1CHINATOWN • NO.92

中国掌握基础设施工程

TIONGKOK KUASAI PROYEK INFRASTUKTUR

AZIS FARADI

Tanda tangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Rini Soemarno di hadapan Presiden Joko Widodo dan Xi Jinping, di

sela-sela acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA), di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (22/4) sore, menjadi angin segar bagi Pemerintah Indonesia.

Pihak Tiongkok memborong sejumah pro yek infrastruktur dari jalan hingga pelabuhan. Berdasarkan data dari Sekretaris Kabinet RI, Negeri Tirai Bambu akan investasi dalam pembangunan 24 pelabuhan, 15 airport, jalan sepanjang 1.000 kilometer, jalan kereta sepanjang 8.700 kilometer, dan pembangunan pembangkit listrik (power plan) berkapasitas 35 ribu mega watt.

Selain itu, Tiongkok juga akan terlibat dalam pembagunan kereta api cepat jalur Jakarta– B andung, dan Jakarta–Surabaya. Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Negeri Panda atas dukungannya dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Kesepakatan kedua negara itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Jokowi ke Tiongkok beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya di kantor Kementerian BUMN, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Jasa Marga (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembentukan tim kerja sama dengan konsorsium China Investment Fund (CIF). Kesepakatannya adalah pengembangan perkeretaapian dan jalan tol di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Sofyan Djalil mengatakan kerja sama antara ketiga lembaga itu meliputi China Rail way. Dia menilai kesepakatan yang ter ja lin merupakan langkah awal pengembangan sektor publik pada masa akan datang.Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xie Feng, pada kesempatan yang sama,

berharap nota kesepahaman bisa menjadi pendorong utama kerja sama yang saling menguntung kedua negara.

Kesepakatan antara kedua negara itu merupakan salah satu hasil dari kunjung-an Presiden Jokowi ke Tiongkok pada 25—28 Maret 2015. Di Negeri Tirai Bambu, Pre siden menawarkan berbagai investasi me nguntungkan kedua belah pihak. Presiden ingin investor Tiongkok menanamkan modal dibidang infrastruktur dan perikanan.

Dalam pertemuan dengan Perdana Men teri Tiongkok Li Keqiang di Balai Agung Rak yat, Beijing, Jokowi mengundang investor untuk ikut berpartisipasi membangun infrastruk tur pelabuhan di Indonesia. “Saya mengajak dan menjajaki kemungkinan gagasan

dan inisiatif respon dari Tiongkok. Saya ingin sekali investor berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan, galangan kapal, dan industri perikanan,” ujarnya seperti dikutip dari laman Sekretaris Kabinet RI, Jumat (27/3).

Dalam pertemuan dengan Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing, kedua kepala negara menandatangani delapan nota kesepahaman kemitraan strategis dan komprehensif, termasuk membahas bidang kemaritiman. “Indonesia dan Tiongkok punya misi yang sama,” tegas Jokowi.

Presiden Xi Jinping mengatakan Tiongkok dan Indonesia saling bergantung dan melengkapi secara ekonomi. Dia menyebut ada potensi besar untuk kerja sama timbal balik antarkedua negara.

Tiongkok sepakat membangun 24 pelabuhan, 15 airport, jalan sepanjang 1.000 kilometer, jalan kereta sepanjang 8.700 kilometer, dan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt di Indonesia. Terealisasikah?

Presiden Joko Widodo dan Xi Jimping.

9CHINATOWN • NO.92

特别报导LAPORAN UTAMA

8 CHINATOWN • NO.92

ISTI

MEW

A

ISTI

MEW

A

Dari segi investasi, minat asing untuk menanamkan modal di Indonesia masih tinggi, kendati nilai tukar rupiah terus melemah. Franky Sibarani, kepala BKPM RI, mengatakan penanaman modal asing (PMA) termasuk penanaman modal dalam negeri (PMDN), selama Januari—Maret 2015 mengalami kenaikan jika dibanding dengan periode yang sama 2014.

Franky menyebutkan investasi asing sela-ma tiga bulan awal 2015 sebanyak 596 proyek dengan nilai US$ 16,1 miliar. “itu proyek investasi (asing) sudah mengajukan permohonan perizinan ke BKPM dan teridentifikasi,” katanya belum lama ini.

Lebih detail, Franky menyampaikan rencana investasi asing yang paling besar datang dari Tiongkok. Pada periode Januari-Feb ruari 2015, tercatat investasi senilai US$ 6,77 miliar masuk dari Negeri Panda. Jumlah itu meningkat dibandingkan periode

yang sama pada tahun lalu sebesar US$ 557,22 juta.

“Kenaikan rencana investasi Tiongkok tidak mengherankan, karena pada kuartal IV pada 2014, realisasi investasi dari Tiongkok untuk pertama kalinya sejak 2010 masuk lima besar investasi asing ke Indonesia. Mencapai US$ 500 juta,” jelasnya.

Meskipun naik, tetapi Franky masih menagih realisasi investasi dari Tiongkok. Mengingat belum sesuai dengan permohonan. Dari Oktober 2014 sampai Maret 2015, investor dari Tiongkok melakukan permohonan izin investasi dengan total nilai US$ 13,66 miliar.

Dia menambahk an dari 10 investor Tiongkok, baru satu yang melakukan realisasi. Untuk itu, sambungnya, pihak BKPM akan meningkatkan rasio realisasi investasi dari Tiongkok sehingga bisa menyamai Singapura sebesar 40 persen.

“Kami akan memberikan pendampingan intensif kepada investor asal Tiongkok dalam proses realisasi investasi,” tegasnya.

Keseriusan Tiongkok menggarap proyek infrastuktur di Indonesia telah dipersiapkan. Pada April 2015, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Irwan Lubis menyebut salah satu bank raksasa dari Tiongkok yaitu China Construction Bank (CCB) berencana masuk ke pasar Indonesia. Untuk memuluskan jalan, CCB berencana membeli beberapa bank kecil.

OJK sendiri, sambungnya, memberikan syarat, jika ingin membeli bank di Indonesia minimal dua, guna mengurangi jumlah perbankan, yang saat ini mencapai 118. Ia meminta setelah terjadi pembelian, CCB harus menambahkan modal untuk bank tersebut agar masuk ke dalam bank umum kelompok usaha (BUKU) 3, modal inti dari Rp 5 triliun sampai Rp 30 triliun. n

TIONGKOK MASUK SWASTA CEMAS

Pemerintah boleh senang, Tiongkok borong sejumlah proyek infrastuktur di dalam negeri, tetapi pihak swasta justru tak menyambut hangat

perjanjian kerja sama kedua negara. Sebab, banyak yang sangsi, Negeri Panda memenuhi janji sesuai dengan rencana. Alasan yang diungkapkan, berdasarkan realisasi invetasi dari Tiongkok selama ini.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KA DIN) Indonesia Bidang Koordinasi Perekonomian Wilayah Tengah Iwan Darmawan Hanafi

mengatakan realisasi rencana investasi dari Tiongkok tak sebagus Jepang. Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, sambungnya, antara realisasi dan komitmen investasi Negeri Panda satu berbanding 10. “Kalau Jepang 6,5 banding 10. Artinya dari 10 proyek Tiongkok, hanya 1 yang terealisasi,” ujarnya di sela Indonesia Investment Week, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, belum lama ini.

Iwan tak hanya mempersoalkan komitmen Tiongkok untuk merealisasikan rencana

investasi, juga kualitas infrastruktur. Dia memberi contoh hasil pembangkit listrik dalam program pembangunan pembangkit 10.000 megawatt di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Dalam kelistrikan, hasilnya hanya 35-50 persen dari kapasitas produksi. Ada pemborosan. Kemudian juga ingat kualitas bus impor Tiongkok dan beberapa proyek infrastruktur lain,” tegasnya.

Iwan menilai Tiongkok banyak menggunakan barang impor dari negaranya, sehingga berdampak kepada peningkatan defisit neraca perdagangan Indonesia. “Jepang pinjaman mimimal pakai 30 persen konten dari Jepang. Kalau Tiongkok 50 persen. Jelas ini pengaruh buruk ke pengusaha

Swasta minta pemerintah Jokowi mengurangi takaran utang dari luar negeri untuk pembiayaan infrastuktur, karena banyak merugikan. Kerja sama antara pemerintah dan swasta dinilai menjadi skema tepat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Presiden Joko Widodo dan para petinggi negara sahabat.

Presiden Xi Jinping, Joko Widodo, dan Shinozo Abe.

ISTI

MEW

A

LAPORAN UTAMA

10 CHINATOWN • NO.92 11CHINATOWN • NO.92

特别报导

di dalam negeri, karena barang dan jasa mereka tidak masuk, atau sulit masuk ke proyek infrastruktur,” tutur Iwan.

Dia menyarankan, Pemerintah Jokowi sebaiknya mengurangi takaran utang dari luar negeri untuk pembiayaan infrastuktur, karena banyak merugikan. Infrastruktur dengan bilateral ada tiga, sambungnya, pengadaan barang jasa harus dari negara donor sesuai ikatan di kontrak pinjaman. “Ini jelas tidak mendorong penggunaan barang jasa dari dalam negeri. Biaya transaksi lebih mahal. Ada peningkatan biaya pengadaan

antara 15-30 persen. Ini data semua yang keluarin dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional),” ungkapnya.

Para pengusaha di daerah juga belum bisa menyambut senang kerja sama itu. Ketua Asosiasi Pengusahaa Indonesia (APINDO) Medan Rusmin Lawin menyebut kebijakan pemerintah pusat selama ini belum bisa diterjemahkan oleh pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah pusat membuat kebijakan dalam perizinan hanya melalui satu pintu yaitu BKPM. “Biarkan pemerintah daerah yang terima pajak dari pembangunan

tersebut. Dengan demikian perizinan cepat, karena satu pintu. Tidak banyak biaya yang dikeluarin dari hal yang nonteknis. Bisa merusak iklim investasi,” tuturnya kepada China Town.

Rusmin meminta pemerintah segera meres-pons dengan membenahi reformasi birokrasi, mempercepat perizinan, bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.Kendati demikian, Rusmin mengaku senang dengan pilihan pemerintah menggandeng Tiongkok dalam pembangunan infrastuktur. Menurutnya, negara tersebut memiliki kekuatan finansial. “Merangkul Tiongkok menjadi investor merupakan pilihan tepat, selain itu ditambah dengan kebijakan Tiongkok yang menyuruh,” tegasnya.

Indonesia, sambungnya, bisa memanfaatkan. Rusmin menjelaskan, pemerintah Tiongkok terus mendorong pengusaha setempat untuk melakukan ekspansi bisnis keluar negeri.

Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure Muhammad Ramdani Basri meminta supaya pemerintah membuka kesempatan lebih lebar bagi pengusaha lokal untuk terlibat dalam proyek infrastruktur. Menurut dia, kerja sama antara pemerintah dan swasta dinilai menjadi skema tepat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

“Swasta harus diberikan kesempatan yang adil dalam proyek-proyek infrastruktur nasional. Public private partnerships sangat sesuai untuk pendanaan pembangunan infrastruktur,” ujarnya dalam acara Global Infrastructure Leader di Jakarta Convention Center.

Sementara itu pemerintah akan menyiapkan kerja sama dengan swasta lokal. Direktur Perencanaan Investasi Infrastruktur BKPM Rudy Salahuddin menyebut dalam lima tahun kedepan, pemerintah menyiapkan proyek infrastruktur untuk dikerjakan pengusaha lokal, seperti pembangunan jalan tol, telekomunikasi, transportasi,

kel istr ikan, dan migas. ”Pemerintah Indonesia akan beri insentif yakni berupa dukungan dan jaminan pemerintah,” tegasnya.

Pemerintah sendiri selain menggan deng asing dalam pembangunan proyek infrastuktur, juga akan membentuk bank insfrastuktur. Menteri Keuangan RI Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan pemerintah masih menyusun draf ranca ngan undang-undang mengenai penunjukan PT Sarana Multi Infrastruktur menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) atau bank infrastruktur. “Kami sudah bicara dengan Komisi XI DPR. Mereka sangat mendukung usulan pembentukan bank infrastruktur,” katanya.

Bambang menambahkan lembaga keuang-an untuk pembiayaan infrastruktur bisa terbentuk pada akhir 2016, sehingga pada

2017 bisa beroperasi. Dengan adanya bank infrastruktur, akan memudahkan swasta, BUMN, dan pemerintah daerah, dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur.

Selain itu, pembentukan bank itu akan membantu perbankan konvensional da lam membiayai proyek infrastuktur. Selama ini bank umum membiayai infrastuktur untuk jangka pendek dengan dana terbatas. Untuk mewujudkan mimpi bangun bank infrastuktur, Sarana Multi Infrastruktur harus memiliki aset sebesar Rp 25 triliun. “Diperoleh dari pengalihan aset milik Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 18,3 triliun. Kami berharap dengan modal awal sebesar Rp 25 triliun bisa di-leverage hingga enam kali lipat,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Achmad Baiquni mengatakan keberadaan bank

infra struktur diperlukan untuk pem bangu-nan nasional. “Jangka panjang keberadaan bank infrastruktur diperlukan,” ujarnya usai rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, belum lama ini.

Dengan kehadiran bank infrastruktur, sambungnya, bisa diandalkan mengatasi permasalahan pembiayaan, karena sela ma ini bank umum belum bisa membiayai secara keseluruhan. ”Sumber dana bank infrastruktur ini akan berbeda dengan dana bank komersial,” tegasnya.

Rencananya akan ada dua bank infrastuktur, berbentuk konvensional dan syariah. Kepala Perencanaan Pembangunan Na sional (Bappenas) Andrinof A Chaniago menjelas kan bank infrastruktur syariah tidak terlepas dari kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur dengan memanfaatkan instrumen surat utang berbasis syariah. nali wardana

ISTI

MEW

A

Ketua Apindo Medan Ruswan Lawin

US$173,6 juta

2010 2011 2012 2013 2014 QI 2015

US$ 128,2 juta133

160

US$ 141 juta

US$ 296,9 juta

US$ 75,1 juta

190

411

US$ 800 juta

501

200

Realisasi Investasi Tiongkok di Indonesia

Keterangan: QI (kuartal pertama) periode Januari—Maret 2015Sumber Badan Koordinasi Penanaman Modal RI diolah

Jumlah Proyek Nilai Investasi

LAPORAN UTAMA

12 CHINATOWN • NO.92 13CHINATOWN • NO.92

特别报导