artikel untuk pak sumartono
TRANSCRIPT
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 1/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
Optimalisasi Fungsi Koordinasi Dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(Pekat) di Kabupaten Merangin
HAFID ZAKARIYA.SH.MH
ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi
koordinasi dalam pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) di
Kabupaten Merangin pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Merangin.Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan fungsi koordinasi
dalam pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) di Kabupaten
Merangin pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan
pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pemberantasan penyakit masyarakat
(PEKAT) di Kabupaten Merangin pada Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Merangin.Adapun yang menjadi permasalahan adalah
tentang pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pemberantasan penyakit
masyarakat, hambatan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan upaya
yang dilakukan dalam mengatasi masalah. Untuk menjawab hal tersebut
menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil dari penelitian adalah
Bahwa dalam pelaksanaan fungsi Kordinasi untuk pembrantasan penyakit
masyarakat (PEKAT) oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Merangin, telah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, namun
kenyataannya masih belum optimal. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan
fungsi Kordinasi untuk pembrantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
antara lain. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kurangnya
Kesadaran Masyarakat Bekerjasama Dengan Satpol PP.Upaya-upaya yang
dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi Kordinasi
untuk pembrantasan penyakit masyarakat (PEKAT oleh Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin adalah: Melakukan Pembinaan
Sumber Daya Manusia (SDM) dan Meningkatkan Soliasisasi Kepada
Masyarakat
Kata Kunci : Koordinasi,Pemberantasan,Penyakit masyarakat
I. Latar Belakang
Keamanan dan ketertiban masyarakat dan Linmas merupakan salah satu
kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Keamanan dan ketertiban adalah satu
keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat
melakukan aktifitas sehari-hari. Apabila ketertiban dan keamanan dapat terwujud
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 2/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
dengan baik sesuai harapan, masyarakat dapat beraktifitas dengan baik dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraannya.
Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam
kehidupan bermasyarakat perlu di kawali oleh alat negara atau aparat Negara yang
ditugaskan menurut undang-undang dan atau peraturan dibawahnya seperti
Peraturan Daerah. Aparat berfungsi mengawal aturan-aturan pada umumnya dan
pada khususnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta memberikan
perlindungan dalam kehidupan masyarakat.
Pada era modernisasi dan globalisasi yang sangat mewarnai kehidupan
sosial masyarakat, baik di negara maju maupun di negara berkembang, di daerah
metropolitan dan di daerah pedesaan, melahirkan berbagai dampak, baik positif
maupun negative. Salah satu dampak negative adalah dengan perkembangan
penyakit masyarakat (pekat) dimana semakin memacu tingkat perkembangan
ditengah masyarakat, tidak hanya orang dewasa saja tetapi juga sudah merambat
kepada anak-anak dan remaja.
Untuk mengurangi dampak penyakit masyarakat diatas, maka bertitik tolak
pada Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam
menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
masyarakat. Disamping itu, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran sebagai
salah satu pelaksana Peraturan Daerah yang mempunyai tugas untuk mewujudkan
keamanan dan ketertiban di daerah.
Pelaksanaan dari penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), penertiban Pekerja Seks
Komersial (PSK), penertiban demo, penertiban gelandangan dan pengemis,
pengawalah pejabat wilayah, penertiban Pegawai Negri Sipil (PNS) yang
membolos pada saat jam kerja, penertiban izin kegiatan dan penertiban izin
mendirikan bangunan.Peran Satuan Polisi Pamong Praja selain menertibkan para pelanggar
Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga berperan dalam penegakan
Perturan Daerah, dengan aktif mengadakan kegiatan operasi ketentraman,
ketertiban dan Peraturan Daerah.
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 3/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (2), maka keberadaan Satuan Polisi Pamong
Praja sangatlah penting dan strategis karena merupakan unsur penunjang
Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta Penegakkan
Peraturan Daerah. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja hanya bersifat
melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna penanganan lebih lanjut.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5 dapat disimpulkan tugas Satuan Polisi
Pamong Praja adalah :
1. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah serta memberikan perlindungaan kepada masyarakat.
2. Mewujudkan sikap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah lainnya dalam menunjang keberhasilan
penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Melakukan pengawasan dan pengamanan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah serta melakukan penindakan kepada masyarakat dan badan
hukum lainnya yang melanggar Peraturan Daerah.
4. Membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dan
berupaya sebagai mediator dalam penanganan berbagai masalah baik
perorangan, kelompok agar masyarakat dapat hidup tentram dan sejahtera.
Pada saat ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) tidak
pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktifitasnya dengan mudah
diketahui melalui pemberitaan di media masa, baik cetak maupun elektronik.
Sayangnya, image yang terbentuk di pikiran masyarakat atas prilaku aparat Sat Pol
PP sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur
pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma
hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yanghidup dan berkembang di masyarakat.
Permasalahan tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten
Merangin, tidak jauh berbeda dengan seputar kinerja Satpol PP, baik dalam
penegakkan Perda maupun dalam mengatasi penyakit masyarakat (Pekat). Gejala
Pekat sudah relatif mengalami kecendrungan peningkatan di Kabupaten Merangin,
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 4/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
baik di dalam kota Bangko maupun sampai ke daerah-daerah luar kota. Adapun
bentuk Pekat tersebut, diantaranya adalah semakin maraknya praktek asusila
dalam bentuk warung remang-remang, panti pijat dan praktek Miras serta
perjudian.
Sebagai salah satu instansi yang berwenang untuk menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat dari penyakit masyarakat di atas, maka Satpol PP
Kabupaten Merangin juga diharapkan untuk lebih intensif dan peduli dalam
mengatasinya. Namun dalam pelaksanaan penertiban Pekat tersebut, Satpol PP
Kabupaten Merangin harus melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait,
seperti Kepolisian, Kecamatan sampai kepada aparat pemerintahan desa dan
tokoh-tokoh masyarakat.
Berdasarkan pengamatan pendahuluan penulis, bahwa secara umum Satpol
PP sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan penertiban terhadap
penyakit masyarakat. Namun secara internal tentunya upaya tersebut belum
menunjukkan hasil yang memuaskan, ditandai dengan semakin meningkatnya
penyakit masyarakat tersebut di Kabupaten Merangin. Hal ini terjadi akibat dalam
operasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP, maka target operasi tersebut sudah
tidak ditemukan, sehingga terkesan bahwa ada indikasi kebocoran informasi dari
kegiatan operasi tersebut. Sedangkan secara ekternal yang penulis dapatkan dari
masyarakat, bahwa dalam pelaksanaan penertiban atau pencegahan Pekat, Satpol
PP dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait masih belum
optimal, sehingga upaya yang telah dilakukan belum memberikan hasil maksimal.
Disisi lain adanya dijumpai organisasi pemerintah yang mempunyai tugas dan
fungsi yang sama, atau terkadang kita menemukan program atau kebijakan yang
seharusnya saling terkait menjadi tidak optimal karena setiap proses di dalamnya
terbagi menjadi tanggungjawab beberapa instansi.
II.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang
menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana fungsi koordinasi dalam pemberantasan penyakit masyarakat
(PEKAT) di Kabupaten Merangin pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Merangin?
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 5/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
2. Apa hambatan pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pemberantasan penyakit
masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Merangin pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Merangin?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan fungsi
koordinasi dalam pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) di Kabupaten
Merangin pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin?
III. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pemberantasan
penyakit masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Merangin pada Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan fungsi koordinasi dalam
pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Merangin pada
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan
pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pemberantasan penyakit masyarakat
(PEKAT) di Kabupaten Merangin pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Merangin.
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 6/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
IV.TINJAUAN PUSTAKA
4.1.Pengertian Optimalisasi
Pengertian optimalisasi menurut bahasa Indonesia adalah terbaik, tertinggi
atau paling menguntungkan.1
Dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka
yang dimaksud pengertian optimalisasi dalam tulisan ini adalah memberikan
pelayanan yang terbaik dengan mengerakkan segala fasilitas dan kemampuan yang
ada guna mendapatkan hasil yang baik dan menguntungkan.
4.2.Koordinasi
Pelaksanan koordinasi sangat penting dalam rangka menyatu
padukan gerak dan langkah dari berbagai keinginan dan kepentingan
sehingga menghasilkan keselarasan dan kesamaan dalam pencapaian
tujuan organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan bahwa
koordinasi adalah Kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan
para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.2
Kemudian Stoner menyatakan koordinasi adalah proses penyatu
paduan sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian
atau bidang fungsional) dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan
organisasitersebut secara efisien.3
Sedangkan Kartasasmita menyatakan
bahwa Koordinasi merupakan usaha untuk menghasilkan pembangunan
yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya
tujuan dan sasaran secara optimal.4
Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa koordinasi
merupakan usaha perpaduan atau penyatuan gerak dan langkah antara
pejabat, unit-unit dalam organisasi maupun antar organisasi dalam rangka
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, Balai Pustaka, Jakarta ; 1998, hal. 800
2Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta,
1996, hal. 23
Sugandha, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Intermedia, Jakarta, 1991, hal 124 Kartasasmita, Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya, Jakarta;
1997, hal. 62
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 7/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
menuju kearah yang telah ditetapkan agar terciptanya efektifitas
pencapaian tujuan.
Disamping itu didalam pengertian koordinasi terdapat beberapa
unsur, sebagaimana diungkapkan oleh Sugandha sebagai berikut:5
1. Unit-unit adalah kelompok kerja di dalam suatu organisasi yang
tentunya mempunyai fungsi yang berbeda.
2. Sumber-sumber atau potensi yang ada pada unit-unit suatu
organisasi atau pada organisasi-organisasi adalah tenaga kerja,
keterampilan dan pengetahuan personilnya, teknologi, anggaran
serta fasilitas kerja lainnya.
3. Gerak kegiatan, adalah segala daya upaya, segala sesuatu tindakan
yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat maupun kelompok-kelompok
kerja dalam melakukan tujuan.
4. Kesatupaduan artinya terdapat pertautan atau hubungan diantara
sesamanya sehingga terwujudkan suatu integritas atau kesatuan
yang kompak.
5. Keserasian, berarti adanya urutan-urutan pengerjaan sesuatu yang
tersusun secara logis, sistematis atau dilakukan dalam waktu yang
bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi (pengulangan
maupun pertentangan).
6. Arah yang sama, dalam hal ini sebagai pedoman ialah sasaran yang
sudah ditetapkan. Segala potensi itu diarahkan kesadaran yang satu
itu juga, sehingga tidak terjadi penyimpangan.
Agar koordinasi dapat dilaksanakan secara efektif, maka dalam
pelaksanaannya dituntut adanya kesadaran dari seluruh pihak tentang
pentingnya koordinasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Halini sesuai dengan pendapat Sugandha yang menyatakan bahwa:6
Koordinasi hanya mungkin terjadi apabila ada kesadaran dan
kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pimpinan-pimpinan
organisasi (untuk kerja sama antara unit kerja) ke dalam proses
5 Sugandha, Op.Cit , hal. 136
Sugandha, Op.Cit , hal. 27
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 8/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
pelaksanaan kerja di bawah pengarahan seseorang yang mempunyai
kewenangan fungsional tertentu.
Dengan demikian sangat jelas bahwa, bila ada kesadaran dan
kesediaan dari setiap instansi yang terkait akan memudahkan untuk
membentuk kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang lebih baik
(efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan).
4.3. Unsur, Jenis dan Syarat Koordinasi
1. Unsur-Unsur Koordinasi
Menurut Sugandha unsur-unsur koordinasi terdiri dari:7
a. Unit-unit adalah kelompok kerja di dalam suatu organisasi yang
tentunya mempunyai fungsi yang berbeda;
b. .Sumber-sumber atau potensi yang ada pada unit-unit suatu
organisasi atau pada organisasi-organisasi adalah tenaga kerja,
keterampilan dan pengetahuan personilnya, teknologi, anggaran
serta fasilitas kerja lainnya;
b. Gerak kegiatan, adalah segala daya upaya, segala sesuatu tindakan
yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat maupun kelompok-kelompok
kerja dalam melakukan tujuan;
c. Kesatupaduan artinya terdapat pertautan atau hubungan diantara
sesamanya sehingga terwujudkan suatu integritas atau kesatuan
yang kompak;
d. Keserasian, berarti adanya urutan-urutan pengerjaan sesuatu yang
tersusun secara logis, sistematis atau dilakukan dalam waktu yang
bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi (pengulangan
maupun pertentangan); dan
e. Arah yang sama, dalam hal ini sebagai pedoman ialah sasaran yangsudah ditetapkan. Segala potensi itu diarahkan kesadaran yang satu
itu juga, sehingga tidak terjadi penyimpangan.
7Sugandha, Op.Cit , hal. 13
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 9/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
Agar koordinasi dapat dilaksanakan secara efektif, maka
dalam pelaksanaannya dituntut adanya kesadaran dari seluruh pihak
tentang pentingnya koordinasi dalam pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugandha yang menyatakan
bahwa:8
Koordinasi hanya mungkin terjadi apabila ada kesadaran dan
kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pimpinan-
pimpinan organisasi (untuk kerja sama antara unit kerja) ke dalam
proses pelaksanaan kerja di bawah pengarahan seseorang yang
mempunyai kewenangan fungsional tertentu.
Dengan demikian sangat jelas bahwa, bila ada kesadaran dan
kesediaan dari setiap instansi yang terkait akan memudahkan untuk
membentuk kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang lebih baik
(efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan).
2. Jenis-Jenis Koordinasi
Jenis-jenis koordinasi adalah sebagai berikut:9
a. Menurut lingkupnya terdiri dari:
i.
Koordinasi intern yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unitdi dalam suatu organisasi.
ii. Koordinasi ekstern yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai
organisasi atau antar organisasi.
b. Menurut arahnya terdiri dari:
i. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi antar pejabat, atau
antar unit yang mempunyai tingkat hirarki yang sama dalam
suatu organisai dan antar pejabat dari organisasi-organisasi
yang sederajat.
ii. Koordinasi vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat
dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit
8 Sugandha, Op.Cit , hal. 279
Sugandha, Op.Cit , hal. 25
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 10/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
tingkat atasan langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi
oleh organisasi induknya.
iii. Koordinasi diagonal yaitu koordinasi antara pejabat atau unit
yang berbeda fungsi dan tingkatan hirarkinya.
iv. Koordinasi fungsional yaitu koordinasi antar pejabat, antar
unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan
fungsi atau karena koordinatornya mempunyai fungsi
tertentu.
Berdasarkan uraian tersebut di atas tampak bahwa terdapat
beberapa jenis koordinasi dalam suatu organiasi yang ditinjau dari
lingkupnya meliputi koordinasi intern dan ekstern. Sedangkankoordinasi ditinjau dari arahnya meliputi koordinasi horizontal,
koordinasi vertikal, koordinasi diagonal dan koordinasi fungsional.
3. Syarat-Syarat Koordinasi
Untuk dapat menghasilkan suatu organisasi yang baik, maka
diperlukan syarat-syarat koordinasi. Adapaun syarat-syarat koordinasi
yang baik menurut The Liang Gie adalah sebagai berikut:10
a. Adanya pembagian kerja yang jelas
b. Sarana persaudaraan dan semangat kerjasama yang sangat besar
dalam organisasi
c. Kontak dan komunikasi yang cukup di antara unit-unit atau
orang-orang dalam organisasi
d. Koordinasi di tetapkan dan di laksanakan sebagai kesatuan
dengan perencanaan, pembimbingan dan pengadilan
e. Pemakaian cara-cara pengkoordinasian yang tepat.
Menurut Mooney, bahwa koordinasi dapat terwujud apaabila
memiliki syarat-syarat sebagai berikut:11
a. Autority (wewenang/kekuasaan/kewibawaan)
10 The Liang Gie, Unsur-unsur Administrasi, Supersukses, Yogyakarta; 1981, hal. 17411
Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, Bina Aksara, Jakarta;1985, hal. 78
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 11/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
b. Mutual Service (saling membantu)
c. Doctrine (ajaran/aturan)
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan
koordinasi itu haruslah terdapat pembagian pekerjaan yang jelas, hal
ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pekerjaan yang
tumpang tindih akibat kaburnya batas-batas hak dan kewajiban dari
masing-masing unit/bagian dan pegawai yang ada dalam organisasi.
Semangat kerjasama saling membantu dalam suatu orgnisasi
akan dapat dilaksanakan apabila terdapat arus informasi dan
komunikasi yang baik sehingga diperoleh suatu tindakkan kearah
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.4.4.Pengertian Penyakit Masyarakat (Pekat)
Definisi Penyakit masyarakat di sisi yuridis kalau kita lihat di dalam
ketentuan aturan sedikit banyak yang bisa disampaikan kaitannya dengan penyakit
masyarakat ini ada dalam ketetapan MPRS Tahun 1960, disitu disebutkan ada
beberapa gejala sosial dimana terjadi sebuah gejala yang mempengaruhi keadaan
sosial masyarakat dimana kemudian masyarakat tidak bisa menjalankan seluruh
fungsi sosialnya. Di dalam Ketetapan MPR Tahaun 60 disebutkan bahwa penyakit
masyarakat ini yang pertama adalah berkaitan dengan pengemisan, yang kedua
berkaitan dengan perjudian, ketiga berkaitan dengan pelacuran, dan yang keempat
adalah pemabukan atau bermabuk-mabukan dimuka umum
Jadi penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi
ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau
meresahkari masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta
tatakrama kesopanan sedangkan akibat hukumnya bagi sipelaku ada yang belum
terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang ada Dari pengertian penyakit
dan masyarakat yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyakit
masyarakat adalah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan buruk anggota masyarakat
yang telah membudaya, dimana kebiasaan tersebut melanggar norma, adat dan
hukum yang berlaku
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 12/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
V.METODOLOGI PENELITIAN
Metode merupakan cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan
dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu, cara pertama ini dipergunakan
setelah penyelidikan memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan
penyelidikan serta dari situasi penyelidikan.12
Menurut Husaini, Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk
mengetahui sesuatu yang mempuyai langkah-langkah sistematis.13 Selanjut-nya
menurut Surahmad, metode penelitian adalah suatu tehnik atau cara mencari,
memperolah, menyimpulkan serta mencatat data yang dapat diper-gunakan untuk
kepentingan penyusunan penelitian.14
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta
mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu
tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena
yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari
populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi objek atau subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.15 Berdasarkan pengertian
itu, populasi dalam penelitian ini adalah Kepala satpolpp, semua Pegawai
Satpol PP, dan serta Anggota Polres merangin serta Masyarakat Kabupaten
Merangin.
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut.16
Dalam proposal penelitian penulis menentukan
sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu.
17
Teknik purposive sampling
12Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik , Terseto,
Bandung; 1995. Hal. 313
Husaini Usman dan Purnomo Setiadi A. Metodologi Penelitian Sosial,Bumi Aksara,Jakarta; 2003,. Hal. 22
14 Ibid., Hal. 131
15Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta, Bandung; 2009, hal 90.
16 Ibid., hal 91.17
Ibid , hal 96
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 13/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
dilakukan untuk para pimpinan dan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
beserta Anggota Polres Merangin, sedangkan untuk masyarakat digunakan
teknik incidental sampling (sampel tidak terduga). Dalam penelitian ini,
sampel yang diambil dan ditetapkan berjumlah yaitu 13 (tiga belas) orang,
dengan rincian sebagai berikut:
1. 1 (satu) orang Kepala Kantor
2. 1 (satu) orang Kasubbag Tata Usaha
3. 1 (satu) orang Kepala Seksi Bimbingan dan Pengembangan
4. 1 (satu) orang Kepala Seksi ketertiban Umum
5. 1 (satu) orang Kepala Seksi Pengawasan dan Penyidikan
6. 3 (tiga) orang staf Satpol PP
7. 1 (satu) orang anggota Polres Merangin
8. 4 (empat) orang masyarakat
Dalam penelitian yang Akan dilakukan, penulis menggunakan teknik
pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.
a. Studi Pustaka (Library Research)
Studi pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan data teoritis dari berbagai
pendapat para ahli dengan cara mempelajari dan menganalisa teori-teori dan
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan
dibahas dan serta dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan masalah
yang akan diteliti.
b. Studi Lapangan (Field Research)
Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui observasi
dan wawancara.
a. Observasi adalah suatu proses pengamatan terhadap fenomena-fenomena
yang terjadi dan berkembang dimasyarakat.
b.
Wawancara adalah komunikasi langsung antara pewawancara denganresponden dalam rangka pengumpulan data.
Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa
wawancara dengan bagian terkait dengan pengumpulan data penelitian dan
data ini masih murni dan belum diolah dalam suatu proses tertentu.
a. Data Sekunder
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 14/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sistematis, yang
sudah diolah dan dipublikasikan bisa buku-buku laporan bulanan, semester
maupun tahunan dan bahan dokumenter lainnya.
Setelah melakukan pengumpulan data secara lengkap, maka langkah
selanjutnya yang sangat penting untuk dilakukan adalah menganalisis data.
Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, maka proses analisis data
menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
Dengan demikian, maka langkah-langkah atau tahapan menganalisis
data dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian.
2. Pemeriksaan data yang didapat apakah sesuai dengan yang diharapkan.
3. Pengelompokan data-data guna untuk menjawab pertanyaan terhadap suatu
penelitian.
4. Melaksanakan pembahasan dan perumusan terhadap data yang didapat.
5. Mengambil kesimpulan akhir terhadap data yang diteliti.
VI .Hasil Analisis dan Pembahasan
6.1. Optimalisasi Fungsi Koordinasi Dalam Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat) di Kabupaten Merangin.
Sesuai dengan peran dan tugas Satpol PP yang bertujuan untuk
pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang meliputi
pemberantasan Pekerja Seks Komersial, Razia Minuman Keras, Razia
Warung Remang-Remang dan lain-lain. Kegiatan koordinasi
pemberantasan PEKAT melibatkan Dinas/Instansi terkait, diantaranya
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Polres Merangin.
Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat
merupakan program prioritas dalam menciptakan Kabupaten Merangin
terbebas dari berbagai kegiatan Prostitusi, Minuman Keras, Perjudian dan
Narkoba yang dapat menggeser nilai-nilai positif yang berkembang di
masyarakat serta merusak generasi penerus.
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 15/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
Untuk melihat fungsi koordinasi dalam pemberantasan berbagai
penyakit masyarakat, dapat dianalisis berbagai permasalahan penyakit
masyarakat di bawah ini.
a. Fungsi Koordinasi Dalam Melakukan Razia Minuman Keras.
Minuman keras merupakan salah satu penyakit masyarakat yang
memberikan dampak terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.
Pelaksanaan fungsi koordinasi antara Satpol PP dengan aparat
kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi dampak dari
minuman keras di masyarakat Kabupaten Merangin.
Fungsi koordinasi dengan berbagai elemen, khususnya pihak
kepolisian dilakukan dalam upaya melakukan razia minuman keras,
terutama kepada para penjualnya.
Berdasarkan wawancara dengan Hardi, bahwa Satpol PP sudah
melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan
razia minuman keras di Kabupaten Merangin. Bentuk koordinasi yang
dilakukan adalah dalam pelaksanaan koordinasi program antara kedua
belah pihak dalam melakukan razia secara rutin dengan waktu yang
disepakati bersama. 18
Namun dalam pelaksanaan masih ditemukan berbagai permasalahan
dalam pelaksanaan koordinasi program, salah satunya kesulitan dalam
penyesuaian jadwal razia antara kepolian dengan Satpol PP.19
b. Fungsi Koordinasi Dalam Melakukan Penertiban Pekerja Seks
Komersial.
Pelaksanaan koordinasi dalam melakukan penertiban Pekerja Seks
Komersial di Kabupaten Merangin pada prinsipnya sudah dilaksanakan
oleh Satpol PP Kabupaten Merangin. Penertiban PSK dilakukan
melalui sosialisasi, penertiban dan pembinaan kepada para PSK yangterjaring dalam razia.
18Wawancara dengan Hardi, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Merangin19 Wawancara dengan Bakaruddin, Kepala Seksi Wasdik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Merangin
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 16/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
Sejauh ini pelaksanaan fungsi koordinasi tidak mengalami hambatan
yang berarti dalam melakukan razia secara rutin. Kondisi real yang
ditemukan di lapangan adalah kesulitan dalam melakukan koordinasi
dalam pembinaan secara terprogram dan terpadu oleh Satpol PP
dengan pihak lain yang terkait.20
Berdasarkan wawancara dengan Mustakim, bahwa Satpol PP sudah
melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, seperti Dinas
Sosial dan Ketenagakerjaan dan Pihak Kepolisian. 21
c. Fungsi Koordinasi Dalam Melakukan Razia Warung Remang-Remang
Warung remang-remang juga menjadi salah satu Penyakit Masyarakat
di Kabupaten Merangin. Sampai saat ini warung remang-remang
belum dapat dikendalikan dengan berbagai macam dalih dan bersifat
Hilang timbul. Setiap dilakukan razia, maka jumlah warung remang-
remang berkurang, namun setelah itu muncul lagi.
Dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, Satpol PP Merangin
bekerjasama dengan pihak kepolisian dan masyarakat setempat.
Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa koordinasi dalam melakukan
razia dengan pihak terkait sudah berjalan dalam rangka melakukan
razia gabungan terhadap warung remang-remang.
Hal ini juga didukung oleh Akri Sutrisno, bahwa dalam koordinasi,
khususnya dengan aparat kepolian, Satpol PP Kabupaten Merangin
berupaya meningkatkan intensitas dalam pelaksanaan razia kepada
warung remang-remang tersebut.22
Dari kasus-kasus yang telah diuraikan di atas, tampak fungsi
koordinasi Satpol PP Kabupaten Merangin telah dilaksanakan dengan
pihak terkait. Walaupun dalam prakteknya masih terdapat identifikasi
20Wawancara dengan Kapriadi, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ops Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin,21
Wawancara dengan Mustakim, Staf Seksi Ketertiban Umum dan Ops Kantor Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Merangin
22Wawancara dengan Akri Sutrisni, Anggota Polres Kabupaten Merangin
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 17/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
dan permasalahan yang belum tuntas dalam menekan atau mengurangi
penyakit masyarakat.23
Berdasarkan wawancara dengan salah seorang anggota Satpol PP,
bahwa dalam mengatasi berbagai masalah penyakit masyarakat selalu
berupaya untuk berkoordinasi dengan tokoh pemuda dan masyarakat. .
24Hal ini juga didukung oleh salah seorang Masyarakat, bahwa selama
ini sudah berjalan koordinasi antara Satpol PP dengan Kepolisian
maupun dengan tokoh masyarakat dalam upaya mengurangi penyakit
masyarakat.25
Sedangkan menurut salah seorang masyarakat, bahwa kerjasama
Satpol PP sering tidak efektif dalam pencegahan berbagai tindakan yang
menjadi penyakit masyarakat, sehingga masyarakat enggan untuk
melaporkan berbagai tindakan yang mengganggu ketertiban
masyarakat..26
Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis menyimpulkan
bahwa, fungsi koordinasi antara Satpol PP sudah berjalan dalam menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat. Walaupun masih ditemukan
berbagai permasalahan dalam menangani berbagai tindakan penyakit
masyarat yang mengganggu keamanan masyarakat, sehingga pelaksanaan
fungsi koordinasi Satpol PP menjadi belum optimal.
6.2.Hambatan Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Pemberantasan
Penyakit Masyarakat.
Fungsi koordinasi merupakan penentu keberhasilan setiap program
kerja yang dilaksanakan. Dalam pemberantasan penyakit masyarakat,
Satpol PP sebagai leading sector diharapkan untuk melaksanakan fungsi
koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga pelaksanaan
23Wawancara dengan Ahmadi, Staf Seksi Wasdik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Merangin24
Wawancara dengan Al Muksin, Staf Seksi Wasdik Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Merangin
25Wawancara dengan Sugito, Masyarakat Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan
Kabupaten Merangin26 Wawancara dengan Sahruddin, Masyarakat Desa Dusun Mudo Kecamatan Bangko
Kabupaten Merangin
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 18/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
pemberantasan penyakit masyarakat dapat lebih ditekan. Untuk
meningkatkan fungsi koordinasi, Satpol PP Kabupaten Merangin
menemukan berbagai hambatan sebagai berikut:
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
Salah satu hambatan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi oleh
Satpol PP disebakan oleh faktor SDM, baik secara keterampilan
komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota. Ditinjau dari
latar belakang pendidikan bahwa anggota Satpol PP kebanyakan masih
relatif muda. Apabila dihadapkan dengan beban tugas yang diemban
dan tuntutan harus mampu melakukan koordinasi yang baik, maka
kemampuan SDM anggota Satpol PP merupakan salah satu hambatan
dalam upaya mewujudkan pemberantasan penyakit masyarakat.
Tuntutan tersebut sangat berat karena berhadapan dengan
situasi dan kondisi masyarakat yang kompleks dengan bermacam
persoalan yang berpotensi menganggu dan mengancam ketertiban dan
keamanan masyarakat. Keterbatasan kemampuan SDM anggota dalam
melakukan koordinasi dengan masyarakat merupakan salah satu
hambatan dalam pelaksanaan koordinasi. 27
Sebagian besar persepsi masyarakat adalah bahwa anggota Satpol
PP belum dapat bekerjasama dengan masyarakat, karena sebagian
anggota Satpol PP terkesan arogan dan kurang simpatik. Hal ini
didukung oleh salah seorang masyarakat, bahwa keberadaan Satpol PP
dalam upaya menekan penyakit masyarakat menjadi kurang mendapat
simpati masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat juga menjadi
masyarakat. .28
Sedangkan menurut Kepala Satpol PP, bahwa upaya
koordinasi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan masyarakat
terkendala dengan jumlah anggota yang belum mencukupi.
29
Disamping itu menurut tokoh masyarakat, bahwa disamping jumlah
anggota Satpol PP yang relatif kurang, juga disebabkan kurangnya
27Wawancara dengan Andre F, Kasubbag Tata Usaha Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Merangin, tanggal 25 Mei 201228
Wawancara dengan Heriyanto, Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan PemenangBarat Kabupaten Merangin,
29Wawancara dengan Hardi, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 19/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
keahlian dan keterampilan sebagian anggota Satpolpp dalam melakukan
kerjasama dengan masyaraka.30
Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa dapat disimpulkan,
dimana faktor SDM menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan
hubungan kerjasama dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan
masyarakat
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Bekerjasama Dengan Satpol
PP.
Dalam menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif,
masyarakat merupakan objek dan subjek yang menjadi salah satu
faktor penentu keberhasilan lingkungan yang bebas dari penyakit
masyarakat. Artinya ialah bahwa masyarakat diminta atau tidak
diminta harus bersedia membantu dalam hal: (1) menjaga dan
menciptakan Kamtibmas, (2) Memberikan informasi terhadap kasus-
kasus tertentu.
Berdasarkan wawancara dengan Kapriadi, bahwa sebagian
masyarakat belum menyadari dan mau berkoordinasi dengan Satpol PP
dalam upaya memberantas penyakit masyarakat.31
Hal ini juga
didukung oleh Bakarruddin, bahwa dalam pelaksanaan koordinasi
masih dilakukan secara sepihak oleh Satpol PP, sedangkan sebagian
masyarakat terkesan kurang peduli dalam melakukan koordinasi
dengan Satpol PP.32
Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa
salah satu hambatan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi disebabkan
oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkoordinasi dengan
Satpol PP Kabupaten Merangin.
30Wawancara dengan Saipul, Masyarakat Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko
Kabupaten Merangin31
Wawancara dengan Kapriadi, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ops Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.32 Wawancara dengan Bakaruddin, Kepala Seksi Wasdik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Merangin.
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 20/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
6.3.Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi
Koordinasi Dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
1. Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam bidang SDM,
perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten
Merangin. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam
meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Pada Satpol PP
Kabupaten Merangin.
Berdasarkan wawacancara dengan Kepala Satpol pp, bahwa
akan dilakukan program pembinaan secara intensif untuk
meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Satpol PP dalam
bekerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan
masyarakat.33
Hal senada juga didukung oleh Kasubbag Tata
Usaha, bahwa pembinaan secara intensif perlu dilakukan oleh
Satpol PP Kabupaten Merangin, disamping itu juga dibutuhkan
penambahan jumlah anggota Satpol PP yang bertugas untuk
memberantas penyakit masyarakat.34
Berdasarkan wawancara di atas, perlu dicermati oleh Satpol
PP Kabupaten Merangin untuk melakukan berbagai upaya dalam
peningkatan Sumber Daya Manusia, baik secara kualitatif maupun
kuantitatif.
2. Meningkatkan Soliasisasi Kepada Masyarakat.
Kondisi umum masyarakat di Kabupaten Merangin bervariasi dengan berbagai adat istiadat dan budaya yang hampir
tidak sama. Untuk mengatasi masyarakat yang tingkat partisipasi
33Wawancara dengan Hendri Putra, Kepala Seksi Bimbang Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Merangin34 Wawancara dengan Andre F, Kepala Subbag Tata Usaha Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Merangin
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 21/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
masyarakatnya rendah, dan terkesan tidak bersedia membantu
tugas-tugas keamanan masyarakat dibutuhkan pembinaan dan
pendekatan oleh Satpol PP Kabupaten Merangin.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Satpol PP,
bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, maka Satpol PP
perlu untuk meningkatkan program sosialisi kepada masyarakat
tersebut.35
Disamping itu, Satpol PP masih perlu membenahi diri
dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak
secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai
aparat pengamanan. Dengan cara demikian, maka akan dapat
terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan Satpol PP.
VII.Kesimpulan dan saran
Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Merangin, khususnya dalam pelaksanaan fungsi Kordinasi
untuk pembrantasan penyakit masyarakat (PEKAT), maka penulis berusaha untuk
mengemukakan kesimpulan atas substansi penelitian, dan begitu pula terhadap adanya
kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan penilti berusaha pula mengusulkan
saran-saran perbaikan.
7.1.Kesimpulan
Bahwa dalam pelaksanaan fungsi Kordinasi untuk pembrantasan penyakit
masyarakat (PEKAT) oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Merangin, telah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, namun
kenyataannya masih belum optimal. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan
fungsi Kordinasi untuk pembrantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
antara lain. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kurangnya
Kesadaran Masyarakat Bekerjasama Dengan Satpol PP.
35 Wawancara dengan Mustakim, Staf Seksi Ketertiban Umum dan Ops Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Merangin
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 22/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan
fungsi Kordinasi untuk pembrantasan penyakit masyarakat (PEKAT oleh
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin adalah:
Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Meningkatkan
Soliasisasi Kepada Masyarakat
Saran-saran
Agar Satpol PP Kabupaten Merangin meningkatkan sarana dan prasana dalam
mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi.Agar Satpol PP Kabupaten Merangin
mengajukan penambahan dana untuk mendukung kinerja dengan luasnya volume
kegiatan dan wilayah binaan.Agar dinas dan instansi yang terkait memberikan
dukungan moril terhadap pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan, sehingga tidak
terjadi benturan terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi.
Daftar pustaka
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, Balai Pustaka, Jakarta ; 1998Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta, 1996
Sugandha, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Intermedia, Jakarta, 1991
Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik , Terseto, Bandung; 1995.\Husaini Usman dan Purnomo Setiadi A. Metodologi Penelitian Sosial,Bumi Aksara, Jakarta; 2003,
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta, Bandung; 2009
7/22/2019 Artikel Untuk Pak Sumartono
http://slidepdf.com/reader/full/artikel-untuk-pak-sumartono 23/23
JURNAL ILMIAH TERAPAN (JIT)KOPERTIS WIL X ISSN :1979‐
9292.Vol.6 No.4 Desember 2012
Hafid zakariya.SH.MH adalah dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (stia)
Setih Setio, Lahir di Sragen 8 juni 1978, strata 1 di selesaikan di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan S2 di selesaikan Universitas Jambi.Sekarang
menjadi Kepala LPPM STIA Setih Setio Muara Bungo Jambi.