keputusan menteri permukiman no. 332/kpts/m/2002

5/28/2018 KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN No. 332/KPTS/M/2002

1/159

KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN

PRASARANA WILAYAH

NOMOR: 332/KPTS/M/2002

TANGGAL 21 AGUSTUS 2002

TENTANG

Pedoman Teknis

P E M B A N G U N A N

B A N G U N A N G E D U N G

N E G A R A

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANAWILAYAH
http://../Daftar_2.pdf


2/159

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERIPERMUKIMAN DAN PRASARNA WILAYAH

NOMOR: 332/KPTS/M/2002

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNANBANGUNAN GEDUNG NEGARA

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) butir 15

Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tenta

Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintah Provi

sebagai Daerah Otonom, bahwa Penetapan Pedoma

Teknis Pengelolaan Fisik Bangunan Gedung dan Ruma

Negara menjadi kewenangan dan tanggung jawa

Pemerintah yang harus segera ditindak lanjuti;

b. bahwa bangunan gedung negara merupakan salah sa

asset milik negara yang mempunyai nilai strategis sebag

tempat proses penyelenggaraan negara, perlu diatur da

dikelola agar efektif, efisien, dan diselenggarakan seca

tertib;

c. bahwa dalam rangka pembangunan bangunan gedu

negara sebagai bagian awal dari proses pengelolaan fi

bangunan gedung dan rumah negara yang fungsionandal, efektif, dan efisien, diperlukan adanya Pedoma

Teknis sebagai landasan dalam penyelenggaraa

pembangunannya;

d. bahwa Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedu

Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusa

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.

i


3/159

Mengingat: 1. Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 No. 60 Tambahan Lembaran Negara No. 3839);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah

Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 No. 54 Tambahan Lembaran

Negara No. 3952);

3. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M tahun 2001 tentang

Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Departemen;

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 61/KPTS/1981

tentang Prosedur Pokok Pengadaan Bangunan Gedung

Negara;

6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

Nomor: 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA

WILAYAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan

dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan

dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan atau APBD,

dan atau sumber pembiayaan lainnya, antara lain seperti: gedung kantor,

gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara.

ii


4/159

2. Pembangunan adalah proses mendirikan bangunan gedung ba

merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhny

maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan atau lanjut

pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan atau perawata

(rehabilitasi, renovasi, restorasi), yang terdiri dari tahap perencanaakonstruksi dan tahap pelaksanaan konstruksi.

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangk

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pa

Menteri.

4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daer

Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Provinsi.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota bese

perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daera

Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ini dimaksudka

sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara dala

melaksanakan pembangunan bangunan gedung negara.

(2) Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara ini bertujuan terwujudny

bangunan gedung negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyarat

keselamatan, kesehatan, kemudahan, kenyamanan, efisien dala

penggunaan sumber daya, dan serasi dengan lingkungannya, ser

diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien.

BAB II

PENGATURAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Bagian Pertama

Substansi Pedoman Teknis

Pasal 3

(1) Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi :

a. Persyaratan Bangunan Gedung Negara yang terdiri dari :

1. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara

2. Tipe Bangunan Rumah Negara

iii


5/159

3. Standar Luas

4. Persyaratan Teknis

5. Persyaratan Administrasi

b. Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari :

1. Tahap Persiapan

2. Tahap Perencanaan Konstruksi

3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi

4. Masa Pemeliharaan Konstruksi

5. Pendaftaran Bangunan Gedung Negara

c. Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari :

1. Umum

2. Standar Harga Satuan Tertinggi

3. Komponen Biaya Pembangunan

4. Pembiayaan Bangunan/Komponen tertentu5. Pembiayaan Pekerjaan Non Standar

6. Prosentase Komponen Pekerjaan

d. Tata cara Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari :

1. Penyelenggara Pembangunan Bangunan Gedung Negara

2. Organisasi dan Tata Laksana

3. Penyelenggaraan Pembangunan tertentu

4. Pedoman Pemeliharaan / Perawatan Bangunan Gedung Negara

5. Pembinaan dan Pengawasan Teknis

(2) Rincian Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran Keputusan Menteri ini,

yang merupakan satu kesatuan pengaturan dalam Keputusan Menteri ini.

(3) Setiap orang atau Badan Hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam

penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara wajib

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal

ini.

Bagian Kedua

Pengaturan Penyelenggaraan

Pasal 4

(1) Untuk pelaksanaan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung

Negara di daerah yang biayanya bersumber dari APBD diatur dengan

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang didasarkan pada ketentuan-

ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

iv


6/159

(2) Dalam hal Daerah belum mempunyai Keputusan Gubernur/Bupati/ Waliko

pada ayat (1) pasal ini diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksu

pada Pasal 3.

(3) Daerah yang telah mempunyai Keputusan Gubernur/Bupati/ Waliko

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebelum Keputusan Mentini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentua

persyaratan pembangunan bangunan gedung negara sebagaima

dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan pembinaan pembangunan bangunan gedu

negara, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan apar

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun masyarakat dala

memenuhi ketentuan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada pasa

untuk terwujudnya tertib pembangunan bangunan gedung negara.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan gedu

negara Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menggunaka

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaima

dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Terhadap aparat Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan at

Kabupaten/Kota yang bertugas dalam pembangunan bangunan gedu

negara yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dikenaka

sanksi sesuai ketentuan dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentan

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undan

undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korup

serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

(4) Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam pembanguna

bangunan gedung negara yang melakukan pelanggaran ketentuan dala

Pasal 3 dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai denga

Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan peratura

peraturan pelaksanaannya.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Keputusan Menteri tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangun

Gedung Negara ini merupakan bagian dari Pedoman Teknis Pengelolaa

Fisik Bangunan Gedung Negara yang meliputi pembanguna

pemanfaatan, dan penghapusan.

v


7/159

(2) Pedoman Teknis Pengelolaan Fisik Bangunan Gedung Negara yang

menyangkut Pemanfaatan Bangunan gedung Negara, dan Penghapusan

Bangunan Gedung Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Direktur

Jenderal Cipta Karya Nomor: 295/KPTS/CK/1997 tanggal 1 April 1997 tentang

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara tidak berlaku

lagi.

(2) Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini maka semua ketentuanPembangunan Bangunan Gedung Negara yang telah ada sepanjang tidak

bertentangan dengan Keputusan Menteri ini masih berlaku sampai

digantikan dengan yang baru.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.(2) Keputusan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Agustus 2002

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

SOENARNO

vi


8/159

DAFTAR IS

Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah .

DAFTAR ISI v

Lampiran Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah:

BAB I UMUM

A. PENGERTIAN

1. Bangunan Gedung ...

2. Bangunan Gedung Negara ...

3. Pengadaan.....

4. Pembangunan ...... 2

5. Instansi Teknis Setempat.. 2

B. ASAS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG

NEGARA 2

C. MAKSUD DAN TUJUAN .. 3

D. LINGKUP MATERI PEDOMAN ... 3

BAB II PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

A. KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. Bangunan Sederhana 4

2. Bangunan Tidak Sederhana ... 4

3. Bangunan Khusus.... 5

B. TIPE BANGUNAN RUMAH NEGARA. 5

C. STANDAR LUAS

1. Standar Luas Gedung Kantor. ... 6

2. Standar Luas Rumah Negara.. 6

3. Standar Luas Gedung Negara Lainnya 7

vii


9/159

D. PERSYARATAN TEKNIS

1. Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan... 7

2. Persyaratan Bahan Bangunan... 103. Persyaratan Struktur Bangunan 12

4. Persyaratan Utilitas Bangunan .. 15

5. Persyaratan Sarana Penyelamatan .. 19

E. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Dokumen Pembiayaan ... 21

2. Status Hak Atas Tanah .. 21

3. Perizinan ........ 21

4. Dokumen Perencanaan ........ 215. Dokumen Pembangunan..... 21

6. Dokumen Pendaftaran .... 22

BAB IIII TAHAPAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG

NEGARA

A. TAHAP PERSIAPAN

1. Penyusunan Program dan Pembiayaan. 23

2. Persiapan Proyek .. 25

B. TAHAP PERENCANAAN KONSTRUKSI . 25

C. TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI

26

D. PEMELIHARAAN

KONSTRUKSI. 28

E. PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. Dokumen Pendaftaran. 28

2. Prosedur Pendaftaran... 29

BAB IV PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG

NEGARA

A. UMUM 31

B. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI

viii


10/159

1. Harga Satuan per-m2Tertinggi Untuk Pembangunan

Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana

dan Tidak Sederhana ... 3

2. Harga Satuan per-m2Tertinggi Untuk Pembangunan

Bangunan Rumah Negara.. 3

3. Harga Satuan per-m1 tertinggi Untuk Pembangunan

Bangunan Pagar Gedung Negara .... 3

C. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN

1. Biaya Konstruksi Fisik . 3

2. Biaya Manajemen Konstruksi .. 3

3. Biaya Perencanaan Konstruksi ...... 3

4. Biaya Pengawasan Konstruksi ....... .. 3

5. Biaya Pengelolaan Proyek .. 3D. PEMBIAYAAN BANGUNAN/KOMPONEN BANGUNAN TERTENTU

1. Harga Satuan tertinggi rata-rata per m2 bangunan

bertingkat untuk bangunan gedung negara 3

2. Harga Satuan tertinggi rata-rata per m2 bangunan/

ruang dengan fungsi khusus untuk bangunan gedung

negara... 3

E. BIAYA PEKERJAAN NON-STANDAR

1. Pekerjaan/Kegiatan yang diklasifikasikan sebagai Pekerjaan

non-Standar.. 3

2. Pembiayaan Pekerjaan Non-Standar. 4

F. PROSENTASE KOMPONEN PEKERJAAN BANGUNAN

GEDUNG NEGARA . 4

BAB V TATA CARA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG

NEGARA

A. PENYELENGGARA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG

NEGARA

1. Pemegang Mata Anggaran . 4

2. Pembina Teknis .. 4

B. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

1. Pengelola Proyek .. ... 4

2. Penyedia Jasa Konstruksi . 4

3. Hubungan Kerja Penyedia Jasa Konstruksi dengan

ix


11/159

Pengelola Proyek (Pengguna Jasa Konstruksi).. 59

C. PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN TERTENTU

1. Pelaksanaan Pembangunan Lebih dari Satu Tahun

Anggaran . 602. Pelaksanaan Pembangunan dengan Desain Berulang 61

3. Pelaksanaan Pembangunan dengan Desain Prototipe 62

D. PEMELIHARAAN/PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG

NEGARA

1. Umur Bangunan dan Penyusutan ..... 63

2. Kerusakan Bangunan ...... 63

3. Perawatan Bangunan .. .. 64

4. Pemeliharaan Bangunan ... 64

E. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS . 65

BAB VI PENUTUP .. 67

TABEL-TABEL :

TABEL A1 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

PEMERINTAH/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA.. 68

TABEL A2 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA.. 71

TABEL B1 PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASISEDERAHANA 74


BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK

SEDERHANA.. 75


BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS. 76

TABEL C STANDAR LUAS RUANG GEDUNG KANTOR... 77

TABEL D KETENTUAN JENIS DAN JUMLAH RUANG RUMAH

NEGARA. 78

TABEL E1 DAFTAR BIAYA KOMPONEN KEGIATAN PEMBANGUNANBANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI

SEDERHANA 79

TABEL E2 DAFTAR BIAYA KOMPONEN KEGIATAN PEMBANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK

SEDERHANA 102

x


12/159

TABEL E3 DAFTAR BIAYA KOMPONEN KEGIATAN

PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KLASIFIKASI KHUSUS. 12

xi


13/159

LampiranKeputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilaya

Nomor : 332 /KPTS/M/2002

Tanggal : 21 Agustus 2002

Tentang : Pedoman Teknis Pembangunan Banguna

Gedung Negara

BAB

U M U M

A. PENGERTIAN

1. BANGUNAN GEDUNG

Yang dimaksud dengan bangunan gedung adalah bangunan yanberfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya unt

kegiatan hunian atau tinggal, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiata

budaya, dan/atau kegiatan khusus.

2. BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperlua

dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadaka

dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/ata

APBD, dan/atau sumber pembiayaan lainnya, antara lain sepe

gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, darumah negara, yang dapat dibedakan atas:

a. Bangunan Gedung Negara Pusat, yaitu bangunan gedung unt

keperluan dinas pelaksanaan tugas Pusat/nasional;

b. Bangunan Gedung Negara Provinsi, yaitu bangunan gedung unt

keperluan dinas pelaksanaan tugas otonomi Provinsi;

c. Bangunan Gedung Negara Kabupaten/Kota, yaitu banguna

gedung untuk keperluan dinas pelaksanaan tugas otono

Kabupaten/Kota;

d. Bangunan Gedung Negara BUMN/BUMD, yaitu bangunan gedu

untuk keperluan dinas pelaksanaan tugas BUMN/BUMD.

3. PENGADAAN

Yang dimaksud dengan pengadaan adalah proses menyediaka

bangunan gedung baik melalui proses pembangunan, pembelia

hibah maupun proses tukar menukar, tukar bangun, maupun kerjasam

operasi.


14/159

Pedoman Teknis Pembangunan BGN

4. PEMBANGUNAN

Yang dimaksud dengan pembangunan adalah proses mendirikan

bangunan gedung baik merupakan pembangunan baru, perbaikan

sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang

sudah ada, maupun lanjutan pembangunan bangunan gedung yang

belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi),

yang terdiri dari tahap perencanaan konstruksi dan tahap pelaksanaan

konstruksi.

5. INSTANSI TEKNIS SETEMPAT

a. Untuk Bangunan Gedung Negara Pusat dan BUMN, Instansi Teknis

setempat adalah:

1) Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Perumahan dan

Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayahuntuk wilayah Pusat dan DKI Jakarta, atau

2) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah/Dinas Pekerjaan

Umum/Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab dalam

pembinaan bangunan gedung untuk wilayah Provinsi, di luar DKI

Jakarta.

b. Untuk Bangunan Gedung Negara Provinsi dan BUMD Provinsi, Instansi

Teknis setempat adalah Dinas Permukiman dan Prasarana

Wilayah/Dinas Pekerjaan Umum/ Dinas Teknis Provinsi yang

bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung untuk

wilayah Provinsi.c. Untuk Bangunan Gedung Negara Kabupaten/Kota dan BUMD

Kabupaten/Kota, Instansi Teknis setempat adalah Dinas Permukiman

dan Prasarana Wilayah/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam pembinaan

bangunan gedung untuk wilayah Kabupaten/ Kota.

B. ASAS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara berasaskan:

1. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yangdisyaratkan;

2. terarah dan terkendali sesuai rencana, program/kegiatan, serta fungsi

setiap Departemen/Lembaga/Instansi pengguna bangunan gedung;

3. semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan

memperhatikan kemampuan/potensi nasional.

2


15/159

Pedoman Teknis Pembangunan B

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pa

penyelenggara pembangunan dalam melaksanakan pembangun

bangunan gedung negara.

2. Dengan pedoman ini diharapkan:

a. bangunan gedung negara diselenggarakan sesuai denga

fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehata

kemudahan, dan kenyamanan, serta efisien dalam penggunaa

sumber daya dan serasi dengan lingkungannya,

b. penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara dap

berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien.

D. LINGKUP MATERI PEDOMAN

Lingkup materi Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Nega

adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Umum,yang memberikan gambaran umum, meliputi pengertia

asas bangunan gedung negara, maksud dan tujuan, serta lingkup mat

pedoman.

2. Bab II: Persyaratan Bangunan Gedung Negara, meliputi klasifik

bangunan gedung negara, tipe rumah negara, standar lua

persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi bangunan gedu

negara.3. Bab III: Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, melip

tahapan persiapan, perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruk

masa pemeliharaan konstruksi, dan pendaftaran bangunan gedu

negara.

4. Bab IV: Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, melip

standar harga satuan tertinggi, komponen pembiayaan pembanguna

pembiayaan pembangunan pekerjaan standar, dan pekerjaan no

standar bangunan gedung negara.

5. Bab V: Tata Cara Pembangunan Bangunan Gedung Negara, melip

ketentuan penyelenggara pembangunan, organisasi dan tata laksanprosedur penyelenggaraan, pedoman perawatan/pemeliharaan, ser

pembinaan dan pengawasan teknis.

6. Bab VI: Penutup, penjelasan yang menguraikan apabila terja

persoalan atau penyimpangan dalam penerapan pedoman tek

penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara.


16/159


BAB II

PERSYARATAN

BANGUNAN GEDUNG NEGARA

A. KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. BANGUNAN SEDERHANA

Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negaradengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologisederhana, atau bangunan gedung negara yang sudah ada disainprototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalahselama 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain:

gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunangedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luassampai dengan 500 m2;

bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat;

gedung pelayanan kesehatan: puskesmas;

gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlahlantai s.d. 2 lantai.

2. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negaradengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan atauteknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannyaadalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara lain:

gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung

kantor dengan luas di atas dari 500 m2, atau gedung kantorbertingkat di atas 2 lantai.

bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan Eyang bertingkat,

gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D.

gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau gedungpendidikan dasar/lanjutan bertingkat di atas 2 lantai.

4


17/159


3. BANGUNAN KHUSUS

Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung negara ya

memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dala

perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaia

teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya minimu

adalah 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus, antara lain:

Istana negara dan rumah jabatan presiden & wakil presiden

wisma negara

gedung instalasi nuklir

gedung laboratorium

gedung terminal udara/laut/darat

stasiun kereta api

stadion olah raga

rumah tahanan gudang benda berbahaya

gedung bersifat monumental

gedung untuk pertahanan

gedung kantor perwakilan negara R.I. di luar negeri.

B. TIPE BANGUNAN RUMAH NEGARA

Untuk bangunan rumah negara, disamping klasifikasinya berdasarka

klasifikasi bangunan gedung negara tersebut diatas, juga digolongka

berdasarkan tipe yang didasarkan pada tingkat jabatan penghuninya.

Tipe Untuk Keperluan Pejabat

Khusus 1) Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen,

Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara,

2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)

A 1) Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi,


B 1) Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Asisten Deputi

2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)C 1) Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang


D 1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian


E 1) Kepala Sub Seksi



18/159


Untuk rumah pejabat daerah, tipe rumahnya dapat menyesuaikan dengan

Tipe Bangunan Rumah Negara di atas, dan atau ketentuan daerah yang

berlaku.

C. STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. GEDUNG KANTOR

Dalam menghitung luas ruang bangunan gedung kantor yang

diperlukan, dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk

klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2per-personil.

b. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk

klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 8 m2per-personil.

Kebutuhan total luas gedung kantor dihitung berdasarkan jumlahpersonil yang akan ditampung dikalikan standar luas sesuai dengan

klasifikasi bangunannya.

Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus

atau ruang pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung secara

tersendiri di luar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan

ditampung. Standar Luas Ruang Kerja Kantor Pemerintah tercantum

pada Tabel C.

2. RUMAH NEGARA

Standar luas Rumah Negara ditentukan sesuai dengan tipeperuntukannya, sebagai berikut:

Tipe Luas Bangunan Luas lahan *)

Khusus 400 m2 1.000 m2

A 250 m2 600 m2

B 120 m2 350 m2

C 70 m2 200 m2

D 50 m2 120 m2

E 36 m2 100 m2

Jenis dan jumlah ruang minimum yang harus ditampung dalam tiap Tipe

Rumah Negara, sesuai dengan yang tercantum dalam Tabel D. Luas

teras beratap dihitung 50%, sedangkan luas teras tidak beratap dihitung

30%.

*) Luas lahan disesuaikan dengan kondisi daerah/ketentuan yang

diatur dalam RTRW yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

6


19/159


3. STANDAR LUAS GEDUNG NEGARA LAINNYA

Standar luas gedung negara lainnya, seperti: sekolah/universitas, ruma

sakit, dan lainnya mengikuti ketentuan-ketentuan luas ruang ya

dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan.

D. PERSYARATAN TEKNIS

Secara umum, persyaratan teknis bangunan gedung negara mengik

ketentuan dalam:

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tenta

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung,

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tenta

Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000 tentaKetentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pad

Bangunan Gedung dan Lingkungan,

Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan Gedung, serta

Standar teknis lainnya yang berlaku.

Persyaratan teknis Bangunan Gedung Negara harus tertuang seca

lengkap dan jelas pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dala

Dokumen Perencanaan.

Secara garis besar, persyaratan teknis bangunan gedung negara adala

sebagai berikut:

1. PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan bangunan gedung nega

meliputi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dala

pembangunan bangunan gedung negara dari segi tata bangunan da

lingkungannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Renca

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota atau Peraturan Daer

tentang Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yaitu

a. Peruntukan LokasiSetiap Bangunan gedung negara harus diselenggarakan sesu

dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten/Ko

yang bersangkutan.


20/159


b. Jarak antar blok/massa bangunan

Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah setempat

tentang Bangunan Gedung, maka jarak antar blok/masa bangunan

harus mempertimbangkan-kan hal-hal seperti:

1) Keselamatan terhadap bahaya kebakaran,

2) Kesehatan, termasuk sirkulasi udara dan pencahayaan,

3) Kenyamanan,

4) Keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan.

c. Ketinggian bangunan

Ketinggian bangunan gedung negara, sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Daerah setempat tentang

ketinggian maksimum bangunan pada lokasi, maksimum adalah 8

lantai.Untuk bangunan gedung negara yang akan dibangun lebih dari 8

lantai, harus mendapat persetujuan dari:

1) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas setelah memperoleh

pendapat teknis dari Menteri Permukiman dan Prasarana

Wilayah, untuk bangunan gedung negara yang

pembiayaannya bersumber dari APBN;

2) Gubernur, setelah memperoleh pendapat teknis dari Instansi

Teknis setempat, untuk bangunan gedung negara yang

pembiayaannya bersumber pada APBD Provinsi.3) Bupati/Walikota, setelah memperoleh pendapat teknis dari

Instansi Teknis setempat, untuk bangunan gedung negara yang

pembiayaannya bersumber pada APBD Kabupaten/Kota.

d. Ketinggian langit-langit

Ketinggian langit-langit bangunan gedung kantor minimum adalah

2,80 meter dihitung dari permukaan lantai. Untuk bangunan gedung

olah-raga, ruang pertemuan, dan bangunan lainnya dengan fungsi

yang memerlukan ketinggian langit-langit khusus, agar mengikuti

Standar Nasional Indonesia yang berlaku.

e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Ketentuan besarnya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) mengikuti

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah setempat tentang

Bangunan Gedung untuk lokasi yang bersangkutan.

8


21/159


f. Koefisien Lantai bangunan (KLB)

Ketentuan besarnya Koefisien Lantai Bangunan (KLB) mengik

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah setempat tenta

Bangunan Gedung untuk lokasi yang bersangkutan.

g. Koefisien Daerah Hijau (KDH)

Perbandingan antara luas seluruh daerah hijau dengan luas pe

bangunan gedung negara, sepanjang tidak bertentangan denga

Peraturan Daerah Setempat tentang bangunan, ha

diperhitungkan dengan mempertimbangkan:

1) daerah resapan air

2) ruang terbuka hijau

Untuk bangunan gedung yang mempunyai KDB kurang dari 40

harus mempunyai KDH minimum sebesar 15%.

h. Garis Sempadan Bangunan

Ketentuan besarnya garis sempadan, baik garis sempadan pag

maupun garis sempadan bangunan harus mengikuti ketentuan ya

diatur dalam Peraturan Daerah setempat tentang Banguna

Gedung untuk lokasi yang bersangkutan.

i. Wujud arsitektur

Wujud arsitektur bangunan gedung negara harus memenuhi kriter

kriteria sebagai berikut:

1) mencerminkan fungsi sebagai bangunan gedung negara;2) seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya;

3) indah namun tidak berlebihan;

4) efisien dalam penggunaan sumber daya dalam pemanfaata

dan pemeliharaannya;

5) memenuhi tuntutan sosial budaya setempat;

6) pelestarian bangunan bersejarah.

j. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan Bangunan

Bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan prasarana da

sarana bangunan yang memadai, dengan bia

pembangunannya diperhitungkan sebagai pekerjaan non-stand

Prasarana dan sarana bangunan yang harus ada pada banguna

gedung negara, seperti:

1) Sarana parkir kendaraan;

2) Sarana untuk penyandang cacat;

3) Sarana penyediaan air bersih;


22/159


4) Sarana drainase, limbah, dan sampah;

5) Sarana ruang terbuka hijau;

6) Sarana hidran kebakaran halaman;

7) Sarana penerangan halaman;8) Sarana jalan masuk dan keluar.

k. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Asuransi

1) Setiap pembangunan bangunan gedung negara harus

memenuhi persyaratan K3, sesuai yang ditetapkan dalam Surat

Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor: Kep.174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986

tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat

Kegiatan Konstruksi, dan atau peraturan penggantinya.

2) Ketentuan asuransi selama pelaksanaan pembangunanbangunan gedung negara mengikuti ketentuan yang berlaku.

2. PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN

Bahan bangunan untuk bangunan gedung negara diupayakan

menggunakan bahan bangunan setempat/produksi dalam negeri,

termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem fabrikasi

komponen bangunan. Spesifikasi teknis bahan bangunan gedung

negara meliputi ketentuan-ketentuan:

a. Bahan penutup lantai

1) Bahan penutup lantai menggunakan bahan ubin PC, teraso,keramik, papan kayu, vinyl, marmer, granit, granito, maupun

karpet yang disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasi

bangunannya.

2) Adukan/perekat yang digunakan harus memenuhi persyaratan

teknis dan sesuai dengan jenis bahan penutup yang digunakan.

b. Bahan dinding

Bahan dinding terdiri atas bahan untuk dinding pengisi atau partisi,

dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Bahan dinding pengisi: batu bata, batako, papan kayu, kacadengan rangka kayu/aluminium, panil grc. dan/atau aluminium.

2) Bahan dinding partisi: kayu lapis, kaca, particle boarddan/atau

gypsum-board dengan rangka kayu kelas kuat II atau rangka

lainnya, yang dicat tembok atau bahan finishing lainnya, sesuai

dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya.

10


23/159


3) Adukan/perekat yang digunakan harus memenuhi persyarata

teknis dan sesuai bahan jenis bahan dinding yang digunakan.

4) Untuk bangunan sekolah tingkat dasar, sekolah tingk

lanjutan/menengah, rumah negara, dan bangunan gedu

lainnya yang telah ada komponen fabrikasinya, bahadindingnya dapat menggunakan bahan prefabrikasi yang tel

ada.

c. Bahan langit-langit

Bahan langit-langit terdiri atas rangka langit-langit dan penut

langit-langit:

1) Bahan kerangka langit-langit: digunakan bahan ya

memenuhi standar teknis, untuk penutup langit-langit kayu la

atau yang setara, digunakan rangka kayu klas kuat II denga

ukuran minimum: 5/7 cm untuk balok pembagi,

6/12 cm untuk balok penggantung, dan

5/10 cm untuk balok tepi.

Untuk bahan penutup akustik atau gypsum digunakan kerang

aluminium yang bentuk dan ukurannya disesuaikan denga

kebutuhan.

2) Bahan penutup langit-langit: kayu lapis, aluminium, akust

gypsum, atau sejenis yang di disesuaikan dengan fungsi da

klasifikasi bangunannya.3) Lapisan finishing yang digunakan harus memenuhi persyarat

teknis dan sesuai dengan jenis bahan penutup yang digunaka

d. Bahan penutup atap

1) Bahan penutup atap bangunan gedung negara har

memenuhi ketentuan yang diatur dalam SNI/SKSNI/SKBI yan

berlaku tentang bahan penutup atap, baik berupa genten

sirap, seng, aluminium, maupun asbes gelombang. Unt

penutup atap dari bahan beton harus diberikan lapisan keda

air. Penggunaan bahan penutup atap disesuaikan deng

fungsi dan klasifikasi bangunan serta kondisi daerahnya.

2) Bahan kerangka penutup atap: digunakan bahan yan

memenuhi Standar Nasional Indonesia. Untuk penutup ata

genteng digunakan rangka kayu kelas kuat II dengan ukuran:

2/3 cm untuk reng,

5/7 cm untuk kaso.


24/159


e. Bahan kosen dan daun pintu/jendela

Bahan kosen dan daun pintu/jendela mengikuti ketentuan sebagai

berikut:

1) digunakan kayu kelas kuat II dengan ukuran jadi minimum 5,5

cm x 11 cm dan dicat kayu atau dipelitur sesuai persyaratan

standar yang berlaku.

2) rangka daun pintu untuk pintu yang dilapis kayu lapis/teakwood

digunakan kayu kelas kuat II dengan ukuran minimum 3,5 cm x

10 cm, khusus untuk ambang bawah minimum 3,5 cm x 20 cm.

Daun pintu dilapis dengan kayu lapis yang dicat atau dipelitur.

3) Daun pintu panil kayu digunakan kayu kelas kuat II, dicat kayu

atau dipelitur.

4) Daun jendela kayu, digunakan kayu kelas kuat II, dengan ukuran

rangka minimum 3,5 cm x 8 cm, dicat kayu atau dipelitur.5) Penggunaan kaca untuk daun pintu maupun jendela

disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya.

f. Bahan struktur

Bahan struktur bangunan baik untuk struktur beton bertulang, struktur

kayu maupun struktur baja harus mengikuti Standar Nasional

Indonesia tentang Bahan Bangunan yang berlaku.

Ketentuan penggunaan bahan bangunan untuk bangunan gedung

negara tersebut di atas, dimungkinkan disesuaikan dengan kemajuan

teknologi bahan bangunan, khususnya disesuaikan dengan kemampuansumberdaya setempat dengan tetap harus mempertimbangkan

kekuatan dan keawetannya sesuai dengan peruntukan yang telah

ditetapkan. Ketentuan lebih rinci agar mengikuti ketentuan yang diatur

dalam Standar Nasional Indonesia yang berlaku.

3. PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN

Struktur bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan

keselamatan (safety) dan kelayanan (serviceability) dan standar

konstruksi bangunan yang berlaku. Spesifikasi teknis struktur bangunan

gedung negara secara umum meliputi ketentuan-ketentuan:

a. Struktur pondasi

1) Struktur pondasi harus diperhitungkan agar dapat menjamin

kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban hidup, dan

gaya-gaya luar seperti tekanan angin dan gempa termasuk

stabilitas lereng apabila didirikan di lokasi yang berlereng.

12


25/159


2) Pondasi bangunan gedung negara disesuaikan dengan kond

tanah/lahan, beban yang dipikul, dan klasifikasi bangunanny

Untuk bangunan yang dibangun di atas tanah/lahan ya

kondisinya memerlukan penyelesaian pondasi secara khus

maka kekurangan biayanya dapat diajukan secara khusus luar biaya standar sebagai biaya pekerjaan pondasi no

standar.

3) Untuk pondasi bangunan bertingkat lebih dari 3 lantai at

pada lokasi dengan kondisi khusus maka perhitungan ponda

harus didukung dengan penyelidikan kondisi tanah/laha

secara teliti.

b. Struktur lantai

Bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai denga

ketentuan sebagai berikut:

1) Struktur lantai kayu

dalam hal digunakan lantai papan setebal 2 cm, ma

jarak antara balok-balok anak tidak boleh lebih dari 75 cm

balok-balok lantai yang masuk ke dalam pasangan dindin

harus dilapis bahan pengawet terlebih dahulu.

bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesu

dengan ketentuan-ketentuan SNI/SKSNI/SKBI yang berlaku.

2) Struktur lantai beton

lantai beton yang diletakkan langsung di atas tanah, hardiberi lapisan pasir di bawahnya dengan tebal sekuran

kurangnya 5 cm.

bagi pelat-pelat lantai beton bertulang yang mempuny

ketebalan lebih dari 25 cm harus digunakan tulanga

rangkap, kecuali ditentukan lain berdasarkan ha

perhitungan struktur.



3) Struktur lantai baja

tebal pelat baja harus diperhitungkan, sehingga bila ad

lendutan masih dalam batas kenyamanan.

sambungan-sambungannya harus rapat betul dan bagi

yang tertutup harus dilapis dengan bahan pelapis unt

mencegah timbulnya korosi.




26/159


c. Struktur Kolom

1) Struktur kolom kayu

Bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuaidengan ketentuan-ketentuan SNI/SKSNI/SKBI yang berlaku.

2) Struktur kolom pasangan bata

adukan yang digunakan sekurang-kurangnya harusmempunyai kekuatan yang sama dengan adukan 1PC : 3PS.

bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuaidengan ketentuan-ketentuan SNI/SKSNI/SKBI yang berlaku.

3) Struktur kolom beton bertulang

kolom beton bertulang yang dicor di tempat harusmempunyai tebal minimum 15 cm.

selimut beton bertulang minimum setebal 2,5 cm.

bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuaidengan ketentuan-ketentuan SKBI/SKSNI/SNI yang berlaku.

4) Struktur kolom baja

kolom baja harus mempunyai kelangsingan () maksimum150.

kolom baja yang dibuat dari profil tunggal maupun tersusunharus mempunyai minimum 2 sumbu simetris.

sambungan antara kolom baja pada bangunan bertingkattidak boleh dilakukan pada tempat pertemuan antarabalok dengan kolom, dan harus mempunyai kekuatan

minimum sama dengan kolom. sambungan kolom baja yang menggunakan las harus

menggunakan las listrik, sedangkan yang menggunakanbaut harus menggunakan baut mutu tinggi.

penggunaan profil baja tipis yang dibentuk dingin, harusberdasarkan perhitungan-perhitungan yang memenuhisyarat kekuatan, kekakuan, dan stabilitas yang cukup.

bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuaidengan ketentuan-ketentuan dalam SKBI/SKSNI/SNI yangberlaku.

d. Rangka atap, dan kemiringan atap1) Umum

konstruksi atap harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan secara keilmuan/keahlian teknisyang sesuai.

kemiringan atap harus disesuaikan dengan bahan penutup

atap yang akan digunakan, sehingga tidak akan

mengakibatkan kebocoran.

14


27/159


bidang atap harus merupakan bidang yang rata, kecu

dikehendaki bentuk-bentuk khusus.

2) Struktur rangka atap kayu

ukuran kayu yang digunakan harus sesuai dengan ukura

yang dinormalisir.

rangka atap kayu harus dilapis bahan anti rayap.

bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesudengan ketentuan-ketentuan SNI/SKSNI/SKBI yang berlaku.

3) Struktur rangka atap beton bertulang

Bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesudengan ketentuan-ketentuan SNI/SKSNI/SKBI yang berlaku.

4) Struktur rangka atap baja

sambungan yang digunakan pada rangka atap baja baberupa baut, paku keling, atau las listrik harus memenuketentuan pada Pedoman Perencanaan Bangunan Bauntuk Gedung.

rangka atap baja harus dilapis dengan pelapis anti korosi.

bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesudengan ketentuan-ketentuan SNI/SKSNI/SKBI yang berlaku.

untuk bangunan sekolah tingkat dasar, sekolah tingklanjutan/menengah, dan rumah negara yang telah adkomponen fabrikasi, struktur rangka atapnya dapmenggunakan komponen prefabrikasi yang telah ada.

Persyaratan struktur bangunan sebagaimana butir 3 huruf a s.d. d di at

secara lebih rinci mengikuti ketentuan yang diatur dalam StandNasional Indonesia yang berlaku.

4. PERSYARATAN UTILITAS BANGUNAN

Utilitas yang berada di dalam dan di luar bangunan gedung negaharus memenuhi persyaratan standar utilitas bangunan (SNI) yaberlaku. Spesifikasi teknis utilitas bangunan gedung negara melipketentuan-ketentuan:

a. Air bersih

1) Setiap pembangunan baru bangunan gedung negara har

dilengkapi dengan prasarana air bersih yang memenuhi standkualitas, cukup jumlahnya dan disediakan dari saluran air minukota (PDAM), atau sumur.

2) Setiap bangunan gedung negara, selain rumah negara (yabukan dalam bentuk rumah susun), harus menyediakan air beruntuk keperluan pemadaman kebakaran dengan mengikketentuan dalam SNI yang berlaku.


28/159


3) Bahan pipa yang digunakan harus mengikuti ketentuan teknisyang ditetapkan.

b. Saluran air hujan

1) Pada dasarnya semua air hujan harus dialirkan ke jaringan

umum kota. Apabila belum tersedia jaringan umum kota, makaharus dialirkan melalui proses peresapan atau cara lain denganpersetujuan instansi teknis yang terkait.

2) Ketentuan lebih lanjut mengikuti ketentuan dalam SNI yangberlaku.

c. Pembuangan air kotor

1) Semua air kotor yang berasal dapur, kamar mandi, dan tempatcuci, pembuangannya harus melalui pipa tertutup dan/atauterbuka sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

2) Pada dasarnya pembuangan air kotor yang berasal dari dapur,

kamar mandi, dan tempat cuci, harus dibuang atau dialirkan kesaluran umum kota.

3) Tetapi apabila ketentuan dalam butir 2) tersebut tidak mungkindilaksanakan, karena belum terjangkau oleh saluran umum kotaatau sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh instansi teknisyang berwenang, maka pembuangan air kotor harus dilakukanmelalui proses pengolahan dan/atau peresapan.

d. Pembuangan limbah

1) Setiap bangunan gedung negara yang dalam pemanfaatannya mengeluarkan limbah cair atau padat harus dilengkapi

dengan tempat penampungan dan pengolahan limbah, sesuaiketentuan dari peraturan yang berlaku

2) Tempat penampungan dan pengolahan limbah dibuat daribahan kedap air, dan memenuhi persyaratan teknis yangberlaku sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadaplingkungan.

e. Pembuangan sampah

1) Setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengantempat penampungan sampah sementara yang besarnyadisesuaikan dengan volume sampah yang dikeluarkan setiapharinya, sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku.

2) Tempat penampungan sampah sementara harus dibuat daribahan kedap air, mempunyai tutup, dan dapat dijangkausecara mudah oleh petugas pembuangan sampah dari DinasKebersihan setempat.

16


29/159


f. Sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai fasilitpencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakarasesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam:

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nom10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadaBahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan, dan

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nom11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis ManajemPenanggulangan Kebakaran di Perkotaan,

Peraturan Daerah setempat tentang Penanggulangan daPencegahan Bahaya Kebakaran

beserta standar-standar teknis terkait yang berlaku.

g. Instalasi listrik

1) Pemasangan instalasi listrik harus diperhitungkan dan amsesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik yang berlaku.

2) Setiap bangunan gedung negara yang dipergunakan untkepentingan umum, bangunan khusus, dan gedung kantingkat Departemen/Kementrian/Lembaga Tinggi/TertingNegara, harus memiliki pembangkit listrik darurat sebagcadangan, yang besar dayanya dapat memenukesinambungan pelayanan.

3) Penggunaan pembangkit tenaga listrik harus memenuhi syarkeamanan terhadap gangguan dan tidak boleh menimbulkadampak negatif terhadap lingkungan.

h. Penerangan alam/pencahayaan

1) Setiap bangunan gedung negara harus mempunypenerangan alam/pencahayaan yang cukup sesuai dengfungsi ruang dalam bangunan tersebut, sehingga kesehatadan kenyamanan pengguna bangunan dapat terjamin.

2) Ketentuan besarnya pencahayaan dan sarana/ prasarananmengikuti ketentuan standar yang berlaku.

i. Tata udara

1) Setiap bangunan harus mempunyai tata udara yang sehat ag

terjadi sirkulasi udara segar di dalam bangunan untuk menjagkesehatan dan kenyamanan penghuni/ penggunanya.

2) Penggunaan tata udara mekanik (air-conditioning) harmengikuti ketentuan standar yang berlaku.

3) Pemilihan jenis tata udara mekanik harus sesuai dengan funbangunan dan perletakan instalasinya tidak mengganggwujud bangunan.


30/159


j. Sarana transportasi dalam bangunan

1) Setiap bangunan bertingkat harus dilengkapi dengan saranatransportasi vertikal yang memadai, baik berupa tangga,eskalator, dan atau elevator (lift).

2) Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat di atas 5lantai, harus dilengkapi dengan lift.

3) Penggunaan lift harus diperhitungkan berdasarkan fungsibangunan, jumlah pengguna, waktu tunggu, dan jumlah lantaibangunan.

4) Pemilihan jenis lift harus mempertimbangkan jaminan pelayananpurna jualnya.

5) Ruang lift harus merupakan dinding tahan api.

6) Ketentuan lebih rinci harus mengikuti ketentuan dari standar liftyang berlaku.

k. Sarana komunikasi1) Pada prinsipnya, setiap bangunan gedung negara harus

dilengkapi dengan sarana komunikasi intern dan ekstern.

2) Penentuan jenis dan jumlah sarana komunikasi harusberdasarkan pada fungsi bangunan dan kewajaran kebutuhan.

3) Ketentuan lebih rinci harus mengikuti ketentuan dari standarsarana komunikasi yang berlaku.

l. Penangkal petir

1) Penentuan jenis dan jumlah sarana penangkal petir untukbangunan gedung negara harus berdasarkan pada lokasi

bangunan, fungsi bangunan dan kewajaran kebutuhan.

2) Ketentuan lebih rinci harus mengikuti ketentuan dari standarpenangkal petir yang berlaku.

m. Instalasi gas

1) instalasi gas yang dimaksud meliputi instalasi gas pembakaranseperti gas kota/LPG dan instalasi medis seperti gas oksigen, gasnitrogen dioksida (N2O), udara tekan, dsb.

2) Rancangan sistem instalasi dan ukuran pipa gas mengikutiketentuan standar teknis yang berlaku.

n. Kebisingan dan getaran1) Bangunan gedung negara harus memperhitungkan baku tingkat

kebisingan dan atau getaran sesuai dengan fungsinya, denganmempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan sesuai diaturdalam standar teknis yang berlaku.

2) Untuk bangunan gedung negara yang karena fungsinyamensyaratkan baku tingkat kebisingan dan/atau getaran

18


31/159


tertentu, agar mengacu pada hasil analisis mengenai damplingkungan yang telah dilakukan atau ditetapkan oleh ahli.

o. Aksesibilitas bagi penyandang cacat

1) Bangunan gedung negara yang berfungsi untuk pelayana

umum dan sosial harus dilengkapi dengan fasilitas yanmemberikan kemudahan bagi penyandang cacat.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas bagi penyandacacat mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri PekerjaaUmum No. 468/KPTS/1999 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitpada Bangunan Umum dan Lingkungan.

5. PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN

Setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan saran

penyelamatan dari bencana atau keadaan darurat, serta har

memenuhi persyaratan standar sarana penyelamatan bangunan (Syang berlaku. Spesifikasi teknis sarana penyelamatan bangunan gedun

negara meliputi ketentuan-ketentuan :

a. Tangga penyelamatan

1) Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat lebih dar

lantai, harus mempunyai tangga penyelamatan.

2) Tangga penyelamatan harus dilengkapi dengan pintu tah

api, minimum 2 jam, dengan arah pembukaan ke tangga d

dapat menutup secara otomatis. Pintu harus dilengkapi denga

lampu dan petunjuk KELUAR atau EXIT.

3) Tangga penyelamatan yang terletak di dalam bangunan ha

dipisahkan dari ruang-ruang lain dengan pintu tahan api da

bebas asap, serta jarak capai maksimum 25 m.

4) Lebar tangga penyelamatan minimum adalah 1,20 m.

5) Tangga penyelamatan tidak boleh berbentuk tangga puntir.

6) Ketentuan lebih lanjut tentang tangga penyelamatan mengik

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam standar yang berlaku.

b. Penerangan darurat dan tanda penunjuk arah keluar

1) Setiap bangunan gedung negara untuk pelayanan dkepentingan umum seperti: kantor, pasar, rumah sakit, ruma

negara bertingkat (rumah susun), asrama, sekolah, dan temp

ibadah harus dilengkapi dengan penerangan darurat da

tanda penunjuk arah KELUAR/EXIT.

2) Tanda KELUAR/EXIT atau panah penunjuk arah ha

ditempatkan pada persimpangan koridor, jalan ke luar menu

ruang tangga, balkon atau teras, dan pintu menuju tangga.


32/159


3) Ketentuan lebih lanjut tentang penerangan darurat dan tanda

penunjuk arah keluar mengikuti ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam standar yang berlaku.

c. Pintu darurat

1) Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat lebih dari 3

lantai harus dilengkapi dengan pintu darurat.

2) Lebar pintu darurat minimum 100 cm, membuka ke arah tangga

penyelamatan, kecuali pada lantai dasar membuka kearah luar

(halaman).

3) Jarak antara pintu darurat dalam satu blok bangunan gedung

maksimum 25 m dari segala arah.

4) Ketentuan lebih lanjut tentang pintu darurat mengikuti

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam standar yang berlaku.

d. Koridor/selasar

1) Lebar koridor minimum 1,80 m.

2) Jarak setiap titik dalam koridor ke pintu kebakaran atau arah

keluar yang terdekat tidak boleh lebih dari 25 m.

3) Koridor harus dilengkapi dengan tanda-tanda penunjuk yang

menunjukkan arah ke pintu kebakaran atau arah keluar.

e. Sistem Peringatan Bahaya

1) Setiap bangunan gedung negara untuk pelayanan dan

kepentingan umum seperti: kantor, pasar, rumah sakit, rumahnegara bertingkat (rumah susun), asrama, sekolah, dan tempat

ibadah harus dilengkapi dengan sistem komunikasi internal dan

sistem peringatan bahaya.

2) Sistem peringatan bahaya dan komunikasi internal tersebut

mengacu pada ketentuan/standar teknis yang berlaku.

Penerapan persyaratan teknis bangunan gedung negara sesuai klasifikasinya

tertuang dalam Tabel A1, sedangkan persyaratan teknis khusus untuk rumah

negara tertuang dalam Tabel A2.

E. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Setiap Bangunan Gedung Negara harus memenuhi persyaratan administrasi

baik dalam tahap pembangunan maupun tahap pemanfaatan bangunan

gedung negara.

Persyaratan administrasi bangunan gedung negara meliputi pemenuhan

persyaratan:

20


33/159


1. DOKUMEN PEMBIAYAAN

Setiap kegiatan pembangunan Bangunan Gedung Negara ha

disertai/memiliki bukti tersedianya anggaran yang diperuntukkan unt

pembiayaan kegiatan tersebut yang disahkan oleh Pejabat ya

berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang dap

berupa Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen lainnya yan

dipersamakan, termasuk surat penunjukan/penetapan Pimpinan Proye

Dalam dokumen pembiayaan pembangunan bangunan gedu

negara terdiri atas:

a. biaya pelaksanaan konstruksi fisik;

b. biaya perencanaan konstruksi;

c. biaya manajemen konstruksi/pengawasan konstruksi;

d. biaya pengelolaan proyek.

2. STATUS HAK ATAS TANAH

Setiap bangunan gedung negara harus memiliki kejelasan tentang stahak atas tanah lokasi tempat bangunan gedung negara berdKejelasan status atas tanah ini dapat berupa hak milik atau hak gubangunan. Status hak atas tanah ini dapat berupa sertifikat atau bukepemilikan/hak atas tanah Instansi/lembaga pemerintah/negara yanbersangkutan.

3. PERIZINAN

Setiap bangunan gedung negara harus memiliki dokumen perizinayang berupa: Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin PenggunaaBangunan dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yabersangkutan mengharuskan adanya IPB dari Pemerintah DaeraKabupaten/Kota setempat, serta Izin Penghunian dari Satminkal yanbersangkutan bagi rumah negara.

4. DOKUMEN PERENCANAAN

Setiap bangunan gedung negara harus memiliki dokumeperencanaan, yang dihasilkan dari proses perencanaan teknis, bayang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Perencana Konstruksi, Tim SwakeloPerencanaan, ataupun yang berupa Disain Prototipe dari banguna

gedung negara yang bersangkutan.

5. DOKUMEN PEMBANGUNAN

Setiap bangunan gedung negara harus memiliki dokumepembangunan yang terdiri atas: Dokumen Perencanaan, Izin MendirikaBangunan, Dokumen Pelelangan, Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi, dAs Built Drawings, hasil uji coba/test run operational, dan SertifikPenjaminan atas Kegagalan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku


34/159


6. DOKUMEN PENDAFTARAN

Setiap bangunan gedung negara harus memiliki dokumen pendaftaranuntuk pencatatan dan penetapan HDNO meliputi:

a. Fotokopi Dokumen Pembiayaan/DIP (otorisasi pembiayaan);

b. Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah;

c. Kontrak Kerja Konstruksi Pelaksanaan;

d. Berita Acara Serah Terima I dan II;

e. As built drawings (gambar sesuai yang dilaksanakan) disertaigambar leger;

f. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Surat IzinPenggunaan Bangunan (IPB) dalam hal Peraturan DaerahKabupaten/Kota yang bersangkutan mengharuskan adanya IPB.

22


35/159


BAB

TAHAPAN PEMBANGUNA

BANGUNAN GEDUNG NEGAR

A. PERSIAPAN

1. PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan adal

merupakan tahap awal proses penyelenggaraan pembangunabangunan gedung negara, yang merupakan kegiatan menentuk

program kebutuhan ruang dan fasilitas bangunan yang diperluka

sesuai dengan fungsi dan tugas pekerjaan dari instansi yan

bersangkutan, serta penyusunan kebutuhan biaya pembangunannya.

a. Penyusunan program dan pembiayaan pembangunan banguna

gedung negara disusun oleh instansi yang memerlukan banguna

gedung negara, yaitu Pemegang Mata Anggaran.

b. Penyusunan program kebutuhan dan pelaksanaan pembanguna

bangunan gedung negara dilakukan dengan:

1) menentukan kebutuhan luas ruang bangunan yang akdibangun, antara lain:

ruang kerja,

ruang sirkulasi,

ruang penyimpanan,

ruang mekanikal/elektrikal,

ruang pertemuan, dan

ruang-ruang lainnya

yang disusun sesuai kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.2) menentukan kebutuhan prasarana dan sarana banguna

gedung, antara lain:

kebutuhan parkir,

sarana penyelamatan,

utilitas bangunan,

sarana transportasi,


36/159


jalan masuk dan keluar,

aksesibilitas bagi penyandang cacat,

drainase dan pembuangan limbah, serta

prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan kebutuhandan fungsi bangunan gedung.

yang disusun sesuai kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.

3) menentukan kebutuhan lahan bangunan.

4) menyusun jadwal pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan program kebutuhan dilakukan dengan mengikuti

pedoman, standar, dan petunjuk teknis pembangunan bangunan

gedung negara yang berlaku.

c. Penyusunan program kebutuhan bangunan gedung negara yang

belum ada disain prototipenya dan luasnya bangunannya di atas1.500 m2, dapat menggunakan jasa konsultan ahli, sebagai

pekerjaan non-standar.

d. Berdasarkan program kebutuhan yang telah ditetapkan, selanjutnya

disusun kebutuhan pembiayaan pembangunan bangunan gedung

negara yang bersangkutan, yang terdiri atas:

1) biaya pelaksanaan konstruksi fisik,

2) biaya perencanaan konstruksi,

3) biaya manajemen konstruksi atau pengawasan konstruksi, dan

4) biaya pengelolaan proyek.e. Penyusunan pembiayaan bangunan gedung negara didasarkan

pada standar harga per-m2 tertinggi bangunan gedung negara

yang berlaku. Untuk penyusunan program dan pembiayaan

pembangunan bangunan gedung negara yang belum ada standar

harganya atau memerlukan penilaian khusus, harus dikonsultasikan

kepada Instansi Teknis setempat.

f. Pembangunan bangunan gedung negara yang pelaksanaan

pembangunannya akan dilaksanakan lebih dari satu tahun

anggaran (sebagai multi-years project), program dan

pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari:1) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas setelah memperoleh

pendapat teknis dari Menteri Permukiman dan Prasarana

Wilayah, untuk bangunan gedung negara yang

pembiayaannya bersumber dari APBN;

24


37/159


2) Gubernur, setelah memperoleh pendapat teknis dari Insta

Teknis setempat, untuk bangunan gedung negara ya

pembiayaannya bersumber pada APBD Provinsi.

3) Bupati/Walikota, setelah memperoleh pendapat teknis d

Instansi Teknis setempat, untuk bangunan gedung negara yanpembiayaannya bersumber pada APBD Kabupaten/Kota.

g. Dokumen program dan pembiayaan merupakan dokumen ya

harus diserahkan kepada pemimpin proyek yang ditetapkan unt

melaksanakan pembangunan bangunan gedung negara ya

bersangkutan, sebagai bahan acuan.

2. PERSIAPAN PROYEK

a. Tahap persiapan proyek merupakan kegiatan persiapan setel

program dan pembiayaan tahunan yang diajukan telah disetu

atau DIP telah diterima oleh pemimpin proyek.

b. Tahap persiapan proyek dilakukan oleh pemegang mata anggara

yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemimpin proye

berdasarkan program dan pembiayaan yang telah disus

sebelumnya.

c. Kegiatan yang harus dilakukan oleh pemimpin proy

pembangunan bangunan gedung negara meliputi:

1) Pembentukan Organisasi Pengelola Proyek dan Pani

Pengadaan Barang dan Jasa yang diperlukan.

2) Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi untuk proyek yamenggunakan penyedia jasa manajemen konstruksi.

B. PERENCANAAN KONSTRUKSI

1. Perencanaan konstruksi merupakan tahap penyusunan rencana tek

(disain) bangunan, termasuk yang penyusunannya dilakukan denga

menggunakan disain berulang atau dengan disain prototipe, samp

dengan penyiapan dokumen lelang.

2. Penyusunan rencana teknis bangunan dilakukan dengan menggunaka

penyedia jasa perencana konstruksi, baik perorangan ahli maupbadan hukum yang kompeten, sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Rencana teknis disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ya

disusun oleh pengelola proyek dan ketentuan teknis (pedoman da

standar teknis) yang berlaku.

4. Dokumen rencana teknis bangunan secara umum meliputi:


38/159


a. Gambar-gambar rencana teknis bangunan, seperti rencana

arsitektur, rencana struktur, dan rencana utilitas bangunan,

b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), yang meliputi persyaratan

umum, administrasi dan persyaratan teknis bangunan yang

direncanakan,

c. Rencana anggaran biaya pembangunan.

d. Laporan akhir perencanaan, yang meliputi:

1) laporan arsitektur;

2) laporan perhitungan struktur; dan

3) laporan perhitungan utilitas.

e. Keluaran akhir tahap perencanaan adalah dokumen pelelangan,

yaitu Gambar Rencana Teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat

(RKS), Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate), dan Daftar

Volume (Bill of Quantity) yang siap untuk dilelangkan.

f. Penyusunan Kontrak Kerja Perencanaan Konstruksi dan Berita Acara

Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan Perencanaan disusun

dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Keppres

tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan Pedoman/Petunjuk Teknis pelaksanaannya.

5. Tahap perencanaan konstruksi untuk bangunan gedung negara:

yang bertingkat diatas 4 lantai, dan/atau

dengan luas total diatas 5.000 m2, dan/atau

dengan klasifikasi khusus, dan/atau

yang melibatkan lebih dari satu konsultan perencana maupun

pemborong, dan/atau

yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear

project),

diharuskan melibatkan penyedia jasa manajemen konstruksi, sejak awal

tahap perencanaan.

C. PELAKSANAAN KONSTRUKSI

1. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaan mendirikan,

memperbaiki, dan atau memperluas bangunan gedung negara

dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi,

yang merupakan badan hukum yang kompeten.

3. Pelaksanaan konstruksi fisik dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan

yang telah disusun oleh perencana konstruksi, dengan segala tambahan

26


39/159


dan perubahannya pada penjelasan pekerjaan waktu pelelangan, ser

ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang berlaku.

4. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik harus memperhatikan kualit

masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata ca

pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan. Kecuali terjaperubahan pekerjaan yang disepakati dan dicantumkan dalam ber

acara, ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan rencana teknis ya

telah ditetapkan harus dibongkar dan disesuaikan.

5. Pelaksanaan konstruksi fisik harus mendapatkan pengawasan d

penyedia jasa pengawas konstruksi atau penyedia jasa manajeme

konstruksi.

6. Pelaksana pekerjaan konstruksi fisik juga harus memperhatikan ketentu

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku.

7. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah:a. bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen unt

pelaksanaan konstruksi.

b. Dokumen Pelaksanaan Pembangunan, yang meliputi:

1) gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as bu

drawings),

2) semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaa

konstruksi fisik, termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

3) kontrak pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaa

pengawasan beserta segala perubahan/ addendumnya,

4) laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selam

pelaksanaan konstruksi fisik, laporan akhir manajemen konstruk

pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala,

5) berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kuran

serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita aca

lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik,

6) foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahap

kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik,

7) manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedun

termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian d

perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrik

bangunan.

c. Dokumen Pendaftaran Bangunan Gedung Negara,

8. Penyusunan Kontrak Kerja Konstruksi Pelaksanaan dan Berita Aca

Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Konstru

maupun Pengawasan Konstruksi mengikuti ketentuan yang tercantu


40/159


dalam Keppres tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Pedoman/Petunjuk Teknis pelaksanaannya.

D. PEMELIHARAAN KONSTRUKSI

1. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas

hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini

penyedia jasa pelaksana konstruksi berkewajiban memperbaiki segala

cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa

konstruksi.

2. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam

dan di luar gedung, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi

kekurangan atau kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak

berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.

3. Masa pemeliharaan konstruksi apabila tidak ditentukan lain dalamkontrak kerja pelaksanaan konstruksi, untuk bangunan sederhana

minimal selama 2 (dua) bulan, sedangkan untuk bangunan tidak

sederhana dan khusus minimal selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak

serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

E. PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Pendaftaran bangunan gedung negara, sebagaimana diatur dalam

Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Pedoman/Petunjuk Teknis pelaksanaannya, makabangunan gedung negara yang sudah selesai dibangun harus didaftarkan.

1. DOKUMEN PENDAFTARAN

Dokumen pendaftaran bangunan gedung negara untuk pencatatan

dan penetapan HDNO meliputi:

a. Fotokopi Dokumen Pembiayaan/DIP (otorisasi pembiayaan)

b. Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah

c. Kontrak atau Perjanjian Pemborongan

d. Berita Acara Serah Terima I dan IIe. As built drawings (gambar sesuai yang dilaksanakan) disertai

gambar leger

f. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat izin

Penggunaan Bangunan (IPB) dalam hal Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota yang bersangkutan mengharuskan adanya IPB.

28


41/159


2. PROSEDUR PENDAFTARAN

Khusus untuk bangunan gedung negara yang sumber pembiayaann

berasal dari APBN, maka prosedur pendaftarannya adalah sebag

berikut:

a. Bila suatu proyek seluruhnya atau sebagian telah selesai, Pemimp

Proyek/Bagian Proyek harus segera menyerahkan proyek at

bangunan yang telah selesai dibangun berikut seluruh kekayaann

kepada Departemen/Lembaga c.q. Satminkal Eselon I ya

bersangkutan melalui Kakanwil Departemen/ Lembaga atau Direk

pada Direktorat yang bersangkutan selaku Sub Penguasa Baran

dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

b. Departemen/Lembaga c.q. Satminkal Eselon I menyerahka

kepengurusan/pengelolaan/pemanfaatan bangunan terseb

kepada salah satu Pengurus Barang di lingkungannya dengan Ber

Acara Serah Terima. Selanjutnya Pengurus Barang mendaftarka

bangunan tersebut dengan menggunakan Dokumen Pendaftara

yang telah disiapkan oleh Proyek kepada Direktorat Bina Tekn

Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Departeme

Permukiman dan Prasarana Wilayah.

c. Untuk bangunan gedung Negara yang berada di luar wilayah D

Jakarta pendaftarannya melalui Dinas Permukiman dan Prasaran

wilayah Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Dinas Provinsi ya

bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung sebag

bentuk penyelenggaraan tugas dekonsentrasi.

d. Untuk pendaftaran bangunan Gedung Negara dari Pengur

Barang yang ada di luar DKI Jakarta, Dinas Permukiman da

Prasarana wilayah Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Din

Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan banguna

gedung meneruskan pendaftarannya kepada Direktorat Bina Tekn

Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Departeme

Permukiman dan Prasarana Wilayah, dengan menyampaika

Dokumen Pendaftaran yang terdiri atas: daftar inventaris, kartu leg

dan gambar leger, sedangkan lampiran dokumen pendaftar

lainnya menjadi data/arsip Instansi Teknis setempat.

e. Tembusan pendaftaran bangunan gedung Negara oleh Pengur

Barang/Pengelola Barang, Penguasa Barang, juga disampaika

kepada Inspektur Jenderal Departemen/Pimpinan Bida

Pengawasan pada Lembaga Non Departemen/Lembaga Ting

dan Tertinggi Negara yang bersangkutan serta Direktorat Jende

Anggaran Departemen Keuangan.


42/159


f. Berdasarkan data pendaftaran Bangunan Gedung Negara dari

Pengurus Barang setiap Departemen/ Lembaga, Direktorat Bina

Teknik, Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman,

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah mendaftar

bangunan gedung negara tersebut dengan memberikan HurufDaftar Nomor (HDNO).

g. Untuk bangunan gedung Negara yang dibangun pada tahun-tahun

anggaran yang lalu dan belum terdaftar, Pengurus

Barang/Pengelola bangunan gedung negara dari Departemen/

Lembaga yang bersangkutan wajib mendaftar bangunan gedung

Negara tersebut.

Untuk bangunan gedung negara yang sumber pembiayaannya bukan

berasal dari APBN, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

30


43/159


BAB

PEMBIAYAAN PEMBANGUNA

BANGUNAN GEDUNG NEGAR

A. UMUM

Pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara digolongka

pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan standar (yang ada stand

harga satuan tertingginya) dan pembiayaan pembangunan untpekerjaan non-standar (yang belum tersedia standar harga satua

tertingginya). Pembiayaan pembangunan bangunan gedung nega

dituangkan dalam Dokumen Pembiayaan yang terdiri atas kompone

komponen biaya untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi, kegiata

pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi, kegiatan perencana

konstruksi, dan kegiatan pengelolaan proyek.

B. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI

Standar Harga Satuan Tertinggi merupakan biaya per-m

2

konstruksi fismaksimum untuk pembangunan bangunan gedung negara, khususn

untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara, yang melip

pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedu

negara.

Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunan gedung nega

ditetapkan secara berkala untuk setiap Kabupaten/Kota oleh Bupa

Walikota setempat.

Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan untuk biaya pelaksana

konstruksi fisik per m2 pembangunan bangunan gedung negara d

diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannyyang terdiri atas:

1. HARGA SATUAN PER M2 TERTINGGI UNTUK PEMBANGUNAN BANGUNAGEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA DAN TIDAK SEDERHANA

Harga satuan tertinggi untuk gedung negara dibedakan untuk setia

klasifikasi gedung sederhana dan tidak sederhana, lokasi Kabupate


44/159


Kota-nya, dan untuk bangunan yang bertingkat dan yang tidak

bertingkat. Disamping itu juga diberlakukan koefisien/faktor pengali

untuk bangunan gedung bertingkat, dan koefisien/faktor pengali untuk

bangunan/ruang dengan fungsi khusus.

2. HARGA SATUAN PER M2 TERTINGGI UNTUK PEMBANGUNAN BANGUNAN

RUMAH NEGARA

Harga satuan per m2 tertinggi untuk bangunan rumah negara,

dibedakan untuk setiap tipe rumah negara dan lokasi Kabupaten/Kota-

nya. Untuk harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan rumah

susun (pekerjaan standar), menggunakan pedoman harga satuan per

m2 tertinggi untuk pembangunan bangunan gedung pemerintah

bertingkat tidak sederhana, sesuai dengan lokasi Kabupaten/Kota-nya.

3. HARGA SATUAN PER M1 TERTINGGI UNTUK PEMBANGUNAN PAGAR

BANGUNAN GEDUNG NEGARA

a. Harga satuan per m1 tertinggi pembangunan pagar bangunan

gedung negara ditetapkan sesuai klasifikasi bangunan gedung,

letak pagar serta lokasi Kabupaten/Kota-nya.

b. Harga satuan per m1 tertinggi untuk pembangunan pagar rumah

negara, sesuai dengan tipe rumah, letak pagar, dan lokasi

Kabupaten/Kota-nya.

c. Harga satuan per m1 tersebut, dengan ketentuan tinggi pagar

sebagai berikut:

1) pagar depan dengan tinggi minimum 1,5 m.

2) pagar samping dengan tinggi minimum 2 m.

3) pagar belakang dengan tinggi minimum 2 m.

atau berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah setempat.

Harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung negara dengan klasifikasi

bangunan khusus, ditetapkan berdasarkan rincian anggaran biaya (RAB)

yang dihitung sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran harga yang berlaku.

C. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN

Anggaran biaya pembangunan bangunan gedung negara ialah anggaran

yang tersedia dalam Dokumen Pembiayaan yang berupa Daftar Isian Proyek

(DIP)/DIP Suplemen, atau Rencana Anggaran lainnya, yang terdiri atas

komponen biaya konstruksi fisik, biaya manajemen/pengawasan konstruksi,

biaya perencanaan konstruksi, dan biaya pengelolaan proyek.

32


45/159


1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiay

pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara ya

dilaksanakan oleh pemborong secara kontraktual dari hasil pelelanga

penunjukan langsung, atau pemilihan langsung.

Penggunaan biaya konstruksi fisik selanjutnya diatur sebagai berikut:

a. Biaya konstruksi fisik dibebankan pada biaya untuk kompon

kegiatan konstruksi fisik proyek yang bersangkutan.

b. Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar, dihitung d

hasil perkalian total luas bangunan gedung negara dengan stand

harga satuan per-m2tertinggi yang berlaku.

c. Untuk biaya konstruksi fisik pekerjaan-pekerjaan yang belum ad

pedoman harga satuannya (non standar), dihitung dengan rincia

kebutuhan nyata dan dikonsultasikan dengan Instansi Teksetempat.

d. Biaya konstruksi fisik ditetapkan dari hasil pelelangan pekerjaan ya

bersangkutan, maksimum sebesar biaya konstruksi fisik yan

tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan gedung nega

yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, yang

dalamnya termasuk biaya untuk:

1) pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, d

alat),

2) jasa dan overhead pemborong,

3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang IMB-nya telah mu

diproses oleh pengelola proyek dengan bantuan konsulta

perencana konstruksi dan/atau konsultan manajemen konstruk

4) pajak dan iuran daerah lainnya, dan

5) biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.

e. Pembayaran biaya konstruksi fisik dapat dibayarkan secara bulan

atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi/kemaju

pekerjaan fisik di lapangan.

2. BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan unt

membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangun

gedung negara, yang dilakukan oleh konsultan manajemen konstru

secara kontraktual dari hasil pelelangan, penunjukan langsung, ata

pemilihan langsung.


46/159


Penggunaan biaya manajemen konstruksi selanjutnya diatur sebagai

berikut:

a. Biaya manajemen konstruksi dibebankan pada biaya untuk

komponen kegiatan manajemen konstruksi proyek yang

bersangkutan.

b. Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi maksimum dihitung

berdasarkan prosentase biaya manajemen konstruksi terhadap nilai

biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam Tabel B2 dan

B3.

c. Untuk biaya manajemen konstruksi pekerjaan-pekerjaan yang belum

ada pedoman harga satuan tertingginya (non standar), besarnya

biaya manajemen konstruksinya dihitung secara orang-bulan dan

biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing

rate yang berlaku.

d. Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil pelelangan/

pemilihan langsung, maupun penunjukan langsung pekerjaan yang

bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, termasuk

biaya untuk:

1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang,

2) materi dan penggandaan laporan,

3) pembelian dan atau sewa peralatan,

4) sewa kendaraan,

5) biaya rapat-rapat,

6) perjalanan (lokal maupun luar kota),

7) jasa dan overheadmanajemen konstruksi,

8) asuransi/pertanggungan (liability insurance)

9) pajak dan iuran daerah lainnya.

e. Pembayaran biaya manajemen konstruksi didasarkan pada prestasi

kemajuan pekerjaan perencanaan dan konstruksi fisik di lapangan,

yaitu (maksimum):

1) tahap persiapan/pengadaan konsultan perencana 5%,

2) tahap review rencana teknis sampai dengan serah

terima dokumen perencanaan, 10%

3) tahap pelelangan pemborong 5%

4) tahap konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan

prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan s.d. serah

terima pertama pekerjaan. 80%

34


47/159


3. BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan unt

membiayai perencanaan bangunan gedung negara, yang dilakuka

oleh konsultan perencana secara kontraktual dari hasil pelelanga

penunjukan langsung, atau pemilihan langsung. Besarnya bia

perencanaan dihitung berdasarkan nilai total keseluruhan bangunan.

Penggunaan biaya perencanaan selanjutnya diatur sebagai berikut:

a. Biaya perencanaan dibebankan pada biaya untuk kompon

kegiatan perencanaan proyek yang bersangkutan.

b. Besarnya nilai biaya perencanaan maksimum dihitung berdasark

prosentase biaya perencanaan konstruksi terhadap nilai biay

konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam Tabel B1, B2, da

B3.

c. Untuk biaya perencanaan pekerjaan-pekerjaan yang belum adpedoman harga satuan tertingginya (non standar), besarnya bia

perencanaan dihitung secara orang-bulan dan biaya langsu

yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing rateyang berlak

d. Biaya perencanaan ditetapkan dari hasil pelelangan/ pemilih

langsung, maupun penunjukan langsung pekerjaan ya

bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termas

biaya untuk:



3) pembelian dan sewa peralatan,

4) sewa kendaraan,



7) jasa dan overheadperencanaan,

8) asuransi/pertanggungan (liability insurance)

9) pajak dan iuran daerah lainnya, dan

e. Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada pencapaia

prestasi/kemajuan perencanaan setiap tahapnya, ya(maksimum):

1) tahap konsep rancangan 10%

2) tahap pra-rancangan 15%

3) tahap pengembangan rancangan 25%

4) tahap rancangan gambar detail 30%

5) tahap pelelangan 5%


48/159


6) tahap pengawasan berkala 15%

4. BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk

membiayai pengawasan pembangunan bangunan gedung negara,yang dilakukan oleh konsultan pengawas secara kontraktual dari hasil

pelelangan, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung.

Penggunaan biaya pengawasan selanjutnya diatur sebagai berikut:

a. Biaya pengawasan dibebankan pada biaya untuk komponen

kegiatan pengawasan proyek yang bersangkutan

b. Besarnya nilai biaya pengawasan maksimum dihitung berdasarkan

prosentase biaya pengawasan konstruksi terhadap nilai konstruksi

fisik bangunan yang tercantum dalam Tabel B1 dan B2.

c. Untuk biaya pengawasan pekerjaan-pekerjaan yang belum adapedoman harga satuan tertingginya (non standar), besarnya biaya

pengawasan dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang

bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing rateyang berlaku.

d. Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil pelelangan/ pemilihan

langsung, maupun penunjukan langsung pekerjaan yang

bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk

biaya untuk:



3) pembelian dan atau sewa peralatan,

4) sewa kendaraan,



7) jasa dan overheadpengawasan,

8) asuransi/pertanggungan (liability insurance),

9) pajak dan iuran daerah lainnya.

e. Pembayaran biaya pengawasan dapat dibayarkan secara bulanan

atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaianprestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, atau

penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan.

5. BIAYA PENGELOLAAN PROYEK

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan pengelolaan proyek bangunan gedung negara.

36


49/159


Prosentase besarnya nilai komponen biaya pengelolaan proyek dihitu

berdasarkan nilai keseluruhan bangunan.

Penggunaan biaya pengelolaan proyek selanjutnya diatur sebag

berikut:

a. Biaya pengelolaan proyek dibebankan pada biaya unt

komponen kegiatan pengelolaan proyek dari proyek ya

bersangkutan.

b. Besarnya nilai biaya pengelolaan proyek maksimum dihitun

berdasarkan prosentase biaya pengelolaan proyek terhadap n

biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam Tabel B1da

B2.

c. Perincian penggunaan biaya pengelolaan proyek adalah sebag

berikut:

1) Biaya operasional unsur Pemegang Mata AnggaranBiaya operasional unsur Pemegang Mata Anggaran, adala

sebesar 65% dari Biaya Pengelolaan Proyek yang bersangkuta

untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalana

dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat ya

berkaitan dengan pengelolaan proyek sesuai denga

pentahapannya, serta persiapan dan pengiriman kelengkapa

administrasi/dokumen pendaftaran bangunan gedung negara

2) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis

a) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis, adalah sebes

35% dari Biaya Pengelolaan Proyek yang bersangkutayang dipergunakan untuk keperluan honorarium Pengelo

Teknis, honorarium tenaga ahli (apabila diperluka

perjalanan dinas, transport lokal, biaya r

keputusan menteri permukiman no. 332/kpts/m/2002

Documents