laporan kinerja (lkj) tahun 2014 deputi bidang persidangan...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2014
DEPUTI BIDANG
PERSIDANGAN KABINET
SEKRETARIAT KABINET
2015
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014
disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja
(performance results) Deputi Bidang Persidangan Kabinet selama tahun 2014,
dikaitkan dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 yang
sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet
Republik Indonesia 2010-2014.
Sesuai dengan dokumen Renstra 2010-2014 (hasil revisi) dan
Perencanaan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014, Deputi
Bidang Persidangan Kabinet memiliki tujuan strategis yaitu “Terwujudnya
peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet”.
Pengukuran terhadap sasaran strategis dan untuk mencapai tujuan
strategis Deputi Bidang Persidangan Kabinet dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan
yaitu; (1) Penyiapan materi sidang kabinet dan rapat lainnya yang dipimpin
dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden serta rapat kerja Sekretaris
Kabinet; (2) Penyelenggaraan dan pendokumentasian sidang kabinet, rapat dan
pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; (3)
Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan berkaitan
dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat kabinet.
Peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet meliputi proses
penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pendokumentasian hasil-
hasilnya, yang diukur pencapaiannya dengan penetapan 2 (dua) Indikator
Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014
sebagaimana tabel berikut di bawah ini:
iii
Tabel
Capaian IKU Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014
Indikator sasaran Target Realisasi Capaian
1. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
100% 93,18% A
2. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet
85% 94,44% A
Pada tahun 2014, Deputi Bidang Persidangan Kabinet mendapatkan
alokasi anggaran (setelah revisi) sebesar Rp9.845.980.000,-. Dana yang
diperoleh dialokasikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan penyerapan
anggaran seluruhnya sebesar Rp6.137.717.162,- atau 62,33 %.
Informasi yang disajikan dalam LKj ini diharapkan dapat digunakan
sebagai bahan peningkatan/perbaikan perencanaan kinerja di tahun-tahun
mendatang dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan
keputusan bagi pimpinan.
i
KATA PENGANTAR
Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa akhirnya Deputi Bidang
Persidangan Kabinet telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014.
LKj ini diharapkan menjadi sebuah tolok ukur bagi peningkatan kinerja para
pejabat dan pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet di
tahun-tahun mendatang.
LKj Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 disusun dalam
rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan wujud
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Perjanjian Kinerja (PK)
yang dibebankan kepada Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014.
Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian
kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dan bersih (good governance dan clean government) serta sebagai umpan
balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.
Pada LKj Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 ini dijelaskan
pula upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan
dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014 dan tingkat pencapaian
sasaran dan tujuan serta hasil yang dicapai pada tahun 2014 yang
berorientasi pada pencapaian visi dan misi.
Kami berharap keberhasilan pada tahun 2014 akan menjadi tolok ukur
untuk peningkatan kinerja Deputi Bidang Persidangan Kabinet di tahun 2015
yang akan datang terutama dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di
lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya di Sekretariat Kabinet.
Jakarta, Februari 2015
Deputi Bidang Persidangan Kabinet,
Dra. Sipa
iv
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ...................................................................................... i
Ringkasan Eksekutif ................................................................................ ii
Daftar Isi .................................................................................................. iv
Daftar Tabel............................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1
A. Latar Belakang ..................................................................... 1
B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Persidangan Kabinet 2
C. Gambaran aspek strategis (Strategic Issued) Deputi Bidang
Persidangan Kabinet .......................................................... 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................
A. Gambaran umum perencanaan kinerja Deputi Bidang
Persidangan Kabinet .......................................................... 5
B. Ringkasan/Ikhtisar PK Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2014 ......................................................................... 7
C. Ikhtisar IKU Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2014 ....................................................................... 9
BAB III CAPAIAN KINERJA ............................................................... 11
A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Tahun 2014 ......................................................................... 12
B. Realisasi Anggaran ............................................................. 26
BAB IV PENUTUP................................................................................. 27
A. Kesimpulan Umum Atas Capaian Kinerja Deputi Bidang
Persidangan Kabinet ........................................................... 27
B. Langkah-langkah/rekomendasi Perbaikan untuk Pening-
Katan Kinerja ....................................................................... 27
v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 : Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014 ......................................................... 9 Tabel 2 : IKU Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014...... 12
Tabel 3 : Target dan Relisasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan Periode Tahun 2010 – Tahun 2014 ...................................................................... 14 Tabel 4 : Rentang Nilai Kepuasan ….……………………………… 16
Tabel 5 : Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Persidangan Kabinet ……………… 16
Tabel 6 : Rekapitulasi Hasil Jawaban Survei Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2014 …………. 18
Tabel 7 : Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2014………………………………… 19
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2013 dan Tahun 2014 …………………………………………………. 19
Tabel 9 : Rekapitulasi Hasil Jawaban Survei Tingkat Kepuasan Risalah Sidang Kabinet Tahun 2014 ……………………… 21
Tabel 10 : Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Risalah Sidang Kabinet Tahun 2014…………………………………………. 22
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Kepuasan Risalah Sidang Kabinet Tahun 2014………………………... 22
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam tata pemerintahan yang baik (good governance) bahwa
akuntabilitas publik merupakan elemen penting dan merupakan tantangan
utama yang dihadapi pemerintah. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk
menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab kinerja serta tindakan
suatu organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sejalan dengan pentingnya akuntabilitas kinerja bagi setiap instansi,
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, intinya adalah
agar setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun laporan kinerja.
Dalam ketentuan tersebut bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP) dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem
perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan akuntansi
pemerintah. Untuk implementasinya, sistem ini mencakup perencanaan
strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.
Pelaporan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam bentuk
Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah
kepada masyarakat yang berisi informasi mengenai pencapaian kinerja yang
telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja.
Melalui LKj, kinerja pemerintah akan dinilai secara transparan,
sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, LKj akan
mendorong pemerintah melaksanakan good governance, memberikan
masukan pada stakeholders serta meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah.
LKj juga merupakan muara dari perencanaan dan pelaksanaan
kinerja. Oleh karena itu, LKj merepresentasikan kinerja instansi pemerintah
yang sesungguhnya, atau merupakan media pertanggungjawaban atas
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik kepada
2
masyarakat (public accountability) maupun secara hierarkis kepada atasan
langsung (managerial accountability).
Pelaporan akuntabilitas kinerja yang dituangkan ke dalam bentuk LKj
merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi
perhatian utama dari suatu instansi pemerintah dan mencakup berbagai
aspek yang meliputi uraian pertanggungjawaban mengenai aspek keuangan,
sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta metode kerja,
pengendalian manajemen dan kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan
tugas utama instansi.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, Kedeputian Persidangan Kabinet
sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya juga memiliki kewajiban dan tanggung
jawab untuk melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
kinerja tahun 2014 yang disampaikan dalam bentuk LKj Deputi Bidang
Persidangan Kabinet Tahun 2014.
B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2010 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Sekretaris Kabinet Republik Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Kabinet Nomor 4
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagai
berikut :
1. Kedudukan
Deputi Bidang Persidangan Kabinet adalah suatu unit kerja yang
dipimpin oleh Deputi yang berkedudukan dan bertanggung jawab
langsung kepada Sekretaris Kabinet.
3
2. Tugas
Deputi Bidang Persidangan Kabinet mempunyai tugas membantu
Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan, pengadministrasian dan
pengelolaan sidang-sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang
dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta
penyampaian publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang,
rapat atau pertemuan tersebut, dan pengumpulan, pengolahan dan
pelayanan informasi dan hubungan kemasyarakatan serta kelembagaan
dan protokol yang terkait dengan kegiatan kabinet.
3. Fungsi
Deputi Bidang Persidangan Kabinet menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan
sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
b. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan
publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
c. penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan
yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden;
d. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan
yang berkaitan dengan kegiatan kabinet;
e. penyelenggaraan protokol persidangan dan kegiatan Sekretaris
Kabinet;
f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Kabinet.
4
C. Gambaran Aspek Strategis (Strategic Issued) Deputi Bidang Persidangan Kabinet
Sebagaimana diketahui bahwa tugas Deputi Bidang Persidangan
Kabinet yaitu membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan,
pengadministrasian dan pengelolaan sidang-sidang kabinet maupun rapat
atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden serta penyampaian publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut
hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut, dan pengumpulan, pengolahan
dan pelayanan informasi dan hubungan kemasyarakatan serta kelembagaan
dan protokol yang terkait dengan kegiatan kabinet.
Penyelenggaraan sidang kabinet merupakan salah satu bentuk dari
pelaksanaan manajemen kabinet yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat
Kabinet sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang
Sekretariat Kabinet. Sedangkan terwujudnya peningkatan kualitas
pengelolaan persidangan kabinet dapat dilihat dari keberhasilan dalam
menyelesaikan seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sidang
kabinet terutama di dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
seluruh peserta sidang kabinet baik dari sisi pelayanan maupun hasil sidang
kabinet berupa risalah sidang kabinet.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
Deputi Bidang Persidangan Kabinet memiliki aspek yang sangat strategis di
dalam pelaksanaan manajemen kabinet khususnya dalam mendukung
program Sekretariat Kabinet yaitu “Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan
Kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan”.
5
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Deputi Bidang Persidangan Kabinet telah menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2010-2014 sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai
di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan
agar dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih terarah, sistematis,
konsisten dan seimbang sehingga pencapaian kinerja dapat diukur dengan
mudah.
Renstra Deputi Bidang Persidangan Kabinet memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, kajian lingkungan internal dan eksternal serta arah kebijakan dan
strategi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 sebagai upaya untuk memberikan
informasi yang jelas, tegas, dan akuntabel menyangkut program dan kegiatan
untuk mencapai target, tujuan, dan sasaran pembangunan Deputi Bidang
Persidangan Kabinet.
Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-
baiknya guna mencapai target yang diharapkan, Deputi Bidang Persidangan
Kabinet telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 yang
disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, yang tertuang dalam
Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2010-2014.
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Deputi Bidang Persidangan
Kabinet
Sebagaimana diketahui bahwa kinerja instansi pemerintah adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi
pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang dinginkan
pada akhir periode perencanaan. Visi juga diartikan sebagai suatu cara
pandang ke depan yang akan menjadi sasaran ataupun tujuan akhir dari
satu instansi atau lembaga yang diimplementasikan ke dalam bentuk
kegiatan. Dengan kata lain, visi adalah cita-cita yang ingin dicapai di masa
depan atau gambaran dari perwujudan kondisi organisasi di masa yang akan
datang. Tujuan penetapan visi antara lain adalah mencerminkan apa yang
akan dicapai oleh suatu organisasi, memberikan arah dan fokus strategis
yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategik, dan memiliki
orientasi terhadap masa depan.
Visi Deputi Bidang Persidangan Kabinet adalah “Menjadi
Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet yang profesional dan handal
dalam mendukung kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet”.
Misi adalah pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan oleh
suatu organisasi dalam rangka mencapai visi. Misi merupakan rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
visi. Selain itu, misi dapat diartikan pula sebagai apa sebabnya suatu
organisasi itu ada (why we exist) dan lebih jauh lagi apa yang diyakini dapat
dilakukan oleh organisasi (what we believe we can do) dalam usaha
mewujudkan visinya.
Adapun misi Deputi Bidang Persidangan Kabinet yang ditetapkan
dalam rangka menentukan langkah-langkah teknis dan konkret , yaitu:
1. Melaksanakan penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan
yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Melaksanakan penyelenggaraan dan pendokumentasian sidang kabinet,
rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau
Wakil Presiden.
3. Melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan terkait
kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.
.
7
B. Ringkasan/ikhtisar PK Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014
Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisi
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja. PK juga merupakan tekad dan janji tahunan yang
akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima
amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan
amanah/tanggung jawab kinerja. PK menggambarkan capaian kinerja yang
akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. PK
Deputi Bidang Persidangan Kabinet ditetapkan sebagai ikhtisar perencanaan
kinerja yang memuat target kinerja yang ingin dicapai sebagai ukuran
keberhasilan sasaran strategis susunan organisasi.
Penetapan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014
adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet
Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
A
Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
B
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) atau 5
(lima) tahun. Dengan adanya tujuan, maka fokus organisasi dapat lebih
dipertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai.
8
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu
tertentu. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-
tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus
pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur
dan dapat dicapai.
Tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan
permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka
mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian/Lembaga.
Dalam hal ini, perumusan tujuan dan sasaran Asisten Deputi Bidang
Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan dilakukan setelah memperhatikan
berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna merealisasikan visi
dan misi sebagaimana tersebut di atas.
Dengan memformulasikan tujuan, maka Asisten Deputi Bidang
Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan Sekretariat Kabinet dapat secara
tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam
mencapai misinya. Berdasarkan misi di atas maka keberhasilan Asisten
Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan dapat diukur dari
keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yakni, ”Meningkatnya kualitas
dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran dalam pengelolaan
sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri
Presiden dan/atau Wakil Presiden”.
Sasaran strategis yang digunakan Deputi Bidang Persidangan
Kabinet, sebagai alat ukur pada tahun 2010-2014 adalah:
1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyiapan materi sidang kabinet,
rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau
Wakil Presiden.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil-hasil
sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri
Presiden dan/atau Wakil Presiden.
9
3. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan hubungan
kemasyarakatan.
Berdasarkan Renstra Sekretaris Kabinet Tahun 2010-2014 yang telah
disempurnakan, Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet memiliki 1 (satu)
sasaran strategis yang juga merupakan Sasaran Strategis Ketiga Sekretariat
Kabinet yaitu: “Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan
persidangan kabinet”.
Sasaran strategis tersebut merupakan rumusan yang ditetapkan
sebagai target yang ingin dicapai pada waktu yang telah ditetapkan. Sasaran
strategis memuat indikator-indikator kinerja yang dapat diukur untuk menilai
pencapaian dari suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
C. Ikhtisar IKU Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014
Manajemen kinerja merupakan suatu proses strategis dan terpadu
yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan
performansi aspek-aspek yang menunjang keberadaan suatu organisasi.
Pada implementasinya, manajemen kinerja tidak hanya berorientasi pada
salah satu aspek, melainkan aspek-aspek terintegrasi dalam mendukung
jalannya suatu organisasi. Hakikat manajemen kinerja adalah bagaimana
mengelola seluruh kegiatan instansi/unit kerja untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
Manajemen kinerja yang diterapkan oleh Deputi Bidang Persidangan
Kabinet diupayakan berjalan sinergis dengan pelaksanaan reformasi
birokrasi yang salah satunya terkait dengan aspek akuntabilitas kinerja
dengan cara menyempurnakan dan menyelaraskan dokumem-dokumen
akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Persidangan Kabinet dari mulai dokumen
perencanaan sampai dengan pelaporannya.
Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur keberhasilan Deputi
Bidang Persidangan Kabinet.
10
Tabel 2
IKU Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014
NO Sasaran Strategis Uraian IKU
1 Terwujudnya peningkatan kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet
1. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
2. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah penyelenggaraan sidang kabinet
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
diperlukan adanya strategi. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh
dan terpadu mengenai upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan,
program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan
sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.
11
BAB III
CAPAIAN KINERJA
Penerapan manajemen pemerintah berbasis kinerja pada dasarnya
adalah mengubah mindset dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang
bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang
lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari
orientasi pada masukan-masukan (Inputs-Oriented Accountability) dan proses ke
arah akuntabilitas pada hasil-hasil (Results-Oriented Accountability), terutama
berupa outcomes.
Salah satu cara yang tepat untuk dapat meningkatkan efektivitas
pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi
pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas
strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Instansi pemerintah berdasarkan prioritas-prioritas tersebut menetapkan
sasaran-sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran
kinerja yang jelas dan terukur.
Ukuran-ukuran kinerja atau yang kemudian dikenal sebagai indikator
kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator
kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah kegiatan atau sasaran yang
diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai yang direncanakan.
Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang
memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai
kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem
pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan
dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang
andal (reliable) mengenai hasil apa saja yang diperoleh selama periode
aktivitasnya.
Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan
merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya dituangkan dalam
12
LKj tahun 2014. Indikator kinerja sasaran diperlukan dalam mengukur tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang
bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu (tahunan) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan dalam rencana strategis.
A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014
Penyelenggaraan sidang kabinet merupakan salah satu bentuk dari
pelaksanaan manajemen kabinet yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat
Kabinet sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang
Sekretariat Kabinet. Sedangkan terwujudnya peningkatan kualitas
pengelolaan persidangan kabinet dapat dilihat dari keberhasilan dalam
menyelesaikan seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sidang
kabinet terutama di dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
seluruh peserta sidang kabinet baik dari sisi pelayanan maupun hasil sidang
kabinet berupa risalah sidang kabinet.
Pengelolaan persidangan kabinet merupakan kegiatan yang dimulai
dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan
pendokumentasian hasil-hasil penyelenggaraan sidang kabinet maupun
rapat atau pertemuan. Hasil-hasil sidang kabinet maupun rapat atau
pertemuan selanjutnya didokumentasikan terdiri dari rekaman audio,
transkripsi, risalah, arahan dan petunjuk Presiden serta laporan persiapan
dan pelaksanaan sidang kabinet kabinet maupun rapat atau pertemuan.
Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur indikator
kinerja utama dari sasaran ketiga ini adalah sejauh mana tingkat kepuasan
peserta sidang kabinet terhadap pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet
dan sejauh mana risalah sidang kabinet dimanfaatkan oleh
Kementerian/lembaga dalam mengimplementasikan kebijakannya.
13
Untuk dapat mengetahui Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut,
maka upaya untuk menilai tingkat kepuasan dilakukan melalui berbagai jenis
pertemuan tingkat kabinet sebagai berikut:
1. Sidang Kabinet yaitu sidang yang dipimpin oleh Presiden yang dihadiri
oleh para Menteri dan pejabat negara lainnya yang ditentukan untuk
membahas masalah-masalah penting yang dihadapi oleh negara serta
penyelenggaraan negara pada umumnya. Sidang Kabinet diadakan
secara berkala (periodik) dan dalam waktu-waktu tertentu yang
ditentukan oleh Presiden. Presiden mengambil keputusan atau
kesimpulan mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam Sidang
Kabinet setelah dimusyawarahkan dan mendengarkan sidang. Sidang
Kabinet terdiri dari Sidang Kabinet Paripurna dan Sidang Kabinet
Terbatas.
Sidang Kabinet Paripurna diadakan secara berkala sekali dalam
sebulan. Namun dalam hal dianggap perlu, Presiden dapat mengadakan
Sidang Kabinet Paripurna selain dari ketentuan tersebut. Sidang Kabinet
Paripurna membahas masalah-masalah umum dan khusus atau penting
yang dihadapi oleh negara.
Sidang Kabinet Terbatas diadakan sekali dalam seminggu atau
berdasarkan keinginan Presiden untuk membahas masalah sehari-hari
yang dianggap perlu meliputi bidang Polhukam, Perekonomian,
Kesejahteraan Rakyat serta masalah khusus lainnya.
Persiapan-persiapan sidang, penyusunan acara-acara dan pembuatan
risalah-risalah dilakukan oleh Sekretaris Kabinet.
2) Rapat terdiri dari Rapat Terbatas, Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dan
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden.
Rapat Terbatas dilaksanakan sewaktu-waktu dan hanya diiikuti oleh
beberapa Menteri/pejabat yang sangat terkait dengan topik bahasan
yang akan dibahas (terbatas). Rapat terbatas meliputi juga rapat-rapat
14
yang dipimpin oleh Wakil Presiden guna membahas masalah-masalah
tertentu.
Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yaitu rapat yang membahas kebijakan
nasional dan arahan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. RKP
dihadiri oleh seluruh Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Kepala LPNK,
para Gubernur, para Bupati/Walikota, pejabat eselon I terkait, Pejabat
Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota), Pelaku Usaha (situasional) dan
pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
3. Pertemuan yaitu pertemuan-pertemuan yang meliputi : paparan para
Menteri dan pejabat lainnya, rapat koordinasi, rapat konsultasi,
Presidential Lecture, Retreat, kunjungan kerja Presiden baik ke daerah
maupun ke luar negeri, arahan Presiden, dan pertemuan lainnya yang
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.
Tabel 3
Target dan Realisasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan Periode Tahun 2010 – Tahun 2014
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa target penyelenggaraan sidang
kabinet maupun rapat atau pertemuan terutama target tahun 2013 mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2014 yaitu sebesar 40,34%.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Th 2010 Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014
72
90
148
119
71
110
141 147
125 136
Target
Realisasi
15
Penentuan penurunan target tahun 2014 disebabkan karena pada tahun
2014 diperkirakan menurunnya sejumlah isu-isu aktual yang akan diputuskan
melalui sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan seiring dengan semakin
membaiknya kondisi ekonomi, politik, dan kesejahteraan rakyat serta semakin
dekatnya penyelenggaraan Pemilu tahun 2014. Akan tetapi, realisasinya jauh
melebihi dari perkiraan karena pada akhir-akhir pemerintahan kabinet dan awal
kabinet intensitas penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau
pertemuan sangat tinggi.
Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet,
maka Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran ketiga Sekretariat Kabinet,
dapat diukur melalui indikator:
1. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang
kabinet.
2. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet.
Kedua indikator ini merupakan gambaran terhadap pencapaian sasaran
ketiga kinerja Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan persidangan kabinet.
Terkait dengan pengukuran tingkat kepuasan atas penyelenggaraan dan
risalah sidang kabinet dimaksudkan untuk mencari dan mengetahui sampai
sejauh mana kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan pelayanan
penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet kepada para peserta
sidang kabinet. Mekanisme untuk mengukur tingkat kepuasan ini yaitu dengan
menyelenggarakan survei kepada peserta sidang kabinet dengan cara
menyampaikan satu kuesioner yang memuat pertanyaan-pertanyaan terkait
dengan penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet.
Survei tingkat kepuasan kepada para peserta sidang kabinet tahun 2014
sama dengan tahun 2013 yaitu sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
Penyelenggaraan survei I dilaksanakan tanggal 11 Juli 2014 dan survei II
dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2014. Sedangkan responden survei I
(periode Januari – Juni 2014) yaitu para menteri dan peserta sidang kabinet era
16
“Kabinet Indonesia Bersatu II” dan responden survei II (periode Oktober –
Desember 2014) yaitu para menteri dan peserta sidang kabinet era “Kabinet
Kerja”.
Hasil rata-rata persentase atas jawaban puas ini selanjutnya
dibandingkan dengan rentang nilai kepuasan sehingga diperoleh “kategori
kepuasan” dan “nilai kepuasan”. Adapun rentang nilai kepuasan yang
dipergunakan untuk mengukur kategori dan nilai kepuasan mengacu pada
Rentang Nilai Kepuasan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Kabinet
Tahun 2012-2014.
Tabel 4 Rentang Nilai Kepuasan
No. Rentang Nilai Kepuasan Kategori Nilai
1 85% - 100% Sangat Baik A
2 70% - <85% Baik B
3 55% - <70% Sedang C
4 <55% Kurang Baik D
Adapun target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari
sasaran ketiga Sekretariat Kabinet tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
Tabel 5
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014
Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian
1. Tingkat Kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
100% 93,18% A
2. Tingkat Kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet
85% 94,44% A
17
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target tingkat kepuasan peserta
sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet sebesar 100% dan
realisasi sebesar 93,18%. Berdasarkan angka persentase realisasi tersebut
maka capaian yang diperoleh adalah “A” atau masuk dalam kategori “sangat
baik”. Sedangkan target terhadap tingkat kepuasan peserta sidang kabinet
terhadap risalah sidang kabinet sebesar 85% dan realisasi sebesar 94,44%.
Berdasarkan angka rata-rata persentase realisasi tersebut maka capaian yang
diperoleh adalah “A” dan masuk dalam kriteria “sangat baik”.
Uraian lebih lanjut tentang analisis capaian kinerja sasaran ketiga dapat
diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan tentang masing-masing IKU berikut di
bawah ini:
Inidikator sasaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) I ini dimaksudkan
untuk mengukur tingkat kepuasan peserta sidang terhadap penyelenggaraan
sidang kabinet.
Unsur pelayanan berupa penyelenggaraan sidang kabinet kepada para
peserta sidang kabinet merupakan hal penting bagi peserta sidang kabinet
karena pelayanan yang kurang baik akan dapat mempengaruhi kualitas
pengelolaan persidangan dan hasil-hasilnya. Karena itu perlu ditata dan dikelola
dengan baik keseluruhan proses penyelenggaraan sidang kabinet mulai dari
perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyebarluasan hasil-hasil sidang
kabinet. Dengan mengukur tingkat kepuasan ini, maka akan dapat diketahui
berbagai kekurangan dan kelemahannya sehingga hasilnya dapat menjadi acuan
bagi penyelenggaraan sidang kabinet di waktu yang akan datang.
IKU 1 : Tingkat Kepuasan Peserta Sidang Kabinet Terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet
18
Walaupun memiliki indikator sasaran yang sama yaitu tentang tingkat
kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet,
namun jenis pertanyaan yang disampaikan kepada pada peserta sidang kabinet
tahun 2014 berbeda dengan pertanyaan yang disampaikan pada tahun 2013.
Hasil rekapitulasi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepada
responden pada survei I dan survei II tentang penyelenggaraan sidang kabinet
dapat dilhat pada tabel berikut ini:
Tabel 6 Rekapitulasi Hasil Jawaban
Survei Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2014
No Pertanyaan
Survei I Survei II Rata-2
Ya
(%)
Tidak (%)
Ya
(%)
Tidak (%)
Ya
(%)
Tidak (%)
1 Informasi penyelenggaraan sidang kabinet mudah dipahami
50
(100%)
0
(0%)
34
(100%)
0
(0%)
84
(100%)
0
(0%)
2 Jamuan yang disajikan dalam penyelenggaraan sidang kabinet beragam
47
(94%)
3
(6%)
32
(94,12%)
2
(5,88%)
79
(94,06%)
5
(5,94%)
3 Materi paparan yang disajikan dalam sidang kabinet diterima sesuai dengan agenda sidang
44
(91,67%)
4 (8,33%)
28
(80%)
7 (20%)
72
(85,84%)
11 (14,16%)
4 Penyebarluasan informasi hasil sidang kabinet melalui website.setkab.go.id disajikan dengan cepat
43
(89,58%)
5 (10,42%)
29
(96,67%)
1 (3,33%)
72
(93,13%)
6 (6,87%)
Jumlah rata-rata 184
(93,88%) 12
(6,12%) 123
(92,48%) 10
(7,52%) 307
(93,18%) 22
(6,82%)
Catatan:
- Jumlah responden survei I sebanyak 50 orang
- Jumlah responden survei II sebanyak 35 orang
19
Adapun perbandingan antara target dan realisasi tingkat kepuasan
penyelenggaraan sidang kabinet tahun 2014 sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 7
Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sidang Kabinet
Tahun 2014
No. Uraian IKU Target (%) Realisasi (%)
- Tingkat Kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
100% 93,18%
Dari data tabel tersebut di atas, dapat diuraikan bahwa jika dihitung rata-
rata persentase jawaban puas (ya) terhadap seluruh pertanyaan terkait dengan
tingkat kepuasan penyelenggaraan sidang kabinet berdasarkan survei I sebesar
93,88% dan survei II sebesar 92,48%, maka realisasi rata-rata persentase
tingkat kepuasan yang diperoleh sebesar 93,18%. Walaupun realisasi tidak
mancapai target yang diharapkan yaitu sebesar 100%, namun dapat disimpulkan
bahwa tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan
sidang kabinet masuk dalam kategori “sangat baik” atau mencapai nilai target
yaitu nilai “A”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan sidang kabinet
selama tahun 2014 telah memenuhi keinginan pada peserta sidang kabinet.
Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja
tahun 2013 dengan tahun 2014, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 8
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sidang Kabinet Tahun 2013 dan Tahun 2014
No. Uraian IKU
Tahun 2013 Tahun 2014
Realisasi (%) Capaian Realisasi (%) Capaian
- Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet
94,54 A 93,18% A
20
Dari tabel di atas terlihat bahwa walaupun tingkat capaian kepuasan
peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet antara tahun
2013 dan 2014 adalah sama yaitu memperolah capaian “A”, namun realiasi atas
target mengalamai penurunan yaitu sebesar 1,36%. Menurunnya realisasi ini
disebabkan karena responden pada pelaksanaan survei II berbeda, sehingga
mempengaruhi terhadap hasil survei. Hal ini dimungkinkan mengingat responden
belum mengetahui secara menyeluruh tentang penyelenggaraan sidang kabinet.
Sebagai contoh yaitu adanya tanggapan/masukkan dari responden atas
pertanyaan tentang ketidakpuasan peserta sidang terkait pelayanan materi
sidang kabinet. Responden mengharapkan agar materi sidang kabinet disajikan
lebih simpel dan diperoleh sebelum sidang kabinet dimulai. Namun hal tersebut
sulit dipenuhi lebih awal mengingat bahan sidang berasal dari
Kementerian/Lembaga yang diterima Sekretariat Kabinet sering terlambat,
bahkan diterima pada saat sidang kabinet sedang berlangsung. Padahal,
Sekretariat Kabinet telah menginformasikan jauh hari sebelumnya kepada
Kementerian/Lembaga untuk mempersiapkan materi sidang kabinet. Hal inilah
yang menjadi salah satu alasan dari penurunan tingkat kepuasan dalam
penyelenggaraan sidang kabinet.
Inidikator sasaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) II ini dimaksudkan
untuk mengukur tingkat kepuasan peserta sidang terhadap risalah sidang
kabinet. Indikator sasaran terhadap tingkat kepuasan peserta sidang terhadap
risalah sidang kabinet ini baru pertama kali dimunculkan pada tahun 2014.
Sidang Kabinet merupakan salah satu agenda kegiatan kenegaraan
yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden guna membicarakan hal-
IKU 2 : Tingkat Kepuasan Peserta Sidang Kabinet Terhadap Risalah Sidang Kabinet
21
hal penting yang bersifat nasional dan membutuhkan keputusan Presiden. Salah
satu hasil sidang kabinet adalah risalah yang didistribusikan kepada para Menteri
dan para peserta sidang lainnya.
Risalah sidang kabinet memuat ringkasan hal-hal penting yang menjadi
pokok pembicaraan dan petunjuk/arahan Presiden dan/atau Wakil Presiden dan
sebagai rujukan bagi para Menteri dan peserta sidang lainnya dalam mengambil
kebijakan di Kementerian/Lembaga masing-masing. Ukuran kinerja yang terkait
dengan risalah sidang kabinet yaitu tingkat kepuasan peserta sidang kabinet
terhadap risalah sidang kabinet.
Dengan mengukur persentase tingkat kepuasan ini akan dapat diketahui
berbagai kekurangan dan kelemahannya sehingga hasilnya dapat menjadi acuan
bagi penyusunan risalah diwaktu yang akan datang yang lebih baik lagi.
Penyelenggaraan survei tentang tingkat kepuasan terhadap Risalah
Sidang Kabinet baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014. Hasil rata-
rata jawaban puas (ya) atas pertanyaan yang disampaikan kepada responden
pada survei I dan survei II dapat dilhat pada tabel berikut ini:
Tabel 9
Rekapitulasi Hasil Jawaban Survei Tingkat Kepuasan Risalah Sidang Kabinet
Tahun 2014
No Pertanyaan
Survei I Survei II Rata-2
Ya
(%)
Tidak (%)
Ya
(%)
Tidak (%)
Ya
(%)
Tidak (%)
- Isi risalah sidang kabinet mudah dipahami dan membantu upaya perumusan kebijakan pemerintah
46 (92%)
4 (8%)
31 (96,88%)
1 (3,13%)
77 (94,44%)
5 (5,56%)
Catatan:
- Jumlah responden survei I sebanyak 50 orang
- Jumlah responden survei II sebanyak 35 orang (3 orang tidak memberikan jawaban)
Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata
persentase jawaban puas (ya) terhadap pertanyaan terkait dengan tingkat
22
kepuasan risalah sidang kabinet berdasarkan survei I sebesar 92% dan survei II
sebesar 96,88%, maka realisasi rata-rata persentase tingkat kepuasan terhadap
risalah sidang kabinet sebesar 94,44%. Rata-rata persentase realisasi ini
melebihi dari target yang diharapkan yaitu sebesar 85%, sehingga capaian yang
diperoleh sebesar 109,78%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat
kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet masuk dalam
kategori “sangat baik” atau mencapai nilai target yaitu nilai “A”. Berdasarkan hasil
survei terhadap risalah sidang kabinet ini dapat disampaikan pula bahwa risalah
sidang kabinet yang telah disusun selama tahun 2014 telah memenuhi keinginan
para peserta sidang kabinet.
Adapun tingkat perbandingan antara target dan realisasi tingkat
kepuasan risalah sidang kabinet tahun 2014 sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 10
Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Risalah Sidang Kabinet Tahun 2014
No. Uraian IKU Target (%) Realisasi (%)
- Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet
85% 94,44%
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target tingkat kepuasan peserta
sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet adalah 85% dan
realisasinya sebesar 94,44%.
Guna mengetahui perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja
tahun 2014 terkait dengan pengukuran tingkat kepuasan peserta sidang kabinet
terhadap risalah sidang kabinet, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 11
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Kepuasan atas Risalah Sidang Kabinet Tahun 2014
No. Uraian
Tahun 2014
Realisasi (%) Capaian
- Kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet
94,44% A
23
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa target yang ingin dicapai
terhadap kepuasan dari IKU II ini sebesar 85%. Realisasi yang diperoleh sebesar
94,44 sehingga capaiannya sebesar 109,78%, sehinggan capaian adalah
“sangat baik” atau nilai “A”.
Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja Sekretariat
Kabinet dalam penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet,
maka capaian IKU sasaran 3 Sekretariat Kabinet tersebut merupakan sinyal
yang baik. Adanya berbagai tanggapan dan masukan dari para peserta sidang
kabinet menjadi bagian penting untuk menjadi perhatian terwujudnya
peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet.
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap keseluruhan jawaban
atas survei penyelenggaraan sidang kabinet dan survei risalah sidang kabinet
pada tahun 2014, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. “Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet mudah dipahami”
Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 100% dan pada survei II
diperoleh jawab puas (ya) sebesar 100%. Rata-rata persentase tingkat
kepuasan dari survei tersebut sebesar 100%. Dari hasil jawaban tersebut
dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta sidang kabinet telah memahami
dengan mudah tentang informasi yang disampaikan ketika akan
diselenggarakannya sidang kabinet. Mengingat tingkat kecepatan dan
keakuratan informasi sidang yang harus disampaikan kepada para peserta
sidang kabinet memiliki urgensi yang sangat tinggi, maka diwaktu yang akan
datang diperlukan lagi tambahan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan
pra sarana yang lebih baik lagi.
2. “Jamuan yang disajikan dalam penyelenggaraan sidang kabinet beragam”
Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 94% dan pada survei II
diperoleh jawab puas (ya) sebesar 94,12%, sehingga dari dua survei
tersebut diperoleh pesentase rata-rata kepuasan sebesar 94,06%. Dari hasil
jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang
kabinet merasa puas atas jamuan yang disajikan. Hal yang menjadi
24
perhatian dimasa yang akan datang dan sesuai dengan saran-saran yang
disampaikan oleh peserta sidang kabinet yaitu perlunya jamuan yang
bervariasi sehingga tidak membosankan.
3. “Materi paparan yang disajikan dalam sidang kabinet diterima sesuai dengan
agenda sidang”
Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 91,67% dan pada survei
II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 80%, sehingga dari dua survei tersebut
diperoleh pesentase rata-rata kepuasan sebesar 85,84%. Dari hasil jawaban
tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet
merasa puas atas materi paparan yang disajikan dan telah sesuai dengan
materi sidang. Hal yang menjadi perhatian dimasa yang akan datang dan
sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh peserta sidang kabinet
yaitu agar informasi materi sidang disampaikan lebih awal dan dibagikan
merata kepada seluruh peserta sidang. Selain itu materi yang dipaparkan
oleh Menteri terlalu panjang dan sebaiknya singkat saja. Untuk itu diperlukan
koordinasi dengan para Kementerian terkait dengan persiapan-persiapan
baik dari segi kuantitas materi yang harus disampaikan maupun kualitas
materi sidang kabinet yang akan dipaparkan.
4. “Penyebarluasan informasi hasil sidang kabinet melalui website.setklab.go.id
disajikan dengan cepat”
Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 89,58% dan pada survei
II diperoleh jawab puas (ya) sebesar 96,67%, sehinga dari dua survei
tersebut diperoleh pesentase rata-rata kepuasan sebesar 93,13%. Dari hasil
jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang
kabinet merasa puas atas kecepatan penyebarluasan informasi hasil sidang
kabinet melalui website. Hal yang menjadi perhatian dimasa yang akan
datang adalah ada sebagian peserta sidang kabinet yang belum mengetahui
penyebarluasan hasil sidang melalui Website setkab.go id., sehingga
diperlukan sosialisasi website setkab.go.id lebih sering lagi.
25
5. “Isi risalah sidang kabinet mudah dipahami dan membantu upaya perumusan
kebijakan”
Pada survei I diperoleh jawaban puas (ya) sebesar 92% dan pada survei II
diperoleh jawab puas (ya) sebesar 96,88% sehingga dari dua survei tersebut
diperoleh pesentase rata-rata kepuasan sebesar 94,44%. Dari hasil jawaban
tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sidang kabinet
merasa puas atas isi risalah sidang kabinet dan membantu upaya
perumusan kebijakan. Hal yang menjadi perhatian dimasa yang akan datang
dan sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh peserta sidang
kabinet yaitu agar risalah sidang kabinet sebaiknya disampaikan lebih cepat
melalui e-mail kepada seluruh peserta sidang. Terkait dengan hal tersebut
diperlukan kebijakan pimpinan untuk mewujudkannya.
Adapun kendala-kendala atau permasalahan yang ada saat ini,
disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor intern maupun ekstern, seperti
masalah koordinasi penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun Rapat atau
Pertemuan, terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), dan terbatasnya
sarana dan prasarana dan sebagainya. Faktor eksternal lainnya yang menjadi
kendala diantaranya adalah dalam memperkirakan jumlah kegiatan
penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan setiap tahunnya.
Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan sidang kabinet, rapat dan
pertemuan sangat tergantung pada arahan dan petunjuk Presiden yaitu
berdasarkan atas pertimbangan urgensi dari setiap permasalahan yang akan
dibahas.
Dalam menghadapi permasalahan yang ada saat ini, diharapkan adanya
solusi-solusi nyata diantaranya adalah dengan lebih mengintensifkan lagi
koordinasi dengan Sekretariat Presiden. Disamping itu, penambahan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan sarana dan prasarana yang memadai
diwaktu yang akan datang akan juga terus diupayakan dengan berkoordinasi
dengan unit ketja terkait.
26
B. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun 2014
Total pagu anggaran yang ditetapkan untuk penyelenggaran program di
Kedeputian Persidangan Kabinet Tahun 2014 setelah revisi sebesar
Rp.9.845.980.000,- dan telah terserap sebesar Rp.6.137.707.162,- atau sebesar
62,33%.
Tidak maksimalnya penyerapan anggaran tahun 2014 ini disebabkan
karena penyelenggaraan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dan Retreat yang telah
direncanakan tidak terselenggara sesuai rencana. Sebagaimana diketahui
bahwa Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dan Retreat yang penyelenggaraannya
membutuhkan anggaran yang cukup besar sangat tergantung kepada petunjuk
dan arahan Presiden.
______________________________
27
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan Umum
Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Persidangan Kabinet Tahun
2014 merupakan evaluasi awal pencapaian kinerja rencana tahunan sebagai
tindak lanjut dari rencana strategis tahun 2010-2014. LKj memberikan
gambaran yang mendetail mengenai evaluasi serta pencapaian dari sasaran
dan strategi pencapaiannya, juga program-program dan kegiatan-kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Persidangan Kabinet selama
satu tahun.
Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan sidang-sidang kabinet,
pembuatan materi sidang, pelayanan hubungan kemasyarakatan dan
kelembagaan merupakan tujuan strategis Deputi Bidang Persidangan
Kabinet pada tahun 2014 yang dicapai melalui 1 (satu) sasaran strategis,
yang dilaksanakan melalui 1 (satu) program kerja, yang terdiri dari 3 (tiga)
kegiatan dan 2 (dua) indikator sasaran.
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut merupakan
kontribusi seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan Deputi Sekretaris
Kabinet Bidang Persidangan Kabinet yang telah menunjukan komitmen
penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. walaupun
pada pelaksanaannya dihadapi permasalahan seputar keterbatasan sumber
daya manusia, sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
B. Langkah-langkah/rekomendasi perbaikan untuk Peningkatan Kinerja
Dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang,
maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi
kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang, yaitu:
1. Menyusun jadwal penyelenggaraan sidang kabinet, rapat atau pertemuan
yang baku dan tetap yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka
28
melakukan persiapan-persiapan penyelenggaraan sidang kabinet, rapat
atau pertemuan;
2. Meningkat koordinasi dan komunikasi antar Asisten Deputi yang berada
di lingkungan kedeputian Persidangan Kabinet dan dengan
Kementerian/Lembaga terutama dalam persiapan dan penyelenggaraan
sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan;
3. Tetap terus mengajukan tambahan pegawai khususnya pegawai yang
handal dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para
peserta sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan.
____________________________
29