AKUNTANSI

BERBASIS AKRUAL:

ISU DAN PRAKTIK

INTERNASIONAL

Mata Kuliah

Seminar Akuntansi Pemerintahan

Kelas VII-A

Program Diploma 4 Star

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

2014

KELOMPOK 3

Ahmad Saifullah Kamaludin (3)

Dody Mardiansyah (9)

Juli Sarwanto (15)

Muh. Arhadi Yunior La Tenriganka (21)

Ri Ulfa Aisyi (27)

Triadika Nugraha (33)

Abstrak

Tujuan pembuatan papper ini adalah untuk mengetahui isu terkini dan penerapan

akuntansi akrual di negara lain. Untuk itu Penulis menggunakan metode studi kepustakaan

yang didapat dari berbagai media elektronik ataupun buku-buku litelatur yang terkait.

Sehingga hasil dari papper ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan komparasi

penerapan basis akuntansi di negara lain sehingga kita bisa menerapkan strategi

pengimplementasian akuntansi akrual yang paling realistis pada Pemerintah Indonesia.

Kata kunci: akuntansi akrual di indonesia

I. PENDAHULUAN

Tahun 2015 merupakan tahun bersejarah bagi negara Indonesia karena pemerintah

Indonesia akan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sesuai

dengan PP 71 Tahun 2010. Pemerintah Indonesia sudah sejak lama merencanakan

penggunaan SAP berbasis akrual tersebut. Dimulai pada tahun 2003 dengan dikeluarkannya

UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan reformasi dari proses perencanaan,

pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Hal tersebut menjadi awal mula

pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa basis akrual digunakan untuk

pengakuan pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Tetapi, untuk penganggaran, basis yang dipergunakan tetap basis kas, sehingga laporan

realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Dengan adanya penerapan basis akrual ini,

perubahan mendasar dari perubahan basis akuntansi adalah dihasilkannya Laporan

Operasional. Laporan ini merupakan laporan yang memuat besarnya pendapatan yang

dihasilkan Pemerintah dari sumber daya yang tersedia dan disandingkan (matching) dengan

besarnya beban yang ditanggung Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Penerapan akuntansi akrual di negara lain dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah

Indonesia dalam menerapkan akuntansi akrual. Pemerintah indonesia dapat mencari solusi

yang tepat atas hambatan-hambatan yang bisanya timbul dalam penerapan akuntansi

2 III. PEMBAHASAN |

berbasis akrual di negara lain. Sehingga resiko kegagalan dalam penerapan akuntansi akrual

di Indonesia dapat diminimalkan

A. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari penyusunan tulisan ini secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui isu akuntansi akrual di negara-negara lain.

2. Membandingkan penerapan basis akuntansi di negara-negara anggota OECD

3. Mengetahui alasan terjadinya trend ke penerapan akuntansi akrual.

4. Mengetahui strategi penerapan akuntansi akrual secara best practice.

5. Mengetahui strategi penerapan yang paling realistis untuk Pemerintah Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat kami sampaikan rumusan masalah yang akan di bahas

antara lain:

1. Mengapa banyak negara lain yang menggunakan basis akrual?

2. Hambatan yang akan dihadapi pemerintah Indonesia dalam penerapan akuntansi

berbasis akrual.

II. LANDASAN TEORI

a. Akuntansi Akrual

Akuntansi Akrual mengacu pada sistem akuntansi yang menggunakan basis

pengakuan transaksi akrual. Secara umum dalam Akuntansi, kita mengenal 2 basis

pengakuan yaitu: yaitu basis akrual dan basis kas.

Menurut Kerangka Konseptual SAK dengan penggunaan basis atau dasar Akrual,

maka pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat

kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta

dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan

yang-disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi

masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban

pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan

diterima di masa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi

3 III. PEMBAHASAN |

transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam

pengambilan keputusan ekonomi.

b. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik atau dapat juga disebut akuntansi pemerintah adalah

akuntansi yang digunakan oleh pemerintah dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya.

Secara umum perbedaan mendasar antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor

privat atau swasta adalah adanya proses penganggaran yang pasti muncul dalam sektor

publik yang harus dilaporkan. Pada sektor privat proses penganggaran ini tidaklah menjadi

suatu wajib di laporkan kepada pihak eksternal. Proses penganggaran hanya menjadi ranah

manajer dan pemegang saham, pihak eksternal dalam hal ini debitor dan investor hanya

ingin mengetahui kemampuan dan perkembangan finansial perusahaan privat.

Hal ini berbeda dengan sektor publik. Dalam sektor publik salah satu hal penting dari

laporan keuangan pemerintah adalah adanya laporan penganggaran. Laporan penganggaran

sangat penting karena penganggaran merupakan salah satu alat check and balances antara

legislatif dan eksekutif. Di Indonesia sendiri saja, terdapat Laporan Relisasi Anggaran,

dimana laporan tersebut merupakan laporan atas realiasi anggaran yang disepakati antara

pemerintah dengan DPR. Laporan tersebut bersifat kas basis dan tidak dapat tidak tetap

harus tersedia dan dibuat oleh pemerintah dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan

anggaran yang disetujui bersama pada awal tahun anggaran.

c. Akuntansi Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan

Tidak seperti sektor privat yang seluruhnya sepakat menggunakan akuntansi akrual,

sektor pemerintah tidak, atau mungkin belum, keseluruhannya menggunakan Akuntansi

Akrual. Alasan perbedaan ini pun berbagai macam, mulai dari kebijakan tiap negara yang

berbeda, hingga perbedaan sistem pemerintahan dan ketiadaan kebutuhan untuk

memperbandingkan laporan antar negara menjadi alasan.

Indonesia sendiri telah mencanangkan penggunaan Akuntansi Kas yang pada

akhirnya mengarah pada akuntansi akrual sejak terjadinya Reformasi pada tahun 1998

hingga 2004. Harun et al, (2012) menjelaskan mengenai perkembangan pelaporan keuangan

sektor publik bahwa :

4 III. PEMBAHASAN |

In the Indonesian public sector, such reforms have resulted in movements to

decentralize local government management and to “improve” the quality of public

sector reporting. In accordance with statutory law approved after 1998, changes were

made to the role of Central Government in creating greater independence for its

members and in requiring reports that are in accordance with internationally-inspired

accounting standards. Many of the government’s initiatives appeared to draw from

the International Monetary Fund (IMF), the Asian Development Bank (ADB, 2001) and

the World Bank as guidance for policies designed to achieve better governance and

transparency (Nasution, 2008).

These reforms were undertaken by a number of post-Suharto administrations including

those led by Presidents B.J. Habibie (1998-1998), Abdurrahman Wahid (1999-2001),

Megawati Sukarnoputri (2001-2004) and Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009,

2009-2011). Under the banner of conducting meaningful change, public budgeting and

operational outcomes are now reported, scrutinized and audited in accordance with

the managerial practices similar to those used by the private sector. The adoption of

the accrual accounting system (AAS) in the Indonesian public sector is thus part of an

international trend at the time to ensure that public officials are held to account and

that public money is used efficiently and effectively (Alam, 1997; Guthrie, 1998; Ryan,

1999; Saleh and Pendlebury, 2006).

Atau dengan kata lain, rencana implementasi akuntansi akrual ini didorong oleh

perubahan peran pemerintah pusat pada saat reformasi. Reformasi dari segi pengelolaan

keuangan ini sudah di canangkan mulai dari presiden B.J. Habibie hingga Susilo Bambang

Yudhoyono. Anggaran dan realisasi keuangan pemerintah mulai dilaporkan, dan diaudit

seperti sektor privat.

Terdapat beberapa keuntungan dalam menggunakan akuntansi akrual apabila

dibandingkan akuntansi kas baik dalam sektor public maupun sektor privat. Keuntungan-

keuntungan penggunaan basis akrual seperti dikemukakan oleh International Public Sector

Accounting Standards Board (IPSASB), 2011, dilihat dari laporan keuangan dengan basis

akrual dapat:

- Menilai akuntabilitas untuk semua sumber daya yang dikelola entitas dan penggunaan

sumberdaya tersebut.

- Menilai posisi keuangan , kinerja keuangan, dan arus kas entitas; dan

5 III. PEMBAHASAN |

- Membuat keputusan terkait penyediaan sumber daya untuk dan atau melaksanakan

bisnis bersama entitas.

Secara lebih jauh, pelaporan dalam basis akrual juga:

- Menunjukkan bagaimana entitas mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya

- Memberi kemampuan pada pengguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam

mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi hutang dan kewajiban lainnya

- Menunjukkan posisi keuangan dari entitas dan perubahan posisi keuangan

- Memberi entitas kesempatan untuk mempertontonkan kesuksesan manajemen dalam

mengelola sumber daya; dan

- Berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam konteks biaya pelayanan, efisiensi,

dan ketercapaian tujuannya.

Terkait dengan sektor publik, salah satu keuntungan terbesar dalam penggunaan

basis akrual apabila dibandingkan dengan kas, muncul dalam konteks pengelolaan aset dan

kewajiban (baca: hutang). Akuntansi berbasis akrual memaksa entitas untuk membuat

catatan yang lengkap mengenai aset dan kewajiban yang dimiliki. Hal ini mendorong

manajemen aset yang lebih baik, termasuk maintenance yang lebih baik, kebijakan

penggantian aset yang lebih tepat, identifikasi dan penghapusan aset berlebih, dan

manajemen risiko yang lebih baik terkait dengan fluktuasi nilai kewajiban akibat perubahan

kurs. Identifikasi aset dan pengakuan atas depresiasi dan amortisasi juga berpengaruh pada

manajemen dalam menggunakan aset tetap dalam menyediakan pelayanannya, menghitung

biaya pelayanan (apabila dimungkinkan), dan mendorong manajemen untuk mencari cara

yang lebih baik dalam mengelola biaya dalam memberikan pelayanan.

Meskipun dengan keuntungan-keuntungan tersebut diatas, masih terdapat keraguan

dari berbagai pihak dalam konvergensi dari akuntansi kas ke arah akuntansi akrual di sektor

pemerintah ini. Beberapa pendapat menyatakan dan malah membuktikan secara empiris

betapa pentingnya informasi kas basis dalam pengelolaan sumberdaya dan konsumsi bagi

sebagian besar pengguna eksternal (Pessina Stecoolini, 2003 dalam Deaconu et al., 2011)

6 III. PEMBAHASAN |

III. PEMBAHASAN

A. Isu Akuntansi Akrual Di Negara-Negara OECD

Akuntansi basis kas dan akrual merupakan dua titik ujung dari sebuah spektrum basis

akuntansi dan anggaran yang mungkin untuk diterapkan. Basis kas pada awalnya telah

diterapkan secara tradisional di berbagai negara untuk aktivitas sektor publik. Namun, pada

awal tahun 1990-an telah muncul laporan keuangan dan anggaran berbasis akrual yang

pertama kalinya di dunia yaitu di New Zealand. Kemudian dalam perkembangan satu

dekade berikutnya, telah terjadi perubahan besar dalam penggunaan basis akuntansi dari

basis kas menuju/menjadi basis akrual di negara-negara anggota OECD (Organisation for

Economic Co-operation and Development) meskipun masih terdapat perbedaan derajat

akrual-nya diantara negara-negara tersebut.

Saat ini, negara-negara yang tergabung dalam OECD terdiri dari 34 anggota terdiri

dari:

1 Australia 10 France 19 Korea 28 Slovenia2 Austria 11 Germany 20 Luxembourg 29 Spain3 Belgium 12 Greece 21 Mexico 30 Sweden4 Canada 13 Hungary 22 Netherlands 31 Switzerland5 Chile 14 Iceland 23 New Zealand 32 Turkey6 Czech Republic 15 Ireland 24 Norway 33 United Kingdom7 Denmark 16 Israël 25 Poland 34 United States8 Estonia 17 Italy 26 Portugal9 Finland 18 Japan 27 Slovak Republic

Pada prakteknya, pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual di sektor publik tidak

selalu berjalan mudah, dikarenakan salah satu alasannya adalah berbedanya karakteristik

lingkungan sektor publik dibandingkan dengan sektor bisnis yang dalam prakteknya

senantiasa sangat familiar dengan sistem tersebut.

Perkembangan Penerapan Akuntansi dan Penganggaran berbasis akrual di negara-negara

anggota OECD hingga tahun 2014 digambarkan sebagai berikut:

7 III. PEMBAHASAN |

a. Penerapan basis akrual dalam laporan keuangan

No. Nama Negara Full Accrual

Transisi

menuju

akrual

Basis Kas Keterangan

1 Australia V

2 Kanada V

3 Chile V

4 Estonia V

5 Finlandia V

6 Hungaria V

7 Korea V

8 Latvia V

9 New Zealand V

10 Polandia V

11 Swedia V

12 Turki V

13 Inggris V

14 Amerika Serikat V

15 Austria V kecuali dana pensiun

16 Belgia V kecuali dana pensiun

17 Ceko V kecuali dana pensiun

18 Denmark V kecuali dana pensiun

19 Perancis V kecuali dana pensiun

20 Lituania V kecuali dana pensiun

21 Slovakia V kecuali dana pensiun

22 Swiss V kecuali dana pensiun

23 Islandia V kecuali depresiasi aset

24 Brazil V

25 China V

26 Jerman V

27 Yunani V ESA95

8 III. PEMBAHASAN |

28 Irlandia V Didukung informasi akrual

29 Israel V

30 Itali V Didukung informasi akrual

31 Jepang V Accrual basis statement also

32 Luxemburg V ESA95

33 Meksiko V

34 Belanda V Agency reporting on accruals

35 Norwegia V Didukung informasi akrual

36 Portugal V Agency reporting on accruals

37 Slovenia V

38 Spanyol V

b. Penerapan Anggaran berbasis Akrual

No. NegaraFull

Accrual

Transisi

menuju akrual

Full

CashKeterangan

1 Australia V

2 New zealand V

3 Inggris V

4 Austria V Kecuali dana pensiun

5 Belgia V Kecuali dana pensiun

6 Denmark V Kecuali dana pensiun

7 Swiss V Kecuali dana pensiun

8 Chile Kecuali depresiasi aset

9 Denmark V

10 Islandia V

11 Brazil V

12 Kanada V

13 China V

14 Ceko V

15 Perancis V

16 Jerman V

17 Yunani V

18 Hungaria V

9 III. PEMBAHASAN |

No. NegaraFull

Accrual

Transisi

menuju akrual

Full

CashKeterangan

19 Irlandia V

20 Israel V

21 Jepang V

22 Korea V

23 Latvia V

24 Lituania V

25 Luksemburg V

26 Meksiko V

27 Belanda V

28 Polandia V

29 Portugal V

30 Slovakia V

31 Slovenia V

32 Spanyol V

33 Turki V

34 Estonia V Transisi ke akrual

35 Finlandia V Beberapa telah akrual

36 Itali V Didukung informasi akrual

37 Norwegia V Didukung informasi akrual

38 Swedia V Sedang berjalan menuju akrual

39 Amerika V Utang dan garansi akrual

Sumber: presentasi Jon R. Blondal dalam “14th Annual OECD Accruals Symposium, Paris 3 Maret 2014”

B. Komparasi Penerapan Basis Akuntansi di Negara-Negara Anggota OECD

10 III. PEMBAHASAN |

1. Rumania

Proses Transisi Akuntansi

Hingga tahun 2000, sistem akuntansi sektor publik di Rumania masih menggunakan

basis kas, di mana di tingkat institusi lokal ditandai oleh adanya kesalahpahaman

penggunaan istilah beban dan biaya, pendapatan dan arus masuk kas, skill aparatur

yang rendah dan aktivitas yang terlalu terstandarisasi. Proses transisi sistem akuntansi

di Rumania melibatkan beberapa penyesuaian yang meliputi:

a. Penggunaan dasar akrual untuk persediaan, piutang (pajak, kontribusi sosial dan

bunga) dan hutang. Hal ini diperlukan untuk mengetahui besarnya beban pada

periode tertentu di luar biaya yang benar-benar dikeluarkan.

b. Penggunaan metode Full Depreciation pada aktiva tetap. Hal ini diperlukan untuk

melakukan pembebanan biaya terhadap aktivitas yang melibatkan penggunaan,

konsumsi dan keusangan aktiva tetap, yang kadang merupakan komponen biaya

yang signifikan bagi aktivitas sektor publik yang bersifat capital intensive.

c. Pengukuran normal profit yang melibatkan biaya modal (cost of capital). Hal ini

diperlukan untuk mengetahui besarnya return on investment dalam penggunaan

dana fixed dan working capital.

d. Revaluasi aset yang memperhitungkan inflasi. Hal ini diperlukan untuk

mengetahui besarnya nilai sekarang dari aset dan besarnya nilai sekarang dari

penyusutan aktiva tetap. Hal ini juga mempengaruhi proses penghitungan nilai

return on investment jika diungkap sebagai prosentase atas biaya riil (atau juga

opportunity cost) dari modal.

Dalam hal peraturan perundangan, proses transisi dilakukan dengan mengadopsi

European Directives no. 4 dan no. 7, European Accounting System (ESA 95) dan

International Accounting Standards for the Public Sector (IPSAS). Hal ini dilakukan

secara bertahap dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan selama 5 tahun terakhir

sebagai berikut:

- OMFP 1792/2002 tentang Pengesahan, Pencairan, Permintaan dan Pembayaran

Belanja Institusi Publik (empat tahap realisasi anggaran).

- OG no 81/2003 tentang Revaluasi dan Penyusutan Aktiva Tetap.

- OMFP no 520/2003 tentang Pengorganisasian dan Pencatatan Akuntansi dari

Anggaran Penerimaan.

11 III. PEMBAHASAN |

- OMFP no 1025/2005 tentang Klasifikasi Anggaran.

Dalam Sistem Akuntansi Sektor Publik yang baru, yang menggunakan basis akrual,

ketentuan dalam IPSAS no 1 tentang Pelaporan Keuangan diadopsi secara penuh.

Permasalahan terkait transisi

Permasalahan penerapan basis akrual sebagai berikut:

a) Sebanyak 73% dari para aparatur pelaksana tidak berpengalaman dalam

pengaplikasian sistem akuntasi dengan menggunakan dasar akrual.

b) Sebanyak 81% dari para aparatur pelaksana tidak mengetahui dan berpengalaman

mengenai sistem akuntansi double entry.

c) Sebanyak 80% dari para aparatur pelaksana menyatakan lebih menyukai sistem

akuntasi dengan dasar kas, dengan argument lebih murah dan sederhana.

d) Hampir semua aparatur pelaksana sependapat bahwa sistem akuntasi yang baru

(dasar akrual) dan laporan keuangan yang dihasilkan lebih komplek dibanding

sistem akuntasi dengan dasar kas.

e) Mengenai kesiapan sistem Informasi dan Teknologi (IT), hampir semua aparatur

pelaksana berpendapat bahwa sistem IT yang sekarang masih belum mencukupi

untuk memenuhi kebutuhan sistem akuntansi yang baru.

f) Mengenai penilaian aset, sebanyak 65% dari responden mengalami kesulitan

dalam memisahkan antara aset publik dan aset swasta, demikian juga dalam hal

pemberlakukan penyusutan aktiva tetap

g) Mengenai keuntungan dari sistem akuntansi yang baru, sebanyak 37% dari

aparatur menganggap bahwa mereka melakukannya hanya karena mereka

diharuskan tanpa peduli apa kelebihannya.

h) Mengenai biaya/resiko dari perpindahan ke sistem akuntansi akrual, sebagian

besar yang disebutkan antara lain: pelatihan untuk para aparatur, pelatihan

mengenai sistem IT yang digunakan, penyesuaian pada sistem IT, penyesuaian

pada kerangka hukum, modifikasi pada arus informasi yang dihasilkan.

2. Perancis

Proses Transisi Akuntansi

Perancis adalah salah satu negara yang telah mengadopsi basis akrual dalam laporan

keuangannya. Proses perubahan basis akuntansi pada laporan keuangan pemerintah

12 III. PEMBAHASAN |

Perancis telah dirintis sejak awal tahun 1980an. Diawali dengan Local Government Act

tahun 1982 dimana pemerintah lokal di Perancis diberikan otonomi dan kewenangan

yang lebih luas dibanding sebelumnya. Untuk itu dirasa perlu dibuat sebuah kerangka

pelaporan yang baru untuk mengakomodasi hal tersebut.

Di tahun yang sama, otoritas badan akuntansi Perancis mempublikasikan

Chart of Account di Perancis yang menjadi kerangka acuan akuntansi sektor swasta.

Sejak tahun itu juga, Direktorat Jenderal Akuntansi Perancis melaksanakan proses

reorganisasi terhadap kerangka akuntansi semua sektor publik. Selain itu, sistem

manajemen publik kemudian juga direformasi untuk menyatukan metode pencatatan

transaksi untuk menyediakan informasi penganggaran dan akuntansi. Di Perancis,

sistem ini dikenal dengan istilah monist system. Sistem tersebut didasarkan pada

kepatuhan atas prinsip dan aturan chart of account yang digunakan oleh perusahaan

sektor swasta di Perancis yang didasarkan pada prinsip-prinsip seperti faithful

representation, comparability, going concern, true and fair presentation, prudence dan

concitency.

Pada tahun 1988, chart of accounts akuntansi pemerintah menjadi subjek

reviu dan revisi. Hal tersebut dilakukan agar sejalan dengan prinsip dan aturan chart of

accounts tahun 1982 yang telah digunakan pada sektor swasta. Reformasi kemudian

diintensifikasi pada tahun 1999 ketika Gugus Tugas Akuntansi Akrual (accrual

accounting taskforce) menyerahkan laporan kepada Kementerian Keuangan Perancis.

Strategi Penerapan Basis Akrual

Dalam usaha mengimplementasikan basis akrual dalam akuntansi, pemerintah

Perancis telah melaksanakan beberapa strategi.

a) Penguatan Peraturan Perundangan

Salah satu tonggak penting implementasi basis akrual pada akuntansi pemerintah

Perancis adalah disahkannya Anggaran Rumah Tangga Konstitusional pada Undang-

Undang Penganggaran (LOLF) pada 1 Agustus 2001. LOLF ini adalah perbaikan atas

aturan pengganggaran dan akuntansi yang sudah ada sejak tahun 1959. Setelah

lebih dari empat tahun, LOLF benar-benar dapat diadopsi pada tahun 2006. LOLF

secara luas telah mereformasi penganggaran menjadi lebih jelas dan transparan.

13 III. PEMBAHASAN |

Salah satu poin yang dibahas dalam LOFL adalah pengembangan akuntansi berbasis

akrual pada akuntansi pemerintah.

Secara umum basis akrual yang diadopsi pada akuntansi pemerintahan sama

dengan basis akrual pada akuntansi sektor swasta. Namun pada beberapa aktivitas

yang memiliki karakter spesifik, terdapat perbedaan. Kegiatan yang memiliki

karakter spesifik antara lain infrastruktur, ketetapan penerimaan pajak, dll.

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) juga mengakui kebutuhan

adaptasi prinsip pada kasus tertentu yang memiliki sifat khusus aktivitas public.

b) Pendirian Komite yang Independen

Pada tahun 2002, didirikan sebuah komite yang bernama The Committee for Public

Accounting Standards (CPAS). Komite tersebut berisikan berbagai professional dan

ahli, termasuk para direktur perusahaan swasta, akuntan sektor swasta, professor

dan praktisi serta orang-orang lain yang memiliki pengalaman di bidang akuntansi

akrual.

Tugas utama komite ini adalah untuk mereviu dan mengesahkan standar akuntansi

public baru yang diusulkan oleh Kementrian Keuangan. Setelah reviu dan penilaian

pertama, standar yang telah dimodidikasi bersama dengan komentar dari CPAS

akan diserahkan pada National Accounting Council (NAC), yang adalah pembuat

standar akuntansi untuk sektor swasta. NAC akan memastikan apakah standar

akuntansi publik telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau

tidak. Setelah disetujui oleh NAC, standar baru akan diaplikasikan pada akuntansi

pemerintah pusat.

Standar yang diadopsi diimplementasikan oleh gugus tugas lainnya. Gugus tugas ini

akan mengusulkan modifikasi yang diperlukan pada praktek dan proses yang ada

pada semua bidang yang relevan. Gugus tugas akan bekerja dengan kementrian

untuk mengimplementasikan perubahan. Gugus tugas ini juga berada di bawah

kewenangan Direktorat Penganggaran dan Akuntansi Publik.

Aktivitas dua gugus tugas tersebut (persiapan standard dan implementasi standar)

akan diarahkan, dan dikoordinasikan oleh steering committee yang berisi terutama

oleh kepala Direktorat Penganggaran dan Akuntansi Publik.

14 III. PEMBAHASAN |

c)Identifikasi Area kunci

Dalam implementasi akuntansi akrual, area kerja berikut telah diidentifikasikan:

- Identifikasi isu prioritas di mana standar akuntansi seharusnya dikembangkan

- Merevisi isi dan penyajian laporan keuangan (keterkaitan antara informasi

akuntansi dan penganggaran)

- Merevisi organisasi Struktur Perbendaharaan Publik

- Mereviu dan, jika perlu, merevisi prosedur akuntansi:

Investasi jangka panjang dan asset tetap non-finansial

Persediaan pemerintah dan WIP

Transaksi terkait supplier dan pembayar pajak

Penetapan risiko dan kewajiban

Transaksi penyesuaian

Integrasi transaksi jasa yang tidak biasa dan penganggaran spesifik

3. Kanada

Pada tahun 1980-an, pemerintah Kanada secara signifikan mengubah praktek

pelaporan keuangan mereka, bergerak dari akuntansi berbasis kas menuju akrual dan

dari pelaporan akun terpisah menuju laporan keuangan terkonsolidasi.

Pada tahun 1995, pemerintah Kanada mendirikan Financial Information Strategy (FIS)

dengan tujuan membawa sistem FIS secara online pada 1 April 2001 (yang telah

terpenuhi). Langkah ini menyebabkan departemen pemerintah dan lembaga

mengubah kebiasaan untuk terus memelihara buku-buku mereka untuk lebih dari 100

tahun.

Untuk pelaporan keuangan konsolidasi pemerintah di tingkat federal, laporan

keuangan bulanan akan terus secara modifikasi akrual basis sampai publikasi tahunan

yang telah diaudit.

Pada 2001-2002 laporan keuangan menggunakan akrual penuh. Parlemen Kanada saat

ini sedang mempertimbangkan bagaimana mungkin memperkenalkan penganggaran

berbasis akrual. Financial Information Strategy (FIS) didirikan untuk meningkatkan

kinerja pemerintah dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas, dan untuk

meningkatkan kinerja organisasi melalui penggunaan strategis dari informasi

15 III. PEMBAHASAN |

keuangan. Akrual basis dilaksanakan secara penuh pada tahun 2001, dalam rangka

mewujudkan hal tersebut FIS melakukan hal berikut:

Memperbaiki dukungan terhadap program review, perencanaan bisnis, anggaran,

pengeluaran manajemen dan proses pengambilan keputusan, dan

Memfasilitasi akuntabilitas bagi hasil program dan keuangan dengan

memungkinkan perkiraan peningkatan kinerja dan pelaporan ke Parlemen.

Sebagai bagian dari inisiatif FIS, pemerintah Kanada bermaksud untuk mengubah dasar

akuntansinya dari basis modifikasi akrual saat ini menuju akuntansi akrual penuh,

termasuk kapitalisasi aktiva tetap.

Strategi Penerapan Basis Akrual

Berdasarkan isu-isu yang terjadi dan best practise dari pemerintah Kanada dalam

usahanya mengubah dasar akuntansi ke akrual penuh dapat digolongkan ke dalam 4

(empat) kategori sebagai berikut :

a. Policies

Sebuah pelajaran penting dipelajari oleh Kanada yang telah diubah dengan akuntansi

akrual penuh adalah bahwa banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum memulai

konversi, diantaranya adalah :

- mengumpulkan informasi mengenai aset modal, dan dengan akurat

mengidentifikasi aset modal tersebut sedini mungkin;

- memastikan bahwa mereka yang menggunakan sistem, terutama staf

akuntansi, memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi akrual,

baik melalui rekrutmen atau pelatihan ekstensif;

- melakukan perubahan organisasi yang mungkin diperlukan untuk

memastikan, sedapat mungkin, bahwa pembelian, manajemen aset dan

fungsi akuntansi yang terintegrasi di bawah sistem baru, dan

- memastikan bahwa ada beberapa derajat kesamaan di sistem komputer

interface.

b. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan akrual berbasis akuntansi perlu menerima high profil dan dukungan

terus menerus dari manajemen senior. Perubahan tidak hanya melibatkan

penerapan sistem baru tetapi juga perubahan budaya yang signifikan dalam cara

16 III. PEMBAHASAN |

para manajer memahami dan menggunakan informasi keuangan dan bagaimana

transaksi keuangan ditangani.

Hal ini sangat penting untuk memastikan organisasi memiliki sumber daya yang

dengan keahlian yang sesuai untuk mengimplementasikan dan mengoperasikan

sistem akuntansi akrual. Ini berarti bahwa staf keuangan dan akuntansi, baik melalui

pelatihan yang ekstensif atau melalui perekrutan, harus memiliki pengetahuan yang

kuat dan keakraban dengan akuntansi akrual.

Sebuah komponen penting dari proses ini baik untuk melatih staf akuntansi dan

untuk para manajer dan pengguna lainnya. Hampir tidak mungkin untuk secara

besar-besaran melakukan pelatihan yang diperlukan selama pelaksanaan. Lebih

banyak penekanan ditempatkan pada memiliki akuntansi staf dan manajemen

memahami akuntansi akrual. Konsep "train the trainer" terbukti sangat efektif.

c. Sistem

Pentingnya identifikasi yang jelas terhadap kebutuhan sistem sejak awal. Sejauh

mungkin, bagaimanapun, pilih sistem off-the-shelf, karena modifikasi sistem bisa

mahal dan memakan waktu. Meskipun laporan keuangan dapat disusun atas dasar

akrual akuntansi tanpa memiliki sistem akuntansi secara akuntansi akrual, pesan

jelas bahwa sistem harus di tempatkan sebelum menerapkan konsep akuntansi

akrual penuh.

Organisasi yang disurvei umumnya ditemukan bahwa mereka telah meremehkan

sumber daya yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan akrual

penuh dan sistem.

d. Biaya dan Manfaat

Total biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan basis akrual diperkirakan $ 50 juta,

tetapi Komite Akuntan Publik memperkirakan bahwa itu adalah lebih dekat ke $ 100

juta.

Ada manfaat yang signifikan, baik secara langsung dan tidak langsung melalui

prosedur perbaikan dan informasi manajemen ditingkatkan. Informasi akuntansi

yang berbasis akrual dan secara otomatis meningkat dari sistem akuntansi yang

mengakibatkan:

penggunaan staf yang lebih efisien;

17 III. PEMBAHASAN |

transaksi yang cepat dan lebih banyak peluang untuk mengambil keuntungan

dari diskon pembayaran awal;

kontrol yang lebih baik, dan

manajemen informasi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas biaya

operasi, termasuk identifikasi dari setiap biaya overhead yang berlebihan.

C. Alasan Terjadinya Trend Ke Penerapan Akuntansi Akrual

Sistem akuntansi berbasis kas yang telah dijalankan sebelumnya telah terbukti

memiliki kelemahan sehingga dapat mengganggu terwujudnya pemerintahan yang

transparan dan akuntabel. Berikut beberapa kelemahan akuntansi berbasis kas menurut

Hoesada (2010) adalah:

1. Tidak mampu menyajikan jumlah sumberdaya yang digunakan

2. Tidak marnpu memperhitungkan atau mempertimbangkan kewajiban keuangan,

hutang, komitmen masa depan, penjaminan oleh pemerintah, atau kewajiban kontinjen

3. Terfokus secara sempit pada pembayaran kas, tidak peduli akan kondisi dan daya layan

aset tetap

4. Terfokus pada pengendalian input, pembelian, perolehan, dan mengabaikan produksi

sendiri

5. Mendorong distorsi, mendorong para manajer untuk menilai terlampau rendah biaya

program, proyek, kegiatan, mendorong penggunaan sampai habis apropriasi/jatah

anggaran

6. Tak ada kewajiban matching pendapatan vs beban

7. Terbatasnya informasi aset dan kewajiban dalam neraca

8. Akuntansi berbasis kas merupakan landasan berpijak yang buruk untuk membangun

kebijakan fiskal yang solid.

International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga kreditur menyusun Government

Finance Statistics (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debiturnya

untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan

penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus

sumber daya. Sehingga, basis akrual ini menyediakan estimasi yang lebih tepat atas

pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis

18 III. PEMBAHASAN |

akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya

dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind transaction, dan arus ekonomi lainnya.

Mengapa sejumlah negara beralih menggunakan akuntansi akrual? Untuk menjawab

pertanyaan ini, beberapa alasan dapat dikemukakan.

1. Akuntansi akrual menyediakan informasi untuk menjalankan organisasi dengan cara

lebih efektif dan efisien.

2. Sistem akuntansi akrual menciptakan kemungkinan untuk memberikan informasi baru

yang merefleksikan realitas ekonomi dari organisasi. Hal ini akan semakin nyata dengan

adanya dukungan dari sistem manajemen akuntansi. Pada keadaan ini, akuntansi basis

akrual mungkin merupakan instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas.

3. Reformasi akuntansi akrual mungkin juga dilandasi oleh pengalaman terdahulu dengan

organisasi lain.

4. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup – misal transaksi non

kas - untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan

piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.

5. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan

biaya operasi yang sebenarnya (full costs of operation), misalnya keputusan apakah

suatu pekerjaan harus dikontrakkan atau dilakukan secara swa kelola.

6. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam

informasi aset dan kewajiban.

7. Akuntansi berbasis akrual menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif

tentang pemerintah, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di

laporan berbasis kas.

Manfaat-manfaat penerapan basis akrual, menurut H Thompson, akan mencakup

hal-hal dibawah ini:

1. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah

2. Menunjukkan bagaimana aktivitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah

dapat memenuhi kebutuhan kasnya.

3. Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban

pemerintah

4. Meningkatkan daya pengelolaan asset dan kewajiban pemerintah.

19 III. PEMBAHASAN |

5. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam

penyajian informasinya.

6. Prinsip dan standar yang dapat diterima umum membentuk basis transaksi pelaporan.

7. Menyediakan data yang lebih meningkat ketika pemerintah melakukan kegiatan

perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi.

8. Secara signifikan memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya

melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah.

9. Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional berbasis

akrual.

Mengingat manfaat nyata penggunaan basis akrual seperti diatas, seperti yang

disampaikan oleh IMF bahwa akuntansi berbasis akrual menyediakan pengukuran yang lebih

luas atas batasan komitmen-komitmen keuangan pemerintah dibanding basis akuntansi kas,

makalah ini tidak akan memfokuskan pada masalah pro dan kontra basis akrual, tetapi akan

memfokuskan pada strategi penerapan basis akrual. Hal ini juga sesuai dengan apa yang

disampaikan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah bahwa penerapan basis akrual

harus diterapkan mulai tahun anggaran 2010.

D. Strategi Pen-Transisi-An Penerapan Akuntansi Akrual (Best Practice)

Asian Development Bank dalam makalah berjudul “Accrual Budgeting and Accounting in

Government and its Relevance for Developing Member Countries” memberikan tujuh

rekomendasi bagi negara berkembang dalam menerapkan akrual basis, salah satunya

mengenai model penerapan basis akrual. Terdapat dua model utama dalam menerapkan

akrual basis yakni:

Pendekatan model big bang

Seperti yang telah dicontohkan oleh negara Selandia Baru untuk seluruh unit

pemerintahan dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Keuntungan pendekatan

ini adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan

dapat menghindari risiko kepentingan, meskipun mengandung kelemahan, seperti beban

kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul,

dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah. Kesuksesan penerapan di Selandia Baru

20 III. PEMBAHASAN |

karena tiga faktor yang mendukung yakni adanya krisis fiskal, dukungan dari para politisi dan

adanya reformasi birokrasi yang memberikan fleksibiltas kepada SDM.

Pendekatan bertahap

Seperti yang dicontohkan oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Keuntungan

pendekatan ini adalah dapat diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara

penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara paralel untuk

mengurangi resiko kegagalan. Sedangkan kelemahannya adalah akan membutuhkan banyak

sumberdaya manusia – karena menerapkan dua basis secara paralel, perubahan budaya

organisasi tidak terjadi, dan hilangnya momentum penerapan akrual basis.

Kehati-hatian dalam memilih strategi pentransisian yang paling tepat haruslah

disesuaikan dengan kondisi negara. Bambang Widjojarso menyarankan agar Indonesia

menggunakan pendekatan model big bang seperti dalam tulisannya

“Namun demikian, untuk menghindari hilangnya momentum perubahan menuju basis

akrual, langkah total juga disarankan jika kendala-kendala penerapan basis akrual dapat

diatasi. Dari segi biaya, pendekatan big bang ini dirasa paling murah karena basis kas –

meskipun perlu adanya pengungkapan secara khusus dalam laporan keuangan berbasis

akrual, termasuk pengaruhpengaruhnya – segera dieliminasi dari sistem berbasis akrual,

kecuali pada aspek-aspek khusus, misalnya anggaran. Permasalahannya adalah mana

yang paling tepat untuk kondisi di pemerintah Indonesia.

Menurut penulis, pendekatan segera seperti ini paling pas untuk kondisi di Indonesia.

Mengapa? Sekali lagi, momentum penerapan basis akuntansi akrual tidak boleh hilang

tertelan waktu. Saat ini, KSAP secara proaktif telah dan sedang melakukan penyusunan

konsep-konsep secara intensif untuk menghasilkan standar akuntansi berbasis akrual

dan juga diikuti dengan berbagai hearing dan diskusi basis akrual, termasuk berinteraksi

dengan Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan

Rakyat. Dukungan politik dari semua lini tersebut tentunya harus merupakan dorongan

tersendiri agar standar akuntansi berbasis akrual segera diimplementasikan. Ditambah

dengan kondisi keanggotaan di KSAP yang sebagian – mungkin seluruhnya – merupakan

profesional paruh waktu, penundaan penerapan basis akrual untuk akuntansi akan

sangat memakan biaya yang tidak sedikit.”

21 III. PEMBAHASAN |

Sedangkan menurut Budi Mulyana, pendekatan model bertahap paling tepat untuk

digunakan di Indonesia, seperti dalam tulisannya

“Perlu dikaji secara matang dan bijaksana mengenai strategi penerapan akuntansi

akrual, apakah akan dilaksanakan secara bertahap dengan pilot project atau tanpa pilot

project? dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masa transisi?. Penerapan

akuntansi akrual dalam time frame pendek (katakanlah, 1-3 tahun) akan beresiko

timbulnya ’reform fatigue’ yang mengakibatkan hilangnya sense of urgent dan

antusiasme dari para penyelenggara akuntansi khususnya karena merasa lelah dengan

perubahan-perubahan yang terus menerus tanpa merasakan manfaatnya secara

langsung. Untuk mengatasi resiko itu disarankan agar penerapan basis akrual dilakukan

secara bertahap dalam time frame medium (katakanlah, 4-6 tahun) atau rentang waktu

yang cukup panjang (lebih dari 6 tahun), dengan cara:

- terapkan dulu kepada beberapa entitas akuntansi tertentu di Pemerintah Pusat

yang sudah dianggap mapan dalam proses akuntansinya, sebagai pilot project;

- apabila pilot project sudah berhasil, maka pengalaman2 praktek akuntansi akrual

ini dapat ditransfer dan digunakan untuk bahan sosialisasi ke instansiinstansi

pemerintah lainnya.”

E. Strategi Pen-Transisi-An yang Paling Realistis Untuk Pemerintah Indonesia

Kutipan dari tulisan Budi Mulyana:

“Penerapan akuntansi akrual dalam time frame pendek (katakanlah, 1-3 tahun)

akan beresiko timbulnya ’reform fatigue’ yaitu hilangnya sense of urgent dan

atusiasme dari para penyelenggara akuntansi khususnya karena merasa lelah

dengan perubahan-perubahan yang terus menerus tanpa merasakan manfaatnya

secara langsung”

Kutipan dari tulisan Bambang Widjojarso

“Salah satu titik kritis utama dari sebuah penerapan akuntansi berbasis akrual

adalah mencakup pendekatan perancangan apakah dapat dilakukan secara

bertahap atau langsung secara frontal atau sering disebut big bang. Para ahli

hampir sepakat bahwa pendekatan bertahap sangat disarankan, terutama bagi

pemerintah di negara yang sedang berkembang mengingat keterbatasan sumber

daya manusia dan komitmen politik dari pimpinan negara yang masih diragukan.

22 III. PEMBAHASAN |

Pendekatan ini dirasa paling masuk akal, mengingat konsep akuntansi berbasis

akrual harus dipandang sebagai bagian dari sebuah reformasi sistem keuangan

negara secara keseluruhan yang harus mencakup reformasi di bidang lain selain

hanya masalah akuntansi. Pendekatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan

hasil optimal karena pelaporan akuntansi dan keuangan berbasis akrual dirancang

secara bersamaan dengan pelaporan berbasis kas, kondisi yang saat ini berlaku.”

Dari dua kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan secara bertahap

adalah yang paling realistis dengan kondisi Pemerintah Indonesia saat ini. Dalam

perkembangannya beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan dalam rangka

penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam UU

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut

Tahun 2010:

• Mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan akuntansi berbasis akrual,

• Menyiapkan dan menetapkan SAP berbasis akrual,

• Menyiapkan Rencana Implementasi SAP berbasis akrual.

Tahun 2011:

• Menyiapkan peraturan dan kebijakan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual,

• Menyusun proses bisnis dan sistem akuntansi untuk penerapan akuntansi berbasis

akrual

Tahun 2012:

• Mengembangkan Sistem Akuntansi dan pedoman yang akan digunakan dalam

penerapan akuntansi berbasis akrual,

• Melaksanakan capacity building berupa training dan sosialisasi SAP berbasis akrual

kepada seluruh stakeholders yang terlibat,

• Mengembangkan teknologi informasi termasuk sistem aplikasi yang akan digunakan.

Tahun 2013:

• Melakukan uji coba implementasi Konsolidasi LK, penyempurnaan sistem dan capacity

building,

• Penyusunan peraturan yang berkaitan

23 III. PEMBAHASAN |

Tahun 2014:

• Implementasi secara paralel penerapan basis CTA dan akrual dalam Laporan Keuangan,

tetapi Laporan Keuangan yang diberi opini oleh BPK adalah yang berbasis CTA.

• Konsolidasi Laporan K/L dan BUN dengan basis akrual,

• Evaluasi dan finalisasi sistem yang akan digunakan

Tahun 2015:

• Penerapan implementasi penuh akuntansi berbasis akrual di Indonesia. Laporan

Keuangan yang diberi opini adalah yang berbasis akrual.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi kepustakaan dapat diketahui bahwa akuntansi pemerintah berbasis

akrual memiliki manfaat yang besar untuk pemerintah Indonesia. Selain itu banyaknya

negara lain yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual merupakan bukti kelebihan

dari akuntansi pemerintah berbasis akrual dibandingkan dengan akuntansi pemerintah

berbasis kas. Tetapi dalam penerapannya di Indonesia, SAP berbasis akrual memiliki

hambatan-hambatan. Untuk mengurangi resiko kegagalan dalam penerapannya, kami dapat

menyimpulkan bahwa penerapan secara bertahap adalah yang paling realistis dengan

kondisi Pemerintah Indonesia saat ini.

V. DAFTAR REFERENSI

[1] H. Harun, K.V. Peursem, I. Eggleton, “Institutionalization of accrual accounting in the

Indonesian public sector”, Emerald Journal of Accounting & Organizational Change, Vol 8, no

3, 2012, p. 258.

[2] Ikatan Akuntan Indonesia, “ED PSAK: Kerangka Konseptual “, 2009.

[3] Deaconu, Adela and Cristina Silvia, Nistor and Crina, Filip, The Impact of Accrual

Accounting on Public Sector Management: An Exploratory Study for Romania (August 17,

2011). Transilvanian Review of Administrative Sciences, No. 32E, February 2011.

[4] Mulyana, Budi. Penggunaan Akuntansi Akrual Di Negara-Negara Lain: Tren Di Negara-

Negara Anggota OECD.Web: http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/Akuntansi-

berbasis-akrual.pdf (diakses pada tanggal 11 Desember 2014)

24 III. PEMBAHASAN |

[5] Widjajarso, Bambang. Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia:

Sebuah Kajian Pendahuluan. Web: http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/Akuntansi-

berbasis-akrual.pdf (diakses pada tanggal 11 Desember 2014)

[6] Amriani, Tenry Nur. Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Web: http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/19410-menyongsong-penerapan-

akuntansi-pemerintahan-berbasis-akrual (diakses pada tanggal 11 Desember 2014)

25 III. PEMBAHASAN |