Menurut UU No.1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanaan Yang Maha Esa

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Prof. R. Subekti, SH., Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin yang diakui negara.

Adanya persetujuan kedua calon mempelai. Adanya ijin kedua orangtua atau wali bagi calon

mempelai yang belum berusia 21 tahun. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan

usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Antar calon mempelai pria dan calon mempelai wanita

tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin

Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu

sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya

Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda

Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai.

Saudara dari salah seorang calon mempelai. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai. Wali dari salah seorang calon mempelai. Pengampu dari salah seorang calon mempelai. Pihak-pihak yang berkepentingan Suami atau istri dari salah seorang calon

mempelai Pejabat yang ditunjuk

Calon mempelai pria belum mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita belum mencapai usia 16 tahun (vide pasal 7 ayat 1)

Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berhubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin.

Calon mempelai masih terikat perkawinan dengan pihak lain

Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita satu sama lain telah bercerai untuk kedua kalinya, sedangkan agamanya dan kepercayaanya melarang kawin untuk ketiga kalinya.

Perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi prosedur (tata cara) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri

Suami atau istri Pejabat yang berwenag hanya selama

perkawinan belum diputuskan Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 pasal

6 UU ini dan setia orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Berkenaan dengan perjanjian perkawinan dalam pasal 29 UUP ditegaskan sebagai berikut:

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapt mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah sama isinya belaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Suami wajib melindungi istrinya dan mem berikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampunnya.

Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Jika suami atau istri melalikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukkan kepada Pengadilan

Berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan menurut pasal 35 UUP, bahwa :

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;

Harta benda dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukkan lain.

 

Menurut pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena:

Kematian Perceraian Atas keputusan Pengadilan

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dalam keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam peraturan pmerintah (Pasal 43).

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50).

Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi.

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan hukum-hukum agamanya dan kepercayannya itu.

TERIMA KASIH...

WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB