kelompok 4 mekanisme persidangan mahkamah internasional

10
Kelompok 4 Anggota Kelompok : 1.Ahmada Wani (02) 2.Dani Zulfa Rohmah (07) 3.Eraquan Lutfi A(10) 4.Fardani Maknun (11) 5.Hanif Wulandari(15) 6.Lucky Dian Palupi (19) 7.Taufan Taqdir Alamsyah (28)

Upload: ahmada

Post on 31-Jul-2015

732 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kelompok 4 Mekanisme Persidangan Mahkamah Internasional

Kelompok 4Anggota Kelompok :

1. Ahmada Wani (02)2. Dani Zulfa Rohmah (07)3. Eraquan Lutfi A (10)4. Fardani Maknun (11)5. Hanif Wulandari (15)6. Lucky Dian Palupi (19)7. Taufan Taqdir Alamsyah (28)

Page 2: Kelompok 4 Mekanisme Persidangan Mahkamah Internasional

MEKANISME PERSIDANGANMAHKAMAH INTERNASIONAL

Page 3: Kelompok 4 Mekanisme Persidangan Mahkamah Internasional

Mekanisme Persidangan Mahkamah Internasional

Mekanisme Normal

Mekanisme Khusus

Page 4: Kelompok 4 Mekanisme Persidangan Mahkamah Internasional

Mekanisme NormalMekanisme normal dalam persidangan internasional :a. Penyerahan perjanjian khusus yang berisi identitas kedua

belah pihak dan pokok persoalan yang menyebabkan kedua belah pihak bersengketa.

b. Pembelaan tertulis dari kedua belah pihak. Berisi fakta, hukum yang relevan, dan berisi beberapa fakta dalam dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelaan dalam persidangan.

c. Presentasi pembelaan. Dapat bersifat terbuka atau tertutup, tergatung kesepakatan pihak yang bersengketa.

d. Keputusan hakim yang bersifat menyetujui dan menolak.

Page 5: Kelompok 4 Mekanisme Persidangan Mahkamah Internasional

Kasus dianggap selesai apabila:

a. Kedua belah pihak bersepakat menarik kasus mereka dari persidangan MI.

b. MI telah memutus kasus tersebut, sesuai proses hukum internasional yang berlaku.

c. Telah berhasil tercapai kesepakatan sebelum sidang dilaksanakan.

Page 6: Kelompok 4 Mekanisme Persidangan Mahkamah Internasional

Mekanisme KhususBeberapa sebab yang menjadikan jalannya persidangan sedikit berbeda dengan mekanisme normal :• Salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan

Berdasarkan pasal 53 ayat 2 Statuta : “Bila salah satu pihak tidak muncul di Mahkamah atau tidak dapat mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta Mahkamah mengambil keputusan mendukung tuntutannya

• IntervensiMahkamah Internasional akan memberikan hak kepada negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa untuk melakukan intervensi atas sengketa yang disidangkan, karena memungkinkan bahwa keputusan mahkamah internasional dapat merugikan negara tersebut.

Page 7: Kelompok 4 Mekanisme Persidangan Mahkamah Internasional

• Keberatan Awal (Preliminary Objections)Keberatan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, karena dianggap MI tidak memiliki yuridiksi terhadap masalah tersebut.

• Beracara Bersama (Joinder Proceedings)Jika MI menemukan bahwa ada dua pihak atau lebih dari proses beracara yang berbeda, akan tetapi mempunyai permasalahan yang sama atas satu pihak lawan yang sama, maka MI dapat memerintahkan adanya proses beracara bersama (joinder proceedings). Para pihak tersebut hanya bisa mempunyai satu hakim ad hoc dengan satu pembelaan baik tertulis maupun presentasi yang digabung untuk melawan satu pihak yang sama.

Page 8: Kelompok 4 Mekanisme Persidangan Mahkamah Internasional

• Keputusan Sela / Sementara (Provisional Measures)Jika pada suatu waktu dalam proses beracara terjadi hal-hal yang akan membahayakan pihak lain dari masalah yang diajukan, maka pihak lain tersebut dapat meminta MI untuk memberikan usaha-usaha perlindungan (interim measures of protection) melalui keputusan sela (provisional measures). MI dapat meminta para pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan efektifitas keputusan MI atas permintaan Keputusan Sela tersebut. Ketentuan mengenai Keputusan Sementara ini diatur di dalam Aturan Mahkamah pasal 73-78

Page 9: Kelompok 4 Mekanisme Persidangan Mahkamah Internasional

CONTOH KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

Page 10: Kelompok 4 Mekanisme Persidangan Mahkamah Internasional

Intervensi

13 Maret 2001 Pemerintah Filipina mengajukan permohonan intervensi dalam Sipadan-Ligitan. Intervensi tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak hukum dan historis dari klaim Filipina terhadap wilayah Borneo Utara (Sabah). Mereka khawatir keputusan Mahkamah Internasional akan berdampak negatif terhadap tuntutan Filipina atas wilayah Sabah. Tapi tanggal 23 Oktober 2001 intervensi itu ditolak