pp pkn - mahkamah internasional
DESCRIPTION
pp kewarganegaraan SMA - Mahkamah InternasionalTRANSCRIPT
Berfungsi, menyelesaikan kasus – kasus persengketaan internasional yang subjeknya negara.
Mahkamah Internasional (The International Court of Justice)
Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) merupakan badan internasional yang diakui memiliki kedudukan istimewa. Selain sebagai badan utama Perserikatan Bangsa-bangsa, Mahkamah Internasional juga merupakan badan pengadilan yang memiliki reputasi internasional dan mempunyai statuta tersendiri. Mahkamah Internasional merupakan kelanjutan dari Mahkamah Permanen Internasional (Permanent International Court of Justice/PICJ) yang dibentuk oleh Liga Bangsa-bangsa sehingga tidak berbeda jauh dengan peraturan yang berlaku dalam PICJ . Dalam struktur organisasinya Mahkamah Internasional terdiri atas Presiden, Wakil Presiden Mahkamah Internasional dan hakim anggota serta panitera yang dipilih tanpa terikat atau mewakili negaranya.
Komposisi terdiri dari 15 orang Hakim dan masa jabatan 9 tahun. Dipilih oleh MU & DK (5 anggota dari negara anggota tetap D PBB).
1. MENERIMA PERKARA-PERKARA DARI PARA ANGGOTA SERTA DARI LUAR ANGGOTA DENGAN SYARAT-SYARAT
YANG TELAH DITENTUKAN OLEH DEWAN KEAMANAN.
2. MENERIMA PERSENGKETAAN HUKUM INTERNASIONAL DARI DEWAN
KEAMANAN.3. MEMBERI NAIHAT TENTANG
PERSOALAN HUKUM KEPADA MAJELIS UMUM ATAS USUL DEWAN KEAMANAN
PBB.
Tugas Mahkamah Internasional
4. MENGADILI PERSELISIHAN-PERSELISIHAN ATAU
PERSENGKETAAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PBB YANG
PERSOALANNYA DIAJUKAN OLEH NEGARA YANG BERSELISIH.
5. MENDESAK DEWAN KEAMANAN PBB UNTUK MENGAMBIL
TINDAKAN TERHADAP PIHAK YANG TIDAK MENGHIRAUKAN
KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNATIONAL.
Mahkamah Internasional dan peranannya dalam penyelesaian sengketa internasional
Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum.
Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding.
Yurisdiksi adalah kewenangan MI untuk memutuskan perkara-perkara pertikaian dan memberi opini yang bersifat nasihat.
Permintaan salah satu dari pihak yang bersengketa, mahkamah dapat mengizinkan penggunaan bahasa lain.
Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding.
a. Berisikan penjelasan
mengenai motivasi
Mahkamah. Pemberian
motivasi keputusan
Mahkamah merupakan karena
suatu penyelesaian yuridiksi.
Hal ini sering merupakan
salah satu unsur dari
penyelesaian yang lebih luas
dari sengketa. Oleh karena
itu, perlu dijaga sensibilitas
pihak-pihak yang
bersengketa.
a. Berisikan komposisi
Mahkamah, informasi
mengenai pihak-pihak yang
bersengketa serta wakil-
wakilnya, analisa mengenai
fakta-fakta, dan
argumentasi, bukan pihak-
pihak yang bersengketa.
KEPUTUSAN MAHKAMAH ADA 3:
MAHKAMAH HANYA MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBERI NASIHAT APABILA DIMINTA
DAN PEMBERIAN NASIHAT ITU TIDAK MENGIKAT ATAU MEMILIKI KEDUDUKAN LEBIH TINGGI
DARI KEPUTUSAN MAJELIS UMUM PBB. DEMIKIAN JUGA HALNYA DALAM PEMERIKSAAN BERBAGAI PERKARA YANG DIAJUKAN KEPADA MAHKAMAH INTERNASIONAL MAKA ORGAN-
ORGAN PBB LAINNYA TIDAK BOLEH MENCAMPURI URUSAN MAHKAMAH. SEBAGAI
SALAH SATU ORGAN UTAMA PBB TERBENTUKNYA MAHKAMAH INTERNASIONAL TIDAK TERLEPAS DARI TUJUAN DIBENTUKNYA
PBB.
Mahkamah Internasional dan peranannya dalam
penyelesaian sengketa Internasional
Peran Mahkamah Internasional sangat menentukan kepada kedua negara yang
sedang bersengketa. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional mempunyai
kewenangan, dimana Mahkamah Internasional berwenang untuk
memeriksa, menyelesaikan sengketa hingga memberikan keputusan atas
dasar sengketa tersebut.
Contoh penelesaian sengketa oleh Mahkamah Internasional
1. Masalah perbatasan teritorial di Pulau Sipadan dan Ligitan (Kalimantan) antara Indonesia dan Malaysia yang tidak kunjung ada titik temu, disepakati untuk dibawa ke Mahkamah Internasional. Setelah melalui perdebatan dan perjuangan panjang, pada awal tahun 2003 Mahkamah Internasional memutuskan untuk memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah pulau tersebut.
2. Runtuhnya Federasi Yugoslavia (1992) melahirkan perang saudara di antara bekas negara anggotanya (Kroasia, Slovenia, Serbia, dan Bosnia Herzegovina). Namun pemerintahan Yugoslavia yang dulu dikuasai oleh Serbia, tidak membiarkan begitu saja sehingga terjadi pembersihan etnik (ethnic cleansing) terutama kepada etnik Kroasia dan Bosnia. Campur tangan PBB menghasilkan keputusan Mahkamah Internasional yang didukung oleh pasukan NATO, memaksa Serbia menghentikan langkah-langkah pembersihan etnik yang kemudian mengadili para penjahat perang. Mahkamah Internasional sangat aktif mengadili perkara kejahatan perang. Hingga sekarang proses tersebut masih terus berlangsung.