analisis normatif putusan homologasi atas · pdf filekewajiban pembayaran utang ... fakultas...

12
ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS PENGESAHAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA (Putusan Pengadilan Niaga No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga Smg) TESIS Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister Program Magister Kenotariatan OLEH : FARIDA KUSUMASTUTIK NIM. S351502036 PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016

Upload: duongdiep

Post on 06-Feb-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS  · PDF filekewajiban pembayaran utang ... fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta 2016. ii . iii . iv ... bab v penutup

ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS

PENGESAHAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PERKARA PENUNDAAN

KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

DI KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA

(Putusan Pengadilan Niaga No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga Smg)

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister

Program Magister Kenotariatan

OLEH :

FARIDA KUSUMASTUTIK

NIM. S351502036

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

Page 2: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS  · PDF filekewajiban pembayaran utang ... fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta 2016. ii . iii . iv ... bab v penutup

ii

Page 3: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS  · PDF filekewajiban pembayaran utang ... fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta 2016. ii . iii . iv ... bab v penutup

iii

Page 4: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS  · PDF filekewajiban pembayaran utang ... fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta 2016. ii . iii . iv ... bab v penutup

iv

PERNYATAAN

NAMA : FARIDA KUSUMASTUTIK

NIM : S351502036

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “ANALISIS

NORMATIF PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS PENGESAHAN AKTA

PERDAMAIAN DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN

PEMBAYARAN UTANG DI KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA

(Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Semarang)”, adalah benar-

benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut diberi

tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak

benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan

tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Januari 2017

Yang membuat pernyataan,

Farida Kusumastutik

Page 5: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS  · PDF filekewajiban pembayaran utang ... fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta 2016. ii . iii . iv ... bab v penutup

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Man Jadda Wa Jadda ”

Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya

kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri

( Al-Ankabut ayat : 6 )

“Allah mencintai orang yang cermat dalam meneliti soal-soal

yang meragukan dan tidak membiarkan akalnya dikuasai oleh nafsunya”

( Nabi Muhammad SAW )

“ Allah mencintai orang yang bekerja apabila bekerja maka ia selalu memperbaiki

prestasinya”

( H.R. Tabrani )

Persembahan untuk :

- Bapak dan Ibu tercinta

- Bapak Ibu Mertua tercinta

- Muh Hermansyah suamiku terkasih

- Anak-anakku tersayang Brian, Alden,

Lilin dan Regan

Page 6: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS  · PDF filekewajiban pembayaran utang ... fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta 2016. ii . iii . iv ... bab v penutup

vi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena

dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang

berjudul “Analisis Normatif Putusan Homologasi Atas Pengesahan Akta

Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Koperasi

Simpan Pinjam Intidana (Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga

Semarang)”.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi sebagian

persyaratan mencapai derajat magister pada Program Magister Kenotariatan di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta .

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari

berbagai pihak, maka pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati

penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Bapak Burhanudin Harahap, SH., MH.,M.Si.,Ph.D selaku Kepala Program

Studi Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta dan juga selaku Ketua tim Penguji yang telah memberikan saran

dan masukan untuk penyempurnaan tesis ini.

5. Bapak Dr. M. Irnawan Darori, SH., MM selaku pembimbing dan Sekretaris

Penguji yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran

dan keikhlasan dalam memberikan saran dan masukan sehingga penulisan

tesis ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum selaku Penguji Pembanding Internal,

yang telah memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan tesis ini.

7. Bapak Dr. Mulyoto, SH., M.Kn selaku Penguji Pembanding Eksternal yang

telah memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan tesis ini.

Page 7: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS  · PDF filekewajiban pembayaran utang ... fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta 2016. ii . iii . iv ... bab v penutup

vii

8. Segenap dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

9. Segenap staf dan karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

10. Seluruh Pengurus dan Pengawas serta Pengelola Kantor Pusat KSP Intidana

dan manager-manager Kantor Cabang KSP Intidana yang telah memberikan

support luar biasa sehingga penulis tetap berkarya dan dapat menyelesaikan

tesis ini.

11. Muh Hermansyah Putra Negara suamiku tercinta yang selalu memberi

semangat, doa dan kasih sayang yang luar biasa.

12. Brian Aditya H, Alden Ganendra MPH, Novalina Rizka R dan Regan Aqilla

Hermansyah anak-anakku tersayang terimakasih atas doa dan pengertiannya.

13. Kedua Orang Tua yang penulis cintai dan sayangi Bapak Sahman Siswo

Mulyono (Alm) dan Ibu Sungatmi serta Kakak-kakak dan adik-adikku yang

telah memberikan kasih sayang tak terhingga, dukungan moril dan materil

dan doa yang selalu menyertai tiap langkah perjalanan penulis.

14. Rekan-rekan Angkatan VI Program Magister Kenotariatan Universitas

Sebelas Maret Surakarta

15. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu,

atas segala dukungan, perhatian dan bantuannya hingga selesainya penulisan

tesis ini. Semoga tesis ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan dapat

bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan

dengan hukum kepailitan dan perkoperasian, dan semoga pihak-pihak yang

telah membantu penulisan hukum ini mendapat pahala dari Allah SWT. Amin

Surakarta, Januari 2017

Penulis

Page 8: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS  · PDF filekewajiban pembayaran utang ... fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta 2016. ii . iii . iv ... bab v penutup

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .......................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS ......................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN .................................................................... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN......................................................................... v

KATA PENGANTAR ................................................................................ vi

DAFTAR ISI ............................................................................................... viii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xi

ABSTRAK .................................................................................................. xii

ABSTRACT .................................................................................................. xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1

B. Perumusan Masalah ............................................................... 7

C. Tujuan Penelitian ................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian ................................................................. 8

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Koperasi ................................................. 9

1. Sejarah Koperasi di Indonesia ........................................ 9

2. Pengertian Koperasi ........................................................ 10

3. Landasan Fungsi dan Peranan Koperasi ......................... 11

4. Perangkat Organisasi Koperasi ....................................... 12

5. Koperasi Simpan Pinjam................................................. 12

B. Tinjauan Tentang Kepailitan ............................................... 14

1. Sejarah Kepailitan ........................................................... 14

2. Asas-asas Kepailitan ....................................................... 23

3. Arti dan Tujuan Kepailitan ............................................. 27

4. Konsep Kepailitan .......................................................... 31

5. Permohonan Kepailitan .................................................. 33

6. Sistem Pembuktian Dalam Kepailitan............................. 36

7. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit.......................... 37

Page 9: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS  · PDF filekewajiban pembayaran utang ... fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta 2016. ii . iii . iv ... bab v penutup

ix

C. Tinjauan Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 39

1. Lembaga Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang ... 39

2. Arti dan Tujuan PKPU .................................................... 42

3. Konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ........ 45

4. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ...... 46

5. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang .............................................................................. 49

D. Tinjauan Tentang Akta Perdamaian ................................... 58

1. Pengertian Akta .............................................................. 58

2. Persyaratan Materiil Akta Otentik .................................. 61

3. Pengertian Subjek dan Objek Perdamaian ...................... 65

4. Akibat Hukum Putusan Perdamaian ............................... 74

E. Tinjauan Tentang Pengadilan Niaga...................................... 76

1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga........................ 79

2. Kompetensi Pengadilan Niaga ........................................ 80

3. Pihak-pihak yang Berperan Dalam Perkara Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang........................................ 81

F. Kerangka Teori .................................................................... 87

1. Teori Penegakan Hukum ................................................ 87

2. Teori Keadilan ................................................................ 90

3. Teori Perlindungan Hukum ............................................ 92

4. Teori Kepastian Hukum .................................................. 93

G. Penelitian yang Relevan ......................................................... 95

H. Kerangka berpikir .................................................................. 98

BAB III METODE PENELITIAN............................................................. 99

1...Jenis Penelitian ..................................................................... 99

2...Metode Pendekatan……………………………………….... 100

3...Sumber Bahan Hukum .......................................................... 100

4...Metode Pengumpulan Bahan Hukum .................................... 102

5...Metode Analisis Bahan Hukum ............................................. 103

Page 10: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS  · PDF filekewajiban pembayaran utang ... fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta 2016. ii . iii . iv ... bab v penutup

x

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ 104

Kasus Posisi................................................................................. 104

A. Dasar Pertimbangan hukum hakim pada putusan

Homologasi omor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga

Semarang atas pengesahan Akta Perdamaian dalam perkara.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Koperasi

Simpan Pinjam Intidana......................................................... 110

B. Bagaimanakah akibat hukum kepengurusan Koperasi

Simpan Pinjam Intidana yang tidak mendasarkan pada

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 131

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 141

A. Kesimpulan ......................................................................... 141

B. Implikasi ............................................................................. 142

C. Saran ................................................................................... 142

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Page 11: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS  · PDF filekewajiban pembayaran utang ... fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta 2016. ii . iii . iv ... bab v penutup

xi

ABSTRAK

Farida Kusumastutik. S351502036. 2016. ANALISIS NORMATIF PUTUSAN

HOMOLOGASI ATAS PENGESAHAN AKTA PERDAMAIAN DALAM

PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI

KOPERASI SIMPAN PINJAM INTI DANA. (Putusan Pengadilan Niaga No.

10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga Smg) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum

hakim pada putusan homologasi dalam perkara Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang di Koperasi Simpan Pinjam Intidana, dengan menganalisis

putusan No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Semarang serta akibat hukum

pembentukan kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang tidak berdasar

pada Undang-Undang Perkoperasian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

hukum normatif yang bersifat eksploratoris dengan pendekatan perundang-

undangan. Pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan, dengan

mendalami bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang terkait dengan

penelitian ini serta teknik analisis secara kualitatif terhadap pasal-pasal, kaedah-

kaedah hukum terutama dokumen yang berupa putusan pengadilan niaga.

Hasil penelitian bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam

mengesahkan akta perdamaian pada Perkara Penundaan Kewajiban Utang sesuai

dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang pasal 281, 284, 285, 286 dan 288 akan tetapi hakim

tidak secara detail mengkaji isi daripada Akta Perdamaian, yang mana tidak

memenuhi legal standing sebuah perjanjian karena pihak-pihak yang

menandatangani Akta Perdamaian tersebut tidak memiliki kewenangan bertindak

melakukan perbuatan hukum. Terdapat cacat formil karena bertentangan dengan

pasal 1851 KUH Perdata dan tidak terpenuhinya klausa yang halal yakni

bertentangan dengan hukum juga syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian. Putusan

yang dilandasi oleh perjanjian yang cacat hukum maka dengan sendirinya

putusan tersebut dapat dilakukan pembatalan atau batal demi hukum. Akibat

hukum pembentukan kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang tidak

mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

berakibat kepengurusan yang terbentuk dan disahkan dalam putusan homologasi

adalah tidak berlaku karena kewenangan merubah kepengurusan sebuah badan

hukum Koperasi ada pada Rapat Anggota sebagai kewenangan tertinggi.

Implikasi yang dapat ditimbulkan bahwa implementasi Undang-undang

Kepailitan dan PKPU dalam badan hukum Koperasi hendaknya memperhatikan

Undang-undang Perkoperasian sehingga tidak menimbulkan persengketaan baru.

Perlunya peningkatan pemahaman dan kemampuan pengurus, kurator dan hakim

niaga dalam menangani perkara kepailitan, sehingga tercapainya kepastian hukum

dan keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci : Homologasi, Akta perdamaian, Koperasi Simpan Pinjam

Page 12: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS  · PDF filekewajiban pembayaran utang ... fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta 2016. ii . iii . iv ... bab v penutup

xii

ABSTRACT

Farida Kusumastutik. S351502036. 2016. THE ANALYSIS OF NORMATIVE

RULING HOMOLOGATION DEED OF RATIFICATION OF PEACE

ABOVE IN THE CASE OF DELAY OF PAYMENT OBLIGATIONS IN

THE INTIDANA COOPERATIVE LOAN (Analysis of Supreme Court

Decision No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga Smg). The Graduate Program

in Notarial Science, The faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta

This study aims to determine the basic legal considerations the judge's

verdict on the homologation in the case of delay of payment Obligations in the

Cooperative Loan Intidana, by analyzing the verdict No. 10/Pdt.Sus-

PKPU/2015/PN Niaga, Semarang and the legal consequences of the formation of

Cooperative Stewardship and loan Intidana that are not based on the Act of

Cooperative. This research uses a kind of normative legal research that is

eksploratoris with an approach to legislation. The collection of legal materials

through research librarianship, with primary legal materials deepen, secondary

and tertier associated with this research as well as qualitative analysis techniques

against the articles, especially legal method-method of the document in the form

of commercial court ruling.

The results of the research of basic legal considerations that judges in

validating an act of peace on the matter of delay Debt Obligations in accordance

with Act No. 37 of 2004 about bankruptcy and Debt Payment Suspension article

281, 284, 285, 286 and 288 but the judge did not examine in detail the contents of

the Deed than the peace, which do not meet the legal standing of an agreement

because the parties that signed the Peace Act did not have the authority to act

doing law. The formyl because contrary to the criminal code section 1851

KUHPerdata and does not satisfy the clause which is not forbidden i.e. contrary to

the terms of the law legitimately a peace treaty. The verdict is based on a flawed

legal agreement by then on its own cancellation can be made thereof or annulled

by law. The verdict is based on a flawed legal agreement by then on its own

cancellation can be made thereof or annulled by law. Legal consequences of the

formation of Cooperative Stewardship and loan Intidana that do not base it on Act

No. 25 of 1992 concerning Cooperative result management formed and ratified in

the ruling of the homologation is not applicable because the authorities changed

the management of a legal entity of cooperatives exist at Member meeting as the

highest authority.

The implications that can inflict that implementation of Bankruptcy

legislation and the cooperative legal entities in the case of delay of payment

Obligations should pay attention to the legislation Cooperative so as not to give

rise to new disputes. The need for the enhancement of understanding and the

ability of the administrators, curators and the judge handling the bankruptcy case

shall Commerce, making the achievement of certainty of the law and justice.

Keywords: Homologation, An act of peace, Cooperative loan