assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh, › upload › dms › 45 › ... ·...

Renstra Periode 2017 - 2022 i

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta

ridlho-Nya, Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi

Banten Tahun 2017-2022 telah dapat disusun.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana

Strategis sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di daerah dalam

kerangka waktu jangka menengah (lima tahun), yang berpedoman pada

RPJMD.

Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

Tahun 2017-2022 adalah sebagai acuan untuk melaksanakan

pembangunan di Badan Penghubung Daerah dan sebagai pelaksana

kebijakan di bidang hubungan antar lembaga. Sesuai dengan tugas dan

fungsinya, Renstra Badan Penghubung Daerah disusun dengan

memperhatikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2012. Di

samping itu, Rencana Strategis Badan Peghubung Daerah Provinsi

Banten Tahun 2017-2022 merupakan acuan bagi Badan Penghubung

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dalam periode 2017-

2022.

KATA PENGANTAR

Renstra Periode 2017 - 2022 ii

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak

yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Badan

Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, dan semoga

keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka pelaksanaan

pembangunan daerah di Provinsi Banten.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2017

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

PROVINSI BANTEN

Plt. Kepala Badan Penghubung Daerah

Ir. TRIASGANI PURBASARI, MM Pembina

NIP. 19631124 200112 2001

Renstra Periode 2017 - 2022 iii

KATA PENGANTAR............................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................ iii

DAFTAR TABEL .................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ I-1

1.2. Dasar Hukum .......................................................... I-8

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ I-12

1.4. Sistematika Penulisan …………………………………….. I-13

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN ...............................................................

II-1

2.1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi .................................................... II-1

2.2. Sumber Daya Badan Penghubung ........................................................ II-7

2.3. Kinerja Pelayanan ................................................................................... II-12

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .............................. II-15

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI. ................... III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....................................................................................................

III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .................................................................

III-17

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD ............................................. III-21

3.4 Penentuan Isu Strategis ………………………………….. III-22

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN ......................................................................

IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .................................................... V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN .......................................................................

VI-1

BAB. VII. KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN .......................................... VII-1

BAB VIII PENUTUP ................................................................................................................ VIII-1

LAMPIRAN (MATRIKS PROGRAM)

DAFTAR ISI

Renstra Periode 2017 - 2022 iv

Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung

Provinsi Banten Menurut Stasus dan Golongan

Tahun …………………………………………………….

II - 8

Tabel 2.2 Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung

Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan Tahun

2017 ……………………………………………………...

II - 9

Tabel 2.3 Daftar Kendaraan Roda 2 (dua) Tahun 2017 ……….. II – 10

Tabel 2.4 Daftar Kendaraan Roda 4 (empat) Tahun 2017 ……. II - 10

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan ………………………. II - 13

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pelayanan ………………….. II – 14

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi ……………………………………………………

III- 15

Tabel 3.2 Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan ……………………. III – 20

Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah ………………….. IV – 4

Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan ………………………….. IV – 1

Tebel 6.1 Program dan Kegiatan ………………………………… VI – 4

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Penghubung ………………... VII - 1

DAFTAR TABEL

Renstra Periode 2017 - 2022 v

Gambar s2.1 Struktur Organisasi Kantor Penghubung Provinsi Banten .................................................................................................... II - 1

DAFTAR GAMBAR

Pendahuluan Renstra Periode Tahun 2017 - 2022 I - 1

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional adalah yang mendasari tentang Rencana Strategis Badan

Penghubung Daerah, Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi dan program

kegiatan, Renstra mengakomodir Tugas Pokok dan Fungsi Program Nasional dan

Daerah, program dan kegiatan di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis

(Renstra). Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten mengacu atas

dasar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

dituangkan dalam Program dan Kegiatan 5 tahunan yaitu Renstra.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta mengacu

pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008,

menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6

(enam) bulan setelah Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilantik, memuat visi,

misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi

BAB I PENDAHULUAN


pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, program

lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka

regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif.

Dalam Dokumen RPJPD Provinsi Banten 2005- 2025 dinyatakan RPJMD tahap

keempat tahun 2017-2022 merupakan (Tahap Akselerasi II), mengingat

pelantikan Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten dan jadwal

pengesahan RPJMD pada tahun yang sama 2017 maka tahun pemberlakuannya

menjadi RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022. Mengingat tahun 2017

sedang berjalan termasuk periode RPJMD tahun periode sebelumnya sehingga

dalam penetapan indikator kinerja capainnya sebagai patokan angka dasar / base

line tahun 2016 dan target indikator kinerja awal dimulai tahun 2018 sedangkan

capaian indikator kinerja akhir tahun 2022

Lahirnya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 berdampak pada beberapa

perubahan kewenangan dari Pusat ke Provinsi dan dari Kabupaten/Kota ke

Provinsi maka untuk itu Renstra Badan Penghubung Daerah harus menyesuakan

dan menyelaraskan dengan aturan perubahan Undang undang Tahun 2014,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai turunan dari UU 23 Tahun

2014 begitu juga atauran turunannya yang lain yaitu Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan, Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun

2016 tentang Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas

perangkat daerah.

Badan Penghubung adalah Organisasi setingkat Eselon III, a yang memiliki

kekhususan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu

Badan Penghubung adalah sebagai menunjang koordinasi pelaksanaan urusan

pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, disamping itu


Badan Penghubung tidak dilakukan Pemetaan dan skoring besaran kelembagaan,

sehingga tidak memiliki tipologi, artinya Badan Penghubung adalah Wakil Daerah

Banten di Jakarta yang berperan sebagai :

• Duta Banten di Jakarta : berfungsi sebagai Wakil dan Simpul Hubungan

Pusat dan Daerah ;

• Etalase Banten di Jakarta : berfungsi sebagai Simpul Informasi (Pusat

Informasi Banten di Jakarta) bagi Kementerian/Lembaga Non

Kementerian/Swasta dan Lembaga lain di Jakarta juga sebagai menyerap

informasi di Jakarta maupun di daerah;

• Show Windows Banten di Jakarta : berfungsi sebagai sarana ivent,

promosi, tampilan dan pameran

Dari definisi tersebut bahwa Badan Penghubung sebagai Duta Banten di Jakarta

adalah wakil daerah Banten di Jakarta yang berperan sebagai fasilitator

pelayanan terhadap pimpinan, masyarakat maupun terhadap organisasi

perangkat daerah Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang berfungsi

sebagai wakil daerah ataupun sebagai penghubung.

Badan Penghubung berfungsi sebagai pusat informasi Banten di Jakarta artinya

Badan penghubung menjembatani tentang informasi yang diperlukan baik dari

Pemerintah Daerah Banten ataupun Pemerintah Pusat.

Badan Penghubung sebagai show Window Banten di Jakarta artinya sebagai

jendela informasi untuk Ivent, Promosi, tampilan dan pameran di Jakarta.

Untuk mendukung dan mensukseskan program daerah melalui RPJMD Provinsi

Banten Badan Penghubung melalui Renstra Tahun 2017 – 2022 berdasarkan isu

strategis dan mengacu pada Tugas dan Fungsi serta berdasarkan pada peranan

yang sudah dilaksanakan maka Badan Penghubung menuangkan kedalam

Indikator Kinerja Utama sehingga akan menjadi landasan Program prioritas dan

indikator kinerja program.


Dokumen Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Periode

Tahun 2017-2022 merupakan dokumen rincian kegiatan program kegiatan 5

Tahun yang menjabarkan tentang Visi ,Misi, Tujuan ,sasaran, Strategi , Kebijakan,

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Rencana Program dan Kegiatan dengan

Pendanaan Indikatif .

Mengacu pada siklus perencanaan tersebut Badan Penghubung menuangkan Visi

dalam Renstra ini yaitu “Gerbang Terdepan sebagai wakil Banten di Ibukota

Negara” yang ditempuh melalui 4 (empat) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi perkantoran yang

akuntabel;

2. Meningkatkan Fasilitasi Promosi, Informasi, Investasi Daerah dan Hubungan

Kelembagaan;

3. Meningkatkan fungsi fasilitasi, Koordinasi dan pelayanan penyelenggaraan

pemerintah daerah ;

4. Meningkatkan Pemberdayaan, Pelayanan dan Perlindungan Masyarakat

Banten di Ibu kota Negara .

Untuk terwujudnya Visi dan Misi yang akan dilaksanakan diperlukan sinkronisasi

perencanaan antar Organisasi yaitu : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Pada Periode Tahun 2017 – 2022 ini Renstra harus benar-benar

mengacu pada RPJMD Periode Tahun 2017 -2022 dimana dalam dokumen

masing-masing harus ada keterkaitan antara program Provinsi dengan

Organisasi Perangkat.

Tahun Periode 2018 -2022 Provinsi Banten mengangkat Visi yaitu “Banten yang

Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah ” dengan

instrument misi yaitu Misi 1). Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

(Good Governance; Misi 2). Membangun dan Meningkatkan kualitas

infrastruktur Misi; Misi 3). Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan

berkualitas Misi 4). Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan


berkualitas Misi 5). Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan

ekonom.i

Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja. Dalam

penyusunannya, Renstra dilakukan secara komprehensif, terpadu dan

menyeluruh, serta mengacu pada program RPJMD Banten dengan

mengakomodir masukan dan usulan/aspirasi masyarakat, pemangku

kepentingan yang sesuai dengan kinerja dan fungsi Badan Penghubung Daerah

Provinsi Banten.

Perubahan mendasar melalui peraturan perundangan ini adalah dengan

adanya pembenahan sistem perencanaan pembangunan yang lebih hirarki dan

sinergis di tingkat pusat dan daerah. Perubahan tersebut diantaranya

menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja

sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah

bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, baik untuk jangka waktu

lima tahunan maupun tahunan.

Seiring dengan perubahan paradigma dan perencanaan pembangunan

tersebut serta dalam rangka pemantapan pelaksanaan otonomi daerah maka

pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka

pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga

diatur mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai satu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam UU No. 25 Tahun 2004

dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 untuk Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah ( Renstra SKPD ) yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka

waktu 5 (lima ) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka


Panjang Daerah ( RPJMD) dan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut dari dokumen perencanaan strategis tersebut maka Satuan

Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

(Renja - OPD) untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh

Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Terkait dengan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah dalam penyiapan

rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, yang diamanatkan dalam UU

Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “ Satuan Kerja Perangkat

Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD

memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD

dan bersifat indikatif “ sedangkan dalam UU NO. 25 Tahun 2004 pada pasal 1

ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “ Renstra SKPD sebagai

dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)

tahunan. Demikian pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

sebagaimana bunyi pasal 12 bahwa kepala SKPD menyusun rancangan Renstra –

SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD serta Renstra – SKPD disampaikan

oleh kepala SKPD kepada Bappeda, yang selanjutnya Bappeda menyempurnakan

rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan

Renstra – SKPD sebagai masukan.

Penyusunan dan penetapan Renstra – OPD sebagaimana diatur dalam UU

No. 25 tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan

penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-

tahapan pokok sebagai berikut :

1. Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran

dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah

kebijakan keuangan daerah (pasal 14 ayat 2);


2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-

SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada

rancangan awal RPJMD (pasal 15 ayat 3);

3. Kepala Bappeda menyusun rancangna RPJMD dengan menggunakan

rancangan Renstra – OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (pasal

15 ayat 4);

4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah

Daerah ( pasal 16 ayat 4);

5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua)

bulan setelah Kepala Daerah dilantik (pasal 17 ayat 2);

6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil

Musrenbang Jangka Menengah Daerah (pasal 18 ayat 2);

7. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah Kepala Daerah dilantik (pasal 19 ayat 3);

8. Renstra - OPD ditetapkan dengan Peraturan pimpinan satuan kerja

perangkat daerah disesuaikan dengan RPJMD (pasal 19 ayat 4).

Berikut adalah proses penyusunan dokumen Renstra :

1. Persiapan penyusunan Renstra, yang meliputi :

Penyusunan keputusan Kepala Badan tentang pembentukan tim

penyusun Renstra;

Orientasi mengenai Renstra;

Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra; dan

Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Badan

Penghubung.

2. Penyusunan rancangan awal Renstra yang meliputi :

Pengolahan data dan informasi

Analisis gambaran umum Badan Penghubung Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah


erumusan isu strategis dan analisa SWOT.

Perumusan penjelasan Visi Misi, tujuan dan sasaran.

Perumusan strategi dan arah kebijakan selama lima tahun.

Perumusan rencana indikasi program prioritas yang disertai pendanaan.

Penetapan indikator kinerja Badan Penghubung.

Pembahasan dengan OPD Propinsi Banten sebagai bahan penyusunan

rancangan Renstra OPD.

Pelaksanaan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari

masyarakat dan Stekholder.

Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran yang

diwujudkan dengan Pokok-pokok Pikiran DPRD.

3. Penyusunan rumusan Renstra :

Rancangan Renstra SKPD.

Pelaksanaan Forum OPD Penyusunan Renstra dilaksanakan untuk :

masukan usulan, penajaman, penyelarasan, klarifikasi Renstra

4. Perumusan rancangan akhir RPJMD meliputi :

Penyusunan rancangan akhir Renstra dengan memperhatikan hasil

Froum Renstra

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Periode

Tahun 2017-2022 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);


2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan

Perlindungan Lingkungan Hidup Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015


tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,


13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional Tahun 2008-2028;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) Tanjung Lesung;

17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;

18. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi Tahun 2010-2025;


19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan

Yang Berkeadilan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten

Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

4);

23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi

Banten Tahun 2011 No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten No.

32);

25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan

Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten

Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

66);

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi BAnten Tahun 2017 - 2022;


27. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Tipe, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Banten;

28. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian

tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat

daerah, lampiran V point F.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun

2017-2022 disusun dan ditetapkan dengan maksud agar memberikan arahan

sekaligus menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan pembangunan daerah

untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dalam menyusun Renja dan sebagai dasar

merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Banten

Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka

menengah; Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan ,

Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan dalam kebijakan Badan

Penghubung Daerah Provinsi Banten terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsinya selama periode tahun 2017 - 2022 ;

2 Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penghubung Badan

Penghubung Daerah Provinsi Banten dan perencanaan penganggaran;

Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Banten selama periode tahun 2017

– 2022;

3 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu

antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota


serta dengan Provinsi yang berbatasan. Memberikan acuan dan pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Banten

(Rencana Kerja Tahunan);

4 Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan Badan Penghubung Provinsi Banten baik tahunan maupun

lima tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi

BAnten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang diatur

pada pasal 40 ayat (4) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan perencanaan dan

penganggaran terpadu diatur lebih lanjut dengan PeraturanMenteri. [Pasal 37] :

Sesuai dengan amanat peraturan perundangan dan Permendagri di atas,

maka dengan sendirinya menjadikan kewajiban bagi Badan Penghubung

Daerah Provinsi Banten untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan

fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan, disatu sisi, kewajiban ini juga

lahir atas dasar kebutuhan dalam penyiapan landasan operasional seiring

dengan memasukinya era pembangunan Provinsi Banten untuk lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Banten Periode

Tahun 2017 – 2022 adalah dokumen perencanaan Badan Penghubung Daerah

Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program ,dan indikasi kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bepedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 –

2022 dan bersifat indikatif.


Selanjutnya Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun

2017 -2022 diharapkan akan mampu menjadi pedoman dan acuan dalam

penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan tahun 2017 - 2022.

Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Penghubung Daerah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah

Provinsi Banten

2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung

Daerah Provinsi Banten

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Badan Penghubung

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan

Penghubung Daerah Provinsi Banten

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah

Provinsi Banten


BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Gambaran Umum Badan Penghubung Provinsi Banten Renstra Periode Tahun 2017 - 2022

II - 1

2.1. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Badan Penghubung Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Setingkat Eselon III.a

yang tidak dilakukan Pemetaan dan skoring besaran kelembagaan, sehingga tidak memiliki

tipologi Kekhususan Badan Penghubung adalah untuk menunjang koordinasi pelaksanaan

urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, yaitu Ibu Kota Negara dan

juga Badan Penghubung yaitu berdisi sendiri yaitu tidak diatur penggabungan dengan Badan

lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten,Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Provinsi Banten 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, lampiran

V point F terdiri dari:

1. Kepala Badan;

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

3. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelanggaran Pemerintah Daerah;

4. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat;

5. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan.

Dengan digambarkan struktur organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

secara diagramatis sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Daerah Banten

Setingkat Eselon II a

2.2.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH

KEPALA BADAN

Kepala Sub Bidang

Fasilitasi Pelayanan

Masyarakat

Kepala Sub Bagian Tata

Usaha

Kepala Sub Bidang Fasilitasi

Promosi, Investasi dan

Hubungan Kelembagaan.

Kepala Sub Bidang

Fasilitasi Penyelanggaran

Pemerintah Daerah


II - 2

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf f Peraturan Gubernur

Nomor 83 Tahun 2016 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Badan

Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penghubung mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan koordinasi

pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan

membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

hubungan antar lembaga.

Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi dan

kewenangan :

1. Pelaksanaan koordinasi, mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan

Negara Sahabat dan Pihak Swasta;

2. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Pembinaan masyarakat daerah Provinsi Banten di Jakarta;

4. Pengumpulan data dan informasi serta kegiatan promosi Pemerintah Daerah;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang perangkat daerah

bahwa berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 bahwa uraian tugas

Badan Penghubung adalah sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan Penghubung Daerah mempunyai rincian

tugas sebagai berikut :

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Badan Penghubung Daerah berdasarkan

rencana strategis Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Daerah sesuai

dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai

sesuai rencana;

3) Membina bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah dengan cara mengadakan

rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah

sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang

berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

5) Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi

penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; 6) Merumuskan dan

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Pelayanan dan Pembinaan

Masyarakat Banten di Jabodetabek dan Mahasiswa Banten di luar Provinsi Banten, Data

dan Informasi, Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan;


II - 3

7) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan umum dan rumah tangga;

8) Menyelenggarakan Pengelolaan Anjungan Daerah Banten di Taman Mini Indonesia Indah;

9) Menyelenggarakan Pengelolaan Wisma Banten di Jakarta;

10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah

Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara

Sahabat dan Pihak Swasta;

11) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam

pelaksanaan tugas;

12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah

dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan data;

13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Daerah sesuai

dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Badan Penghubung

Daerah; dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Badan Penghubung dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan

administrasi Badan Penghubung Daerah. b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan program kerja Badan

Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing

untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan

lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan

pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah

tangga dan kearsipan lingkup badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

6) Melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah

tangga, kearsipan dan inventarisasi aset di lingkup Badan Penghubung Daerah;


II - 4

7) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan,

kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi aset badan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8) Menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis Badan Penghubung

Daerah, bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah lingkup Badan

Penghubung Daerah;

9) Menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan

keuangan;

10) Menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan Badan

Penghubung Daerah;

11) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Badan Penghubung

Daerah;

12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan

Penghubung Daerah;

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang; dan


Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah a. Kepala Sub Bidang

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub

Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. b. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;


untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;


II - 5

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi

Penyelengaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar

dari kesalahan;

5) Menyusun bahan rumusan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi

Penyelengaraan Pemerintah Daerah dengan menguraikan pokok-pokok petunjuk

prosedur dan hubungan kerja sebagai pedoman pelaksanaan;

6) Melaksanakan fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah di luar daerah

Provinsi Banten serta melaksanakan fasilitasi apabila diminta oleh DPRD Provinsi, Bupati,

Walikota, DPRD Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi Banten di Jakarta;

7) Melaksanakan fasilitasi Kementerian/lembaga ke Banten;

8) Mengoordinasikan kegiatan kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;

9) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Wisma Banten di Jakarta; 10) Mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja

di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Penyelengaraan

Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;


Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat a. Kepala Sub Bidang Fasilitasi

Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah

dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Fasilitasi

Pelayanan Masyarakat. b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat berdasarkan Program

Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat;


II - 6

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan

Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan

berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menginventarisasi, mensistematisasikan, menganalisis dan menyajikan data dan informasi

masyarakat Banten se– Jabodetabek dan Mahasiswa Banten di luar Provinsi Banten;

6) Melaksanakan Fasilitasi pelayanan masyarakat Banten di Jabodetabek;

7) Melaksanakan pembinaan terhadap mahasiswa asal Banten di luar daerah Provinsi

Banten;

8) Melaksanakan fasilitasi rapat pertemuan mahasiwa Banten di luar daerah Provinsi Banten;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan

Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan

kinerja di masa mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan

rencana kegiatan mendatang; dan 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan a. Kepala Sub

Bidang Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan pada Sub Bidang Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan. b. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sub Bidang Fasilitasi Promosi,

Investasi dan Hubungan Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan

Kelembagaan berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan

Kelembagaan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Promosi,

Investasi dan Hubungan Kelembagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;


II - 7

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan

Hubungan Kelembagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi, Investasi dan

Hubungan Kelembagaan dengan menguraikan pokok-pokok petunjuk prosedur dan

hubungan kerja sebagai pedoman pelaksanaannya;

6) Mengoordinasikan, menginformasikan dan mengolah data tentang promosi, Investasi,

Kelembagaan dan informasi daerah;

7) Menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan pertemuanpertemuan para calon investor

baik dalam maupun luar negeri;

8) Melaksanakan pengelolaan Anjungan Daerah Banten di Taman Mini Indonesia Indah;

9) Memberikan layanan informasi dalam aspek ekonomi, pembangunan sosial, budaya dan

pariwisata melalui media cetak dan elektronik;

10) Melaksanakan koordinasi promosi potensi daerah dengan Perangkat Daerah terkait,

dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Banten;

11) Melaksanakan dan mengembangkan teknologi informasi (website) dan data base jaringan

lingkup Badan Penghubung Daerah;

12) Melaksanakan fasilitasi pelestarian seni budaya Banten di Anjungan Daerah Banten Taman

Mini Indonesian Indah;

13) Melaksanakan koordinasi fasilitasi promosi kebudayaan dan kesenian Banten yang

diselenggarakan di luar daerah Provinsi Banten;

14) Mengoordinasikan kegiatan hubungan antar Lembaga Pemerintah, Kementerian/Lembaga,

dan Swasta maupun lembaga masyarakat;

15) Melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan daerah dengan Lembaga Pemerintah

Provinsi, Kementerian/Lembaga, dan Swasta maupun lembaga masyarakat;


2.2 SUMBER DAYA BADAN PENGHUBUNG

2.2.1 Gambaran Umum Dan Komposisi Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi

Banten

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hingga tahun 2017, Badan Penghubung Daerah

Provinsi Banten didukung oleh 45 orang pegawai yang terdiri dari 26 orang berstatus Aparatur

Sipil Negara (ASN), dan 22 orang Tenaga Kerja Sementara (TKS). Dari 25 orang pegawai yang

berstatus ASN terdistribusi dalam 2 orang pegawai dengan golongan ruang IV, 20 orang pegawai

dengan golongan ruang III, serta 4 orang pegawai dengan golongan ruang II.


II - 8

Berdasarkan jumlah jabatan struktural, hingga tahun 2017 dari 5 eselon yang tersedia

telah terisi sepenuhnya, dimana hal ini mencerminkan tugas-tugas pada satuan organisasi telah

terdistribusi secara optimal. Hingga tahun 2017, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang membawahi 10

pelaksana yang berstatus ASN, Sub Bidang Fasilitasi Penyelanggaran Pemerintah Daerah

dengan 4 (empat) orang staf berstatus ASN, Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat 3 (tiga)

orang staf berstatus ASN dan Sub Bidang Fasilitasi Promosi 4 (empat) orang berstatus ASN,

Kondisi tersebut dirasakan kurang mendukung pencapaian efektifitas terhadap pelaksanaan

tugas pada tataran eselon IV, khususnya bila dikaitkan dengan beban tugas yang ada maupun

kebutuhan dan keanekaragaman koordinasi, kerjasama dan pembinaan lembaga dan aktifitas

promosi daerah yang perlu difasilitasi dan diselenggarakan setiap tahunnya.

Tabel 2.2.1.1

Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Menurut Golongan Ruang Tahun 2017

NO

. GOLONGAN RUANG

JUMLAH PEGAWAI KET

(Orang)

1 2 3 4

1 IV/E -

2 IV/D -

3 IV/C -

4 IV/B 1

5 IV/A 2

6 III/D 5

7 III/C 2

8 III/B 7

9 III/A 5

10 II/D 2

11 II/C 1

12 II/B 1

13 II/A -

14 I/D -

15 I/C -

16 I/B -

17 I/A -

JUMLAH 26

Dengan keterbatasan jumlah pegawai di lingkungan Badan Penghubung, masih perlunya

pengembangan Sumber daya untuk mendukung kinerja teknis Badan Penghubung sehingga

diperlukan tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa mendatang, dengan

demikian dibutuhkannya peningkatan kompetensi pegawai untuk mendukung peranan Badan

Penghubung yang begitu komplek, baik melalui peningkatan status pendidikan maupun keahlian


II - 9

fungsional, sedangkan pada bidang kesekertariatan diperlukan juga peningkatan kemampuan

perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian, manajerial dan komunikasi.

Pada tahun 2017 Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung Daerah menurut

tingkat pendidikan :

Tabel 2.2.1.2 Jumlah dan Distribusi Pegawai Kantor Penghubung

Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013

NO

. TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL

JUMLAH PEGAWAI

(Orang) KET

1 2 3 4

1 DOKTORAL (S3) -

2 MAGISTER (S2) 4

3 SARJANA (S1) 18

4 DIPLOMA/AKADEMI (DIII) 1

5 SMU/SMK 3

6 SMP -

7 SD -

JUMLAH 26

2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor yang menjamin kelancaran dan

keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten.

Keberadaan kantor dan Wisma Banten berlokasi di Jalan Tebet Timur Raya No. 51, sedangkan

Anjungan Daerah berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah. Kedudukan dan kondisi kantor

tersebut dirasakan sangat penting sebagai front office, sebagai Duta Banten di Jakarta, etalase,

show windows Banten di Jakarta, keberadaan tersebut secara rasional dapat berpengaruh

terhadap pencitraan Pemerintah Provinsi Banten di Jakarta sebagai pusat Ibu Kota Negara .

Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten adalah wakil Banten di Jakarta diperlukan kerjasama

stakeholders/lembaga Pemerintan Daereah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan

Pihak Swasta.

Keberadaan kantor saat ini, terdiri dari ruang utama yang meliputi ruang kerja 1 (satu)

Sub Bag Tata Usaha, 3 Sub Bidang, Ruang Rapat, Media Center, Loby, 2 toilet, 7 Kamar Wisma

lantai 2, Ruang Makan Besement, Toilet, Pantry, Ruang Pimpinan, Mushola, Teras, Gudang, pos

satpam, taman, dan termasuk tempat parkir roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) yang memuat 12

(dua belas) kendaraan. Disamping itu, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan, tersedia

perpustakaan mini serta perangkat audiovisual (TV, VCD, in focus, handy came, dan wireless

tape).

Sebagai daya dukung kelancaran pelaksanaan tugas aparatur, sarana penunjang

operasionalnya juga perlu diperhatikan, hal ini dianggap penting karena kelancaran dan

efesiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi, kearsipan,

perencanaan maupun pelayanan sangat membutuhkan dukungan perangkat komputer, baik


II - 10

yang bersifat hardware maupun software. Di samping itu terdapat pula harapan untuk

mengembangkan sistem komputerisasi dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan pada Badan

Penghubung Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Banten di masa mendatang.

Berdasarkan kondisi saat ini, jumlah perangkat komputer dan laptop yang tersedia

kurang maksimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dimana bila dibandingkan dengan

jumlah pegawai ASN yang berjumlah 26 orang. Dari jumlah sarana yang ada, hampir rata-rata

kondisinya sudah kurang baik (rusak), termasuk kondisi printer.

Selanjutnya dalam mendukung kebutuhan mobilisasi dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dan pelayanan fasilitasi pimpinan, hingga

tahun 2017 tersedia sebanyak 9 (sembilan) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) dan 6

(enam) unit kendaraan roda empat (Inova, Toyota Kijang, Avanza, Xenia, Toyota HIace).

Keberadaan kendaraan roda empat, dalam masa-masa tertentu dirasakan kurang mencukupi.

Adapun daftar dan kondisi sarana Kendaraan Dinas aparatur di Badan Penghubung Daerah

Provinsi Banten hingga Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1 Daftar Kendaraan Roda 2 Sarana dan Prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

NO NAMA/JENIS BARANG JUMLAH KONDISI KET

1. Kendaraan Roda 2 Honda Supra 1 Baik Tahun 2003

2 Kendaraan Roda 2 Honda NF 125 TD 3 Baik Tahun 2007

3 Kendaraan Roda 2 Honda Vario 1 Baik Tahun 2009

4. Kendaraan Roda 2 Honda Mega Pro 1 Baik Tahun 2009

5. Kendaraan Roda 2 Honda EF02N

12M2 A/T

3 Baik Tahun 2015

Tabel 2.2.2.2 Daftar Kendaraan Roda 4 Sarana dan Prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten


1. Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang

Super KF 83 Long

1 Baik Tahun 2003

2. Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Inova

Type E

1 Baik Tahun 2008

3. Kendaraan Roda 4 Toyota Avanza

Type E

1 Baik Tahun 2008

4. Kendaraan Roda 4 Daihatsu Xenia

Type R

1 Baik Tahun 2013


II - 11


5. Kendaraan Roda 4 Toyota Hi Ace 1 Baik Tahun 2014

6. Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Inova

Type G A/T

1 Baik Tahun 2016

Anjungan Daerah Banten mencerminkan dan menggambarkan tentang miniature, corak

budaya dan seni yaitu : Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang,

Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon

sebagai bentuk keragaman seni dan budaya khas Banten di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Tampilan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan suatu kawasan taman wisata

bertema budaya Indonesia di Jakarta Timur. Area seluas kurang lebih 150 hektar[1] atau 1,5

kilometer persegi ini terletak pada koordinat 6 ° 18'6.8''LS, 106° 53'47.2''BT. Di Indonesia,

hampir setiap suku bangsa memiliki bentuk dan corak bangunan yang berbeda, bahkan tidak

jarang satu suku bangsa memiliki lebih dari satu jenis bangunan tradisional. Bangunan atau

arsitektur tradisional yang dibuat selalu dilatarbetakangi oleh kondisi lingkungan dan

kebudayaan yang dimiliki. Di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), menggambarkan suku-suku

bangsa yang berada di 33 Provinsi Indonesia. Anjungan Provinsi dibangun di sekitar danau

dengan miniatur Kepulauan Indonesia, secara tematik dibagi atas delapan zona; Jawa,

Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Tiap anjungan

menampilkan bangunan khas setempat.

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan rangkuman kebudayaan bangsa

Indonesia, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 33 provinsi

Indonesia yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta

menampilkan aneka busana, tarian dan tradisi daerah.

Badan Penghubung Provinsi Banten disamping diberi kewenangan untuk mengelola

Anjungan Daerah juga ditugaskan untuk mengisi dan memfasilitasi tampilan seni budaya

seluruh daerah di Banten sebagai ajang promosi dan informasi Banten di Anjungan Daerah

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta.

Wisma Banten adalah hasil cita-cita seluruh masyarakat Banten sebagai simbul sarana

untuk pelaksanaan kegiatan di Jakarta, wisma Banten disamping sarana tempat peristirahatan

pelaksanaan kegiatan di Jakarta juga sebagai potensi penghasil retribusi daerah, lahirnya


II - 12

keberadaan wisma bersamaan dengan keberadaan gedung kantor Penghubung yang berada

pada lokasi Jl. Tebet timur Raya Nomor 51 Jakarta Selatan pada tahun 2008.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten 2012-2016

Badan Penghubung adalah termasuk Badan Daerah yang merupakan unsur penunjang

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan demikian bahwa Badan

Penghubung tidak termasuk Urusan Wajib ataupun urusan pilihan. Sebagaimana Misi 1 dalam

RPJMD yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Badan

Penghubung diwajibkan ikut serta dalam mendukung untuk mensukseskan melalui program

kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun.

Dengan demikian Badan Penghubung tidak termasuk dalam urusan tetapi termasuk ke

dalam urusan penunjang pemerintahan, Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum

melakukan Urusan Pemerintahan dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga yaitu :

a. Pembinaan masyarakat daerah Provinsi Banten di Jakarta;

b. Pengumpulan data dan informasi serta kegiatan promosi Pemerintah Daerah;

c. Fasilitasi layanan dan penyebaran informasi daerah dalam bentuk promosi pariwisata

daerah;

d. Fasilitasi layanan dan penyampaian informasi pusat dan daerah dalam bentuk kedinasan;

e. Fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah di Jakarta ;

f. Fasilitasi dan dukungan peningkatan Retribusi Banten.

g. Melaksanakan hubungan antar lembaga dan mewakilli Perangkat Daerah Provinsi dalam

melaksanakan tugas – tugas tertentu di Jakarta;

h. Memfasilitasi hubungan kerja dan tugas – tugas koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten / Kota dengan Pemerintah maupun lembaga non Pemerintah di Jakarta;

i. Pengembangan sistem Layanan berbasis Web dan penyebarluasan informasi dan promosi;

j. Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan paguyuban masyarakat Banten di Jabodetabek;

k. Memberikan pelayanan kepada Pejabat, Pegawai Pemerintah Provinsi, Pimpinan dan

Anggota DPRD Provinsi Banten yang melaksanakan tugas dinas ke Jakarta;

l. Melaksanakan tugas pengelolaan Anjungan Banten sebagai “Show Window “

m. Memfasilitasi penyelenggaraan pementasan Seni Budaya Banten ;

n. Memfasilitasi pembinaan sanggar seni budaya Banten di Jabodetabek.


II - 13

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Penghubung

Provinsi Banten

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi

SKPD Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Pengelolaan Sistem LEyanan Informasi Promosi di Kantor Penghubng

25,87 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2 Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3 Rasio Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan dan Reahabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4 Data dan Informasi Pembangunan 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


II - 14

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung Daerah

Provinsi Banten

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Anggar

an Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Rasio Ketersediaan Dokumen

Perencanaan , Evaluasi dan

Pelaporan

356,450,000 286,535,500 365,000,000 681,570,400 872,690,000 356,320,000 233,531,000 363,089,600 573,412,510 856,420,400 100 82 99 84 98

Rasio Pembangunan , Pengadaan,

Pemeliharaan dan Reahabilitasi

Prasarana dan Sarana Aparatur

1,143,550,000 2,265,774,000 2,169,000,000 4,706,570,400 4,058,277,896 1,136,705,746 1,653,150,746 2,096,240,556 4,260,266,625 3,842,392,156 99 73 97 91 95

Pengelolaan Sistem Layanan

Informasi Promosi1650000000 2,067,690,500 2,866,000,000 3925716790 4,168,148,916 1,993,194,600 1,632,399,100 2,590,050,050 3,297,177,983 3,842,392,156 121 79 90 84 92

Data dan Informasi Pembangunan 100,000,000 100,000,000 132,588,000 160,000,000 70,787,500 98,679,500 111,306,000 159,556,200 71 99 84 100

4,720,000,000 5,500,000,000 9,446,445,590 9,259,116,812 3,129,900,346 3,356,337,346 7,844,340,512

Rata-rata

Pertumbuhan

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Gambaran Umum Badan Penghubung Provinsi Banten Renstra Periode Tahun 2018 - 2022 II - 15

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten ke depan,

periode tahun 2017 – 2022, maka diperlukan pemahaman terhadap kondisi

internal (kelembagaan) dan kondisi eksternal , berdasarkan pencapaian kinerja

selama periode tahun 2017 – 2022, kajian dan telaahan diperlukan sebagai

bahan evaluasi dalam tahapan perencanaan apakah sebagai tolok ukur

keberhasilan kinerja kegiatan dan apakah bisa dilakukan peningkatan ataupun

prioritas sesuai dengan isu strategis, serta tantangan yang dihadapi di masa

mendatang, sebagai bahan pijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Penghubung Daerah Provinsi Banten pada periode 2017 – 2022.

Badan Penghubung sebagai urusan penunjang pemerintahan harus turut serta

dan berperan aktiv untuk mensukseskan program kerja tentang yang jadi

masalah pemerintahan yang tertuang dalam misi 1 :

• Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

1. Penerapan E-Planing, E-Monev dan E-Budgeting

2. Reformasi Birokrasi

3. Peningkatan predikat LAKIP dari CC ke BB

4. Peningkatan predikat tata kelola keuangan daerah

5. Peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

6. Penurunan indek persepsi korupsi

7. Wewujudkan harmonisasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah

Kabupaten/Kota

Maka dengan masalah tersebut Badan Penghubung harus berupaya nyata

dengan berpijak pada tufoksi dan pernanan sebagai wakil daerah dengan

menanalisis permasalahan tersebut dengan langkah-langkah yaitu :

3.5.1 Kekuatan (Strength)

Fundamental sebagai ukuran yang harus di nilai untuk perkembangan

kedepan, pada sisi kelembagaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

sebagai suatu kekuatan meliputi:


1. PP Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 7 untuk menunjang Koordinasi pelaksanaan

urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, daerah

provinsi dapat membentuk Badan Penghubung daerah di Ibu kota negara;

2. Eksistensi dan keberdayan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga

serta promosi dan informasi daerah;

3. Pengelolaan data dan informasi dengan adanya sistem data base dan

Website

4. Pusat Informasi di Jakarta;

5. Dukungan Fasilitasi terhadap pimpinan dan dinas;

6. Pintu Gerbang Investasi dimana lokasi kedudukan Badan Penghubung di

Ibukota Negara;

7. Duta Banten di Jakarta

8. Wisma sebagai penghasil Retribusi;

9. Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi

dan Informasi daerah.


3.5.2. Kelemahan (Weakness)

Faktor kelemahan yang masih terdapat pada Badan Penghubung Daerah

Provinsi Banten yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya diantaranya adalah :

1. Kuantitas pegawai belum memadai terhadap kebutuhan pelaksanaan tugas

dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten;

2. Tingkat pengetahuan dan kemampuan masih belum optimal dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi yang tepat dan terarah;

3. Sarana dan Prasarana pendukung dinas belum memadai;

4. Belum optimalnya peran dan fungsi Badan Penghubung sebagai penunjang

penyelenggara pemerintahan;

5. Belum maksimalnya peranan Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah.

6. Masih adanya kekurangan tenaga ahli untuk bidang-bidang pekerjaan

tertentu;

7. Bidang urusan dan pekerjaan yang multi dimensional dan lebih bersifat

pelayanan/fasilitator;

8. Dibidang promosi belum terdukung dengan SDM dan bahan-bahan promosi

secara memadai, baik yang diproduksi sendiri maupun kiriman dari

Pemerintah Kabupaten dan Kota;

3.5.3. Analisis Lingkungan

3.5.3.1.Peluang (Opportunity)

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

ke depan sebagai berikut :

1. Rencana perubahan yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam

penyelenggaran tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Banten

untuk menjadi lebih representatif dan proposional;


2. Paradigma dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional

dan daerah secara terpadu (UU No. 25 Tahun 2004 dan UU 23 Tahun 2014)

antar tingkat Pemerintahan dan partisifatip, menekankan semakin

perlunya efektivitas dan efisiensi hubungan kerja antar tingkat

pemerintahan;

3. Bertumbuhkembangnya hubungan kerja dan kemitraan antar kantor

Penghubung Provinsi Banten dengan berbagai lembaga pemerintahan

dan non pemerintahan ;

4. Pintu Gerbang Investasi;

5. Pusat Informasi Banten di Jakarta;

6. Duta atau Banten di Jakarta;

7. Kesempatan dan minat swasta maupun lembaga lainnya untuk ikut

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Banten.

3.5.3.2.Ancaman (Treath)

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan

tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten adalah sebagai

berikut :

1. Masih dirasakannya tumpang tindih tugas dan fungsi dengan OPD Provinsi

Banten lainnya;

2. Belum optimalnya pembinaan partisipasi masyarakat Provinsi Banten di

Jakarta dan sekitarnya;

3. Persaingan antar daerah dalam mempromosaikan keunggulan dan daya

tarik daerah;

4. Perkembangan situasi sosial politik yang berpengaruh terhadap minat

dan kemauan pihak eksternal untuk berpartisipasi dalam pembangunan

di Provinsi Banten

5. Belum maksimalnya peran dan fungsi sebagai penghubung Banten di

Jakarta;


6. Keterbukaan Informasi Publik menuntut informasi yang akurat dan

transparan.

Pada pelaksanaan Renstra Tahun 2017–2022 teridentifikasi pada

pelaksanaan program dan kegiatan mengidentifikasi permalasahan sebagai

berikut :

1. Terdapat harga satuan Pergub tidak sesuai dengan kondisi harga di Jakarta;

2. Terdapat tenaga administrasi dan pengelolaan wisma belum tercantum

dalam Pergub;

3. SDM yang ada belum cukup dalam menangani Perencanaan dan Program

4. SDM yang ada belum cukup dalam menangani pelaporan;

5. Sering terlambatnya informasi dari daerah mengenai agenda kegiatan

pimpinan di Jakarta sehingga mempengaruhi progres fisik dan keuangan

tidak seimbang;

6. Belum maksimalnya koordinasi sektoral dalam kegiatan yang terkait

hubungan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga berakibat

beberapa jadwal kegiatan tergeser;

7. Belum semua OPD Provinsi Banten melibatkan/ mengikutsertakan/

memfungsikan Badan Penghubung Daerah dalam melakukan koordinasi ke

Pemerintah Pusat serta kegiatan-kegiatan selama di Jakarta;

8. Hasil koordinasi hanya bersifat mencari data untuk konsumsi Badan

Penghubung Daerah, serta yang bersifat rapat koordinasi dengan

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lainnya ;

9. Belum tersedianya data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban Warga

Banten di Jabodetabek;

10. Belum ada data base investor/pengusaha dalam dan luar negeri;

11. Belum adanya legalitas untuk mencantumkan produk kesenian dan produk

unggulan Banten yang dapat mencerminkan jatidiri Provinsi Banten;


17. Mengingat Beban tugas dan kesenjangan kewenangan Badan

Penghubung/Perwakilan, para Kepala Badan sepakat perlu adanya

peningkatan kelembagaan menjadi Esselon II;

18. Perlu adanya jaringan kerja antara Badan Penghubung Daerah/Perwakilan

dengan Kabupaten/Kota;

19. Mendirikan sekretariat tersendiri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

RI, serta Belum teroptimalisasinya jaringan komunikasi dan koordinasi antar

Organisasi/Perhimpunan Mahasiswa Banten seluruh Indonesia.

Isu Strategis Pembangunan Kantor Penghubung Provinsi Baten III - 1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Penghubung Provinsi Banten

Badan Penghubung Daerah merupakan unsur penunjang urusan

pemerintahan daerah dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 yang tidak dilakukan Pemetaan dan skoring besaran

kelembagaan, sehingga tidak memiliki tipologi.

Kekhususan Badan Penghubung adalah untuk menunjang koordinasi

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat,

daerah provinsi dapat membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibu

Kota Negara.

Badan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang Kepala Badan setingkat eselon IIIa yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas

pokok membantu Gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan

pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat dan membantu

Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang hubungan antar lembaga dalam melaksanakan tugas pokok tersebut

sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

a. Pelaksanaan koordinasi, mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah

dengan Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah

Daerah, Perwakilan Negara Sahabat dan Pihak Swasta;

b. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pembinaan masyarakat daerah Provinsi Banten di Jakarta;

d. Pengumpulan data dan informasi serta kegiatan promosi Pemerintah

Daerah; dan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS


e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang

perangkat daerah bahwa berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 38

Tahun 2017 bahwa uraian tugas Badan Penghubung adalah sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan Penghubung Daerah

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Badan Penghubung Daerah

berdasarkan rencana strategis Badan Penghubung Daerah sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung

Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan

pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

3) Membina bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah dengan cara

mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar

diperoleh kinerja yang diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan

Penghubung Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan

dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan

kelancaran pelaksanaan tugas;

5) Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan

mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang

tugasnya; 6) Merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan

kegiatan Fasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Banten di

Jabodetabek dan Mahasiswa Banten di luar Provinsi Banten, Data dan

Informasi, Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan;

7) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan umum dan

rumah tangga;

8) Menyelenggarakan Pengelolaan Anjungan Daerah Banten di Taman Mini

Indonesia Indah;


9) Menyelenggarakan Pengelolaan Wisma Banten di Jakarta;

10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah


11) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi

dalam pelaksanaan tugas;

12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan

Penghubung Daerah dengan cara membandingkan rencana dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

rencana yang akan data;

13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung

Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai

akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Daerah; dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung dalam melaksanakan

pengelolaan dan pelayanan administrasi Badan Penghubung Daerah. b. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub

Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan program kerja

Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata

Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;


5) Menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis

pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian,

perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup

badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) Melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian

perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset di lingkup

Badan Penghubung Daerah;

7) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan

keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan

inventarisasi aset badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

8) Menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis Badan

Penghubung Daerah, bahan rencana pembangunan jangka menengah

daerah lingkup Badan Penghubung Daerah;

9) Menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan

pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;

10) Menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan

Badan Penghubung Daerah;

11) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Badan

Penghubung Daerah;

12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

lingkup Badan Penghubung Daerah;

13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan

kinerja di masa mendatang;

14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas

kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan


maupun tertulis.


Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah a. Kepala

Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan

perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. b. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;


masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang

Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan rumusan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Sub Bidang

Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah dengan menguraikan pokok-

pokok petunjuk prosedur dan hubungan kerja sebagai pedoman

pelaksanaan;

6) Melaksanakan fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah

di luar daerah Provinsi Banten serta melaksanakan fasilitasi apabila diminta

oleh DPRD Provinsi, Bupati, Walikota, DPRD Kabupaten/Kota, Perangkat

Daerah Provinsi Banten di Jakarta;

7) Melaksanakan fasilitasi Kementerian/lembaga ke Banten;


8) Mengoordinasikan kegiatan kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, dan

Sekretaris Daerah;

9) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Wisma Banten di Jakarta; 10)

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi

Penyelengaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang;


maupun tertulis.

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat a. Kepala Sub Bidang

Fasilitasi Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan pada Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat. b.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala

Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat

berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;



Pelayanan Masyarakat;


Fasilitasi Pelayanan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;


4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi

Pelayanan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

5) Menginventarisasi, mensistematisasikan, menganalisis dan menyajikan data

dan informasi masyarakat Banten se– Jabodetabek dan Mahasiswa Banten

di luar Provinsi Banten;

6) Melaksanakan Fasilitasi pelayanan masyarakat Banten di Jabodetabek;

7) Melaksanakan pembinaan terhadap mahasiswa asal Banten di luar daerah

Provinsi Banten;

8) Melaksanakan fasilitasi rapat pertemuan mahasiwa Banten di luar daerah

Provinsi Banten;

9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi

Pelayanan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi

Pelayanan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan 11)

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan

a. Kepala Sub Bidang Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan

bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi

serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Promosi,

Investasi dan Hubungan Kelembagaan. b. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi

dan Hubungan Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan

Hubungan Kelembagaan berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung

Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;




Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan;


Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib

dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Promosi,

Investasi dan Hubungan Kelembagaan sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi,

Investasi dan Hubungan Kelembagaan dengan menguraikan pokok-pokok

petunjuk prosedur dan hubungan kerja sebagai pedoman

pelaksanaannya;

6) Mengoordinasikan, menginformasikan dan mengolah data tentang

promosi, Investasi, Kelembagaan dan informasi daerah;

7) Menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan pertemuanpertemuan para

calon investor baik dalam maupun luar negeri;

8) Melaksanakan pengelolaan Anjungan Daerah Banten di Taman Mini

Indonesia Indah;

9) Memberikan layanan informasi dalam aspek ekonomi, pembangunan

sosial, budaya dan pariwisata melalui media cetak dan elektronik;

10) Melaksanakan koordinasi promosi potensi daerah dengan Perangkat

Daerah terkait, dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar

daerah Provinsi Banten;

11) Melaksanakan dan mengembangkan teknologi informasi (website) dan data

base jaringan lingkup Badan Penghubung Daerah;

12) Melaksanakan fasilitasi pelestarian seni budaya Banten di Anjungan Daerah

Banten Taman Mini Indonesian Indah;

13) Melaksanakan koordinasi fasilitasi promosi kebudayaan dan kesenian

Banten yang diselenggarakan di luar daerah Provinsi Banten;


14) Mengoordinasikan kegiatan hubungan antar Lembaga Pemerintah,

Kementerian/Lembaga, dan Swasta maupun lembaga masyarakat;

15) Melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan daerah dengan

Lembaga Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga, dan Swasta maupun

lembaga masyarakat;


maupun tertulis.

Dari tugas dan fungsi seerta uraian kegiatan ada beberapa permasalahan yaitu

eksternal dan internal. Permasalahan adalah sebagai suatu pernyataan tentang

keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu adanya perbedaan

antara kinerja yang ditargetkan dengan yang terjadi sehingga harus dilakukan

penyelesaiannya. Dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah

Provinsi Banten 2017-2022 dan Rencana Strategis ini, kerangka yang harus

difahami oleh pemangku kepentingan tentang permasalahan disampaikan

sebagai berikut :

1. Permasalahan yang di definisikan merujuk dari bab 2 tentang gambaran

kondisi umum Badan Penghubung yaitu kinerja pembangunan yang telah di

capai pada periode sebelumnya, kemudian membuat capaian kinerja baru

dan kinerja pembangunan yang belum tercapai, kemudian berusaha dicapai

pada periode berikutnya.

2. Permasalahan disampaikan dalam deskripsi pernyataan dan didukung dengan

indikasi perangkaan yang menjadi perbedaan antara yang terjadi saat ini

dengan yang hendak dicapai dalam periode lima tahun.

4. Permasalahan yang disampaikan harus memiliki hubungan logis dan rasional

untuk untuk dapat di selesaikan melalui pernyataan dalam indikator kinerja

utama impack yaitu sesuatu yang akan dirubah, outcome yaitu sesuatu yang

akan dicapai, dan output yaitu sesuatu yang akan dikerjakan.

5. Permasalahan yang diselesaikan melalui indikasi pencapaian indikator kinerja

utama dalam ruang lingkup struktur, tugas pokok dan fungsi yang terkait,

maksudnya, setiap tingkatan struktur, eselon tiga dan eselon empat,


mengemban penyelesaian permasalahnnya dengan indikasi pencapaian

indikator kinerja utamanya. Karenanya setiap tingkatan eselon harus tahu

dan memahami benar, untuk apa keberadaan dan fungsi organisasi

perangkat daerah, tugas dan fungsi kepala perangkat daerah, tugas dan

fungsi kepala bidangnya, tugas dan fungsi Kepala Sub Bidang/ Kasubag Tata

Usaha terhadap masalah masalah yang baru, masalah yang belum selesai

pada periode sebelumnya dan antisipasi masalah baru pada periode yang

akan datang, dengan melihat pada Bab II Gambaran umum Badan

Penghubung Daerah, dengan melihat pencapaian kinerja pencapaian data

indikator kinerja pelayanan umum.

Rangkaian tersebut merupakan hubungan sebab akibat, sebab yang

belum tepat menentukan permasalahnnya akan berakibat salah sasaran dalam

menentukan kebijakan program dan kegiatannya sehingga akan berdampak pada

penentuan isu strategis dan indikator kinerja utamanya. Dari permasalahan tugas

pokok dan pencapaian kinerja Renstra Tahun 2012 – 2017 adalah sebagai

berikut :

1. Masih terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penghubung belum

terbina Diklat teknis ataupun Administrasi sehingga belum optimalnya

terhadap peningkatan kapasitas, dedikasi, loyalitas dan integritas;

2. Belum tersusunnya kinerja secara menyeluruh yang menerapkan Standar

Operasional Prosedur ( SOP ) pelayanan;

3. Belum Optimalnya biaya dan sarana yang ada dalam memfasilitasi promosi

dan event yang lebih lebih besar secara nasional ataupun internasional;

4. Belum Optimalnya kerja Tim Pameran, Event dan Promosi dengan OPD

Provinsi , Kabupaten/Kota dan Stakeholder ;

5. Belum terbangunnya jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih

sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan.

6. Belum terbina dan belum diberdayakannya masyarakat Banten oleh Badan

Penghubung yang ada di Jakarta

7. Belum terbentuknya Tim Negosiasi dan Penyelesaian permasalahan Teknis

OPD di Pemerintah Pusat;


8. Belum terbentuknya Tim Teknis/Jabatan Fungsional Promosi Wisata dan

Investasi Banten di Jakarta;

9. Kewenangan Tugas dan fungsi keprotokolan di Jakarta dalam hal pelayanan

terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Perangkat Daerah/Pimpinan

dilakukan secara selektif dan memperhitungkan kemampuan daya dukung

fasilitas yang ada.

10. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat

daerah.

11. Belum memadainya dukungan prasarana dan sarana Badan Penghubung;

12. Belum memadainya kualitas SDM dan profesionalisme apartur pemerintah

Badan Penghubung.

13. Belum Optimal dan belum memadainya penerapan perencanaan

pembangunan partisipatif melalu Forum Renja OPD.

14. Badan Penghubung sebagai Wakil Banten di Jakarta berfungsi sebagai wakil

pemerintah Banten di Jakarta;

15. Badan Penghubung sebagai Pusat Informasi Banten di Jakarta berfungsi

sebagai media informasi tentang pembangunan Banten, informasi tentang

OPD Banten dan pemerintah Pusat;

16. Tingkat pengetahuan dan kemampuan masih belum optimal dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi yang tepat dan terarah;

17. Belum optimalnya peran dan fungsi Badan Penghubung sebagai penunjang

penyelenggara pemerintahan;

18. Belum maksimalnya peranan Anjungan Daerah Banten di Taman Mini

Indonesia Indah;

19. Masih adanya kekurangan tenaga ahli untuk bidang-bidang pekerjaan

tertentu;

20. Dibidang promosi belum terdukung dengan SDM dan bahan-bahan promosi

secara memadai, baik yang diproduksi sendiri maupun kiriman dari

Pemerintah Kabupaten dan Kota;

21. Belum optimalnya pemanfaatan dan target Retribusi Wisma


Disamping beberapa permasalah yang dihadapi oleh Badan Penghubung Daerah

Provinsi Banten, Badan Penghubung juga berperan sebagai duta Banten (wakil

Banten di Jakarta) dengan peranan yang strategis, yaitu:

1. Sebagai Etalase Daerah di Jakarta, berfungsi menyerap informasi di Jakarta

maupun di daerah;

2. Sebagai Simpul informasi bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non

Kementerian/Swasta/Lembaga lain di Jakarta;

3. Sebagai Simpul hubungan pusat dan daerah menyangkut ketatalaksanaan

dalam konteks informasi dan diplomasi;

4. Adanya Anjungan Daerah Banten di Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

merupakan sarana yang cukup strategis dalam memperkenalkan/

menginformasikan mengenai Provinsi Banten. Dengan adanya Anjungan

Daerah Banten, display maupun miniature Provinsi Banten dapat

diperkenalkan sehingga membuka cakrawala informasi bagi banyak

masyarakat untuk mengenal Provinsi Banten;

5. Adanya Wisma Banten sebagai penghasil Retribusi.

Permasalahan Tugas pokok dengan staekholder:

1. Biro Administrasi Pimpinan dan Rumah Tangga (Protokol);

2. Biro Pemerintahan (wakil Banten di Jakarta);

3. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian (Informasi, Komunikasi dan

publikasi);

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Invetasi);

5. Dinas Pariwisata (Promosi);

6. Badan Kesbangpol;

7. Dinas Pendidikan.


Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Banten Komisi I :

1. BADAN PENGHUBUNG BELUM DAPAT MENJADI DUTA PROVINSI BANTEN

Badan Penghubung harus memiliki aparatur yang memahami kondisi

Banten, baik dari aspek politik, sosial, ekonomi dan potensi Banten ke

depan. Tidak sekedar mengedepankan budaya saja. Hal ini ditujukan

supaya opini terhadap Provinsi Banten menjadi semakin baik.

Untuk itu Badan Peghubung perlu mendapat porsi koordinasi dengan

forkominda terkait isu-isu yang berkembang di Provinsi Banten termasuk

meningkatkan kapasitas aparatur Badan Penguhubung dalam konteks

politik, ekonomi dan sosial.

2. LEMAHNYA BADAN PENGHUBUNG DALAM MEMBERIKAN SUPPORT

KOMUNIKASI TERHADAP KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH PUSAT

Perlunya kapasitas aparatur yang memadai di Badan Penghubung adalah

bagaimana membantu pemerintah provinsi Banten dalam melakukan

komunikasi dengan pemerintah pusat dan kementerian untuk hal-hal yang

memberikan kemanfaatan bagi Provinsi Banten. Meskipun bukan

merupakan tugas utama tetapi membantu Pemerintah Provinsi Banten

(Gubernur dan wakil gubernur Banten) dalam memperoleh kemudahan-

kemudahan dari pemerintah pusat.

3. BADAN PENGHUBUNG MASIH LEMAH DALAM INNOVASI PROMOSI

INVESTASI

Badan Penghubung dapat melakukan berbagai inovasi dalam membantu

masuknya investasi ke Provinsi Banten dengan melakukan promosi baik

didalam maupun di luar negeri. Berbagai kegiatan dapat dilakukan, misalnya

dengan mengundang dan melakukan jamuan berbagai kalangan usaha ke

badan penghubung yang diikuti dengan berbagai upaya untuk dapat

melakukan berbagai Perjanjian (MoU) dengan kalangan usaha.


Masalah Eksterna masyarakat, DPRD, OPD Provinsi Banten dan

Kabupaten/Kota :

• Masyarakat : Perlu adanya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat di Badan

Penghubung (Wakil Banten di Jakarta) terkait dengan perlindungan hokum,

kesehatan dan pendidikan

• OPD dan DPRD penanganan terkait Permasalahan, Sengketa, fasilitasi,

tindak lanjut di Jakarta (di selesaikan oleh Badan Penghubung)

• Masyarakat, DPRD, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota : Badan Penghubung

dan Staekholder harus berinovasi dan melakukan Ivent secara nasional dan

Internasional

Isu Strategis Provinsi Banten :

Buruknya tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten yang berdampak terhadap

kualitas pelayanan publik dan menghambat program reformasi birokrasi.


Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarakan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Banten

Aspek Capaian (Kondisi Saat

Ini)

Standar yang

dugunakan

Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah Internal

(Kewenangan

Perangkat Daerah)

Eksternal (Diluar

(Kewenangan

Perangkat Daerah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Persentase

koordinasi Badan

Penghubung

terhadap K/L

80 %

80 %

1. Aparatur

Badan

Penghubung

2. Dukungan

Anggaran

3. OPD lain

Kementerian dan

Lembaga

Pemerintah dan Non

Pemerintah

Belum terkoordinasi

dengan baik antara

Badan Penghubung

dengan Kementerian dan

Lembaga Pemerintah

dan Non Pemerintah

Presentase 80 % 80 % 1. Aparatur Kedutaan besar Belum terkoordinasi


koordinasi badan

penghubung

terhadap

kedutaan besar

Badan Penghubung

2. Dukungan

Anggaran

3. OPD lain

dengan baik antara

Badan Penghubung

dengan Kedutaan Besar

Presentase

koordinasi badan

penghubung

terhadap Badan

Penghubung

Provinsi lain

80 % 80 %

Aparatur Badan

Penghubung

2. Dukungan

Anggaran

3. OPD lain

Badan Penghubung

Badan Penghubung

Provinsi Lain

Belum terkoordinasi

dengan baik antara

Badan Penghubung

dengan Badan

Penghubung Provinsi

Lain

Skala kepuasaan

pelayanan badan

penghubung

terhadap

masyarakat

B B Angket (kotak saran) Masyarajat Banten

dan Non Banten

Belum terlayani dengan

baik pelayanan Badan

Penghubung dengan

Masyarakat Banten dan

Non Banten


3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun

2005-2025, bahwa RPJMD 2012 – 2017 merupakan tahap akselerasi – I dengan

fokus pembangunan yang diprioritaskan pada 7 lingkup.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap Opd wajib menyusun Perencanaan

Pembangunan (Renstra), lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada kebijakan dan kewenangan

daerah yaitu provinsi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan

Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,

susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten sejalan

dengan Gubernur baru dan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk.

Merujuk pada kerangka pemahaman Rencana pembangunan jangka panjang

Nasional, RPJPN tahun 2005 – 2025, berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 serta

mengakselerasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional ,

RPJMN Tahun 2015-2019, mempertimbangkan perkembangan lingkungan

strategis, kearifan lokal yang menjujung tinggi konsep iman dan Taqwa dalam

implementasinya Akhlaquk karimah maka perlu diwujudkan suatu kondisi

masyarakat yang dinamis, masyarakat yang maju dan berdaya saing, sehingga

dirumuskan dalam Visi, yaitu menggambarkan arah pembangunan dan kondisi

masa depan, dalam Visi pembangunan Provinsi Banten yang akan dicapai

selama lima tahun mendatang (2017-2022), yaitu:


VISI :

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN

BERAKHLAQUL KARIMAH.

Provinsi Banten yang Maju berarti adanya perubahan dan kondisi semula ke

arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan

ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola permerintahan yang

menerapkan prinsip – prinsip good governanace.

Beberapa indikator-indikator pengeloiaan pemerintahan yang lebíh maju adalah:

adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan,

akuntabel disertal perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota),

dan adanya perubahani mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai

dengan tuntutan masyarakat.

Provinsi Banten yang Mandiri mengacu pada kemampuan keuangan daerah

untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah

dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan,

sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsildi pemerintah pusat.

Beberapa indikator Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup

untuk merealisasïkan berbagai program pemerintah daerah.

Provinsi Banten yang Berdaya Saing berarti kemampuan daerah mengelola dan

mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagal

hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan

daerah lainnya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan,

fasilitasi dan daya tarik investasi di Provinsi Banten seperti infrastruktur yang

memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan

berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan

energi.


Provinsi Banten yang Sejahtera berarti kemampuan daerah dalam mengelola

aspek manusia yang diukur dengan pencapian angka Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan angka Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) , yang pencapaiannya melalui kontribusi tiga

indikator utama yaítu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator

kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang AkhIakul Karimah berarti harapan daerah dalam

menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang

mencerminkan penerapan nilai-nilai agama , yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan

hakikat ketuhanan, keberadaan manusia berserta alam seìsinya.

Beberapa parameter akhlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama

pada masyarakat , implemetasi terhadap rumusannya pada lingkungan aparatur

permerintahan daerah, dan lingkungan pendidikan dengan partisipasi tokoh

masyarakat dan alim ulama di Provinsi Banten.

MISI

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha

mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses

pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten

2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah

sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);

2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.


Tabel 3.2

Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan

MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

1.1 Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi

1.1.1 Capaian Indeks Kepuasan

Masyarakat

SASARAN

1.1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

pemerintahan daerah

1.1.1.2 Meningkatnya Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

1.1.1.3 Meningkatnya Pengawasan dan

Pembinaan penyelenggaraan

Pemerintahan

1.1.1.4 Mewujudkan pelayanan

pemerintah yang berbasis teknologi

informasi

1.1.1.5 Meningkatkan Kualitas

Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Daerah

1.1.1.6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi

1.1.1.7 Menpercepat Reformasi Birokrasi

Melalui Peningkatan integritas

aparatur

1.1.1.8 Meningkatkan Pendapatan Daerah

1.1.1.9 Mewujudkan ketentraman dan

ketertiban umum daerah

1.1.1.10 Mewujudkan Wawasan


Kebangsaan untuk mendukung

NKRI

1.1.1.11 Mewujudkan Sistem

Penanggulangan Kebencanaan yang

efektif

1.1.1.12 Terkendalinya Laju Pertumbuhan

Penduduk

1.1.1.13 Meningkatnya kualitas administrasi

kependudukan

3.3. Telaahan Renstra Badan Penghubung

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Penghubng Daerah

Provinsi Banten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, Visi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten 2017 -

2022 selanjutnya perlu ditunjang dengan pernyataan dan Instrumen yaitu Misi,

Misi adalah sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang

telah ditetapkan. Berkaitan dengan penetapan Misi Badan Penghubung Daerah

Proovinsi Banten Periode Tahun 2017 – 2022 Program Kegiatan dalam RPJMD

wajib diresfon dan didukung untuk dilaksanakan oleh Badan Penghubung

Daerah Provinsi Banten.

Beberapa indikator pengelolaan pemerintahan yang lebíh maju adalah:

adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan,

akuntabel disertal perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota),

dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai

dengan tuntutan masyarakat.


Keberdayaan lembaga pemerintah daerah harus semakin ditingkatkan,

sehingga dengan semakin meningkatnya kemampuan lembaga Pemerintah

Daerah dalam menjalin hubungan kerja maupun kerjasama antar lembaga dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta meningkatnya

persepsi dan partisipasi dengan masyarakat akan dapat mendorong memajukan

pembangunan di Provinsi Banten.

Sasaran Renstra Badan Penghubung Daerah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-

2022,

adalah:

1. Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksaan;

2. Meningkatkan Fasilitasi, Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan

3.4. Penentuan Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya

yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,

mendesak, dan menentukan tujuan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan

melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata

laksana dengan mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi serta

penegakan hukum, serta menerapkan prinsip-prinsip urgan management sesuai

dengan kondisi setempat. Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas antara

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada

pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan, Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan kerangka kerjasama lainnya.

Pada isu Tata Kelola Pemerintahan, keterkaitanya dengan RPJMN 2015-

2019 pada misi ke 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan

demokratis berlandaskan negara hukum, misi 4. Mewujudkan kualitas hidup

manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera ,misi ke 7. Mewujudkan


masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan, dan keterkaitannya dengan

NAWACITA Ke 2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya, Ke 8. Melakukan revolusi karakter bangsa

Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten yang didalamnya termasuk

mengelola Anjungan Daerah Banten dengan memperhatikan isu-isu strategis

pada misi 1 yaitu : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance) yangterkait dengan program Tata kelola pemerintahan :

• Belum optimalnya integritas dan kompetensi aparatur;

• Belum optimalnya tertib pengelolaan anggaran;

• Belum optimalnya sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Isu Strategis Badan Penghubung :

1. Badan Penghubung sebagai Duta Banten/Wakil Daerah di Ibukota Negara

2. Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 7 untuk menunjang Koordinasi

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah

pusat, daerah provinsi dapat membentuk Badan Penghubung daerah di Ibu

kota negara;

3. Pelayanan Masyarakat Banten di Jabodetabek;

4. Sebagi Pintu Gerbang Investasi dimana lokasi kedudukan Badan

Penghubung di Ibukota Negara;

5. Tersusunnya kinerja secara menyeluruh yang menerapkan Standart

Operasional Prosedur ( SOP ) pelayanan;

6. Mengoptimalkan kerja Tim yaitu : Pameran, Event dan Promosi dengan

OPD Provinsi , Kabupaten/Kota dan Stakeholder ;

7. Membangun jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih sinergis,

kontinyu dan saling menguntungkan;

8. Membentuk Tim Negosiasi dan Penyelesaian permasalahan Teknis OPD di

Pemerintah Pusat;

9. Membentuk Tim Teknis Promosi Wisata dan Investasi Banten di Jakarta;


10. Kewenangan Tugas dan fungsi keprotokolan di Jakarta dalam hal pelayanan

terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Perangkat

Daerah/Pimpinan;

11. Badan Penghubung berperan sebagai Pusat Informasi Banten di Jakarta

berfungsi sebagai media informasi tentang pembangunan Banten,

informasi tentang OPD Banten dan pemerintah Pusat;

12. Menyediakan sarana promosi dan meyiapkan SDM serta menyiapkan

bahan-bahan promosi secara memadai, baik yang diproduksi sendiri

maupun dari Pemerintah Kabupaten dan Kota;

13. Mengoptimalkan pemanfaatan dan target Retribusi Wisma.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Setrategi dan Kebijakan Renstra 2017 - 2022 IV - 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menenga

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan yang telah ditetapkan

tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi

menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada

setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan

setiap urusan pemerintahan .

Renstra yang memuat visi dan misi Badan Penghubung Daerah Banten

merupakan penjabaran atau implementasi sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan Sasaran merupakan

penjabaran dari tujuan Badan Penghubung Provinsi Banten, yaitu hasil yang

akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat

diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan.

Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi

Pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi

selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis, disertakan

pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian

tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai

pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan lima misi yang telah ditetapkan, maka

diurai masing masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya

sebagaimana ditampilkan dalam tabel.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan

spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan

pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian

sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai

pencapaiannya setiap tahun.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN


Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah

ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan rencana

pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan

kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target

kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel.


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penghubung :

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

Satuan TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

1

Terwujudnya kelembagaan

Pemerintah Daerah yang

berakhlakul karimah dengan

efektif, efesien, transparan,

akuntabel, dan sumber daya

apartur yang berintegritas,

berkompetensi dan melayani

masyaraka

Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Yang Akuntabel,

Efektif dan

Efisien

Capian Laporan

Kinerja Pemerintah

Provinsi Banten Nilai 60 70 75 80 88 90 .5

Pelayanan Publik

Yang berkualitas

Capaian Pelayanan

Publik % 100 100 100 100 100 100

https://simral.bppt.go.id/bantenprov/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYVNhc2FyYW46Om1vZHVsL3Npa2RfMjAxOC9yZW5zdHJhL2Zvcm0vZnJtX3JlbnN0cmFfc2FzYXJhbi5waHA6Og%3D%3D&mode=vw_indktr&idRenstra=36171212868093&idSasaran=36171212868107&idIndktr=36171212868110



Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Setrategi dan Kebijakan Renstra 2017 - 2022 V - 1

Strategi merupakan Langkah langkah yang berisikan program indikatif

untuk mewujudkan visi, misi, pembangunan daerah, setiap strategi bisa untuk

satu atau beberapa sasaran atau sebaliknya satu sasaran menggunakan

beberapa strategi. Strategi memiliki parameter keberhasilan dan kegagalan yang

berupa capaian indikator kinerja, pengelolaan kapasitas birokrasi, sistem

menejemen atau implmentasi teknologi.

Misi: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas, berkompetensi dan melayani masyarakat Terwujudnya Kompetensi Aparatur

Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Meningkatkan pelayanan public yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat

Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standard operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

Pelayanan Publik Yang berkualitas

Meningkatkan Fasilitasi, Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Sertifikas

Peningkatan Koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Program dan Kegiatan Renstra 2017 -2022 VI - 1

Program Badan Penghubung Daerah Banten bagian dari program prioritas

RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provisi

Banten. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu

per Organisasi sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD,

selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas

yang didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Program

prioritas Badan Penghubung Daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung

penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, termasuk

pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan

Minimal (SPM). Program prioritas Badan Penghubung Daerah untuk mendukung

pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana program prioritas RPJMD

termasuk ke dalam urusan wajib: Otonomi Daerah, Pemerintah Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan

Persandian .

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi

selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan

dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi yang dilaksanakan perlu

didukung oleh kebijakan yang bersifat umum dan dikaitkan dengan prioritas

pembangunan beserta program yang akan dilaksanakan.

Setelah kebijakan umum dan program pembangunan dibuat, langkah selanjutnya

adalah meletakkan program pembangunan daerah sesuai bidang pada tiap

urusan pemerintahan. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN


hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana

pembangunan yang kongkrit dalam bentuk kegiatan prioritas pembangunan.

Arah kebijakan umum ini merupakan penjabaran lebih detil dari visi misi kepala

daerah yang terdiri dari program dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang dikelompokkan pada masing-masing urusan dan meliputi program dalam

kerangka regulasi. Prioritas pembangunan daerah sebagai janji politik Kepala

Daerah periode 2017 – 2022 salah satunya misi 1 yaitu :Menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) yaitu :

1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Dari tiga indicator tersebut diarahkan pada sasaran sebagai berikut :

1. Organisasi;

2. Peraturan Perundang-undangan;

3. Sumber Daya Manusia;

4. Kewenangan Pelayanan Publik, serta pola piker (mindset) dan budaya kerja

(culture mindset) aparatur sipil negara (ASN/PNS). Dll

Dari 4 (empat) Sasaran dan 3 (tiga) indikator akan diterapkan terhadap :








Kabupaten/Kota


Untuk mewujudkan Program dan tujuan dan sasaran RPJMD diperlukan strategi

dan arah kebijakan yang selanjutnya dijabarkan dalam program pembangunan

sesuai dengan fungsi Badan Penghbung, dengan prioritas program beserta

indikator kinerja program.

Badan Penghubung Daerah tidak termasuk dalam urusan wajib dan pilihan

artinya bahwa Badan Penghubun adalah termasuk dalam penunjang

pemerintahan dengan 3 peranan yang sesuai dengan Tuposi dan indicator

Kinerja Utama yaitu :

• Duta Banten di Jakarta : berfungsi sebagai Wakil dan Simpul Hubungan

Pusat dan Daerah ;

• Etalase Banten di Jakarta : berfungsi sebagai Simpul Informasi (Pusat

Informasi Banten di Jakarta) bagi Kementerian/Lembaga Non

Kementerian/Swasta dan Lembaga lain di Jakarta juga sebagai menyerap

informasi di Jakarta maupun di daerah;

• Show Windows Banten di Jakarta : berfungsi sebagai sarana ivent,

promosi, tampilan dan pameran

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) tujuannya adalah Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif,efisien,transparan,akuntabel,dan sumberdaya aparatur berintegritas, berkompetensi dengan indicator tujuan adalah Capaian Indeks Kepuasan dan Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis dengan sasaran adalah : Indikator Sekretariat Tata Usaha :

Indikator Kinerja

Program

Indiator

Kinerja

Awal

RPJMD

Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun

2021 Tahun 2022

Kinerja

Akhir

Nilai IKM (Satuan: %)

2,5 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60


Indikator Sub Bid

Indikator Kinerja

Program

Indiator

Kinerja

Awal

RPJMD

Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun

2021 Tahun

2022 Kinerja

Akhir

Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %)

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Bidang Urusan dan Program Pembangunan Badan Penghubung yaitu Administrasi Pemerintan yang terdapat 2 (dua) Program Kegiatan : 1. Program Tata Kelola Pemerintahan 2. Program Pembangunan Kemitraan Dari 2 (dua) Program yang ada Program Tata Kelola Pemerintahn dengan indikator kinerja program yaitu Nilai IKM (satuan : skala) sedangkan Program Pembangunan Kemitraan dengan indikator kinerja yaitu cakupan koordinasi Badan Penghubung terhadap mitra strategis. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD maka program yang akan

dilaksanakan pada Badan Penghubung Provinsi Banten dalam kurun waktu 2017

– 2022 adalah sebagai berikut :

PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM NO KEGIATAN

Program Tata Kelola Pemerintahan

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

4 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

7 Peningkatan Kapasitas Aparatur


8 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

9 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Program Pembangunan Kemitraan

Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis

1 Pelayanan Masyarakat

2 Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan

3 Penyelengaraan Pemerintah Daerah


PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017 -2022

BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN (TERLAMPIR)

Pengukuran Kinerja Badan Penghubung Provinsi Banten Renstra 2017 -2022 VII - 1

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome

program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat

mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode

RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja Badan Penghubung Daerah Banten yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan

gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah

dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari

akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap

tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi

kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Pengukuran kinerja dalam hal ini adalah Indikator kinerja dari

pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Daerah Provinsi Banten selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2017

sampai dengan 2022.

Indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu

tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan dari pelaksana Perencanaan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi

Banten selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2022, yang secara

operasional dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Rencana tolok ukur kinerja sebagai pengukuran kinerja pelaksanaan

rencana pembangunan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten pada

tingkat program secara rinci akan sesuai dengan sebagaimana yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Banten Tahun 2017-2022.

Adapun Indikator kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan yang

dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten tahun 2017 - 2022

pada tingkat program adalah sebagai berikut :


Tabel. 7.1

Indikator Kinerja mengacu Pada Sasaran dan Tujuan RPJMD

NO INDIKATOR KINERJA

Satuan TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 4 5 6 7 8 8 9

1

Capian Laporan Kinerja Pemerintah

Provinsi Banten

Nilai 60 70 75 80 88 90

Capaian Pelayanan Publik

% 100 100 100 100 100 100




Tabel 7.2

Definisi Operasioanal

NO OPD IKU (eselon II) dan

OUTCOME (eselon III) Definisi Operasional Rumus Perhitungan

1 Badan

Penghubung

Indikator Kinerja Utama (esselon III)

1. Capaian pelayanan

publik

Kepuasaan pelayanan badan

penghubung Sbg wakil dari pemerintah daerah

terhadap lembaga dan masyarakat,

1) Indikator : jml lembaga yang dilayani dibagi jml lembaga :

= 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖

𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎𝑥 100%

2) Capaian Masyarakat yang dilayani (Orang)

Nilai Persepsi

Jumlah Masyarakat yang dilayani (Orang)

Mutu Pelayanan

Kinerja Unit Pelayanan

1 >1000 A Sangat Baik

2 501-999 B Baik

3 <500 C Cukup

Indikator Kinerja Program (esselon IV)

1. Cakupan koordinasi

Badan Penghubung

Terhadap Mitra

Strategis

Prosentase Koordinasi Badan Penghubung

terhadap K/L, Kedutaan Besar, OPD, Badan

Penghubung Perwakilan dan Swasta

Jumlah yang dikoordinasikan :

Jumlah Persentase

=𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾/𝐿 ,𝐾𝑒𝑑𝑢𝑡𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟,𝑂𝑃𝐷,𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟𝑤𝑎𝑘𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑤𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾/𝐿,𝐾𝑒𝑑𝑢𝑡𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟,𝑂𝑃𝐷,𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟𝑤𝑎𝑘𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑤𝑎𝑠𝑡𝑎𝑥 100 %

Penutup VIII - 1

RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss BBaaddaann PPeenngghhuubbuunngg DDaaeerraahh PPrroovviinnssii BBaanntteenn PPeerriiooddee TTaahhuunn

22001177‐‐22002222 iinnii ssuuddaahh ddiisseellaarraasskkaann ddeennggaann rreessttrruukkttuurriissaassii pprrooggrraamm ddaann kkeeggiiaattaann sseerrttaa

mmeennggaaccuu PPeerraattuurraann DDaaeerraahh NNoommoorr 77 TTaahhuunn 22001177 tteennttaanngg RReennccaannaa PPeemmbbaanngguunnaann

JJaannggkkaa MMeenneennggaahh DDaaeerraahh RRPPJJMMDD TTaahhuunn 22001177‐‐22002222.. RReennssttrraa BBaaddaann PPeenngghhuubbuunngg

DDaaeerraahh TTaahhuunn 22001177--22002222 iinnii aaddaallaahh fflleekkssiibbeell ddaann ddaappaatt bbeerruubbaahh sseewwaakkttuu--wwaakkttuu

sseessuuaaii ddeennggaann ssiittuuaassii//kkoonnddiissii oobbjjeekkttiiff yyaanngg bbeerrkkeemmbbaanngg ddaann sseellaalluu bbeerrkkaaiittaann ddeennggaann

kkeeppeerrlluuaann ssttrraatteeggiiss yyaanngg mmeennddeessaakk.. PPeellaakkssaannaaaann RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss iinnii ssaannggaatt

mmeemmeerrlluukkaann ppaarrttiissiippaassii,, sseemmaannggaatt,, ddaann kkoommiittmmeenn ddaarrii sseelluurruuhh aappaarraattuurr BBaaddaann

PPeenngghhuubbuunngg DDaaeerraahh PPrroovviinnssii BBaanntteenn,, kkaarreennaa aakkaann mmeenneennttuukkaann kkeebbeerrhhaassiillaann

pprrooggrraamm ddaann kkeeggiiaattaann yyaanngg tteellaahh ddiissuussuunn.. DDeennggaann ddeemmiikkiiaann RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss iinnii

nnaannttiinnyyaa bbuukkaann hhaannyyaa sseebbaaggaaii ddookkuummeenn aaddmmiinniissttrraassii ssaajjaa,, kkaarreennaa sseeccaarraa ssuubbssttaannssiiaall

mmeerruuppaakkaann ppeenncceerrmmiinnaann ttuunnttuuttaann ppeemmbbaanngguunnaann yyaanngg mmeemmaanngg ddiibbuuttuuhhkkaann oolleehh

ssttaakkeehhoollddeerrss sseessuuaaii ddeennggaann vviissii ddaann mmiissii ddaaeerraahh yyaanngg iinnggiinn ddiiccaappaaii.. PPrrooggrraamm ddaann

kkeeggiiaattaann ddaallaamm RReennssttrraa iinnii hhaarruuss mmeemmuuaatt tteennttaanngg uussuullaann ppeemmaannggkkuu kkeeppeennttiinnggaann

yyaaiittuu :: mmaassyyaarraakkaatt,, DDPPRRDD,, OOPPDD,, ssttaakkeehhoollddeerr,, ttuuggaass ddaann ppookkookk ddaann llaaiinnnnyyaa yyaanngg

hhaarruuss tteerrttuuaanngg ddaallaamm RReennssttrraa.. KKeeiinnggaannaann ddaann jjaannjjii ppiimmppiinnaann ddaaeerraahh hhaarruuss

ddiillaakkssaannaakkaann ddaann ddiippeerrttaanngggguunnggjjaawwaabbkkaann kkeeppaaddaa ppuubblliikk,, sseehhiinnggggaa sseelluurruuhh

kkoommppoonneenn oorrggaanniissaassii hhaarruuss iikkuutt tteerrlliibbaatt ddaann bbeerrttaanngggguunnggjjaawwaabb ddaallaamm mmeennccaappaaii

ttuujjuuaann.. OOlleehh kkaarreennaa iittuu ssuummbbeerr ddaayyaa mmaannuussiiaa mmeerruuppaakkaann kkoommppoonneenn oorrggaanniissaassii yyaanngg

ssaannggaatt vviittaall ddaann bbeerrffuunnggssii sseebbaaggaaii ppeenneennttuu uuttaammaa ddaallaamm mmeennccaappaaii ttuujjuuaann yyaanngg

hhaarruuss ddiikkeelloollaa sseeccaarraa pprrooffeessiioonnaall ddaann pprrooppoorrssiioonnaall bbeerrddaassaarrkkaann ppeerraattuurraann

ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann yyaanngg bbeerrllaakkuu sseerrttaa kkeebbiijjaakkaann ddaann pprroosseedduurr yyaanngg tteeppaatt.. AAkkhhiirr

kkaattaa sseemmooggaa RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss BBaaddaann PPeenngghhuubbnngg DDaaeerraahh PPrroovviinnssii BBaanntteenn iinnii ddaappaatt

ddiiiimmpplleemmeennttaassiikkaann ddeennggaann bbaaiikk sseessuuaaii ddeennggaann ttaahhaappaann--ttaahhaappaann yyaanngg tteellaahh

ddiitteettaappkkaann sseeccaarraa kkoonnssiisstteenn ddaallaamm rraannggkkaa mmeenndduukkuunngg tteerrwwuujjuuddnnyyaa ggoooodd

ggoovveerrnnaannccee mmeellaalluuii rreennccaannaa ttaahhuunnaann ddaallaamm bbeennttuukk RReennccaannaa KKeerrjjaa ((RReennjjaa)) BBaaddaann

PPeenngghhuubbuunngg DDaaeerraahh..

Dokumen perencanaan jangka menengah Badan Penghubung Daerah yang

tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah

Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 yang merupakan acuan dalam rangka

pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang terdiri dari :

BAB VIII P E N U T U P

Penutup VIII - 2

1. visi;

2. misi;

3. Tujuan ;

4. Sasaran;

5. strategi;

6. kebijakan;

7. program;

8. Indikator Kinerja.

Dalam rangka mengimplementasi Renstra Badan Penghubung Provinsi Banten

Tahun 2017 - 2022 maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten berkewajiban untuk mengupayakan

pencapaian dan implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan,

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penghubung

Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 serta telah diselaraskan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 -

2022;

2. Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten berkewajiban untuk menyusun

Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Banten (Rencana Kerja

Tahunan) dengan berpedoman pada Renstra Badan Penghubung Provinsi

Banten Tahun 2017 - 2022 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Banten;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Badan

Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Badan Penghubung

Provinsi Banten berkewajiban untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi

kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi

Banten untuk rencana jangka menengah selama 5 (lima) tahun, yang diawali

dengan rencana tahunan;

4. Diupayakan bahwa pelaksanaan dari rencana secara implemetasi harus

memperhatikan pelayanan publik, serta berbasis biaya yang memperhatikan

hasil dan menggunakan biaya secara efektif dan efisien.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan Renstra Badan Penghubung Daerah

Provinsi Banten, sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen

bersama antara Pelaksana Program Kegiatan di Badan Penghubung Daerah dengan

staekholder.

Penutup VIII - 3

Badan Penghubung Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Setingkat

Eselon III.a yang tidak dilakukan Pemetaan dan skoring besaran kelembagaan,

sehingga tidak memiliki tipologi Kekhususan Badan Penghubung adalah untuk

menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan

dengan pemerintah pusat, yaitu Ibu Kota Negara dan juga Badan Penghubung yaitu

berdisi sendiri yaitu tidak diatur penggabungan dengan Badan lain berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten,Peraturan Gubernur

Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten 2016 dan Peraturan

Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian tugas jabatan

pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, lampiran V point F

terdiri dari:

Badan Penghubung Daerah merupakan unsur penunjang urusan

pemerintahan, Badan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh seorang Kepala Badan setingkat eselon IIIa yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok

membantu Gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan

dan pembangunan dengan pemerintah pusat dan membantu Gubernur dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar

lembaga dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud

menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

1. Pelaksanaan koordinasi, mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah

dengan Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah


2. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Pembinaan masyarakat daerah Provinsi Banten di Jakarta;

4. Pengumpulan data dan informasi serta kegiatan promosi Pemerintah Daerah;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Dengan demikian Badan Penghubung adalah Wakil Daerah Banten di Jakarta yang

berperan sebagai :

• Duta Banten di Jakarta : berfungsi sebagai Wakil dan Simpul Hubungan Pusat

dan Daerah ;

Penutup VIII - 4

• Etalase Banten di Jakarta : berfungsi sebagai Simpul Informasi (Pusat Informasi

Banten di Jakarta) bagi Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Swasta dan

Lembaga lain di Jakarta juga sebagai menyerap informasi di Jakarta maupun di

daerah;

• Show Windows Banten di Jakarta : berfungsi sebagai sarana ivent, promosi,

tampilan dan pameran

Dari definisi tersebut bahwa Badan Penghubung sebagai Duta Banten di Jakarta

adalah wakil daerah Banten di Jakarta yang berperan sebagai fasilitator pelayanan

terhadap pimpinan, masyarakat maupun terhadap organisasi perangkat daerah

Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai wakil daerah

ataupun sebagai penghubung.

Badan Penghubung berfungsi sebagai pusat informasi Banten di Jakarta artinya

Badan penghubung menjembatani tentang informasi yang diperlukan baik dari

Pemerintah Daerah Banten ataupun Pemerintah Pusat.

Badan Penghubung sebagai show Window Banten di Jakarta artinya sebagai jendela

informasi untuk Ivent, Promosi, tampilan dan pameran di Jakarta.

Arah kebijakan umum ini merupakan penjabaran lebih detil dari visi misi kepala

daerah yang terdiri dari program pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang dikelompokkan pada masing-masing urusan dan meliputi program dalam

kerangka regulasi. Prioritas pembangunan daerah sebagai janji politik Kepala

Daerah periode 2017 – 2022 pada misi 1 yaitu Menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) yaitu :

1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Dari tiga indicator tersebut diarahkan pada sasaran sebagai berikut :

1. Organisasi;

2. Peraturan Perundang-undangan;

3. Sumber Daya Manusia;

4. Kewenangan Pelayanan Publik, serta pola piker (mindset) dan budaya kerja

(culture mindset) aparatur sipil negara (ASN/PNS). Dll

Dari 4 (empat) Sasaran dan 3 (tiga) indikator akan diterapkan terhadap :




Penutup VIII - 5





Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan Program dan tujuan dan sasaran RPJMD diperlukan strategi dan

arah kebijakan yang selanjutnya dijabarkan dalam program pembangunan sesuai

dengan fungsi Badan Penghbung, dengan prioritas program beserta indikator

kinerja program.

Badan Penghubung Daerah tidak termasuk dalam urusan wajib dan pilihan artinya

bahwa Badan Penghubun adalah termasuk dalam penunjang pemerintahan dengan

3 peranan yang sesuai dengan Tuposi dengan diterjemahkan ke dalam Indikator

Kinerja Utama yaitu :

NO INDIKAT

OR KINERJA

DEFINISI RUMUS

1 Nilai

IKM

Untuk

memudahkan

interpretasi

terhadap

penilaian IKM

yaitu antara 25

- 100 maka

hasil penilaian

tersebut diatas

dikonversikan

dengan nilai

dasar 25

(Eselon III)

IKM =

IKM Unit Pelayanan x 25

Nilai Persepsi

Nilai Interval IKM

Nilai Interval Konversi IKM

Mutu Pelayanan

Kinerja Unit Pelayanan

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50

C Kurang Baik

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25

B Baik

4 3,26 – 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik

2 Capaian

pelayanan

publik

Kepua

saan pelayanan

badan

penghubung

Sbg wakil dari

pemerintah

daerah terhadap

lembaga dan

masyarakat

(Eselon III)

1) Indikator : jml lembaga yang dilayani dibagi jml lembaga

:

= %

2) Capaian Masyarakat yang dilayani (Orang) Nilai

Persepsi

Jumlah Masyarakat

yang dilayani (Orang)

Mutu

Pelayanan

Kinerja Unit

Pelayanan

1 >1000 A Sangat Baik

2 501-999 B Baik

3 <500 C Cukup

3 Cakupan

koordinas

i Badan

Penghubu

ng

Terhadap

Mitra

Strategis

Indikator

Kinerja

Program

(esselon IV)

Jumlah yang dikoordinasikan :

Jumlah Persentase

=

%

Penutup VIII - 6

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) tujuannya adalah Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerahyang berakhlakul kariman dengan efektif,efisien,transparan,akuntabel,dan sumberdaya aparatur berintegritas, berkompetensi dengan indicator tujuan adalah Capaian Indeks Kepuasan dan Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis dengan sasaran adalah : Indikator Sekretariat Tata Usaha :

Indikator Kinerja Program

Indiator Kinerja Awal

RPJMD

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022 Kinerja Akhir

Nilai IKM (Satuan: %)

2,5 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60

Indikator Sub Bidang :

Indikator Kinerja Program

Indiator Kinerja Awal

RPJMD

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Kinerja

Akhir

Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %)

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Bidang Urusan dan Program Pembangunan Badan Penghubung

Bidang Urusan/Program Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah/Indikator

Kinerja Program

Administrasi Pemerintahan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

Program Tata Kelola Pemerintahan Nilai IKM (Satuan: skala)

Program Pembangunan Kemitraan Cakupan koordinasi Badan Penghubung

Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %)

Dengan kegiatan selama periode 2017 – 2022 yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Terhadap Masyarakat;

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3. Kegiatan Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan;

4. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

5. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;

Penutup VIII - 7

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;

7. Peningkatan Kapasitas Aparatur;

8. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah;

9. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

10. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan;

11. Penyadiaan Data dan Informasi Pembangunan.

Demikian Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022

yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung padasetiap tahunnya dan dalam

melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-

masing. Meskipun demikian, Badan Penghubung menyadari masih terdapat

kekurangan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan

dan saran yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar tercapainya tujuan

“Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”.

BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN

Plt. Kepala Badan Penghubung Daerah

Ir. TRIASGANI PURBASARI, MM Pembina

NIP. 19631124 200112 2001

2018 2019 2020 2021 2022 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp 2022 Rp

2,5 2,8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3,633,222,681 3,832,232,354 3,822,926,624 3,899,366,545 3,899,366,545

1 2.5 2.8 3.00 1.05 3.20 1.00 3.40 1.02 3.60 1.00 3.60

1 61,620,400 64,995,656 64,837,828 66,134,269 66,134,269

19 Dok 18 17 17 17 17 86

1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program

dan Kegiatan

3 Dok 3 3 3 3 3 15

2 Penyusunan Perencanaan Program dan

Kegiatan Tahunan

9 Dok 9 9 9 9 9 45

3 Penyusunan RENSTRA SKPD 2 Dok 1 1

4 Penyusunan Laporan Evaluasi dan

Pengendalian

5 Dok 5 5 5 5 5 25

2 157,978,125 166,631,372 166,226,745 169,550,471 169,550,471

2 Dok 7 7 7 7 7 35

1 Penyusunan Profil Kinerja Program

Perangkat Daerah

1 Dok 2 2 2 2 2 10

2 Pembuatan Visualisasi Peragkat Daerah Dok 1 1 1 1 1 5

3 Penyusunan Statistik Sektoral dan

Informasi Geospasial Tematik

Dok 2 2 2 2 2 10

4 pengelolaan PPID 1 Tahun 1 1 1 1 1 5

5 Peyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Tahun 1 1 1 1 1 5

3 57,885,000 61,055,649 60,907,389 62,125,240 62,125,240

3 Dok 22 22 22 22 22 110

1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 3 Dok 17 17 17 17 17 85

2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas

Instansi Pemerintah (APIP)

Dok 2 2 2 2 2 10

3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak Dok 3 3 3 3 3 15

4 188,750,000 199,088,776 198,605,333 202,576,473 202,576,473

1 Tahun 1 1 1 1 1 5

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perelengkapan dan Peralatan Kantor

1 Tahun 1 1 1 1 1 5

5 409,555,000 431,988,364 430,939,376 439,556,065 439,556,065

1 Tahun 3 3 3 3 3 15

1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman

Kantor dan Anjungan Banten

1 Tahun 1 1 1 1 1 5

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional

1 Tahun 1 1 1 1 1 5

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor 1 Tahun 1 1 1 1 1 5

6 1,561,516,656 1,647,048,688 1,643,049,194 1,675,902,179 1,675,902,179

1 Tahun 1 1 1 1 1 5

Capaian Indeks Kepuasan

Masyarakat

Terwujudnya kelembagaan

pemerintahan daerah yang

berakhlakul kariman dengan

efektif, efisien,transparan,

akuntabel,dan sumber daya

aparatur berintegritas,

berkompetensi serta melayani

masyarkat

Melakukan standarisasi

bisnis proses pada setiap

perangkat daerah dan

mendetailkannya pada

standar operasional dan

prosedur (sop) pelayanan ,

serta meminta respon angket

langsung untuk menuju

pelayanan prima

Meningkatkan pelayanan

publik yang dilakukan setiap

perangkat daerah yang

melayani langsung kepada

masyarakat

Tercapainya Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

Akuntabel, Efektif, dan

efisien

Nilai IKM (Satuan: skala)

1 Capaian Laporan Kinerja

Pemerintah Provinsi

Banten

CC A

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

KELOMPOK

SASARAN

Target Capaian Kinerja Program & Anggaran

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Misi: MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

B BB BB BB A

Tercapainya kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan yang

berkualitas

Meningkatkan Kualitas

kelembagaan dan

ketatalaksaan

1 1

MATRIK BESAR KETERKAITAN RPJMD-RENSTRA PROVINSI BANTEN 2017-2022

OPD : BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BANTEN

IRISAN RPJMD DAN RENSTRA

TUJUAN RPJMD/RENSTRASASARAN

RPJMD/RENSTRA

STRATEGI

RPJMD/RENSTRA

ARAH KEBIJAKAN

RPJMD/RENSTRA

INDIKATOR TUIUAN

RPJMD/SASARAN RPJMD

KONDISI

AWAL

TAHUN

2017

TARGET CAPAIANKONDISI

AKHIRPROGRAM

INDIKATOR PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN

(OUTPUT)/ SUB KEGIATAN

Indikator

Kinerja Awal

RPJMD/

RENSTRA

2017

BIDANG

URUSAN/PERANG

KAT DAERAH

ESS III/IV

Indikator

Kinerja

Akhir

RPJMD /

RENSTRA

URUSAN

PEMERINTAH

FUNGSI

PENUNJANG /

DPKD

Kasubag Tata Usaha 1

Kepala Badan

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,

Satuan : Tahun

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan, Satuan : Dokumen

Tersedianya Data Pembangunan Sektoral,

satuan : Dokumen

Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset, Satuan : Dokumen

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor, Satuan

: Tahun

1 Terwujudnya kelembagaan


berakhlakul karimah

dengan efektif, efisien,

transparan, akuntabel, dan

sumber daya aparatur

berintegritas, berkompensi

serta melayani masyarakat

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Peningkatan Akuntabilitas

Pengelolaan Pelaksanaan

Program Kegiatan

1

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor,

Satuan : Tahun

2018 2019 2020 2021 2022 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp 2022 Rp

KELOMPOK

SASARAN

Target Capaian Kinerja Program & Anggaran

TUJUAN RPJMD/RENSTRASASARAN

RPJMD/RENSTRA

STRATEGI

RPJMD/RENSTRA

ARAH KEBIJAKAN

RPJMD/RENSTRA

INDIKATOR TUIUAN

RPJMD/SASARAN RPJMD

KONDISI

AWAL

TAHUN

2017

TARGET CAPAIANKONDISI

AKHIRPROGRAM

INDIKATOR PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN

(OUTPUT)/ SUB KEGIATAN

Indikator

Kinerja Awal

RPJMD/

RENSTRA

2017

BIDANG

URUSAN/PERANG

KAT DAERAH

ESS III/IV

Indikator

Kinerja

Akhir

RPJMD /

RENSTRA

1 Operasional kantor Tidak tetap 1 Tahun 1 1 1 1 1 5

2 Penyediaan Barang Habis Pakai 1 Tahun 1 1 1 1 1 5

3 Penyediaan Bahan Cetak 1 Tahun 1 1 1 1 1 5

4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 1 Tahun 1 1 1 1 1 5

5 Penyediaan Promosi dan Publikasi 1 Tahun 1 1 1 1 1 5

6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1 Tahun 1 1 1 1 1 5

7 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 1 Tahun 1 1 1 1 1 5

8 Penyediaan BBM 1 Tahun 1 1 1 1 1 5

7 54,317,500 57,292,740 57,153,617 58,296,411 58,296,411

3 Dok, Keg 18 18 18 18 18 90

1 Administasi Kepegawaian 2 Dok 15 15 15 15 15 75

2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1 Keg 3 3 3 3 3 15

8 1,141,600,000 1,204,131,109 1,201,207,142 1,225,225,437 1,225,225,437

1 Tahun 1 1 1 1 1 5

1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Tahun 1 1 1 1 1 5

2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam

Daerah

1 Tahun 1 1 1 1 1 5

1,832,777,319 1,933,167,646 1,928,473,376 1,967,033,455 1,967,033,455

1 Pelayanan Publik Yang

berkualitas

1 Meningkatkan Fasilitasi,

Koordinasi pelaksanaan

urusan pemerintahan

1 Peningkatan Koordinasi,

mediasi dan fasilitasi

pelaksanaan urusan

1 0 100 100 1.054774972 100 0.997571721 100 1.019995132 100 1 100

1 297,716,973 314,024,412 313,261,873 319,525,586 319,525,586

17 Dok, org,

Keg

207 207 207 207 207 1,035

1 Fasilitasi Pimpinan, pejabat Pemda, pusat

dan tamu dalam rangka Koordinasi, Raker

dan Kunker

12 Kali 180 180 180 180 180 900

2 Fasilitasi Pimpinan, pejabat Pemda, pusat

dan tamu pada Event Nasional,

Internasional dan Kegiatan MPU, APPSI

serta lainnya

4 Kali 24 24 24 24 24 120

3 Rakor Tim Fasilitasi Pimpinan Kabupaten

Kota se Provinsi Banten

Kali 1 1 1 1 1 5

4 Rakor Tim Fasilitasi Pimpinan Badan

Penghubung Daerah se Indonesia di

Jakarta

Kali 1 1 1 1 1 5

5 Pelayanan dan pengelolaan Wisma Tahun 1 1 1 1 1 5

2 299,180,173 315,567,759 314,801,472 321,095,969 321,095,969

16 Kali,

Tahun

126 126 126 126 126 630

1 Penyediaan Data Base Masyarakat Banten

di Jakarta

Dokumen 1 1 1 1 1 5

2 Pelayanan Terhadap Masyarakat Banten di

Jakarta

Orang 120 120 120 120 120 600

3 Sarasehan Masyarakat Banten di Jakarta Keg 1 1 1 1 1 5

4 Fasilitasi Pembinaan Mahasiswa asal

Banten

Keg 4 4 4 4 4 20

5 Fasilitasi Rakor Mahasiswa asal Banten Keg 1 1 1 1 1 5

3 1,235,880,173 1,303,575,475 1,300,410,031 1,326,411,900 1,326,411,900

48 Event,

Keg,

Bulan,Kali

48 60 60 60 60 292

1 Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di

Jabodetabek

3 Event 3 5 5 5 5 23

2 Partisipasi Dalam Rangka HUT Banten 2 Event 2 2 2 2 2 10

3 Fasilitasi Pentas Seni dan Promosi di Event

Nasional & Regional

2 Event 2 3 3 3 3 14

4 Fasilitasi Partisipasi Dalam Rangka Pekan

Raya Jakarta

Event 1 1 1 1 4

5 Pengelolaan Media Informasi dan Publikasi

Badan Penghubung Provinsi Banten

5 Keg 5 5 5 5 5 25

6 Partisipasi Anjungan Banten pada

Kegiatan di TMII

6 Keg 6 10 10 10 10 46

7 Bulan Promosi 8 Kabupaten/Kota di TMII 4 Keg 4 4 4 4 4 20

8 Fasilitasi Pelestarian Seni Budaya Banten

di Anjungan Banten TMII

1 Keg 1 1 1 1 1 5

9 Penunjang Kegiatan Kantor dan Anjungan 12 Bulan 12 12 12 12 12 60

10 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah

pada Kegiatan MPU dan APPSI

4 Kali 4 4 4 4 4 20

11 Fasilitasi Layanan Koordinasi K/L Pusat,

Daerah, Kedutaan Besar dan Swasta

13 Kali 13 13 13 13 13 65

1 Capaian Laporan Kinerja

Pemerintah Provinsi

Banten

CC

2 Capaian Pelayanan PublikPeningkatan Koordinasi,

mediasi dan fasilitasi

pelaksanaan urusan

Meningkatkan Fasilitasi,

Koordinasi pelaksanaan

urusan pemerintahan

Pelayanan Publik Yang

berkualitas

A

Program Pembangunan

Kemitraan

Program Tata Kelola

Pemerintahan

B BB BB BB A

100100 100 100 100 100

Cakupan koordinasi Badan Penghubung

Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %)

Tercapainya kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan yang

berkualitas

Meningkatkan Kualitas

kelembagaan dan

ketatalaksaan

1 1

URUSAN

PEMERINTAH

FUNGSI

PENUNJANG /

DPKD

Kepala Badan

Kasubag Tata Usaha 1

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Fasilitasi Pelayanan Masyarakat

Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan

Kelembagaan

Sub Bidang Fasilitasi

Promosi, Investasi

dan Hubungan

Kelembagaan

3


Pelayanan

Masyarakat

2


Penyelanggaran

Pemerintah Daerah

1

Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, Satuan: Dokumen, Orang,

Kegiatan

Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan

Masyarakat, Satuan: Kali, Tahun

Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Investasi

dan Hubungan Kelembagaan: Event, Keg

Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Satuan :

Dokumen, Kegiatan

Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah, Satuan : Tahun

1 Terwujudnya kelembagaan


berakhlakul karimah

dengan efektif, efisien,

transparan, akuntabel, dan

sumber daya aparatur

berintegritas, berkompensi

serta melayani masyarakat

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

100

Peningkatan Akuntabilitas

Pengelolaan Pelaksanaan

Program Kegiatan

1

assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh, › upload › dms › 45 › ... ·...

Documents