2 TINJAUAN PUSTAKA

Sistem transportasi laut perikanan tangkap tidak lepas dari pengkajian dan

keterkaitan dari tiga kawasan dan wilayah, yaitu: Hinterland, Port, dan Fishing

ground yang terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem yang dapat dijelaskan

sebagai berikut.

2.1 Hinterland

Pengertian hinterland yaitu ” The areas of a country that are away from

the coast, from the banks of large river or from the main cities: The rural/

agricultural hinterland” (Oxfod University 2010) dan pengertian lain:

1. The land directly adjacent to and inland from a coast.

2. A region serve by aport city and its facilities.

3. A region remote from urban areas: back country.

Jadi yang dimaksud dengan hinterland adalah daerah belakang suatu

pelabuhan, dimana luasnya relatif dan tidak mengenal batas administratif suatu

daerah, provinsi atau batas suatu negara tergantung kepada ada atau tidaknya

pelabuhan yang berdekatan dengan daerah tersebut. Di samping itu jaringan lalu

lintas perhubungan darat: jalan raya, kereta api, dan lalu lintas sungai memegang

peranan penting pula untuk daerah belakang tersebut.

Pertumbuhan sosial dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh gerak laju

pertumbuhan sektor ekonomi terutama sektor yang memiliki peranan dominan,

dimana hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk

disertai dengan mobilitasnya yang semakin meningkat, ehingga perkembangan

jumlah penduduk tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap

hirarki dan fungsi kota-kota. Adanya peningkatan hirarki serta pengembangan

fungsi kota-kota memberikan implikasi terhadap kebutuhan prasarana dan sarana

perkotaan untuk mendukungnya.

Beberapa fungsi kota sabagai bagian dari hinterland antara lain sebagai

1) Kota utama, yang berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan

2) Kota kedua (secondary cities), yang melayani wilayah sub regional

dan menjembatani antara kota-kota utama dan kota-kota kecil.

14

3) Kota antara, yang fungsinya diarahkan sebagai pusat pelayanan lokal,

pusat pemasaran dari wilayah belakang/ pedesaan menuju kota

kabupaten dan sebaliknya.

Di dalam distribusi barang konsumsi non pertanian. Ditinjau dari aspek

mobilitas yang terkait dengan kemudahan untuk melakukan perjalanan, maka

untuk memperlancar perjalanan diperlukan adanya sistem jaringan penghubung

yang memadai pada suatu kawasan hinterland atau wilayah distribusi.

2.2 Pelabuhan (Port)

Pengembangan pelabuhan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan

kegiatan perekonomian dengan memanfaatkan potensi daerah tersebut, antara lain

berupa kemungkinan untuk mencapai pasaran yang lebih jauh, mendorong

peningkatan produksi daerah, stabilitas harga dan turunnya ongkos produksi.

2.2.1 Tatanan kepelabuhan nasional

Pelabuhan ditata dalam satu kesatuan tatanan pelabuhan nasional guna

mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal, yang berkemampuan

tinggi, menjamin efisiensi nasional dan mempunyai daya saing global dalam

rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah

Penyusunan Tata Kepelabuhanan Nasional sesuai dengan PP No. 69/2001

tentang kepelabuhan dilakukan dengan memperhatikan: (1) Tata ruang wilayah,

Sistem transportasi nasional, (2) Pertumbuhan ekonomi, (3) Pola/jalur pelayanan

angkutan laut nasional internasional, (4) Kelestarian lingkungan, (5) Keselamatan

pelayaran dan (6) Standardisasi nasional, kriteria dan norma. Tatanan

Kepelabuhan Nasional sekurang-kurangnya memuat pengelompokan pelabuhan

menurut jenis, kegiatan, peran, fungsi, dan klasifikasi pelabuhan.

2.2.2 Peranan dan fungsi pelabuhan

Pelabuhan mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam

perdagangan dan pembangunan regional, nasional dan internasional yaitu sebagai

pintu gerbang keluar masuk barang dan penumpang ke dan dari suatu daerah,

15

dimana pelabuhan tersebut berada. Peranan dan fungsi pelabuhan meliputi

berbagai aspek yaitu :

(1). Ketersediaan prasarana dan sarana pelabuhan melayani kegiatan bongkar

muat barang dan kunjungan kapal yang berkaitan dengan investasi, teknologi,

manajemen dan kualitas pelayanannya.

(2). Keterkaitan pelabuhan dengan daerah belakangnya yang dihubungkan oleh

transportasi darat.

(3). Keterkaitan pelabuhan dengan berbagai pelabuhan di pulau lain (nasional atau

internasional) ke dan dari mana terjadi arus barang dan kapal.

(4). Keterkaitan suatu pelabuhan dengan berbagai pelabuhan sekitarnya.

(5).Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari pengembangan pelabuhan

terhadap daerah sekitarnya.

Pelabuhan mempunyai peranan yang sangat penting dalam transportasi

laut secara komprehensif, tidak hanya dilihat dari aspek keadaannya pada waktu

sekarang dan pengembangannya pada masa mendatang, tetapi juga sangat terkait

dengan aspek perencanaan dan manajemennya untuk menunjang pembangunan

regional, antar daerah/ pulau/ pelabuhan, dimana terjadi interaksi antar

sumberdaya pembangunan seperti penduduk, sumberdaya alam (sektoral), modal

teknologi dan sumberdaya pembangunan lainnya. Meskipun peranan pelabuhan

sangat penting dalam konteks pembangunan regional dilihat dalam lingkup

nasional, tetapi beberapa diantaranya (pelabuhan besar) mempunyai peranan

penting dalam pelayaran internasional. Dari berbagai pelabuhan yang ada,

terdapat sejumlah pelabuhan yang terpilih untuk diberikan penguatan terhadap

fungsinya. Fungsi pelabuhan dimaksud meliputi pelabuhan peti kemas

(internasional dan nasional), pelabuhan general cargo konvensional, pelabuhan

yang mempunyai fungsi khusus (pelabuhan industri, pelabuhan pariwisata,

pelabuhan perikanan), dan pelabuhan penting yang strategis.

Dengan demikian fungsi pelabuhan harus dikaji untuk didiversifikasi

mengikuti perkembangan permintaan penduduk pada daerah belakangnya

(hinterland), permintaan angkutan barang dan penumpang, serta perkembangan

teknologi pelayaran dan keadaan industri pelayaran pada masa depan. Secara

skematis fungsi pelabuhan dapat diperlihatkan oleh Gambar 2 berikut:

16

Gambar 2 Fungsi pelabuhan

Sumber: Studi Alternatif Percepatan pengembangan Infrastruktur Pelabuhan

di KTI, LP UNHAS- Pelindo III (2003)

2.3 Pelabuhan Perikanan

Beberapa defenisi mengenai Pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut:

1) Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan

kegiatan bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal

perikanan bersandar, berlabuh dan/ atau bongkar muat ikan yang

Melayani

angkutan

barang LN

Melayani

angkutan barang DN

Melayani

angkutan penumpang

FUNGSI

PELABUHAN

Menunjang kehidupan

penduduk

Perbaikan lingkungan

hidup

Pemukiman

Kegiatan/ tempat

rekreasi

Kegiatan

kemasyarakatan

Bantuan untuk

bencana alam

Ekspor

Impor

Antar daerah

Antar pulau

Regional

Serktoral

Menunjang

pembangunan daerah belakang

Pembangunan industri di daerah

pelabuhan

Pembangunan industri di pantai

Suplai tenaga listrik

Menunjang industri

17

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan

penunjang perikanan (Kementrian Kelautan dan Perikanan 2004).

2) Pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan masyrakat

perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun

pemasarannya (Dirjend. Dep. Pertanian RI 1981).

3) Tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha

perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan

ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di

perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional

tampat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil penanganan

pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan (Dept.

Perhubungan 1996).

4) Jepang sebagai negara terkemuka dalam bidang perikanan

mendefinisikan pelabuhan perikanan atau ‘ Fishing Port ‘ sebagai

berikut: ‘….. is a composition of water area, land area and facilities to

be used as a natural or artificial fishing base, which is designated by

the Minister of Agriculture and Foresty, ……’

Selain memiliki fasilitas-fasilitas pokok seperti penahan gelombang

(breakwater), dermaga (pier, ,jetty, wharf) dan kolam pelabuhan (basin) dan

fasilitas fungsional umum seperti gedung perkantoran, bengkel, gudang, tempat

parker, jalan raya, jalan kereta api/ lori dan sebagainya sebagaimana pelabuhan

niaga umumnya, harus pula dilengkapi dengan fasilitas yang mutlak dibutuhkan

untuk menunjang kelancaran aktivitas usaha perikanan tersebut seperti misalnya

tempat pendaratan, pelelangan ikan, cold storage, pabrik es, perlengkapan fish

processing, pengadaan sarana penangkapan dan lain sebagainya. Selain

memberikan perlindungan bagi kapal-kapal perikanan yang mengisi bahan baker,

mendaratkan ikan maupun yang berlabuh, melayani penanganan dan pemrosesn

hasil tangkapan serta tata niaganya, pelabuhan perikanan harus pula dapat

melayanai kebutuhan nelayan untuk beristirahat atau melakukan kegiatan sosial

lainnya di daratan (Murdiyanto 2004). Berdasarkan skala layanan dan kegiatan

usahanya pelabuhan perikanan dibedakan empat tipe (DKP 2006) sebagai

berikut:

18

2.3.1 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)

Pelabuhan perikanan kelas A yang skala layanannya sekurang-kurangnya

mencakup kegiatan usaha perikan di wilayah laut territorial ZEEI dan wilayah

perairan internasional.

2.3.2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Pelabuhan perikanan kelas B yang skala layanannya sekurang-kurangnya

mencakup kegiatan usaha perikanan ZEEI.

2.3.3 Pelabuhan Perkanan Pantai (PPP)

Pelabuhan perikanan kelas C yang skala layanannya sekurang-kurangnya

mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan

kepulauan, laut territorial dan ZEEI.

2.3.4 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pelabuhan perikanan kelas D yang skala pelayanannya sekurang-

kurangnya mencakup usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman dan perairan

kepulauan. Tempat Pendaratan Ikan(TPI) yang belum ditetapkan statusnya

sebagai PPI dikategorikan sebagai PPI.

Secara geoekonomi laut Indonesia mengantungi potensi sumberdaya

dengan keunggulan komparatif ataupun kompetitif. pembagian ruang dan wilayah

perairan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

19

Gambar. 3 Potensi perairan NKRI

Sumber: Lubis dan Chaussade et al.

(Manapa 2011b)

2.4 Foreland

Perikanan menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor:

Kep.10/ Men/ 2004, pasal 1 ayat 1 dan 3, tentang ketentuan umum, yang

dimaksud dengan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. Lalu penangkapan ikan adalah

kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam

20

keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, atau mengawetkan.

Perikanan tangkap merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam

memanfaatkan sumber daya alam, khususnya kegiatan penangkapan dan

pengumpulan berbagai jenis hasil tangkapan yang ada di lingkungan perairan laut.

Lingkungan atau wilayah perairan sebagai sumber hasil tangkapan dikenal dengan

istilah fishing ground yang juga dikenal dengan istilah lain dengan pemahaman

yang sama, yaitu wilayah produksi (foreland). Dalam upaya pengumpulan dari

dan ke wilayah fishing ground tersebut membutuhkan dukungan kemampuan dan

sarana yakni : nelayan, kapal perikanan, alat tangkap, jenis hasil tangkapan, dan

perjalanan hasil tangkapan, yang didefenisikan sebagai berikut :

2.4.1 Tenaga kerja perikanan tangkap

Menurut UU No 13 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan adalah setiap

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan /atau

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyrakat.

Tenaga kerja perikanan tangkap adalah setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat pada kegiatan perikanan

tangkap, baik langsung maupun pada kegiatan pendukung. Termasuk dalam

pengertian ini adalah:nelayan, pengumpul ikan, bakul ikan, pengolah ikan,

pengrajin kapal, pembuat/ pereparasi kapal, pembuat/ pereparasi alat penangkapan

ikan, pembuat/ pereparasi alat bantu penangkapan ikan, pekerja pada unit usaha/

industri pengolahan hasil perikanan, pekerja pada unit usaha pemasaran hasil

perikanan, tenaga kerja pada kegiatan pendukungan usaha penangkapan ikan yang

berada pada suatu kawasan pelabuhan perikanan atau tenaga yang menangani

kegiatan tambat labuh dan pemasok logistic melaut (DKP 2006).

Nelayan adalah pelaku penting dalam aktivitas perikanan tangkap di laut

selain sarana produksi (kapal, alat tangkap), mobilitas para nelayan adalah salah

satu ciri dari beberapa karakteristik perikanan tangkap Indonesia. (Lubis et al.

2005). Dalam bidang statistik perikanan tangkap, nelayan adalah orang yang

dalam pekerjaannya secara aktif melakukan/ terlibat dalam operasi penangkapan

21

ikan, termasuk juru mudi, juru mesin, fishing master, dan ABK (DKP 2006). yang

bekerja di atas kapal penangkapan ikan dimasukkan sebagai nelayan, walaupun

mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan. Orang yang hanya

melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan

ke dalam perahu/ kapal, tidak termasuk sebagai nelayan, bahkan keluarga nelayan

(isteri, anak dan orang tua ) tidak dikategorikan sebagai nelayan. Berdasarkan

waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan, nelayan

diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan

untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/ binatang air

lainnya/ tanaman air.

2) Nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktu

kerjanya digunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan/

binatang air lainnya/ tanaman air. Disamping melakukan pekerjaan

penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain.

3) Nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu

kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan.

2.4.2 Kapal perikanan

Kapal penangkap ikan merupakan satu unsur yang tak terpisahkan dalam

kesatuan unit penangkapan ikan dengan alat tangkap dan nelayan. Kapal

penangkap ikan beragam konstruksi dan ukurannya. Hal ini tergantung pada jenis

alat tangkap ikan yang akan dioperasikannya. Secara prinsip , ada perbedaan

konstruksi dan penataan di atas kapal ikan dibanding jenis kapal lain. Menurut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan

pasal 1, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang

dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi

penangkapan ikan, budidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan

perikanan, dan penelitian perikanan. Bedasarkan Statistik Kelautan dan Perikanan

Indonesia, kapal perikanan terdiri atas kapal penangkap ikan dan kapal

<pengangkutan (http://www.pipp.dkp.go.id./pipp2/kapalapi_index.html). Kapal

penangkap ikan dikelompokkan (DKP 2006) menjadi:

22

(1) Perahu tanpa motor:jukung dan perahu papan (kecil kurang dari 7 m,

sedang panjangnya antara 7-10 m, dan besar panjangnya 10 m ke

atas).

(2) Perahu motor temple:

< 5 GT, 5-10 GT, 10-20 GT, 20-30 GT, ≥ 30 GT

(3) Kapal motor:

< 5 GT, 5-10 GT, 10-20 GT, 20-30 GT, 20- 30 GT, 30-50 GT, 50-100

GT, 100-200 GT, 200-500 GT, 500-1000 GT, ≥ 1000 GT.

Berdasarkan fungsinya, Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45

tahun 2009 tentang Perikanan pasal 34 mengelompokkan kapal ikan menjadi:

(1) Kapal penangkap ikan

(2) Kapal pengangkut ikan

(3) Kapal pengolah ikan

(4) Kapal latih ikan

(5) Kapal penelitian perikanan

(6) Kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan atau pembudidayaan

ikan

Berdasarkan jenis alat penangkap ikan yang dioperasikannya, ragam kapal

penangkap ikan dapat dikemukakan menjadi:

(1) Kapal pukat udang

(2) Kapal pukan cincin

(3) Kapal jaring insang kapal rawai

(4) Kapal huhate

(5) Kapal tonda

(6) Kapal payang

(7) Kapal pengumpul kerang

(8) Kapal penangkap lobster

2.4.3 Alat tangkap

Alat penangkapan ikan adalah alat sarana, perlengkapan , atau benda lain

yang dipergunakan untuk menangkap ikan (DKP 2006). Jenis alat penangkap ikan

sangat banyak ragamnya sesuai dengan beragam sifat dan perilaku sasaran

23

tangkap. Jenis sasaran tangkap sangatlah beragam dengan kondisi yang

terkonsentrasi maupun menyebar di suatu lingkungan perairan. Berdasarkan

perilaku sasaran tangkap, maka konstruksi alat penangkap ikan pun menjadi

beragam pula, ada alat penangkap ikan yang dioperasikan secara aktif atau

sebaliknya pasif, ada alat penangkap ikan yang dioperasikan di lapisan perairan

bagian permukaan, adal alat penangkap ikan demersal yang banyak hidup di dasar

perairan, dan sebagainya. Alat penangkap ikan dapat dikelompokkan berdasarkan

konstruksi, cara pengoperasian, dan jenis sasaran tangkapnya, antara lain:

(1) Pukat tarik

(2) Pukat kantong

(3) Pukat cincin

(4) Jaring insang

(5) Jaring angkat

(6) Pancing

(7) Perangkat dan penghadang

(8) Alat pengangkap ikan dengan penggiring

(9) Alat pengumpul

2.4.4 Jenis hasil tangkapan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009

tentang Perikanan pasal 1, Ikan adalah segala jenis organisma yang seluruh atau

sebagaian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, lalu sumber

daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Menurut UU no.45 Tahun 2009, jenis

ikan adalah:

(1) Pisces (ikan bersirip)

(2) Crustacean (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)

(3) Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)

(4) Amphibia (kodok dan sebangsanya)

(5) Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)

(6) Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)

(7) Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan yang hidupya di dalam air,

dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis

24

tersebut di atas.

Menurut habitatnya, ikan dikelompokkan lagi menjadi ikan pelagis,

demersal, dan ikan karang. Ikan pelagis berdasarkan ukurannya dikelompokkan

lagi menjadi ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Ikan demersal

dikelompokkan lagi menjadi ikan demersal besar dan ikan demersal kecil. Sumber

daya ikan karang dikelompokkan menjadi kelompok ikan hias dan ikan konsumsi.

2.4.5 Transpor Perikanan Tangkap

Hasil tangkapan komoditi unggulan yang diperoleh dalam kondisi segar

belum tentu tetap segar sampai ke konsumen atau sampai ke tempat pengolahan,

demikian pula hasil tangkapan yang diperoleh dalam kondisi hidup. Hal ini

bergantung pada cara dan lama tertangkapnya ikan serta penamganan yang

dilakukan terhadap hasil tangkapan di atas kapal. Tahap-tahap menelusuri

perjalanan hasil tangkapan mulai dari ditangkap dari laut hingga sampai ke

konsumen yang dilihat pada Gambar 4 pada halaman 25, adalah:

(1) Pekerjaan diawali dari pengetahuan tentang komoditi unggulan

perikanan tangkap tertentu, mahasiswa harus mencari tahu tentang

lokasi penangkapan, siapa dan atau perusahaan mana yang melakukan

kegiatan penangkapan, serta jenis alat penangkap ikan apa yang

digunakan untuk menangkapnya. Buatlah bagan alir perjalanan hasil

tangkapan dimulai dari hasil tangkapan tersebut diangkat dari laut.

(2) Setelah diangkat dari laut, hasil tangkapan mendapat perlakuan

bagaimana.

(3) Sesampainya di tempat pendaratan siapa yang membawa hasil

tangkapan ini dan kemana. Pada gambar tampak bahwa sedikitnya

terdapat empat alternatif yang bisa menjadi pola perjalanan hasil

tangkapan sampai ke tujuan akhir, namun jika diruntut satu per satu

jalur, maka pola tersebut bias melebihi empat macam.

(4) Selanjutnya membuat bagan alir hingga tergambarkan awal

perjalanan sampai ke tempat terakhir hasil tangkapan itu berada,

apakah sampai di konsumen atau di tempat pemasaran atau

perusahaan pengolah.

25

Gambar 4 Sketsa perjalanan hasil tangkapan secara umum

Sumber: Diniah (2008)

Agar mutu atau kualitas produk terjamin tiba pada konsumen tentu

membutuhkan suatu upaya sistem perangkutan yang mendukung harapan tersebut.

Sistem perangkutan tersebut adalah cold chain system dapat dilihat pada Gambar

5 berikut.

1 3

Hasil Tangkapan

Pengumpul 1

(kecil-bakul)

Perusahaan

Pengumpul

Perusahaan

Penangkapan

Pengumpul 2 (sedang)

Pedagang

Eceran

Pengumpul 3

(besar/eksportir)

Pedagang Eceran

Antar Pulau

Pedagang

Eceran

Konsumen Lokal

Perusahaan

Pengolah

Pedagang Eceran

Manca Negara

Konsumen

Antar Pulau

Konsumen

Manca Negara

Pedagang Eceran

Antar Pulau

Pedagang Eceran

Manca Negara

2 4

26

Gambar 5 Cold chain system

Jenis produk:

Parameter tingkat mutu produk sebagai prioritas nilai tambah added value

bagi konsumen diklasifikasikan sebagai sebagai berikut:

(1) Ikan hidup (Live fish)

(2) Ikan segar -2° ÷ -5° (Sashismi Quality)

(3) Ikan beku -25° ÷ -30° (Frozen Fish)

(4) Deep Frozen -60°

2.5 Tinjauan riset yang relevan

Studi-studi yang telah dilakukan yang berkaitan dan relevan terhadap riset

ini, yaitu pengoptimuman layanan transportasi perikanan tangkap di PPN Ambon

dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Kapal Insulated trucks Cold storage

Perangkutan

Port Fishing Hinterland

Canning factory Lokal:

Supermarket

Traditional

processing

Eksport

Regional

27

Tabel 3 Studi Riset yang Relevan

Peneliti, Thn

Judul

Tujuan Masalah Metode Analisis Critical revieuw

1. Cornelius Suyadi 2007

Sistem Pengembangan

Trans portasi Laut pada Era Globalisasi

2. Mahyuddin.

2007

Pola Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Dengan Konsep

Tryptique Portuaire: Kasus Pelabuhan

Perikanan Nusantara

pelabuhan Ratu

Menyususn rancang-

bangunsistem pengembangan

transportasi laut pada

era globalisas

Penentuan arah pengembangan

pelabuhan, Penentuan

alternatif prioritas pengembangan,

Sensitivitas prioritas

pengembangan dan Pola pengembangan dengan

konsep triptique

portuaire

Armada nasional

hanya mampu meraih 5% share dari

ekspor-impor dan 52

% domestik., Kerugian negara

sebesar 184 triliun rupiah pertahun dari

share muatan dan

loss of transhipment oppotunities.

Tidak seimbang antara kapasitas

armada nasional

terhadap kuantitas muatan akibat

kebijakan Pakno-

21yang tidak kondusif.

Fungsi secara optimal belum

berjalan karena pola

pengembangan kurang jelas,fasilitas

over capacity, dan

kelemahan dalam perencanaan.

Karena perubahan terjadi pada wilayah

hinterland dan

foreland, implementasi pola

pengembangan yang

ada tidak sesuai dengan kondisi.

Pendekatan sistem,

Analisis prospektif partisipatif menurut

Hartisari (2003),

Bourgeois (2002) untuk menilai

tingkat kepentingan dan penilaian

kinerja.

Metode deskriptif

dan kuantitatif IPA

dengan diagram kartesius dari

Supranto(2001)

untuk menilai tingkat kepentingan

dan tingkat kinerja,

Konsep triptique portuaire

Location Quation (LQ ), Rustiadi et

al.

Hasil dan Pembahasan:

untuk analisis kebijakan mengetahui kondisi

tingkat kinerja

transportasi dengan analisis SWOT.

Hasil dan pembahasan: Pola pengembangan

mengoptimalkan fungsi

berdasarkan hasil uji sensitivitas.

Urutan prioritas: Pengembangan PPN

adalah peningkatan:

jumlah kapal, jumlah ikan, pendapatan

pelabuhan, jumlah tenaga

kerja, dan PAD