tor rtbl kawasan sukawati

K E R A N G K A A C U A N K E R J A ( K A K )

PENYUSUNANRENCANATATABANGUNANDANLINGKUNGAN

KAWASANSUKAWATIKEC.SUKAWATI

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A D I R E K T O R A T P E N A T A A N B A N G U N A N D A N L I N G K U N G A N S A T K E R P E N A T A A N B A N G U N A N D A N L I N G K U N G A N B A L I J a l a n D a n a u T a m b l i n g a n N o 4 9 , S a n u r D e n p a s a r , B a l i . T e l p / F a x : ( 0 3 6 1 ) 2 8 8 1 7 6

2

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) KAWASAN SUKAWATI KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR

I . LATAR BELAKANG

Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan mengendalikan

pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta

menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya penyusunan

dokumen RTBL, selain sebagai pemenuhan aspek legal-formal, yaitu sebagai produk

pengaturan pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan

terpilih, juga sebagai dokumen panduan/pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan

penataan bangunan dan lingkungan kawasan terpilih supaya memenuhi kriteria perencanaan

tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi: pemenuhan persyaratan tata

bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas

lingkungan dan ruang publik, perwujudan pelindungan lingkungan, serta peningkatan vitalitas

ekonomi lingkungan.

Selain hal tersebut RTBL mempunyai manfaat untuk mengarahkan jalannya pembangunan

sejak dini, mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan

konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, melengkapi peraturan daerah tentang

bangunan gedung, mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan

gedung dan lingkungan/kawasan, mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/

kawasan, menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan

masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan, menjamin

terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan, karena adanya rasa memiliki dari

masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.

3

Konsep kota hijau (kota berkelanjutan) merupakan kota yang dibangun dengan tidak

mengorbankan aset kota, melainkan terus menerus memupuk semua kelompok aset meliputi

manusia, lingkungan terbangun, sumber daya alam, lingkungan dan kualitas prasarana

perkotaan. Kota hijau juga dapat dipahami sebagai kota yang ramah lingkungan berdasarkan

perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan, antara lain dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan

energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan

lingkungan, dan mensinergikan lingkungan alami dan buatan.

RTBL adalah sebuah produk pengaturan yang disusun diharapkan dapat mensinergikan

seluruh perencanaan yang ada di suatu kawasan sehingga dapat mendukung dan memberikan

kontribusi terhadap terwujudnya kota hijau yang berkelanjutan.

RTBL adalah juga merupakan upaya konservasi kawasan berskala lingkungan dalam dokumen

yang disusun sesuai Pedoman RTBL (Permen PU No. 06/PRT/M/2007). Upaya tersebut

diharapkan tercapai dengan fokus pada penciptaan ide-ide kreatif sebagai target hijau

kawasan yang:

1. Menciptakan suasana kondusif dalam rangka pembangunan bangunan gedung hijau;

2. Fokus pada desain lingkungan yang dapat menghemat penggunaan sumber daya tak

terbarukan/fossil fuel; dan

3. Pendetilan tata cara pelaksanaan di tingkat basis masyarakat untuk mencapai target sasaran

hijaudi wilayahnya.

I I . MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Kerangka Acuan Kerja ini merupakan acuan bagi para Pihak/Pelaksana dalam melaksanakan

kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sukawati,

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

2. Tujuan Kegiatan

Terarahnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Sukawati,

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RTBL) guna mewujudkan tata bangunan dan dan lingkungan layak huni, berjati diri, produktif

dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 28/2002 tentang Bangunan

Gedung.

4

I I I . SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan

Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Pedoman Penyusunan

RTBL yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007, yang

dapat digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan

di kawasan tersebut;

2. Tersusunnya Naskah Peraturan Bupati/Walikota tentang penetapan Dokumen RTBL

pada Kawasan Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai produk

pengaturan yang legal di kawasan tersebut.

IV. LOKASI KEGIATAN

Gambaran umum kawasan dan batas deliniasi kawasan perencanaan studi penyusunan RTBL

pada Kawasan Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, disampaikan dalam

Lampiran 1 Kerangka Acuan Kerja (terlampir).

V. SUMBER PENDANAAN

1. Biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada Biaya Anggaran DIPA Direktorat Jenderal

Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014, pada kegiatan Satuan

Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Bali dengan biaya HPS sebesar Rp.

793.480.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara kontraktual sesuai dengan ketentuan tentang

pengadaan seleksi jasa konsultansi yang berlaku.

Rincian Bill of Quantity pekerjaan Studi Penyusunan RTBL Kawasan Sukawati, Kecamatan

Sukawati, Kabupaten Gianyar, disampaikan dalam Lampiran 2 Kerangka Acuan Kerja

(terlampir).

5

VI. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama Pengguna Barang dan Jasa kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen : Pejabat Pembuat komitmen Pembinaan PBL Provinsi Bali

2. Satuan Kerja : Satuan Kerja PBL Provinsi Bali

VII. REFERENSI HUKUM

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan didasarkan pada: a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

d. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;

e. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung;

f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;

g. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

k. Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan

Gedung;

l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan

dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di KawasanPerkotaan;

m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/.2010 tentang Pedoman Revitalisasi

Kawasan;

n. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/SE/M/2009 tentang Modul Sosialisasi

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

p. Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan

Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;

q. SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;

6

r. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 01/SE/DC/2009 perihal Modul Sosialisasi

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

s. Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) pada Kabupaten/Walikota tempat lokasi studi; dan

t. Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada

Kabupaten/Walikota tempat lokasi studi.

VIII . LINGKUP DAN TAHAPAN KEGIATAN

1. Lingkup Kegiatan

Berikut ini adalah lingkup dan uraian kegiatan yang harus dilaksanakan:

a. Survey Lokasi dan Pendataan

Data yang dikumpulkan adalah segala jenis informasi yang diperlukan untuk melakukan

analisis kawasan dan wilayah sekitarnya. Dari hasil pendataan ini akan diperoleh identifikasi

kawasan dari segi fisik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta identifikasi atas kondisi di wilayah

sekitarnya yang berpengaruh pada kawasan perencanaan. Data tersebut meliputi: peta (peta

regional, peta kota, dan peta kawasan perencanaan dengan skala 1:1.000 serta

memperlihatkan kondisi topografis/garis kontur), foto-foto (foto udara/citra satelit dan foto-

foto kondisi kawasan perencanaan, peraturan dan rencana-rencana terkait, sejarah dan

signifikansi historis kawasan, kondisi sosial-budaya, kependudukan, pertumbuhan ekonomi,

kondisi fisik dan lingkungan, kepemilikan lahan, prasarana dan fasilitas, dan data lain yang

relevan.

b. Analisis Kawasan dan Wilayah Perencanaan

Analisis adalah penguraian atau pengkajian atas data yang telah dikumpulkan. Analisis

dilakukan secara berjenjang dari tingkat kota, tingkat wilayah, sampai pada tingkat kawasan.

Komponen analisis yang diperlukan antara lain analisis sosial kependudukan, prospek

pertumbuhan ekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan, aspek legal konsolidasi lahan,

daya dukung prasarana dan fasilitas, kajian aspek historis.

Dari hasil analisis ini akan diperoleh arahan solusi atau konsep perencanaan atas

permasalahan yang telah diidentifikasikan pada tahap pendataan.

c. Penyusunan Konsep Program Bangunan dan Lingkungan

Hasil tahapan analisis program bangunan dan lingkungan akan memuat gambaran dasar

penataan pada lahan perencanaan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan konsep

dasar perancangan tata bangunan yang merupakan visi pengembangan kawasan.

Penetapan konsep disesuaikan dengan karakter wilayah kajian dan hasil analisis.

7

Komponen dasar perancangan berisi: visi pembangunan, konsep perancangan struktur tata

bangunan dan lingkungan, konsep komponen perancangan kawasan, blok-blok

pengembangan kawasan dan program penanganannya.

d. Penyusunan Rencana Umum dan Panduan Rancangan

Rencana umum dan panduan rancangan merupakan ketentuan tata bangunan dan

lingkungan pada suatu kawasan yang bersifat lebih detail dan bersifat sebagai panduan atau

arahan pengembangan. Panduan rancangan bersifat melengkapi dan menjelaskan secara

lebih rinci rencana umum yang telah ditetapkan sebelumnya, meliputi ketentuan dasar

implementasi rancangan dan prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasan.

Adapun komponen rancangan meliputi: struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan

lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata

hijau, tata kualitas lingkungan, sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Ketentuan dasar

implementasi rancangan dapat diatur melalui aturan wajib, aturan anjuran utama, dan aturan

anjuran pada kawasan perencanaan dimaksud.

e. Penyusunan Rencana Investasi

Rencana Investasi disusun berdasarkan dokumen RTBL yang memperhitungkan kebutuhan

nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan

dalam penataan lingkungan/kawasan. Rencana ini menjadi rujukan bagi para pemangku

kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan besaran biaya suatu program

penataan, ataupun sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan investasi. Secara umum

rencana investasi mengatur tentang besaran biaya yang dikeluarkan dalam suatu program

penataan kawasan dalam suatu kurun waktu tertentu, tahapan pengembangan, serta peran

dari masing-masing pemangku kepentingan.

f . Penyusunan Ketentuan Pengendalian Rencana

Ketentuan Pengendalian Rencana bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja,

program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL

dan pelaksanaan penataan suatu kawasan, dan mengatur pertanggungjawaban semua

pihak yang terlibat dalam mewujudkan RTBL pada tahap pelaksanaan penataan bangunan

dan lingkungan. Ketentuan pengendalian rencana disusun sebagai bagian proses

penyusunan RTBL yang melibatkan masyarakat, baik secara langsung (individu) maupun

secara tidak langsung melalui pihak yang dianggap dapat mewakili (misalnya Dewan

Kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat/BKM dan Forum Rembug Desa). Ketentuan

Pengendalian Rencana menjadi alat mobilisasi peran masing-masing pemangku

kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan

kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan

8

bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat keberhasilan kesinambungan

pentahapan pelaksanaan pembangunan.

g. Penyusunan Pedoman Pengendalian Pelaksanaan

Pedoman pengendalian pelaksanaan dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan

pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan dokumen

RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan

berkelanjutan. Pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh dinas teknis setempat atau unit

pengelola teknis/UPT/badan tertentu sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh kelembagaan

pemrakarsa penyusunan RTBL atau dapat ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan

para pemangku kepentingan. Pedoman pengendalian pelaksanaan dapat ditetapkan dan

berupa dokumen terpisah tetapi merupakan satu kesatuan dengan dokumen RTBL,

berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan, setelah mempertimbangkan

kebutuhan tingkat kompleksitasnya.

2. Tahapan Kegiatan

Dalam rangka memenuhi target sasaran sesuai dengan yang dipersyaratkan, berikut rincian

tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan:

a. Rapat Koordinasi Awal (Kick off Meeting) Kegiatan Penyusunan RTBL di Provinsi Segera setelah proses kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak penyedia

jasa konsultan RTBL selesai, akan diadakan rapat awal untuk koordinasi sebelum memulai

pekerjaan penyusunan RTBL di Provinsi. Rapat akan diselenggarakan oleh PPK Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali Pada rapat tersebut akan

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Penjelasan lingkup tugas konsultan penyusunan RTBL;

- Penjelasan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan;

- Penjelasan deliniasi kawasan studi;

- Jadwal penyampaian dan pembahasan laporan;

- Perkenalan tenaga ahli Tim Penyedia Jasa; dan

- Penjelasan sistem koordinasi antara penyedia jasa dengan tim teknis yang terdiri dari

unsur Pemerintah Pusat, Satker PBL Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

b. Penyusunan Laporan Pendahuluan Segera setelah rapat koordinasi awal, tim tenaga ahli konsultan RTBL segera menyusun

Laporan Pendahuluan serta bahan tayangan yang akan disampaikan pada Rapat Laporan

Pendahuluan di tingkat Kabupaten/Kota pada lokasi kawasan studi RTBL dengan

mengundang tim teknis Provinsi dan Pusat, Narasumber Provinsi (berasal dari SKPD Terkait

9

dan/atau Perguruan Tinggi Lokal / Praktisi terkait bidangnya), serta unsur Pemerintah

Daerah termasuk diantaranya Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait lainnya di

Kabupaten/Kota. Pada Pembahasan Laporan Pendahuluan harus disusun Berita Acara

Pembahasan Laporan Pendahuluan yang berisi kesepakatan terhadap substansi Laporan

Pendahuluan sebagaimana tertera yang setidaknya memuat substansi sesuai dengan

ketentuan mengenai isi materi laporan yang tertera dan khususnya pada bagian Rencana Survey dan Rencana Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada Bagian IX tentang INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN.

c. Pelaksanaan Survey oleh Tim Konsultan (Penyusunan peta delineasi, peta 1:1.000 dengan Status 6 bulan terakhir ) Sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah disepakati, tim tenaga ahli konsultan RTBL

segera melaksanakan survey lokasi sesuai dengan rencana survey yang telah ditetapkan

pada pembahasan Laporan Pendahuluan. Dalam pelaksanaan survey tim konsultan

diharapkan dapat mengidentifikasi deliniasi kawasan studi dengan potensi-potensi yang ada

dan rencana umum blok pengembangan dan panduan rancang bangun di dalam lokasi

kawasan RTBL .

d. Pelaksanaan Focus Group Discussion Pertama (FGD-I) Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu setelah dilaksanakan Survey, tim tenaga

ahli konsultan RTBL segera mengagendakan dan menyelenggarakan Focus Group

Discussion Pertama (FGD-I) di tingkat Kabupaten/Kota pada lokasi kawasan studi RTBL

dengan mengundang tim teknis Provinsi , Narasumber Provinsi (berasal dari SKPD Terkait

dan/atau Perguruan Tinggi Lokal / Praktisi terkait bidangnya serta unsur Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota termasuk diantaranya Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait

lainnya unsur kecamatan dan kelurahan, unsur masyarakat umum serta komunitas

masyarakat yang terkait dengan studi RTBL di tingkat lokal . Dalam Focus Group Discussion

Pertama (FGD-I) tersebut tim tenaga ahli konsultan RTBL menyampaikan hasil survey awal

lokasi untuk dapat dikonfirmasi oleh pihak terkait serta mengidentifikasi sebanyak-banyaknya

aspirasi daerah terkait keterpaduan pembangunan di lokasi studi dari masing-masing pihak

pemangku kepentingan di daerah yang akan diselaraskan menggunakan perangkat berupa

Dokumen RTBL.

Di akhir pelaksanaan Focus Group Discussion Pertama (FGD-I) wajib disusun Berita Acara

FGD-I yang ditandatangani bersama oleh peserta yang memuat kesepakatan bersama

sebagai berikut:

- Pengesahan deliniasi kawasan studi oleh pihak berwenang Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Identifikasi potensi dan permasalahan lokal kawasan serta penetapan visi dan misi pada

kawasan RTBL;

10

- Draft Sistematika Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan

Studi;

- Draft Sistematika Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);

- Draft materi RTBL pada bab Program Bangunan dan Lingkungan dan bab Rencana

Umum dan Panduan Rancangan; dan

Berita Acara FGD-I harus diberikan kepada Tim Teknis Pusat dan Provinsi.

e. Penyusunan Laporan Antara Segera setelah dilaksanakannya survey lokasi dan Focus Group Discussion Pertama (FGD-

I), tim tenaga ahli konsultan RTBL segera menyusun Laporan Antara serta bahan tayangan

yang akan disampaikan pada Rapat Pembahasan Laporan Antara yang setidaknya memuat

materi hasil pelaksanaan survey dan hasil pembahasan serta kesepakatan Focus Group

Discussion Pertama (FGD-I).

f. Rapat Pembahasan Laporan Antara Sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah disepakati, tim tenaga ahli konsultan RTBL

segera mengagendakan dan menyelenggarakan Rapat Laporan Antara dengan

mengundang tim teknis Provinsi dan Pusat , Narasumber Provinsi (berasal dari SKPD

Terkait dan/atau Perguruan Tinggi Lokal / Praktisi terkait bidangnya), serta unsur Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota termasuk diantaranya Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas

terkait lainnya, unsur kecamatan dan kelurahan, unsur masyarakat umum serta unsur

asosiasi/komunitas masyarakat yang terkait dengan studi RTBL di tingkat lokal.

Pembahasan Laporan Antara diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota pada lokasi

kawasan studi RTBL dengan pengundang Rapat Pembahasan Laporan dari Pemerintah

Kabupaten/Kota (Walikota / Bupati / Sekda Kabupaten/Kota). Dalam rapat pembahasan

Laporan Antara tersebut tim tenaga ahli konsultan RTBL menyampaikan hasil pelaksanaan

survey dan hasil pembahasan serta kesepakatan Focus Group Discussion Pertama (FGD-I)

dalam bentuk Laporan Antara.

Di akhir pelaksanaan Pembahasan Laporan Antara wajib disusun Berita Acara Pembahasan

Laporan Antara dan Notulensinya yang pada intinya merupakan catatan, usulan, masukan

dan kesepakatan bersama hasil pemaparan Laporan Antara yang perlu ditindaklanjuti oleh

konsultan dalam rangka penyempurnaan Laporan Antara dan ditandatangani bersama oleh

peserta yang hadir, sebagaimana tertera yang setidaknya memuat substansi sesuai dengan

ketentuan mengenai isi materi laporan yang tertera pada Bagian IX tentang INDIKATOR

KELUARAN DAN KELUARAN.

Segera setelah dilaksanakannya pembahasan Laporan Antara di daerah, tim tenaga ahli

konsultan segera memperbaiki substansi materi sesuai dengan catatan, usulan, masukan

11

dan kesepakatan bersama yang terjadi pada tahap pembahasan Laporan Antara di daerah.

Setelah seluruh perbaikan selesai dilakukan, tim tenaga ahli konsultan segera

menyampaikan produk Laporan Antara yang telah diperbaiki tersebut disertai dengan Berita

Acara FGD-I dan Berita Acara Pembahasan Laporan Antara kepada tim teknis Pusat dan

Provinsi bersama dengan PPK kegiatan terkait di Satker PBL Provinsi untuk mendapat

persetujuan.

g. Pelaksanaan Focus Group Discussion Kedua (FGD-II) Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tim tenaga ahli konsultan RTBL segera

mengagendakan dan menyelenggarakan Focus Group Discussion Kedua (FGD-II) di tingkat

Kabupaten/Kota pada lokasi kawasan studi RTBL dengan mengundang tim teknis Provinsi,

Narasumber Provinsi (berasal dari SKPD Terkait dan/atau Perguruan Tinggi Lokal / Praktisi

terkait bidangnya serta unsur Pemerintah Daerah termasuk diantaranya Bappeda, Dinas

Pekerjaan Umum dan Dinas terkait lainnya unsur kecamatan dan kelurahan, unsur

masyarakat umum serta komunitas masyarakat yang terkait dengan studi RTBL di tingkat

local.

Dalam Focus Group Discussion Kedua (FGD-II) tersebut tim konsultan menyampaikan hasil

pekerjaan sementara sebagai berikut:

a. Rancangan Laporan Draft Akhir mencakup materi dokumen RTBL sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri No. 6 tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yaitu:

Program Bangunan dan Lingkungan; Rencana Umum dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; dan Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.

b. Draft Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan Studi dan Lembar Asistensi Draft Peraturan tersebut dengan SKPD terkait (meliputi tanggal, hal

hal yang memerlukan perbaikan, ttd yang memberikan asistensi).

Di akhir pelaksanaan Focus Group Discussion Kedua (FGD-II) tim tenaga ahli konsultan

RTBL wajib menyusun Berita Acara FGD-II dan Notulennya yang ditandatangani

bersama oleh peserta FGD-II yang memuat catatan dan masukan serta kesepakatan

bersama terhadap dokumen-dokumen tersebut diatas. Berita Acara FGD-II harus

diberikan kepada Tim Teknis Pusat dan Provinsi.

12

h. Penyusunan Laporan Draft Akhir Setelah pelaksanaan Focus Group Discussion Kedua (FGD-II), tim tenaga ahli konsultan

segera menyusun dan melakukan perbaikan masukan-masukan yang disebutkan di dalam

Berita Acara FGD-II dan segera menyusun Laporan Draft Akhir serta bahan tayangan yang

akan disampaikan pada Rapat Pembahasan Laporan Draft Akhir yang memuat materi

sebagaimana tertera yang setidaknya memuat substansi sesuai dengan ketentuan mengenai

isi materi laporan yang tertera pada Bagian IX tentang INDIKATOR KELUARAN DAN

KELUARAN, sebagai berikut:

a. Laporan Draft Akhir mencakup materi dokumen RTBL sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri No. 6 tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan (RTBL), yaitu:


b. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan Studi yang telah diperbaiki sesuai dengan Hasil FGD-II dengan melampirkan Lembar

Asistensi Draft Peraturan tersebut dengan SKPD (Bagian Hukum dan Dinas terkait),

meliputi tanggal, hal hal yang memerlukan perbaikan, tindak lanjut perbaikan dan ttd

yang memberi persetujuan perbaikan telah diterima.

i. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Laporan Draft Akhir Pembahasan Laporan Draft Akhir diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota pada lokasi

kawasan studi RTBL dengan pengundang Rapat Pembahasan Laporan dari Pemerintah

Kabupaten/Kota (Walikota / Bupati / Sekda Kabupaten/Kota). Adapun yang diundang adalah

tim teknis Provinsi dan Pusat , Narasumber Provinsi (berasal dari SKPD Terkait dan/atau

Perguruan Tinggi Lokal / Praktisi terkait bidangnya), serta unsur Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota termasuk diantaranya Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait

lainnya, unsur kecamatan dan kelurahan, unsur masyarakat umum serta unsur

asosiasi/komunitas masyarakat yang terkait dengan studi RTBL di tingkat lokal.

Pada tahap ini tim tenaga ahli konsultan didampingi dengan tim teknis Provinsi dan Pusat

menyampaikan paparan yang lengkap dan utuh mencakup keseluruhan materi Dokumen

RTBL, dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan

Studi di hadapan kepala daerah (Bupati/Walikota) beserta jajarannya. Adapun hasil dari

paparan ini ialah pernyataan tertulis disetujui atau disetujui dengan catatan keseluruhan

13

dokumen tersebut oleh kepala daerah (Bupati/Walikota) yang dituangkan dalam Berita Acara

Pembahasan Laporan Draft Akhir dan ditandatangani bersama oleh kepala daerah

(Bupati/Walikota), Tim Teknis Pusat dan Provinsi serta Tim Tenaga Ahli Konsultan RTBL

dan diserahkan ke Tim Teknis Pusat dan Provinsi. Serta perlu diterbitkan surat pernyataan

segera akan disahkan menjadi Peraturan Bupati/Walikota dalam Tahun 2014.

j. Penyempurnaan Laporan Draft Akhir Segera setelah pelaksanaan Rapat Pembahasan Laporan Draft Akhir, tim tenaga ahli

konsultan segera bekerja menyempurnakan seluruh dokumen penyusunan RTBL

berdasarkan catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama pada saat

dilaksanakannya rapat pembahasan Laporan Draft Akhir.

k. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Laporan Akhir Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tim Penyedia Jasa segera mengagendakan

dan menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Akhir di Pusat dengan mengundang

seluruh tim teknis Provinsi dan Pusat dan Narasumber Provinsi (berasal dari SKPD Terkait).

Rapat Pembahasan Laporan Akhir diadakan di tingkat pusat dengan agenda finalisasi

keseluruhan dokumen produk penyusunan RTBL, sebagaimana tertera yang setidaknya

memuat substansi sesuai dengan ketentuan mengenai isi materi laporan yang tertera pada

Bagian IX tentang INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN sebagai berikut:

a. Laporan Akhir mencakup materi dokumen RTBL sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri No. 6 tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan



b. Final Dokumen Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan Studi (dan melampirkan persetujuan dari Pemerintah Daerah) .

Di akhir rapat pembahasan laporan akhir disusun Berita Acara Pembahasan Laporan Akhir

yang memuat catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama dengan tim teknis terkait

penyempurnaan keseluruhan dokumen tersebut diatas dan diserahkan ke Tim Teknis

Provinsi dan Pusat.

l. Proses Legalisasi/Penandatanganan Produk Dokumen RTBL Setelah seluruh catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama yang dituangkan

dalam Berita Acara Pembahasan Laporan Akhir ditindaklanjuti oleh tim tenaga ahli

14

konsultan, seluruh dokumen produk penyusunan RTBL tersebut diatas segera disampaikan

ke Pemerintah Daerah untuk mendapat legalisasi dalam bentuk penandatanganan oleh

pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Apabila proses

penandatanganan membutuhkan waktu lebih dan diperkirakan akan selesai melebihi Tahun

Anggaran 2014, maka tim tenaga ahli konsultan RTBL diminta untuk membuat Berita Acara

Serah Terima Dokumen RTBL yang ditandatangani oleh unsur pihak Pemerintah Daerah

yang berwenang. Berita Acara Serah Terima Dokumen ini digunakan sebagai bukti telah

selesainya serangkaian proses penyusunan RTBL yang telah menghasilkan keseluruhan

produk RTBL yang telah diterima oleh pihak Pemerintah Daerah.

IX. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

1. Indikator Keluaran (Kualitatif)

Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada Kawasan Sukawati,

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Pedoman Penyusunan RTBL yang

terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007, yang dapat digunakan

sebagai panduan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan di kawasan

tersebut.

2. Keluaran (Kuantitatif)

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bahwa Konsultan memberikan

Laporan Pendahuluan : 5 (lima) eksemplar dalam format A4, Laporan Antara : 5 (lima) eksemplar dalam format A3, Laporan Draft Akhir : 5 (lima) eksemplar dalam format A3, Laporan Akhir : 10 (sepuluh) eksemplar dalam format A3, Gambar Perspektif/ : 10 (sepuluh) eksemplar, Ilustrasi (3D)

Rancangan Peraturan : 1 (satu) set, dan Bupati/Walikota

CD Dokumentasi : 5 (lima) keping Flashdisk : 2 buah

Adapun isi materi laporan tersebut diatas memuat hal-hal dibawah ini:

1) Laporan Pendahuluan, memuat : a. Pemahaman dan tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja;

15

b. Rencana pencapaian sasaran, mencakup jadwal kerja, target/sasaran dan alokasi

tenaga ahli;

c. Metodologi pekerjaan penyusunan RTBL termasuk kajian kepustakaan (studi literatur),

kajian peraturan daerah setempat terkait dengan penyusunan RTBL dan kajian teoritis

serta kajian terhadap studi kasus sejenis;

d. Rencana survey, mencakup metode pengumpulan data, metode pengolahan data,

metode analisis data, jadwal survey, identifikasi lokasi survey, target data, identifikasi

instansi pemilik data dan pembuatan kuesioner

e. Rencana Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), termasuk FGD-I dan FGD-II,

mencakup metode pelaksanaan, materi, target, jadwal pelaksanaan, daftar undangan

dan lokasi kegiatan; dan

f. Gambaran umum kawasan perencanaan, mencakup profil kawasan, studi area

deliniasi studi, identifikasi potensi kawasan, identifikasi permasalahan kawasan,

identifikasi instansi pemerintah daerah, keberadaan perusahaan swasta serta

komunitas masyarakat lokal yang kemungkinan akan terlibat dalam proses

penyusunan RTBL.

Diserahkan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sejak SPMK dikeluarkan.

2) Laporan Antara, memuat:

a. Gambaran umum kawasan perencanaan, berdasarkan data yang didapat dari hasil survey dan FGD;

b. Tinjauan kebijakan program pembangunan yang terdapat pada kawasan perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Poldas, Renstrada, dsb.

c. Analisis terhadap seluruh potensi dan masalah terhadap elemen perancangan RTBL di Tingkat kota, Tingkat Wilayah Sekitar Kawasan, Tingkat Kawasan perencanaan dan

Analisis pengembangan pembangunan berbasis peran masyarakat. Analisis untuk

menentukan prioritas program pembangunan dilakukan terhadap masing-masing

elemen rancang RTBL dengan menggunakan metode SWOT.

d. Materi rancangan Bab I pada Sistematika Dokumen RTBL, yaitu: Program Bangunan dan Lingkungan;

e. Materi rancangan Bab II pada Sistematika Dokumen RTBL, yaitu: Rencana Umum dan Panduan Rancangan;

f. Draft Sistematika Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan Studi.

Diserahkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) kalender sejak Laporan

Pendahuluan diserahterimakan dan disetujui oleh Tim Teknis/Penilai.

16

3) Laporan Draft Akhir, memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Seluruh materi dalam sistematika dokumen RTBL sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri No. 6 tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Tata Bangunan dan



b. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan RTBL pada Kawasan Studi yang telah diperbaiki dengan melampirkan Lembar Asistensi Draft Peraturan tersebut

dengan SKPD Kabupaten/Kota (Bagian Hukum dan Dinas terkait), meliputi tanggal, hal

hal yang memerlukan perbaikan, tindak lanjut perbaikan dan ttd yang memberi

persetujuan perbaikan telah diterima.

Diserahkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh hari) kalender sejak Laporan Antara

diserahterimakan dan disetujui oleh Tim Teknis/Penilai.

4) Laporan Akhir, mencakup :

a. Seluruh materi dalam sistematika dokumen RTBL yang telah disempurnakan berdasarkan catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama yang didapat pada

pembahasan laporan draft akhir, yaitu:


Diserahkan selambat-lambatnya 60 (tiga puluh hari) kalender sejak Laporan Draft Akhir

diserahterimakan dan disetujui oleh Tim Teknis/Penilai.

5) Final Peraturan Bupati/Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Diserahkan bersamaan dengan laporan akhir.

6) CD yang berisi keseluruhan pelaporan (Final Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Draft Akhir, Laporan Akhir, Berita acara FGD-I, FGD-II, FGD-II, Lembar Asistensi

dan persetujuan Peraturan Bupati/Walikota, Gambar Perspektif/Ilustrasi (3D), Peraturan

Bupati/Walikota dan Eksekutif Summary, diserahkan bersamaan dengan laporan akhir.

17

PERSONIL

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, Tenaga Ahli yang dibutuhkan antara lain:

1. Team Leader (Ahli Perencanaan Wilayah Kota/Urban Design atau Arsitektur ) : 1 orang Strata 2 (S2) Perencanaan Wilayah Kota/ Urban Design atau Strata 2 (S2) Aristektur lulusan

universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi

atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi

Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang

telah disahkan oleh LPJK (SKA Perencana Wilayah dan Kota/ SKA Arsitek). Berpengalaman profesional minimal 3 (tiga) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.

Pekerjaan yang termasuk sejenis adalah perencanaan RDTR, Peraturan Zonasi, UDGL,

Gentrifikasi, Preservasi dan Konservasi, Renewal atau Pembangunan Peremajaan,

Rehabilitasi, Reklamasi, Infill Development, Relokasi dan perencanaan RTBL

Lingkup tugas Team Leader yaitu memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim

kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

2. Tenaga Ahli Arsitektur: 1 orang Strata 1 (S1) Arsitektur lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan

tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan

tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.

Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK (SKA Arsitek).

Berpengalaman profesional minimal 3 (tiga) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.

Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek arsitektur terhadap

penyusunan dokumen RTBL.

3. Tenaga Ahli Sipil : 1 orang Strata 1 (S1) Teknik Sipil lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan


tinggi luar negeri yang telah diakreditasi

Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK (SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung).


Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan kajian aspek teknik sipil dan infrastruktur

terhadap penyusunan dokumen RTBL.

18

4. Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan: 1 orang Strata 1 (S1) Ekonomi lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan


tinggi luar negeri yang telah diakreditasi


Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek ekonomi pembangunan,

dan analisis program investasi terhadap penyusunan dokumen RTBL.

5. Tenaga Ahli Lansekap: 1 orang Strata 1 (S1) Arsitektur Lansekap lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau

perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau

perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi

Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK (SKA Ahli Arsitektur Lansekap).


Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek arsitektur lansekap

terhadap penyusunan dokumen RTBL.

6. Ahli Teknik Lingkungan: 1 orang Strata 1 (S1) Teknik Lingkungan lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau


perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.

Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK (SKA Ahli Teknik Lingkungan).


Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek lingkungan terhadap

penyusunan dokumen RTBL.

7. Asisten Bidang Hukum dan Peraturan : 1 orang Strata 1 (S1) Sarjana Hukum lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau


perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.

Berpengalaman profesional minimal 1 (satu) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.

19

Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan pengarahan, pengawasan terhadap proses surat

menyurat, administrasi kontrak dan pelaporan selama pelaksanaan penyusunan dokumen

RTBL serta melakukan review naskah perundang-undangan pada rancangan peraturan

Bupati/Walikota terkait penetapan lokasi RTBL pada kawasan bersangkutan.

8. Asisten Bidang Surveyor : 2 orang Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Arsitektur/Teknik Sipil lulusan universitas atau perguruan

tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus

ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.

Berpengalaman profesional minimal 1 (satu) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.

Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu membantu tenaga ahli dalam rangka melaksanakan, mencari

serta menyusun data-data survey baik itu data primer maupun sekunder terkait penyusunan

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

9. Tenaga Penunjang

Tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tersebut diatas dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh

tenaga penunjang yang dibutuhkan, diantaranya sebagai berikut:

CAD / Cam Operator (DIII) Administrasi/Keuangan (SMA/SMK) Operator Komputer (SMA/SMK/DIII)

Penyedia jasa diharapkan melengkapi proposal usulan teknis dengan melampirkan waktu

penugasan, rincian tugas serta mekanisme pelaksanaan pekerjaan team leader dan tenaga ahli

lainnya dalam bentuk Bar Chart Schedule.

Bagi setiap personil yang diminta untuk memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang

keahlian yang diperlukan, oleh panitia akan dilakukan klarifikasi melalui Sistem Informasi Kontruksi Indonesia (SIKI), pada website www.lpjk.net.

X. JADWAL KEGIATAN

1. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan Waktu Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan kalender.

2. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Matriks jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan ialah sebagai berikut:

Sesuai dengan waktu pelaksanaan dan rencana kerja, tim penyedia jasa diwajibkan untuk menyusun matrik pelaksanaan kegiatan secara

rinci dengan mencantumkan seluruh item pekerjaan, keterlibatan para tenaga ahli dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan masing-

masing items pekerjaan, serta keluaran dari masing-masing kegiatan.

MI M2 M3 M4 MI M2 M3 M4 MI M2 M3 M4 MI M2 M3 M4 MI M2 M3 M4 MI M2 M3 M4 MI M2 M3 M4 MI M2 M3 M4

Kontrak

Koordinasi Awal (Kick off Meeting ) di Provinsi

Pembahasan Laporan Pendahuluan (Provinsi)dengan mengundang Narasumber Provinsi danTim Teknis Pusat

Pelaksanaan Survey Lokasi di Lokasi Studi(Kab/Kota)

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)Pertama di Daerah (Kab/Kota)

Pembahasan Lap. Antara di Daerah (Kab/Kota)

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)Kedua di Daerah (Kab/Kota)

Kolokium dan/atau Review RTBL di Pusat (1kali di Pusat)

Pembahasan Laporan Draft Akhir di Daerah(Kab/Kota) mengundang narasumber Pusat

Pembahasan Laporan Akhir di Pusat denganmengundang Narasumber Daerah

BULAN7 BULAN8KEGIATAN

BULAN1 BULAN2 BULAN3 BULAN4 BULAN5 BULAN6

XI. PENUTUP

1. Kerangka Acuan Kerja ini merupakan pedoman dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Konsultan Perencana sepanjang keluaran akhir dapat dihasilkan secara optimal dan

sesuai dengan yang diharapkan.

2. Format laporan diupayakan mengikuti standar pelaporan yang representatif, baik jenis kertas, tulisan, maupun sampul minimal mengikuti standar pelaporan Direktorat Jenderal

Cipta Karya dan Kementerian Pekerjaan Umum yang berlaku.

3. Gambaran Umum dan Batas Deliniasi Kawasan Studi Penyusunan RTBL dan Bill of Quantity sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Bagian IV tentang Lokasi Kegiatan diatas yang

merupakan satu kesatuan pengaturan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini (Lamp I dan Lamp II).

Denpasar, 24 Februari 2014

Pejabat Pembuat komitmen Pembinaan Penataan Bangunan dan

Lingkungan Satker PBL Bali

Ir. M. Azhar Nip. 19591029 198903 1003

tor rtbl kawasan sukawati

Documents