Upload File

keputusan menteri no 167 tahun 2015

6

Upload: ferireza

Post on 25-Jan-2016

17 views

Category:

Documents


0 download

Report

DESCRIPTION

Kepmen atr/bpn

TRANSCRIPT

Page 1: Keputusan Menteri No 167 Tahun 2015
Page 2: Keputusan Menteri No 167 Tahun 2015
Page 3: Keputusan Menteri No 167 Tahun 2015
Page 4: Keputusan Menteri No 167 Tahun 2015
Page 5: Keputusan Menteri No 167 Tahun 2015
Page 6: Keputusan Menteri No 167 Tahun 2015

Keputusan Menteri No. 290 Tahun 2015..290.pdf

Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia

Kementerian Pekerjaan Umum€¦ · Umum Dan Perumahan Rakyat; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor. 1061/KPTS/M/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri

Keputusan Menteri No.634 - 2004

Keputusan Menteri Bersama Tentang Cuti dan Hari Libur Nasional

SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA …

baa.telkomuniversity.ac.id...Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Not-nor 321/M/KVP/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN

Scanned by CamScanner Gubernur Bali tentang Cuti...SURAT - EDARAN Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan darl Menteri Pendayagunaan

salinan keputusan menteri negara pendayagunaan badan usaha

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA · 2019. 11. 8. · keputusan menteri agama republik indonesia nomor 99 tahun 2013 tentang penetapan blangko daftar pemeriksaan nikah, akta

Lampiran : Keputusan Menteri Tenaga Kerja 2005-196.pdf · 2017. 12. 28. · 3. Institusi ... 69/Men/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Keputusan Menteri Kalender 2014

Scanned by CamScanner · KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI , DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI LIBUR NASIONAL

Page 1 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

pn-kualakurun.go.id NO 167.pdf · 2020. 9. 10. · Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMAJSK/ll/2012 tentang Standar Pelayanan Peradjlan, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung

Mampato #167

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN … PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI REPUBLIKINDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI r

167 Inovasi Peralatan Tenunan Pua

KEPMEN 594 - Keputusan Menteri PU Tentang Pembentukan TKPSDA WS 6 Ci

TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2018/KP_133_TAHUN...6 KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan ini maka Keputusan Menteri

keputusan bersama menteri agama,menteri

Tabloi Profesi Edisi 167

hubla.dephub.go.idhubla.dephub.go.id/kebijakan/Transportasi Laut/kkm_no_74...MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Membaca Menimbang Mengingat 2. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR:

Keputusan Menteri Perdagangan RI No.551 Tahun 1999

luk.staff.ugm.ac.id · asma abnur . lampiran keputusan bersama menteri agama, menteri ketenagakerjaan, dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia

Kemenko PMK · 2021. 6. 18. · keputusan bersama menteri agama, menteri ketenagakerjaan, dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor

 · 2020-04-10 · KESATU KEDUA Mengubah Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

KATA PENGANTAR Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI TENTANG …

Keputusan Menteri Perhubungan No 14 Tahun 2010 KKOP Soekarno Hatta

Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) · 2019. 1. 10. · Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

keputusan menteri energi dan sumber daya mineral republik

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Pemrakarsa adalah pimpinan tinggi madya yang mengajukan usul an pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi