan bahwa kepentingan nasional tersebut dapat terefleksikan dalam pembahasan di tingkat global. Hal ini dapat diperkuat dengan memanfaatkan diplomasi publik dan e-diplomacydalam melakukan diseminasi informasi ataupun menerima feedback terkait pelaksanaan agenda pembangunan. Di lain pihak, Kemlu juga bertindak sebagai penghubung di tingkat nasional, dengan meningkatkan awareness institusi-institusi nasional terkait upaya follow up dan review di tingkat global, maupun menyampaikan lesson learned dari proses yang terjadi di negara lain.

√

## Untuk mengoptimalkan pelaksanaan MSP, pemerintah perlu memperkuat political will dalam memfasilitasi proses kemitraan, memastikan payung regulasi pelaksanaan MSP, serta memperkuat struktur dan infrastruktur mekanisme akuntabilitas. CSO perlu memperkuat transparansi dan partisipasi dalam ruang dialog, maupun mendorong sinergi dalam pemahaman persoalan pembangunan. sektor swasta juga perlu memastikan integrasi tujuan-tujuan agenda pembangunan dalam mindset of doing business. Proses identifikasi dan pemetaan antara kebutuhan prioritas pembangunan dengan potensi aktor non-negara penting untuk dilakukan.

√




32 Pelaksanaan Diskusi Terbatas "Isu-isu Investasi dan Perdagangan Internasional Abad-21: Prioritas dan Kepentingan Indonesia"Jakarta 8 Mei 2015

## Pentingnya peningkatan kapasitas pelaku usaha dan pemangku kepentingan Indonesia dalam memperkuat standar produk dan sistem yang dimiliki agar dapat berpartisipasi dalam rantai pasok global. Peningkatan kapasitas, khususnya di bidang industri juga perlu didukung dengan proses alih teknologi, melalui investasi yang berimbang dalam kerja sama yang disepakati.

√

## Kemlu dalam hal ini berperan penting dalam mengidentifikasi dan memantapkan posisi Indonesia terkait isu-isu yang perlu menjadi prioritas nasional di bidang investasi dan perdagangan internasional. Upaya penguatan diplomasi terkait isu perlu dikaji lebih lanjut khusus terkait penguatan posisi runding Indonesia di berbagai forum investasi dan perdagangan baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.

√

33 Penyelenggaraan FKKLN "Penguatan Diplomasi Ekonomi dalam Menghadapi Perkembangan Rezim Investasi dan Perdagangan Internasional" Yogyakarta 22 Mei 2015

## Kemlu berperan penting dalam pelaksanaan pengkajian ulang dan renegosiasi BIT untuk rezim investasi yang lebih seimbang antara kepentingan investor dan kedaulatan negara. Tantang utama yang perlu diantisipasi adalah menjaga konsistensi kebijakan penghentian BIT dan konsistensi penerapan hasil kaji ulang BIT.

√

## Terkait perdagangan Kemlu memiliki peran kunci dalam pembentukan strategi nasional yang jelas dalam pengembangan sektor pertanian, industri, dan jasa. Termasuk antisipasi atas meningkatnya tuntutan pada emerging economies untuk memberikan konsesi dalam perdagangan internasional dan kesiapan Indonesia untuk implementasi FTA.

√

## Peninjauan kembali atas perjanjian perdagangan Indonesia (baik bilateral, regional, dan multilateral) juga perlu untuk dilakukan dengan koherensi posisi nasional dan koordinasi antar instansi. Diharapkan Indonesia dapat meningkatkan posisi runding dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya baik secara bilateral, regional, dan multilateral.

√




34 Pelaksanaan Policy Dialogue and Discussion Kajian Mandiri Pusat P2K-OI tahun 2015 "Sinergitas Agenda Pembangunan Nasional dan Global Pasca-2015: Peran Diplomasi dalam Formulasi dan Implementasi SDGs" London 25-29 Mei 2015

## Sinergitas agenda pembangunan nasional dan agenda pembangunan global pasca-2015 merupakan isu yang sangat relevan dalam perkembangan perundingan negosiasi agenda pembangunan global pasca-2015 menjelang finalisasi SDGs September tahun ini. Negara berkembang seperti Indonesia telah berperan aktif menjembatani kepentingan negara maju dengan negara miskin selama proses perundingan di HLPEP, terutama dalam mempromosikan pembangunan inklusif dan universal.

√

## Kemlu RI sebagai negara yang mempunyai pengaruh cukup besar di ASEAN harus dapat menjadi katalis bagi berbagai kebijakan internasional, menerjemahkannya ke dalam kepentingan regional, selanjutnya membawa dalam kebijakan nasional.

√

## Kemlu juga memiliki peran untuk terus mengkomunikasikan informasi terkait SDGs, perkembangannya, evaluasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta pemantauannya kepada pihak-pihak terkait dalam forum regional seperti ASEAN dan kepada pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah. upaya tersebut hendaknya selalu dapat disesuaikan dengan kepentingan pembangunan nasional Indonesia, sesuai RPJMN, sehingga dapat diikuti oleh para pengambil kebijakan di dalam negeri dan mudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi di dalam negeri.

√

35 Pelaksanaan Policy Dialogue and Discussion Kajian Mandiri Pusat P2K-OI tahun 2015 "Sinergitas Agenda Pembangunan Nasional dan Global Pasca-2015: Peran Diplomasi dalam Formulasi dan Implementasi SDGs" Seoul, 7-11 Juni 2015

## Pentingnya SDGs kiranya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai middle income country untuk berperan sebagai bridging role antara developed countries dan least developed countries (LDCs). Community of practices merupakan pintu masuk yang tepat untuk memulai diplomasi yang membangun kualitas manusia secara durable serta merupakan solusi permanen dalam menyikapi hambatan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam melakukan mobilisasi sumber daya dalam rangka pencapaian SDGs.

√




## Kerja sama regional hendaknya dapat dijadikan sebagai kekuatan bagi Indonesia dalam rangka melakukan diplomasi memperjuangkan kepentingan nasional agar agenda pembangunan nasional dapat terefleksikan dalam agenda pembangunan global. Diplomasi Indonesia di tingkat multilateral dapat diarahkan untuk mendorong kemitraan Indonesia dengan dunia Internasional untuk mengembangkan jaringan kerja sama global.

√

## Penguatan instrumen mekanisme multistakeholders dapat ditingkatkan dalam upaya memperkuat global partnership dan pemenuhan Means of Implementation. Dalam hal ini pembentukan norma baru bagi kemitraan global harus dilakukan dalam proses negosiasi SDGs. Norma baru yang perlu diciptakan berkaitan dengan MOI, seperti mekanisme pembiayaan pembangunan.

√

36 Pelaksanaan Policy Dialogue and Discussion Kajian Mandiri Pusat P2K-OI tahun 2015 "Sinergitas Agenda Pembangunan Nasional dan Global Pasca-2015: Peran Diplomasi dalam Formulasi dan Implementasi SDGs" Brussels 22-27 Juni 2015

## Perumusan kebijakan dan implementasi SDGs perlu melibatkan banyak aktor domestik dan internasional. Kemlu diharapkan dapat memainkan peran sebagai koordinator yang menghimpun dan menghubungkan berbagai kepentingan, data, dan informasi di dalam negeri, serta meneruskan informasi baik kepada pihak-pihak di dalam negeri maupun pada tataran global.

√

## Agenda diplomasi dan pembangunan tidak akan selalu sejalan karena diplomasi akan selalu dipengaruhi pertimbangan geopolitik dan geostrategis. Karenanya diplomasi Kemlu perlu semakin beradaptasi dengan perkembangan internasional saat ini agar dapat berkontribusi bagi penguatan hubungan internasional dan kerja sama pembangunan.

√

## Kemlu berperan dalam mencari mitra yang tepat dan baik di kawasan bagi Indonesia. Kemlu perlu mendorong kerja sama kawasan yang penting untuk membangun negosiasi pada tataran global.

√




37 Pelaksanaan FGD “Optimalisasi Kebijakan Perdagangan dalam Mendukung Implementasi Agenda Pembangunan Nasional dan Global Pasca 2015” di Universitas Indonesia, Depok, 11 Agustus 2015

## Kontribusi sektor perdagangan Indonesia terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif minim. Indonesia perlu mengkoordinasikan kebijakan dan sinergi antar sektor untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor dengan nilai tambah tinggi yang manfaatnya lebih dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan lapangan kerja

√

## Perlunya kesepahaman konsep dan indikator kebijakan perdagangan untuk mendukung pembangunan yang dijabarkan dalam sektor prioritas dan strategis. Meskipun secara konsep sudah ada landasan dalam RPJMN mengenai kontribusi perdagangan pada pembangunan, masih perlu dilakukaan identifikasi terkait cara implementasi dan dukungan yang dibutuhkan.

√

## Negara berperan penting dalam pengembangan teknologi dan mekanisme transfer teknologi. Pemerintah memiliki peran sentral dalam penataan berbasis assessment terkait struktur masyarakat dan investasi pada sektor teknologi yang menguntungkan bagi peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas nasional secara umum.

√

38 Pelaksanaan FGD “Rekomendasi Kebijakan: Peran Kemlu dalam Formulasi dan Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” Jakarta, 20 Agustus 2015

## Diplomasi Indonesia dapat terus memanfaatkan narasi dan pembahasan agenda pembangunan di tingkat regional dan global untuk meningkatkan pengaruh Indonesia serta memajukan kepentingan nasional dan rakyat Indonesia secara komprehensif.

√

## Mendorong negara maju untuk berkomitmen mengimplementasikan agenda pembangunan global di tingkat domestik masing-masing sehingga Indonesia dapat memperoleh manfaat melalui transfer of technology dan capacity building dari negara maju.

√

## Mendorong peningkatan peran Indonesia dalam memberikan bantuan ke negara lain melalui peningkatan KSST. Mendorong perubahan mindset bahwa diplomasi Indonesia bukan hanya sebagai negara penerima bantuan tetapi juga memiliki kapabilitas sebagai negara donor, dengan tetap menyadari bahwa sebagai negara berkembang masih terdapat banyak tantangan nasional yang memerlukan bantuan kerja sama dari negara donor maupun organisasi internasional lainnya.

√




## Kemlu perlu terus membangun awareness kementerian, lembaga, dan institusi nasional terkait kesepakatan yang dicapai dalam agenda pembangunan global. Kemlu juga perlu turut serta dalam koordinasi kebijakan antar lembaga dalam rangka mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan nasional di setiap level institusi.

√

39 Pelaksanaan FKKLN “Strategi Pengembangan Industri dan Promosi Produk Halal Nasional sebagai Upaya Diplomasi Ekonomi” Jakarta, 31 Agustus 2015

## Perlunya penguatan strategi peningkatan ekspor produk halal dengan fasilitasi sertifikasi halal yang kompeten dan penguatan kerja sama dengan negara yang memiliki industri produk halal potensial seperti Malaysia, Arab Saudi, Turki, dan sebagainya.

√

## Perlunya pemanfaatan fungsi perwakilan RI di luar negeri untuk mendapatkan informasi peluang dan persyaratan akses pasar makanan halal.

√

## Perlunya strategi perbaikan ekspor nasional secara umum melalui perluasan pangsa pasar ekspor di pasar utama, perluasan pangsa pasar ekspor di pasar prospektif, perwujudan Indonesia sebagai hub perdagangan global, serta peningkatan diversifikasi produk ekspor.

√

## Perlunya Pemerintah memperkuat koordinasi antara Kementerian dan Lembaga untuk mengembangkan capaian sertifikasi halal khususnya bagi para pelaku usaha dan konsumen. Secara khusus, Kementerian Agama dapat memperkuat perannya sebagai regulator yang mampu menjamin kepastian produk.

√

40 Pelaksanaan Policy Dialogue and Discussion (PDD) dengan tema “Sinergitas Agenda Pembangunan Nasional dan Global Pasca-2015: Peran Diplomasi dalam Formulasi dan Implementasi SDGs” Bangkok, 27 September – 1 Oktober 2015

## adanya kesenjangan kapasitas antara negara maju dan negara berkembang dalam hal kapasitas, terutama kemampuan penyediaan data dan monitoring dalam proses follow up dan review maupun mekanisme akuntabilitas dalam implementasi agenda pembangunan global. Dalam hal ini peran lembaga-lembaga UN penting untuk memfasilitasi penguatan capacity building dalam bidang statistik data dan monitoring

√

## komitmen politik yang tinggi dari pemerintah diperlukan dalam keberhasilan implementasi SDGs, komitmen politik ini diperlukan agar mobilisasi sumber daya dapat berlangsung secara efektif;

√

## negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Thailand perlu memperkuat upaya keluar dari middle income trap dengan memperkuat kapasitas nasional dalam membiayai pembangunan, upaya sharing experiences menjadi penting untuk dapat meningkatkan self sustained negara berkembang dalam implementasi agenda pembangunan.

√




## Kementerian Luar Negeri memiliki peran besar dalam proses monitoring di tingkat nasional dan juga follow dan review, baik di tingkat regional maupun global. Dalam hal ini diplomasi Indonesia menjadi penting dalam mengkomunikasikan keberhasilan-keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam implementasi SDGs. Dengan demikian, melalui mekanisme follow up dan review Indonesia dapat memperoleh keuntungan dari sharing experiences baik dengan negara maju, negara berkembang, maupun negara yang masih lemah dalam implementasi SDGs. Peran Kementerian Luar Negeri juga besar dalam mengkomunikasikan lesson learned yang sudah diperoleh dengan negara-negara lain di tingkat regional maupun global.

√

41 Forum Debriefing Mantan Kepala Perwakilan RI

## Rekomendasi Duta Besar LBBP RI Periode 2010-2014 untuk untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO); Duta Besar LBBP RI Periode 2010-2014 untuk Republik Perancis merangkap Kepangeranan Monaco, dan Kepangeranan Andorra; Duta Besar LBBP RI Periode 2010-2014 untuk Republik Federasi Brasil.

√

## Rekomendasi Duta Besar LBBP RI Periode 2010-2014 untuk Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Ghana, Republik Benin, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Kamerun, Republik Togo, Republik Cape Verde, dan Republik Kongo; Duta Besar LBBP RI Periode 2010-2014 untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan, Republik Tajikistan, dan Republik Kazakhstan; Duta Besar LBBP RI Periode 2010-2014 untuk Republik Chile.

√

## Rekomendasi Duta Besar LBBP RI Periode 2010-2014 untuk Republik Turki; Duta Besar LBBP RI Periode 2010-2014 untuk Republik Suriname merangkap Republik Guyana; Duta Besar LBBP RI Periode 2010-2014 untuk Republik Zimbabwe merangkap Republik Mozambique, Republik Zambia, dan Republik Malawi.

√

## Rekomendasi Duta Besar LBBP RI Periode 2010-2014 untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia merangkap Republik Djibouti dan Uni Afrika, Duta Besar LBBP RI Periode 2010-2014 untuk Republik Demokratik Rakyat Korea, Duta Besar LBBP RI Periode 2010-2014 untuk Papua Nugini merangkap Republik Solomon Islands.

√




## Rekomendasi Duta Besar LBBP RI Periode 2010-2014 untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia merangkap Republik Djibouti dan Uni Afrika, Duta Besar LBBP RI Periode 2010-2014 untuk Republik Demokratik Rakyat Korea, untuk Papua Nugini merangkap Republik Solomon Islands.

√

## Rekomendasi Duta BEsar LBBP RI Periode 2010-2014 untuk Republik Argentina merangkap Paraguay dan Uruguay dan Duta Besar LBBP RI utnuk Republik Lebanon;

√

42 Forum Diskusi "Upaya Penguatan Kelembagaan dalam rangka Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan yang bermanfaat bagi Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan, Bogor, 6 - 8 Mei 2015

## Perlunya pembentukan badan tunggal yang berada di bawah sebuah Unit Khusus Kemlu. Dalam unit khusus tersebut diusulkan juga terdapat perwakilan-perwakilan dari Kemsetneg, Kemenkeu, dan Bappenas. Unit tersebut akan bertanggung jawab pada Menteri Luar Negeri.

√

## Diusulkan pula bentuk badan tunggal sebagai sebuah Development Cooperation Agency yang terpisah dari empat kementerian yang selama ini berada dalam Timkornas KSST. Badan tersebut akan langsung bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

√

43 Forum Diskusi "Strategi Pemanfaatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional", Jember, 3 Juni 2015

## Perlunya Pemerintah, sebagai sebagai pengambil kebijakan, menggerakkan potensi di semua satuan kerja, mempromosikan Kerja Sama Selatan-Selatan, serta mengubah investasi politik yang selama ini ditanam Indonesia dalam KSST, menjadi deviden/keuntungan ekonomi.

√

## Perlunya memanfaatkan KSST sebagai sarana penetrasi pasar bagi produk-produk nasional, melalui berbagai strategi, termasuk strategi adaptasi pasar.

√

## Perlunya mewaspadai dan tidak terjebak kendala-kendala teknis, sehingga Pemerintah perlu lebih kreatif dalam pemanfaatan KSST.

√

## Perlunya pembinaan; bimbingan dan pengamatan potensi daerah; melibatkan akademisi; lembaga lain, khususnya dalam mendorong jiwa kewirausahaan.

√

## Perlunya menyiapkan perangkat research and development yang layak untk menghasilkan analisa-analisa tepat guna dalam menjawab tantangan KSST.

√

## Indonesia dapat memanfaatkan unsur kesamaan budaya/etnik dalam memainkan peran leadership di KSST, misalnya dapat lebih mengedepankan identitas etnik Papua, identitas sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

√




44 Lokakarya FKK "Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Kemitraan Asia Afrika: Tindak Lanjut Bandung Message melalui Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular", Yogyakarta, 22 Mei 2015

## Perlunya kesamaan pandangan seluruh pemangku kepentingan guna memanfaatkan peluang yang ada dalam kerangka pelaksanaan kesepatan dalam Bandung Message.

√

## Indonesia perlu menjadikan Bandung Message sebagai semangat dalam mendorong penyelesaian konflik di Asia dan Afrika, dan kawasan ini dapat berfokus pada pengelolaan kekayaan alam yang melimpah.

√

## Indonesia perlu memainkan peran kepemimpinannya di Asia Afrika dalam peningkatan kerja sama dalam bidang maritim, pangan, infrastruktur, pariwisata, capacity building, serta sumber daya energi yang terjangkau, mudah diakses dan dikelola secara berkelanjutan.

√

## Indonesia perlu memanfaatkan Peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) untuk lebih fokus menyasar negara-negara Afrika sebagai objek investasi dan kerja sama ekonomi, mengingat potensinya cukup besar terutama sebagai penyedia barang mentah (raw material) yang diperlukan dunia seperti minyak, mineral, dan pangan.

√

## Perlu adanya perubahan paradigma dari nation-state ke region-state,baik di tingkat pengambil keputusan, maupun di pelaksana keputusan dan aktor-aktor usaha, serta dilakukan secara keseluruhan dan di berbagai sektor.

√

45 Forum Diskusi "Jabatan Rangkap Terkait dengan Poila Karir di Kemlu, R. rapat Itjen, Jakarta23 September 2015

## Perlunya memperjuangkan adanya dasar peraturan yang memungkinkan dan dapat melindungi hak-hak Pejabat Kemlu yang ditempatkan pada K/L lain ataupun pada Sekretariat Internasional.

√

## Perlunya memperjuangkan agar rangkap jabatan tetap dapat dilakukan √

## Perlunya menjajaki K?L lain yang memiliki kekhawatiran serupa terkait rangkap jabatan. √

## Perlunya dilakukan langkah cepat untuk mencegah RPP tersebut untuk ditandatangi oleh presiden √

## Perlunya internal kemlu untuk: a. harmonisasi pola karir UU ASN; b. menyiapkan mekanisme evaluasi kinerja bagi pejabat kemlu yang ditempatkan di K/L Lain, sekaligus menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan evaluasi; c. Membuat perencanaan dan pemetaan pegawai yang perlu ditempatkan di K/L lain.

√




46 Forum Diskusi " HUT RI dan HUT Kemlu ke 70 "Optimalisasi Pelaksanaan Kebijkaan Luar Negeri Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Wilayah Timur Indonesia" Jakarta 14 Agstus 2015

## Perlunya memfokuskan pertumbuhan Ekonomi Baru di wilayah KTI dan dikembangkan berdasarkan keunggulan dan potensi strategis masing-masing wilayah

√

## Perlunya partisipasi stakeholder lainnya termasuk dari masyarakat setempat agar pembangunan dapat selaras dengan situasi dan kearifan lokal

√

47 Forum Diskusi " Bedah Buku: Dinamika Politik Luar Negeri ", Jatinangor 9 September 2015

## Perlunya memperhatikan faktor determinan dalam penyusunan politik luar negeri, yang terdiri dari faktor internal (wilayah, filosofis, potensi SDM/SDA) dan faktor eksternal (geo-strategis, ancaman asing, isu politik, isu ekonomi)

√

## Perlunya memanfaatkan forum bedah buku sebagai sarana diseminasi kebijakan luar negeri dan brainstorming dengan stakeholders terkait, khususnya dari kalangan akademisi.

√

48 Lokarkarya Internasional " Pengelolaan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan ke-25, Jakarta 12-14 November 2015

## Perlunya mendorong lembaga-lembaga terkait di Indonesia(BIG, LIPI, KKP, CTC, dan Universitas) untuk meningkatkan sinergi dalam mengembangkan program kerjasama diberbagai bidang keilmiahan.

√

49 Lokakarya FKK "Reorientasi Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular bagi Kepentingan Nasional", Bali 7 Desember 2015

## Perlunya memperkuat peran market inteligent untuk menghasilkan data-data potensi ekonomi industri dan peluang bisnis, khususnya di negara Selatan Selatan

√

## Perlunya koordinasi antar kementerian dan lembaga yang terlibat dalam KSST maka perlu adanya workshop KSST yang berkolaborasi dengan Forum Kelitbangan

√

50 Lokakarya FKK "Sosialisasi Kajian BPPK: Tinjauan Politik Luar Negeri Indonesia" Bogor 14 Desember 2015

## Perlunya menyusun kebijakan nasional dan kerangka regulasi yang mendukung dan diarahkan untuk dapat menjadi referensi utama bagi pelaksanaan kebijakan pembangunan √

51 Kajian Mandiri "Reorientasi Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular bagi Kepentingan Nasional" Desember 2015

## perlunya Kementerian Luar Negeri untuk melakukan advokasi aktif dalam mendukung terciptanya sebuah otoritas dalam pengelolaan KSST, menetapkan standar normatif dalam upaya pemetaan negara sasaran KSST, serta bekerjasama dengan kementerian teknis dan implementing agencies (Turki, Thailanf, Brazil, Afrika Selatan, dan India) untuk menetapkan standar kompetensi bagi peserta pelatihan yang dilakukan dalam kerangka KSST,

√




## perlunya perwakilan RI di Luar Negeri untuk berperan aktif dalam melakukan Market and policy inteligence untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh negara sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan negara sasaran KSST dan berperan aktif dalam menyaring calon peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh Indonesia

√

52 Kajian Komprehensif " Manfaat Kerjasama Internasional dalam Mendorong Pembangunan Wilayah Perbatasan" dengan Universitas Mulawarman Desember 2015 dan Kajian Komprehensif " Manfaat Kerjasama Internasional dalam mendorong Pembangunan di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Wilayah Perbatasan Laut" dengan PKSPL-IPB Desember 2015

## perlunya membangun keterkaitan antara kepentingan domestik wilayah perbatasan dengan aspek diplomasi di level bilateral, regional, dan multilateral. √

## perlunya kemlu untuk membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun Center For Border Studies.

√

## Perlunya meningkatakan koordinasi dan memperkuat kemitraaan aktor-aktor perbatasan yakni BNPP, TNI, Polri, BIN, dan juga Pemda, K/L terkait hingga masyarakat dalam mengelola wilayah perbatasan.

√

JUMLAH TOTAL 5 165

LAMPIRAN SS 2.1.1 SUB IKU 1 DUKUNGAN DAN KOMITMEN NASIONAL YANG TINGGI ATAS

KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL

No Kesepakatan Kerja Sama Yang Ditindaklanjuti Dokumen Kerja Sama Yang

Ditindaklanjuti 1 Rapat Interkem Hubungan Bilateral RI-

Afghanistan, 29 Januari 2015 MoU on Bilateral Consultation RI-Afghanistan (2012)

2 Penjajakan Potensi dan Peluang Bisnis di Bidang Furnitur untuk Pasar Azerbaijan, di Jepara, 8-10 Februari 2015

Agreement on Economic and Technical Cooperation RI-Azerbaijan (2008)

3 Rapat Interkem Partisipasi Indonesia dalam Expo Kazakhstan 2017, 6 Februari 2015

1st Protocol of Joint Commission on Economic Cooperation RI-Kazakhstan (2013)

4 Kunjungan Wamenlu RI ke Pakistan, 9-10 Maret 2015

Agreed Minutes 1st Joint Commission on Bilateral Cooperation RI-Pakistan (2008)

5 Kunjungan Wamenlu RI ke India, 11-13 Maret 2015

Summary Records of 2nd Foreign Office Consultation RI-India (2014)

6 Kunjungan Wamenlu RI ke Sri Lanka, 16 Maret 2015

Agreed Minutes of 2nd Joint Commission on Bilateral Cooperation RI-Sri Lanka (2014)

7 Kunjungan Direktur Asselteng ke Maladewa, 17-18 Maret 2015

Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Maladewa (2 September 1974)

8 Kunjungan Muhibah Delegasi DPR RI ke Kazakhstan, 26-28 Maret 2015

Agreement on Economic and Technical Cooperation RI-Kazakhstan (1995)

9 Kunjungan Muhibah Delegasi DPR RI ke Uzbekistan, 28-31 Maret 2015

Agreed Minutes of 6th Committee on Bilateral Cooperation RI-Uzbekistan (2014)

10 Technical Expert Meeting Implementasi Perjanjian Perdagangan RI-Uzbekistan, Tashkent, 10-11 April 2015

Trade Agreement RI-Uzbekistan (2008)

11 Pertemuan Menlu RI-Menlu Nepal, Jakarta, 19 April 2015

Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Nepal (25 Desember 1960)

12 Pertemuan Wamenlu RI-Wamenlu Kyrgyzstan, Jakarta, 19 April 2015

MoU on Bilateral Consultation RI-Kyrgyzstan (2011)

13 Pertemuan Menlu RI-Menneg Urusan Luar Negeri India, Jakarta, 20 April 2015 dan Pertemuan Wakil Presiden RI- Menteri Luar negeri India, Jakarta, 22 April 2015

Joint Statement on Five Initiatives for Strengthening Strategic Partnership RI-India (2013)

14 Pertemuan Presiden RI-Presiden Iran, Jakarta, 23 April 2015

Agreed Minutes of 5th Committee on Bilateral Consultation RI-Iran (2013)

15 Pertemuan Presiden RI-PM Bangladesh, Jakarta, 23 April 2015

Agreed Minutes of 2nd Joint Commission on Bilateral Cooperation RI-Bangladesh (2010)

16 Pengiriman Bantuan dan Tim Kemanusiaan untuk Bencana Gempa Bumi di Nepal, 29 April 2015

Komitmen Pemerintah RI kepada Pemerintah Nepal untuk Bantuan Bencana Gempa Bumi di Nepal (2015)

17 Dialog HAM RI-Iran, Jakarta, 3-4 Juni 2015 Agreed Minutes of 5th Committee on Bilateral Consultation RI-Iran (2013)

18 Partisipasi pada International Conference on Nepal's Reconstruction, Kathmandu, 24-27 Juni 2015

Komitmen Pemerintah RI kepada Pemerintah Nepal untuk Bantuan Bencana Gempa Bumi di Nepal (2015)


Ditindaklanjuti 19 Rapat Interkem Hubungan Bilateral RI-

Bangladesh, 25 Juni 2015 Joint Statement on the Meeting between President of the Republic of Indonesia, and Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh (2015)

20 Pertemuan Pertama Joint Working Group on Health RI-India, New Delhi, 12-14 Agustus 2015

Mou on Health Cooperation RI-India (2013)

21 Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Uzbekistan, 15-17 September 2015

Agreed Minutes of 6th Committee on Bilateral Cooperation RI-Uzbekistan (2014)

22 Kunjungan Delegasi LAPAN ke India, di Chennai, 26-30 September 2015 dan Sosialisasi Indonesi Sustainable Palm Oil di Mumbay, India 28 September - 2 Oktober 2015

Summary Records of 2nd Foreign Office Consultation RI-India (2014)

23 Kunjungan Menteri Luar Negeri RI ke Iran, 14-15 Oktober 2015

Agreed Minutes of 5th Committee on Bilateral Consultation RI-Iran (2013)

24 Kunjungan Wapres India ke Indonesia, 1-4 November 2015 dan Indonesia-India Business Forum, 3 November 2015

Joint Statement on Five Initiatives for Strengthening Strategic Partnership RI-India (2013)

25 KKB Pertama RI-Kyrgyzstan, Bishkek, 5-6 November 2015

MoU on Bilateral Consultation RI-Kyrgyzstan (2011)

26 Konsultasi Kekonsuleran Bilateral ke-2 RI-Iran, Tehran, 11-12 November 2015

Agreed Minutes of 1st Bilateral Consular Consultation RI-Iran (2014)

27 Pertemuan ke-3 JWG on Agriculture RI-India, New Delhi, 18-20 November 2015

MoU on Cooperation in the Field of Agriculture and Allied Sector RI-India (2008)

28 Pertemuan ke-3 JWG on Coal RI-India, New Delhi, 23-24 November 2015

MoU on the Establishment of the Working Group on Coal RI-India (2010)

29 Temu Usaha dalam rangka Peningkatan Kerja Sama Ekonomi RI-Kyrgyzstan, di Jakarta, 9-10 Desember 2015 dan Pertemuan ke-3 Foreign Office Consultation RI-India, 16-17 Desember 2015

Summary Records of 1st Committee of Bilateral Consultation RI-Kyrgyzstan (2015)

30 The 7th Joint Ministerial Commission (JMC) RI-Selandia Baru di Auckland, 2-3 Maret 2015

Komitmen Menteri Luar Negeri kedua negara untuk melaksanakan dialog berkala.

31 The 1st High Level Economic Dialogue Indonesia-China", Beijing 26-27 Januari 2015

Joint Statement on Strategic Comprehensive Partnership between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia, 26 March 2015

32 Roundtable Discussion Kerja Sama Kemaritiman Indonesia-Jepang

Strategic Partnership antara Republik Indonesia dan Jepang

33 Business Forum on SMEs dan Familiarization Trip for East Asia and Pacific Countries

Kesepakatan antara RI - Laos, Fiji, Papua Nugini, KSBC,JICA di bidang ekonomi, capacity building dan sosial budaya

34 The First High Level Meeting RI-RRT mengenai People to People Exchange Mechanism

Future Direction of Indonesia-China Comprehensive Strategic Partnership, 2 October 2013

35 The 27th Technical Meeting on Maritime Boundaries Delimitation Between the Republic of Indonesia and Malaysia

Record of Discussion of the 13th Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCB) between the Republic of Indonesia-Malaysia, Jakarta, 3 Desember 2013.


Ditindaklanjuti 36 Penyampaian Pesan Tertulis Presiden RI dan

Artikel Menlu RI untuk dimuat dalam Buku Edisi Peringatan 60 Tahun RI-Viet Nam, 2015

Sidang Ke-2 Komisi Bersama Tingkat Menlu RI-Viet Nam pada tanggal 25 Juni 2015

37 The 28th Technical Meeting mengenai Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia, Kucing, Malaysia

Joint Statement of the 19th Annual Consultation between President Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono and Prime Minister Dato' Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak, Jakarta, 18 Desember 2013.

38 "Final Report of the Multinasional Observer Group (MOG)"

Penandatanganan Term of Reference MOG oleh RI pada tanggal 12 Agustus 2014.

39 Konsultasi mengenai Pengembangan Museum Manusia Perahu Viet Nam di Pulau Galang di Batam, Riau, 23-25 Februari 2015

Sidang Komisi Bersama RI-Viet Nam pada Sidang ke-1 Komisi Bersama RI-Viet Nam, 25-26 Juli 2012

40 Joint Technical Working Group RI - Fiji dengan Kementerian Perempuan, Anak dan Pengentasan Kemiskinan Fiji

Mandat MoU RI-Fiji yang ditandatangani di Jakarta, 18 Desember 2013

41 Scoping Mission Indonesia ke PNG Nota diplomatik pertemuan Menteri Luar Negeri RI-PNG di Port Moresby, 27 Februari 2015

42 Sidang Komisi Bersama Tingkat Menlu RI dan Menlu Viet Nam dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral di berbagai bidang

Sidang Komisi Bersama RI-Viet Nam pada Sidang ke-1 Komisi Bersama RI-Viet Nam, 25-26 Juli 2012

43 Kunjungan Resmi Perdana Menteri Timor - Leste ke Indonesia, 25 - 27 Agustus 2016

Memorandum of understanding between the Ministry of agriculturare of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture and fisheries of the democratic republic of Timor Leste on Agricultural cooperation, 29 October 2008

44 Kunjungan Resmi Perdana Menteri Timor - Leste ke Indonesia, 25 - 27 Agustus 2016

Memorandum of understanding between the Government of the Republic of Indonesia and government of the democratic republic of Timor Leste on technical establishment of a joint commission for bilateral cooperation, 2nd July 2002, amended in 2010

45 Roundtable Discussion Kerja Sama Maritim, Perdagangan dan Investasi Indonesia-Selandia Baru

The 7th Joint Ministerial Commission (JMC) RI-Selandia Baru di Auckland, 2-3 Maret 2015

46 Bilateral Technical Meeting, Penguatan Diplomasi Ekonomi RI - Jepang, 2-3 Juli 2015

Strategic Partnership antara Republik Indonesia dan Jepang

47 Pertemuan pertama komita kerja sama ekonomi dan industri Indonesia - Jepang, 28 Agustus 2015

Pernyataan bersama antara Presiden RI - Presiden Republic of Korea di Busan tanggal 15 Desember 2014

48 Bilateral Technical Meeting, Penguatan Diplomasi Ekonomi RI - ROK, 10-11 September 2015

Pernyataan bersama antara Presiden RI - Presiden Republic of Korea di Busan tanggal 15 Desember 2014

49 Kerjasama Trilateral Indonesia, Australia, Timor Leste: Peluang dan Manfaat bagi Pembagunan Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Pertemuan Menteri Luar Negeri ketiga negara di New York pada bulan September 2013


Ditindaklanjuti 50 The 14th Meeting of the joint commission for

bilateral cooperation (JCBC) between Malaysia and The Republik of Indonesia

The 13th Meeting of the joint commission for bilateral cooperation (JCBC) between The Republik of Indonesia and Malaysia, Jakarta 2 Desember 2013

51 Pertemuan The 12th Border Liaison Meeting between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea, 15-16 Oktober 2015

The 11th Border Liaison Meeting between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea, November 2014

52 Pertemuan Bilateral Meeting on Oil and Gas Cooperation RI-PNG di Denpasar, 19 - 21 Oktober 2015

Kunjungan Presiden RI ke PNG pada 11-12 Mei 2015

53 Pertemuan Joint Border Committee (JBC) RI - PNG ke 32, Bandung, 10 20 November 2015

Ratification of the basic agreement 2013 on border arrangements between Indonesia and PNG

54 Pertemuan Kementerian Luar Negeri mewakili Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dalam rangka penanda tanganan Pinjaman lunak dari Pemerintah Jepang yang terdiri dari Java-Sumatra Interconnection transmission line project (fase II), Pembangunan Jakarta Mass Rapid Transit Project, Engineering Service for Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project (fase I)

Exchange of Note pinjaman lunak Jepang untuk indonesia sampai dengan ¥71,245,000,000 (tujuh puluh satu milyar dua ratus empat puluh lima juta Yen) Maret 2009

55 Pertemuan Wapres RI dan Wapres Angola di Jakarta bulan Oktober 2014

- Business Rountable "Optimalisasi pemanfaatan Potensi Hubungan ekonomi Indonesia dan Angola", di Jakarta, 21 Januari 2015

56 MoU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Angola

Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri RI – Angola di sela-sela KAA ke-60, Jakarta, 18-21 April 2015

57 MoU Pembukaaan Hubungan Diplomatik RI – Ethiopia

- Kunjungan Menlu RI ke KTT Uni Afrika di Ethiopia, Januari 2015

58 Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Ethiopia, Januari 2015

- Exchange of Letters Pembukaan Kedubes Ethiopia di Jakarta

59 MoU Pemerintah RI-Ethiopia tentang Pembentukan Forum Konsultasi Bilateral

- Pertemuan Koordinasi Interkem dalam rangka antisipasi penyelenggaraan SKB/FKB RI dan negara-negara Afrika di Bogor, Desember 2015

60

MOU Pembukaan Diplomatik RI – Madagaskar

- Kunjungan Delegasi Parlemen Madagaskar ke Indonesia, 7-14 Februari 2015 - Pertemuan Bilateral Presiden RI -Madagaskar di sela-sela KAA ke-60, Jakarta, 18-21 April 2015

61 MoU RI-Madagaskar mengenai Pembentukan Komisi Bersama bagi Kerja Sama Bilateral

- Review meeting RI-Madagaskar, 8-15 Mei 2015


Ditindaklanjuti 62 MOU Kemitraan Strategis RI- Afsel - Konsinyering Persiapan Kunjungan

Kenegaraan Presiden Afrika Selatan di Jakarta, tgl 11 Maret 2015

63 MoU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Afrika Selatan

- Pertemuan Bilateral Wakil Presiden RI- Afrika Selatan di sela-sela KAA ke-60, Jakarta, 18-21 April 2015 - Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri RI – Afrika Selatan di sela-sela KAA ke-60, Jakarta, 18-21 April 2015 - Pertemuan Bilateral RI-Afsel disela-sela KTT Uni Afrika ke 25, Johannesburg-Afsel, 14- 15 Juni 2015

64 Pernyataan Bersama pada waktu Kunjungan Kenegaraan Yang Mulia Ms. Maite Nkoana-Mashabane, Menteri Kerjasama dan Hubungan Internasional Republik Afrika Selatan ke Indonesia

- Kunjungan Kerja Dirjen Aspasaf ke Afsel , tanggal 28-30 8September 2015

65 Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Strategis untuk Masa Depan Damai dan Sejahtera antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan

- Partisipasi RI pada promosi perdagangan internasional “Africa Big Seven 2015,” Johannesburg, 20-24 Juni 2015

66 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Afrika Selatan tentang Kerja Sama Kebudayaan

- Partisipasi dalam Pameran The Gateway Show di dan Sales Mission di Afrika Selatan tgl 28 Agustus - 3 september 2015

67 MOU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Swaziland

- Pertemuan Bilateral Presiden RI - Raja Swaziland di sela-sela KAA ke-60, Jakarta, 18-21 April 2015

68 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swaziland mengenai Pembentukan Komisi Bersama Tingkat Menteri untuk Kerjasama Bilateral

- Review Meeting RI-Swaziland, 22-28 Juni 2015

69 MOU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Zimbabwe

- Pertemuan Bilateral Presiden RI-Zimbabwe di sela-sela KAA ke-60, Jakarta, 18-21 April 2015 - Pertemuan bilateral Wamenlu RI-Wamenlu Zimbabwe di sela-sela BDF VII 2015 sebagai tindak lanjut pelaksanaan MoU pembukaan hubungan diplomatik RI-Zimbabwe

70 Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Zimbabwe tentang Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral

- Pertemuan Koordinasi dalam rangka antisipasi penyelenggaraan Sidang Komisi Bersama/Forum Konsultasi Bersama RI -Zimbabwe

71 MOU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Liberia Pertemuan Bilateral Wakil Presiden RI- Liberia di sela-sela KAA ke-60, Jakarta, 18-21 April 2015


Ditindaklanjuti 72 MOU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Zambia - Pertemuan Bilateral Wakil Presiden RI-

Zambia di sela-sela KAA ke-60, Jakarta, 18-21 April 2015

73 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Zambia mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik

- Kunjungan Kerja ke Zambia 20-21 September 2015

74 MOU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Namibia

Pertemuan Bilateral Wakil Presiden RI- Deputi PM Namibia di sela-sela KAA ke-60, Jakarta, 18-21 April 2015 sebagai tindak lanjut MoU pembukaan hubungan diplomatik RI-Namibia

75 MOU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Seychelles

Pertemuan Bilateral Wakil Presiden RI- Seychelles di sela-sela KAA ke-60, Jakarta, 18-21 April 2015

76 SKB ke-1 RI-Nigeria tahun 2012 - Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri RI – Nigeria di sela-sela KAA ke-60, Jakarta, 18-21 April 2015

77 Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Republik Indonesia dan Badan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, Republik Federal Nigeria mengenai Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Kapasitas Ekonomi Usaha Kecil dan Menegah di Sektor Industri

- Penugasan wakil Kemlu sebagai delegasi pada Pameran Lagos International Trade Fair, November 2015

78 MOU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI- Gambia

Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri RI – Gambia di sela-sela KAA ke-60, Jakarta, 18-21 April 2015

79 MOU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Guinea Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri RI – Guinea di sela-sela KAA ke-60, Jakarta, 18-21 April 2015

80 MOU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Burkina Faso

Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri RI – Burkina Faso di sela-sela KAA ke-60, Jakarta, 18-21 April 2015

81 MOU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Somalia

82 MOU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Mauritius

Review meeting RI-Mauritius, 8-15 Mei 2015

83 Visi dan Misi Direktorat Afrika - Video Conference Penguatan Penetrasi Industri Strategis Indonesia ke Afrika Sub Sahara, Jakarta, 9 April 2015 - Roundtable Discussion Optimalisasi Peluang Pasar Furnitur di kawasan Afrika Sub-Sahara, 2 September 2015 - Pertemuan koordinasi dengan Pertamina dalam rangka ekspansi usaha Pertamina ke Afrika Sub-Sahara, 12 agustus 2015


Ditindaklanjuti 84 Dokumen Reinvirogerating the New Aisian-African

Strategic Partnership (NAASP) - Loka Karya Peningkatan Kerja Sama Pendidikan Tinggi RI-Afrika, 11-13 Oktober 2015 - Roundtable Discussion Direktorat Afrika dengan Konsul Kehormatan negara-negara Afrika Sub Sahara untuk Indonesia, di Bogor, 29 Oktober 2015

85 MOU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Kamerun

Penugasan wakil Kemlu sebagai delegasi ke Kamerun, 10 sd 15 Agustus 2015

86 SKB ke-1 RI-Mozambik Kunjungan kerja ke Mozambik dalam rangka penguatan kerja sama bilateral dan review meeting September 2015

87 MOU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Kenya Kunjungan Kerja Dirjen Aspasaf ke Kenya 28-30 September 2015

88 MOU Pembukaaan Hubungan Diplomatik RI-Senegal

Review Meeting RI-Senegal, 12-18 Desember 2015

89 MOU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Ghana MOU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Ghana

90 MoU Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Pantai Gading

Review Meeting RI-Pantai Gading, 12-18 Desember 2015

91 Pelaksanaan Konsultasi Bilateral RI-Sudan di Jakarta, 16 Februari 2015 sebagai tindak lanjut dari MoU RI-Sudan mengenai Pembentukan Komisi Bersama Tingkat Menteri Tahun 2001

MoU RI-Sudan mengenai Pembentukan Komisi Bersama Tingkat Menteri Tahun 2001

92 Roundtable Discussion dalam rangka pembahasan draft MoU on Combating Human Trafficking RI-PEA, Bogor, 6-8 Maret 2015 untuk menindaklanjuti kesamaan pandangan kedua negara mengenai perlunya kerja sama di bidang Human Trafficking

kesamaan pandangan kedua negara mengenai perlunya kerja sama di bidang Human Trafficking

93 Pertemuan Delegasi Central Elections Commission Palestina dengan IPD (Institute for Peace and Democracy) dalam rangka sharing experience di bidang demokrasi, Bali, 24-27 Maret 2015 sebagai tindak lanjut dari MoU Kerja Sama Teknik untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia RI-Palestina Tahun 2007

MoU Kerja Sama Teknik untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia RI-Palestina Tahun 2007

94 Pertemuan Bilateral di sela-sela KAA 2015 antara Presiden RI dengan PM Palestina (21 April 2015), Raja Yordania (22 April 2015), dan PM Mesir (23 April 2015) sebagai tindak lanjut dari berbagai kesepakatan mengenai Konsultasi Bilateral/Komisi Bersama antara RI dengan Palestina, Yordania, dan Mesir

kesepakatan mengenai Konsultasi Bilateral/Komisi Bersama antara RI dengan Palestina, Yordania, dan Mesir


Ditindaklanjuti 95 Pertemuan Bilateral di sela-sela KAA 2015 antara

Wakil Presiden RI dengan Deputi PM Qatar (22 April 2015), Ketua Majelis Nasional/Senat Aljazair (22 April 2015), Menlu Tunisia (22 April 2015), Menlu Maroko dan Oman (23 April 2015), dan Presiden Parlemen Libya (23 April 2015) sebagai tindak lanjut dari berbagai kesepakatan mengenai Konsultasi Bilateral/Komisi Bersama antara RI dengan Qatar, Aljazair, Tunisia, Maroko, Oman, dan Libya.

kesepakatan mengenai Konsultasi Bilateral/Komisi Bersama antara RI dengan Qatar, Aljazair, Tunisia, Maroko, Oman, dan Libya

96 Pertemuan Bilateral di sela-sela KAA 2015 antara Menlu RI dengan Menlu Irak, 19 April 2015 sebagai tindak lanjut dari Pertukaran Nota antara RI-Irak mengenai Pembentukan Komisi Bersama Tingkat Menteri Tahun 1996.

Pertukaran Nota antara RI-Irak mengenai Pembentukan Komisi Bersama Tingkat Menteri Tahun 1996

97 Kunjungan Menteri Luar Negeri RI ke Arab Saudi, 26 Mei 2015 sebagai tindak lanjut dari Persetujuan Persahabatan antara RI-Kerajaan Arab Saudi Tahun 1970.

Persetujuan Persahabatan antara RI-Kerajaan Arab Saudi Tahun 1970

98 Kunjungan Menteri Luar Negeri RI ke Kuwait, 27 Mei 2015 sebagai tindak lanjut dari MoU mengenai Pembentukan Komite Bersama RI-Kuwait Tahun 2007.

MoU mengenai Pembentukan Komite Bersama RI-Kuwait Tahun 2007.

99 Kunjungan Menteri Luar Negeri RI ke Qatar, 28 Mei 2015 sebagai tindak lanjut dari MoU RI-Qatar mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Tahun 2009.

MoU RI-Qatar mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Tahun 2009.

100 Kunjungan Menteri Luar Negeri RI ke PEA, 29 Mei 2015 sebagai tindak lanjut dari MoU RI-PEA mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral Tahun 2010.

MoU RI-PEA mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral Tahun 2010.

101 Pertemuan pembahasan draft MoU Cooperation in Combating Human Trafficking and Protection of Victims of Trafficking RI-PEA, Abu Dhabi, 14-18 Juni 2015 sebagai tindak lanjut Kesepakatan RI dan PEA mengenai perlunya kerja sama di bidang Human Trafficking.

Kesepakatan RI dan PEA mengenai perlunya kerja sama di bidang Human Trafficking.

102 Pertemuan Bilateral Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Presiden Dewan Konstitusi Aljazair, 16 Agustus 2015 sebagai tindak lanjut Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik Tahun 1995

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik Tahun 1995


Ditindaklanjuti 103 Kunjungan Presiden Mesir, Y.M. Abdel Fattah Al

Sisi ke Indonesia, 4-5 September 2015 sebagai tindak lanjut Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik Tahun 2007

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik Tahun 2007

104 Kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi, 11-13 September 2015 sebagai tindak lanjut Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Tahun 1981

Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Tahun 1981

105 Kunjungan Presiden RI ke PEA, 13-14 September 2015 sebagai tindak lanjut Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral Tahun 2010

Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral Tahun 2010

106 Kunjungan Presiden RI ke Qatar, 14-15 September 2015 sebagai tindak lanjut Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Tahun 2009

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Tahun 2009

107 Roundtable Discussion dalam rangka Persiapan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-2 RI-Maroko , Bogor, 27-29 September 2015 sebagai tindak lanjut Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko tentang Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral Tahun 2008

Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko tentang Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral Tahun 2008

108 Kunjungan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Y.M. Adel Al Jubeir ke Indonesia, 20 Oktober 2015 sebagai tindak lanjut Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Tahun 1981 dan Tindak Lanjut Kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi pada 11-13 September 2015

Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Tahun 1981 dan Tindak Lanjut Kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi pada 11-13 September 2015

109 Kunjungan Wamenlu Tunisia, Y.M. M'hammed Ezzine Chelaifa ke Indonesia, 26-28 November 2015 sebagai tindak lanjut dari Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Pembentukan Konsultasi Bilateral Tahun 2003

Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Pembentukan Konsultasi Bilateral Tahun 2003


Ditindaklanjuti 110 Kunjungan Wamenlu Qatar, Y.M. Mohammed bin

Abdullah Bin Mutib Al Rumaihi ke Indonesia, 3-5 Desember 2015 sebagai tindak lanjut dari Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Tahun 2009

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Tahun 2009

111 Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri Palestina dengan Menteri Luar Negeri RI, 14 Desember 2015 sebagai tindak lanjut dari Memorandum Saling Pengertian mengenai Konsultasi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara Palestina Tahun 2007

Memorandum Saling Pengertian mengenai Konsultasi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara Palestina Tahun 2007

112 Roundtable Discussion dalam rangka Persiapan Senior Official Meeting (SOM) dan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-1 RI-Kuwait, 18-20 Desember 2015 sebagai tindak lanjut dari Memorandum Saling Pengertian mengenai Pembentukan Komite Bersama untuk Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait Tahun 2007

Memorandum Saling Pengertian mengenai Pembentukan Komite Bersama untuk Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait Tahun 2007

113 Partisipasi pada International Training Workshop on Tourism and Antiquities for Palestinian, Bandung, 5-11 April 2015 sebagai tindak lanjut dari MoU Bidang Pariwisata RI-Palestina Tahun 2014

MoU Bidang Pariwisata RI-Palestina Tahun 2014

114 "Indonesia-Dubai Economic Business Meeting", Jakarta, 2-4 Februari 2015 sebagai tindak lanjut dari MoU mengenai Pembentukan Komisi Bersama RI-PEA untuk Kerjasama Bilateral Tahun 2010

MoU mengenai Pembentukan Komisi Bersama RI-PEA untuk Kerjasama Bilateral Tahun 2010

115 Kunjungan Wali Daerah (Gubernur) dan Kadinda Provinsi Batna, Aljazair ke Provinsi DIY, 16-20 April 2015 sebagai tindak lanjut Persetujuan antara Pemerintah RI dan Aljazair mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Tahun 1995

Persetujuan antara Pemerintah RI dan Aljazair mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Tahun 1995

116 Roundtable Discussion dalam rangka Membahas Counter-Draft Plan of Action 2016-2020 Strategic Dialogue RI-GCC, 11-13 November 2015 menindaklanjuti Declaration of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Secretariat of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf

Declaration of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Secretariat of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf

117 Pertemuan RI-AS dalam rangaka menindaklanjuti kerjasama Sister Province Bali - Hawai di Bali serta Eksplorasi Potensi Investasi dan Ekonomi di Bali, 19-20 Maret 2015

Tindaklanjut Memorandum of Understanding (MoU) Sister Province Bali-Hawaii 2014

118 Business Dialogue dengan para pengusaha RI yang potensial tentang potensi pasar Meksiko dan Amerika Tengah, 9 Pebruari 2015

Tindaklanjut Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI-Mexico, Oktober 2015


Ditindaklanjuti 119 Peninjauan lapangan untuk rencana pelaksanaan

Peace Corps RI-AS Batch 6, tanggal 5 Februari 2015

Tindaklanjut Kerjasama Peace Corps tahun 2010

120 Stock Taking hasil FKB RI - Kanada ke-4 pada tanggal 18 Februari 2015

Tindaklanjut Plan of Action RI-Kanada 2014-2019

121 Partisipasi Indonesia dalam pameran Kopi: The 27th Annual Specialty Coffee Association of America (SCAA) Exposition di Seattle, Washington States, 9-12 April 2015

Tindaklanjut Joint Commission Meeting RI-AS, Februari 2014

122 Pertemuan dengan delegasi US Coast Guard, Jakarta, 28 Mei 2015


123 Kunjungan Pacific Council on International Policy (PCIP) ke Jakarta dan Yogyakarta, 25-29 Mei 2015


124 Partisipasi Indonesia sebagai Country of honor pada pameran dagang Salon International de I'Alimentation 2015 (Sial Toronto 2015), 28-30 April 2015 di Toronto, Kanada


125 Promosi Investasi Indonesia BKPM dengan Perusahaan AS dan Bank Dunia di New York dan Washington DC tanggal 2-4 Juni 2015


126 Simposium Potensi Kerjasama pengembangan wisata bahari di Tanjung Pandan, Belitung, 10-13 Juni 2015


127 Forum Dialog Pengembangan Kerja Sama Infrastruktur Kemaritiman di Batam, 14-18 Juni 2015


128 Pameran Summer Fancy Food Show (SFFS) dan Indonesia Investment Forum (IIPF), New York, AS, 27 Juni s/d 3 Juli 2015



Ditindaklanjuti 129 Pertemuan Indonesia -United States Security

Dialogue (IUSSD) XIII 2015 di Jakarta, 1-2 September 2015

Tindaklanjut Joint Statement RI-AS 2014

130 Rapat tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pembahasan naskah Buram Implementing Agreement RI-As tentang kerja sama Konservasi Penyu Belimbing

Tindaklanjut Mou on fserving wild life and wild life trafficking 17 Februari 2014

131 Rapat draft MoU tentang pembentukan Working Group bidang Energy Sector RI-AS, 11 Agustus 2015

Tindak lanjut SOM JCM RI-AS diJakarta, 10 Agustus 2015

132 Pembahasan mengenai Draft MoU on Health Cooperation, 15 September 2015


133 Pertemuan dengan Tim Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) Management, 27 Juli 2015

Tindaklanjut JCM RI - AS ke-4 tahun 2014

134 Pembahasan Rencana Kerja Sama TI (Teknologi Informasi) RI-AS dalam rangka rencana kunjungan Presiden RI ke AS tanggal 22 September 2015


135 Tindaklanjut Kunjungan Presiden RI dan Implementasi Kerja Sama Maritim RI - Amerika Serikat (AS), Bandung, 26-28 November 2015

Tindaklanjut Kerjasama Maritim, 24 Oktober 2015

136 Pembahasan Downblend HEU bekerjasama dengan US Department of Energy (US DOE), 14 Desember 2015

Tindaklanjut Kerjasama Maritim, 27 Oktober 2015

137 Pembahasan tindak lanjut Isu-isu Militer RI-AS sebagai hasil pelaksanaan USIBDD, 15 Desember 2015

Tindaklanjut USIBBD, 18 November 2015

138 Penggalangan Pengusaha dan Tindak Lanjut Kunjungan Pemerintah Kabupaten Bantul ke Suriname tahun 2014 di Bantul, tanggal 7 April 2015

Kesepakatan pada Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-Suriname I tahun 2003 dan SKB RI-Suriname IV di Solo tahun 2009

139 Penggalangan Pengusaha di Surabaya tanggal 10 April 2015

Kesepakatan yang dihasilkan pada: SKB RI-Venezuela di Bali, 2013 SKB RI-Kolombia ke1, di Bogota, 2013 SKB RI-Peru di Lima, 2013 FKB RI-Chile di Bali, 2011 SKB RI-Argentina, 2010 SKB RI-Suriname di Solo, 2009


Ditindaklanjuti .

140 Penggalangan Pengusaha di Semarang tanggal 19 Mei 2015

Kesepakatan yang dihasilkan pada: SKB RI-Venezuela di Bali, 2013 SKB RI-Kolombia ke1, di Bogota, 2013 SKB RI-Peru di Lima, 2013 FKB RI-Chile di Bali, 2011 SKB RI-Argentina 2010 SKB RI-Suriname di Solo, 2009

141 Temu Pengusaha Jawa Timur serta Memperingati Hubungan Diplomatik Indonesia-Chile ke-50 di Surabaya, 27 Mei 2015

Berdasarkan Kesepakatan pada pertemuan bilateral RI-Chile di Bali, 2011

142 Keikutsertaan Dit. Amselkar dan KBRI pada Pameran Peru Moda di Lima, Peru tanggal 27-29 Mei 2015

Berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan SKB RI-Peru ke-I, tanggal 3 Mei 2013

143 Temu Pengusaha Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Peningkatan Hubungan Ekonomi Indonesia dengan Argentina serta Negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia

Kesepakatan yang dihasilkan pada:SKB RI-Venezuela di Bali, 2013SKB RI-Kolombia ke1, di Bogota, 2013SKB RI-Peru di Lima, 2013FKB RI-Chile di Bali, 2011SKB RI-Argentina, 2010SKB RI-Suriname di Solo, 2009 Berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan SKB RI-Chile di Bali, 2011

144 Expo Alimentaria di Lima, Peru, 26-28 Agustus 2015

MoU mengenai Kegiatan Promosi Dagang RI-Peru, Jakarta, 10 Juli 2012

145 Pelatihan Pelatih Olahraga Tingkat Muda dalam rangka Implementasi MoU Olahraga antara RI-Argentina di Semarang, 7-14 Agustus 2015

MoU Kerja Sama Olahraga RI-Argentina, Buenos Aires, 7 Juli 2009

146 Kunjungan Ahli Pertanian dan Peternakan Sapi Argentina ke Kupang, 1-3 September 2015 dan ke Lembang, 3-5 September 2015

MoU Kerja Sama Pertanian RI-Argentina, Jakarta, 17 Januari 2013

147 FGD Evaluasi Implementasi MoU RI dengan Negara-negara Amerika Selatan dan Karibia serta Way Forward, 1-2 September 2015

Semua perjanjian kerja sama Indonesia dengan negara-negara kawasan Amerika Selatan dan Karibia.


Ditindaklanjuti 148 Promosi Terpadu Indonesia (Indofair) di

Paramaribo, 28 September - 3 Oktober 2015 1). Kerjasama Sister City Pemkot Yogyakarta dan Pemerintah Distrik Commewijne tanggal 4 April 2011. 2) MoU antara KADIN Indonesia dengan KADIN Suriname tentang Perdagangan tanggal 17 Oktober 2013. 3) MoU antara KADIN Jawa Timur dengan KADIN Suriname tentang Kerjasama Perdagangan tanggal 22 Oktober 2013. 4) LoI antara Kabupaten Bantul dengan Kota Paramaribo tentang Sister City Cooperation, Paramaribo, 26 September 2014

149 Kunjungan Gubernur Jawa Tengah ke Suriname tanggal 29 September - 2 Oktober 2015

Persetujuan Kerjasama kebudayaan Indonesia-Suriname tahun 1997

150 Seminar TTI dalam rangka peringatan 50 tahun hubungan diplomatic RI-Chile di santiago, Chile, 29 September 2015

Record of Discussion, pelaksanaan FKB RI-Chile ke-3 di Bali tahun 2011

151 Penyelenggaraan Feria Internacional del Turismo en Ecuador (FITE) 2015

a. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri, Perdagangan, dan Integrasi Republik Ekuador mengenai Kerjasama Perdagangan dan Investasi ditandatangani di Quito, Ekuador tanggal 23 Juni 2012 b. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador mengenai Kerja Sama Kebudayaan ditandatangani di Jakarta tanggal 26 November 2007

152 Roundtable Discussion di Provinsi Bali, 19 November 2015

Kesepakatan yang dihasilkan pada:SKB RI-Venezuela di Bali, 2013SKB RI-Kolombia ke1, di Bogota, 2013SKB RI-Peru di Lima, 2013FKB RI-Chile di Bali, 2011MoU Kerjasama Pariwisata RI-Argentina ditandatangani 7 Oktober 2010 dan SKB RI-Argentina, 2010MoU Kerjasama Pariwisata RI-Suriname ditandatangani 28 Oktober 1995 dan SKB RI-Suriname di Solo, 2009

153 Roundtable Discussion di Provinsi Bangka Belitung, 22-26 November 2015

Kesepakatan yang dihasilkan pada: SKB RI-Venezuela di Bali, 2013 SKB RI-Kolombia ke1, di Bogota, 2013 SKB RI-Peru di Lima, 2013 FKB RI-Chile di Bali, 2011 MoU Kerjasama Pariwisata RI-Argentina ditandatangani 7 Oktober 2010 dan SKB RI-Argentina, 2010 MoU Kerjasama Pariwisata RI-Suriname ditandatangani 28 Oktober 1995 dan SKB RI-Suriname di Solo, 2009


Ditindaklanjuti 154 Roundtable Discussion "Potensi dan Peluang Kerja

Sama Pariwisata Indonesia dengan Negara-negara Amerika Selatan dan Karibia" di Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 14-15 Desember 2015

Kesepakatan yang dihasilkan pada: SKB RI-Venezuela di Bali, 2013 SKB RI-Kolombia ke1, di Bogota, 2013 SKB RI-Peru di Lima, 2013 FKB RI-Chile di Bali, 2011 MoU Kerjasama Pariwisata RI-Argentina ditandatangani 7 Oktober 2010 dan SKB RI-Argentina, 2010 MoU Kerjasama Pariwisata RI-Suriname ditandatangani 28 Oktober 1995 dan SKB RI-Suriname di Solo, 2009

155 TTI Specialty Coffee di Paris, Perancis, 11-12 Juni 2015

Berdasarkan deklarasi kemitraan strategis RI-Perancis tahun 2011.

156 TTI World of Coffee Goes to Nordic di Gothenburg, Swedia, 16-18 Juni 2015

Berdasarkan kesepakatan Joint press statement dalam pertemuan bilateral Presiden RI dengan Prime Minister of The Kingdom of Sweden, tahun 2012.

157 TTI Sister City Padang-Hildesheim, Jerman, 19-22 Juni 2015

Berdasarkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany regarding Technical Cooperation, ditandatangani di Jakarta, April 9, 1984

158 Kunjungan PM Inggris ke Indonesia, 27-28 Juli 2015. Kunjungan ini sebagai kelanjutan dari Joint Statement on Closer Cooperation Between RI and the UK antara Presiden RI dan PM Inggris Tahun 2012

1. Kemitraan Riset dan Inovasi

159 Penandatanganan MoU Kolaborasi di Bidang Kegiatan Sipil Keantariksaan tahun 2015 pada kunjungan PM Inggris ke Indonesia, 27-28 Juli 2015, untuk menindaklanjuti Persetujuan Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RI-Inggris Tahun 1985.

2. Kolaborasi di Bidang Kegiatan Sipil Keantariksaan

160 Penandatanganan MoU Kerja sama Kepolisian dalam Mencegah dan Memberantas Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara Lainnya tahun 2015 pada kunjungan PM Inggris ke Indonesia, 27-28 Juli 2015, untuk menindaklanjuti Joint Statement antara PM Inggris dan Presiden RI tahun 2008.

3. Kerja sama Kepolisian dalam Mencegah dan Memberantas Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara Lainnya

161 Kunjungan Presiden Turki ke Indonesia, 31 Juli -1 Agustus 2015

Strategic Partnership Ri-Turki tanggal 31 Juli 2015


Ditindaklanjuti 162 Kunjungan Menlu Vatikan, 11-12 Agustus 2015.

Kunjungan ini sebagai kelanjutan dari kerjasama interfaith dialogue yang ditandatangani pada tahun 2005

Meningkatkan kerjasama di bidang interfaith dialogue, kerjasama bidang pendidikan dan pertukaran pelajar serta kerjasama antara Radio Vatikan dan RRI untuk live transmission acara keagamaan

163 Kunjungan Menteri LHK RI ke Oslo, 2-6 September 2015. Sebagai kelanjutan dari LoI Pemri dan Pemerintah Norwegia tentang Kerjasama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Tahun 2010

Kesepakatan fase transisi menuju Fase II untuk satu tahun kedepan sebagai kelanjutan LoI Pemri dan Pemerintah Norwegia tentang Kerjasama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

164 TTI World Expo Milano, Milan, 5-9 September 2015. Penyelenggaraan TTI World Expo Milano yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Kerjasama Pemerintah RI-Italia dalam bidang ekonomi

1.Technical Arrangement Industri Kulit

2.Technical Arrangement Industri Produk Alas Kaki

165 Dialog Bisnis Pariwisata "Potensi Wisatawan Eropa Tengah dan Timur untuk Indonesia di Bali, tanggal 20 Februari 2015

Kesepakatan hasil SKB IX Kerja Sama Ekonomi, Teknik dan Perdagangan RI-Rusia di Jakarta Maret 2014

166 Forum Konsolidasi Diplomasi Ekonomi Indonesia untuk Negara-Negara Kawasan Eropa Tengah dan Timur (ETT) di Bandung tanggal 23 Februari 2015

Kesepakatan bilateral antara Indonesia dengan Rusia, Hongaria, Ukraina, Romania, Serbia, Kroasia terkait perjanjian kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi dan teknik, di Zagreb, 16 Januari 1998

167 Dialog Bisnis dengan Pengusaha Swasta Nasional Komoditas Ekspor untuk Kawasan ETT, khususnya Rusia, Hongaria, Ceko dan Serbia

Kesepakatan hasil SKB IX Kerja Sama Ekonomi, Teknik dan Perdagangan RI-Rusia di Jakarta Maret 2014 dan persetujuan kerja sama ekonomi RI-Serbia tahun 2011

168 Diplomasi Ekonomi Penetrasi Pasar ETT dan Business Gathering Sentra Produksi Unggulan di Jawa Timur, 7-9 April

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Hongaria mengenai Kerjasama Ekonomi Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Hungary on Economic Co-operation, Juni 2006, berlaku Maret 2013 Protokol Perubahan pada Persetujuan Jangka Panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Romania mengenai Kerjasama Ekonomi, Teknik dan Ilmu Pengetahuan yang ditandatangani di Jakarta tanggal 23 November 1982)


Ditindaklanjuti 169 Pelaksanaan Pertemuan Bisnis Pengusaha

Indonesia dengan Pengusaha Rusia di Kazan, bersamaan dengan penyelenggaraan SKB X RI-Rusia, 6-9 April 2015

Implementasi Agreed Minutes Hasil SKB IX RI-Kroasia di Jakarta, 24 April 2013

170 Diplomasi Ekonomi-Penetrasi Pasar ETT , Promosi Peluang Pasar dan Kerja Sama di Kawasan ETT di Gorontalo, 10 April 2015

Hasil kesepakatan Butir-butir Kesepakatan pada Pertemuan Kedua Komisi Ekonomi Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Ceko, 6 Desember 2011

Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Slovak Republic, Jakarta 2 Mei 2006

171 Peningkatan Peluang Ekspor Hasil Tambang dan komoditas lainnya di Kalimantan Timur

Implementasi Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Polish People’s Republic on the Development on Economic and Technical Cooperation, 11 Juli 1986 Implementasi Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Economic and Technical Cooperation , Jakarta, 12 Mei 2000

172 Misi Dagang ke Hongaria, 7 Mei 2015 Implementasi Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Hongaria mengenai Kerjasama Ekonomi, Jakarta 25 Juli 2005)

173 Misi Dagang Ke Bulgaria, 4-5 Mei 2015 Implementasi Butir-butir kesepakatan pada Pertemuan Keempat Komisi Bersama mengenai Kerjasama Ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria, Jakarta 24 Juni 2014

174 Windows to Indonesia/Pameran Indoglobus di Kyiv, Ukraina, 14-17 Mei 2015

Implementasi Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina mengenai Kerjasama Ekonomi Teknik, di Jakarta, 8 Februari 1996

175 Diskusi tindak lanjut hasil SKB X RI-Rusia, persiapan SKB RI-Belarus, 4-5 Juni 2015

Implementasi Agreed Minutes on the 10th Session of the Indonesian-Russia Joint Commission on Trade, Economic, and Technical Cooperation, 9 April 2015


Ditindaklanjuti Implementasi Memorandum of

Understanding on Consultation between the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus regarding the Establishment of the Intergovernmental Indonesian-Belarusian Joint Commission on Trade, Economic and Technical Cooperation (Minsk, 24 April 2007)

176 Misi pertemuan bisnis dengan Pengusaha Kopi Semarang dan pelaksanaan diplomasi ekonomi di UKSW Salatiga, 11-12 Juni 2015

Implementasi Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria, Jakarta, 29 Januari 2004

Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Pangan Republik Belarus mengenai Kerja Sama Bidang Pertanian, di Jakarta, 19 Maret 2013

177 Pertemuan Bisnis Pengusaha Indonesia dan Belarus bersamaan dengan SKB V RI-Belarus, 21-22 Juni 2015

Implementasi Memorandum of Understanding on Consultation between the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus regarding the Establishment of the Intergovernmental Indonesian-Belarusian Joint Commission on Trade, Economic and Technical Cooperation (Minsk, 24 April 2007)

178 World Food Expo, Moscow , 14-17 September 2015 Persetujuan perdagangan antara pemerintah Indonesia dan Rusia, 1999 (CATATAN: Capaian implementasi kerja sama ini juga terlaksana dalam program Triwulan II)

179 Otdykh Leisure, 15-18 September 2015 Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Badan Federal bidang Pariwisata Federasi Rusia mengenai Kerjasama bidang Pariwisata, 1 Desember 2006

180 Partisipasi pada Pameran Polagra Food Fair, Poznan, Polandia, 21-24 September 2015

MoU Kerja Sama Pertanian RI-Polandia , tanggal 4 September 2015

181 Rangkaian Misi Bisnis ke Ceko dan Slowakia, 25-28 September 2015

Persetujuan Perdagangan antara pemerintah Indonesia dan Ceko, 1994

Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Slovak Republic, Jakarta 2 Mei 2006 (CATATAN: perjanjian ini juga terlaksana dalam program Triwulan II)


Ditindaklanjuti 182 Pelaksanaan Program Business Gathering dan

Diskusi terbuka Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Kawasan Eropa Tengah dan Timur , Medan 27-29 September 2015

Implementasi Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Hongaria mengenai Kerjasama Ekonomi, Jakarta 25 Juli 2005 (CATATAN: capaian implementasi kerja sama ini juga terlaksana pada TW II) Persetujuan perdagangan antara pemerintah Indonesia dan Rusia, 1999 (CATATAN: Capaian implementasi kerja sama ini juga terlaksana dalam kegiatan TW II)

LAMPIRAN SS 2.1.1 SUB IKU 3 DUKUNGAN DAN KOMITMEN NASIONAL YANG TINGGI ATAS KEBIJAKAN LUAR NEGERI

DAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL

No Saran/Kebijakan Jumlah Saran/

Kebijakan Diterima

Tidak Diterima

Keterangan Kegiatan Kodifikasi Data

Dukung

1 Menekankan pentingnya instrumen kerja sama regional sebagai dasar komitmen Negara-negara anggota ASEAN dalam memajukan perlindungan tenaga kerja migran di kawasan serta penanggulangan kejahatan perdagangan orang yang juga mencakup unsur eksploitasi tenaga kerja. Dalam hal ini, perlindungan WNI termasuk pekerja migran merupakan komitmen utama Indonesia.

1 1

SOMTC Regional Conference on the Labor Dimensions of Trafficking in Persons in the ASEAN Region, Manila, Filipina, 27-29 Januari 2015

K.I.10, Hal. 4

2 Menyampaikan pentingnya perlindungan pekerja migran di kawasan termasuk pembentukan instrumen hukum ASEAN terkait perlindungan hak-hak pekerja migran

1 1

K.I.10, Hal. 5

3 Pertemuan menyepakati usulan Indonesia untuk menambahkan pada Summary Record bahwa frase “such offence” Pada Paragraf 10 (2) juga mencakup pasal-pasal yang dirujuk pada Paragraf 10 (1). Hal ini penting supaya tidak ada kerancuan di kemudian hari.

1 1

Ad-Hoc Meeting (Legal Scrubbing) for the Draft ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children and ASEAN Regional Plan of Action to Combat Trafficking in Persons Especially Woman and Children, Bogor, 24-26 Februari 2015

K.I.06, Hal. 2; K.I.06a

4

Melakukan scrubbing dengan prinsip-prinsip yang diajukan Indonesia, yaitu (i) konsistensi dan (ii) koherensi penggunaan terms and concepts, serta (iii) clustering pasal-pasal berdasarkan thematic chapters. Sehubungan dengan chapters clustering, pertemuan sepakat menggunakan proposed clustering yang diajukan oleh Indonesia.

1

1

K.I.06, Hal. 2; K.I.06a

5 Menyampaikan saran dan rekomendasi untuk mendukung pekerja migran mendapatkan akses yang lebih luas terhadap overseas mobile service dan untuk menguatkan kerja sama antar negara dalam monitoring/interdiction. Indonesia

1 1

Seminar-Workshop on Radicalisation of Overseas Workers, Cebu, Filipina, 19-20 Maret 2015

K.I.07, Hal. 3


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

saat ini telah mempunyai layanan TKI Mobile Service.

6 Indonesia telah menyampaikan indikasi keikutsertaannya serta menyampaikan indikasi assets dan support yang akan diberikan Indonesia, yakni 1 warship dengan dua tim dari special forces (gabungan dari 3 matra TNI) dan beberapa personel TNI sebagai staf latihan. Latihan yang akan datang akan menjadi tempat unjuk kemampuan Indonesia sekaligus penguatan koordinasi lapangan antar negara.

1 1

Initial Planning Conference (IPC) of the Combined Field Training Exercise (FTX) on Maritime Security (MS) and Counter-Terrorism (CT) dalam kerangka ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus), Brunei Darussalam, 2-6 Februari 2015

K.I.08, Hal.7

7 Indonesia mengusulkan agar elemen hak asasi manusia yang pada dasarnya merupakan isu cross-cutting dapat dimuat dalam ketiga pilar ASEAN Vision.

1

1

Regional Consultation Workshops on Strengthening AICHR’s Protection Mandate through Exploration of Strategies to Protect Women and Girls from Violence in ASEAN, Manila, 27 – 29 Maret 2015

H.I.03, Hal 3

8 Indonesia mengusulkan beberapa opsi mekanisme perlindungan AICHR yang dapat ditindaklanjuti ke depannya seperti: (i) institutional builiding (complaint mechanism, friendly settlement mechanism, special rapporteur, working group, precautionary measures); dan (ii) standard setting yang berhubungan dengan review mekanisme mengenai implementasi AHRD.

1 1

H.I.03, Hal 10

9 Penyelenggaraan program capacity building bagi para rehabilitator ekstremis dan teroris

1 1

ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Counter Radicalisation, Kuala Lumpur, Malaysia, 25-26 Maret 2015

A.I.07 Hal. 6

10 Penyediaan perlindungan bagi para praktisi deradikalisasi

1 1

A.I.07 Hal. 6

11 Edukasi dini bagi kaum muda agar lebih peduli dan berbaur, sehingga mencegah keterasingan yang dapat berujung pada radikalisasi

1 1

A.I.07 Hal. 6

12 Indonesia mendorong dan menekankan kepada peserta dan panitia Workshop mengenai pentingnya kerja sama regional atas repatriasi pengungsi / displaced person, termasuk para buruh migran jika mereka terjebak dalam situasi krisis di negara penerima

1 1

ARF Workshop on Security, Stability and International Migration in the ASEAN Region, Nay Pyi Taw, Myanmar, 10-11 Maret 2015

A.I.08 Hal. 5

13

Sejalan dengan upaya ASEAN untuk meningkatkan koordinasi di antara tiga pilar ASEAN, kiranya koordinasi tersebut perlu juga dilakukan dalam pembahasan terkait migrasi yang merupakan

1 1

A.I.08 Hal. 5


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

isu yang bersifat lintas pilar (cross-pillar issue)

14

Indonesia mengusulkan penggunaan nilai-nilai yang telah ada dalam instrumen PBB atau internasional lainnya sebagai dasar pembentukan kerja sama di bidang manajemen dan perlindungan migrasi di kawasan ASEAN, atau dengan kata lain mengimplementasikan nilai positif universal menjadi keuntungan regional

1 1

A.I.08 Hal. 6

15

Mengingat terbentuknya Masyarakat ASEAN pada akhir 2015, naiknya arus migran intra-ASEAN membutuhkan penanganan tersendiri termasuk peningkatan border security management. Security concern diperlukan untuk mengantisipasi arus regional migration yang terkait dengan kejahatan transnasional, extremist group maupun terorisme

1 1

A.I.08 Hal. 6

16 Indonesia menekankan keterkaitan erat antara Peacekeeping Operations dan Humanitarian Mine Assistance. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah menawarkan kerja sama penggunaan pusat pelatihan PKO di Sentul untuk kegiatan peningkatan capacity building. Pertemuan mencatat tawaran Indonesia.

1 1

ASEAN Defence Ministerial Meeting Plus Experts’ Working Group on Humanitarian Mine Assistance (ADMM-Plus EWG on HMA), Nanjing, RRT, 29-30 April 2015

K.II.01, Hal 4

17 Indonesia menjelaskan langkah/prosedur di Indonesia dalam pengelolaan bantuan internasional, termasuk pengiriman dan penerimaan bantuan. Keputusan pengiriman dan penerimaan bantuan dijalankan setelah mendapatkan assesment BNPB sebagai focal point penanganan bencana di Indonesia dan mendapatkan persetujuan Presiden. Prosedur tersebut telah dituangkan ke dalam beberapa peraturan, antara lain: PP no.23/2008 mengenai Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB No.22 tahun 2010.

1 1

ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx) 2015, Kedah dan Perlis, Malaysia, 24-28 Mei 2015

A.II.01 Hal. 3


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

18 Indonesia menggarisbawahi dimensi HAM dalam elemen visi ASCC, yakni inklusivitas dan berkelanjutan, yang sangat berkaitan dengan pelibatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1 1

Dialogue with ASEAN Community Councils on the AHRD and Pnom Penh Statement in the Adoption of the AHRD, Jakarta, 25 – 26 Mei 2015

H.II.06, Hal 2

19 Indonesia menekankan pentingnya AICHR, ACWC, dan ACMW untuk menjadi aktor utama dalam mewujudkan perlindungan bagi para pekerja migran.

1 1

H.II.06, Hal 2

20 Perwakilan dari TNI, Kemenko Polhukam dan Kementerian Pertahanan secara prinsip terus menekankan peran penting AHA Centre sebagai satu-satunya central of gravity di ASEAN dalam koordinasi sumber daya sipil dan militer penanggulangan bencana di ASEAN, dan hal ini telah sesuai dengan AADMER.

1 1

ASEAN Military Preparedness on Humanitarian Assistance and Disaster Relief Seminar

K.III.01.Hal 5 No 16

21 Kepolisian RI selaku focal point implementasi pemberantasan trans-national crime telah menyampaikan usulan untuk menugaskan SOMTC untuk membahas isu people smuggling sebagai kejahatan lintas negara di bawah tanggung jawab SOMTC dan AMMTC.

1 1

Emergency ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (EAMMTC) Concerning Irregular Movement of Persons in Southeast Asia Region


22 Polri dan Kemenko Polhukkam telah menyepakati untuk menugaskan ASEAN Directors-General of Immigration and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) dalam menjajagi kemungkinan pembentukan Task Force atau Heads of Specialist Unit on Irregular Movement of Persons dalam rangka implementasi penanganan penyelundupan orang.

1 1


23 Merekomendasikan Para Pemimpin ASEAN untuk menugaskan badan sektoral ASEAN yang relevan untuk menjajagi pembentukan sebuah mekanisme regional tanggap krisis dan situasi darurat sebagai dampak dari irregular movement of persons.

1 1



Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

24 Kemenko Kemaritiman menyampaikan kesepakatannya atas usulan pembahasan Regional Maritime Initiatives untuk menjelaskan kebijakan Poros Maritim Dunia sebagai implementasi AMF dan EAMF

1 1

National Preparatory Meeting of the 6th ASEAN Maritime Forum (AMF) and 4th Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)

K.III.07 Hal 2 Point 5 a,b,c,d

25 Para pemangku kepentingan nasional secara prinsip menyepakati pengusulan pembahasan Konservasi Lingkungan Laut (Conservation of Marine Environment) serta pembentukan regional instrument mengenai IUU Fishing, dalam Forum AMF dan EAMF yang merupakan implementasi kerja sama kemaritiman di ASEAN dan EAS.

1 1


26 Para pemangku kepentingan nasional secara prinsip menyepakati pengusulan pembahasan Stock-taking of maritime issues dalam Forum AMF dan EAMF yang merupakan implementasi kerja sama kemaritiman di ASEAN dan EAS.

1 1


27 Para pemangku kepentingan nasional secara prinsip menyepakati pengusulan pembahasan Isu Laut Tiongkok Selatan (LTS) dalam Forum AMF dan EAMF yang merupakan implementasi kerja sama kemaritiman di ASEAN dan EAS.

1 1


28 Para pemangku kepentingan nasional secara prinsip menyepakati pengusulan pembahasan perubahan Forum EAMF menjadi Track 1, yang merupakan implementasi kerja sama kemaritiman di ASEAN dan EAS.

1

1

K.III.07 Hal 4 Point 7 e

29 Para pemangku kepentingan kemaritiman nasional menyepakati untuk menjadikan ajang AMF dan EAMF Regional Maritime Initiatives untuk menjelaskan kebijakan Poros Maritim Dunia yang diusulkan Indonesia.

1 1

Pertemuan 6th ASEAN Maritime Forum and the 4th Expanded ASEAN Maritime Forum

K.III.08 Hal 3 Point 12

30 Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan didukung oleh pemangku kepentingan lainnya mengusulan pembentukan regional instrumen mengenai IUU Fishing sebagai implementasi

1 1

K.III.08 Hal2 & 4 Point 6,13, dan 14


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

kerja sama kemaritiman di ASEAN.

31 Para pemangku kepentingan kemaritiman nasional menyepakati usulan peningkatan kerja sama maritim dalam kerangka AMF dan EAMF sebagai implementasi kerja sama kemaritiman di ASEAN dan EAS.

1 1

K.III.08 Hal 3 & 4 Point 9 dan 16

32 Para pemangku kepentingan kemaritiman nasional menyepakati pembahasan mengenai isu-isu non keamanan seperti isu-isu ekonomi, kesehatan, connectivity, dan lain-lain dalam AMF dan EAMF yang merupakan implemantasi kerja sama kemaritiman di ASEAN.

1 1

K.III.08 Hal 3 & 4 Point 9 dan 16

33 Para pemangku kepentingan kemaritiman nasional menyepakati pengusulan penambahan Forum EAMF Track 1, namun demikian rekomendasi tersebut belum dapat diimplementasikan karena belum ada kesepakatan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

1

1

K.III.08 Hal 3 Point 8

34 Para pemangku kepentingan nasional terkait perdamaian dan stabilitas regional menyepakati pengusulan upaya-upaya baru dalam penanganan South China Sea sebagai implementasi kesepakatan ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Laut Tiongkok Selatan

1 1

K.III.08 Hal 2 & 4 Point 7,dan 15

35 Dirjen Kerja Sama ASEAN selaku Indonesia’s Representative to the HLTF on ASEAN Community’s Post-2015 Vision bersama dengan para pemangku kepentingan nasional telah menyepakati usulan memasukan beberapa butir kepentingan Indonesia agar tercermin dalam dokumen Visi Masyarakat ASEAN 2025, yang akan diimplementasikan s.d. tahun 2025, yang meliputi , peningkatan kerja sama di bidang pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk didalamnya untuk pekerja migran; serta peningkatan kerja sama maritim.

1 1

Konsultasi Nasional Visi Masyarakat Indonesia Pasca-2015

P.III.2. hal 2


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

36 Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku wakil pilar Sosial Budaya, menyepakati beberapa hal yang menjadi prioritas Indonesia dalam pilar sosial budaya ASEAN untuk diimplementasikan dalam Visi ASEAN paska 2015, antara lain, mempersempit kesenjangan antara hasil kesepakatan dengan situasi di lapangan, melindungi pekerja migran dan keluarganya serta mengawal agar isu asap lintas batas tidak menjadi isu regional.

1 1

P.III.2. hal 2

37 Dirjen Kerja Sama ASEAN selaku Indonesia’s Representative to the HLTF on ASEAN Community’s Post-2015 Vision bersama dengan para CSOs menyepakati usulan kegiatan forum regional consultation sebagai upaya untuk melanjutkan mekanisme implementasi kesepakatan ASEAN yang sudah dilakukan selama ini.

1 1

Regional Consultation on the Vision of a People-Centred ASEAN Community

P.III.9.hal 4

38 Perwakilan CSOs Indonesia serta perwakilan Kemlu RI menyepakati usulan agar pembahasan isu HAM di masa mendatang perlu menekankan dan memberikan porsi yang lebih besar pada aspek “protection”. Hal ini merupakan implementasi dari TOR AICHR, termasuk jika TOR AICHR akan di-review.

1 1

P.III.9.hal 4

39 Perwakilan CSOs Indonesia serta perwakilan Kemlu RI menyepakati rekomendasi agar Human Rights Dialogue yang sudah dilaksanakan di Jakarta dan Bangkok perlu terus dilanjutkan, sebagai implementasi Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia.

1 1

P.III.9.hal 4

40 Dalam rangka memperingati 50 tahun ASEAN pada tahun 2017, Perwakilan Pemerintah dan CSOs Indonesia merekomendasikan adanya upaya-upaya breakthrough untuk menunjukkan kredibilitas ASEAN sebagai people-centered, sebagai implementasi Deklarasi People-Centered ASEAN tahun 2009.

1 1

P.III.9.hal 4


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

41 Perwakilan AICHR Indonesia, akademisi, jurnalis dan Kementerian Luar Negeri menyepakati pentingnya mekanisme HAM regional ASEAN untuk pemajuan dan perlidungan HAM di tingkat regional dan membantu negara anggota dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat nasional. Hal ini merupakan implementasi Deklarasi HAM ASEAN tahun 2012.

1 1

AICHR Training of Trainers for Journalists in ASEAN Member States, Bangkok, 25 – 29 Juli 2015

H.III.02, Hal 2

42 Perwakilan AICHR Indonesia didukung pemangku kepentingan nasional lainnya menyepakati usulan pengarusutamaan AHRD di dokumen ASEAN pasca-2015, sinergi kerja dengan badan2 sektoral ASEAN lain, memperkuat sekretariat AICHR, dan meningatkan kemampuan AICHR merespon krisis-krisis HAM di ASEAN, sebagai implementasi Deklarasi HAM ASEAN dan TOR AICHR.

1 1

H.III.02, Hal 2

43 Dalam mengangkat isu Person with Disabilities (PWD), perlu digunakan konsep prophetic journalism yakni jurnalisme yang tidak hanya memberitakan mengenai PWD, tetapi juga melakukan sesuatu untuk PWD, salah satunya dengan menjadi agen perubahan untuk mengubah persepsi masyarakat.

1 1

H.III.02, Hal 3

44 Dit Polkam ASEAN dan Wakil Indonesia untuk AICHR menyepakati untuk melakukan implementasi kegiatan ini dengan penyelenggaraan diseminasi informasi mengenai Konvensi di tingkat nasional kepada anggota militer, para penegak hukum, dan parlemen.

1 1

Regional Workshop “Preserving Human Dignity by Preventing Torture and Ill-Treatment” in ASEAN, Bali, 10 – 11 Agustus 2015

H.III.04, Hal 2

45 Para pemangku kepentingan nasional menyepakati untuk mengimplementasikan hasil workshop dengan mensosialisasikan komitmen dan berbagai best practices secara konstruktif upaya pencegahan penyiksaan di Indonesia, antara lain melalui peluncuran UNCAT Training of Trainers Manual for Law Enforcement Officers, sebagai hasil kerjasama Kemenkumham dengan APT.

1 1

H.III.04, Hal 5


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

46 Perwakilan Youth Indonesia yang didampingi Wakil Indonesia dalam AICR telah berhasil memperoleh penghargaan sebagai Best Sepaker pada sesi debat ke-3 dengan tema "The ASEAN Human Rights Decalaration is an useful document of human rights in the region". Ke depan, kegiatan ini akan diimplementasikan melalui sosialisasi HAM di kalangan Youth di Indonesia.

1 1

AICHR Youth Debates on Human Rights, Singapura, 4 - 6 September 2015

H.III.07, hal 2

47 Wakil Indonesia untuk AICHR selaku salah satu pemangku kepentingan nasional terkait HAM menyepakati pentingnya ASEAN untuk mengeksplorasi konvensi di tingkat internasional yang telah diratifikasi oleh mayoritas negara anggota ASEAN, seperti UN Convention Against Torture, untuk menjadi instrumen ASEAN tersendiri, sebagai implementasi dari Deklarasi HAM ASEAN 2012.

1 1

AICHR Workshop on the Development of ASEAN Legal Instruments on Human Rights, Manila, 14 – 15 September 2015

H.III.08, hal 2

48 Wakil Indonesia untuk AICHR mengharapkan instrumen perlindungan pekerja migran dapat segera disahkan dan tidak berlarut-larut dalam menentukan sifat instrumen yang akan legally binding, non-legally binding, atau hybrid, mengingat urgensi kondisi di kawasan

1 1

H.III.08, hal 2

49 Pemangku kepentingan di bidang kesehatan militer yang terdiri dari dari Polri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Mabes TNI menyepakati keputusan indikasi keikutsertaan Indonesia pada AMHEX 2016 (pada Force Integration Training (FIT), Command Post Exercise (CPX), Field Training Execise (FTX).

1 1

Initial Planning Conference for ASEAN Military Medicine-Humanitarian Assistance and Disaster Relief Joint Exercise 2016 (AMHEX 2016-IPC)

K.IV.03.Hal 3&4 No 4e

50 Pemangku kepentingan di bidang kesehatan militer yang terdiri dari dari Polri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Mabes TNI menyepakati keputusan indikasi kontribusi Indonesia pada AMHEX 2016.

1 1

K.IV.03.Hal 3&4 No 4e


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

51 Pemangku kepentingan bidang pertahanan di Indonesia yang terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Singapura menyepakati usulan agar isi SOP Counter Terrorism Task Force Headquarters yang akan disusun oleh Singapura (untuk kegiatan FTX) sejalan dengan kesepakatan pada ASEAN Convention on Counter Terrorism dan kesepakatan internasional terkait lainnya.

1 1

5th ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus (ADMM-Plus) Experts Working Group (EWG) on Counter Terrorism (CT) dan Middle Planning Conference (MPC) of the ADMM-Plus Maritime Security (MS) and CT Exercise

K.IV.04.Hal 1 No 7

52 Pemangku kepentingan bidang pertahanan di Indonesia yang terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Singapura menyepakati usulan komitmen keikutsertaan Indonesia pada FTX dan kontribusi asset pada latihan dimaksud.

1 1

K.IV.04.Hal 2 No 9&10

53 Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri menyepakati usulan agar draft Template Declaration by Affacted Countries disesuaikan dengan draft pada pada pertemuan HADR sebelumnya. Selain itu, disepakati pula usulan agar dokumen tersebut bersifat template yang berfungsi sebagai guidance dan bersifat mengikat.

1 1

Pertemuan ke-7 ASEAN Defence Ministers’ Meeting – Plus Experts’ Working Group on Humanitarian Assistance and Disaster Relief (ADMM-Plus EWG on HADR)

K.IV.06.Hal 3 No 6-7

54 Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Polri dan Kementerian Luar Negeri menyepakati usulan untuk mengangkat isu penjeratan hutang (debt bondage) sebagai salah satu modus dalam kasus TIP, yang mana tidak diatur di dalam Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Palermo).

1 1

ASEAN and COMMIT Workshop "Identifying Victims of Trafficking in Persons and Forced Labour

K.IV.07. hal 2 no. 7


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

55 Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Polri dan Kementerian Luar Negeri menyepakati usulan dan masukan terhadap draft composite document yang dikembangkan oleh panitia yang berisi: (1) daftar tanda-tanda visual (fisik korban maupun situasi di lapangan) yang mengindikasikan adanya kasus TIP atau eksploitasi lainnya, dan (2) daftar pertanyaan dan indikator bagi front-line responders untuk menggali fakta yang dialami oleh korban TIP atau eksploitasi lainnya

1 1

K.IV.07. hal 3 no. 11 & 12

56 Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan, Polri dan Pusat Studi ASEAN menyepakati usulan poin-poin rekomendasi Pertemuan yang selanjtnya dimasukan dalam annex laporan pertemuan.

1 1

ASEAN Regional Forum (ARF) Seminar and Training on Preventive Diplomacy and Mediation,Yogyakarta, Indonesia, 29 November – 2 Desember 2015

A.IV.02, Hal. 2

57 Pemangku kepentingan nasional menyepakati usulan penyediaan time frame yang cukup bagi setiap negara untuk untuk melaporkan hasil workshop ini ke pemerintah pusat masing-masing sebelum dapat memberikan nama pakar yang direkomendasikan untuk bergabung ke dalam network yang diputuskan dalam pertemuan.

1 1

ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Marine Oil Spill Emergency Response Management and Disposal Cooperation, Kunming, RRT, 17-18 Desember 2015

A.IV.03, Hal. 7

58 Para pemangku kepentingan nasional telah menyepakati usulan mengenai aktivitas dan inisiatif untuk membangun saling percaya di kawasan Laut China Selatan (LCS), termasuk pembentukan Hotline Communications between Senior Officials of the Ministry of Foreign Affairs of ASEAN and China in Response to Maritime Emergencies in the South China Sea sebagai langkah strategis dalam menurunkan ketegangan dalam situasi darurat di LCS

1 1

ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Maritime Risks Management and Cooperation,Beijing, RRT, 13 – 15 Desember 2015

A.IV.05, Hal. 4


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

59

Pemangku kepentingan nasional menyepakati usulan kemungkinan provisional arrangement dijadikan sebagai dasar atau alasan bagi salah satu pihak untuk menunda penyelesaian penetapan batas maritim. Utamanya apabila pihak tersebut berpandangan bahwa pengaplikasian provisional arrangement lebih menguntungkan dibandingkan adanya penetapan batas yang didasarkan pada ketentuan hukum Laut internasional

1 1

ARF Seminar on Regional Confidence Building and the Law of the Sea, Tokyo, Jepang, 3 – 4 Desember 2015

A.IV.04, Hal. 3

60 Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri dan LAPAN menyepakati usulan peningkatan kerja sama regional dan intsrnasional dalam aspek transfer teknologi keamanan luar angkasa serta eksplorasi luar angkasa demi kepentingan seluruh umat manusia.

1 1

3rd ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Space Security, Beijing, RRT, 30 November-2 Desember 2015

A.IV.06, Hal. 5

61

Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri dan LAPAN menyepakati usulan untuk tidak menempatkan senjata di luar angkasa serta berupaya untuk mencegah luar angkasa menjadi kawasan perlombaan senjata.

1 1

A.IV.06, Hal. 5

62

Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri dan LAPAN menyepakati usulan untuk melakukan analisa yang lebih mendalam mengenai kemungkinan isu tersebut dapat dipertimbangkan sebagai salah satu area prioritas dalam Work Plan on Non-Proliferation and Disarmament (NPD), mengingat pembahasan mengenai keamanan antariksa telah dilakukan sebanyak 3 kali dalam kerangka ARF.

1 1

A.IV.06, Hal. 5

63

Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Wakil Indonesia dalam AICHR, serta organisasi masyarakat sipil menyepakati usulan penyampaian perkembangan penyusunan RAN Bisnis dan HAM pada sesi “State Implementation of the Guiding Prinsiples in the Context of

1 1

4th Forum on Business and Human Rights, Jenewa, 16 - 18 November 2015

H.IV.05 Hal 4


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

Investment Policy".

64 Kementerian Luar Negeri dan Wakil Indonesia dalam AICHR selaku pemangku kepentingan nasional menyepakati usulan peningkatan kerja sama dan koordinasi antara badan untuk meningkatkan peran ASEAN dalam menanggulangi kejahatan TIP. Selain itu disampaikan juga pentingnya menciptakan pertemuan rutin antar badan-badan sektoral dan AICHR untuk menjaga sinergi dari institusi yang menangani TIP di ASEAN

1 1

AICHR-SOMTC Joint Workshop on Human Rights Based Approach in Combating Trafficking in Persons, Yogyakarta, 2-6 November 2015

H.IV.06 hal 4

65 Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Komnas HAM, LIPI dan wakil media menyepakati pelaksanaan komitmen Indonesia pada Pasal 5 TOR AICHR

1 1

Pemilihan Wakil Indonesia untuk AICHR 2016 - 2018, Jakarta, 13 November 2015

H.IV.07 Hal 1

66 Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, wakil Indonesia dalam AICHR, wakil Indonesia dalam ACWC dan KBRI Brussel menyepakati usulan kebijakan migrasi di ASEAN ke depan untuk untuk segera dibangun dari hasil EAMMTC dengan sinergi antarnadan ASEAN yang relevan.

1 1

ASEAN – EU Human Rights Policy Exchange Dialogue, Brussels, 19-23 November 2015

H.IV.08 Hal 3

67 Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, wakil Indonesia dalam AICHR, wakil Indonesia dalam ACWC dan KBRI Brussel menyepakati usulan peningkatan hubungan CSO dengan AICHR yang masih berada pada tahap pengembangan saling percaya untuk menuju “critical engagement”.

1 1

H.IV.08 Hal 3

68 Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam dan Kementerian Perdagangan menyepakati usulan formulasi paragraf B.3.1.xii yaitu: Continue the work of ASEAN Law Ministers’ Meeting to enhance cooperation on the issue of extradition.

1 1

The 10th High Level Task Force on ASEAN Community Post-2015 Vision, Kuala Lumpur, Malaysia, 2-4 Oktober 2015

P.IV.1.b Hal 19 Agenda Item 5


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

69 Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam dan Kementerian Perdagangan menyepakati usulan formulasi paragraph B.5.1.ii yaitu: Intensify the ongoing efforts of the State Parties to the SEANWFZ Treaty and the Nuclear Weapon States to resolve all outstanding issues in accordance with the objectives and principles of the SEAWNFZ Treaty pertaining to the signing and ratifying of the Protocol to that Treaty at the earliest.

1 1

P.IV.1.a Hal 5 Poin 18

70 Para pemangku kepentingan nasional menyepakati usulan berbagai inisiatif untuk meningkatkan good governance dan integritas di sektor publik dalam sesi ‘Best Practices from Indonesia’.

1 1

Workshop on Enhancing Integrity in the Public Sector: Sharing best practices in good governance, Jakarta, 12 November 2015

P.IV.8 Hal 2 Poin 4 dan 5

71 Para pemangku kepentingan nasional menyepakati usuluan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam good governance.

1 1

P.IV.8 Hal 3 Poin 6, 7, dan 8

72 Para pemangku kepentingan nasional menyepakati usulan mengenai peningkatan kerja sama internasional dalam bidang pemberantasan korupsi

1 1

P.IV.8 Hal 3 Poin 9, 10, dan 11

73 Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Perguruan Tinggi dan Mahasiswa menyepakati implementasi salah satu butir cetak biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN terkait peningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap sistem politik, budaya dan sejarah negara-negara ASEAN melalui pertukaran pengalaman dan pelatihan dalam lembaga-lembaga demokrasi di kawasan melalui penyelenggaraan Mini MSNS

1 1

Simulasi Sidang “Mini Multi Stages Negotiation Simulation” Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN, Bandung, 4-6 Desember 2015

P.IV.12 Hal 1 Poin 3


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

74 Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, ACWC dan Akademisi/Perguruan Tinggi menyepakati usulan penyampaian pentingnya intervensi kemanusiaan dalam situasi konflik, termasuk pada situasi pasca bencana alam, seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanganan program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

1 1


Reconciliation (AIPR) Symposium on Plight

of Women and Children in Conflict Situation, Tagaytay,

Filipina, 8 – 9 Desember 2015


75 Pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, ACWC dan Akademisi/Perguruan Tinggi menyepakati usulan penyampaian pentingnya upaya pencegahan konflik, utamanya dalam melindungi kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang memiliki peran penting dalam proses perdamaian dengan cara pandang dan pengalaman mereka yang unik.

1 1


76 Melihat jalannya diskusi dalam FGD ini sangat terasa adanya perbedaan posisi dari unit pembina sektor-sektor dalam mengahadapi negosiasi AHKFTA. Banyak Pembina sektor yang menunjukkan bahwa AHKFTA tidak menjadi prioritas Kementerian/Lembaga. Untuk itu, Indonesia perlu menyampaikan kepada ASEAN agar penyelesaian AHKFTA tidak didesakkan untuk segera selesai mengingat adanya kekurangan SDM pada proses negosiasi.

1 1

FGD"Menghadapi Perundingan ASEAN Hong Kong Free Trade Area", Kemlu, 3 Maret 2015. Rekomendasi di Para 6 Nota Dinas

77 Perlunya penyamaan persepsi di masyarakat mengenai kebijakan pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN. Kesalahan persepsi dapat menciptakan sikap masyarakat yang menolak MEA tanpa alasan yang jelas

1 1

78 perlunya peningkatan kualitas SDM manusia, khususnya di bidang pariwisata sehingga mampu bersaing di tingkat regional ASEAN

1 1

Workshop "Menggali Potensi Tujuan Wisata Cianjur Guna Meningkatkan


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

79 perlunya peningkatan kualitas infrastruktur, khususnya di bidang pariwisata sehingga mampu bersaing di tingkat regional ASEAN

1 1

Daya Saing Pariwisata Nasional Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN", di Cianjur, 12 Maret 2015

80 Perlunya sinergi antara Pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam kualitas industri pariwisata di Indonesia sehingga mampu mendatangakan lebih banyak turis ASEAN

1 1

81 Perlu kehati-hatian dalam kerja sama negara lain dalam pengembangan EBT, dikhawatirkan kerja sama tersebut malah menghambat pengembangan EBT di Indonesia bukan memajukan Indonesia

1 1

Focus Group Discussion (FGD) “Memanfaatkan Kerja Sama Energi Terbarukan di ASEAN untuk Memenuhi Kebutuhan Energi Dalam Negeri” di Jakarta, tanggal 15 April 2015

82 Perlunya melakukan evaluasi terhadap ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2010-2015, apakah sudah mengakomodir kepentingan Indonesia, terutama dalam kerja sama ASEAN Power Grid (APG) dan Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP). Selain itu perlu suatu kesepahaman dalam menerapkan target-target dalam energy mix di APAEC sesuai dengan target di Indonesia.

1 1

83 Manusia Indonesia harus memiliki karakter yang baik, karena menurut teori Return on Character (RoC), negara maju memilki nilai RoC yang lebih baik daripada negara berkembang dan hal ini berarti Indonesia harus memiliki sumber daya manusia yang berkarakter.

1 1

Workshop “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Di Malang, 27 April 2015

84 sumber daya manusia Indonesia harus mengembangkan kemampuan keterampilan/skill sehingga mampu menghasilkan kreatifitas. Menurut sebuah penelitian, kehidupan manusia semakin kompleks dan hal tersebut membutuhkan kreatifitas yang tinggi dari manusia untuk menemukan cara dalam menghadapi permasalahan kompleksitas.

1 1

85 Sumber Daya Manusia Indonesia perlu meningkatkan pengetahuan / knowledge dan kekhususan bidang yang dikuasai

1 1


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

86 Peningkatan produktivitas dan efisiensi perusahaan dapat dilakukan melalui analisis kekuatan perusahaan, peningkatan kerja sama antara pegawai dan jajaran manajemen, serta perbaikan kerapihan dan kebersihan di tempat kerja agar daya saing UMKM meningkat dan mampu menyongsong MEA 2015.

1 1

FGD & Workshop "Peningkatan Daya Saing UMKM dalam Rangka Memasuki Regional Value Chain Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)" di Bali, 12 - 15 Agustus 2015

87 Perlunya melakukan evaluasi terhadap ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2010-2015, apakah sudah mengakomodir kepentingan Indonesia, terutama dalam kerja sama ASEAN Power Grid (APG) dan Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP). Selain itu perlu suatu kesepahaman dalam menerapkan target-target dalam energy mix di APAEC sesuai dengan target di Indonesia, termasuk energi terbarukan

1 1

Focus Group Discussion “Memanfaatkan Kerja Sama Energi Terbarukan di ASEAN untuk Memenuhi Kebutuhan Energi Dalam Energi” di Jakarta, tanggal 15 April 2015

88 6. Terkait dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, disampaikan bahwa kiranya Indonesia dapat memilih isu-isu potensial dalam konteks kerja sama maritim untuk dapat diusung sebagai prakarsa Indonesia di berbagai mekanisme kerja sama di ASEAN. Isu-isu potensial tersebut antara lain adalah sebgai berikut: a. Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing; b. Biodiversity; c. Blue Economy; d. ASEAN Fish Stock Assessment; dan e. ASEAN Maritime Pollution

1 1

Focus Group Discussion (FGD) “Kerja Sama Maritim di ASEAN: Koordinasi antar Pilar Masyarakat ASEAN dan Keselarasan Posisi Indonesia di Berbagai Fora”, Hotel Aryaduta, Jakarta, 26 Agustus 2015

89 Para Pelaku UMKM di dorong untuk memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi sehingga dapat menciptakan produk-produk UMKM yang unik

1 1

Focus Group Discussion (FGD) Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Kesiapan Dunia Usaha Jawa Tengah, di UMKM Centre Semarang, 17 September 2015


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

90 Perlunya penyamaan persepsi di masyarakat mengenai kebijakan pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN. Kesalahan persepsi dapat menciptakan sikap masyarakat yang pesimis terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN.

1 1

Pertemuan Forum Duta Besar Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 23 September 2015

91 Perlunya sinergi antara Pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

1 1

92 Provinsi Papua perlu memahami secara seksama dan mempersiapkan diri dengan baik dalam menyongsong kerja sama ekonomi global dan regional guna Provinsi Papua tidak tertinggal dari negara lain

1 1

FGD : Peran Pemerintah Daerah dalam Menghadapi MEA, Jayapura, Papua, 17 November 2015

93 Saat ini isu dalam pilar politik ASEAN telah meluas ke pilar Ekonomi ASEAN. Guna Indonesia dapat memajukan kepentingannya, diperlukan koordinasi yang kuat antara Kementerian/Lembaga (K/L). Selain itu, K/L yang membawahi sektor perlu menginformasikan dengan jelas kepada K/L yang menjadi focal point terkait sektor-sektor yang dapat dimajukan dan yang masih perlu dipertahankan,

1 1

Focus Group Discussion (FGD): "Evaluasi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Rencana/Koordinasi Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" di Jakarta pada tanggal 27-28 November 2015

94 Pentingnya K/L dalam mengindentifikasi kepentingan Indonesia yang akan dimajukan dalam penyusunan Action Plan dari Blueprint 2025 tersebut. Pemasukan kepentingan Indonesia ke dalam Action Plan dari Blueprint 2025 tersebut akan meningkatkan rasa kepemilikan sektor kepada Blueprint 2025. Sehingga Action Plan tersebut juga dapat segera diselesaikan oleh Indonesia.

1 1


Kebijakan Diterima

Tidak Diterima


Dukung

95 Kegiatan konsultasi akses pasar sangat signifikan untuk memberikan kesempatan bagi UKM untuk meraih peluah dalam MEA, utamanya dengan informasi dan pengetahuan mendalam dan konkrit tentang akses pasar di negara ASEAN dan mitra FTA ASEAN.

1 1

Konsultasi Akses Pasar dan Upaya Penetrasi Pasar

ASEAN dan Mitra FTA ASEAN bagi Usaha Kecil dan

Menengah, Jakarta, 21

Oktober 2015

96 Kemenpora selaku focal point menyampaikan tengah melakukan tahap awal Pengembangan ASEAN Youth Development Index (AYDI), yang sebelumnya berstatus pending pada ASCC Blueprint 2009-2015.

1 1

97 Pada the remaining 3% action lines yang berstatus on-going dalam ASCC Blueprint 2009-2015, antara lain terkait pengembangan kompetensi jaringan laboratorium makanan yang sudah ada di ASEAN (v. Develop further the competency of existing network of food laboratories in ASEAN to facilitate the exchange of information, findings, experiences, and best practices relating food laboratories works and new technology), Kemenkes dan BPOM selaku focal points menyatakan bahwa implementasi action line tersebut sudah berjalan dan telah diprogramkan secara rutin.

1 1

98 Kemenkes dan BPOM selaku focal point juga menginformasikan bahwa action line terkait penguatan advokasi produksi makanan yang sehat dan aman (xiv. Enhance advocacy to promote production of safe and healthy food by producers and education and communication to communities for empowerment in food safety) sudah berjalan dan telah diprogramkan secara rutin.

1 1

TOTAL 98 95