i

YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

(INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) TERHADAP NEGARA BUKAN

PESERTA STATUTA ROMA

(Danel Aditia Situngkir, BP. 1121211040, PK Hukum Internasional, Program

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 144 Halaman, 2013)

ABSTRAK

Perang dan konflik bersenjatadimasa lalu telah menyebabkan banyak korban. Hal ini

menimbulkan wacana untuk menuntut orang yang bertanggungjawab atas kejahatan yang paling

serius dan pelanggaran hukum kemanusiaan kehadapan pengadilan. Nuremberg Tribunal, Tokyo

Tribunal, International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia dan International Tribunal

for Rwanda merupakan pengadilan internasional yang dibentuk untuk menuntut pelaku kejahatan

serius dan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap

kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Pada tahun 1998 diadakan konferensi diplomatik di

Roma yang menghasilkan Statuta Roma tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap individu yang melakukan kejahatan-

kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Mahkamah

Pidana Internasional memiliki sifat komplementaris yang berarti pemberlakuan yurisdiksi

Mahakamah tidak menggantikan yurisdiksi pidana nasional negara, Mahkamah baru menerapkan

yurisdiksi apabila Negara menunjukkan ketidakinginan dan ketidakmampuan untuk menyelidiki

dan menuntut orang yang bertanggungjawab atas kejahatan. Dalam ayat 4 preamble Statuta Roma,

disebutkan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara

keseluruhan tidak boleh dibiarkan tdengan tidak dihukum dan bahwa penuntutan secara efektif

terhadap mereka mereka harus dipastikan. Sesuai prinsip pacta sunt servanda, Mahkamah dapat

melaksanakan yurisdiksi hanya bagi negara pihak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian

ini adalah pendekatan kasus (case approach). Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini

adalah bagaimana keterikatan Negara bukan peserta Statuta Roma terhadap yurisdiksi Mahkamah

Pidana Internasional dan Pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional untuk situasi di

Darfur-Sudan dan Libya. Suatu perjanjian dapat mengikat suatu Negara bukan Peserta, apabila

perjanjian tersebut berasal dari hukum kebiasaan internasional. Kejahatan yang diatur dalam

Statuta Roma adalah kejahatan internasional yang merupakan bagian dari jus cogens (perempetory

norms), dimana klasifikasi jus cogens tersebut dapat dilihat dari Statuta Roma merupakan

perjanjian yang bersifat universal (law making treaty) dan kejahatan yang diatur dalam Statuta

Roma merupakan kebiasaan internasional. Maka dengan demikian Negara bukan peserta dapat

terikat terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Untuk situasi di Darfur-Sudan dan

Libya, penerapan yurisdiksi Mahkamah sesuai dengan pasal 13 ayat b Statuta Roma, dimana

situasi tersebut diajukan oleh Dewan Keamanan PBB dalam bertindak berdasarkan Bab VII

Piagam PBB, dan dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Setelah

melakukan penyelidikan Mahkamah terhadap kedua situasi di Negara bukan Peserta tersebut,

Mahkamah menilai Negara tidak memiiliki keinginan dan kemampuan untuk menyelidiki dan

mengadili para pelaku dengan yurisdiksi pidana nasionalnya. Maka dari itu Mahkamah dapat

menerapkan yurisdiksinya terhadap situasi di kedua Negara tersebut. Pembentukan Mahkamah

Pidana Internasional merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia. Namun

perlindungan terhadap kedaulatan Negara juga aspek penting dalam hubungan internasional. Maka

dari itu negara-negara disarankan untuk menyelesaikan permasalahan domestik dan internasional

secara damai serta melengkapi hukum nasional dengan pengaturan tentang kejahatan-kejahatan

paling serius.

Kata kunci : Yurisdiksi, Mahkamah Pidana Internasional , Komplementaris, Negara Bukan Peserta

ii

THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT JURISDICTION OVER

THE NON STATE PARTY OF ROME STATUTE

(Danel Aditia Situngkir, 1121211040, International Law, Magister Degree of Law

Andalas University, 144 Pages, 2013)

ABSTRACT

War and armed conflicts in the past have caused many victims .It raises the discourse to

prosecute those responsibles for the most serious crimes and violations of humanitarian law before

the court. Nuremberg Tribunal, Tokyo Tribunal, International Criminal Tribunal For The Former

Yugoslavia and International Tribunal for Rwanda are international tribunal established to

prosecute perpetrators of serious crimes and violations of international humanitarian law, such as

genocide, crimes against humanity, war crimes and aggressions. In 1998, a diplomatic conference

held in Rome which produced the Rome Statute which were establishment International Criminal

Court. The International Criminal Court has jurisdiction over individuals who commit crimes of

genocide, crimes against humanity, war crimes and aggressions. The Court has complementary

principle, it means jurisdiction of the courtdoes not replace national criminal jurisdiction, the

Court has exercise jurisdiction if the state is unwillingness and inability to investigate and

prosecute those responsibles for the crime. In preamble of the Rome Statute, it is mentioned that

the most serious crimes of concern to the international community as a whole should not be

allowed to go unpunished and that their effective prosecutions must be ensured. Accordance the

principle pactasuntservanda , the Court may exercise jurisdiction only of the state party.The

approach that is used in this study is case approach. The formulation of the issues raised in this

study is how the non state party of Rome Statute binding to International Criminal Court's

jurisdiction and the International Criminal Court exercise jurisdiction for situation in Darfur-Sudan

and Libya.Treaty can binding non state party, if the treaty raised from customary international law.

Crimes in Rome Statute is an international crimes, which is part of jus cogens (perempetory

norms), where the classification of jus cogens can be seen from theuniversal treaty (law making

treaty) and crimes under customary international. Thats waynon state party can bindingto

International Criminal Court jurisdiction. For the situation in Darfur-Sudan and Libya, the

pursuant article 13 paragraph b of the Rome Statute, the exercisejurisdiction of the Court caused

the situation referral by the UN Security Council acting under Chapter VII of the UN Charter,

which of the situation is deemed to breach international peace and security. After the investigation

both of the situation in non state party, the Court considered that the State is unwilling and

inability to investigate and prosecute the perpetrators with national criminal jurisdiction .Thus the

Court can exercise jurisdiction toward the situation in the two states.Establishment International

Criminal Court is an important part of the protection of human rights. However, the protection of

the sovereignty of the State is also an important aspect of the international relations. Thus thestate

are advised to solve the domestic and international issues peacefully and complement national

laws governing with regulation the most serious crimes.

Keywords : Jurisdiction , International Criminal Court , Complementary, Non State Party

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

segala rahmat dan anugerahNya sehingga tesis yang berjudul: YURISDIKSI

MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL

CRIMINAL COURT) TERHADAP NEGARA BUKAN PESERTA

STATUTA ROMA dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat

mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis

ini tidak akan mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis

ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Andalas;

2. Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H, M.H selaku Ketua Program Pascasarjana

(S2) Fakultas Hukum Universitas Andalas;

3. Bapak Dr. Zainul Daulay, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Pascasarjana

(S2) Fakultas Hukum Universitas;

4. Bapak Prof. H. Firman Hasan, S.H, L.LM selaku Pembimbing I yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis dalam

menyelesaikan tesis ini;

iv

5. Bapak Dr. H. Mardenis, S.H, M.Si selaku Pembimbing II yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis dalam

menyelesaikan tesis ini;

6. Bapak Dr. H. Ferdi, S.H, M.H selaku Komisi Penguji yang telah memberikan

masukan dan saran dalam penyelesaian tesis ini;

7. Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H, M. Hum selaku Komisi Penguji yang telah

memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian tesis ini;

8. Bapak Najmi, S. H, M. H selaku Komisi Penguji yang telah memberikan

masukan dan saran dalam penyelesaian tesis ini;

9. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas

Andalas;

10. Bapak dan Ibu S