telaah hukum hibah 2015

7/23/2019 Telaah Hukum Hibah 2015

1/8

PENDAPAT

HUKUM

?

KEABSAHAN

PELAKSANAAN

BELANJA

HIBAH

TA

2OI5

DAN

OBJEVPENERIMA

DANA

HIBAH

MENURUT

UU

23

TAHUN

2OI4

a.

Bahwa

DPR

telah

mengesahkan

undang-undang

No,

23

Tatrun

2ol4

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagai pengganti

dari

undang_undang

No.

32Tahun2oo4dantelahdinyatakanberIakusejakdiundangkanpadaoleh

Pemerintah

tanggal

2

Oktober

2014;

b.BahWaPasaI298ayat(5)Undang-UndangNo.23Tahun2o14tentang

Pemerintahan

Daerah

terah

menegaskan

bahwa

Beranja

Hibah

dapat

i

dibgrikan

salah

satunya

kepada.

"badan,

lembaga,

dan

organisasi

l

kemasyarakatan

yang

berbadan

hukum

lndonesia";

c'

Bahwa

pelaksanaan

kegiatan

Belanja

Hibah

dan

Bantuan

sosial

Tahun

Anggaran

2015

telah

dianggarkan

setiap

daerah

dalam

APBD

dengan

mequjuk

pada

mekanisme

perencanaan

penganggaran

daerah

yang

disusun

pudi

tahun

2014

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berl

aku pada

saat

disusunnya

anggaran

tersebut;

d.BahwaberdasarkanketentuanPasaI5PeratuianMenteriDalamNegeri

'd

Nomor32Tahun2o11tentangPedomanPemberiar{,HibahdanBantuan

;

sgli.lf

Y? g

Bersumber

Dari

APBD

Jo

Pasal

1l

ayat

p)

peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

39

Tahun

2o12

tentang

Perubahan

Atas

peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

32

Tahun

2011

tentang

pedoman

pemberian

Hibah dan

Bantuan

Sosial

Yang

Bersumber

Dari ApBD,

menentukan

hibah

dapat

berikan

kepada

:

(a)

pemerintah,

(b)

pemerintah

daerah

rainnya,

(c)

perusahan

daerah, (d)

masyarakat,

dan/atau

(e)

organisasi

kemaryarakatan.


2/8

j

,

ll.

Masalah

Hukum

Bahwa

berdasarkan

.fakta

hukum

sebagaimana

telah

diuraiankan

di

atas,

'permasalahan hukum

yang

dapat

diajukan

adalah

:

l' Apakah

pelaksanaan

kegiatan

Belanja

Hibah

dan

Bantuan

Sosial

Tahun

,Anggaran

2a1E

khusus

yang

berkenaan

dengan

penerima

hibah

rbertentangan

undang-undang

Nomor

23

Tahun

2015

?

2-

Bagaimana

pengaturan

objek/penerima

Dana

Hibah

Tahun

Anggaran

t2o16

Menurut

undang-undang

Nomor

23

Tahun

2015

?

lll.

Dasar

Hukum

j,

1'

UTdang-Undang

Nomor

23

Tahun

2ol4

teniang

pemerintahan

Daerah;

2-

undang-undang

Nomor

17

Tahun

2013

tentang

organisasi

i"

Kemasyarakatan;

,,

3.Undang-UndangNomor25Tahun2oo4tentang5istemPerencanaan

,-

Pembangunan

Nasionat.

4.

Peraturan

pemerintah

Nomor

5g

rahun

2oo5

tentang

pengeroraan

j

.

__._..

r

Er ra

Keuangan

Daerah

5.PeraturanMenieriDatamNegeriNomorl3Tahun2oo6tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah;

6. Pepaturan

Menteri

Daram

Negeri

Nomor

21

Tqhun

2011

Tentang

Perubahan

Kedua

Atas

Peraturan

Menteri

Dalam

Ne[eri

Nomor

13

Tahun

2oo6Tentang

pedoman

pengeroraan

Keuangan

ou*rlh

7'

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

32

Tahun

2O1l

tentang

pedoman

Pemberian

Hibah

dan

Bantuan

sosial

yang

Bersumber

Dari

ApBD

8.

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

39

Tahun

2012

tentang

Perubahan

Atas

peraturan

Menteri

Daram

Negeri

Nomor

32

Tahun

20il

tentang

Pedoman

Pemberian

Hibah

dan Bantuan

Sosiat

yang

Bersumber

Dari

APBD


3/8

- .

5;

lV.

Pendapat

Hukum

A.

Keabsahan

Pengelolaan

Dana

Hibah

Tahqn

AlggAraq

aQ15__,,_=-*-

1.

'Bahwa

jika

merujuk

pada

fakta

hukum

di

atas

terutama

yang

berkenaan

denganpengeIolaanDanaHibah,makasekilasterlihatadanya

'komplikasi

norma

hukum

khususnyEr terkait

objek/penerima

Dana

;Hibah.

Objek/Penerima

Dana

Hibah

yang

ditetapkan

dalam

APBD

TA

2o15bersandarpadanormapengaturandalamPeraturanMenteri

iDalamNegeriNomor32Tahun2o11tentangPedomanPemberian

;Hibah

dan

Bantuan

Sosial

Yang

Bersumber

Dari

APBD

Jo

Pasal

Il

ayat

1(2) Peraturan

Menteri

Dalam Negeri

Nomor

39

Tahun

2Ol2

tentang

jPerubahanAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor32Tahun

'2011

tentang

Pedoman

Pemberian

Hibah

dan

Bantuan

Sosial

yang

Bersumber

Dari

APBD,

yang

mana

menentukan

hibah

dapat berikan

,kepada

:

(a)

pemerintah,

(b)

pemerintah

daerah

rainnya, (c)

perusahari

:

:daerah'(d)masyarakat,dan/atau(e)organisasikemasyarakatan.

,

,Artinya;

dalam

implementasinya,

Objek/Penerima

Dana

Hibah yang

ldiaturdalamPeraturanMenteritersebutdiatasmengalamiperluasan

lobjek,

termasuk

di

dalamnya

kelompok-kelompok

maryarakat

seperti

ikelompok

tani, peguyuban

dan

sebagainya,

tanpa

perlu

melihat

apakah

,kelompok

atau

perkumpulan

masyarakat

teisebut

berbadan

hukum

I

,

r

'-'---r-

,l

jatau

tidak

berbadan

hukum-

Har

demikiaf-r

berbeda

dengan

]o-bjgVPenerima

Dana

Hibah

dalam

pasal

298

ay5t

6s1

uu

Nomor

23

,Tahun

2Ol4

yang

lebih

ngtd

dan

memberikan

pembatasan

yang

jelas

yaitu:(a)PemerintahPusat;(b)PemerintahDaerahlain;(c)badan

usaha

milik

negara

atau

BUMD;

dan/atau

(d)

badan, lembaga,

dan

organisasi'kemaryarakatan

yang

berbadan

hukum

Indonesia.

2. Bahwa

meskipun

demikian,

adanya

komplikasi

pengaturan

tersebut

tidak

secara

mutatis

mutandis

menggugurkan

ObjeVpenerima

Hibah

yang

bersandar

norma

pengaturan

sebelum

lahirnya

Pasal

298

ayat

(5)

uu

Nomor

23 Tahun

zol4

tersebut.

pertama,

penetapan

Objek/Penerima

Hibah

yang

dianggarkan

dalam

APBD

masih

merujuk


4/8

4

pada

norma pengaturan

sebelum

diundangkan

uu

No.

23

Tahun

2ol4

tentang

Pemerintahan

Daerah

per

tanggal

2

oktober

2a14.

Dengan

lain

perkataan,

penetapannya

masih

didasarkan

pada

alas

hukum

,pengaturan

perencanaan

penganggaran

yang

dikehendaki

dalam

uu

25

i

rTahun

2oo4

sistem

Perencanaan

pembangunan

Nasional

beserta

iperaturan

pelaksanaannya.

Kedua,

pemberlakuan

suatu peraturan

lperundang-undangan

pada

umumnya

bersifat

prospective

dan

non

,

retroactive,

sepanjang

peraturan

perundang-undang

tersebut

tidak

i

menentukan

sebaliknya-

Dengan

demikian,

keberlakuan

ketentuan

pasal

,

i29B

ayat (5)

uu

Nomor

23

Tahun 2014

bersifat

ke depan dan

tidak

iberlaku

surut.

Artinya,

keberlakupn

pasal

tersebut

tidak

menggugurkan

inbrma

pengaturan

tentang

objek/penerima

Dana

Hibah

yang

telah

ditetapkan

dalam

APBD

TA 2ol5 yang

proses

penetapannya

mengikuti

mekanisme

perencanaan

penganggaran

sebagaimana

yang

dikehendaki

dalam

uu

25

Tahun

2oo4

Sistem

perencanaan

pembangunan

Nasionat

beserta

peraturan

pelaksanaannya.

Bahwa

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

32

rahun

2011

sebagaimana

telah

diubah

dengan

peraturan

Menteri

Datam

Negeri

Nomor

39

Tahun 2o12

itu

sendiri

sesungguhnya

secara

yuridis

formal

dalam

Pasal

8 dan

Pasal

9

terah

menentukan

bahwa

penganggaran

belanja

Dana

Hibah

dilaksanakan

sepanjang

telah

ailakukan

evaluasi

idan

mendapatkan

rekomendasi

dari

Kepala

sKpp

terkait,

memperoleh

'pertimbangan

dari

rPAD

dan

tercantum

dalam

KUA/ppAs

tahun

anggaran

berkenaan.

Bahkan

dalam

pasal

14

ayat

(1)

Jo

pasal

1l

A

menentukan

bahwa menjadi

kewenangan

Bupati

untuk

menetapkan

nama penerima,

alamat penerima,

dan

besaran

hibah,

yang

menjadi

'

dasar

penyaluran/penyerahan

hibah.

4. Bahwa

berdasarkan

uraian

di

atas

dapat

disimpulkan

bahwa

implementasi

belanja

Dana

Hibah

rA

2015

tidak

bertentangan

dengan

kaidah

pengaturan

dalam

Pasal

298 ayat

(5)

uu

Nomor

23

Tahun

2014,

sehingga pelaksanaannya

memiriki

keabsahan

secara

hukum.

3.


5/8

B.

Tafsir

frasa

"Badan,

Lembaga,

dan

organisasi

Kemaqyarakatan

yang

Berbadan

Hukum"

sebagai

objek/peneiima

Dana Hibah

Menurut

Kelentuan

Pasal

298

ayat

(5)

huruf

d uu

No.

23

Tahun

2ol4

1.

;Bahwa

Pasal

298

ayat

(5)

UU

No. 23

Tahun

2014

secara

limitatif

telah

memberikan

penegasan

tentang

objek

hukum

mana

saja

yang

menjadi

:objek/Penerima

Dana

Hibah, yaitu

(a)

pemerintah

pusat;

(b)

lPemerintah

Daerah

lain;

(c)

badan

usaha

milik

negara

atau

BUMD;

idan/atau

(d)

badan,

l'embaga,

dan

organisasi

kemasyarakatan

yang

,berbadan

hukum

tndonesia.

2.

iBahwa hal

yang perlu

dicermati

lebih

lanjut

berkenaan

dengan

objek/

j

lPenerima

Dana

Hibah

daram

pasal

299

ayat

(5)

ini

adalah

..Badan,

,Lembaga,

dan

organisasi

Kemasyarakatan

yang

berbadan

hukum

ilndonesia"

sebagaimana

dirumuik"n

dalam

pada

huruf

d

pasal

tersebut.

i.

3.;Bahwa

pasal

tersebut

menentukan

bahwa

hanya

badan;

lembaga

dan

.

;ormas

yang

berbadan

hukum-lah

yang

dapat

menjadi

penerima

dana

;hibah.

Frasa

"Badan,

Lembaga,

dan

organisasi

Kemasyarakatan

yang

;berbadan

hukum lndonesia" datam

pasal

tersebut

harus

dibaca

dan

jdimaknai

dalam

tiga

bentuk

entitas

hukum

yaitu

:

(l)

badan yang

jberbadan

hukum

lndonesia;

(2)

lembaga

-yang

berbadan

hukum

;lndonesia;

dan

(3)

ormas

yang

berbadan

hukum

]rrdonesia.

Karena

itu,

$

jketiga

entitas

hukum

tersebut

tunduk pada

rezim

badan

hukum.

4.

rBahwa

"Organisasi

Kemasyarakatan"

itu sendiri

menurut

pasal

I

butir

1

,uu

Nomor

17

Tahun

zo13

adalah

organisasi

yang

didirikan

dan

dibentuk

oleh

masyarakat

secara

sukarela

berdasarkan

kesamaan

aspirasi,

kehendak,

kebutuhan,

kepentingan,

kegiatan,

dan

tujuan

untuk

berpartisipasi

dalam pembangunan

demi

tercapainya

tujuan

Negara

Kesatuan

Republik

lndonesia

yang

berdasarkan

pancasila.

selanjutnya

Pasal

lo

ayat (1)

membedakan

ormas

atas

ormas

yang

berbadan

hukum

dan

ormas

yang

tidak

berbadan

hukum.

ormas

berbadan

hukum

itu

sendiri

menurut

Pasal

1r

ayat

(l)

dibedakan

atas

badan

hukum


6/8

5.

6

Perkumpulan

dan

badan

hukum

yayasan,

yang

pendirian

dan

pengesahannya

dilakukan

berdasarkan

ketentuan

undang-undang.

pasal

15 ayat

(1)

io

Pasal

12

dan

Pasal

13

menentukan

bahwa

ormas

berbadan

hukum

dinyatakan

terdaftar

setelah

mendapatkan

pengesahan

badan

hukum

dari menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

di

bidang

hukum

dan

hak

asasi

manusia.

sementara

ormas

yang

tidak

berbadan

hukum

tidak

membutuhkan

pengesahan,

melainkan

cukup

dengan

Surat

Keterangan

Terdaftar

(sKT)

yang

diberikan oleh

Menteri

bagi

ormas

yang

memiliki

lingkup

nasional

atau

cubernur

bagi ormas yang

memiliki

lingkup provinsi

atau

Bupati/

Walikota

bagi

Ormas

yang

memiliki

Iingkup

kabupaten/kota,

sebagaimana

ditentukan

dalam

Pasal l6

ayat

(l)

dan

ayat

(3).

Bahwa

merujuk pada

kaidah

pengaturan

dalam

uu

Nomor

17

Tahun

2013

di atas

dan dihubungkan

dengan

pasar

298

ayat

(5)

huruf

d

uu

No.

23 Tahun

2014,

menjadi

jelas

ormas yang

berbadan

hukum

sajalah

yang

dapat

menjadi

objek/Penerima

Dana Hibah,

tidak

termasuk

ormas

yang

eksistensinya

didasari

oleh

sKT

karena ormas

yang

demikian

bukanlah

ormas

yang

berbadan

hukum.

Bahwa

jika

argumentasi

hukum

di atas

dihubungkan

dengan

hadirnya

surat

Edaran

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

goo/4522/s,

terdapat

-ji

,kesalahan

tafsir

berkenaan

dengan

frasa

"Badan,

Lembaga,

dan

organisasi

Kemasyarakatan

yang

berbadan

hukum

Indonesia",

yang

I

berakibat

pada

kekeliruan

dalam

mengkualifikasikan

badan

dan

lembaga

yang

berbadan

hukum

lndonesia.

Hal

tersebut

terlihat

datam

Angka

9

Surat

Edaran

tersebut

yang

mengkualifikasikan

badan

dan.

lembaga

yang

berbadan

hukum

tndonesia

atas

:

(l)

badan

atau

lembarr.**

kemasyarakatan

yang

bersifat

nirlaba,

sukarela,

dan

sosial

yungf

dibentuk

berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

(2)

bgdrBffi

.

r:

i;ifrs

;

--l'liH

6,

atau

lembasa

kemasvarakatan

vans bersifat

nirlaba.

sukarela,

daiiiiiii*


7/8

7.

ang

telah

memiliki

Surat

Keterangan

Terdaftar

fSKn van

-diterbitk

gl"h

M"nteri

Dalam

Negeri.

Gubernur.

atau

BupatiAValikota.

Bahwa

inkonsistensi

norma

dalam

surat

Edaran

tersebut

terlihat

pa

satu

sisi

mengakui

badan

dan

rembaga

yang

tunduk pada

rezim

bad

hukum,

sementara

pada

sisi

lain

mengakui

badan

dan

lembaga

ya

i

tunduk pada

rezim

sKT,

padahal

badan

dan

rembaga

sebag

pbjek/Penerima

Dana

Hibah yang

dimaksud

dalam

pasal

29g

ayat

n

hukum

Indonesia-

dan

"lembag

yang

berbadan

hukum

tndonesia"

atau

dengan

kata

tain

badan

d

lembaga

yang

tunduk

pada

rezim

badan

hukum,

bukan

badan

d

lembaga

yang

diatur

dengan

SKT.

Bahwa

lagi

pula

semangat

lahirnya

dari

surat

edaran

menteri

dala

negeri

ini

sesungguhnya

hanya

berkenaan

dengan

kepastian

huku

pelaksanaan

kegiatan pemberian

Dana

Hibah

dan

Bantuan

Sosial ya

bersumber

dari

APBD

TA

2ol5

yang

Fkitas

tampak

kontradiktif

deng

pengaturan

dalam

Pasal

298

ayat

(5)

+uu

Nomor

23

Tahun

201

i

-{'

bukan

memberikan

tafsir

atas

ketentuan*299

ayat

(5)

tersebut,

karen

sesunggul-rnya

secara

yuridis

kaidah

yang

dinormakan

dalam

pas

tersebut

tidaklah

bersifat

multitafsir

dan

ambigu.

Artinya,

tidak

ad

relevansinya

untuk memberikan

penegasan

terkait

..badan, lembaga da

prrnas

yang

berbadan

hukum

lndonesia"

karena

pasal

tersebut

suda

sangat

jelas.

Hal

tersebut

juga

ditegaskan

oleh

penjelasan

pasal

29g

ay

(5)

dengan

penjelasan "cukup

jeras".

Justru

kehadiran

surat

edaran

i

akan

menjadi

'Jebakan

batman"

bagi

organ pelaksana

pada

tatara

I

implementasinya.

9. Bahwa

hal

tersebut

tentu

berpotensi

menjadi

masalah

kronis yan

berujung

pada

persoaran

pidana

akibat

kesalahan

pengaturan

norm

i

hukum.

oleh

karena

itu

perlu

dilakukan

reviuw ulang

terhada

8_


8/8

V.

Kesirnpulan

t'

Imprementa'i

u"tanla

,unu

Hiour,

TA

2015tidak

bertentangan

dengan

aidah

pengaturan

daram

pasar

29g

ayat

(5)

uu

Nomor

23

Tahun

2or4.

'

Frasa

"Badan,

Lembaga

dan

orma,

,.;;

;;r";""

hukum

rndonesia,,

T-i

pasar

2e8

avat

(5)

huruf

d

uu

*"n.,",.

,,

,"hun

2Or4

harus

dibaca

an

dimaknai

dalam

tiga

bentuk

enrita

telaah hukum hibah 2015

Documents