Bab 2 Tanggapan Terhadap KAKPenyusunan Standar Minimum Pemenuhan Tingkat Kecukupan dan Kehandalan SDM Pemanduan, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Pada Perairan Wajib Pandu Kelas I Tanjung Perak

1

2Pada bagian ini disampaikan tanggapan dan saran yang diberikan konsultan terhadap KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang disampaikan oleh Pemberi Kerja. Pada dasarnya KAK telah memuat segala ketentuan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh konsultan. Namun demikian terdapat beberapa tanggapan dan saran konsultan serta inovasi yang diusulkan sebagai respons positif agar proses pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah dan fokus, sehingga menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan dalam KAK.

Tanggapan dan saran ini berisi mengenai pembahasan beberapa hal yang perlu diklarifikasi, dibatasi, dikembangkan lebih lanjut, dan hal baru yang diusulkan oleh konsultan untuk mempertajam substansi pekerjaan maupun mengefisienkan alokasi sumber daya.

2.1 PEMAHAMAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA

Sebelum menyampaikan tanggapan dan saran, konsultan menyampaikan terlebih dahulu pemahaman terhadap konteks dilakukannya kegiatan ini sesuai dengan KAK yang diberikan. Kegiatan/pekerjaan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Pelabuhan dan Pengerukan Pusat. Dalam konteks manajemen kinerja, maka kegiatan ini harus memiliki keterkaitan dengan pencapaian sasaran keluaran/output, hasil/outcome, dan manfaat/benefit sesuai dengan yang dicanangkan dalam Rencana Strategis (Renstra Kementerian) Perhubungan 2015-2019.

Bab 2 | 1

Konsultan mencoba memahami konteks pelaksanaan kegiatan ini dalam kerangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah yang menganut sistem performance based budgeting dimana setiap kegiatan harus jelas input-output-outcome-dan-benefit-nya.

Dari KAK sudah disampaikan beberapa hal pokok terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini yang meliputi: latar belakang, dasar hukum, ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan, maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, kebutuhan tenaga ahli, pelaporan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Dari KAK Butir 1 dapat dipahami latar belakang permasalahan/gambaran umum singkat mengenai permasalahan yang dihadapi (isu strategis) serta berbagai perkembangan faktor eksternal (lingkungan strategis) yang menjadi background perlunya dilakukan Kegiatan Studi Penyusunan Standar Minimum Pemenuhan Tingkat Kecukupan dan Kehandalan SDM Pemanduan, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Pada Perairan Wajib Pandu Kelas I Tanjung Perak.

Selanjutnya, pada KAK Butir 1 dan Butir 7 telah disebutkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal, sebagai referensi hukum (instrumental input) yang menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan ini.

Memperhatikan perkembangan dalam isu strategis, lingkungan strategis, serta instrumental input tersebut, maka dalam KAK butir 1 tersirat disampaikan mengenai maksud dan tujuan (purpose and objective) dilaksanakannya kegiatan ini. Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui jumlah dan kualifikasi SDM, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan yang paling sesuai untuk melaksanakan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Tanjung Perak. Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran detail mengenai jumlah (kuantitatif) dan

Bab 2 | 2

kualifikasi/spesifikasi (kualitatif) SDM Pemanduan, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan yang paling sesuai untuk melaksanakan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di lokasi pekerjaan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.

Pada KAK Butir 7 dan 8 disampaikan lingkup pekerjaan, metode, dan tahapan pelaksanaan yang menjelaskan mengenai proses (processes) yang diamanatkan untuk dilakukan oleh konsultan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari pekerjaan/kegiatan tersebut di atas.

Adapun keluaran (outputs) dari kegiatan ini disampaikan pada KAK Butir 11 hingga Butir 14 yang secara pokok menyatakan produk yang ingin dihasilkan oleh kegiatan ini. Meskipun tidak secara eksplisit disampaikan dalam KAK, namun tentu saja keluaran pekerjaan ini mencerminkan salah satu keluaran dari Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Pelabuhan dan Pengerukan Pusat, sesuai dengan yang dicantumkan dalam Renstra Kemenhub 2015-2019 serta yang dituangkan dalam RKA-KL 2016. Dan oleh karena itu, hasil (outcome) dari pekerjaan ini juga harus mencerminkan atau setidaknya mendukung pencapaian sasaran yang meski tidak disampaikan secara eksplisit dalam, namun tersampaikan pada komponen muatan hasil studi pada KAK Butir 7a dan 7b.

Dengan memperhatikan ketekaitan antara latar belakang (isu strategis, lingkungan strategis, instrumental input) serta input-proses-output-outcome-benefit yang didiskusikan di atas, maka pendekatan pemahaman konsultan atas KAK ini diejawantahkan dalam alur pikir suatu siklus proyek (project cycle) yang akan dipaparkan dalam beberapa sub bab berikut.

2.1.1 Pemahaman Terhadap Latar Belakang Permasalahan (Isu Strategis)

Dari KAK dapat dipahami beberapa latar belakang permasalahan (isu strategis) yang perlu diperhatikan atau akan diselesaikan dalam pekerjaan ini, diantaranya:

Bab 2 | 3

1. Factual condition: secara faktual/data yang terjadi saat ini bahwa belum terdapat suatu standar minimum pemenuhan terhadap tingkat kecukupan dan kehandalan SDM pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan pada tiap-tiap wilayah/perairan pandu yang mengakibatkan masih banyaknya keluhan dari pengguna jasa terhadap kecukupan maupun kehandalan SDM pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan;

2. Intendeed condition: secara ideal/konseptual pelaksana pelayanan jasa pemanduan wajib menyediakan SDM pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan yang memenuhi persyaratan dalam jumlah sesuai dengan ukuran dan gerakan kapal per hari;

3. Requirements: memperhatikan adanya perbedaan antara kondisi faktual dengan kondisi ideal yang diharapkan (dari butir 1 dan butir 2) maka terdapat kebutuhan yang cukup mendesak untuk adanya suatu standar minimum pemenuhan terhadap tingkat kecukupan dan kehandalan SDM pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan pada tiap-tiap wilayah/perairan pandu.

2.1.2 Pemahaman Terhadap Perkembangan Faktor Pengaruh (Lingkungan Strategis)

Untuk dapat menyusun standar minimum yang baik dan implementable, maka perlu diperhatikan sejumlah faktor yang mempengaruhi terhadap substansi dari standar yang disusun. Beberapa faktor pengaruh tersebut, atau sering disebut sebagai lingkungan strategis, adalah:

1. Reformasi birokrasi: yang diantaranya terkait dengan upaya menuju good-governance termasuk dalam pelaksanaan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal yang dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal yang harus diacu dalam kegiatan ini;

Bab 2 | 4

2. Keterbatasan pengetahuan petugas untuk dapat memenuhi persyaratan/kecukupan minimal pelaksanaan pelayanan pandu: kecukupan dan kehandalan jumlah SDM, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan yang diperlukan untuk melaksanaan pemanduan di suatu wilayah perairan wajib pandu atau perairan pandu luar biasa sangat penting untuk dapat mewujudkan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal yang lebih berkualitas;

3. Kondisi perairan, jumlah kunjungan/gerakan kapal, ukuran kapal dan cakupan wilayah/perairan pandu pada tiap-tiap wilayah/perairan: kondisi perairan, jumlah kunjungan/gerakan kapal, ukuran kapal dan cakupan wilayah/perairan pandu pada tiap-tiap wilayah/perairan sangat mempengaruhi kecukupan dan kehandalan SDM, sarana bantu dan prasarana pemanduan. Sehingga dalam penentuan tingkat kecukupan dan kehandalannya sangat perlu memperhatikan stabilitas dari berbagai faktor pengaruh tersebut;

4. Terjadinya kecelakaan kapal di wilayah perairan: adanya kecelakaan kapal (tabrakan/kapal yang saling bersenggolan), selain dikarenakan kondisi alam yang berupa gelombang, kecepatan arus dan angin yang merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan pemanduan tidak kalah pentingnya adalah kuantitas dan kualitas tenaga pandu (SDM pandu) dan kecukupan serta kehandalan sarana bantu dan prasarana pemanduan;

2.1.3 Pemahaman Terhadap Acuan (Instrumental Input)

Dalam KAK Butir 7 telah disampaikan referensi hukum terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, diantaranya:- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;- PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

Bab 2 | 5

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2015;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.

- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. HK.207/01/19/SYB/-TPR-13 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemanduan Kapal di Perairan Wajib Pandu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. HK.103/319/DJPL-15 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan

2.1.4 Pemahaman Terhadap Konteks Pelaksanaan Kegiatan

Dalam KAK telah disampaikan mengenai beberapa hal yang merupakan konteks dasar dari pelaksanaan kegiatan ini, diantaranya:a. Masukan (input) berupa sumber daya yang dialokasikan untuk

melakukan kegiatan ini, yakni:1) Dana untuk kegiatan ini sesuai KAK Butir 5 berasal dari DIPA APBN

Tahun 2016 pada Satker Peningkatan Fungsi Pelabuhan dan Pengerukan Pusat;

2) SDM adalah tenaga ahli dan tenaga pendukung yang disiapkan oleh pihak kedua (Konsultan) seperti yang disampaikan pada KAK Butir 10 yang terdiri dari sebanyak 6 tenaga ahli, dan 3 tenaga pendukung (drafter, administrasi, dan surveyor);

3) Waktu adalah alokasi waktu bagi konsultan untuk melaksanakan pekerjaan ini seperti yang disampaikan pada KAK Butir 9 yakni

Bab 2 | 6

selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender pada Tahun Anggaran 2016.

4) Data dan informasi, baik yang berasal dari sumber primer (pengamatan lapangan, wawancara, diskusi, kuisioner) maupun sekunder (statistik, laporan, literatur, dll) yang akan dikumpulkan oleh pihak kedua (Konsultan) serta difasilitasi oleh Pihak Pertama (pemberi kerja) selama masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup kegiatan ini sebagaimana telah disampaikan dalam KAK Butir 7 dan Butir 8;

b. Lingkup kegiatan (scope-of-work), sebagaimana disampaikan pada uraian kegiatan dalam KAK Butir 7 dan 8 yang jika dikolaborasikan akan menjadi terdiri dari:1) Pekerjaan Pengumpulan Data Awal

Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran awal pekerjaan berupa data sekunder yang di dapat melalui studi literatur (desk study) meliputi:a) Gambaran lokasi pekerjaan yang memuat kondisi lapangan

secara garis besar berupa data-data teknis yang ada kaitannya dengan rencana pelaksanaan pekerjaan;

b) Metodologi pelaksanaan;c) Rencana kerja kegiatan;d) Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja;e) Rencana kerja selanjutnya.

2) Survey Kondisi Eksisting Operasional/Pelaksanaan Pemanduan dan Penundaan Kapal Dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan/operasional dan tingkat pelayanan pemanduan eksisting dengan cara:a) wawancara/diskusi mendalam dengan Pengawas Pemanduan

(Syahbandar) dan Penyelenggara Pemanduan (Otoritas Pelabuhan) setempat, pelaksana pemanduan (BUP/Pengelola Terminal Khusus yang telah mendapatkan pelimpahan pelaksanaan/pengelolaan pemanduan) untuk mengetahui:(1) pola pengelolaan dan pelayanan jasa pemanduan dan

penundaan kapal eksisting di lokasi pekerjaan;

Bab 2 | 7

(2) identifikasi manajemen kerja SDM pandu eksisting di lokasi pekerjaan;

(3) identifikasi manajemen pengoperasian sarana bantu dan prasarana pemanduan eksisting di lokasi pekerjaan.

b) pengamatan lapangan terhadap pelayanan pemanduan dan penundaan kapal eksisting meliputi antara lain:(1) on time performance pelaksanaan pemanduan kapal;(2) on time performance pelaksanaan penundaan kapal;(3) tingkat keselamatan pemanduan kapal; (4) tingkat keselamatan penundaan kapal;(5) tingkat kepuasan pelanggan/pengguna jasa terhadap

kecukupan dan kehandalan SDM pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan.

c) pengumpulan data-data primer meliputi antara lain:(1) waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemanduan

kapal;(2) waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penundaan

kapal;(3) jumlah dan kualifikasi petugas pandu;(4) jumlah dan kualifikasi operator radio pandu;(5) jumlah dan spesifikasi kapal tunda;(6) jumlah dan spesifikasi kapal pandu;(7) jumlah dan spesifikasi kapal kecil;(8) jumlah dan letak stasiun pandu;(9) jumlah dan spesifikasi prasarana pemanduan lainnya;(10) petunjuk teknis pemanduan kapal yang telah ditetapkan

oleh pengawas pemanduan;(11) sispro pelayanan pemanduan yang digunakan oleh

pelaksana pemanduan.d) Pengumpulan data-data sekunder meliputi:

(1) profil area perairan pandu di lokasi pekerjaan;(2) titik koordinat batas-batas perairan pandu;(3) titik koordinat Pilot Boarding Ground (titik naik/turun pandu

ke/dari kapal);

Bab 2 | 8

(4) jumlah terminal/terminal khusus yang ada pada perairan pandu (apabila ada);

(5) dokumen rencana pengembangan fasilitas pelabuhan/Rencana lnduk Pembangunan Pelabuhan (apabila ada);

(6) data kunjungan dan ukuran kapal yang dilayani oleh pandu di lokasi pekerjaan;

(7) studi atau kegiatan terdahulu berkaitan dengan kondisi alur pelayaran dan perairan pelabuhan.

(8) jumlah kecelakaan kapal yang melibatkan pemanduan dan penundaan kapal pada 3 (tiga) tahun terakhir (apabila ada).

e) penyebaran angket/quesioner kepada pengguna jasa untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap kecukupan dan kehandalan SDM pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan

f) dokumentasi pelaksanaan3) Kajian kondisi tingkat kesulitan berlayar berdasarkan faktor kapal

dan faktor di luar kapal.Melakukan pengumpulan data eksisting dan kajian tingkat kesulitan berlayar pada lokasi studi yang meliputi:a) faktor-faktor di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan

berlayar, antara lain:(1) Kedalaman perairan;(2) Panjang alur perairan;(3) Banyaknya tikungan;(4) Lebar alur perairan;(5) Rintangan/bahaya navigasi di alur perairan;(6) Kecepatan arus;(7) kecepatan angin;(8) tinggi ombak;(9) ketebalan/kepekatan kabut;(10) jenis tambatan kapal;dan(11) keadaan sarana bantu navigasi pelayaran.

b) faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar, antara lain:

Bab 2 | 9

(1) Frekuensi kepadatan lalu lintas kapal;(2)Ukuran kapal (tonase kotor, panjang dan sarat kapal);(3) Jenis kapal; dan(4) Jenis muatan kapal.

4) Analisa pertumbuhan kunjungan kapal yang membutuhkan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal Pekerjaan analisa pertumbuhan kunjungan kapal dilakukan untuk memprediksi kebutuhan pemenuhan persyaratan pelaksanaan pemanduan.Analisa pertumbuhan kunjungan kapal dilakukan dengan pengumpulan data berdasarkan:a) pertumbuhan/peningkatan jumlah kunjungan kapal;b) rencana pengembangan fasilitas pelabuhan;c) rencana pengembangan TUKS;d) rencana pengembangan Terminal Khusus.

5) Analisa Pengembangan Perairan PanduPekerjaan analisa pengembangan perairan pandu dilakukan untuk mendapatkan proyeksi/kemungkinan adanya perubahan terhadap batas-batas perairan pandu yang telah ada (eksisting) dengan memperhatikan:a) adanya pengembangan kegiatan kapal di luar perairan pandu

yang telah ditetapkan;b) adanya perubahan tingkat kesulitan berlayar di luar perairan

pandu yang telah ditetapkan6) Analisa terhadap tingkat kecukupan dan kehandalan SDM

pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduanAnalisa ini menggunakan indikator penilaian yang disusun berdasarkan pengumpulan data, survey-survey dan analisa-analisa diatas, dimana secaraumum indikator yang akan dinilai dilokasi pekerjaan meliputi indikator-indikator berikut ini:a) on time performance pelaksanaan pemanduan kapal;b) on time performance pelaksanaan penundaan kapal;c) tingkat keselamatan pemanduan kapal;d) tingkat keselamatan penundaan kapal;

Bab 2 | 10

e) tingkat kepuasan pelanggan/pengguna jasa terhadap kecukupan dan kehandalan SDM pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan.

c. Keluaran (output) dari kegiatan ini dalam KAK Butir 14 dicantumkan bahwa keluaran pokoknya adalah adalah berupa Laporan Akhir dari pelaksanaan kegiatan yang mencakup :1) Pekerjaan survei/analisa/pengamatan lapangan;2) Penilaian terhadap kondisi eksisting tingkat kecukupan dan

kehandalan SDM Pemanduan, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan di lokasi kerja;

3) Rekomendasi terhadap standar minimum kecukupan dan kehandalan SDM Pemanduan, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan di lokasi kerja untuk mewujudkan pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal yang baik dan terukur;

4) Dokumentasi pelaksanaan.d. Hasil (outcome) berupa tercapainya maksud dan tujuan (purpose and

objective), sebagaimana disebutkan pada Butir 2 dari KAK yakni adanya untuk mendapatkan gambaran detail mengenai jumlah (kuantitatif) dan kualifikasi/spesifikasi (kualitatif) SDM Pemanduan, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan yang paling sesuai untuk melaksanakan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di lokasi pekerjaan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.

2.1.5 Bagan Alir Pola Pikir Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan pemaparan mengenai isu strategis, lingkungan strategis, instrumental input, dan konteks kegiatan yang disampaikan pada bagian sebelumnya, dapat disusun suatu diagram pola pikir pemahaman konsultan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1.

Bab 2 | 11

LATAR BELAKANG MASALAH (isu strategis)

Kondisi faktual: belum terdapat standar minimum pemenuhan terhadap tingkat kecukupan dan kehandalan SDM pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan;Kondisi ideal: pelaksana pelayanan jasa pemanduan wajib menyediakan SDM pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan yang memenuhi persyaratan dalam jumlah sesuai dengan ukuran dan gerakan kapal per hariRequirement: suatu standar minimum pemenuhan terhadap tingkat kecukupan dan kehandalan SDM pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan

DASAR HUKUM (instrumental input)

Peraturan sektor Transportasi LautPeraturan KepelabuhananPeraturan KenavigasianPeraturan Pemanduan

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

(environmental input)

Reformasi birokasiKeterbatasan pengetahuanKondisi lingkunganTerjadinya kecelakaan kapal

MAKSUD DAN TUJUAN (purpose and objectives)

INPUT (Sumber daya)

Dana: APBN 2016SDM: 6 tenaga ahli, dan 3 tenaga pendukungWaktu: 150 hari kalenderData dan informasi: survey primer dan sekunder, diskusi, kuisioner

PROCESS (Uraian kegiatan)

Pengumpulan Data Awal;Survey Kondisi Eksisting Operasional/Pelaksanaan Pemanduan dan Penundaan KapalKajian kondisi tingkat kesulitan berlayar berdasarkan faktor kapal dan faktor di luar kapal.Analisa pertumbuhan kunjungan kapal yang membutuhkan pelayanan pemanduan dan penundaan kapalAnalisa Pengembangan Perairan PanduAnalisa tingkat kecukupan dan kehandalan SDM pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan

OUTPUT (indikator keluaran)

Laporan (Pendahuluan, antara, draft akhir, akhir+ ringkasan)

BENEFIT/IMPACT (capaian kinerja)

Terciptanya peningkatan kualitas layanan jasa pemanduan dan penundaan kapal

OUTCOME (tindak lanjut)

Adanya gambaran detail mengenai jumlah (kuantitatif) dan kualifikasi/ spesifikasi (kualitatif) SDM Pemanduan, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan yang paling sesuai untuk melaksanakan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di lokasi pekerjaan

ALASAN/URGENSI PELAKSANAAN PEKERJAAN KONTEKS DARI PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN TINDAK LANJUT DARI HASIL PEKERJAAN

Bagan alir pola pikir pelaksanaan kegiatan

MAKSUD: mengetahui jumlah dan kualifikasi SDM, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan yang paling sesuai untuk melaksanakan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Tanjung Perak.TUJUAN: Mendapatkan gambaran detail mengenai jumlah (kuantitatif) dan kualifikasi/spesifikasi (kualitatif) SDM Pemanduan, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan yang paling sesuai untuk melaksanakan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di lokasi pekerjaan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.

Bab 2 | 12

2.2 TANGGAPAN TERHADAP ALOKASI SUMBER DAYA DALAM KAK

Tanggapan terkait dengan sumber daya yang disampaikan dalam KAK terkait dengan pendanaan, material dan fasilitas pendukung, alokasi tenaga ahli, waktu, dan sistem pelaporan.

2.2.1 Pengalokasian Sumber Daya Manusia

Tanggapan dan saran ini terkait dengan penyediaan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang tertuang dalam KAK Butir 10. Adapun tanggapan yang disampaikan pihak konsultan terkait dengan alokasi sumber daya manusia untuk kegiatan ini adalah:- Kebutuhan tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan ini dialokasikan

sebanyak 6 orang. Konsultan menilai bahwa alokasi tenaga ahli ini sudah cukup memadai dari sisi jenis keahlian maupun alokasi MM (Man Month) untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditetapkan. Namun harus diperhatikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang spesifik (un-usual) yang membutuhkan adanya keterpaduan dan cara pikir yang sama diantara para tenaga ahli di bawah pimpinan ketua tim. Oleh karena itu:o Konsultan memandang bahwa kualifikasi dari ketua tim yang

disampaikan dalam KAK sudah tepat yaitu diisi oleh personel dengan pengalaman dan kematangan yang memadai (minimal berpendidikan S1 dengan pengalaman 9 tahun). Oleh karena itu, dalam jajaran tenaga ahli yang diusulkan oleh konsultan dipasang tenaga ahli dengan kualifikasi yang sesuai.

o Sedangkan untuk jajaran tenaga ahli lainnya sebaiknya diisi oleh personel dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun di bidangnya.

o Perlu dibuat semacam kelompok kerja untuk menyeragamkan pola kerja diantara tenaga ahli yang dialokasikan, di mana konsultan menyarankan sebagai berikut: Tim Kerja Kajian Teknis dan Operasional: yang bertugas melakukan

kajian berkaitan dengan analisis dan pengolahan data; Tim Kerja Lapangan: yang bertugas mengumpulkan dan melakukan

kompilasi data hasil pelaksanaan survey di lapangan;

Bab 2 | 13

- Pada kegiatan ini tidak diberikan asisten tenaga ahli. Konsultan menilai alokasi asisten tenaga ahli sangat diperlukan untuk dapat membantu kerja tenaga ahli dalam teknis pengerjaan.

- Tenaga pendukung yang dialokasikan untuk pekerjaan ini sebanyak 3 orang (drafter, administrasi, dan surveyor). Konsultan menilai alokasi tenaga pendukung ini sudah sangat memadai untuk dapat membantu kerja tenaga ahli, baik secara administratif maupun dalam teknis pengerjaan. Namun demikian tenaga pendukung yang ditempatkan juga sudah cukup berpengalaman dan terbiasa dengan kegiatan proyek, sehingga tenaga ahli dapat lebih fokus kepada pembahasan substansi kegiatan. Oleh karena itu konsultan memberikan tanggapan dan saran berikut:o Drafter yang digunakan adalah minimal lulusan DIII yang telah memiliki

pengalaman minimal 3 tahun dalam pekerjaan pelaksanaan penggambaran;

o Tenaga Administrasi yang direkrut untuk membantu penyelesaian administrasi baik saat pelaksanaan proyek dalam hal persiapan, dan pelaksanaan survei kunjungan lapangan adalah tenaga administrasi yang berpengalaman dalam penyiapan dokumen administrasi sehingga mempermudah tenaga ahli dan asisten dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan;

o Surveyor yang dilibatkan adalah personil yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan pengukuran dan pengambilan data, termasuk memiliki kemampuan untuk melakukan diskusi ringan dan membantu tenaga ahli dalam melakukan pencatatan saat pelaksanaan wawancara dan pengukuran berlangsung.

- Untuk mendukung kinerja tenaga ahli maupun tenaga pendukung perlu diperhatikan beberapa hal berikut:o Kualifikasi tenaga ahli perlu ditunjukkan dengan referensi mengenai

jenis-jenis pekerjaan yang secara spesifik sangat terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini;

o Diusahakan bahwa tenaga ahli dan tenaga pendukung yang ada merupakan pegawai tetap di konsultan, sehingga memudahkan dalam proses koordinasi maupun teknis operasional pekerjaan;

o Untuk memanfaatkan alokasi waktu, perlu kiranya disusun jadwal alokasi tenaga kerja (manning schedule) yang baik, efisien dan efektif agar mampu memaksimalkan tim tenaga ahli dan tim tenaga penunjang

Bab 2 | 14

agar tidak mengganggu jalannya pekerjaan tim secara keseluruhan (teamwork) sehingga mampu menyelesaikan semua pekerjaan baik secara administrasi (laporan-laporan) maupun secara teknis.

2.2.2 Alokasi Waktu Dan Sistem Pelaporan

Tanggapan dan saran ini terkait dengan waktu pelaksanaan dan sistem pelaporan yang tertuang dalam KAK Butir 9 dan Butir 11 hingga Butir 14. Terkait dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperkirakan selama 150 hari kalender dengan berbagai kewajiban untuk penyusunan laporan, dan survey kunjungan lapangan, pihak konsultan memberikan tanggapan sebagai berikut:- Waktu yang disediakan pada dasarnya cukup panjang, namun karena

substansi yang dibahas dalam pekerjaan ini cukup banyak, maka waktu yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan pembuatan jadwal dan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang baik serta sistem kerja tim dapat efektif.

- Untuk memudahkan mengatur progress dalam pelaksanaan kegiatan tahapan pelaksanaan pekerjaan akan disusun ke dalam 4 tahap. Tahapan pelaksanaan pekerjaan ini disesuaikan dengan kewajiban penyerahan laporan, yakni: o tahap persiapan, untuk persiapan/koordinasi tim, penyusunan metoda

kerja, kajian pustaka, serta persiapan pelaksanaan survey. Hasil tahap ini disampaikan pada Laporan Pendahuluan.

o tahap pengumpulan data dan analisis awal, untuk melakukan pengumpulan data primer dan sekunder, serta analisis awal berupa kompilasi data, pengelompokkan data, dan interpretasi data. Hasil tahap ini disampaikan pada Laporan Antara.

o Tahap analisis, untuk melakukan analisa pertumbuhan kunjungan kapal yang membutuhkan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal; analisa pengembangan perairan pandu; serta analisa penilaian tingkat kecukupan dan kehandalan SDM pemanduan, sarana bantu dan prasarana pemanduan sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap kondisi eksisting tingkat kecukupan dan kehandalan SDM Pemanduan, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan di lokasi kerja; dan menyusun rekomendasi terhadap standar minimum kecukupan dan kehandalan SDM Pemanduan, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan di lokasi

Bab 2 | 15

kerja untuk mewujudkan pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal yang baik dan terukur. Hasil tahap ini disampaikan pada Draft Laporan Akhir.

o Tahap penyempurnaan, untuk menyempurnakan laporan dan seluruh produk pekerjaan secara substantif maupun editorial sesuai dengan masukan dari pemberi kerja maupun dari hasil diskusi dengan pihak terkait. Hasil tahap ini disampaikan pada Laporan Akhir.

2.3 TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK

Uraian dalam Ruang Lingkup pada KAK telah menjelaskan tentang data yang harus dikumpulkan. Untuk mendukung kelancaran pengumpulan data, maka diperlukan dukungan terhadap kemudahan dalam akses data tersebut, selain Konsultan juga membutuhkan pendamping dari PPK yang dapat memberikan informasi mengenai operasional dan kondisi SDM, Sarana Bantu dan Prasarana di Tanjung Perak pada saat visitasi (kunjungan lapangan).

Bab 2 | 16