telaah yuridis argumentasi hukum penuntut …/telaah... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

1

TELAAH YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM PENUNTUT UMUM

DALAM MENDALILKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE

BUKAN MERUPAKAN PUTUSAN BEBAS MURNI SEBAGAI

DASAR PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN

BEBAS DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN

TERDAKWA RASMINAH

(Studi Kasus dalam putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas sebelas Maret Surakarta

Oleh :

SEPTI MONICA RAHMAWATI

NIM. E 0008431

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

2

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)






TERDAKWA RASMINAH


Oleh :


NIM. E 0008431

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penelitian Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 11 Juli 2012

Dosen Pembimbing

BAMBANG SANTOSO, S.H., M.Hum

NIP. 19680209 1989031001


commit to user

3

PENGESAHAN PENGUJI

PENULISAN HUKUM (Skripsi)






TERDAKWA RASMINAH


Oleh :


NIM. E 0008431

Telah diteima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan

Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Juli 2012

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H. : ..........................................

NIP. 19570629 198503 1002

Ketua

2. Kristiyadi, S.H., M.Hum. : ..........................................

NIP. 19581225 198601 1001

Sekretaris

3. Bambamg Santoso, S.H., M.Hum. : ..........................................

NIP. 19620209 198903 1001

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19570203 198503 2 001


commit to user

4

PERNYATAAN

Nama : SEPTI MONICA RAHMAWATI

NIM : E 0008431

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :


DALAM MENDALILKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN

MERUPAKAN PUTUSAN BEBAS MURNI SEBAGAI DASAR

PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM

PERKARA PENCURIAN DENGAN TERDAKWA RASMINAH (Studi

Kasus dalam putusan mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011) adalah betul-

betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum

(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila

dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan

gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.


Yang membuat pernyataan


NIM. E 0008431


commit to user

5

ABSTRAK

Septi Monica Rahmawati., 2012, TELAAH YURIDIS ARGUMENTASI

HUKUM PENUNTUT UMUM DALAM MENDALILKAN BAHWA

PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN MERUPAKAN PUTUSAN BEBAS

MURNI SEBAGAI DASAR PENGAJUAN KASASI TERHADAP

PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN

TERDAKWA RASMINAH (Studi Kasus dalam putusan Mahkamah Agung

Nomor. 653 K/Pid/2011). Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Hukum Penuntut

Umum dalam mendalilkan bahwa putusan judex factie bukan merupakan putusan

bebas murni sebagai dasar pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dikaitkan

dengan pasal 244 KUHAP dalam mempertimbangkan alasan kasasi dalam

putusan Mahkamah Agung Nomor. 653 K/Pid/2011.

Penelitian ini merupakan penilitian hukum normatif yang bersifat

perskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang

digunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 653 K/Pid/2011. Sumber

bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, makalah, dan artikel.

Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksi yaitu

menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit

yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa argumentasi

Penuntut Umum ini bertentangan dengan pasal 244 KUHAP, namun berkesusaian

dengan konsep hukum yurisprudensi (Judge Made Law). Terkait argumentasi

Hukum Penuntut Umum terhadap alasan kasasi yang dalam putusan Hakim Judex

factie bukan merupakan putusan bebas murni.

Kata kunci : Upaya Hukum Kasasi, Pencurian, Putusan Bebas Murni.


commit to user

6

ABSTRACT

Septi Monica Rahmawati., 2012, REVIEW OF PUBLIC ATTORNEY’S

ARGUMENT TO JUDEX FACTIE DECISION AS NOT ACQUITTAL OF

CASSATION TO FREE TRIAL DECISION IN STEALING CASE WITH

ACCUSED RASMINAH (CASE STUDY IN SUPREME COURT DECREE

NUMBER 643 K/PID/2011). UNS Faculty of Law.

This research aims to determene public attorney’s argument to judex factie

as not acquittal of cassation to free trial decision with an article 244 KUHAP to

consider an appeal of supreme court decree Number 643 K/PID/2011.

This research is a normative research law that is prescriptive, using case

approach. Types of legal materials used are the primary legal materials in the form

of the constitusion of The Republic of Indonesia year 1945, Act number 8 of 1981

on criminal procedure law (HAP), Act number 48 of 2009 on Judicial Power, and

Supreme Court Decision Number 643 K/PID/2011. Source of secondary legal

materials in the form of books, papers, and articles. Technical analysis of legal

material is deductive analysis technical with the conclusions of the general of the

problems concrete.

Based of result can be concluded that Public Attorney argument is

contrary to article 244 KUHAP, but in conformity with the concept of

Jurisprudence law (judge made law). Appeal Court legal arguments Related to the

Judge factie as not an acquittal.

Keywords : Cassation, theft, acquittal.


commit to user

7

MOTTO

Berfikir Melingkar dan Berjiwa Besar kunci Utama

Keberhasilan Seorang Pemimpin Penulis

Moral exellence comes about as result of habit Aristoteles

Setiap diri kita adalah pemimpin, dan nanti akan diminta

pertanggungjawaban dihadapanNya Ary Ginanjar Agustian

Aku tau aku mampu, Aku yakin aku bisa, Aku berusaha,

Luar Biasa... Ridwan Mukhri

Tidak ada kata menyerah Andi F. Noya

Anyone who has never made a mistake has never tried nything

new Albert Einstein


commit to user

8

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta

dan terima kasih kepada :

1. Alloh SWT Sang Penguasa Alam Semesta yang telah memberikan

kekuatan dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi ini.

2. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang telah menjadi tauladan dan

insipirasi hidup dari penulis.

3. Kedua Ruang Tua, Papa dan mama yang telah memberikan kasih

sayang yang begitu besar kepada penulis serta selalu

memberikan dukungan moril dan materiil.

4. Kakak-kakakku, mbak Oky, mbak Selfi, Mas Aris yang telah

memberikan banyak support kepada penulis.

5. Keponakan tersayang Arsa Khairan Haidar Lahay yang menjadi

semangat dan penghibur penulis disaat benar-benar lelah dan

letih.

6. Sherly, Russy, Nenin dan Didit, sahabat terbaikku saat susah

dan senang, saat tangis dan tawa kalian selalu ada.

7. Teman-teman Griya Biru, Corry, Nensi, Dokter Putri, Danny,

Ajeng, Putri, dan Norma yang telah menjadi keluarga kedua bagi

penulis.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.


commit to user

9

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat,

taufiq serta hidayahnya sehingga penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul,

“TELAAH YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM PENUNTUT UMUM

DALAM MENDALILKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN



PERKARA PENCURIAN DENGAN TERDAKWA RASMINAH (STUDI

KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 653 K/PID/2011)”

dapat terselesaikan tepat waktu.

Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam

menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan

dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua

pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak

langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin

menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya, terutama pada :

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-

syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa keberhasilan

dalam menyelesaikan penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua

pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak

langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin

menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah Swt, atas segala rahmat, taufiq dan karuniaNya,

2. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, .M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas

Maret Surakarta beserta seluruh pembantu rektor,

3. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum

UNS Surakarta,

4. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Acara

Fakultas Hukum UNS Surakarta,


commit to user

10

5. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang

telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan

Hukum (Skripsi) ini dengan baik,

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak

dapat saya sebutkan satu persatu, atas semua ilmu yang telah diberikan

yang akan menjadi bekal dimasa yang akan datang.

7. Seluruh Pimpinan dan Staff Administrasi Dakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta, atas semua kemudahan, fasilitas serta

kemudahan-kemudahan yang telah diberikan,

8. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum UNS,

9. Kakakku Oky, Selfi dan juga Aris

10. Teman-teman terbaikku bersama kalian, keluh kesah dan resah menjadi

semangat dan cita untuk meraih sukses,

11. Ikatan Mahasiswa Madiun-Solo (MOGOESTOS), BEM FH UNS, dan

tempat-tempat lain tempat penulis banyak belajar berbagai hal.

12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum UNS angkatan 2008 yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas

dukungan dan bantuan kalian selama ini,

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga

Tuhan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa Penulisan

Hukum ini sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran bersifat

membangun dalam penulisan hukum ini dan kedepan sangat diperlukan dari para

pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga penulisan

hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.


Septi Monica Rahmawati

E.0008431


commit to user

11

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ iv

ABSTRAK ...................................................................................................... v

MOTTO ........................................................................................................... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................. viii

KATA PENGANTAR .................................................................................... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................... xi

DAFTAR SKEMA .............................................................................................. xiii

BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .................................................... 1

B. Perumusan Masalah ........................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ............................................................... 5

D. Manfaat Penelitian ............................................................. 6

E. Metode Penelitian .............................................................. 7

F. Sistematika Penulisan Hukum ........................................... 11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 13

A. Kerangka Teori .................................................................. 13

1. Tinjauan tentang Judex Factie ...................................... 13

2. Tinjauan tentang Putusan Hakim .................................. 14

3. Tinjauan tentang Putusan Bebas ................................... 18

4. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi ....................... 20

5. Tinjauan tentang Mahkamah Agung ............................ 23

B. Kerangka Pemikiran .......................................................... 25

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 27

A. Hasil Penelitian .................................................................. 27

1. Kasus Posisi .................................................................. 27


commit to user

12

2. Dakwaan Penuntut Umum ........................................... 28

3. Tuntutan Penuntut Umum ........................................... 30

4. Amar Putusan Pengadilan Negeri ................................ 31

5. Alasan-alasan Permohonan Kasasi .............................. 31

6. Pertimbangan Hakim Kasasi ........................................ 38

7. Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung .................... 41

B. Pembahasan ...................................................................... 42

1. Kesesuaian Argumentasi Hukum Penuntut Umum

dalam Mendalilkan bahwa Putusan Judex Factie

bukan merupakan Putusan Bebas Murni sebagai

Dasar Pengajuan Kasasi terhadap Putusan dalam

Perkara Pencurian dengan Terdakwa Rasminah

Dikaitkan dengan Pasal 244 KUHAP ...................... 42

2. Kesusaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

dalam memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi

terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pencurian

dengan Terdakwa Rasminah dikaitkan dengan

Ketentuan KUHAP .................................................... 46

BAB IV. PENUTUP ..................................................................................... 50

A. Simpulan ........................................................................... 50

B. Saran ................................................................................. 51

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 52

LAMPIRAN


commit to user

13

DAFTAR SKEMA

Halaman

Skema 1. Skematik Kerangka Pemikiran .......................................... 25


commit to user

1

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1

ayat (3) UUD 1945 amandemen ke III yang menyatakan bahwa Negara Indonesia

adalah negara hukum. Konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum,

maka siapa saja warga masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum harus

diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam KUHAP untuk

menyelesaikan suatu kasus pisana terdapat tahapan-tahapan kegiatan, salah satu

tahapan kegiatan tersebut adalah proses didepan persidangan dimana akhir dari

pemeriksaan dipersidangan adalah dijatuhkannya putusan oleh Hakim. Putusan

Hakim dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas atau putusan lepas dari

segala tuntutan hukum. Terhadap putusan tersebut maka kepada para pihak yang

tidak puas dengan putusan Hakim dapat mengupayakan upaya hukum yaitu dapat

berupa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Jenis upaya hukum biasa

adalah perlawanan (verzet), banding dan kasasi.

Kasasi merupakan upaya hukum yang hanya dapat dilakukan oleh

Mahkamah Agung sebagai pihak yang melakukan pengawasan tertinggi dalam

sistem peradilan di Indonesia. Khusus untuk putusan bebas dalam pengertian

“bebas murni” yang telah diputuskan oleh judex factie sesungguhnya tidak dapat

diajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Ketentuan hukum ini ditegaskan dalam Pasal 244 KUHAP yang menyatakan

bahwa terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh

pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum

dapat melakukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah Agung

kecuali terhadap putusan bebas.

Di dalam praktiknya penuntut umum tidak selalu mengindahkan ketentuan

ini, karena hampir semua putusan bebas (bebas murni) oleh penuntut umum tetap

diajukan kasasi, jika dicermati di dalam Pasal 244 KUHAP, maka sudah pasti hal

tersebut merupakan pelanggaran aturan hukum.


commit to user

2

Pasal 1 Angka 12 KUHAP menyatakan bahwa upaya hukum adalah hak

terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang

berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan

permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini. Upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan

upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap

putusan selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Jika dalam

tenggang waktu tersebut diajukan, maka pihak yang berkepentingan menerima

putusan hakim. Selama upaya hukum biasa dalam proses pemeriksaan, putusan

yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika putusan ini mengandung

putusan serta merta.

Mencermati kasus Rasminah adalah seorang pembantu rumah tangga pada

sebuah keluarga pasangan H.M. Rendy Sasmita Adjiwibowo, SPd. dengan Siti

Aisyah Soekarnoputri. Kasus ini bermula dari tuduhan majikannya, Siti Aisyah

Soekarnoputri yang menuding Rasminah mencuri 1 kg buntut sapi, 6 piring, 500

gram perhiasan dan uang beberapa ratus dolar AS pada tahun 2010. Akibat dari

perbuatan Rasminah, Hj. Siti Mr. Soekarno Putri mengalami kerugian sekitar Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah). Merasa dirugikan oleh perbuatan Rasminah maka

Hj. Siti Mr. Soekarno Putri melaporkan Rasminah kepada Polisi sampai kasus ini

dipersidangkan. Pada tanggal 22 Desember 2010 Pengadilan Negeri Tangerang

membacakan putusan Nomor. 775/Pid.B/2010/PN.TNG yang amarnya

menyatakan bahwa terdakwa Rasminah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa serta

membebaskan Rasminah dari dakwaan tersebut.

Pada tanggal 24 November 2010 Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kemudian Mahkamah Agung Membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Tangerang No.775/Pid .B/ 2010/PN.TNG. dan menyatakan bahwa Rasminah telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian,

Menghukum Terdakwa Rasminah dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan

10 (sepuluh) hari, Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya


commit to user

3

perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah)

dan mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya yaitu Hj. Siti Mr. Soekarno

Putri.

Putusan Mahkamah Agung terhadap upaya hukum kasasi dilakukan oleh

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang menyatakan mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan

Negeri Tangerang No.775/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010 perlu

dilakukan kajian yang mendalam untuk mengetahui argumentasi hukum penuntut

umum dalam mendalilkan bahwa putusan judex factie bukan merupakan putusan

bebas murni sebagai dasar pengajuan kasasi terhadap putusan dalam perkara

pencurian dengan terdakwa Rasminah dikaitkan dengan KUHAP dan

pertimbangan hakim Mahkamah Agung itu sendiri. Telaah yuridis ini sangat

penting bagi penulis untuk memberikan jawaban atas spekulasi yang berkembang

dalam masyarakat hukum di Indonesia terkait dengan kasus ini.

Putusan Mahkamah Agung berbanding terbalik dengan Putusan Pengadilan

Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa Rasminah tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada

Terdakwa serta membebaskan Rasminah dari dakwaan pencurian tersebut. Lain

dengan Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa judex factie (Pengadilan

Negeri) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak

sebagaimana mestinya, sehingga Rasminah telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan Hakim kasasi

Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10

(sepuluh) hari. Kasus ini masih menimbulkan permasalahan yuridis yang

menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa “Terhadap putusan

perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain

dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan

permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap

putusan bebas”. Namun, kajian terhadap putusan Nomor 653 K/Pid/2011 atas

nama terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan dalam tindak pidana


commit to user

4

pencurian piring tersebut tidak boleh hanya berhenti sampai telaah Pasal 244

KUHAP saja. Penerobosan Pasal 244 KUHAP sejalan dengan Yurisprudensi pada

putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 dan keputusan Menteri

Kehakiman Nomor M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman

Pelaksanaan KUHAP dimana dinyatakan bahwa berdasarkan situasi dan kondisi,

demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan

pemeriksaan dalam peradilan kasasi (M. Yahya Harahap 2000: 544).

Dalam sistem peradilan pidana sendiri pada perkembangannya sekarang,

dikenal putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni Terkait dengan

pengertiannya, putusan pembebasan yang tidak murni merupakan putusan

pelepasan dari segala tuntutan hukum, apabila putusan itu menurut kulit atau

bentuknya mengandung pembebasan terdakwa, sedang menurut isi maupun

substansinya mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum. Pembebasan

tidak murni adalah pelepasan dari tuntutan hukum terselubung (bedetk ontslag van

rechtsvervolging), apabila dalam surat tuduhan dirumuskan suatu unsur tindak

pidana dengan istilah sama sebagaimana terdapat dalam undang-undang dan

hakim memberikan interprestasi secara tidak benar tentang istilah itu dan juga

mengenai undang-undang sedemikian, bahkan interprestasi itu keliru sehingga

tuduhan itu dianggap tidak terbukti. Ditinjau dari segi yuridis putusan

pembebasan tidak murni ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang

bersangkutan adalah tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang

secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Banyak hal yang menarik untuk dikaji dalam kasus ini secara yuridis, tidak

hanya kesesuaian putusan hakim yang membuka celah upaya hukum atas putusan

bebas yang dikaikan dengan KUHAP saja tetapi juga menarik untuk melihatnya

dari sisi keadilan dan kepastian hukum dalam mewujudkan hukum progresif. Hal

ini juga untuk menjawab spekulasi dan permasalahan yang timbul di dalam

masyarakat terkait kemanfaatan sebuah putusan hakim menyangkut putusan judex

factie yang bukan merupakan putusan bebas murni sebagai dasar pengajuan kasasi

terhadap putusan bebas.


commit to user

5

Atas dasar uraian di atas, maka Penulis hendak mengkaji lebih dalam

tentang pengajuan upaya hukum kasasi oleh Kejaksaan Negeri Tangerang

terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara pencurian

piring oleh Rasminah, dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul TELAAH

YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM PENUNTUT UMUM DALAM

MENDALILKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN



PERKARA PENCURIAN DENGAN TERDAKWA RASMINAH (Studi

Kasus dalam putusan Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011)

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis

merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun permasalahan

yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah argumentasi hukum penuntut umum dalam mendalilkan bahwa

putusan judex factie bukan merupakan putusan bebas murni sebagai dasar

pengajuan kasasi terhadap putusan dalam perkara pencurian dengan

terdakwa Rasminah sudah sesuai KUHAP?

2. Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan

memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara

pencurian dengan terdakwa Rasminah sudah sesuai dengan ketentuan

KUHAP?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian merupakan hal-hal tertentu yang ingin dicapai

dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian hukum, secara umum

tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data hukum untuk menjawab

permasalahan hukum yang diangkat serta memberikan manfaat bagi pihak-

pihak terkait dengan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan


commit to user

6

oleh Penulis, dikelompokkan menjadi tujuan obyektif dan tujuan subyektif,

yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui argumentasi hukum penuntut umum dalam

mendalilkan bahwa putusan judex factie bukan merupakan putusan

bebas murni sebagai dasar pengajuan kasasi terhadap putusan dalam

perkara pencurian dengan terdakwa Rasminah sudah sesuai KUHAP

b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam

memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas

dalam perkara pencurian dengan terdakwa Rasminah sudah sesuai

dengan ketentuan KUHAP.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan Penulis

dibidang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai argumentasi

Hukum penuntut umum dalam mendalilkan putusan judex factie

bukan merupakan putusan bebas murni sebagai dasar pengajuan kasasi

terhadap putusan bebas dalam perkara pencurian dengan terdakwa

Rasminah (Studi Kasus dalam putusan Mahkamah Agung No. 653

K/Pid/2011 tanggal 22 Desember 2010).

b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar

sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian.

Suatu penelitian diharapkan memberikan suatu manfaat. Penulis

berharap kegiatan penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian hukum ini

dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain. Adapun manfaat

penulisan ini dikelompokkan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis,

yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis


commit to user

7

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaatpada

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum pada

umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan

literarur dalam dunia kepustakaan Hukum Acara Pidana tentang

argumentasi hukum penuntut umum dalam mendalilkan putusan judex

factie bukan merupakan putusan bebas murni sebagai dasar pengajuan

kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pencurian dengan

terdakwa Rasminah (Studi Kasus dalam putusan Mahkamah Agung

No. 653 K/Pid/2011 tanggal 22 Desember 2010).

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap

penelitian-penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atau

permasalahan-permasalahan yang diteliti.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi penulis

untuk mengembangkan penalaran, pola pikir dunamis, dan untuk

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan Ilmu Hukum

yang diperoleh selama proses belajar dibangku perkuliahan.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan

pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah yang

sedang diteliti juga kepada berbagai pihak yang berminat pada

permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum adalah suatu

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini

sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum (Peter Mahmud

Marzuki, 2005: 35).


commit to user

8

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik dan tepat,

metode penelitian dapat mempengaruhi perolehan data-data dalam

penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan

dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi

tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Metode dalam penulisan

hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau penelitian secara umum dapat dikategorikan menjadi

penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Dalam penelitian ini,

penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga

penelitian hukum normatif. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian

hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu

sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 33).

Penulis memilih penelitian hukum yang normatif, karena menurut

penulis sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum

sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya yaitu

(Peter Mahmud marzuki, 2005: 93) :

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) ;

b. Pendekatan Kasus (case approach) ;

c. Pendekatan Historis (historical approach) ;

d. Pendekatan perbandingan (comparative approach) ; dan

e. Pendekatan Konseptual (conceptual approach).

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus

(case approach) atau biasa disebut dengan Studi Kasus

3. Sifat Penelitian


commit to user

9

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang

bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat

preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai,

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-

norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar

prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan

aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22).

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk

memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskriptif atau

penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta

atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

4. Sumber hukum penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, sebagai sumber hukum penelitian. Menurut Peter Mahmud

Marzuki (2005: 141), bahan hukum primer terdiri dari Perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

Perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,

dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, bahan baku yang digunakan adalah sebagai

berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah

Agung;


commit to user

10

4) Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;dan

5) Putusan Mahkamah Agung Nomor. 653 K/Pid/2011.

b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, maupun komentar

atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi

kepustakaan atau disebut juga dengan studi dokumen.

Studi kepustakaan atau studi dokumen adalah suatu bentuk

pengumpulan bahan hukum melalui membaca, mengkaji, mempelajari

literatur, atau buku-buku hasil penelitian terdahulu, dan membaca

dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum sangat erat kaitannya dengan

pendekatan penelitiannya yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan

dalam penelitian adalah dengan pendekatan kasus/studi kasus (case

approach). Apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus (case

approach), ia harus mengumpulkan putusan-putusan mengenai isu

hukum yang dihadapi (Peter Mahmud marzuki, 2005:194).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan tetknik analisis data dengan

logika deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip

pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana

silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi

berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum).

Kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus), dari

kedua premis itu dapat ditarik kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi

didalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sederhana

silogisme tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 47).


commit to user

11

Sedangkan Johnny Ibrahim yang mengutip pendapat Bernard

Arief Shidarta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik

suatu kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang

bersifat individual. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak

dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan

konkret yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006 : 249-250). Dapat

disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum

dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum

kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

F. Sistematika Penulisan Hukum.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai

sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan

hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan

hukum ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang

terdiri dari empat bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan

penutup. Adapun sistematika yang diperinci adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mengemukakan latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian,

dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai

landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik

yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan.

Landasan teori tersebut meliputi, Tinjauan tentang

putusan judex factie, Tinjauan tentang putusan bebas,

Tinjauan tentang upaya hukum kasasi dan Tinjauan

tentang Mahkamah Agung.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN


commit to user

12

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan

dan hasil yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan

rumusan masalah yang diteliti, terdapat dua pokok

masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan

yang dapat diperoleh dari kesimpulan hasil pembahasan

dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis

kemukakan pada para pihak yang terkait dengan bahasan

penulisan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


commit to user

13

13

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori.

1. Tinjauan Tentang Judex Factie

a. Pengertian Judex Factie.

merupakan badan peradilan yang memeriksa fakta-fakta tentang

terjadinya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Judex factie dalam memeriksa dan memutus perkara adalah berdasarkan

surat dakwaan yang telah disusun sedemikian rupa oleh Penuntut

Umum. Dari pemeriksaan perkara tersebut maka akan terungkap fakta-

fakta di persidangan yang menjadi penilaian serta pertimbangan hakim

untuk memberikan putusan atas tindak pidana yang didakwakan kepada

terdakwa. Hal tersebutlah yang membedakannya dengan judex juris

yang memeriksa penerapan hukumnya atau dengan kata lain penerapan

hukum judex factie dalam memeriksa dan memutus perkara yang telah

menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian terdapat lah suatu hierarki dalam suatu sistem

peradilan dimana Judex Juris yang pada umumnya dipegang oleh

Mahkamah Agung (Supreme Court) memiliki kedudukan yang lebih

tinggi untuk mengawasi jalannya peradilan yang dilakukan oleh judex

factie. Dalam hal tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Lax bahwa

judex factie sebagai pengadilan yang lebih rendah tingkatannya akan

mematuhi peraturan dari judex juris yang memberikan pengaruh yang

besar terhadapnya (Lee Epstein and Tonja Jacobi, 2010: 345).

b. Judex Factie dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Judex factie dalam sistem hukum pidana Indonesia dijalankan

oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Pengadilan tingkat

pertama adalah Pengadilan Negeri tingkat pertama yang diberikan

kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang

dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pengadilan tingkat banding adalah


commit to user

14

Pengadilan Tinggi Negeri yang diberika kewenangan oleh peraturan

Perundang-undangan untuk memeriksa permohonan banding yang

diajukan atas putusan pengadilan tingkat pertama oleh penuntut umum

atau terdakwa yang tidak menerima putusan yang bersangkutan. Jadi di

Indonesia pemeriksaan judex factie ada 2 (dua) tingkatan, yaitu tingkat

pertama yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri dan tingkat banding

sebagai upaya hukum atas putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama

yang dijalankan oleh Pengadilan Tinggi.

2. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan

Pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11

KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sedapat

mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan

yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak

tercapai, maka ditempuh dengan dua cara :

a. putusan diambil dengan suara terbanyak.

b. Ji ka yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan,

yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi

Terdakwa.

Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan,

tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian

yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala

sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan

(M.Yahya Harahap, 2005: 347).

b. Jenis Putusan


commit to user

15

Ada beberapa bentuk putusan yang diajtuhkan pengadilan pada

perkara pidana, yaitu, sebagai berikut:

a) Putusan Bebas;

Putusan bebas, berarti Terdakwa dijatuhi hukuman bebas atau

dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak). Inilah

pengertian Terdakwa diputus bebas, Terdakwa dibebaskan dari

tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya

Terdakwa “tidak dipidana” (M.Yahya Harahap, 2000: 347).

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, ada 2 (dua) alasan

Terdakwa dapat diputus bebas:

a. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan

Hal ini terkait dengan pembuktian yang dilakukan oleh

penuntut umum pada persidangan. Dalam hal ini, dikarenakan

kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak

terbukti, atau, secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan

Terdakwa tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian

sesuai Pasal 183 KUHAP (misalnya, alat bukti yang diajukan

hanya terdiri dari seorang saksi saja), atau atas dasar penilaian

kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan

hakim.

b. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana

Terhadap hal ini, maka Terdakwa diputus lepas dari

segala tuntutan hukum. Hal ini terkait dengan syarat-syarat

pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang

diatur dalam KUHP (M. Yahya Harahap, 2000: 348). Dia antara

lain:

1) Pasal 44, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan

Terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan” kepadanya,

disebabkan:


commit to user

16

a) Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (gebrekkige

ontwikkeling) atau mental disorder, sehingga akalnya

tetap sebagai anak-anak, atau

b) Jiwanya terganggu karena penyakit (zieklyk storing)

seperti sakit gila, hysteria, epilepsi, melankolik, dan

sebagainya.

2) Pasal 45, perbuatan tindak pidana yang dilakukanolehorang

yang belum cukup umurnya 16 tahun.

3) Pasal 48, orang yang melakukan tindak pidana atau

melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya

paksa” (overmacht) baik bersifat daya paksa, batin atau fisik.

4) Pasal 49, orang yang terpaksa melakukan perbuatan

pembelaan karena ada serangan ancaman seketika itu juga

baik terhadap diri sendiri maupunterhadap orang lain atau

terhadap kehormatan kesusilaan.

5) Pasal 50, orang yang melakukan perbuatan untuk

melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat

dipidana, Terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.

b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum;

Putusan ini dijatuhkan jika Pengadilan berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi

perbuatan tersebut bukan tindak pidana, maka Terdakwa diputus

lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan karena:

1) Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan

tindak pidana; dan

2) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan

Terdakwa tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa tersebut

antara lain :

(a) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);


commit to user

17

(b) Melakukan dibawah pengaruh daya paksa atau overmacht

(Pasal 48 KUHP);

(c) Adanya pembelaan Terdakwa (Pasal 49 KUHP);

(d) Adanya ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP); dan

(e) Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

c) Putusan Pemidanaan;

Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat

bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang

didakwakan padanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Hakim dalam hal

ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan

memahami setiap yang terungkap dalam persidangan.

d) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili;

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini

dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum

membacakan surat dakwaan maka Terdakwa atau penasihat hukum

Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).

Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri

tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun

absolut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasehat

hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa Pengadilan Negeri

tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

e) Putusan yang Menyatakan dakwaan tidak dapat diterima;

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat

diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut umum

sebab putusan tersebut dijatuhkan karena :

1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan,

tidak ada;

2) Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sudah pernah

diadili (ne bis in idem); dan

3) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (verjaring).

f) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum


commit to user

18

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan karena Jaksa Penuntut

Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak cermat, kurang jelas

dan tidak lengkap. Mengenai surat dakwaan yang batal demi hukum

ini dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah

Agung Registrasi Nomor: 808/K/Pid/1984 tanggal 6 Juni yang

menyatakan : “Dakwaan tidak cermat, kurang jelas, dan tidak

lengkap harus dinyatakan batal demi hukum”.

3. Tinjaun tentang Putusan Bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi hukuman bebas atau

dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij Spraak). Inilah pengertian

terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam

arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana” (M.

Yahya Harahap, 2000: 347).

Putusan bebas merupakan salah (satu) bentuk putusan yang

dijatuhkan oleh pengadilan pada perkara pidana. Ada beberapa bentuk

putusan yang dijatuhkan pengadilan pada perkara pidana, yaitu sebagai

berikut:

1) Putusan Bebas;

2) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum;

3) Putusan Pemidanaan;

4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili;

5) Putusan yang Menyatakan Dakwaan tidak Dapat Diterima;

6) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum.

Menurut Lilik Mulyadi, definisi putusan bebas yaitu “putusan

merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam

persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan

prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar

pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat


commit to user

19

dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan masalah” (Lilik

Mulyadi 2007 : 121).

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, ada 2 (dua) alasan terdakwa

dapat diputus bebas:

1) Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal ini terkait dengan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut

umum pada persidangan. Dalam hal ini, dikarenakan kesalahan yang

didakwakan kepada terdakwa sa ma sekali tidak terbukti atau secara

nyata hakim menilai pembuktiankesalahan terdakwa tidak memenuhi

ketentuan batas minimum pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP

(misalnya, alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari seorang saksi

saja), atau atas dasar penilaian kesalahan yang terbukti itu tidak

didukung oleh keyakinan hakim.

2) Perbuatan didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu

tidak merupakan suatu tindak pidana

Terhadap hal ini, maka terdakwa diputus lepas dari segala

tuntutan hukum. Hal ini terkait dengan syarat-syarat pembebasan atau

pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam KUHP (M.

Yahya Harahap, 2000: 348). Antara lain:

a) Pasal 44; apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan

terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan” kepadanya,

disebabkan:

i. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (gebrekkige

onwikkeling) atau mental disorder, sehingga akalnya tetap

sebagai anak-anak, atau

ii. Jiwanya terganggu karena penyakit (zieklyk storing), seperti

sakit gila, hysteria, ephilepsi, melankolik, dan sebagainya.

b) Pasal 45, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang

yang belum cukup umurnya 16 tahun.


commit to user

20

c) Pasal 48, orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan

perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (overmacht)

baik bersifat daya paksa, batin atau fisik.

d) Pasal 49, orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan

karena ada serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap

diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap

kehormatan kesusilaan.

e) Pasal 50, orang yang melakukan perbuatan untuk

melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dapat

dipidana, terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.

Mengkin pada era KUHAP keberanian penuntut umum untuk

menggagahi perintah pembebasan terdakwa dari tahanan, akan

berkurang, sebab dengan adanya resiko penuntutan ganti rugi atas

penahanan tidak sah seprti yang diatur pada Pasal 95 dan 96 KUHAP

(M. Yahya Harahap, 2000: 351).

4. Tinjauan Tentang Upaya Hukum Kasasi

Menurut Leden Marpaung (2000: 6), “Kasasi” adalah pembatalan

putusan/penetapan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir karena

tidak sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. Upaya

hukum kasasi diatur dalam KUHAP pada Pasal 244 yang menyatakan

“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir

oleh pengadilan yang selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau

penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada

Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Upaya hukum kasasi yang demikian, merupakan upaya hukum

yang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pihak yang

melakukan pengawasan tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia.

1) Alasan Pembatalan Putusan pada Tingkat Kasasi

Alasan pembatalan putusan pada tingkat kasasi tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Atas


commit to user

21

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

pada Pasal 30, dinyatakan bahwa : “Mahkamah Agung dalam tingkat

kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dalam semua

lingkungan peradilan karena :

a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

batalnya putusan yang bersangkutan.

2) Tujuan Upaya Hukum Kasasi

Tujuan upaya hukum kasasi menurut M. Yahya Harahap (2000:

539-542) adalah sebagai berikut:

a) Koreksi Terhadap Putusan Pengadilan Bawahan

Salah (satu) tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan

kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan

sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-

benar dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang.

b) Menciptakan dan Membentuk Hukum Baru

Di samping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah

Agung dalam peradilan kasasi ada kalanya tindakan koreksi itu

sekaligus menciptakan “hukum baru” dalam bentuk yurisprudensi.

Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam

bentuk judge making law, sering Mahkamah Agung mencipta

hukum baru uang disebut “hukum kasus” atau case law, guna

mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka menyejajarkan

makna dan jiwa ketentuan Undang-Undang sesuai dengan

“elastisitas” pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai

dan kesadaran masyarakat.

c) Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum

Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi, bermaksud

mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum ayau e


commit to user

22

dan unified legal opinion. Dengan adanya putusan kasasi yang

mencipta yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman

pandangan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya

upaya hukum kasasi, dapat dihindari kesewenangan pandangan

titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum

kasasi dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaaan

jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan

kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

3) Putusan Dapat Dikasasi

Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, maka terdakwa atau Penuntut

Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada

Mahkamah Agung terhadap putusan perkara pidana yang diberikan

pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah

Agung kecuali terhadap Putusan Bebas.

Menurut M. Yahya Harahap (2000: 543-544), mengenai

putusan yang dapat dikasasi maka dapat diajukan pada semua putusan

perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan

kecuali putusan bebas, dijelaskan sebagai berikut :

a) Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dalam kedudukannya

sekaligus sebagai paradilan tingkat pertama dan terakhir, yang

terhadap putusan tidak dapat diajukan permohonan banding.

b) Terhadap semua putusan Pengadilan Tinggi yang diambilnya pada

tingkat banding, yang terhadap putusan tingkat banding tersebut,

Pengadilan Tinggi telah mengambil putusan pada tingkat banding,

terhadap putusan banding tersebut diajukan permohonan kasasi,

putusan inilah yang dikualifikasikan sebagai putusan pengadilan

“tingkat akhir”.

c) Terhadap Putusan Bebas, berdasarkan Pasal 244 KUHAP, terhadap

Putusan Bebas tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Akan tetapi,

kenyataan praktek larangan Pasal 244 KUHAP tersebut telah


commit to user

23

disingkirkan oleh Mahkamah Agung secara Contra Legem.

5. Tinjauan tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi yang

berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia. Mahkamah Agung

bukanlah merupakan Pengadilan Tingkat Ketiga, tetapi sebagai hakim

pengawas ataupun hakim kasasi. Hakim kasasi tidak dapat menilai

secara keselueuhan isi dari putusan pengadilan yang lebih rendah.

Tegasnya Mahkamah Agung bertugas semata-mata sebagai hakim

pengawas, yaitu, meliputi pengawas terhadap jalannya peradilan,

pekerjaan pengadilan dan cara mengadili hakim-hakim di semua

lingkungan peradilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung, pada Pasal 1, dinyatakan bahwa Mahkamah

Agung adalah salah (satu) pelaku kekuasaan kehakiman

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (2),

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24A ayat (1) juga

menegaskan secara jelas terkait dengan wewenang Mahkamah Agung

yaitu :

1. Mengadili pada tingkat Kasasi


commit to user

24

2. Menguji Peraturan PerUndang-Undangan dibawah Undang-

Undang

3. Wewenang lainnya yang diberikan Undang-Undang

Pasal 24A ayat (2) dinyatakan bahwa, Hakim Agung harus

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. Mahkamah Agung

diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung.


commit to user

25

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana

Pencurian

Pemeriksaan di

Pengadilan

Putusan Bebas

Upaya Hukum

Kasasi

Argumentasi Hukum

penuntut umum dalam

mendalilkan bahwa

putusan judex factie

bukan merupakan

putusan bebas dikaitkan

dengan KUHAP

Pertimbangan Hakim

Mahkamah Agung dalam

memeriksa dan memutus

pengajuan kasasi

terhadap putusan bebas

dikaitkan dengan

KUHAP

. Use the Text Box Tools

tab to change the

formatting of the pull

quote text box.] Mahkamah Agung Mengabulkan

Permohonan Kasasi dan

Membatalkan putusan Pengadilan


commit to user

26

Keterangan :

Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur pemikiran penulis dalam

mengangkat, menggambarkan, menelaah dan menjabarkan serta menemukan

jawaban atas permasalahan hukum, yaitu argumentasi hukum penuntut umum

dalam mendalilkan bahwa putusan judex factie bukan merupakan putusan bebas

murni sebagai dasar pengajuan kasasi terhadap putusan dalam perkara pencurian

dikaitkan dengan KUHAP.

Tindakan seseorang yang mengambil barang milik orang lain adalah

bentuk pelanggaran hukum pidana materiil. Hal ini bertentangan dengan Pasal

362 KUHP mengenai tindak pidana pencurian, akan tetapi jika terdakwa dalam

kasus pencurian tersebut saat diadili di Pengadilan tidak cukup bukti melakukan

pencurian seperti yang didakwakan Penuntut Umum maka Hakim dapat

menjatuhkan Putusan Bebas terhadap terdakwa.

Yang menjadi permasalahan kemudian adalah apabila terhadap putusan

bebas, kemudian Penuntut Umum mengajukan upaya Hukum Kasasi, Mahkamah

Agung mengabulkan kasasi pada putusan Mahkamah Agung, Maka hal ini dapat

menimbulkan permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, karena secara

yuridis kasasi tersebut bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP, karena Putusan

Pengadilan tersebut merupakan Putusan Bebas.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa upaya hukum kasasi oleh

Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Pengadilan Negeri tangerang dengan

terdakwa Rasminah ini perlu dikaji kesesuaiannya dengan KUHAP dan juga perlu

dikaji mengenai argumentasi hukum Penuntut Umum dalam mendalilkan bahwa

putusan judex Factie bukan merupakan putusan bebas murni.


commit to user

27

27

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan telaah terhadap bahan hukum yang peneliti kumpulkan, berikut

merupakan hasil penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut

1. Kasus Posisi

Rasminah adalah seorang pembantu rumah tangga pada keluarga Hj.

Siti Mr. Soekarno Putri yang bertempat tinggal di Perumahan Graha Permai

Blok A6 No. 9 dan Jalan Mahoni Blok A7 No. 8 RT. 01/09 Kelurahan Sawah

Lama Kecamatan Ciputat Tangerang. Rasminah telah bekerja sebagai

pembantu rumah tangga pada keluarga Hj. Siti Mr. Soekarno Putri sekitar 10

tahun namun sempat berhenti pada tahun ke 6 dan kemudian masuk bekerja

lagi.

Sekitar bulan Februari tahun 2007 terjadi banjir di kediaman Hj. Siti

Mr. Soekarno Putri di Perumahan Graha Permai Blok A6 No. 9 dan Jalan

Mahoni Blok A7 No. 8 RT. 01/09 Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Ciputat

Tangerang, pada waktu itu Rasminah telah mengambil barang milik Hj. Siti

Mr. Soekarno Putri berupa barang-barang secara (satu) per(satu) dirumah. Hj.

Siti Mr. Soekarno Putri tanpa seijin pemiliknya. Barang yang diambil

Rasminah berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu)

buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1

(satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil, setelah

masing-masing barang tersebut telah berhasil diambil oleh Rasminah

selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di rumahnya dan selanjutnya

barang-barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Hj. Siti Mr.

Soekarno Putri hendak dimilikinya secara melawan hukum tanpa seijin dari Hj.

Siti Mr. Soekarno Putri untuk kepentingan pribadi. Akibat dari perbuatan

Rasminah, Hj. Siti Mr. Soekarno Putri mengalami kerugian sekitar Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah).


commit to user

28

Merasa dirugikan oleh perbuatan Rasminah maka Hj. Siti Mr. Soekarno

Putri melaporkan Rasminah kepada Polisi sampai kasus ini dipersidangkan.

Pada tanggal 22 Desember 2010 Pengadilan Negeri Tangerang membacakan

putusan Nomor. 775/Pid.B/2010/PN.TNG yang amarnya menyatakan bahwa

terdakwa Rasminah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa serta

membebaskan Rasminah dari dakwaan tersebut.

Pada tanggal 24 November 2010 Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kemudian Mahkamah Agung Membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Tangerang No.775/Pid.B/2010/PN.TNG. dan menyatakan bahwa Rasminah

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Pencurian, Menghukum Terdakwa Rasminah dengan pidana penjara selama 4

(empat ) bulan 10 (sepuluh) hari, Membebankan Terdakwa tersebut untuk

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu

lima ratus rupiah) dan mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya yaitu

Hj. Siti Mr. Soekarno Putri.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Nama : RASMIAH alias RASMINAH binti RAWAN ;

Tempat lahir : Pemalang ;

Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 05 April 1958

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Gang Damai RT.03/05 No. 12 B, Kampung

Sawah Lama, Kecamatan Ciputat Tange-rang Sela

tan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pembantu Rmah Tangga.

Surat Dakwaan


commit to user

29

Bahwa ia Terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan pada waktu

yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada bulan bulan Februari tahun

2007 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Perumahan

Graha Permai Blok A6 No. 9 dan Jalan Mahoni Blok A7 No. 8 RT. 01/09

Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan atau setidak-

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa

lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa pada awalnya Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga di rumah

saksi Hj. Siti Mr. Soekarno Putri dan telah bekerja sekitar 10 tahun namun

sempat berhenti pada tahun ke 6 dan kemudian masuk bekerja lagi,

kemudian pada waktu terjadi banjir sekitar tahun 2007 Terdakwa

mengambil barang-barang secara (satu) per(satu) dari rumah saksi Hj. Siti

Mr. Soekarno Putri tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Hj. Siti Mr.

Soekarno Putri berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor

Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek

Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah

piring kecil, setelah masing-masing barang- barang ter sebut te lah berhasil

diambil oleh Terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut disimpan

dirumah Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa barang-barang tersebut

dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hj. Siti Mr.

Soekarno Putri mengalami kerug ian sekitar Rp. 5.000.000, - (lima juta

rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh

rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal362 KUHPidana ;


commit to user

30

3. Tuntutan Penuntut Umum

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tangerang tanggal 24 November 2010 sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan secara sah

dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencur ian

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal362 KUHP,

sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dakwaan

tunggal ;

b. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Rasmiah alias Rasminah

binti Rawan selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada

dalam penahanan sementara ;

c. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik daging buntut sapi (diganti dengan foto)

terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah gelas ;

- Hai r ton i c Hadi Suwarno dan shamponya ;

- Baju Muslim ;

- Sapu Tangan ;

- Listerin obat kumur ;

- Force Magic ;

- Tempat Tisu ;

- 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking ;

- 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel ;

- 2 (dua) buah piring merek Royal Province ;

- 1 (satu) buah piring merek Taich i Cina ;

- 3 (tiga) buah piring kecil ;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Siti Mr. Soekarno Putri ;

d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000, - (dua ribu rupiah) ;


commit to user

31

4. Amar Putusan Pengadilan Negeri

Amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.775/Pid.B/2010/PN.TNG.

tanggal 22 Desember 2010 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang

didakwakan kepada Terdakwa ;

- Membebaskan oleh karena itu terhadap Terdakwa Rasmiah alias Rasminah

binti Rawan tersebut di atas dari dakwaan tersebut ;

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta

martabatnya ;

- Memerintahkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik

daging buntut sapi (berupa foto), 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) botol Hair

Tonic Hadi Suwarno dan shamponya, 1 (satu) lembar Baju Musl im, Sapu

Tangan, 1 (satu) boto l Listerin, 1 (satu) kaleng racun nyamuk Force

Magic, 1 (satu) buah Tempat Tisu, 1 (satu) buah piring keramik merek

Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring

merek Royal Province dan 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina,

dikembalikan kepada Terdakwa Rasmiah alias Rasminah binti Rawan serta

1 (satu) buah mangkok dan 3 (tiga) buah piring kecil/cawan dikembalikan

kepada saksi Samirah melalui Terdakwa;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

5. Alasan-Alasan Permohonan Kasasi

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa /Penuntut Umum :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal182 ayat (3)

dan ayat (4) KUHAP karena dalam putusannya pada halaman 27-28

mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal5 Juni 2010

sekitar jam 23.20 Wib Terdakwa selaku pembantu rumah tangga telah

meminta ijin kepada saksi Hj. Siti Aisyah untuk berobat ke Klinik 24 jam


commit to user

32

karena sakit perut/diare dan sekaligus mau menengok anaknya di rumah

kontrakannya ;

- Bahwa sewaktu Terdakwa pulang dari Klinik tetapi masih di rumah

bersama anaknya, saksi pelapor Hj. Siti Aisyah telah menelponnya supaya

Terdakwa segera kembali ke rumah majikannya/saksi pelapor, namun

waktu itu di jawab oleh Terdakwa bahwa karena Terdakwa masih sakit

perut maka akan tidur di rumah dulu bersama anaknya, namun ternyata

jawaban Terdakwa ter sebut membuat saksi Hj. Siti Aisyah malah marah-

marah dan selalu mengatakan bahwa Terdakwa bikin kesal ;

- Bahwa karena selalu dimarah-marahi dan dikatakan bikin kesal Terdakwa

menjawab bahwa kalau dirinya hanya dianggap bikin kesal maka

Terdakwa akan keluar saja sebagai pembantu saksi pelapor dan malam itu

juga Terdakwa keluar rumah bermaksud akan mengembalikan kunci

rumah ke rumah saksi pelapor, namun ternyata di tengah jalan telah

bertemu dengan saksi pelapor bersama suaminya/saksi H. Rendy Sasmita,

anak perempuannya dan di temani Satpam Komplek dan mereka langsung

menuju rumah kontrakan Terdakwa sehingga Terdakwa kembali lagi

mengikuti majikannya ;

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, saksi Hj. Siti Aisyah

langsung marah- marah dengan mengatakan kamu ini maling, nyolong,

maling keramik dan sebagainya. Kata-kata sejenisnya sambil

mengumpulkan barang- barang seperti 1 (satu) kantong plastik daging

buntut sapi, gelas, mangkok, Hair tonic, Baju Muslim, Sapu Tangan,

Tempat Tisu, obat kumur Listerin, shampo Hadi Suwarno, racun nyamuk

Force Magic, dan sebagainya;

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan tersebut

di atas hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, sedangkan fakta persidangan

yang lain tidak dipertimbangkan antara lain :

a. Keterangan saksi korban Hj. Siti Mr. Soekarno Putri, sebagai berikut:


commit to user

33

1) Bahwa benar selama Terdakwa beker ja dengan saksi terdapat beberapa

barang-barang milik saksi yang hilang namun saksi pada waktu itu

tidak mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya ;

2) Tempat tinggal saksi dan pada waktu itu Terdakwa telah bekerja

dengan saksi dan pada waktu itu saksi memiliki barang-barang berupa 1

(satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring

Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu)

buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil yang

keseluruhan barang tersebut saksi simpan di lemari ruang tamu rumah

saksi dan barang- barang tersebut adalah barang antik yang saksi sudah

lama miliki dan nilainya sangat tinggi dan harganya mahal jutaan

rupiah berkisar di atas lima juta rupiah ;

3) Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekitar jam 01.30

Wib. Pada waktu itu di rumah saksi mati lampu dan saksi ada mencari

barang-barang milik saksi yang tidak ada, karena Terdakwa tidak ada di

rumah saksi kemudian saksi memanggil Terdakwa namun Terdakwa

tidak ada, kemudian saksi bersama suami saksi yaitu saksi H.M. Rendy

Sasmita Adjiwibowo, SPd., (satu) orang anak saksi, Ketua RW. 09

saksi Amir Hamzah, saksi Siman (Satpam Perumahan Graha) dan (satu)

orang Polisi saksi Bambang Sunarto mendatangi rumah Terdakwa, dan

sesampainya di rumah Terdakwa saksi melihat anak Terdakwa saksi

Astuti sedang memakai baju warna merah yang baju tersebut adalah

milik saksi dan saksi tidak pernah memberikan baju tersebut kepada

saksi Astuti ataupun Terdakwa ;

4) Bahwa benar kemudian karena melihat baju saksi dipakai oleh saksi

Astuti kemudian saksi bertanya mengenai barang-barang saksi yang

hilang namun Terdakwa dan saksi Astuti tidak mengakuinya kemudian

saksi menemukan daging buntut sapi milik saksi yang Terdakwa

simpan di dalam Freezer/kulkas Terdakwa, atas penemuan buntut sapi

tersebut kemudian saksi juga menemukan barang-barang milik saksi

lainnya di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, hampir seluruh barang


commit to user

34

di rumah kontrakan Terdakwa adalah milik saksi, yaitu 1 (satu) buah

piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen

Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah

piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil, Tempat Tisu, 1

(satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1

(satu) buah Hair Tonic Hadi Suwarno serta shamponya, Baju Muslim,

Sapu Tangan, Listerin obat kumur, Force Magic ;

b. Keterangan H.M. Rendy Sasmita Adjiwibowo, SPd. Sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu di rumah kontrakan Terdakwa, saksi/isteri

saksi juga menemukan buku tabungan atas nama saksi Astuti dengan

jumlah uang yang berada di buku tabungan tersebut yang

dibuat/dicetak tanggal 27 April 2010 sebesar Rp.6.000.000, - (enam

juta rupiah) dan saldo akhir saksi lihat sebesar Rp. 7.000.000, - (tujuh

juta rupiah) yang tanggal tersebut tidak jauh dengan tanggal pada

waktu isteri saksi dan saksi melakukan ibadah Umroh ;

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah piring keramik merek

Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah

piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina

dan 3 (tiga) buah piring kecil adalah barang antik yang saksi/isteri

saksi simpan di lemari bufet ruang tamu/keluarga di rumah saksi/isteri

saksi, memang sekitar bulan Februari tahun 2007 pernah terjadi banjir

dan barang-barang tersebut terendam, namun saksi/isteri saksi tidak

pernah memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa ataupun

saksi Astuti ;

- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) kantong buntut sapi,

Tempat Tisu, 1 (satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu)

buah mangkok, 1 (satu) buah Hair Tonic Hadi Suwarno serta

shamponya, Baju Muslim, Sapu Tangan, Listerin obat kumur, Force

Magic saksi membelinya dari Swalayan Carefour ;

- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) buah piring keramik

merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua)


commit to user

35

buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taich i

Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil adalah barang antik walaupun

barang tersebut bukanlah barang langka, isteri saksi/saksi

mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari toko disekitar

Jakarta dan pada waktu itu terdapat bukti pembeliannya ;

- Bahwa benar pada waktu isteri saksi dan saksi melakukan

pemeriksaan di rumah kontrakan Terdakwa dengan disaksikan oleh

saksi Amir Hamzah, saksi Siman (Satpam Perumahan Graha) dan

(satu) orang Polisi saksi Bambang Sunarto dan (satu) orang anak saksi

pada waktu itu terdapat TV, meja TV dan perhiasan milik saksi yang

di temukan dan telah dilakukan penyitaan dan pada waktu itu menurut

Polisi untuk menjadi barang bukti hanya diambil contoh-contohnya

saja dari seluruh barang milik saksi yang diambil oleh pelaku, namun

saksi kaget setelah di persidangan ini mengetahui bahwa barang-

barang berharga milik saksi yang ditemukan pada waktu pemeriksaan

di rumah Terdakwa berupa beberapa perhiasan emas, TV dan Kulkas

tidak ada di penyitaan dan tidak ada menjadi barang bukti dalam

pemeriksaan perkara ini, dan berarti barang-barang tersebut

disimpan/disembunyikan oleh Polisi ;

- Bahwa benar saksi juga memiliki bukti terhadap barang-barang yang

berhasil dikumpulkan di rumah kontrakan Terdakwa yang mana

barang tersebut diambil Terdakwa tanpa seijin saksi berupa foto yang

diambil dari Handphone saksi dan isteri saksi seperti ditunjukkan di

depan persidangan dengan gambar yang menjadi barang bukti dalam

perkara ini sebagaimana penyidikan ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu)

buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal

Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah

piring kecil, Tempat Tisu, 1 (satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah

gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah Hair tonic Hadi Suwarno


commit to user

36

serta shamponya, Baju Muslim, Sapu Tangan, Listerin obat kumur,

Force Magic dan 1 (satu) bungkus plastik daging buntut sapi (yang

telah diganti dengan foto) dan beberapa pakaian bekas adalah

seluruhnya di temukan di rumah kontrakan Terdakwa dan benar

seluruhnya adalah barang-barang milik isteri saksi/saksi yang telah

hilang diambil Terdakwa tanpa seijin saksi/isteri saksi ;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal164 ayat (1) KUHAP menyatakan

“setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterngan Hakim Ketua

sidang menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya tentang

keterangan tersebut ” ;

- Bahwa setelah saksi korban Hj. Siti Mr. Soekarno Putri dan saksi

H.M. Rendy Sasmita Adjiwibowo, Spd. memeberikan keterangan,

Terdakwa memberikan pendapatnya yang ternyata juga tidak

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (judex facti) dalam putusannya,

yang pada pokoknya Terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa

Terdakwa hanya mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin

saksi pada waktu banjir tahun 2007 berupa 1 (satu) buah piring

keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen

Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah

piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil dengan cara

diambil satu-persatu, oleh karena itu dengan tidak mempertimbangkan

segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara

keseluruhan maka Majelis Hakim (judex facti) telah melakukan

kelalaian dalam beracara (vormverzuim) ;

- Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 No.

221K/Pid/1982 memuat kaidah“ telah terjadi kesalahan penerapan

hukum pembuktian karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama

secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam

persidangan” dan juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung

R.I. tanggal 23 November 1974 Nomor : M.A./Pemb./1154/74 (vide

Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan


commit to user

37

Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2009

halaman 230), maka putusan judex facti (Pengadilan Negeri) harus

dibatalkan ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal185 ayat

ayat (4) KUHAP yaitu dalam putusannya pada halaman 28

mempertimbangkan bahwa barang-barang piring yang menurut saksi pelapor

pada malam saat kejadian yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa

adalah miliknya, tetapi saksi pelapor tidak bisa memastikan kapan barang-

barang itu diambil/dibawa oleh Terdakwa, karena dengan pertimbangan

tersebut seolah-olah harus ada saksi yang melihat pada saat Terdakwa

mengambil barang-barang itu, padahal jika Terdakwa mengambil barang-

barang tersebut tanpa ijin secara tertangkap tangan maka Terdakwa tidak

akan disidik dan disidangkan pada tahun 2010, akan tetapi akan disidik dan

disidangkan pada tahun 2007 pada saat tertangkap tangan, apalagi keterangan

saksi korban Hj. Siti Mr. Soekarno Putri dan saksi H.M. Rendy Sasmita

Adjiwibowo,Spd., ternyata telah membenarkan adanya suatu kejadian atau

keadaan tertentu yakni adanya barang-barang milik Hj. Siti Mr. Soekarno

Putri di rumah kontrakan Terdakwa ;

3. Bahwa judex factie telah keliru dan salah mempertimbangkan unsur

“mengambil sesuatu barang” dengan pertimbangan“ tiadanya unsur melawan

hukum”, karena putusan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 27

menyatakan sebagai berikut :

Tentang unsur ke- 2 : Mengambil sesuatu barang.

Akan tetapi dalam salah satu pertimbangan “tidak terbuktinya unsur secara

melawan hukum” sebagaimana pertimbangan halaman 29 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang didakwakan di atas

dimuka persidangan Terdakwa telah membantah telah mengambilnya dari

saksi Pelapor dengan alasan 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel dan 1 (satu)

buah piring merek Taichi Cina diberi oleh saksi Pelapor Hj. Siti Mr. Soekarno

Putri pada saat terjadi banjir dan waktu itu dalam keadaan kotor, 1 (satu) buah


commit to user

38

piring merek Anchor Hocking adalah kepunyaan sendiri dulu yang membeli

suaminya (almarhum) sebanyak 1 (satu) lusin tetapi lainnya sudah pecah

karena sudah lama, 2 (dua) buah piring merek Royal Province hadiah dari

membeli suatu barang dan 3 (tiga) buah piring kecil diperoleh dari beli

sendiri, seharusnya pertimbangan tersebut dipertimbangkan tentang unsur

“secara melawan hukum” dari Pasal362 KUHPidana, bukan pada

pertimbangan unsur “mengambil sesuatu barang” ;

6. Pertimbangan Hakim Kasasi

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat: mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3: Bahwa

alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti

(Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan

hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan-pertimbangan

sebagai berikut :

- Bahwa dalam kenyataannya ada barang-barang berupa 1 (satu) buah

piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen

Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring

merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil, Tempat Tisu, 1 (satu)

buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu)

buah Hair tonic Hadi Suwarno serta shamponya, Baju Muslim, Sapu

Tangan, Listerin obat kumur, Force Magic dan 1 (satu) bungkus plastik

daging buntut sapi (yang telah diganti dengan foto) dan beberapa pakaian

bekas adalah seluruhnya ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa dan

benar seluruhnya adalah barang-barang milik majikannya (saksi Pelapor

Hj. Siti Mr. Soekarno Putri) yang telah diambil Terdakwa tanpa seijin

saksi Pelapor ;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berhasil membuktikan

bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) adalah putusan bebas tidak

murni ;


commit to user

39

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

permohonan kasasi yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

cara yang ditentukan Undang-Undang formil dapat di terima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa terbukti telah bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan

Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus

dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

permohonan kasasi yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

cara yang ditentukan Undang-Undang formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang mer ingankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas

Mahkamah Agung berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Tangerang

No.775 /Pid .B/2010 /PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010 tidak dapat

dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah

Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/

Pembaca III (Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M) mempunyai pendapat yang

berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex

facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal

yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu barang-barang bukti di


commit to user

40

persidangan tidak semuanya berasa l dari saksi Pelapor (Hj. Siti Mr.

Soekarno Putri) ;

- Bahwa barang bukti mangkok milik Samirah yang diberikan kepada

Terdakwa dan sesuai dengan tutup mangkok yang dibawa oleh saksi

Samirah;

- Bahwa tidak ternyata ada unsur mengambil barang milik orang lain dari

perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan

bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) bukan bebas murni, karena

tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar

pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas

tersebut ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pembaca III berpendapat

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum

tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis

Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai

mufakat, maka sesuai dengan Pasal182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah

bermusyawarah dan diambil keputusan yang terbanyak, yaitu

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut

Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum

dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka

biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal362 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun

2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5

Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun

2009 serta peraturan perundang-undanganlain yang bersangkutan.


commit to user

41

7. Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Nomor. No. 653 K/Pid/2011

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI

TANGERANG tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Tangerang No. 775/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI :

1 Menyatakan Terdakwa RASMIAH alias RASMINAH binti RAWAN,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “PENCURIAN“ ;

2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4

(empat) bulan 10 (sepuluh) hari ;

3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa

akan dikurangkan selu ruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik daging buntut sapi (berupa foto) terlampir

dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah gelas ;

- 1 (satu) boto l Hair Tonic Hadi Suwarno dan shamponya ;

- 1 (satu) lembar Baju Muslim ;

- Sapu Tangan

- 1 (satu) boto l Listerin obat kumur ;

- 1 (satu) kaleng racun nyamuk Force Magic ;

- 1 (satu) buah Tempat Tisu ;

- 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking ;

- 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel ;

- (dua) buah piring merek Royal Province ;

- 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina ;


commit to user

42

- (tiga) buah piring kecil ;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Siti MR. Soekarno Putri;

5. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Pembahasan

1. Kesesuaian Argumentasi Hukum Penuntut Umum dalam

Mendalilkan bahwa Putusan Judex Factie bukan merupakan Putusan

Bebas Murni sebagai Dasar Pengajuan Kasasi terhadap Putusan

dalam Perkara Pencurian dengan Terdakwa Rasminah Dikaitkan

dengan pasal 244 KUHAP

Sebelum membahas analisis argumentasi hukum penuntut umum

dalam membuktikan bahwa Putusan judex factie bukan merupakan putusan

bebas murni, terlebih dahulu Penulis akan menguraikan mengenai teori

putusan bebas murni dan tidak murni menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Terkait dengan pengertiannya, putusan pembebasan yang tidak

murni merupakan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apabila

putusan itu menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan

terdakwa, sedang menurut isi maupun substansinya mengandung

pelepasan dari segala tuntutan hukum. Pembebasan tidak murni adalah

pelepasan dari tuntutan hukum terselubung (bedetk ontslag van

rechtsvervolging), apabila dalam surat tuduhan dirumuskan suatu unsur

tindak pidana dengan istilah sama sebagaimana terdapat dalam undang-

undang dan hakim memberikan interprestasi secara tidak benar tentang

istilah itu dan juga mengenai undang-undang sedemikian, bahkan

interprestasi itu keliru sehingga tuduhan itu dianggap tidak terbukti.

Ditinjau dari segi yuridis putusan pembebasan tidak murni ialah putusan

yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan adalah tidak memenuhi


commit to user

43

asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak

memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Terkait dengan uraian di atas, terdapat suatu korelasi dengan

analisis bangunan hukum Penuntut Umum dalam membuktikan bahwa

Putusan judex factie bukan merupakan putusan bebas murni, terlebih

dahulu Penulis akan menguraikan mengenai teori putusan bebas murni dan

tidak murni menurut KUHAP.

Putusan bebas dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : putusan bebas

murni dan putusan bebas tidak murni. Putusan bebas berarti terdakwa

dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum

(vrijspraak) atau acquittal. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum,

dalam hal ini berarti dibebaskan dari pemidanaan, atau dengan kata lain

terdakwa “tidak dipidana”. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal191 Ayat

(1) KUHAP, yang menjelaskan “apabila pengadilan berpendapat dari hasil

pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

maka terdakwa diputus bebas”. Berarti putusan bebas ditinjau dari segi

yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan

tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif

dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Putusan bebas

dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran

atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya

bukan terdakwa ini yang melakukannya. Berikut merupakan alasan-alasan

yang diajukan oleh Penuntut Umum :

a. Judex factie dalam perkara a quo dalam pemeriksaan sidang

Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang

meringankan saja, yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang

sah sesuai dengan Pasal184 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu :

Ayat (1) :

1) Keterangan saksi.


commit to user

44

2) Keterangan Ahli.

3) Surat.

4) Petunjuk .

5) Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan Pasal 244 KUHAP dinyatakan“Terhadap putusan

perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain

selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat

mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung

kecuali terhadap putusan bebas”., argumentasi Penuntut Umum sendiri

menyatakan bahwa putusan tingkat pertama adalah putusan bebas tidak

murni yang dinyatakan dalam memori kasasinya Bahwa judex facti telah

keliru dan salah mempertimbangkan unsur “mengambil sesuatu barang”

dengan pertimbangan“ tiadanya unsur melawan hukum”, karena putusan

judex facti (Pengadilan Negeri) Menyatakan Terdakwa Rasmiah alias

Rasminah binti Rawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

- Membebaskan oleh karena itu terhadap Terdakwa Rasmiah alias

Rasminah binti Rawan tersebut di atas dari dakwaan tersebut ;

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta

martabatnya ;

- Memerintahkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik

daging buntut sapi (berupa foto), 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) botol Hair

Tonic Hadi Suwarno dan shamponya, 1 (satu) lembar Baju Musl im,

Sapu Tangan, 1 (satu) boto l Listerin, 1 (satu) kaleng racun nyamuk

Force Magic, 1 (satu) buah Tempat Tisu, 1 (satu) buah piring keramik

merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua)

buah piring merek Royal Province dan 1 (satu) buah piring merek

Taichi Cina, dikembalikan kepada Terdakwa Rasmiah alias Rasminah

binti Rawan serta 1 (satu) buah mangkok dan 3 (tiga) buah piring

kecil/cawan dikembalikan kepada saksi Samirah melalui Terdakwa;


commit to user

45

- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa

argumentasi hukum penuntut umum dalam perkara No.

775/Pid.B/2010/PN.TNG dengan terdakwa Rasminah. tidak berkesusaian

dengan Pasal 244 KUHAP. Pada perkembangan hukum yang ada tidak

hanya KUHAP terutama Pasal 244 sebagai pedoman untuk memberikan

upaya hukum pada tingkat pengadilan tetapi sekarang banyak

yurisprudensi dan peraturan-peraturan hukum lain diluar KUHAP yang

memberikan suatu peraturan hukum sesuai dengan perkembangan zaman.

Keputusan dari Menteri Kehakiman dalam angka 19 Lampiran

Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW. 07.03 Tahun 1983 yang

memberikan pedoman tentang putusan bebas dalam hubungannya dengan

banding dan kasasi. Petunjuk pedoman itu, tetap bertitik tolak dari

ketentuan Pasal67 dan Pasal 244 KUHAP. Dari kedua ketentuan Pasalitu

ditarik pedoman pelaksanaan yang harus diterapkan dalam kehidupan

peradilan yaitu :

1. Terhadap putusan bebas “tidak dapat diminta banding”;

2. Tetapi berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan

kebenaran, terhadap putusan bebas “dapat diminta kasasi”;

3. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Kemudian adapula yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 275 K/ Pid/ 1983 dalam kasus Natalegawa maka Penuntut Umum

dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Pada kasus Rasminah ini, sesuai keterangan saksi dan adanya

bukti-bukti seharusnya sudah dapat menguatkan Penuntut Umum untuk

membuktikan bahwa Rasminah telah bersalah dan terbukti melakukan

tindak pidana pencurian. Tetapi ada alasan-alasan tertentu dari hakim yang

memutuskan bahwa Rasminah tidak bersalah. “Dengan telah ditemukan

bukti-bukti dan faktor-faktor lain dalam persidangan, maka Hakim akan

memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan

hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam KUHP maupun


commit to user

46

berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP. Perihal yang

menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara diluar KUHP

dapat berupa penilaian yang sifatnya mengacu pada kebijakan

kemanusiaan atau hal lain yang karena sifatnya dapat meringankan atau

memberatkan terdakwa dalam menjatuhkan sanksi.” (Bambang Tri

wibowo. 2004. 195)

Dari hal-hal yang telah dipaparkan penulis diatas maka sesuai

dengan perkembangan hukum saat ini apabila putusan bebas murni maka

putusan tersebut tidak dapat diajukan kasasi, dalam perkara ini Penuntut

Umum yang menyatakan putusan hakim Pengadilan Negeri adalah putusan

bebas tidak murni dengan demikian dapat diajukan kasasi. Dengan

demikian argumentasi Penuntut Umum ini bertentangan dengan Pasal 244

KUHAP.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa

dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara

pencurian dengan terdakwa Rasminah dikaitkan dengan ketentuan

KUHAP

Sebagaimana yang menjadi pertimbangan hakim kasasi pada putusan

kasasi Mahkamah Agung Nomor 653K/Pid/2011 bahwa judex factie

(Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan

hukum tidak sebagaimana mestinya. Hakim kasasi sendiri sepakat dengan

argumentasi Penuntut Umum, bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri

merupakan putusan bebas tidak murni, hal ini dapat dilihat dari

pertimbangan hakim kasasi sendiri yg menyatakan Bahwa Pemohon

Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa putusan judex

facti (Pengadilan Negeri) adalah putusan bebas tidak murni ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

maka permohonan kasasi yang diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut cara yang ditentukan Undang-Undang formil dapat di

terima ;


commit to user

47

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa terbukti telah

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu

Terdakwa harus dihukum.

Dikaitkan dengan Pasal 244 KUHAP sendiri maka putusan kasasi

pada kasus Nomor. 775/Pid.B/2010/PN.TNG. dengan terdakwa Rasminah

ini tidak bertentangan dengan KUHAP. Walaupun salah satu anggota dari

Hakim Agung/Pembaca III yaitu Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M

mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting Opinion) dengan

pertimbangan sebgai berikut :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena

judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah

mempertimbangkan hal hal yang relevan secara yuridis dengan

benar, yaitu barang-barang bukti di persidangan tidak semuanya

berasal dari saksi Pelapor (Hj. Siti Aisyah Mr Soekarno Putri);

- Bahwa barang bukti mangkok milik Samirah yang diberikan

kepada kepada Terdakwa dan sesuai dengan tutup mangkok yang

dibawa oleh saksi Samirah;

- Bahwa tidak ternyata ada unsur mengambil barang milik orang lain

dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat

membukikan bahwa putusan judex factie (Pengadilan Negeri)

bukan bebas murni, karena tidak dapat mengajukan alasan-alasan

yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak

sifat tidak murni dari putusan bebas terseb t; Bahwa berdasarkan

pertimbangan tersebut, Pembaca III berpendapat permohonan

kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat di

terima;

- Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam

Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh


commit to user

48

tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan Pasal182 ayat

(6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil

keputusan yang terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi

dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum;

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut

Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta

dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan

dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang No.48

Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang

No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan.

Menurut penulis, Hakim Kasasi sudah benar dalam menerapkan

hukum walaupun ada dissenting Opinion dengan Hakim Anggota III

tetapi setelah dimusyawarah mufakatkan menurut Pasal182 ayat (6)

KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan yang

terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum.

Menurut penulis, hakim kasasi telah salah dalam menerapkan

hukum secara normatif. Hakim tidak menerapkan Pasal 244 KUHAP,

yang pada dasarnya tidak memperbolehkan adanya kasasi terhadap

putusan bebas. Dalam hal ini juga terdapat dissenting opinion dalam

putusan kasasi atas nama terdakwa Rasminah, di mana menurut pendapat

pembaca III, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat

membukikan bahwa putusan judex factie (Pengadilan Negeri) bukan bebas

murni. Namun, pada dasarnya dalam menerapkan hukum, hakim kasasi

tidak hanya berpedoman pada asas kepastian hukum, tetapi juga

kemanfaatan dan keadilan. Ketiga asas inilah yang harus dijalankan

dengan baik oleh hakim. Terhadap putusan ini dengan memperhatikan


commit to user

49

ketiga asas tersebutlah kemudian hakim pemeriksa kasasi mengabulkan

kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh pemohon kasasi/

Penuntut Umum.


commit to user

50

50

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya,

maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

3. Argumentasi hukum Penuntut Umum dalam perkara

Nomor.775/Pid.B/2010/PN.TNG dengan terdakwa Rasminah tidak

berkesusaian dengan Pasal244 KUHAP karena putusan bebas tidak dapat

dilakukan kasasi. Namun terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 275K/Pid/1983 dalam kasus Natalegawa yang

memperbolehkan adanya kasasi terhadap putusan bebas maka Penuntut

Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Sesuai dengan perkembangan

hukum saat ini apabila putusan bebas murni maka putusan tersebut tidak

dapat diajukan kasasi, dalam perkara ini Penuntut Umum yang menyatakan

putusan hakim Pengadilan Negeri adalah putusan bebas tidak murni dengan

demikian dapat diajukan kasasi. Dengan demikian argumentasi Penuntut

Umum ini bertentangan dengan Pasal244 KUHAP.

4. Argumentasi hukum Hakim Kasasi dalam memeriksa dan memutus

pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara

Rasminah pada kasus Nomor.775/Pid.B/2010/PN.TNG adalah menerima

kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh judex factie. Hakim

kasasi telah salah dalam menerapkan hukum secara normatif. Hakim tidak

menerapkan Pasal244 KUHAP, yang pada dasarnya tidak memperbolehkan

adanya kasasi terhadap putusan bebas. Dalam hal ini juga terdapat dissenting

opinion dalam putusan kasasi atas nama terdakwa Rasminah, di mana

menurut pendapat pembaca III, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak

dapat membukikan bahwa putusan judex factie (Pengadilan Negeri) bukan

bebas murni. Namun, pada dasarnya dalam menerapkan hukum, hakim kasasi

tidak hanya berpedoman pada asas kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan

dan keadilan. Ketiga asas inilah yang harus dijalankan dengan baik oleh


commit to user

51

hakim. Terhadap putusan ini dengan memperhatikan ketiga asas tersebutlah

kemudian hakim pemeriksa kasasi mengabulkan kasasi terhadap putusan

bebas yang diajukan oleh pemohon kasasi atau Penuntut Umum.

B. Saran

1. Penegak Hukum khususnya bagi hakim pada Mahkamah Agung seharusnya

dalam Putusannya harus memperhatikan segala aspek terutama sosiologis,

yuridis dan filosofis.

2. Putusan bebas yang tidak boleh diajukan kasasi sesuai dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, pada praktiknya selalu menimbulkan

permasalahan, karena sudah ada yurisprudensi dan Putusan Menteri

Kehakiman yang menjadi penorobas hukum dalam hal ini, namun diharapkan

adanya aturan perundang-undangan baku yang menjadi dasar untuk mengatur

diperbolehkannya kasasi terhadap putusan bebas, mengingat Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana sendiri sudah sangat lama dan tidak sesuai lagi

dengan perkembangan sekarang.


commit to user

52

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jawa

_______Timur : Banyumedia Publishing.

Leden Marpaung. 2000. Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali

Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

_________ 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. jakarta: CV. Sapta Artha Jaya.

Lee Epstein and Tonja Jacobi. 2010. The Strategic Analysis of Judicial Decisions.

_______Annual Review of Law and Social Science. Vol. 6, pp. 341-358. 2010.

Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT

Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP

Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

_________2000.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Penjauan Kembali. (Edisi

Kedua. Jakarta: Sinar Grafika).

Peter Mahmud marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pranada

Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;


commit to user

53

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 653 K/Pid/2011.

Jurnal

Bambang Tri Bawono. 2004. “Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim

dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana terhadap Terdakwa”. Jurnal

Hukum. Vol. 14. No. 1.

telaah yuridis argumentasi hukum penuntut …/telaah... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id...

Documents