71253385 makalah filsafat hukum tentang hukuman mati

7/28/2019 71253385 Makalah Filsafat Hukum Tentang Hukuman Mati

1/14

Filsafat Hukum

Kajian Filsafat Hukum terhadapHukuman Mati dalam Sistem

Hukum Indonesia

Oleh:

I Nyoman Rma Putra Iswara (09133102)

Hukum

2011/2012


2/14

1

Bab I Pendahuluan

A. Latar BelakangMengingat semakin merajalelanya tindakan kriminal, dari skala kecil

sampai skala besar, seakan-akan warga negara Indonesia ini begitu tidak

gentar menghadapi hukum. Pejabat kebal hukum, rakyat bebal hukum. Ya,

tampaknya seperti itulah karakteristik orang Indonesia.

Hukum menjadi semacam alat untuk bermain bagi pihak-pihak

tertentu. Terang saja, tindakan kriminal skala kecil dibesar-besarkan

sedangkan tindakan kriminal skala besar dikecil-kecilkan.

Untuk tindakan kriminal skala besar, banyak pihak yang ingin agar

pelakunya diganjar hukuman mati agar menciptakan efek takut bagi orang

lain dalam hal ini berarti bernilai preventif. Namun, ada pihak-pihak

tertentu yang tidak menyetujuinya bersamaan dengan adanya HAM. Ada

yang mengatakan hukuman mati bukan cara irasional, tidak manusiawi, tidak

bijaksana, hanya merupakan hak Tuhan. Tetapi ada juga yang mengatakan

bahwa tindakan ini tegas dan bisa menjaga wibawa negara.

Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba mengulas bagaimanakah

sebaiknya tentang hukuman mati dikaji dengan dengan filsafat hukum dan

sistem hukum.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah sebaiknya penerapan hukuman mati dalam sistem

hukum di Indonesia?


3/14

2

Bab 2 Pembahasan

A. Pengertian Filsafat Hukum

Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan

pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. [1]

Berkaitan dengan hukum, beberapa ahli mendefinisikan filsafat hukum

sebagai berikut:

Menurut Soetikno:

Filsafat hukum adalah mencari hakekat dari hukum, dia ingin mengetahui

apa yang ada di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam

hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai,

dia memberi penjelasan mengenai nilai, postulat (dasar-dasar) sampai pada

dasar-dasarnya, ia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum.

Menurut Satjipto Raharjo:

Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum.

Pertanyaan tentang hakekat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat

dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar

itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan

hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda

sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum

tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asa, peraturan, bidang serta

sistem hukumnya sendiri.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto:

Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu

filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya penyelesaian

antara ketertiban dengan ketenteraman, antara kebendaan dan keakhlakan,

dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaruan.

_________________________________________________________________________________________

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat


4/14

3

Menurut Lili Rasjidi:

Filsafat hukum berusaha membuat dunia etis yang menjadi latar belakangyang tidak dapat diraba oleh panca indera sehingga filsafat hukum menjadi

ilmu normatif, seperti halnya dengan ilmu politik hukum. Filsafat hukum

berusaha mencari suatu cita hukum yang dapat menjadi dasar hukum dan

etis bagi berlakunya sistem hukum positif suatu masyarakat (seperti

grundnorm yang telah digambarkan oleh sarjana hukum bangsa Jerman yang

menganut aliran-aliran seperti Neo Kantianisme). [2]

Menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta:

Ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, jadi objek filsafat hukum

adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai pada inti

atau dasarnya, yang disebut dengan hakekat. [3]

Secara garis besar filsafat hukum berupa suatu ilmu yang mengkaji

hukum secara mendalam, penuh kebijaksanaan, berjangka panjang dan

fleksibel sehingga hukum itu sendiri menjadi selaras (keserasian nilai-nilai)

dengan karakteristik masyarakat. Kajian filsafat hukum sendiri tentu

membutuhkan cabang-cabang ilmu lain yang berkaitan dengan hukum,

seperti: antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum dan

sebagainya. Dengan demikian kajian filsafat hukum akan mampu mencakup

semua aspek dalam masyarakat.

B. Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Indonesia

Pada dasarnya sistem hukum di Indonesia terdiri dari tiga jenis sistem

hukum. Yaitu hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Dari ketiganya,

_________________________________________________________________________________________

[2] http://kuliahade.wordpress.com/2009/11/22/pengertian-filsafat-hukum-menurut-para-ahli/

[3]http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Filsafat%20Hukum%20dan%20Perannya%20dalam%2

0Pembentukan%20Hukum%20di%20Indonesia.pdf


5/14

4

baik pidana maupun perdata sebagian besar hukum di Indonesia bersistem

hukum Eropa. Sedangkan sistem hukum agama dan adat biasanya berlaku

pada urusan perkawinan, kewarisan dan kekerabatan.

Namun kembali pada salah satu asas berlakunya undang-undang

yaitu: Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi

mempunyai derajat yang lebih tinggi, sehingga apabila ada dua macam

undang-undang yang tidak sederajat mengatur objek yang sama dan saling

bertentangan, maka hakim harus menerapkan undang-undang yang lebih

tinggi dan menyatakan bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak

mengikat (lex superior derogat legi inferiori). Ini berarti apabila hukuman

mati diberlakukan oleh negara, maka hukum adat perda tidak berhak

menentang. Sebaliknya, jika hukum adat atau perda memberlakukan

hukuman mati tetapi negara tidak, maka tidak boleh ada hukuman mati.

Jika ditinjau dari segi hukum agama, faktanya terdapat beberapa

agama yang mengindikasikan adanya hukuman mati termasuk bagian yang

tidak mendukungnya. Berikut saya sampaikan indikasi pro dan kontra

hukuman mati dari berbagai agama:

1. Agama HinduDi dalam kitab hukum Hindu salah satunya Manawa Dharmastra

memuat tentang tindakan yang dilarang beserta sanksinya. Beberapa

ayat memuat hukuman mati untuk bentuk kejahatan tertentu.

Namun dalam nti Parva (Mahbharta) ada sebuah percakapan

antara pangeran Satyavan dengan raja Dyumatsena sebagai berikut:

Pangeran Satyavan: Terkadang kebajikan membuat kita mengetahui

dosa dan dosa membuat kita mengetahui bentuk kebajikan. Dan tidak

akan pernah mungkin membinasakan manusia dapat dianggap suatu

perbuatan yang bijak.


6/14

5

Raja Dyumatsena: Apabila mengecualikan mereka yang harus

dibunuh adalah bijak, apabila perampok dikecualikan, Satyavan, maka

perbedaan antara kebajikan dan perbuatan dosa akan samar.

Pangeran Satyavan: Tidak dengan membinasakan seorang pelaku

kejahatan, seorang Raja hendaknya menghukum dia sebagai

seseorang yang ditakdirkan berdasarkan Kitab. Seorang Raja

hendaknya tidak berbuat sebaliknya, mengabaikan moral untuk

merendahkan martabat pelaku kejahatan. Dengan membunuh seorang

pelanggar, Raja membunuh banyak orang tidak berdosa. Dengan

membunuh seorang perampok tunggal, istri, ibu, bapa dan anak yang

bersangkutan semuanya ikut terbunuh. Ketika dirugikan oleh seorang

pelaku kejahatan, Raja oleh karenanya harus merenungkan persoalan

penghukuman. Terkadang orang jahat terlihat meniru kebaikan dari

orang baik. Hal tersebut mencerminkan anak yang baik berasal dari

keturunan orang jahat. Maka dari itu sebaiknya orang jahat tidak

dimusnahkan. Pemusnahan seorang jahat tidak sesuai dengan hukum

keabadian dalam agama Hindu.

Percakapan ini menjadi landasan bahwa hukuman mati tidak

diperlukan dalam agama Hindu. [4]

2. Agama KristenKalangan Kristen dari umat biasa sampai pendeta baik dari Kristen

Katolik maupun Kristen Protestan memiliki pandangan yang berbeda

mengenai hukuman mati. Surat Paulus kepada Jemaat di Roma bab

13 ayat 1-4 tentang keharus-patuhan rakyat terhadap pemerintah

menjadi landasan berlakunya hukuman mati. Namun bagi kalangan

Kristen yang menentang, mereka berlandaskan Exodus bab 20 ayat

13, yang menuliskan: Kamu tidak boleh melakukan pembunuhan..

Kemudian dalam Surat Yesaya ayat 5 dijelaskan: Beginilah firman

Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang

menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang

memberi nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa

kepada mereka yang hidup di atasnya.


7/14

6

Kesimpulannya dalam Kristen ada ayat (dalam surat Exodus) yang

menyatakan dengan tegas bahwa tidak boleh membunuh. [5]

3. Agama IslamBentuk peraturan dalam ajaran Islam terdiri dari hudud(suatu bentuk

peraturan yang bentuk pelanggaran dan sanksinya sudah di atur

secara pasti dan tazir (suatu bentuk peraturan yang bentuk

pelanggarannya sudah di atur tetapi bentuk sanksinya di serahkan

kepada negara).

Dalam agama Islam dikenal apa yang dinamakan kisas (memberikan

perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia

melakukannya terhadap korbanDasar berlakunya kisas ini adalah

berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, yakni surat

kedua dari Al-Quran, ayat 178 yang artinya: Hai orang-orang yang

beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-

orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba

dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang

mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf

membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik

pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu

dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu,

maka baginya siksa yang sangat pedih.. Dalam penjelasannya

diterangkan bahwa diat adalah suatu ganti rugi yang dibayarkan

kepada ahli waris korban. Dalam hukum Islam hukuman mati dapat

diganti dengan pembayaran ganti rugi kepada ahli waris korban

apabila sebelumnya ahli waris korban telah memaafkan pelaku

kejahatan pembunuhan atas apa yang dilakukannya. Selanjutnya

dalam ayat 179 Allah SWT berfirman: Dan dalam kisas itu ada

jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal,

supaya kamu ber-taqwa.

Dalam Kitab Suci umat Islam ini terdapat surat yang isinya sangat

jelas menunjukan bahwa Islam sejalan dengan teori absolut, yakni


8/14

7

surat Al-Maaidah ayat 45 yang artinya: Dan Kami telah tetapkan

terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa,

mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi

dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishaashnya. Barangsiapa yang

melepaskan hak qishaashnya, maka melepaskan hak itu menjadi

penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara

menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-

orang yang zalim.. Surat ini dan surat-surat sebelumnya menunjukan

bahwa Allah SWT menetapkan bahwa hukuman mati merupakan

hukuman yang setimpal bagi tindak pidana pembunuhan karena

begitu beratnya akibat dari pembunuhan tersebut.

Adapun untuk diberlakukannya kisas terdapat beberapa syarat, yaitu:

a. Pelaku seorang mukalaf, yaitu sudah cukup umur dan berakal.b. Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja.c. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan itu tidak diragukan lagi.d. Pelaku pembunuhan tersebut melakukannya atas kesadaran sendiri,

tanpa paksaan dari orang lain.

Kisas tidak dapat diberlakukan apabila pembunuhan yang terjadi

melibatkan pelaku dan korban yang memiliki hubungan keturunan.

Mengenai kisas ini banyak terjadi perbedaan pendapat di antara para

pemuka agama Islam itu sendiri, di antaranya mengenai cara

pelaksanaan kisas. Pendapat pertama mengatakan bahwa kisas hanya

bisa dilakukan dengan pedang atau senjata, terlepas dari pembunuhan

yang telah dilakukan menggunakan pedang atau tidak. Pendapatkedua mengatakan bahwa kisas itu dilakukan sesuai dengan cara dan

alat yang digunakan pembunuh pada saat melakukan pembunuhan.

Namun terdapat kesepakatan di antara ahli agama Islam bahwa

apabila ada alat lain yang dapat lebih cepat menghabisi nyawa

terpidana, maka boleh digunakan, sehingga penderitaan dan rasa sakit

yang dirasakan terpidana tidak terlalu lama.


9/14

8

Bagi penegak hukum dalam negara Islam terdapat prinsip Lebih baik

salah memaafkan dari pada salah menghukum. Prinsip ini

menunjukan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan

hukuman, khususnya hukuman mati. Apabila seseorang mengakui

kesalahan yang telah dilakukannya serta bertaubat dengan sungguh-

sungguh, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 34, maka ia akan di

ampuni atas perbuatannya oleh Allah. Penegak hukum Islam juga

berpedoman pada ayat tersebut dalam menegakkan hukum Islam.

Maka apabila seorang pelaku kejahatan menyerahkan diri lalu

mengakui perbuatannya dan bertaubat, hendaknya menjadi suatu

pertimbangan bagi para penegak hukum dalam proses penjatuhan

hukuman. [6]

4. Agama BuddhaDalam agama Budha dikenal apa yang dinamakan dengan Panca-sila.

Panca-sila dalam agama Buddha ini adalah sebagai prinsip dasar bagi

umat Budha dalam pengembangan kepribadian agar dapat

berperikelakuan baik. Aturan pertama dalam Panca-sila adalah

larangan terhadap pencabutan nyawa. Aturan pertama ini yang

dijadikan dasar dalam menentang hukuman mati.

Dalam kitab umat Buddha, Dhammapada, juga terdapat pasal yang

berhubungan dengan hukuman mati yaitu pasal 10 yang menyatakan

Setiap orang takut akan hukuman, setiap orang takut akan kematian,

sebagaimana kamu juga rasakan. Maka janganlah kalian membunuh

atau menyebabkan terjadinya pembunuhan. Setiap orang takut akan

hukuman, setiap orang mencintai kehidupan, sebagaimana kamu juga

rasakan. Maka janganlah kalian membunuh atau menyebabkan

terjadinya pembunuhan.. Selanjutnya dalam pasal terakhir dari

Dhammapada ini, pasal 26, menyatakan Dia Kami sebut brahmin,

barangsiapa yang menanggalkan senjatanya dan menghindari

kekerasan terhadap semua umat. Dia tidak membunuh atau

membantu orang lain untuk membunuh..


10/14

9

Hal ini diinterpretasikan oleh sebagian besar umat Buddha, terutama

umat Buddha di Barat, sebagai suatu dasar dalam menentang

hukuman mati. Namun ada pula interpretasi yang berbeda dengan

interpretasi umat Buddha di Barat tersebut, misalnya Thailand yang

kita ketahui bahwa Buddha sebagai salah satu agama yang resmi

diakui negaranya, tetapi menerapkan hukuman mati. Begitu pula

dengan Sri Lanka, Jepang, Taiwan yang mayoritas warga negaranya

menganut agama Budha, tetap mempertahankan hukuman mati dalam

sistem hukumnya. Teori absolut yang dipandang sebagai alasan

pembenar terkuat dalam penerapan hukuman mati tidak sejalan

dengan ajaran agama Buddha sebagaimana tersirat dalam Panca-sila

dan Dhammapada. Maka tidak heran apabila hampir semua umat

Budha menentang hukuman mati sebagai pembalasan, seperti dalam

ajaran absolut. [7]

Daripolling atau pemungutan suara dan jajak pendapat yang saya lakukan (2

Nopember 2011 - 13.05) , didapat hasil sebagai berikut:

Dari 166 koresponden dengan latar belakang teracak:

137 koresponden setuju dengan adanya hukuman mati di Indonesia. 29 koresponden tidak setuju dengan adanya hukuman mati di

Indonesia[8]

Beberapa koresponden mengatakan bahwa hukuman mati perlu diadakan

terutama bagi pelaku korupsi dan terorisme atau pembunuhan massal

berencana, alasan-alasannya sebagai berikut:

Karena hukuman mati merupakan salah satu efek jera bagi parapelaku kejahatan;

Untuk memberikan efek rasa takut terhadap calon pelaku kriminallainnya;

Hukuman penjara tidak cukup karena setelah bebas bisa korupsi lagi; Jika kasusnya sangat merugikan masyarakat dan negara;


11/14


12/14

11

Bab 3 Penutup

A. Kesimpulan

Sampai saat ini hukuman mati masih berlaku di Indonesia yang salah

satunya sebagaimana termuat di dalam Pasal 36 UU No. 26 Tahun 2000:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima)

tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Dilihat dari aspek agama, hukuman mati tidak mutlak ditentang.

Begitu juga dalam beberapa hukum adat. Namun demikian, beberapa pihak

tertentu ingin agar hukuman mati berhenti diberlakukan di Indonesia.

Setelah memaparkan beberapa kajian mengenai tentang hukuman mati, dari

segi agama sosial dan adat, maka saya akan mengemukakan beberapa

kesimpulan. Apakah hukuman mati perlu ditidiadakan?

Apabila hukuman mati dihapus dari sistem hukum di Indonesia lalu

digantikan dengan hukuman kurungan penjara dan pemiskinan, jika dikaji

secara filosofis, jika terdakwa yang melakukan kejahatan berskala besar

misalnya terorisme, maka besar kemungkinan ia akan membunuh lebih

banyak lagi. Dengan pertimbangan ini, hukuman mati perlu diberlakukan

agar tidak ada korban yang berjatuhan lagi. Tetapi hukuman mati bisa saja

ditiadakan apabila aparat penegak hukum mampu menjamin untuk

memberantas tuntas seluruh jaringan yang terkait dalam kasus itu.

Kenyataannya, seorang terdakwa bandar narkoba masih bisa

melakukan akses dan menguasai jalur transaksi penjualan narkoba berskala

besar di dalam lapas. Apabila sulit mengawasi oknum lapas yang terlibat,

maka hukuman mati perlu diberlakukan. Hukuman mati bisa ditiadakan


13/14

12

apabila terjamin bahwa tardakwa bandar narkoba tidak bisa berkutik sama

sekali di lapas di mana pegawai lapas benar-benar bertanggung jawab.

Alasan HAM dan otoritas Tuhan mengenai hukuman mati, juga tidak

sepenuhnya benar. Jika membunuh terdakwa sebagai hukuman dikatakan

melanggar HAM, lalu mengapa militer membunuh penjajah tidak dikatakan

melanggar HAM? Padahal keduanya sama-sama membunuh.

Hukuman mati dapat ditiadakan dengan digantikan dengan hukuman

kurungan penjara seumur hidup di mana fasilitas setiap narapidana tidak

dibeda-bedakan. Selain itu harus ada jaminan atau kepastian bahwaterdakwa benar-benar jera dikurung di penjara dan akses narapidana dengan

kasus kriminal berskala besar ke dunia luar benar-benar dijaga ketat,

dibatasi dan diawasi. Setiap penjaga lapas juga harus bertanggung jawab.

Bagi kasus korupsi, pemiskinan atas aset-aset hasil korupsi harus dilakukan

oleh negara. Dengan demikian efek jera benar-benar dapat dirasakan oleh

pelaku dan menjadi bentukpreventifterhadap calon pelaku.

B. Saran

Bagaimanapun juga negara belum tentu bisa menjamin bahwa setiap

aparat penegak hukum dapat bertanggung jawab sepenuhnya atas

kewajibannya. Bagi terdakwa kasus luar biasa yang tidak dihukum mati,

melainkan dihukum penjara beberapa tahun atau seumur hidup. Ada yang

mengatakan penjara seumur hidup membuat negera mengeluarkan biaya

karena narapidana bisa makan gratis seumur hidup. Letak permasalahanbukan di situ. Tetapi selalu saja ada oknum aparat penegak hukum yang

mencari kesempatan. Tujuan agar narapidana yang dikurung penjara agar

jera, malah dengan bekerja sama dengan oknum tertentu, narapidana

tersebut masih tetap bisa melakukan kejahatannya di dalam penjara. Saya

menyayangkan hukuman mati dihapuskan.


14/14

13

Menurut saya, kita tidak perlu menuntut penghapusan hukuman mati

dengan alasan apapun. Hukuman mati tetap perlu diberlakukan, namun

dengan rumusan yang tepat. Kapan, kepada siapa, karena kasus apa, dengan

alasan apa dan sebagainya. Dengan pertimbangan sosiologi hukum yang

matang. Hukuman mati sangat tepat diberlakukan kepada pelaku kriminal

berskala besar dan kepada kepala jaringan kriminal, yang menyebabkan

kerugian materil dan imateril yang berskala besar pula. Namun demikian,

hukum harus tetap menyelidiki dan memberantas setiap orang yang terlibat

di dalamnya. Hukuman mati perlu dihapuskan apabila hukuman mati itu

diberlakukan tanpa alasan yang jelas atau kepada pelaku kriminal berskala

kecil.

71253385 makalah filsafat hukum tentang hukuman mati

Documents