15 - kementerian perindustrianilmate.kemenperin.go.id/document/1589336725-10...dengan mengacu pada...

apple

15

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019 DIREKTORAT INDUSTRI LOGAM

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR .......................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................... ii DAFTAR TABEL .................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR .............................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN ............................................................... 1 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ........................ 1 1.2 Peran Strategis Organisasi ....................................... 5 1.3 Struktur Organisasi .................................................... 6 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ................. 7 2.1 Rencana Strategis Organisasi ..................................... 7 2.2 Rencana Kinerja ........................................................ 14 2.3 Perjanjian Kinerja ...................................................... 17 2.4 Rencana Anggaran ...................................................... 18 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................ 22 3.1 Analisis Capaian Kinerja ........................................... 22 3.2 Analisis Capaian Sasaran……………………………… 3.2 Capaian RPJMN ........................................................ 47 3.3 Akuntabilitas Keuangan............................................... 49 3.4 Keterkaitan Capaian Kinerja dan

RPJMN............................................... ................................ 52 BAB IV PENUTUP ........................................................................ 57 4.1 Kesimpulan .................................................................. 57 4.2 Permasalahan dan Kendala ...................................... 58 4.3 Tindak Lanjut ............................................................. 59 LAMPIRAN Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Logam tahun 2019 Lampiran 2 Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat Industri Logam tahun 2019 Lampiran 3 Realisasi Rencana Aksi Direktorat Industri Logam tahun 2019 Lampiran 4 Realisasi Capaian RPJMN 2015-2019 Direktorat Industri Logam


iii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun

2019 12

Tabel 2.2 Rencana Kinerja dan Kegiatan�Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam Tahun 2019

16

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Logam Tahun 2019 17

Tabel 2.4 Struktur Anggaran Direktorat Industri Logam Tahun 2019 19

Tabel 2.5

Rencana Anggaran Direktorat Industri Logam tahun 2019 21

Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan Industri Logam Tahun 2017 – 2019 24

Tabel 3.2

Laju Pertumbuhan Industri dan Kontribusi PDB 24

Tabel 3.3 Kontribusi Industri Logam terhadap PDB Nasional Tahun 2017- 2019

26

Tabel 3.4

Laju Pertumbuhan Industri dan Kontribusi terhadap PDB 26

Tabel 3.5

Target dan Realisasi IKU Pertambahan Populasi Industri Besar dan Sedang (Unit Usaha) Tahun 2019

30

Tabel 3.6

Perkembangan Pertambahan Populasi Industri Besar dan Sedang (Unit Usaha) Industri Logam

30

Tabel 3.7 Target dan Realisasi IKU Nilai Investasi �

33

Tabel 3.8

Nilai Investasi di Sektor Industri Logam (Triliun Rupiah) 33

Tabel 3.9

Perkembangan Ekspor Sektor ILMATE dan Industri Logam (USD miliar)

34

Tabel 3.10

Target dan Realisasi IKU Produktivitas SDM Industri Logam (Rp. Juta per orang per tahun)

35

Tabel 3.11

Produktivitas SDM Industri Logam (Rp. Juta perorang per tahun)

36

Tabel 3.12 �

Target dan Realisasi IKU Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) �

38

Tabel 3.13 �

Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) �

39

Tabel 3.14 Target dan Realisasi IKU Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib (regulasi)

43

Tabel 3.15 �

Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib (regulasi) �

43


iv

Tabel 3.16

Target dan Realisasi IKU Infrastruktur kompetensi yang terbentuk (SKKNI)

44

Tabel 3.17

Infrastruktur kompetensi yang terbentuk (SKKNI) 45

Tabel 3.18

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Direktorat Industri Logam Tahun 2019

46

Tabel 3.19

Data Realisasi Anggaran Masing-Masing Output 49

Tabel 3.20

Realisasi Anggaran Direktorat Industri Logam Tahun 2019

50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Direktorat Industri Logam 6

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT INDUSTRI LOGAM TAHUN 2019

7

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, dinyatakan

bahwa visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah

pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi

pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat

mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan, dan

kemakmuran yang ingin dicapai.

Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu bangsa

diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat

pendapatan dan distribusinya. Tingginya pendapatan rata-rata dan

ratanya pembagian ekonomi suatu bangsa menjadikan bangsa

tersebut lebih makmur dan lebih maju.

Negara yang maju pada umumnya adalah negara yang sektor industri

dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri

manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin

meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam

penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga

kerja.

Negara yang maju juga dindikasikan sebagai negara dengan

perekonomian yang stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun

luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar

sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor

jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada


8

pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada

pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan

berwawasan lingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara

kepulauan yang berciri nusantara. Lembaga dan pranata ekonomi

telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga

mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang

tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,

disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan

mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang

didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan

pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien,

modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif

yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar

terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Pembangunan industri

diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan

struktur industri yang sehat dan berkeadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri disehatkan

dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan distorsi pasar

lainnya.

2. Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan

dengan menjadikan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai

basis industri nasional, yaitu terintegrasi dalam mata rantai

pertambahan nilai dengan industri berskala besar.

3. Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam dengan

mendorong diversifikasi ke hulu dan ke hilir membentuk rumpun

industri yang sehat dan kuat.


9

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan RPJPN tersebut di

atas, telah disusun suatu tahapan perencanaan jangka menengah

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang

selanjutnya disebut RPJM Nasional yaitu perencanaan pembangunan

nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun

2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III

Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024. Dalam

rangka memasuki era baru RPJMN III dari perencanaan

pembangunan jangka panjang nasional, maka diharapkan suatu

perencanaan RPJMN tahap III yang terstruktur, fokus dan

berkesinambungan dengan perencanaan sebelumnya.

Rencana strategis Direktorat Industri Logam mencakup beberapa hal

yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara pencapaian tujuan/sasaran

yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Adapun

cerminan fungsi utama Direktorat Industri Logam adalah “ sebagai

fasilitator, stimulator dan dinamisator dunia usaha dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi melalui penguatan basis industri manufaktur

dan pengembangan produk melalui peningkatan nilai tambah,

teknologi serta memperluas persebaran sub-sektor industri logam”.

1. Visi

Untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan Direktorat Industri

Logam dalam jangka panjang, maka perlu ditetapkan visi yang

berisi nilai dan aspirasi Direktorat Industri Logam. Visi

mencerminkan tujuan jangka panjang yang diekstraksi dalam

bentuk langkah konkrit yang hendak ditempuh.

Direktorat Industri Logam mempunyai visi yaitu Terwujudnya

Industri Logam yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri

yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan.


10

2. Misi

Eksisitensi Direktorat Industri Logam dijabarkan dalam misi yang

merupakan realisasi yang akan menjadikan direktorat mampu

menghasilkan pelayanan berkualitas. Misi berisi pernyataan

tentang apa yang harus dikerjakan oleh Direktorat Industri

Logam dalam usahanya mewujudkan visi.

Adapun Misi yang diemban oleh Direktorat Industri Logam adalah :

a. Memperkuat dan memperdalam struktur industri

material dasar logam untuk mewujudkan industri nasional

yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan

lingkungan;

b. Meningkatkan nilai tambah pada industri material dasar

logam di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya

industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan

penguasaan teknologi dan inovasi;

c. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan

kesempatan kerja;

d. Mendukung pemerataan pembangunan Industri ke seluruh

wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh

ketahanan nasional.

3. Tujuan

Dengan mengacu pada visi dan misi Direktorat Industri Logam

serta berdasarkan isu – isu dan analisis strategis, maka perlu

ditetapkan tujuan Direktorat Industri Material Logam. Tujuan yang

dimaksud merupakan implementasi atau penjabaran misi

Direktorat Industri Logam dengan memperhatikan faktor – faktor

penentu keberhasilan. Tujuan Direktorat Industri Logam adalah


11

meningkatnya peran industri Logam dalam perekonomian

nasional.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan industri

logam maka perlu dirumuskan indikator-indikator kinerja tujuan

yang sifatnya kuantitatif sehingga dapat diukur keberhasilan

pencapaiannya. Adapun indikator ketercapaian tujuan

sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu:

1. Laju pertumbuhan industri logam

2. Kontribusi industri logam terhadap PDB Nasional

3. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Logam

Sesuai dengan tujuan, Direktorat Industri Logam memiliki misi

sebagai berikut:

a. Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri logam

b. Meningkatnya kontribusi industri logam terhadap PDB

nasional

c. Meningkatnya kontribusi ekspor produk industri logam

terhadap ekspor nasional

d. Meningkatnya pangsa pasar produk industri logam nasional

terhadap total permintaan pasar dalam negeri

e. Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor

industri

f. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja di industri logam

g. Menurunnya share impor bahan baku industri logam

terhadap PDB industri pengolahan non-migas.


12

4. Sasaran :

Sebagai bagian integral dalam proses perencanaan, sasaran

merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur yang akan

dicapai secara nyata dalam jangka waktu yang lebih spesifik.

Sasaran yang hendak dicapai beserta indikator kinerja sasarannya

dalam rangka pengembangan industri logam disajikan dalam tabel

berikut:

Table 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019

No. Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Sasaran

1 Meningkatnya peran industri logam dalam perekonomian nasional

1 Laju pertumbuhan industri logam

2 Kontribusi industri logam terhadap PDB nasional

2 Meningkatnya populasi dan persebaran industri logam

1 Jumlah unit industri logam besar sedang

2 Nilai investasi di sektor industri logam

3 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri logam

1 Kontribusi ekspor produk industri logam terhadap ekspor nasional

2 Produktivitas SDM industri logam

1 Tersedianya kebijakan pembangunan industri logamyang efektif

1 Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

2 Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib

2 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan

1 Infrastruktur kompetensi yang terbentuk


13

5. Arah Kebijakan Dan Strategi Tahun 2019

Peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja Direktorat Industri

Logam menuju ke arah perubahan yang lebih lebih sempurna

dapat ditempuh melalui perencanaan strategis yang dilakukan

setiap lima tahun sekali. Arah Kebijakan Pengembangan Industri

Logam Tahun 2015 – 2019 sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2014

dan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN)

Tahun 2015 – 2035 mencakup beberapa hal pokok sebagai

berikut:

1) Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor

industri dalam perekonomian nasional.

2) Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai

dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah.

3) Mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa.

4) Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan

yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.

5) Pembangunan industri pendukung dan andalan secara

selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di

bidang industri.

6) Meningkatkan penguasaan teknologi.

Industri logam dalam negeri dibangun dan dikembangkan

dengan mengacu pada penyusunan dan penerapan

standardisasi, pengembangan kompetensi SDM, penguatan

lembaga uji, penguatan posisi dalam kerjasama luar negeri,

penguatan sistem informasi dan penguasaan teknologi.


14

2.2. RENCANA KINERJA

Untuk pencapaian misi, visi, tujuan dan sasaran Direktorat Industri

Logam, maka dalam kebijakan Direktorat Industri Logam di susun 3

(tiga) sasaran strategis dalam Perspektif Pemangku Kepentingan/

Stakeholder, dan 3 (tiga) sasaran strategis dalam Perspektif Proses

Pelaksanaan Tugas Pokok yang akan dicapai dengan indikator kinerja sasaran strategis seperti yang diuraikan berikut :

1. Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya peran industri logam dalam perekonomian nasional. Indikator kinerja utama (IKU) dari sasaran ini adalah: 1. Laju pertumbuhan industri logam 2. Kontribusi industri logam

terhadap PDB nasional Sasaran Strategis 2 Meningkatnya populasi dan

persebaran industri logam Indikator kinerja utama (IKU) dari sasaran ini adalah: 1. Jumlah unit industri logam besar

sedang 2. Nilai investasi di sektor industri

logam Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri logam Indikator kinerja utama (IKU) dari sasaran ini adalah: 1. Kontribusi ekspor produk industri

logam terhadap ekspor nasional 2. Produktivitas SDM industri logam


15

2. Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis 1 :

Tersedianya Kebijakan pembangunan industri logam yang efektif

Indikator kinerja utama (IKU) dari sasaran ini adalah:

1. Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

2. Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib

Sasaran Strategis 2 :

Terselenggaranya urusan pemerintah di bidang perindustrian yang berdaya saing

Indikator kinerja utama (IKU) dari sasaran ini adalah:

1. Infrastruktur kompetensi yang terbentuk.


16

Tabel 2.2 Rencana Kinerja dan Kegiatan

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam Tahun 2019

No. Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Satuan Program/ Kegiatan

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder



4.87 Persen Peningkatan Kapasitas Produksi 17 Juta Ton Baja Nasional (2020 - 2024)


1.53 Persen Bimbingan Teknis dan Pengawasan Penerapan SNI Wajib Produk Logam



171 Unit Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan,


54.71 Rp. Triliun

Temu Bisnis Dengan Jepang, Korea Selatan Dan Taiwan



6.0 Persen Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Logam


689.9 Rp. Juta Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Industri (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Hilir); Peningkatan Kompetensi SDM Dalam Rangka Pengembangan Hilirisasi Industri Logam Berbasis Pengolahan Sumber Daya Mineral Logam Bukan Besi


17

Perspektif Proses Bisnis Internal

1 Tersedianya kebijakan pembangunan industri logam yang efektif


3 RSNI Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Logam


3 Regulasi Penyusunan SNI Wajib Produk Industri Logam Besi, Bukan Besi, dan Hilir



2 SKKNI Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Industri Logam

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen

dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang

akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam

suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Logam tahun 2019

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Logam Tahun 2019


Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Satuan

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder 1 Meningkatnya peran

industri dalam perekonomian nasional

1 Laju pertumbuhan industri

4,87 Persen

2 Kontribusi industri terhadap PDB nasional

1,53 Persen

2 Meningkatnya populasi dan persebaran industri

1 Jumlah unit industri pengolahan non-migas besar sedang

171 Unit


18

2 Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas

54,71 Rp. Triliun

3 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri

1 Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional

6 Persen

2 Produktivitas SDM industri

689,9 Rp. Juta

Perspektif Proses Bisnis Internal 1 Tersedianya

kebijakan pembangunan industri yang efektif


3 RSNI


3 Regulasi



2 SKKNI

2.4. RENCANA ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2019, Direktorat Industri Logam memiliki kegiatan

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam. Untuk dapat

melaksanakan program tersebut, Direktorat Industri Logam mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 14.354.052.000,- (Empat belas milyar

tiga ratus lima puluh empat lima puluh dua ribu Rupiah) berdasarkan

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)


19

Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan

Elektronika Tahun Anggaran 2019.

Adapun struktur anggaran Direktorat Industri Logam tahun 2019

dijelaskan lebih rinci pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Struktur Anggaran Direktorat Industri Logam Tahun 2019

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Target Satuan Anggaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder



4.87 Persen 328.154.000 Peningkatan Kapasitas Produksi 17 Juta Ton Baja Nasional (2020 - 2024)

70 persen (peningkatan Kapasitas Produksi Baja Nasional)


1.53 Persen 1.106.548.000 Bimbingan Teknis dan Pengawasan Penerapan SNI Wajib Produk Logam

60 orang (SDM terlatih)



171 Unit 1.177.932.000 Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan,

2 dokumen perencanaan dan 1 dokumen evaluasi dan pelaporan.


54.71 Rp. Triliun

571.846.000 Temu Bisnis Dengan Jepang, Korea Selatan Dan Taiwan




6.0 Persen 1.925.000.000 Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Logam



689.9 Rp. Juta

4.619.450.000 Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Industri (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Hilir)



20

Peningkatan Kompetensi SDM Dalam Rangka Pengembangan Hilirisasi Industri Logam Berbasis Pengolahan Sumber Daya Mineral Logam Bukan Besi


Perspektif Proses Bisnis Internal 1 Tersedianya

kebijakan pembangunan industri logam yang efektif


3 RSNI 1.782.495.000 Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Logam

3 RSNI


3 Regulasi

893.452.000 Penyusunan SNI Wajib Produk Industri Logam Besi, Bukan Besi, dan Hilir

3 rancangan Peraturan Pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri



2 SKKNI 1.949.175.000 Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Industri Logam

3 RSKKNI

Berikut rincian output dan komponen yang mendukung kegiatan

Penumbuhan dan Pengembangan Industri logam beserta masing-

masing anggarannya dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:


21

Tabel 2.5 Rencana Anggaran Direktorat Industri Logam tahun 2019

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU

8 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

14.354.052.000

4917 Peningkatan Kompetensi Sdm Industri Logam

10.493.625.000

4.917.001 Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (rskkni) Sektor Industri Logam

1.949.175.000

4.917.002 Sdm Sektor Industri Logam Yang Terlatih

3.073.080.000

4.917.003 Bimbingan Teknis Penerapan Sni Wajib Industri Logam

2.000.000.000

4.917.004 Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Logam

1.925.000.000

4.917.005 Peningkatan Kompetensi Sdm Dalam Rangka Pengembangan Hilirisasi Industri Logam Berbasis Pengolahan Sumber Daya Mineral Logam Bukan Besi

1.546.370.000

5882 Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam

3.860.427.000

5.882.003 Klaster 10 Juta Ton Produksi Logam Nasional

900.000.000

5.882.017 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha

1.177.932.000

1 Dokumen Program, Evaluasi Dan Pelaporan

925.133.000

2 Layanan Tata Usaha 252.799.000 5.882.020 Rancangan Standar Nasional

Indonesia (rsni) Industri Logam 1.782.495.000

U99 Perumusan Sni 1.782.495.000

T O T A L 14.354.052.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


22

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor:

SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, maka setiap instansi pemerintah

wajib menyusun “Penetapan Kinerja” berdasarkan alokasi anggaran yang

dikelolanya. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Menunjukkan wujud nyata komitmen antar penerima amanah dengan

pemberi amanah;

3. Menunjukkan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi;

4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

5. Menunjukkan dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit kerja dalam

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara berkala.

Akuntabilitas dapat berwujud laporan tahunan pencapaian tugas pokok dan fungsi



23

dengan aspek penunjangnya seperti keuangan, sarana dan prasarana, sumber daya

manusia dan lain-lain.

Setiap Instansi pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah

sesuai dengan tupoksinya harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-

masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan

melaksanakan misi Instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan

pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel

2. Adanya sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara

konsisten dengan peraturan yang berlaku.

3. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang

diperoleh

5. Jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan

manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik

pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam rangka mendukung program pemberian dukungan fasilitasi dalam upaya

mewujudkan iklim usaha yang kondusif, seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Dalam memahami keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan apakah

telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi

dan misi Direktorat Industri Logam maka diperlukan analisis capaian terhadap

sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk tahun 2019, antara

lain:



24

A. Perspektif Pemangku Kepentingan/ Stakeholder 1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya peran industri logam dalam

perekonomian nasional a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Laju Pertumbuhan Industri Logam

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Industri Logam Tahun 2017 – 2019

No Laju Pertumbuhan Industri Logam (%)

2017 2018 2019

Prognosa

1 6,33 7,52 -0.88

Tabel. 3.2 Laju Pertumbuhan Industri dan Kontribusi PDB

Uraian 2016 2017 2018 2019

Pertumbuhan (%)

Ekonomi Nasional 5,03 5,07 5,17 5,03

Industri Non Migas 4,43 4,85 4,77 4,88

ILMATE 3,91 3,75 3,34 -1,56

Industri Logam 2,35 6,33 7,52 -0,88

Kontribusi Industri Logam (%) terhadap

PDB Industri ILMATE 30,72 32,21 33,98 34,01

PDB Industri Non-migas 8,73 8,31 8,55 8,42

PDB Nasional 1,59 1,51 1,53 1,38



25

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Industri

Pertumbuhan industri logam pada tahun 2019 diperkirakan menurun

sebesar -0,88%. Hal ini terjadi karena adanya rasioa impor yang lebih

besar khususnya pada industri baja. Dari data BPS, industri

manufaktur besar dan sedang dominan mengalami penurunan.

Diindikasikan industri manufaktur melambat disebabkan karena kondisi

perekonomian global yang penuh tantangan dengan adanya perang

dagang dan harga komoditas yang fluktuatif. Khusus industri barang

logam bukan mesin dan peralatannya mengalami penurunan paling

dalam, yakni 22,95% secara tahunan (yoy) pada Triwulan III tahun

2019.



26

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Kontribusi Industri Logam terhadap PDB Nasional

Tabel 3.3 Kontribusi Industri Logam terhadap PDB Nasional

Tahun 2017- 2019

No Kontribusi Industri Logam Terhadap PDB

Nasional (%)

2017 2018 2019

1 1,51 1,53 1,38

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Industri dan Kontribusi terhadap PDB

Uraian 2016 2017 2018 2019

Kontribusi PDB (%)

Industri Non Migas 8.73 8.31 8.55 8.42

ILMATE 30.72 32.21 33.98 34.01

Nasional 1.59 1.51 1.53 1.38

Nilai kontribusi sektor industri logam terhadap PDB sektor PDB sektor

ILMATE mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0.03%.

Peningkatan kontribusi terhadap PDB ini didukung oleh peningkatan

investasi di sektor industri logam, peningkatan konsumsi baja di sektor

konstruksi, belanja pemerintah di sektor konstruksi, peningkatan

ekspor di industri hulu, dan industri pendukung migas.



27

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, kegiatan yang

dilaksanakan pada untuk mewujudkan sasaran strategis ini antara lain:

1. FGD Peningkatan Kapasitas Baja Nasional "Penyelarasan Supply

Demand Industri Baja Nasional Hulu & Hilir Sektor Flat Product"

pada tanggal 21 Juni 2019 di Jakarta;

2. Pelaksanaan FGD Peningkatan Kapasitas Baja Nasional "Supply

Demand Industri Baja Lapis Seng/Aluminium Seng" pada tanggal 1

Oktober 2019 di Jakarta;

3. FGD Peningkatan Kapasitas Baja Nasional: Penyelarasan supply

demand industri baja untuk supply industri otomotif di Denpasar,

Bali pada tanggal 10 Oktober 2019; dan

4. Sosialisasi Sistem Database Supply Demand Besi Baja Nasional

(SIBANA) tanggal 6 Desember 2019.

Dibangunnya SIBANA ini bertujuan untuk membangun transparansi

importasi baja. SIBANA akan memuat data mengenai pelaku impor

serta kebutuhan pasar dalam negeri. Dengan adanya transparansi

ini diharapkan dapat terbangun jaringan informasi (networking)

antara industri baja hulu dan hilir. Kedua belah pihak akan

mengetahui kebutuhan masing-masing. Ditambah lagi, SIBANA

diharapkan bisa mendorong investasi di sektor industri logam yang

memiliki nilai impor sangat besar. Selain itu, sistem ini bisa menjadi

acuan dalam membuat regulasi baru terkait importasi baja.



28

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Populasi dan Persebaran Industri

Logam a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Jumlah unit industri logam besar

sedang Sasaran strategis ini diukur dengan menghitung pertambahan industri

baru dan perluasan industri yang sudah ada. Dengan pertambahan

industri baru dan perluasan industri yang sudah ada diharapkan dapat

mendorong pertumbuhan industri di sektor industri logam.

Pada tahun 2019 terdapat beberapa perusahaan baru dan perluasan

industri sektor logam, antara lain:

1. PT Sunrise Mill

PT Sunrise Mill, pada tahun 2019, mulai membangun pabrik untuk

produk hulu yakni baja canai dingin (cold-formed) di Mojokerto

dengan kapasitas terpasang 200.000 ton/tahun untuk memenuhi

kebutuhan bahan baku produk hilir yakni baja lapis ringan di

Indonesia.

2. PT Tata Metal Lestari

Pada tahun 2019, PT Tata Metal Lestari yang berlokasi di Cikarang

Selatan, Bekasi mulai produksi Baja Lapis Aluminium Seng (BjLAS)

dengan kapasitas 225.000 ton/tahun.

3. PT Huadi Nickel Alloy Indonesia

Proyek rintisan pemurnian (smelter) nikel ini diresmikan pada

tanggal 26 Januari 2019 di Kawasan Industri Bantaeng (KIBa),

Sulawesi Selatan oleh Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi

Selatan. Total nilai investasinya sekitar US$ 2,4 miliar. Kapasitas

produksi saat ini dengan dua tungku sebesar 150 metrik ton per



29

hari dan 4.200 metrik ton setiap bulan atau 50.000 metrik ton setiap

tahun. Direncanakan pembangunan tahap kedua pada akhir 2020

dengan target produksi 200.000 metrik ton (Sumber:

Kemenperin.go.id).

4. PT Borneo Alumina Indonesia (BAI)

PT BAI merupakan perusahaan patungan antara PT Indonesia

Asahan Aluminum (Persero) dan PT Antam Tbk. Pabrik dibangun di

atas lahan seluas 288 hektare di Desa Bukit Batu, Kabupaten

Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi mencapai US$

850 juta. Dengan beroperasinya PT BAI, maka produksi aluminium

diproyeksikan akan naik 76,92% menjadi 2,3 juta ton per tahun

pada 2022 (Sumber: Kemenperin.go.id).

5. Peresmian Blast Furnace PT Krakatau Steel

Pabrik Blast Furnace ini berdiri di area Blast Furnace Complex

Krakatau Steel seluas 55 hektare (ha) ini merupakan kerjasama

Konsorsium kontraktor yang terdiri dari MCC CERI dari China dan

PT Krakatau Engineering (PT KE). Pembangunan blast

furnace diharapkan akan menjaga keseimbangan kapasitas hulu

(iron & steel making) dengan hilir (rolling mill) sehingga mengurangi

ketergantungan pada slab impor.

Blast Furnace Complex ini memiliki Sinter Plant dengan kapasitas

1,7 juta ton per tahun, Hot Metal Treatment Plant dengan kapasitas

1,2 juta ton per tahun, Coke Oven Plant dengan kapasitas 555.000

ton per tahun. Sebagai penunjang, terdapat Raw Material Handling

(Stockyard) yang mampu menampung 400 ribu ton per tahun

(Sumber: Kontan.co.id)

6. Peresmian pabrik Hot Strip Mill (HSM) PT Krakatau Steel



30

Terkait perluasan kapasitas di hilir, PT Krakatau Steel juga sedang

membangun pabrik hot strip mill kedua yang akan beroperasi pada

tahun 2019. Dengan adanya pabrik ini akan didapatkan tambahan

kapasitas sebesar 1,5 juta ton baja lembaran panas atau HRC.

Dengan fasilitas HSM II baru tersebut nantinya kapasitas Krakatau

Steel dan Krakatau Posco mencapai 7 juta ton, atau masih terdapat

kekurangan 3 juta ton untuk mencapai 10 juta ton.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi IKU Pertambahan Populasi Industri Besar dan

Sedang (Unit Usaha) Tahun 2019

IKU Target Capaian Capaian %

Pertambahan Populasi

Industri Logam 171 142 83.04

Tabel 3.6 Perkembangan Pertambahan Populasi Industri Besar dan Sedang

(Unit Usaha) Industri Logam

Uraian 2016 2017 2018 2019

Pertambahan Populasi

Industri Logam

140 131 152 142

Berdasarkan prognosa, pertambahan populasi industri logam skala

besar dan sedang ditargetkan bertambah 171 industri, akan tetapi

pada tahun 2019 dari data investasi BKPM terdapat penambahan

jumlah 142 industri.



31

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Nilai investasi di sektor industri logam. Pemberlakuan Undang – Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan

Batu Bara merupakan sebuah amanah konstitusi untuk meningkatkan

nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian bijih mineral di

dalam negeri. Kebijakan pembatasan dan/ atau pelarangan ekspor bijih

mineral dimaksudkan untuk membangun fondasi serta memperkuat

struktur industri logam yang menjadi tulang punggung bagi

pengembangan industri manufaktur.

Industri logam merupakan industri yang menopang industri lain yang lebih

luas, seperti konstruksi, infrastruktur, energi, pertahanan dan keamanan,

bahkan untuk industri keperluan rumah tangga. Penguatan struktur

industri logam ditandai dengan penumbuhan investasi.

Pertumbuhan investasi di sektor industri logam baik dari PMA maupun

PMDN meningkat dari tahun 2018 dengan total Rp. 43.1 Trilyun naik

mencapai Rp. 52.24 Trilyun (sekitar 21.2 %). Hal ini terkait dengan

pengembangan industri smelter berbasis logam karena Indonesia

termasuk dari 10 besar negara di dunia dengan cadangan bauksit, nikel,

dan tembaga yang tinggi. Untuk pengembangan industri berbasis mineral

logam khususnya pengolahan bahan baku bijih nikel, saat ini difokuskan

di kawasan timur Indonesia. Misalnya, di Kawasan Industri Morowali,

Sulawesi Tengah, Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan dan

Kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara.

Investasi baru yang rencananya akan direalisasikan hingga 5 (lima) tahun

mendatang melalui pembangunan beberapa smelter pengolahan dan

pemurnian mineral logam di antaranya:



32

1. PT. Indonesia Tsingshan Indonesia berlokasi di Morowali, Sulawesi

Tengah untuk produksi HRC kapasitas 1 juta ton/tahun dan Nickel

Low Grade dengan Kapasitas 500 ribu ton/tahun;

2. PT. Titan Mineral berlokasi di Bantaeng, Sulawesi Selatan dengan

kapasitas produksi Ferro Nickel 250 ribu ton/tahun;

3. PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia berlokasi di Bantaeng, Sulawesi

Selatan untuk pembangunan fasilitas produksi Ferro Nickel dengan

kapasitas 600 ribu ton/tahun;

4. PT. Dexin Steel Indonesia berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah

dengan kaspasitas produksi Pig Iron 3,1 juta ton, Steel slab 1,8 juta

ton, steel bar 1 juta ton, steel plate 1,75 juta ton, dan steel wire rod

500 ribu ton;

5. PT. Obsidian Stainless Steel berlokasi di Konawe, Sulawesi

Tenggara dengan pembangunan fasilitas produksi Stainless Steel

kapasitas 400.000 ton, Steel Slab kapasitas 800.000 ton, dan Ferro

nickel kapasitas 800.000 ton;

6. PT. Inalum berlokasi di Asahan, Sumatera Utara yang melakukan

perluasan kapasitas produksi untuk produk aluminium ingot, billet,

dan alloy dengan kapasitas produksi 235 ribu ton/tahun, dan

aluminium slab dengan kapasitas produksi 200 ribu ton/tahun;

7. PT Borneo Alumina Indonesia yang merupakan pabrik alumina (Joint

Venture antara PT. Aneka Tambang dengan PT. Inalum) yang

berlokasi di Mempawah, Kalimantan Barat akan melakukan produksi

alumina dengan kapasitas produksi 1 juta ton/tahun pada tahap

pertama, dan peningkatan 1 juta ton alumina lagi pada tahap kedua;

8. PT. Krakatau Steel berlokasi di Cilegon Banten untuk pembangunan

fasilitas produksi Hot Strip Mill (HSM) tahap 2 dengan kapasitas 1,5

juta ton/tahun.



33

Tabel 3.7 Target dan Realisasi IKU Nilai Investasi


Nilai Investasi 54.71 triliun 52.24 triliun 95.48

Tabel 3.8 Nilai Investasi di Sektor Industri Logam (Triliun Rupiah)

Uraian 2016 2017 2018 2019

Nilai Investasi 50,6 49,7 43,1 52.24

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya sasaran

strategis ini antara lain:

1. Partisipasi dalam The 1st Korea – Indonesia Steel Dialogue and

Automotive Industry Development Forum pada tanggal 28 April - 4

Mei 2019;

2. Kunjungan Kerja Ke POSCO Korea pada tanggal 22-27 Juni 2019 di

Seoul, Korea Selatan;

3. Pelaksanaan Steel Dialogue Indonesia - Japan pada tanggal 9 Juli

2019 di Jakarta;

4. Pelaksanaan Indonesia - Taiwan Steel Dialogue di Surabaya pada

tanggal 24 - 25 Oktober 2019;

5. Kunjungan ke Taiwan (Menghadiri Sidang 2019 Taiwan- Indonesia

Industrial Collaboration Forum Metal Manufacturing Sub-Forum di

Taiwan pada tanggal 8-11 Desember 2019;

6. Kunjungan ke The 5th edition of International Metal Technology

Taiwan di Taichung International Exhibition Center (TCIEC) pada

tanggal 6-11 November 2019); dan



34

7. Kunjungan Kerja Menteri Perindustrian Ke Jepang dan Korea Dalam

Rangka Kerjasama dan Meningkatkan Investasi di Indonesia pada

tanggal 15-20 November 2019 di Tokyo dan Seoul).

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri logam

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Kontribusi ekspor produk industri logam terhadap ekspor nasional.

Tabel 3.9 Perkembangan Ekspor Sektor ILMATE dan Industri Logam (USD miliar)

Uraian 2016 2017 2018 2019

Perkembangan Ekspor (USD Milyar)

Ekspor Nasional 144,5 168,7 180,2 168,1

Logam Mesin Alat Transp. & Elektronka 28,3 31,8 35,8 36,9

Industri Logam 7,8 10,6 13,6 14,6

Kontribusi terhadap Ekspor Nasional (%)

Terhadap Ekspor Nasional 5,4 6,3 7,6 8,7

Terhadap Ekspor Ind. non migas 7,1 8,5 10,5 11,5

Terhadap Ekspor ILMATE 27,4 33,4 38,2 39,6

Nilai ekspor produk industri logam sampai dengan Triwulan IV tahun 2019

diperkirakan sebesar USD 14.6 milyar. Kontribusi ekspor industri logam

terhadap ekspor nasional sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 adalah

sebesar 8,7%.

Kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:



35

1. Workshop Persiapan Pembahasan ASEAN Harmonized Tarif

Nomenclauture (AHTN) 2022 untuk Sektor Industri Logam di Bogor

tanggal 22 Agustus 2019;

2. FGD Finalisasi Pembahasan ASEAN Harmonized Tariff

Nomenclauture (IAHTN) 2022 untuk Sektor Industri Logam di Bogor

tanggal 11 Oktober 2019;

3. FGD Pembahasan ASEAn Harmonized Tariff Nomenclauture (AHTN)

2022 untuk Sektor Industri Logam di Bogor.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Produktivitas SDM industri logam Cerminan kinerja Direktorat Industri Logam juga dapat dilihat dari tingkat

produktivitas tenaga kerja sektor industri logam dasar. Produktivitas

merupakan rasio antara nilai output dengan nilai input. Dalam kaitannya

dengan pengukuran kinerja Direktorat Industri Logam, produktivitas tenaga

kerja diukur dari rasio atau perbandingan antara nilai tambah dengan

jumlah tenaga kerja pada sektor yang dimaksud. Dari Tabel 3.11 dan 3.12,

Direktorat Industri Logam telah berhasil melampaui target yang

diperkirakan.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi IKU Produktivitas SDM Industri Logam

(Rp. Juta per orang per tahun)


Produktivitas SDM Industri

Logam (Rp. Juta perorang per

tahun)

689,9 727.36 105.43



36

Tabel 3.11 Produktivitas SDM Industri Logam (Rp. Juta perorang per tahun)

Uraian 2016 2017 2018 2019 (Prognosa)

Produktivitas SDM Industri Logam

492,9 558 432,2 727,36

Kegiatan penunjang yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran

strategis ini antara lain:

1. Pelatihan Peningkatan SDM Industri logam Berbasis Nikel dan

Turunannya tanggal 25-30 Maret 2019 di Kendari;

2. Pelatihan Peningkatan SDM Industri logam Berbasis Tembaga dan

Turunannya tanggal 25-30 April 2019 di Gresik;

3. Pelatihan Peningkatan SDM Industri Logam Berbasis Alumunium dan

Turunannya di Medan Tanggal 26-29 Juni 2019;

4. Pelatihan Welding Inspector dalam rangka Peningkatan Kompetensi

SDM Industri Teknologi Industri Logam Hilir di Bandung tanggal 20 s.d

24 Mei 2019;

5. Pelatihan dan Sertifikasi Pengelasan SMAW SDM Industri Logam

pada tanggal 17 - 21 Juni 2019 di Jakarta;

6. Pelatihan dan Sertifikasi Permesinan SDM Industri Logam pada

tanggal 17 - 21 Juni 2019 di Bandung;

7. Pelatihan dan Sertifikasi Pengelasan SMAW Angkatan II SDM Industri

Logam Pada Tanggal 24-28 Juni 2019 di Bandung;

8. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 dalam rangka

Peningkatan Kompetensi SDM Industri Teknologi Industri Logam Hilir

di Bekasi Tanggal 9 - 12 Juli 2019;

9. Pelatihan Welding Inspector dalam rangka peningkatan SDM Industri

Logam Hilir Tanggal 23 - 27 Juli 2019 di Batam;



37

10. Pelatihan Teknik Pengujian Baja Tulangan Beton Berdasarkan SNI

2052:2017 pada tanggal 2-5 September 2019 di Jakarta;

11. Pelatihan Interpretasi ISO/ IEC 17025: 2017 dan Audit Internal

Laboratorium di Bekasi, 10 - 12 September 2019;

12. Pelatihan Teknik Pengujian Baja Tulangan Beton Berdasarkan SNI

2052: 2017 di Surabaya, 18 - 20 September 2019;

13. Pelatihan dan Sertifikasi Blasting Coating Operator Dalam Rangka

Peningkatan Kompetensi SDM Industri Teknologi Industri Logam Hilir

di Surabaya tanggal 1 s.d. 5 Oktober 2019;

14. Pelatihan Coating Operator Peningkatan Kompetensi SDM Industri

Logam Hilir di Medan tanggal 9-10 Oktober 2019; dan

15. Pelatihan Interpretasi ISO/ IEC 17025: 2017 dan Audit Internal

Laboratorium di Surabaya, 21-24 Oktober 2019.

B. Perspektif Proses Bisnis Internal 1. Sasaran Strategis 1: Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri

Logam yang Efektif a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Jumlah Rancangan Standar Nasional

Indonesia (RSNI) Penerapan kebijakan standardisasi produk industri logam memiliki sasaran

untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu

barang, jasa, proses, serta sistem. Hal tersebut dimaksudkan untuk

meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga

kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan,

kesehatan dan lingkungan hidup seperti yang diamanatkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan

Prasarana Industri.



38

Ruang lingkup kegiatan Perumusan Standar Nasional Indonesia Produk

Industri Logam (RSNI Produk Industri Logam), yaitu sebagai berikut:

• Melakukan pengumpulan data produk logam tersebut diatas dan

referensi standar yang diperlukan termasuk hasil uji laboratorium

apabila kondisi memerlukan;

• Melakukan kajian dan evaluasi terhadap keberadaan dan kemanfaatan

SNI yang ada maupun referensi yang diperlukan;

• Menyusun draft RSNI;

• Mengindentisifikasi stakeholder;

• Melakukan koordinasi dengan Panitia Teknis;

• Menyelenggarakan dan memfasilitasi pembahasan teknis melalui rapat

teknis oleh Panitia Teknis (Pantek);

• Menyelenggarakan rapat prakonsensus dan konsensus nasional oleh

Pantek bersama stakeholder;

• Melaksanakan dan memfasilitasi perbaikan hasil rapat teknis,

prakonsensus hingga konsensus bersama Panitia Teknis (pantek).

Tabel 3.12 Target dan Realisasi IKU Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia

(RSNI)


Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

3 4 133



39

Tabel 3.13 Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

Uraian 2016 2017 2018 2019

Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

2 5 5 4

Judul RSNI yang telah tersusun pada tahun 2019 antara lain:

1. RSNI Slag Nikel;

2. RSNI Aluminium Sheet;

3. RSNI Baja Lembaran,Pelat dan Gulungan Canai Panas Untuk Aplikasi

Struktur Umum dan Struktur Las (BjPS); dan

4. RSNI Galvanis.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Jumlah Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib Kegiatan Penyusunan dan Penerapan SNI Wajib Produk Industri Material

Dasar Logam ini merupakan kegiatan yang berulang pada setiap tahunnya.

Hal ini terkait dengan Tupoksi Direktorat Industri Logam sesuai Peraturan

Menteri Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/12/2015 mengenai

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, menyatakan bahwa

Direktorat Industri Logam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang

perencanaan, perizinan, data dan informasi industri logam.

Tujuan Kegiatan Penyusunan dan Penerapan SNI Wajib Produk Industri

Logam meliputi:



40

• Meningkatkan daya saing Industri Logam, mengamankan pasar dalam

negeri terhadap masuknya produk-produk logam berkualitas rendah;

• Meningkatkan perlindungan dan jaminan kualitas produk bagi

konsumen, pelaku usaha, masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan

hidup, dan negara; dan

• Meningkatkan efisiensi produksi, membentuk persaingan usaha yang

sehat dan transparan, memacu kemampuan inovasi, serta

meningkatkan kepastian usaha.

Adapun hasil yang telah dicapai pada pada program Penyusunan dan

Penerapan Pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri Logam, yaitu sebagai

berikut:

• Penyusunan Usulan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Sektor

Industri Logam;

• Perumusan dan Penetapan Regulasi (Peraturan Menteri Perindustrian)

tentang Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia

(SNI) Produk Industri Logam Secara Wajib;

• Perumusan dan Penetapan Peraturan Menteri Perindustrian Tentang

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka

Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Produk Industri Logam Secara Wajib;

• Perumusan dan Penetapan Petunjuk Teknis (Peraturan Direktur

Jenderal) Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia

(SNI) Produk Industri Logam Secara Wajib; dan

• Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional

Indonesia (SNI) Produk Industri Logam Secara Wajib.



41

Adapun Produk Industri Logam yang termasuk ke dalam Pemberlakuan

SNI Wajib adalah :

• Kabel berinti tunggal berbentuk padat atau dipilin atau fleksibel,

berpenghantar tembaga polos atau dilapis atau berisolasi PVC dengan

tegangan 450/750 volt

• Kabel multi inti berbentuk padat atau dipilin atau fleksibel,

berpenghantar tembaga polos atau dilapis atau berisolasi PVC dengan


• Kabel inti tunggal atau multi inti, berbentuk bulat atau pipih, fleksibel

(senur), berpenghantar tembaga polos atau dilapis PVC dengan


• Kabel inti tunggal atau multi inti, berbentuk padat atau dipilin atau

fleksibel, berpenghantar tembaga, alauminium, atau paduan aluminium,

baik polos, dianil, atau dilapis, berisolasi PVC, PE, XLPE, EPR, HEPR

untuk voltase pengenal 1kV sampai dengan 3kV

• Kabel inti tunggal atau multi inti, berbentuk padat atau dipilin atau

fleksibel, berpenghantar tembaga, alauminium, atau paduan aluminium,

baik polos, dianil, atau dilapis, berisolasi PVC, PE, XLPE, EPR, HEPR

untuk voltase pengenal 6kV sampai dengan 30kV

• Penyambung pipa berulir dari besi cor maleable hitam

• Baja tulangan beton

• Baja lembaran lapis seng (Bj LS)

• Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj.L

AS)

• Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik

mekanik



42

• Kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga tungku dengan sistem

pemantik mekanik

• Tabung baja LPG

• Kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga tungku dengan sistem

pemantik

• Baja Profil Siku Sama Kaki

• Baja Profil I-Beam

• Baja Profil Kanal U

• Baja Profil WF

• Baja Profil H

• Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilin Untuk Konstruksi Beton

Pratekan (PC Strand / KBjP-P7)

• Kawat Baja Tanpa Lapisan Untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire /

KBjP)

• Kawat Baja Kuens (quench) Temper Untuk Konstruksi Beton Pratekan

(PC Bar / KBjP-Q)

• Tali kawat baja

• Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi

• Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU)

• Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi

• Baja Lembaran, Plat, dan Gulungan Canai Panas

• Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin

• Kawat Baja Beton Pratekan

• Kawat Ban (Bead Wire)



43

Tabel 3.14 Target dan Realisasi IKU Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST

dan/atau PTC secara wajib (regulasi)


Jumlah rancangan regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib

3 3 100

Tabel 3.15

Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib (regulasi)

Uraian 2016 2017 2018 2019 Jumlah rancangan regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib (regulasi)

1 1 1 3

Adapun penyusunan regulasi teknis pemberlakuan SNI wajib meliputi:

1. Pembahasan Revisi Permenperin Tentang Pemberlakuan SNI Wajib

BjD;

2. Penyusunan Permenperin SNI Wajib Produk Industri Logam Bukan

Besi Atas Rancangan Permenperin Pemberlakuan SNI Wajib Untuk

Flatware dan Cookware;

3. Penyusunan Permenperin SNI Wajib Produk Industri Logam Copper

Busbar; dan

4. Finalisasi Draft Permenperin Pemberlakuan SNI Wajib Produk BjLS,

Bjls Warna, BjLAS, BjLAS Warna dan Rangka Atap Baja Ringan.



44

2. Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Infrastruktur kompetensi yang

terbentuk SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek

Pengetahuan (knowledge), Keterampilan dan/atau Keahlian (skills) serta

Sikap kerja (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat

jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

SKKNI berfungsi sebagai acuan untuk pendidikan/pelatihan berbasis

kompetensi; pelaksanaan uji kompetensi (sertifikasi kompetensi); untuk

menstrukturkan perusahaan; dan penyusunan SOP perusahaan.

Pada tahun 2019, untuk infrastruktur kompetensi, Direktorat Industri

Logam menargetkan tersusunnya 3 (tiga) Rancangan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk sektor industri

logam. Pada lima tahun terakhir telah tersusun beberapa SKKNI di sektor

industri material logam, antara lain: (2018); SKKNI Industri Logam Dasar

Bidang Industri Aluminium Ekstrusi (2016); dan

SKKNI Industri Baja Dasar (2016).

Tabel 3.16 Target dan Realisasi IKU Infrastruktur kompetensi yang terbentuk

(SKKNI)

IKU Target Capaian Capaian % 2019

Infrastruktur kompetensi yang terbentuk (SKKNI)

3 1 33%



45

Tabel 3.17 Infrastruktur kompetensi yang terbentuk (SKKNI)

Uraian 2016 2017 2018 2019

Infrastruktur kompetensi yang terbentuk (SKKNI)

2 0 1 1

Untuk mencapai indikator tersebut, Direktorat Industri Logam menyusun

beberapa RSKKNI sebagai berikut:

1. Penyusunan RSKKNI Bidang Pengolahan dan Pemurnian Nikel

Pada tanggal 7 Nopember 2019 di Jakarta, baru mencapai tahap

pemetaan kompetensi. Hal ini dikarenakan pembahasan draft untuk

RSKKNI ini baru dimulai pada bulan Oktober 2019. Selanjutnya, FGD

Finalisasi Draft Peta dan Unit Kompetensi RSKKNI Bidang

Pengolahan dan Pemurnian Nikel dilaksanakan di Bogor tanggal 2-3

Desember 2019.

2. Penyusunan RSKKNI Bidang Industri Penggilingan Baja Gulungan

dan Lembaran (Coil & Sheet) Hasil Gilingan Dingin

Pada Tanggal 7-8 November 2019, pembahasan RSKKNI ini telah

mencapai tahap Prakonvensi SKKNI yang dilaksanakan di Bekasi,

Jawa Barat. Dikarenakan terbatasnya waktu dan koordinasi dengan

tim teknis maka penyusunan RSKKNI belum selesai hingga tahap

konvensi.

3. Penyusunan RSKKNI Baja Long Product Canai Panas

Pada tanggal 12-14 Nopember 2019 telah dilaksanakan Prakonvensi

di Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, tahap terakhir adalah Konvensi

SKKNI Bidang Industri Baja Gulungan dan Lembaran Hasil Gilingan

Panas yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Desember 2019 di

Bekasi,Jawa Barat.



46

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Terdapat beberapa sasaran yang tercapai dengan baik bahkan melebihi target, tetapi

ada juga beberapa sasaran yang tidak tercapai. Capaian kinerja Direktorat Industri

Logam berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perkin Direktorat Industri

Logam Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Direktorat Industri Logam Tahun 2019


Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Satuan Capaian

Persentase capaian

dari target Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder



4,87 Persen -0,88 -18,07


1,53 Persen 1,38 90,20



171 Unit 142 83,04


54,71 Rp. Triliun

52,24 95,49



6,1 Persen 8,7 142,62


689,9 Rp. Juta 727,36 105,43

Perspektif Proses Bisnis Internal 1 Tersedianya kebijakan

pembangunan industri logam yang efektif


3 RSNI 4 133,33



47


3 Regulasi 0 0,00



2 SKKNI 1 50,00

3.3 CAPAIAN RPJMN

Rincian capaian RPJMN sampai dengan tahun 2019 disajikan pada Lampiran di

bawah ini. Dari target yang telah ditetapkan ada beberapa target yang tidak

tercapai pada tahun 2019.

Target yang dapat tercapai antara lain:

1. Terbangunnya Industri Pengolah Hasil Tambang Mineral menjadi Produk dan

Jasa Industri.

Pada tahun 2019, terdapat beberapa perluasan/ peningkatan kapasitas

produksi dari commissioning industri BjLAS dari PT Tata Metal Lestari dan PT

Sunrise Mill dan penambahan kapasitas produksi baja dari PT Gunung Raja

Paksi, PT Krakatau Steel, dan PT Krakatau Posco.

2. Tersusunnya Standar Nasional Indonesia Produk Industri Material Dasar

Logam (4 RSNI yaitu RSNI Slag Nikel; RSNI Aluminium Sheet; RSNI Baja

Lembaran,Pelat dan Gulungan Canai Panas Untuk Aplikasi Struktur Umum

dan Struktur Las (BjPS); dan RSNI Galvanis.

3. Peningkatan Kerjasama, Iklim Usaha, Promosi dan Investasi Industri Material

Dasar Logam (melalui Usulan untuk BMDTP untuk 4 perusahaan ( PT. United

Can Company; PT. Ancol Terang Metal; PT. Altinex; dan PT. Trinitan Metals

and Minerals) dan temu bisnis melalui Steel Dialogue dengan Jepang dan

Taiwan;



48

4. Meningkatnya Kompetensi SDM melalui 23 kegiatan pelatihan/ bimbngan

teknis (460 SDM terlatih) dan tersusunnya RSKKNI Industri Material Dasar

Logam (satu RSKKNI berhasil disusun yaitu RSKKNI Bidang Industri

Penggilingan Baja Gulungan dan Lembaran (Coil & Sheet) Hasil Gilingan Dingin;

5. Terfasilitasinya Pembangunan Hilirisasi industri hasil tambang ke produk dan

jasa industri (Industri Smelter)

Pada tahun 2019, Pembangunan konstruksi untuk PT Obsidian Stainless Steel

di Konawe dan PT Bintan Alumina, Pulau Bintan masih berjalan. Beberapa

industri smelter masih terkendala perizinan dan AMDAL.

Target yang tidak dapat dicapai pada tahun 2019 dikarenakan tidak adanya

penganggaran pada tahun ini antara lain :

1. Terfasilitasinya pengembangan industri material dasar logam khusus;

2. Bantuan peralatan dan mesin penumbuhan industri material dasar logam;

3. Terfasilitasinya pembangunan Pusat Pelatihan Tenaga Kerja Industri Baja di

kalimantan Selatan dan pembangunan Pusat Pelatihan Tenaga Kerja Industri

Berbasis Nikel di Sulawesi Tengah;

4. Terfasilitasinya Penelitian pemanfaatan Logam Tanah Jarang untuk produk

Industri dan Pembangunan Pilot Plant pemanfaatan logam tanah jarang.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk rincian akuntabilitas keuangan disajikan pada Tabel 3.25 yang menjelaskan

realisasi anggaran di masing-masing output kegiatan Direktorat Industri Logam

Tahun 2019. Pada tabel tersebut, realisasi anggaran Direktorat Industri Logam

Tahun 2019 seperti yang terekapitulasi dalam aplikasi e-monitoring APBN

mencapai Rp. 12.427.856.034,- (Dua belas milyar empat ratus dua puluh tujuh juta

delapan ratus lima puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah) atau 86.58 % dari



49

total pagu Rp. 14.354.052.000,- (Empat belas milyar tiga ratus lima puluh empat

juta lima puluh dua ribu rupiah).

Tabel 3.19 Data Realisasi Anggaran Masing-Masing Output

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU REALISASI

SISA TOTAL %

8 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

14.354.052.000 12.427.856.034 86,58 1.926.195.966

4917 Peningkatan Kompetensi Sdm Industri Logam

10.493.625.000 8.987.188.672 85,64 1.506.436.328

4.917.001 Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (rskkni) Sektor Industri Logam

1.949.175.000 1.115.050.812 57,21 834.124.188

4.917.002 Sdm Sektor Industri Logam Yang Terlatih

3.073.080.000 2.890.885.351 94,07 182.194.649

4.917.003 Bimbingan Teknis Penerapan Sni Wajib Industri Logam

2.000.000.000 1.735.982.248 86,8 264.017.752

4.917.004 Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Logam

1.925.000.000 1.852.596.892 96,24 72.403.108

4.917.005 Peningkatan Kompetensi Sdm Dalam Rangka Pengembangan Hilirisasi Industri Logam Berbasis Pengolahan Sumber Daya Mineral Logam Bukan Besi

1.546.370.000 1.392.673.369 90,06 153.696.631

5882 Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam

3.860.427.000 3.440.667.362 89,13 419.759.638

5.882.003 Klaster 10 Juta Ton Produksi Logam Nasional

900.000.000 851.438.749 94,6 48.561.251

5.882.017 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha

1.177.932.000 1.074.308.538 91,2 103.623.462

1 Dokumen Program, Evaluasi Dan Pelaporan

925.133.000 842.741.387 91,09 82.391.613

2 Layanan Tata Usaha 252.799.000 231.567.151 91,6 21.231.849

5.882.020 Rancangan Standar Nasional Indonesia (rsni) Industri Logam

1.782.495.000 1.514.920.075 84,99 267.574.925

U99 Perumusan Sni 1.782.495.000 1.514.920.075 84,99 267.574.925

T O T A L 14.354.052.000 12.427.856.034 86,58 1.926.195.966



50

Untuk rincian realisasi anggaran dari setiap output kegiatan Program Penumbuhan

dan Pengembangan Industri Logam tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.20

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Direktorat Industri Logam Tahun 2019

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Target Kegiatan Sasaran

Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Anggaran

Realisasi Kegiatan

(Fisik) Realisasi Keuangan

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder

1 Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional

1 Laju pertumbuhan industri

4.87% Peningkatan Kapasitas Produksi 17 Juta Ton Baja Nasional (2020 - 2024)

Tercapainya peningkatan Kapasitas Produksi 17 Juta Ton Baja Nasional (2020 – 2024)


328.154.000 54,11 persen (peningkatan Kapasitas Produksi Baja Nasional)

290.474.280

2 Kontribusi industri terhadap PDB nasional

1.53% Bimbingan Teknis dan Pengawasan Penerapan SNI Wajib Produk Logam

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penerapan SNI Wajib Industri Logam


449.116.000 60 orang (SDM terlatih)

438.089.400

2 Meningkatnya populasi dan persebaran industri

1 Jumlah unit industri pengolahan non-migas besar sedang

171 Unit Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan,

Tersusunnya dokumen perencanaan

2 dokumen perencanaan dan 1 dokumen evaluasi dan pelaporan.

1.177.932.000 2 dokumen perencanaan dan 1 dokumen evaluasi dan pelaporan.

1.074.308.538

3 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri

1 Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional

6.0% Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Logam

Terlaksananya Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Logam


1.925.000.000 100 orang (SDM terlatih)

1.852.596.892

2 Produktivitas SDM industri

Rp. 689.9 juta

Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Industri (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Hilir)

Meningkatnya kemampuan SDM Industri Logam


4.619.450.000 240 orang (SDM terlatih)

4.283.558.720

Peningkatan Kompetensi SDM Dalam Rangka Pengembangan Hilirisasi Industri Logam Berbasis Pengolahan Sumber Daya Mineral Logam Bukan Besi

Meningkatnya Kompetensi SDM Dalam Rangka Pengembangan Hilirisasi Industri Logam Berbasis Pengolahan Sumber Daya Mineral Logam Bukan Besi





51

Perspektif Proses Bisnis Internal

1 Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif


3 RSNI Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Logam

Tersusunnya RSNI

3 RSNI 1.782.495.000 4 RSNI 1.514.920.075


3 peraturan

Penyusunan SNI Wajib Produk Industri Logam Besi, Bukan Besi, dan Hilir

1. Penyusunan Peraturan Pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri Logam Besi 2. Penyusunan Peraturan Pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri Logam Bukan Besi Besi 3. Penyusunan Peraturan Pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri Logam Hilir

3 rancangan Peraturan Pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri

1.550.884.000 3 rancangan Peraturan Pemberlakuan SNI Wajib Produk Industri

1.297.892.848



2 SKKNI Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Industri Logam

Tersusunnya RSKKNI

3 RSKKNI 1.949.175.000 1 RSKKNI 1.115.050.812



52

3.5 KETERKAITAN CAPAIAN KINERJA DAN RPJMN

Sasaran strategis yang dicantumkan pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi

Direktorat Industri Logam untuk tahun anggaran 2019 memiliki dua perspektif –

perspektif stakeholder dan perspektif proses bisnis internal. Masing-masing

perspektif memiliki sasaran startegis dengan indikator capaian tertentu.

A. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Dari perspektif stakeholder, terdapat tiga sasaran strategis. Berikut adalah

capaian sasaran-sasaran strategis tersebut dengan indikator kinerja utama

beserta program kegiatan dan capaiannya yang dikaitkan dengan sasaran

RPJMN 2015-2019.

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional

Indikator tercapainya sasaran strategis ini dapat diamati dari laku

pertumbuhan industri dan kontribusi sektor industri logam terhadap PDB

nasional. Program kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran

strategis ini antara lain Peningkatan Kapasitas Produksi 17 Juta Ton Baja

Nasional (2020-2024) dan pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pengawasan

Penerapan SNI Wajib Produk Logam.

Terkait dengan sasaran RPJMN 2015-2019, pelaksanaan program kegiatan

tersebut telah berkontribusi dalam capaian meningkatnya daya saing Industri

Material Dasar Logam dengan tersusunnya peraturan penerapan SNI secara

wajib, khususnya untuk produk industri logam dasar dan logam bukan mesin.

Pada tahun 2019, Direktorat industri Logam telah berhasil menyusun konsep

dan RIA (analisis dampak peraturan) untuk Revisi Permenperin Tentang

Pemberlakuan SNI Wajib BjD; Permenperin SNI Wajib Produk Industri

Logam Bukan Besi Atas Rancangan Permenperin Pemberlakuan SNI Wajib

Untuk Flatware dan Cookware; Permenperin SNI Wajib Produk Industri



53

Logam Copper Busbar; dan Permenperin Pemberlakuan SNI Wajib Produk

BjLS, Bjls Warna, BjLAS, BjLAS Warna dan Rangka Atap Baja Ringan.

2. Meningkatnya populasi dan persebaran industri

Indikator tercapainya sasaran strategis ini dapat diamati dari meningkatnya

jumlah unit industri pengolahan non-migas besar sedang dan nilai investasi

di sektor industri pengolahan non-migas.

Program kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis ini

pada tahun 2019 meliputi Temu Bisnis antara Indonesia dengan Jepang,

Korea Selatan, dan Taiwan dalam bentuk Steel Dialogue dan Penyusunan

Program Pengembangan Industri Logam.


tersebut telah berkontribusi dalam capaian Peningkatan Populasi Industri

Sedang dan Besar Material Dasar Logam yang diindikasikan dengan

terbangunnya Industri Pengolah Hasil Tambang Mineral menjadi Produk dan

Jasa Industri. Untuk tahun 2019, telah terlaksana commissioning industri

BjLAS dari PT Tata Metal Lestari dan PT Sunrise Steel; perluasan kapasitas

produksi baja (PT Gunung Raja Paksi, PT Krakatau Steel, dan PT Krakatau

Posco); serta dalam tahap pembangunan PT Obsidian Stainless Steel,

Konawe dan PT Bintan Alumina, Bintan yang diharapkan akan selesai pada

tahun 2020.

3. Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri

Indikator tercapainya sasaran strategis ini dapat diamati dari kontribusi

ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional dan

produktivitas SDM industri logam.


pada tahun 2019 meliputi Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri



54

Logam melalui kegiatan Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kompetensi

SDM Industri (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Hilir) melalui

kegiatan Pelatihan/ Bimbingan Teknis.


tersebut telah berkontribusi dalam capaian peningkatan daya saing Industri

Material Dasar Logam melalui Peningkatan Kompetensi SDM Industri.

Direktorat Industri Logam telah melaksanakan 23 kegiatan pelatihan/

bimbingan teknis dengan 460 SDM industri terlatih. Kegiatan pelatihan ini

dilaksanakan di beberapa daerah yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat,

Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Banten.

B. Perspektif Proses Bisnis Internal

Dari perspektif pelaksanaan proses bisnis internal di satuan kerja Direktorat

Industri Logam, terdapat dua sasaran strategis yaitu tersedianya kebijakan

pembangunan industri yang efektif dan terselenggaranya urusan pemerintahan

di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Berikut adalah

uraian capaian dari tiap sasaran strategis dengan indikator kinerja utama

beserta program kegiatan dan capaiannya yang dikaitkan dengan sasaran

RPJMN 2015-2019.

1. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif

Indikator tercapainya sasaran strategis ini dapat diamati dari tersusunnya

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan regulasi teknis

pemberlakuan SNI secara wajib.


pada tahun 2019 meliputi Penyusunan Rancangan Standar Nasional

Indonesia (RSNI) Industri Logam dan Penyusunan SNI Wajib Produk Industri

Logam Besi, Bukan Besi, dan Hilir.



55


ini tersebut telah berkontribusi dalam capaian Penyusunan Standar Nasional

Indonesia Produk Industri Material Dasar Logam. Pada tahun 2019,

Direktorat industri Logam telah menyusun empat RSNI, yaitu: RSNI Slag

Nikel; RSNI Aluminium Sheet; RSNI Baja Lembaran,Pelat dan Gulungan

Canai Panas Untuk Aplikasi Struktur Umum dan Struktur Las (BjPS); dan

RSNI Galvanisasi. Adapun untuk penyusunan peraturan penerapan SNI

wajib produk industri logam pada tahun 2019 telah berhasil menyusun

konsep dan RIA (analisis dampak peraturan) untuk Revisi Permenperin

Tentang Pemberlakuan SNI Wajib BjD; Permenperin SNI Wajib Produk

Industri Logam Bukan Besi Atas Rancangan Permenperin Pemberlakuan

SNI Wajib Untuk Flatware dan Cookware; Permenperin SNI Wajib Produk

Industri Logam Copper Busbar; dan Permenperin Pemberlakuan SNI Wajib

Produk BjLS, Bjls Warna, BjLAS, BjLAS Warna dan Rangka Atap Baja

Ringan.

2. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang

berdaya saing dan berkelanjutan

Indikator tercapainya sasaran strategis ini dapat diamati dari tersusunnya

dokumen Infrastruktur kompetensi. Program kegiatan yang dilaksanakan

untuk mencapai sasaran strategis ini meliputi Penyusunan Rancangan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Industri

Logam. Pada tahun 2019, Direktorat Industri Logam menyusun beberapa

judul RSKKNI, antara lain: RSKKNI Bidang Pengolahan dan Pemurnian

Nikel; RSKKNI Bidang Industri Penggilingan Baja Gulungan dan Lembaran

(Coil & Sheet) Hasil Gilingan Dingin; RSKKNI Bidang Industri Baja Gulungan

dan Lembaran Hasil Gilingan Panas; RSKKNI Rangka Atap Baja Ringan;

dan RSKKNI Baja Long Product Canai Panas. Namun, judul RSKKNI yang



56

dapat diselesaikan hingga tahap konvensi adalah SKKNI Bidang Industri

Baja Gulungan dan Lembaran Hasil Gilingan Panas.


tersebut telah berkontribusi dalam capaian meningkatnya daya saing Industri

Material Dasar Logam dengan tersusunnya RSKKNI Industri Material Dasar

Logam.

Sebagian besar program/ kegiatan yang diharapkan dapat mendukung tercapainya

capaian strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan capaian RPJMN 2015-

2019 telah berhasil dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal ini

tercermin pada tingginya realisasi keuangan mencapai 86.58 % dan realisasi fisik kegiatan sebesar 91.83%. Namun, terdapat beberapa kendala yang dapat

menjadi bahan evaluasi dan langkah perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya,

antara lain: penyerapan anggaran tidak sesuai target, karena adanya blokir

anggaran dan penyerapan anggaran yang presentasenya besar di akhir tahun

anggaran, dan keterbatasan SDM di Direktorat Industri Logam sehingga

penyerapan anggaran tidak optimal.

apple

11

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT INDUSTRI LOGAM TAHUN 2019

No. Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Satuan

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN 1 Meningkatnya peran

industri logam dalam perekonomian internasional

1. Laju pertumbuhan industri logam 4,87 Persen

2. Kontribusi industri logam terhadap PDB nasional

1,53 Persen


1. Jumlah unit industri logam besar sedang

171 Unit

2. Nilai investasi di sektor industri logam

54,71 Rp Triliun


1. Kontribusi ekspor produk industri logam terhadap ekspor nasional

6,1 Persen

2. Produktivitas SDM industri logam

689,9 Rp.Juta

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL 1. Tersedianya kebijakan

pembangunan industri logam yang efektif

1. Peraturan Perundangan yang diselsesaikan

- PP/ Perpres/ Permen

2. Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

3 RSNI

3. Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib

3 Regulasi


1. Infrastruktur kompetensi yang terbentuk

2 SKKNI

Total anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 14.354.052.000 (Empat belas milyar tiga ratus lima puluh empat lima puluh dua ribu Rupiah).

apple

11

15 - kementerian perindustrianilmate.kemenperin.go.id/document/1589336725-10...dengan mengacu pada...

Documents