1 draft ad bkad

Rancangan AD BKAD 2014

Kecamatan Barambai

1

ANGGARAN DASAR (AD) BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)

KECAMATAN BARAMBAI KABUPATEN BARITO KUALA

PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Badan Kerjasama Antar Desa, Kecamatan Barambai,

Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat

BKAD Kecamatan Barambai

2. BKAD Kecamatan Barambai., berkedudukan di wilayah Kecamatan Barambai,

Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan.

3. Wilayah kerja lembaga BKAD Kecamatan Barambai adalah wilayah Kecamatan

Barambai, Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan

4. Organisasi ini berdiri di Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala Propinsi

Kalimantan Selatan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB. II

AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Azas

Azas BKAD Kecamatan Barambai berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar

1945.

Pasal 3

Prinsip

BKAD melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip Transparansi,

Keberpihakan pada Rumah Tangga Miskin, Partisipasi, Prioritas, Desentralisasi,

Akuntabilitas, Berkelanjutan dan Kesetaraan Gender.


Kecamatan Barambai

2

BAB. III

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 4

Visi

Visi BKAD Kecamatan Barambai adalah terwujudnya pelestarian dan pengembangan

kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan sistem pembangunan partisipatif.

Pasal 5

Misi

1. Melestarikan kelembagaan dan kegiatan yang telah dilakukan pemberdayaan

Masyarakat sesuai dengan prinsip Transparansi, Partisipasi Aktif, Keberpihakan

pada Rumah Tangga Miskin, Desentralisasi, Akuntabilitas, Keberlanjutan, dan

Kesetaraan Gender.

2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah

desa serta kecamatan Barambai dalam memfasilitasi sistem pembangunan

partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

3. Meningkatkan keterpaduan antar program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan

di daerah

4. Mengakomodasi usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat ke dalam

Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa

dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan

6. Mewujudkan sistem penganggaran Pemerintah Daerah yang memungkinkan

tersedianya alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan atau bantuan

pihak ketiga yang bisa diorganisir antar desa dan atau setingkat kecamatan.

Pasal 6

Tujuan

1. Tujuan Umum BKAD :

Mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat

melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan

pendanaan kebutuhan sosial dasar dan ekonomi.


Kecamatan Barambai

3

2. Tujuan Khusus :

a. Mewakili masyarakat selaku pemilik modal dengan sistem perwakilan dalam hal

membuat keputusan yang berkaitan dengan kepemilikan modal.

b. Menjamin pelestarian dan pengembangan kegiatan Pinjaman yang dihasilkan

oleh Pemberdayaan Masyarakat untuk penyediaan pendanaan kebutuhan

usaha dan sosial dasar masyarakat di wilayah kecamatan Barambai

c. Memperkuat kelembagaan ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi

masyarakat miskin kecamatan Barambai

d. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana

pendukung usaha masyarakat miskin yang tidak dapat dilayani oleh lembaga

keuangan formal.

e. Mensinergikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat baik keseluruhan ataupun

secara parsial.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN KEGIATAN

Pasal 7

Pembentukan

Pembentukan BKAD dengan sistem perwakilan desa dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Perwakilan desa (BKD) yang terdiri dari unsur-unsur :

i. Kepala Desa

ii. Anggota BPD/ Tokoh Masyarakat

iii. Wakil Masyarakat

b. Jumlah perwakilan minimal 6 orang paling tidak 50 % unsur perempuan.

c. Wakil masyarakat paling tidak ada unsur masyarakat miskin.

Pasal 8

Kegiatan

Kegiatan BKAD adalah mengembangkan penyediaan fasilitas dan sarana / prasarana

dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan terutama penyediaan modal usaha dan

pendanaan kebutuhan sosial dasar.


Kecamatan Barambai

4

BAB V

PERMODALAN DAN SUMBER PENDANAAN LAIN

Pasal 9

Modal Awal

Modal Awal BKAD berasal dari hibah Dana Pemberdayaan Masyarakat kepada

masyarakat wilayah Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Propinsi

Kalimantan Selatan dan status kepemilikan modal tersebut adalah masyarakat di

wilayah Kecamatan Barambai

Pasal 10

Modal Tambahan

Modal tambahan adalah sumber dana yang diperoleh oleh BKAD dari sumber-sumber:

1. Surplus usaha yang ditahan sebagai tambahan modal oleh Unit Pengelola

Kegiatan (UPK).

2. Tambahan modal dari berbagai pihak yang dapat dianggap sebagai Modal Donasi.

Pasal 11

Sumber Pendanaan Lain

Sumber pendanaan lain yang dapat diterima oleh BKAD adalah sumber dana hutang

dari pihak lain dan bukan berupa simpanan masyarakat yang diatur dan ditetapkan

dengan ketentuan BKAD.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 12

Dalam melakukan kegiatan di masyarakat BKAD membentuk Kelembagaan dan yang

berfungsi secara operasional dalam kaitannya untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan.

Pasal 13

Bentuk Kelembagaan BKAD

Bentuk kelembagaan BKAD adalah perkumpulan dari perwakilan desa dengan fungsi

organisasi adalah :


Kecamatan Barambai

5

1. Pengurus Harian terdiri dari :

a. Ketua : bertindak sebagai penanggung jawab secara menyeluruh

pengelolaan kegiatan kerjasama antar desa;

b. Sekretaris : bertugas mengerjakan urusan administrasi kesekretariatan dan

membuat laporan pengelolaan seluruh kegiatan (termasuk

pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan) dan laporan rekapitulasi

seluruh aktifitas organisasi di bawahnya (UPK, BP UPK, TV

Kegiatan, Tim Pendanaan);

c. Bendahara : bertugas melakukan pengelolaan keuangan BKAD dan

menyusun laporan keuangan.

2. Anggota BKAD adalah seluruh Mandataris dalam Musyawarah Antar Desa (MAD)

yaitu 6 (enam) orang wakil per desa yaitu Kepala desa, 2 (dua) orang wakil dari

BPD/ nama sebutan lain yang sejenis, dan 3 (tiga) orang tokoh masyarakat

(sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari keenam wakil tersebut adalah

perempuan). Pengurus Harian BKAD dipilih dari dan merangkap sebagai anggota.

Pasal 14

Bentuk Kelembagaan Pendukung

Bentuk kelembagaan pendukung yang ditetapkan oleh BKAD dapat dibedakan

berdasarkan fungsi dan tanggung jawab adalah:

1. Kelembagaan yang bersifat tetap atau permanen adalah kelembagaan yang

secara operasional sepanjang tahun:

a. Unit Pengelola Kegiatan adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung

jawab sebagai pelaksana mandat BKAD selanjutnya disebut Unit Pengelola

Kegiatan (UPK)

b. Badan Pengawas adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab

untuk melakukan pengawasan lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK),

selanjutnya disebut BP UPK.

c. Tim Verifikasi Perguliran adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung

jawab untuk melakukan kegiatan verifikasi setiap proposal perguliran yang

masuk kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), selanjutnya disebut Tim

Verifikasi Perguliran.

d. Tim Pendanaan adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab

dalam keputusan pendanaan yang akan dilakukan oleh Unit Pengelola

Kegiatan (UPK), selanjutnya disebut Tim Pendanaan.


Kecamatan Barambai

6

e. Pengurus kelembagaan yang bersifat tetap untuk jangka waktu tertentu yang

berasal dari anggota masyarakat yang bersifat independen dan dipilih serta

ditetapkan berdasarkan keputusan BKAD dan bukan sebagai pengurus dan

anggota BKAD.

2. Kelembagaan yang bersifat ad-hoc atau sementara adalah kelembagaan yang

bekerja jika diperlukan atau dibutuhkan sebagai pendukung kelembagaan:

a. Tim Verifikasi adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk

melakukan kegiatan verifikasi terutama dalam proses perencanaan kegiatan

yang didanai oleh Unit Pengelola Kegiatan selanjutnya disebut TV.

b. Tim Penyehatan Pinjaman adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung

jawab dalam penyehatan pinjaman bermasalah selanjutnya disebut Tim

Penyehatan.

c. Tim lainnya yang akan ditentukan dan ditetapkan jika dipandang perlu.

Pasal 15

Hubungan antar kelembagaan

1. Hubungan antar kelembagaan yang dibentuk BKAD akan diatur dan ditetapkan

dalam Anggaran Rumah Tangga masing-masing lembaga dengan ketetapan

BKAD.

2. Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hubungan antar kelembagaan harus

saling mendukung dan tidak bertentangan dengan visi, misi dan tujuan.

BAB VII

PERSELISIHAN

Pasal 16

Apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dan lain-lain yang dilakukan oleh lembaga

yang dibentuk BKAD akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak tercapai

kata sepakat maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.


Kecamatan Barambai

7

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 17

Pembubaran Forum MAD

Pembubaran BKAD dilakukan dengan keputusan perwakilan desa minimal 50 % plus

1 orang dengan ketentuan setelah diupayakan penyelamatan dan perbaikan.

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN MAD

Pasal 18

MAD menetapkan Peraturan BKAD yang memuat peraturan pelaksanaan Anggaran

Rumah Tangga (ART) dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD).

Pasal 19

MAD menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga

Pelaksana Operasional yang dibentuk oleh BKAD yang memuat peraturan

pelaksanaan Anggaran Dasar dan tidak boleh bertentangan.

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20

Segala keputusan untuk merubah Anggaran Dasar ini harus diputuskan dengan

perwakilan desa minimal 50 % plus 1 orang.


Kecamatan Barambai

8

BAB XI

PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga dan Peraturan BKAD.

Ditetapkan di : Barambai

Pada tanggal :

Badan Kerjasama Antar Desa

Kecamatan Barambai

AHMAD SUPAWIE

Ketua

Mengetahui

Camat Barambai

MULIANSYAH, S.IP. M.Si.

NIP. 19860222 198602 1 003


Kecamatan Barambai

9

STRUKTUR ORGANISASI BKAD

KECAMATAN BARAMBAI

MAD

BKAD

TV USULAN

TIM PENDANAAN

TIM PENYEHATAN

PINJAMAN

LEMBAGA OPS LAIN

UPK

TV PERG

BP-UPK

KELOMPOK

ANGGOTA

1 draft ad bkad

Documents